filsafat ilmu part II; neil postman end of education

Juni 5, 2015

Bayangkan jenis baru sekolah. Sebuah sekolah dengan tujuan yang berbeda dan konten. Di sekolah ini, lima narasi menyediakan bertujuan untuk sekolah dan, dengan demikian, menawarkan bimbingan moral, rasa kontinuitas dan pemahaman masa lalu, sekarang dan masa depan. Ini narasi dan tujuan baru untuk sekolah yang mereka berikan adalah resep Neil Postman untuk reformasi pendidikan. Apa sekolah untuk? Ini adalah pertanyaan Postman berusaha untuk menjawab dalam The End of Education. Jawabannya? Peran sekolah adalah untuk menyampaikan lima narasi dan dengan demikian memberikan muda dengan “alasan untuk terus mendidik diri mereka sendiri”. Postman mengacu narasi sebagai “dewa” dalam arti bahwa mereka menceritakan asal-usul dan berjangka, memberi makna pada adedidikirawandunia dan memberikan rasa “komunitas”, “identitas pribadi” “kontinuitas” dan “tujuan”. Di masa lalu, ada dewa tua yang dilayani sekolah juga memberi mereka bimbingan, inspirasi dan tujuan sementara menanamkan nilai-nilai “kehormatan keluarga, menahan diri, tanggung jawab sosial, humilty dan empati untuk terbuang”. Mereka termasuk beberapa narasi demokrasi, Yesus, “mencairnya-pot-cerita yang hebat” dan “-cerita Protestan-etika”. Mereka adalah para dewa dari masa lalu-setidaknya sampai abad terakhir. Abad kedua puluh, Postman menyesalkan, “belum satu abad adedidikirawanyang baik untuk dewa”. Demikian juga, kurangnya dewa belum baik untuk pendidikan. “Teknik pembelajaran” atau penekanan pada pengembangan metode pengajaran yang lebih baik telah mengalihkan perhatian dari masalah metafisik dengan yang Postman merasa pendidik harus lebih peduli. Utilitas ekonomi, Consumership, Teknologi dan Multikulturalisme adalah istilah yang diciptakan oleh Postman untuk menggambarkan dewa yang baru, “dewa yang gagal”. Utilitas ekonomi mengatakan anak “Jika Anda akan memperhatikan di sekolah, dan melakukan pekerjaan rumah Anda, dan skor baik pada tes, dan berperilaku diri sendiri, Anda akan dihargai dengan pekerjaan bergaji ketika Anda selesai”. (Hal.27) Dewa Consumership memberitahu mereka: “siapa pun diakhiri dengan paling mainan menang” (p.33) Dewa palsu Teknologi “trik” orang menjadi percaya bahwa semua anak akan memiliki akses yang sama terhadap informasi dan teknologi yang. akan menyamakan kesempatan belajar bagi orang kaya danadedidikirawan orang miskin. Akhirnya, ada dewa Multikulturalisme, atau dikenal sebagai dewa Tribalisme atau Separatisme. Postman memperingatkan kita untuk tidak membingungkan gagasan pluralisme budaya dengan multikulturalisme. Mantan “merayakan perjuangan dan prestasi orang kulit putih sebagai bagian dari kisah manusia”. (Hal.53) Narasi dari Multikulturalisme, di sisi lain, bercerita tentang bagaimana “kebaikan melekat pada non-kulit putih, terutama mereka yang telah menjadi korban dari ‘hegemoni putih'”. (Hal.52)Sebagai alternatif untuk ini “dewa yang gagal kami”, Postman mengusulkan lima dewa baru atau narratives.The narasi pertama, salah satu yang Postman percaya memiliki potensi untuk mempromosikan kesadaran global, saling ketergantungan dan kerjasama adalah bahwa manusia sebagai pelayan atau pengasuh dari Spaceship Earth. Cerita ini berfokus pada “menemukan cara untuk melibatkan siswa dalam perawatan sekolah mereka sendiri, lingkungan dan kota-kota”. (P.100) Dimasukkan ke tema Spaceship Earth akan ajaran arkeologi, antropologi dan astronomi. Arkeologi akan menanamkan dalam diri siswa “kesadaran akan berharganya bumi” serta “beberapa rasa kelangsungan tinggal manusia di bumi”. Ajaran antropologi akan memberikan siswa “rasa kagum-inspirasi dari berbagai manusia dari perbedaan, serta rasa poin kitaadedidikirawan bersama.” (Hal.110) Ajaran astronomi akan berguna karena menimbulkan “pertanyaan mendasar tentang diri kita sendiri dan misi kami “dan memupuk” rasa kagum, saling ketergantungan, dan tanggung jawab global “.Berbeda dengan tema Bumi Spaceship, narasi of the Fallen Malaikat lebih memfokuskan pada metode dari pada konten. Postman berpendapat bahwa kita dapat meningkatkan pengajaran dengan menyingkirkan semua buku teks yang, menurut pendapat, “musuh pendidikan, instrumen untuk mempromosikan dogmatisme dan belajar sepele” nya. (P.116) Pengajaran akan juga secara signifikan meningkatkan, iaadedidikirawan menegaskan, “jika guru matematika ditugaskan untuk mengajar seni, ilmu pengetahuan guru seni, ilmu pengetahuan guru bahasa Inggris”. (P.114) Selanjutnya, siswa harus diajarkan untuk menjadi “detektor kesalahan” dan guru harus membantu mereka menemukan “kebenaran ditukar dan ide-ide abadi”. Secara umum, Fallen Angel dimaksudkan untuk menyembuhkan kita dari “gatal untuk pengetahuan mutlak” dan mendorong penerimaan pengetahuan kita tidak sempurna.Melalui penuturan Percobaan Amerika, siswa belajar tentang keberhasilan dan kegagalan dari Amerika dan terkena “studi argumen tentang kebebasan berekspresi, tentang budaya melting-pot, tentang arti pendidikan bagi seluruh penduduk dan tentang efek teknologi (…) “. (P.142) narasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan “yang bereksperimen dan berdebat adalah apa yang orang Amerika”. Narasi besar keempat, Hukum Diversity, mengatakan “bagaimana interaksi kita dengan berbagai jenis orang membuat kita menjadi apa yang kita” pemahaman (halaman 144) Mahasiswa keanekaragaman akan, Postman menjelaskan, dikembangkan melalui studi keragaman bahasa termasuk bahasa yang bahasa Inggris dan asing, dari perbandingan agama, adat nasional dan etnis, dan akhirnya melalui studi seni kreatif dan museum. Narasi kelima dan terakhir bercerita tentang “hubungan antara bahasa dan realitas” dan menjelaskan bagaimana orang bisaadedidikirawan baik mengubah dan diubah oleh bahasa. Melalui studi tentang unsur-unsur metafora, definisi dan pertanyaan, siswa dapat belajar bagaimana “bahasa membangun sebuah pandangan dunia”. Narasi kelima ini dari penenun Word / Makers Dunia adalah tujuan akhir untuk sekolah seperti yang disajikan dalam The End of Education. PEMBAHASANPostman telah memberikan resep untuk sistem pendidikan yang sakit. Jika pendidik memiliki iman dalam diagnosis dan mengikuti rencananya itu, pendidikan bisa disembuhkan, sepenuhnya menghidupkan kembali, direvitalisasi dan sembuh selamanya dari kesengsaraan yang menyerang itu. Mungkin penjelasan ini menarik terlalu banyak pada metafora medis. Mungkin itu melebih-lebihkan niat penulis. Meskipun demikian, istilah ‘resep’ menggambarkan secara ringkas dan jelas agenda Postman ini.Beberapa akan setuju dengan Postman bahwa pendidikan sangat membutuhkan reformasi. Beberapa akan setuju pembelajaran yang harus didorong oleh tujuan dan tujuan. Menyatakan apa tujuan ini atau tujuan ‘seharusnya’ menjadi dan, lebih jauh lagi, menentukan siapa yang memutuskan pada mereka, adalah di mana perdebatan mungkin terjadi. Sekilas tujuan pendidikan berbagai sekolah, dewan sekolah atau negara akanadedidikirawan menggambarkan secara rinci keanekaragaman visi bahwa orang-orang terus untuk pendidikan. Seringkali, lebih preskriptif tujuan, semakin kita cenderung memiliki orang-orang yang tidak setuju dengan mereka karena begitu sedikit ruang yang tersisa untuk interpretasi individu.Tendancy ini untuk meresepkan adalah khusus pada karakteristik proses desain instruksional dari banyak sistem pendidikan. Seperti Postman, desainer instruksional menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai serta pengetahuan dan pengalaman yang akan diinternalisasi oleh peserta didik. Desain instruksional menganggap tujuan atau tujuan (mari kita menyebutnya titik Z) bagi peserta didik yang datang ke sekolah pada titik A dan menetapkan rencana atau program studi yang akan membawa siswaadedidikirawan dari titik A ke Z. Apapun tujuan pendidikan, baik itu untuk menanamkan nilai-nilai Kristen, menyampaikan narasi, menciptakan budaya bersatu atau membentuk pekerja bagi perekonomian, proses AZ dirancang untuk mencapai tujuan.Kita begitu terbiasa dengan gaya preskriptif ini pendidikan dimana tujuan , maksud dan tujuan yang prapembagunan untuk peserta didik yang kita jarang mempertanyakannya . Kami juga tidak mempertanyakan asumsi yang mendasari , atau alternatif untuk , praktek-praktek tersebut . Penganut filosofi konstruktivisme pembelajaran akan berpendapat , antara isu-isu lain , bahwa belajar adalah proses yang jauh lebih individual . Banyak konstruktivis percaya bahwa belajar yang paling efektif bila peserta didik , melalui interaksi dengan dunia mereka , tepat dan merekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang berarti bagi interpretasi mereka sendiri . Menurut perspektif ini, tujuan, sasaran , konten dan bahkan tujuan pembelajaran yang demikian sangat pribadi dan sebagian besar ditentukan oleh peserta didik sendiri . Tergantung padaadedidikirawan merek konstruktivisme , mungkin ada beberapa resep . Meskipun demikian , belajar jauh lebih terbuka dan pribadi daripada apa yang akan terjadi dengan visi Postman untuk pendidikan .Esai ini mulai dengan meminta pembaca untuk membayangkan sebuah sekolah berdasarkan Postman lima narasi . Sekolah seperti dimungkinkan tetapi tidak untuk semua peserta didik . Akhir Pendidikan menyajikan visi alternatif untuk -satu pendidikan yang mungkin cocok untuk Postman dan bagi banyak orang lain . Namun kita harus menyadari bahwa visi Postman adalah hanya salah satu dari banyak cara yang mungkin konseptualisasi peran sekolah dan belajar . Tantangan bagi reformasi pendidikan tidak dapat meresepkan ‘a’ tujuan pendidikan bukan mungkin melibatkan membuat penyisihan beberapa visi dan tujuan . Pendekatan kurang preskriptif pendidikan akan memiliki potensi untuk menampung banyak visi yang berbeda dari sekolah , banyak cerita yang berbeda , banyak dewa yang berbeda . ” Apa sekolah untuk ? ” Postman bertanya . Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tergantung pada kepada siapa pertanyaan telah ditangani

SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM HUKUM ISLAM PART. 2

Juni 4, 2015
  1. Sistem Hukum Islam

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian (komponen-komponen, elemen-elemen) dan satu sama lain berkaitan saling ketergantungan. Hukum sebagai suatu sistem sampai saat ini, dikenal ada 5 yaitu sistem Kontinental, Sistem hukum Anglo Saxon (Amerika), sistem hukum islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum sosial atau komunis. sistem hukum islam mempunyai kelengkapan yang terdiri dariadedidikirawan sumber-sumber hukum islam, lapangan dan bidang-bidang hukum islam.

  1. Sumber hukum Islam

sumber hukum islam ada empat yaitu :

  1. Al-Quran, adalah kitab suci agama islam, isinya berupa kumpulan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Rasul Allah melalui perantaraan malaikat jibril. Al-Quran diturunkan selama jangka waktu lebih 23 tahun atau selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu 13 tahun atau 12 tahun 2 bulan 22 hari ketika nabi Muhammad berada di Mekah 10 tahun ketika hijrah ke Madinah . Wahyu yang diturunkann di Mekah disebut Makkiyah yang isinya kebanyakan mengatur kehidupan manusia dalam masalah kepercayaan (keimanan), seperti al arkanul assithah atau rukun iman. Sedangkan wahyu yang diturunkan di Madinah disebut Madanuyyah, isinya kebanyakan mengatur kehidupan manusia dalam hal muamalat seperti, perikatan, pernikahan, jinayah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, dan adedidikirawan dikodifikasi (dibukukan) pada masa Khalifah Usman.
  2. Sunnah, adalah sumber hukum islam yangkedua yang berupa cara-cara hidup meliputi perkataan (sunnah al qaul/sunnah al qauliyah), perbuatan (sunnah al fill/sunnnah fiiliyah), dan keadaan diam (sunnah assukut/taqririyah) Nabi Muhammmad sehari-hari. Sunnah tidak dibuat oleh manusia tetapi memang menyatakan secara tegas dalam Al Quran yaitu dalam surat ke 59 ayat 7 dinyatakan : “ apa-apa yang diperintahkan rasul kepadamu mak kerjakanlah dan apa-apa yang dicegah atasmu jauhilah, kemudian dalam quran surat ke 4 ayat 8 dinyatakan : barang siapa taat kepada Rasul sungguhlah ia taat kepada Allah SWT. dan didalam surat ke 4 ayat 59 dinyatakan pula, jika kamu bersengketa tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. kebiasaan dalam bertingkah laku sehari-hari nabi menjadi cerita yang selalu disampaikan kembali secara meluas yang disebut hadits. Jadi hadits adalah pendukung sunnah sebagai cerita tentang perkataan, perbuatan dan diam (takrir) nabi dalam menyaksikan perbuatan orang-orang yang tidak dilarangnya. Sunnah dikumpulkan dalam kitab-kitab hadits, secara garis besar dapat dikelompokan menurut, jumlah orang yang adedidikirawan meriwayatkannya atau memberikannya dan menurut kualitas pribadi (kepribadian) perawinya. Menurut jumlah orang meriwayatkannya atau memberikannya dibagi kedalam, sunnah mutawariah, sunnah masyurah, sunnaah atau hadits ahad. Menurut kualitas pribadi (kepribadian perawinya), dibagi kedalam, sunnah atau hadits sahih, sunnah atau hadits hasan, sunnah atau hadits da’if atau lemah. ketiga hadits tersebut merupakan hadits ahad. Syarat-syarat suatu hadits dinamakan sahih ditinjau dari, kekuatan ingatan perawinya, integritas pribadi orang yang menyampaikannya, tidak terputus mata rantai penghubungnya dari generasi ke generasi, tidak terdapat cacat mengenai isinya, tidak janggal dilihat dari susunan bahasanya.
  3. Idjma, kebulatan pendapat para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru bagaimana hukum islam, tolak pangkal perumusannya didasarkan pada quran dan hadits sahih. kebulatan pendapat (konsensus) terhadap suatu yang baru tersebut dapat berupa : idjma qauli, bila consensus seorang ulama besar dilakukan secara aktif dengan lisan (ucapan) terhadap pendapat seorang ulama/sejumlah ulama tentang perumusan hukum yang telah diketahui. Idjma Sukuti, bila consensus terhadap pendapat hukum dilakukan secara diam (tidak memberikan tanggapan). Kedudukan idjma quali lebih kuat dari idjma sukuti, karena keadaan diam seorang ulama besar terhadap pendapat ulama lainnya itu belum tentu berarti setuju. idjma termasuk sumber hukum islam selain Alquran dan sunnah, dan adedidikirawan keterangannya terdapat dalam al quran surat Annisa ayat 56: hai orang-orang mukmin patuhlah kepada Allh SWT, patuhilah kepada Rasul dan patuhilah kkepada Ulil Amri diantara kamu. uraian lebih lanjut klik disini

HUKUM ISLAM PART 3 :MUAMALAT ,ZINAYAT, AQIDIYAH

Juni 4, 2015
  1. Muamalat

Muamalat adalah ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kehidupan yang meliputi bidang tukar menukar benda dan sesuatu yang mempunyai kegunaan dengan cara tertentu seperti jual beli sewa menyewa, upahadedidiirawan mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalat adalah sebagai berikut:

  1. Jual Beli

Menurut bahasa arab, istilah jual beli disebut ba’i yaitu suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakati bersama. Yang merupakan dasar hukum dari jual beli adalah Alquran surat Al-baqarah (2) ayat 275 Surat An-nisaa’(4) ayat 29; danadedidiirawan surat AL-furqan (25). Dari pengertian ini terkandung unsur-unsur tentang jual beli sebagai berikut:

  1. Para pihak yang mengadakan jual beli, yakni pihak penjual sebagai pihak yang menjual barangnya dan pihak pembeli.
  2. Barang yang diperjualbelikan, yang merupakanadedidiirawan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara’ untuk diperjualbelikan dan sifat benda tersebut, diketahui oleh si pembeli.
  3. Transaksi yang berbentuk serah terima (iajb qabul)
  4. Suka sama suka.
  5. Rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli :

Syarat-syarat dalam rukun jual beli yang perlu dipenuhi sebelum melakukan kegiatan jual beli yaitu:

  1. Penjual dan pembeli, syaratnya:
    • Berakal, artinya memiliki pikiran sehat sehingga dapat menimbang kesesuaian permintaan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat.
    • Atas kehendak sendiri (bukan dipaksa)
    • Bukan pemboros (mubazir), artinya hubungan hukum akan terjadi kalau masing-masing pihak berkepentingan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu objek tertentu (diwujudklan menukar barang yang dimiliki dengan barang dimiliki orang lain).
    • Dewasa dalam berarti baliq, maksudnya para pihak yangadedidiirawan dapat melakukan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun.
  2. Benda yang dijual belikan, syaratnya :
    1. Benda tersebut harus suci dan tidak najis artinya setiap benda menurut perintah agama dan kebersihannya dianggap tidak termasuk bendaadedidiirawan haram atau najis seperti minuman keras kulit hewan yang belum disamak, kotoran hewan.
    2. Bendanya memiliki kegunaan, Setiap benda yang diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan manusia.
    3. Bendanya harus keadaan nyata (konkrit).Disyaratkan dalam jual beli harus benar-benar dapat diserah terimakan sesaat setelah terjadinya aqad.
    4. Bendanya dalam keadaan pemilikan seseorang. Artinya benda sebagai objek jual beli merupakan baik penjual atau dikuasakan kepada seseorang tertentu untuk dijualkan
    5. 3)2) Atas kehendak sendiri (bukan dipaksa) uraian lebih lanjut klik disini

HUKUM PERUSAHAAN Part 1.

Juni 4, 2015

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap terus menerus, dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (definisi yuridis). Hukum perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebutadedidikirawan bentuk hukum perusahaan. Jenis Usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, yakni bidang perindustrian, perdagangan, dan bidang jasa.

  1. Unsur-Unsur

Unsur-unsur perusahaan antara lain:

  1. Badan Usaha,
  2. Kegiatan dalam bidang perekonomian,
  3. Terus menerus,
  4. Bersifat tetap,
  5. Terang-terangan,,
  6. Mencari Keuntungan atau laba,
  7. Pembukuan.
    1. Pengusaha Pembantu Pengusaha dan Hubungan Kerja.

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Pemimpin perusahaan adalah orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantuadedidikirawan pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah, antara lain:

  1. Di lingkungan perusahaan:
    1. Pemegang prokurasi,
    2. Pengurus filial
    3. Pelayan toko
    4. Pekerja keliling
  2. Di luar lingkungan perusahaan
    1. Agen Perusahaan
    2. Bank
    3. Makelar
    4. Komisioner
    5. Notaris dan pengacara, Hubungan tidak tetap dan koordinasi diperlukan dalam hal pembuatan perjanjian ataupun akta-aktaadedidikirawan lainnya dan mewakili perusahaan di muka pengadilan.

Perjanjian kerja; diatur dalam buku II Bab VII A KUHPerdata, yaitu:

  1. Perjanjian pelayanan berkala;

diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata, berkala hanya dalam waktu dan perbuatan tertentu saja, hubungan hukum bersifat koordinatif.

  1. Perjanjian kketenagakerjaan;

diatur dalam Pasal 1601a jo. 1601 d sampai dengan 1601z adedidikirawanKUHPerdata.hubungan hukum bersifat subkoordinatif.

  1. Perjanjian borongan;

diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdata, hubungan hukum bersifat koordinatif.

  1. Klasifikasi Perusahaan

uraian lebih lanjut klik disini

FILSAFAT PANCASILA

Juni 4, 2015
  1. PENDHULUAN

Pancasila adalah suatu paham filsafat suatu philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila dalah sumber dari segala sumber hukum artinya bahwa segala perundang-undangan di negara republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Keluarga merupakan bentuk nrgara terkecil dalam hidup antara manusia. Kepribadian adalah ciri-ciri yang adedidikirawanmelekat pada diri (ciri khusus/khas).

Istilah Pancasila telah ada sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat di dalam buku Negarakertagama kareangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan tantular. Tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara RIadedidikirawan diterima dan disahkkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bersama disahkan UUD NKRI 1945

  1. Tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuannya antara lain:

  1. Daapat memahami menghayati dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia (WNI),
  2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai masalah dasar kehidupan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara yangadedidikirawan hendak ditangani/dihadapi dengan penerapan pemikiran-pemikiran yang berlandaskan Pancasila.
  3. MEMUPUK sikap dan perilaku yang sesuai denngan nilai-nilai Pancasila.

Kuliah Pancasila meliputi , Pancasila hakikat sifat dan pengalamannya, Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, GBHN, Kewaspadaan nasional.Metode pangajaran kuliah Pancasila dilakukan secara kritis analitis serta dialogis yang kreatif untuk meyakinkan kebenaran dan ketetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ideologi nasinal danadedidikirawan dasar negara. Penilai hassil proses belajar mengajar untuk mengukur tingkat penguasaan tentang pengetahuan pancasila dilakukan dengan cara memungkinkan terdeteksinya perkembangan sifat dan tingkah laku manusia.

  1. HAKIKAT

uraian lebih lanjut…

Hukum Perusahaan Part II. Koperasi,Perlindungan Konsumen, Grup Company, Yayasan.

Juni 4, 2015
  1. KOPERASI
    1. Dasar Hukum

Yaitu UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi (UU Perkoperasian). (sebelumnya adalah UU No.12 Tahun 1967).

  1. Definisi

Koperasi berasal dari kata coorpotation english cooperaatie Belanda. Artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perorangan.Tujuannya untuk kepentingan ekonomi è peningkatan kesejahteraaan bersama dibidang produksi, konsumsi, jasa dan perkereditan. Definisi yuridis koperasi dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) UU Perkoperasian:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi adedidikirawan dengan melanndaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

  1. Segi Ekonomi dan Segi Hukum

Yaitu

  1. Segi Ekonomi
    1. Beberapa orang yang disatukan unnntuk kepentingan ekonomi yang sama.
    2. Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan-tindakan bersama secara kekeluargaan
    3. Alat untuk mencapai tujuan adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama dan dikelola bersama, adedidikirawan
    4. Tujuan Umum badan usaha adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkempuluan.
  2. Segi Hukum

Dalam Pasal 9 UU Perkooperasian status badan hukum koperasi.Anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus, disahkan dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menururt ketentuan UU Perkoperasian, Pasal 33 UUD 1945; Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 è dalam pasal 33 è memuat dasar demokrasi ekonomi, Produksi dikerjakan oleh semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat,Kemakmuran masyarakatlah yang adedidikirawan diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasaarkan asas kekeluargaan, Bangun perkoperasian yang sesuai itu adalah koperasi.

  1. Landasan dan Asas

Dimuat dalam Pasal 2 UU Perkoperasian.Koperasi berlandaskan Pancasilan dan UUD 1945 berdasar atas asas kekeluargaan; bahwa kesadaraan bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua anggota di bawah pimpinan pengurus dan pengawas para anggota atas dasar adedidikirawan keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama.

  1. Tujuan

Dimuat dalam Pasal 3 UU Perkoperasian.Untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan adedidikirawan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

  1. Fungsi dan Peran

Dimuat dalam Pasal 4 UU Perkoperasian. Meliputi:

  1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial,
  2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
  3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya,
  4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian adedidikirawan nasional yang merupakan usaha bersama.
  5. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

Wewenang :

  1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
  2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
    1. Modal Koperasi

Diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Perkoperasian. Antara lain:

  1. Modal sendiri (ekuity è modal yang mengandung risiko):
    1. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
    2. Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang disimpan dengan jumlah tertentu yang tidak harus sama jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
    3. Simpanan cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari sisa hasil usaha maksudnya untuk memupuk modal sendiri dan adedidikirawan untuk menutupi kerugian koperasi bila diperlukan.
    4. Hibah
  2. Modal Pinjaman:
    1. Anggota,
    2. Koperasi lainnya dan anggotanya.
    3. Bank dan lembaga keuangan lainnya,
    4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan
    5. Sumber lain yang sah adedidikirawan

Juga dibolehkan melakukan pemupukan modall dengan midal penyertaan (Pasal 42 UU Perkoperasian) yang berasal dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha dan badan lainnya; diatur lebih lanjut dengan PP No.33 Tahun 1998. adedidikirawan

  1. Pembubaran Koperasi

Diatur pada pasal 46 sampai dengan 50 UU Perkoperasian. Dapat dilakukan beerdasarkan:

  1. Keputusan Rapat Anggota
  2. Keputusan Pemerintah, (2) berlaku apabila:
    1. Terbukti tidak memnuhi undang-undang.
    2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/kesusilaan,
    3. Kelangsungan hidupnya tidak adedidikirawan dapat diharapkan lagi.

Keputusan pembubaran diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada semua kreditur dan pemerintah.Penyelesaian kepentingan kreditur dan para anggotannyadiatur dalam Pasal 51 sampai adedidikirawan dengan Pasal 55 UU Perkoperasian.Hapusnya status badan hukum koperasi diatur dalam Pasal 56 antara lain:

  1. Pembubaran diumumkan dalam Berita Negera RI,
  2. Status Badan Hukum hapus sejak tanggaal pengumuman pembubaran.
  3. YAYASAN
    1. Dasar Hukum

Diatur dalam UU No 16 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan)

  1. Definisi

Menurut Paul Scholten Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak yang mempunyai unsur-unsur:

  1. Mmempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan,
  2. tidak mempunyai anggota,
  3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

Definisi yuridis yayasan menurut (Pasal 1 UU Yayasan:

Yayasan adalah badan hukum yang todak mempunyai anggota, didirikan dengannya untuk mencapai tujuan tertentu dibidangsosial keagamaan dan kemanusiaan.Dalam kenyataan yayasan digunakan didirikan; untuk memperkaya diri (pengurus, pengawas, pendiri), tidak adedidikirawan sesuai denganmaksud dan tujuan, sengketa antara pengurus sendiri dengan pihak ke 3

  1. Ruang Lingkup

Meliputi ; kemanusiaan, pemberi santunan pada masyarakat, kerohanian, kesehatan masyarakat, alam lingkungan, budaya,olahraga penyiaran, pendidikan, ilmu adedidikirawan pengetahuan, dokumentasi, perumahan, pensiunan, kesenian, HAM, Perlindungan konsumen.

  1. Tujuan

Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata adedidikirawan hukum dalam rangka tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

  1. Cara Pendirian

Diatur Pasal 9 UU Yayasan. Antara lain:

  1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagaian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal,
  2. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia,
  3. Yayasan dapat didirikan dengan surat wasiat,
  4. Mempunyai status badan hukum setelah adedidikirawan akta pendirian disahkan oleh Menteri,
  5. Akta pendirian wajib diumumkan dalam Tambahan LN RI.

Ketentuan mengenai anggaran dasar diatur dalam Pasal 14.

  1. Kekayaan

Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan pendiri yang dipisahkan dalam bentuk uang/barang; sumbangan dari/untuk bantuan yang tidak mengikat, wakaf (berlaku hukum perwakafan), hibah ( orang ataupun badan hukum), hibah wasiat (Berlaku hukum waris), Perolehan lain yang tidak adedidikirawan bertentangan dengan Anggaran dasar yayasan dan/peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku: deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, hasil usaha yayasan.

  1. Organ

Organ yayasan terdiri dari :

  1. Pembina, diatur pada Pasal 28 UU Yayasan,Kewenangannya meliputi:
    1. Keputusan mengenai anggaran dasar.
    2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas,
    3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
    4. Pengesahan adedidikirawan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
    5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan
  2. Pengurus yaitu orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina/pengawas.Susunan pengurus adedidikirawan antara lain terdiri dari Ketua Sekretaris Bendahara.
  3. Pengawas

Diatur dalam Pasal 40 UU Yayasan. Pengawas yaitu orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatana yayasan. Pengawas wajib menjalankan tugas adedidikirawan dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan yayasan.

  1. Kegiatan Yayasan

Diatur dlam Pasal 3 UU Yayasan. meliputi:

  1. Dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan,
  2. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas.
  3. Yayasan dapat mendirikan badan usaha dengan penyertaan kekayaan yayasan paling banyak 25% dari seluruh kekayaan yayasan (pasal 7 UU Yayasan)
  4. Kegiatan usaha yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan adedidikirawan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8).
  1. Laporan Tahunan

Diatur pada Pasal 48 UU Yayasan.Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Bila dokumen laporan keuangan ternyata tidak benar dan menyesatkan maka adedidikirawan pengurus dan pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. Ikhtisar laporan tahunan diumumkan pada papan pengumuman dikantoryayasan.

  1. Pemeriksaan Terhadap Yayasan.

Diatur dalam Pasal 53 UU Yayasan. Dilakukan apabila adanya dugaan:

  1. Melakukan perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan Anggaran Dasar.
  2. Lalai dalam melaksanakan tugas
  3. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan /pihak ke 3,
  4. Melakukan perbuatan yang merugikan adedidikirawan negara.

Permohonan pemeriksaan: Permohonan tertulis pihak ke 3 yang berkepentingan disertai alasan. Permintaan kejaksaan untuk mewakili adedidikirawan kepentingan umum. Pelaksanaan pemeriksaan: Didasarkan pada penetapan pengadilan.

  1. Penggabungan

Diatur Pasal 57 UU Yayasan.Gabungan suatu yayasan dengan yayasan lain yang telah ada mengakibatkan yang menggabungkan diri menjadi bubar.Sebab penggabungan:

  1. Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain,
  2. Kegiatan yayasan yang sejenis, adedidikirawan
  3. Tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 57 ayat (4) UU Yayasan:Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan dengan/pada keputusan rapat pembina.

  1. Pembubaran Yayasan

Diatur Pasal 62 UU Yayasan. Dalamhal ini dapat terjadi karena:

  1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
  2. Tercapainya tujuan adedidikirawan yayasan/tidak.
  3. Keputusan pengadilan dalam hal:
    1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
    2. Tidak mampu membayar utang karena pailit,
    3. Kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang.
  • PERLINDUNGAN KONSUMAN
    1. Dasar Hukum

Yaitu UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(UU Perlindungan Konsumen).

  1. Asas-Asas

Dimuat dalam Pasal2 UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamaanan, dan keselamatan serta kepastian adedidikirawan hukum.

  1. Tujuan

Dimuat dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen. Antara lain

  1. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  2. Menghindari konsumen dari akses negatif pemakaian barang/jasa,
  3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentuukan dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen,
  4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adedidikirawan mengandung unsur kapastian hukum dan keterbukaan informasi,
  5. Menumbuhkan sikap jujur dan bertanggungjawab bagi para pelaku usaha,
  6. Meningkatkan kualitas barang, jasa

Prinsip bahwa pengusaha harus memperhatikan segala sesuatu yang diciptakannya.

  1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Diatur pada Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen. Hak konsumen antara lainmeliputi:

  1. Kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsibarang/jasa,
  2. Memperoleh informasi yang benar. adedidikirawan
  3. Mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang layak.
  4. Diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
  5. Mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian (mencakup kenyamanan barang dan jasa).

Kewajiban konsumen antara lain meliputi:

  1. Mmbaca petunjuk informasi dan prosedur pemakaian,
  2. Beritikad baik dalam bertransaksi’ adedidikirawan
  3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepekati,
  4. Mengikuti upaya penyelsaian hukum secara patut.
  1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Diatur pada Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen Hak pelaku antara lain meliputi :

  1. Menerima pembayaran yang sesuai kesepakatan
  2. Memerima perlindungan adedidikirawan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik,
  3. Melakukan pembelaan diri.
  4. Rehabilitasi nama baik.

Kewajiban pelaku usaha antara lain:

  1. Beritikad baik dalam menjalankan adedidikirawan usahanya,
  2. Memberikan informasi yang benar,
  3. Memperlakukan konsumen secara baik dan jujur
  4. Menjamin mutu barang,
  5. Memberi kesempatan konsumen untuk mencoba dan memberikan jaminan atas barang yang diperdagangkan,
  6. Memberikan kompensasi, gantirugi atau penggantian,

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu:

  1. Tidak boleh memroduksi dan memperdagangkan barang dan jasa apabila:
  1. tidak memenuhi standar yang disyaratkan,
  2. tidak sesuai dengan berat bersih
  3. tidak sesuai ukuran,
  4. tidak sesuai dengan kemanjurannya
  5. tidak sesuai dengan mutu dan komposisi
  6. tidak mencantumkan tanggal daluarsa
  7. tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal
  8. tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang adedidikirawan
    1. Dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa memberi informasi,
    2. Dilarang mempromosikan suatu barang/jasa secara tidak benar.
    3. Dilarang menyesatkan konsumen
    4. Dilarang melakukan pemaksaan,
    5. Dilarang memproduksi iklan yang menyesatkan,
    6. Dilarang mencantumkan klausula baku.
  9. GROUP COMPANY

Group Company adalah susunan gabungan dari beberapa perusahaan yang secara yuridis mandiri tetapi mempunyai kesatuan dalam bidang ekonomi. Motif alasan adedidikirawan membentuuk group company diantaranya:

  1. Akumulasi dana biasanya melalui penggabungan perusahaan.
  2. Penyebaran risiko dengan membentuk perusahaan anak
  3. menghidnari persaiangan
  4. Antisipasi kemajuan teknologi
  5. Mengatasi masalah suksesi (misal ketika perusahaan asal/induk mmbentuk perusahaan anak maka perusahaan yang menjadi payungnya adedidikirawan adalah perusahaan induk/asal tersebut)
  6. Menghindari prosedur
  7. menghindari pajak

Group company biasanya beranggotakan atas beberapa PT

  1. Unsur-Unsur

Unsur-unsur konsern /group company antara lain:

  1. Jamak secara yuridis
  2. Asa kesatuan ekonommi tidak selalu dalam artian bahwa mereka selalu bertindak keluar dalam kesatuan ekonomi. adedidikirawan
  3. Adanya pimpinan sentral/induk company/leading company: Murni leading company dan Operating holding company.
  1. Konsern Vertikal

Perusahaan-perusahaan yang bergabung merupakan mata ranttai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu proses produksi barang dan jasa.Contoh perternakan ulat sutera è pemintalan benang suteraèpabrik tenun è garmen è super market.

  1. Konsern Horizontal (Konglomerasi)

Perusahaan yang bergabung adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang beragam. Contoh Bank è asuransi,adedidikirawan pertanian è telekomunikasi, tambang è hotel dsb.

  1. Metode (Teknik Pembentukan).

Menurut teori: merger, akuisisi, joint venture, pembentukan perusahaan anak.\

Menurut peraturan perundang-undangan:akuisisi, merger konsolidasi,

Diposkan oleh ADE DIDIK IRAWAN (CIA.07.0015) (P.4301.11.028) di 18.21

FILSAFAT ILMU part 1: Pengertian, Sejarah, Struktur Dan Konsep

Juni 4, 2015

I.          PENGERTIAN

RENUNGAN MENGENAI SEGALA SESUATU, SEBAGAI UPAYA PEMAHAMAN DAN MEMPEROLEH MAKNANYA, YANG PENTING BAGI LANDASAN PERTIMBANGAN KELAYAKAN TINDAKAN, SESUAI DENGAN NORMA YANG BERLAKU

  1. Memperoleh Pengetahuan
  2. PRA-ILMIAH

SEGALA SESUATU YANG DICATAT DALAM OTAK, HASIL PENCERAPAN INDERAWI (EMPIRIK) ATAU YANG DIPEROLEH SECARA INTUITIFadedidikirawan

  1. EMPIRIK : SECARA SADAR DIKETAHUI PROSESNYA
  2. INTUITIF : SECARA TAK SADAR TAKDIKETAHUI PROSESNYA
  3. ILMU

HIMPUNAN PENGETAHUAN YANG TELAH :

  1. DISISTEMATISASI
  2. DIORGANISASI
  3. MEMILIKI:

– METODE TERTENTU

– SIFAT INTERSUBYEKTIF (DAPAT

DIPELAJARI OLEH SIAPA SAJA YANG

MEMENUHI PERSYARATAN DAN METODENYAadedidikirawan

– SIFAT REPRODUKTIF (DPT DIULANG UTK DIUJI

KEBENARANNYA DGN METODE DAN KONDISI YG

SAMA

  1. ILMU YANG MANDIRI
  2. DIAKUI SEBAGAI DISIPLIN LMU
  3. MEMILIKI METODE ILMIAH YG KHAS
  4. CIRI KHAS UNSUR-UNSUR STRUKTUR ILMU:

– ISTILAH

– DEFINISI

– PROPOSISI

– KONSEP

– TEORI

– HUKUM

– DALIL

  1. STRUKTUR ILMU:
  2. FAKTA : KONSEP AWAL YG PALING SEDERHANA, BERUPA ABSTRAKSI   DARI HASIL PENCERAPAN INDERAWI (DICATAT DALAM OTAK, DIINGAT DALAM PIKIRAN)

(1) DIBERI LAMBANG/NAMA DIAMBIL DARI KATA SEHARI-HARI

(2) SEHINGGAadedidikirawan DPT DIKOMUNIKASIKAN SECARA ABSTRAK (TANPA MELIHAT WUJUD YBS)

  1. PERBEDAAN

HIPOTESIS : JAWABAN TENTATIF THDP MASALAH

TEORI : PUNYA LANDASAN KUAT UNTUK PREDIKSI GEJALA

HUKUM: PUNYA KEPASTIAN BERLAKUKNYA KERUNTUNAN ASAS

FILSAFAT ILMU:CARA MEMPEROLEHadedidikirawan PENGETAHUAN YANG MEMENUHI KEBENARAN LMIAH

  1. DEFINISI

Pengetahuan : Persepsi subyek (manusia) atas obyek (riil dan gaib) atau fakta.

Ilmu Pengetahuan : Kumpulan pengetahuan yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku universal dan dapatadedidikirawan diuji/diverifikasi kebenarannya

Ilmu Pengetahuan :

  1. bukan satu, melainkan banyak (plural)
  2. bersifat terbuka (dapat dikritik)
  3. berkaitan dalam memecahkan masalah

Jadi, Filsafat Ilmu Pengetahuan mempelajari esensi atau hakikat ilmu adedidikirawanpengetahuan tertentu secara rasional

Filsafat Ilmu Pengetahuan : Cabang filsafat yang mempelajari teori pembagian ilmu, metode yang digunakan dalam ilmu, tentang dasar kepastian dan jenis keterangan yang berkaitan dengan kebenaran ilmu tertentu.Filsafat Ilmu Pengetahuan disebut juga Kritik Ilmu, karena historis kelahirannya disebabkan oleh adedidikirawanrasionalisasi dan otonomisasi dalam mengeritik dogma-dogma dan tahayul

  • MEMBANGUN FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN “TERTENTU”

Jika Ilmu Pengetahuan Tertentu dikaji dari ketiga aspek (ontologi, epistemologi dan aksiologi), maka perlu mempelajari esensi atau hakikat yaitu inti atau hal yang pokok atau intisari atau dasar atau kenyataan yang benar dari ilmu tersebut. adedidikirawan

Contohnya :

Membangun Filsafat Ilmu hukum perlu menelusuri dari aspek :

Ontologi        [           eksistensi (keberadaan) dan essensi (keberartian) ilmu-ilmu hukum

Epistemologi                [           metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran ilmu-ilmu hukum

Aksiologi        [           manfaat dari ilmu-ilmu hukum adedidikirawan

  1. ASPEK ONTOLOGI

Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara :

  1. Metodis; Menggunakan cara ilmiah
  2. Sistematis; Saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan
  3. Koheren; Unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan
  4. Rasional; Harus berdasar pada kaidah berfikir yang benar (logis) adedidikirawan
  5. Komprehensif; Melihat obyek tidak hanya dari satu sisi/sudut pandang, melainkan secara multidimensional – atau secara keseluruhan (holistik)
  6. Radikal; Diuraikan sampai akar persoalannya, atau esensinya
  7. Universal; Muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja.

ASPEK ONTOLOGI (BEING, WHAT, WHO)

  • Filsafat dipelajari karena ketakjuban manusia atas fakta (Plato + Aristoteles, 381-322 SM).
  • Philosophi = The Greek Miracle (Keajaiban Yunani).

Philein = Philos = Cinta

Sophia = Kebijaksanaan

  • Filsafat :

Ÿ Ilmu tentang Kebijaksanaan atau Ilmu mencari kebijaksanaan

Ÿ Ilmu pengetahuan umum tentang kebijaksanaan / kebenaran

  • Filsuf = Pencinta / Pencari Kebenaran atau kebijaksanaan (K)= Pencari kebijaksanaan (relatif) akal budi untuk tindakan.Kebijaksanaan Absolut : ada pada Tuhan dan Adimanusiawi

Pythagoras (582-496 SM) -> Seorang Filsufadedidikirawan = Filosofos -> mendapatkan Rumus Pythagoras, namun tidak merasa hebat.

®      Philosophos = Kawan kebijaksanaan, bukan orang bijaksana = Pencari / Pencinta Kebijaksanaan. Bukan Sofis yang merasa hebat tahu segalanya.

  • Mitos = kepercayaan akan kebenaran (mis. Hantu) merupakan warisan turun temurun, tabu ditanyakan, dan menghindari ratio (logos, akal budi)
  • Setiap fakta dari aspek ontologi dapat dinyatakan kebenaran definisinya dan dapat dipandang dari dua obyek, yaitu obyek materi dan obyek formal.
  • Filsafat (Ontologi) : Ilmu tentang kebijaksanaan atau adedidikirawankebenaran. Yang dipelajari adalah obyek sebenarnya.Obyek sebenarnya :

Ÿ Obyek materi : Seluruh fakta kenyataan, misalnya : manusia, alam, dll

Ÿ Obyek formal : bidang kajian semua pengetahuan, mis : biologi, faal, kedokteran, dll

  • Menurut Witgenstein, Titus :

Filsafat : Usaha untuk menyatakan kebenaran fakta secara menyeluruh, mendalam dan sejelas mungkin.

  1. ASPEK EPISTEMOLOGI

Epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran pengetahuan atau kepercayaan.

Untuk menemukan kebenaran dilakukan sebagai berikut [AR Lacey] :

  1. Menemukan kebenaran dari masalah
  2. Pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaranadedidikirawan
  3. Pengamatan dan eksperimen untuk menemukan kebenaran
  4. Falsification atau operasionalism (experimental operation, operation research)
  5. Konfirmasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran
  6. Metode hipotetico – deduktif
  7. Induksi dan presupposisi/teori untuk menemukan kebenaran fakta

Untuk memperoleh kebenaran, perlu dipelajari teori-teori kebenaran. Beberapa alat/tools untuk memperoleh atau mengukur kebenaran ilmu pengetahuan adalah sbb. :

klik lebih lanjut….

MENELAAH KEBERADAAN HUKUM

September 22, 2013
DESKRIPSI SINGKAT TENTANG KEBERADAAN
ILMU HUKUM, TEORI HUKUUM, DAN FILSAFAT HUKUM
Setiap sarjana hukum, ketika masih menjadi mahasiswa hukum, untuk kali pertama dalam pembelajaran tentang hukum, sudah pasti diharuskan menempuh mata kuliah pengantar ilmu hukum (yang didalamnya dikaji pula teori hukum) dan mata kuliah filsafat hukum ( yang kadang-kadang dalam pembahasannya direlasitaskan pula dengan teori hukum). Pada tataran intelektual lebih tinggi atau pada jenjang akademik magister hukum (s2) atau doktor ilmu hukum s3 kedua varian mata kuliah tadi, yakni teori hukum dan filsafat hukum tetap masih diberikan. Namun, dalam pembelajaran terhadap kedua mata kuliah tadi kerap kali tidak di relasitaskan dengan kelimuan hukumnya itu sendiri, yakni ilmu hukum padahal antara ketiganya itu krbradannya erat bertemali karena suatu realitas pengetahuan hukum, baru dapat dinilai sebagai ilmu jika memenuhi syarat-syarat suatu ilmu, jika memenuhi syarat-syarat suatu ilmu, sehingga menjadilah ia ilmu hukum.
Selanjunya apa yang menjadi ontologi dari ilmu hukukm ini, pembelajarannya tidak dapat dilepaskan dari 3 sisi yang mengintari ontologi dimaksud :
Pertama, adalah sisi normatifvitas hukum, dipelajari oleh hukum normatif
Kedua, adalah sisi teoritis dipelajari teori hukum
Ketiga, sisi empirikal dari hukum dipelajari oleh oleh ilmu hukum empirik
Pembelajaran pada sisipertama, menggunakan metode normatif pengetahuan hukum itu menjadi ilmu hukum yang mempelajari kaidah atau norma (rectswissen-schft) pada sisi kedua (teori hukum) ilmu hukum sebagai pengetahuan teoritikal, dilingkupi oleh 4 lapisan utama yakni:
1.       Dogmatik hukum
2.       Teori hukum (dalam arti sempit)
3.       Filsafat hukum
4.       Logika hukum
Yang masing-masing bisa memberi dukungan pada pengembanan hukum pratikal (maupun teoritikal) serta memiliki metoda-metoda tersendiri. Sedangkan pada posisi ketiga (ilmu hukum empirik ) pembelajarannya menggunakan metode-metode:
1.       antropologikal
2.       sosiologikal
3.       historikal
4.       komparatif
5.       psikologikal
sehingga menjadilah (pengetahuan hukum ) itu ilmu pengetahuan hukum tentang kesunyatan hukum (tatsachenwissenchft) yang melahirkan cabang-cabang ilmu hukum empirik tersendiri yakni antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum
II. MENGKAJI ILMU HUKUM DARI OPTIK KEILMUAN
A.      KONSTRUKSI ILMU
Mengkaji ilmu hukum dari optik keilmuan, sebenarnya sudah berada diluar bidang ilmu hukum itu sendiri. Kajian mengenai hal ini sebenarnya menjadi tugas disiplin ilmu lain, yakni filsafat ilmu. Filsafat ilmu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan radikal mengelaborasi sudut ksudut keilmuan dari ilmu hukum itu sendiri. Dengan menggunakan telaah filsafat ilmu ini lah akan diketahui apakah ilmu hukum itu sesungguhnya merupakan suautu ilmu ? menurut Lasiyo untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak sekedar membuat pernyataan, tetapi harus dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan (Lasiyo dalam titik triwulan rurik at all (2007:3)) jika di jawabnya ilmu hukum itu adalah benar suatu ilmu muncul lagi pertannyaan-pertanyaan ikutannya yakni termasuk cabang ilmu apakah ilmu hukum itu, apakah karakteristik ilmu hukum sama dengan karakteristik-karakteristik ilmu lainnya apakah metode yang digunakan oleh ilmu hukum sama dengan metode-metode kajian ilmu-ilmu lainnya, apakah manfaat kegunaan ilmu hukum hukum itu bagi kehidupan umat manusia, itulah pertanyaan-partanyaan radikal yang perlu diekplorasi dan kemudiann di analisis secara kritis dari optik filsafat ilmu.
Dilakukannya telaah demikian ini adalah sangat wajar dalam dunia ilmu pengetahuan, sehingga suatu pengetahuan tertentu yang oleh para ahlinya telah diproklamasikan sebagai suatu ilmu pengetahuan akan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, karena telah memenuhi syarat-syarat suatu ilmu. Selain itu tujuannya adalah supaya jangan timbul kecurigaan atau keraguan para ahli atau ilmuwan lain terhadap suatu ilmu pengetahuan tertentu yang dinilainnya bukan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Tujuan ini sengaja diketengahkan sehubungan dengan adanya keraguan dari ilmuan lain, termasuk dari ilmu hukum itu sendiri yang juga menyangsikan ilmu hukum sebagai ilmu. Para ilmuan itu menilai , bahwa ilmu hukum sesungguhnya bukan merupakan suatu ilmu. Sesungguhnya keraguan demikian muncul adalah sebagai akibat ketidakpahamnnya terhadap karakteristik yang khas yng dimiliki ileh ilmu hukum yakni normatif praktis dan presfektif (philipus MH Hajon dan Tatiek Djamiati 2005:1) mengingat karakterisyiknya yang demikian inilah kemudian para ahli ilmu sosial diragukan bahwa ilmu hukum bukan merupakan ilmu emperikal atau bukan ilmu pengetahuan yang bersifat a posteriori. Demikian pula penilaian dari para ahli ilmu alam, dinilai bahwa ilmu hukum bukan merupakan ilmu nonemperikal atau bukan ilmu pengetahuan yang bersifat a priori
Kembali pada persolan semula apakah ilmu hukum ilmu menjawab persoalan tersebut mau tidak mau kkita hrus menggunakan kontruksi ilmu ilmu secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu sekumpulan pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu yang merupakan satu kesatuan yang tersusun secara sistematis, serta memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukan sebab-sebabnya. (W.Poespoprodjo 2006: 14). Dengan demikian, sesungguhnya ilmu sangat terkait erat dengan suatu pengetahuan tertentu, dan jika suatu pengetahuan tertentu telah memenuhi syarat keilmuan, maka disebutlah ia ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah suatu pengetahuan yang mempunyai ciri tanda dan syarat tertentu yaitu: sistematik, rasional, empiris umum dan kumulatif (bersusun timbun) serta ilmu pengetahuan itu merupakan lukisan dan keterangan yang lengkap dan konsisten mengnai hal-hal yang distudinya dalam ruang dan waktu sejauh jangkuan pemikiran dan pengindraan manusia (endang saiffudi ashari 1987;49)
Terminologi ilmu sebenarnya mengandung makna ganda sebagai produk dan sebagai proses sebagai produk ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji dan teruji kebenarannya mengenai pengetahuan yang suadah tersusun secara sistemik. Berkaitan dengan konteks ini B. Arief Sidahrta (2000;104) dengan menyetujjui pendapat Win van Dooren mengatakan bahwa ilmu adalah :
Suatu pengetahuanyang sah secara intersubyektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis
Sedangkan sebagai proses istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (stelselmatig) atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati gejala-gejala yang relevan (gegevens) pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas keahlian dalam bidang yang bersangkutan berkaitan dengan makna ilmu demikian arief sidharta dengan menistasi pendapat CA. Van Pursen mengatakan ilmu adalah:
 Sebuah kebijakan sebuah setrategi untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan yang dijalankan orang terhadap (yang berkenaan) dengan kenyataannya (arief sidharta 2000;104)
Dimaksud strategi dalam pengertian ilmu di atas adalah merujuk pada cara kerja metodis sistematis dengan bersarankan seperangkat lamabng dalam pengelolaan dan penjelasan gejala-gejala tersebut kedalam sebuah sistem
Secara ilmiah suatu pengetahuan barru dapat disebut sebagai suatu ilmu jika memenuhi seperangkat kriteria demikian dikemukakan oleh Harolad Berman kriteria dimaksud adalah:
1.       Kriteria metodologikal, dalam peristilahan metodologi ilmu dalam arti modern adalah seperangkat pengetahuan yang terintegrasi yang lahir dalam konteks dedukto hipotiko verifikatif
2.       Kriteria nilai yaitu substansi yang mengacu pada premis-premis nilai obyektifitas bebas pamrih (disinterestedness). Skeptis toleransi dan keterbukaan
3.       Kriteria sosiologikal yang meliputi pembentukan komunitas ilmuwan penautan berbagai disiplin ilmiah dan status sosial
Dengan demikian keberadaan ilmu merujuk pada intelektual yang memiliki struktur yang unsur-unsurnya meliputi:
1.       Peranggapan sebagai guiding principles
2.       Bangunan sistematis yakni metode dan substansi (konsep dan teori )
3.       Keberlakuan intersubyektif
4.       Tanggung jawab etis
(Disitasi B. Arief Sidharta 2000: 104)
B.      KLASIFIKASI ILMU
Banyak metode yang mengklasifikasi ilmu-ilmu ke dalam beberapa kelompok dan sekelompok bergantung pada aspek (patokan kriteria) yang digunakan dalam uraian ini konstelasi ilmu-ilmu dilihat dari sudut substansinya dibedakan ke dalam dua kelompok yaitu ilmu formal dan ilmu empiris (ilmu positif)
Ilmu  formal merujuk pada ilmu yang tidak tertumpu pada gejala-gejala faktual sebagai obyek kajiannya. Jadi ilmu ini tidak bersifat emperikal tau merupakan disiplin ilmu non empirikal (pengetahuan a priori ) obyek kajiannya bertumpu pada struktur murni yang analisis aturan operasional dan struktur logika misalnya: logika dan matamatika serta teori sistem. Namun demikian ilmu-ilmu formal dapat digunakan sebgai sarana untuk membantu menganalisis permasalahan yang terdapat didalam ilmu empirik. Contohnya statistik yang pada dasarnya bertumpu pada matematika, merupakan sarana yang paling banyak digunakan untuk keperluan analisis ilmu-ilmu empirik. Pusat perhatian ilmu-ilmu formsl adalah sistem penalaran dan perhitungan.
Mengingat perhatiannya lebih kepada sistem penalaran dan perhitungan maka pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dalam ilmu-ilmu formal (nonempirikal) adalah dengan cara formal pula yakni, memerlukan pembuktian (verifikasi) secara rasional  dan konstensional. Kebenaran demikian itu disebut dengan kebenaran koherensi yaitu suatu pernyataan dinilai benar jika konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar
Ini berarti langkah-langkah penalaran merupakan ukuran kebenaran atas pengetahuan yang dihasilkan (hal ini berbeda dengan ilmu-ilmu empirik yang lebih mengetumakan kebenaran materiil, maka metodologi yang digunakan pun dapat saja berbeda antara satu penelitian dengan penilitian lainnya.
Sedangkan ilmu empirikal merujuk pada pengetahuan faktual tentang kenyataan yang bersifat faktual (pengetahuan a posteriori) oleh karena itu ilmu ini bersumber dari empiri pengalaman dan eksperimental. Kata empirik (emperical) berasal dari bahasa yunani yang berarti meraba-raba atau a posteriori (dari kata latin post yang berarti sesudah) jadi ilmu empirik mementingkan pengamatan dan penelitian
Ilmu empirik disebut juga ilmu positif yang terdiri atas ilmu-ilmu alam ( naturwissenchaft) dan ilmu-ilmu manusia(giestes wissenchften) kegiatan dari ilmu-ilmu ini merupakan kegiatan manusia sebagai subyek. Hubungan antara subyek dan obyek yang diteliti merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pemilahan ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu kemanusiaan.
Subyek yang melakukan penyelidikan dalam ilmu-ilmu kemanusiaan adalah manusia sebagai sasaran obyek penyelidikan adalah juga manusia (tidak sekedar fisik melainkan kompleksitas keseluruhannya) sedangkan obyek ilmu-ilmu alam adalah manusia sebagai realitas fisik dari alam semesta sejauh realitas tersebut dapat diobservasi secara inderawi kebenaran pengetahuannya dapat divalidasi melalui rangkaian eksperimen yang terukur
Sehubungan dengan kklasifikasi ilmu diatas jika dikaitiakn dengan ilmu hukum maka ilmu hukum okhususnya ilmu ilmu hukum normatif tidak dapat digolongkan kedalam dua klasifikasi ilmu diatas, karena ilmuhukum merupakan ilmu sui generis dan karakteristik keilmuannya bersifat normatif, ilmu hukum normatif termasuk dalam klasifikasi ilmu normatif . kebenaran pengetahuan ilmu hukum normatif ini memerlukan pembuktian (verifikasi) secara pragmatikal kebenaran pragmatikal adalah sesuatu pernyataan dinilai benra jika materi pengatuhan yang  terkandung dalam pengatahuan itu oleh komunitas ilmuwannya disepakati fungsional dalam kehidupan praktis dan atau berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat
Namun menyangkut ilmu hukum yang berkaitan dengan sisi empiris yang oleh soerjono soekanto disebut denngan ilmu tentang kesunyataan hukum (tatscahenwissenschft) dalam klasifikasi ilmu di atas termasuk ke dalam ilmu empirik, karena merujuk pada pengetahuan faktual tentang kenyataan hukum yang bersifat faktual (pengetahuan a posteriori) seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum ilmu-ilmu tersebut yang ileh Gustav Radbruch disebut sebagai ilmu-ilmu hukum merupakan (geistes wissenchften) ilmu-ilmu manusia  karena kegiatan dari ilmu-ilmu ini lebih menekankan pada kegiatan manusia sebagai subyek. Ilmu-ilmu hukum tersebut bersifat teoritis empiris sehingga metode pengungkapannya terikat pada metode indulktif logis
Ilmu formal dan ilmu empirik merupakan genus dari kelompok ilmu teoritik, yaitu ilmu yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan saja dengan mengubah dan menembah pengetahuan. Adapun sebagai vis a vis ilmu teoritik adalah ilmu praktis (praktis) yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas peberapan itu sebndiri sebagai obyeknya ilmu ini bertujuan untuk mengubah keadaan atau menawarkan penyelesaian terhadap permasalahan konkrit, ilmu praktik dapat dibagi kedalam 2 kelompok besar yaitu: ilmu praktis nomologis dan ilmu praktis normologis
Ilmu praktis normologis berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi ( menautkan tenggungjawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subyek tertentu dalam situasi konkrit namun dalam kenyataannya apa yang seharusnya terjadi tidak niscaya dengan sendirinya terjadi. Sedangkan ilmu praktis normologis berusaha memperoleh pengetahuan empiris yaitu pengetahuan tentang hubunyang ajeg yang ceteris paribus berdasarkan asas kausalitas deterministik ilmu ini disebut juga ilmu normatif atau dogmatik

hukum

November 24, 2011

hukum

SURAT-SURAT PERMOHONAN PENYELSAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

Juni 17, 2011

SURAT GUGATAN

Mataram, 25 November 2006

Kepada

Yth. Bapak Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Jl…..

Di Mataram

Kode Pos….

 

Hal : Gugatan

 

Dengan hormat,

Nama                           : Drs.H.Fathurrahim, M.Si

Kewarganegaraan         : Indonesia

Pekerjaan                     : Rektor non-aktif IKIP Mataram

Alamat                                     : Mataram

 

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Fathur Rauzi, SH dan Karmal Maksudi, SH

Advokat dan Pengacara dari kantor Hukum Sholeh, Adnan & Associates( SA&a ), berkantor di jalan Ahmad Yani No. 110 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Novembar 2006 bertindak dan untuk atas nama Drs.H.Fathurrahim, M.Si, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

 

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

 

Pengurus Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM)

Nama                           : Drs.HL.Azhar

Kewarganegaraan         : Indonesia

Pekerjaan                     : Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM)

Alamat                         : Mataram

Selanjutnya akan disebut dengan TERGUGAT.

 

 

DASAR GUGATAN

1.        Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM) Drs.HL.Azhar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian rektor IKIP Mataram Drs.H.Fathurrahim, M.Si. beserta 11 pejabat lainnya. Dalam penetapan tersebut Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM) Drs.HL.Azhar juga melantik Rektor IKIP Mataram yang baru.

2.        Surat Keputusan tersebut adalah :

       SK No. 15/YPIM/VII/2006 tertanggal 26 Juli 2006 tentang pemberhentian Drs.H.Fathurrahim, M.Si sebagai rektor IKIP Mataram berserta 11 pejabat lainnya; dan pengangkatan rektor IKIP Mataram baru.

3.    Bahwa kedua Surat Keputusan Menteri dalam negeri tersebut, yaitu SK No. 15/YPIM/VII/2006 tertanggal 26 Juli 2006 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

 

ALASAN GUGATAN

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar pasal 53(2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

1.      Rektor beserta 11 pejabat yang dipecat menilai SK yang ditandatangani Ketua YPIM Drs.HL.Azhar cacat.

2.      Rektor baru yang dilantik tidak sah, karena diputuskan secara sepihak, Jika mengacu pada Statuta menurutnya, pemilihan Rektor yang pelantikannya berlangsung di kediaman Ketua YPIM Selasa (25/7), itu tidak prosedural.

3.      Jika pergantian rektor dilakukan, pemilihan dilakukan yayasan berdasarkan pertimbangan yayasan, namun mekanisme ini tak dilakukan.

4.      Soal pengelolaan dana oleh rektorat yang dipersoalkan yayasan, bahwa dalam Statuta, ada otonomi dalam pengelolaan keuangan. ‘Jadi pihak rektorat bukan melakukan pembangkangan dan juga tidak menolak eksistensi yayasan. Apa yang pihak rektorat lakukan itu mengacu pada Statuta.

 

 

Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat berhak untuk menuntut ;

 

Ø     Menuntut agar tergugat membayar ganti rugi dalam perkara ini seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dikarenakan penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil, karena dengan keluarnya SK tersebut pemasukan penggugat mengalami penurunan serta telah menimbulkan perasaan tak nyaman dan pencemaran nama baik.

Ø     Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, penggugat mohon agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat; dengan alasan agar  perkara ini tidak semakin berlarut-larut mengigat penggugat harus menghidupi keluarganya.

Ø     Bahwa karena surat keputusan tergugat telah tidak sesuai dengan peraturana perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan demi hukum SK Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM) yaitu SK No. 15/YPIM/VII/2006 tertanggal 26 Juli 2006.

Ø     Penggugat memohon PTUN Mataram untuk langsung mengeluarkan surat perintah penghentian pelaksanaan tugas Rektor IKIP Mataram yang baru sampai kasusnya mempunyai keputusan tetap.

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan memutuskan :

I.            Dalam Menyatakan Keputusan Batal demi hukum.

Menyatakan batal atau tidak sah SK tergugat, yaitu SK No. 15/YPIM/VII/2006 tertanggal 26 Juli 2006 tentang pemberhentian Drs.H.Fathurrahim, M.Si sebagai rektor IKIP Mataram berserta 11 pejabat lainnya; dan pengangkatan rektor IKIP Mataram baru

II.            Dalam Pokok Perkara .

1.    Menghukum tergugat untuk mencabut kembali SK No. 15/YPIM/VII/2006 tertanggal 26 Juli 2006 tentang pemberhentian Drs.H.Fathurrahim, M.Si sebagai rektor IKIP Mataram berserta 11 pejabat lainnya; dan pengangkatan rektor IKIP Mataram baru.

2.    Menghukum tergugat untuk membayar uang denda atas kerugian materil dan immateriil dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000.000.000,-00 (Tiga Milliar rupiah)

3.    Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.00.000,-00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan keputusan ini.

4.    Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan putusan lain yang adil menurut hukum

 

 

Hormat Penggugat,

 

 

 

Drs.H.Fathurrahim, M.Si

 

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.