HUKUM PERUSAHAAN Part 1.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap terus menerus, dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (definisi yuridis). Hukum perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebutadedidikirawan bentuk hukum perusahaan. Jenis Usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, yakni bidang perindustrian, perdagangan, dan bidang jasa.

  1. Unsur-Unsur

Unsur-unsur perusahaan antara lain:

  1. Badan Usaha,
  2. Kegiatan dalam bidang perekonomian,
  3. Terus menerus,
  4. Bersifat tetap,
  5. Terang-terangan,,
  6. Mencari Keuntungan atau laba,
  7. Pembukuan.
    1. Pengusaha Pembantu Pengusaha dan Hubungan Kerja.

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Pemimpin perusahaan adalah orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantuadedidikirawan pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah, antara lain:

  1. Di lingkungan perusahaan:
    1. Pemegang prokurasi,
    2. Pengurus filial
    3. Pelayan toko
    4. Pekerja keliling
  2. Di luar lingkungan perusahaan
    1. Agen Perusahaan
    2. Bank
    3. Makelar
    4. Komisioner
    5. Notaris dan pengacara, Hubungan tidak tetap dan koordinasi diperlukan dalam hal pembuatan perjanjian ataupun akta-aktaadedidikirawan lainnya dan mewakili perusahaan di muka pengadilan.

Perjanjian kerja; diatur dalam buku II Bab VII A KUHPerdata, yaitu:

  1. Perjanjian pelayanan berkala;

diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata, berkala hanya dalam waktu dan perbuatan tertentu saja, hubungan hukum bersifat koordinatif.

  1. Perjanjian kketenagakerjaan;

diatur dalam Pasal 1601a jo. 1601 d sampai dengan 1601z adedidikirawanKUHPerdata.hubungan hukum bersifat subkoordinatif.

  1. Perjanjian borongan;

diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdata, hubungan hukum bersifat koordinatif.

  1. Klasifikasi Perusahaan

uraian lebih lanjut klik disini

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: