HUKUM ASURANSI Part 1: istilah, pengertian, menurut UU, unsur-unsur, hukum asuransi, prinsip-prinsip asuransi, asuransi dan perjudian

Agustus 12, 2017

ISTILAH

Berkaitan dengan asuransi ini maka ada dua istilah yang digunakan yaitu pertanggungan dan asuransi. Istilah asuransi dinggris: insurance, untuk yang dapat dinilai dengan uang. Assurantie, untuk yang tidak dapat dinilai dengancttnkuladedidikirawan uang.

PENGERTIAN

Menurut UU

Psl 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung , dengan menerima suatu permi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakancttnkuladedidikirawan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertantu.

Ps 1 angka 1 UU No. 2 tahun 92 : asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke 3 yang mungkin akan diderit tertanggung yang timmbul dari suatu peristiwa yang tidakcttnkuladedidikirawan pasti atau untuk memebrrrrrrikn pembayaran yang diadasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kemajuan dalam UU No 2 tahun 92 : KUHD hanya meliputi asuransi kerugian sedangkan UU No. 2 tahun 92 selain asuransi kerugin juga meliputi asuransi sejumlah uang asuransi jiwa, risiko imbul karena anggung jawab hukum. Dikaakan suau kemajuan krena ps 246 KUHD erleak pada keenuan umum asuransi sehingga konsekuensinya haruscttnkuladedidikirawan dapa diberlakukan pada semua jenis asuransi. Pengerian asuransi dalam Psl 246 KUHD ini merupakan pengerian sempi dari asuransi karena asuransi ini melipui; kerugian, kerusakan, kehilangan. Yang hanya merupakan sesuau yang bersifa maeriil aau dapa dinnilai dengan uang dengan demikian maka hanya berlaku bagi asuransi kerugian.

Dalam UU No. 2 ahun 1992 : dinyaakan adanya anggungjawab hukum kepada pihak ke3. Didasarkan aas meninggal / hidupnya seseorang yang diperanggungkan èasuransi peranggungjawaban (liabiliyinsurance). Kasus doker yang menyebabkkan meninggal pasennya akiba kesalahannya . maka ia memiliki kewajiban memberikan kompensasi (Ps.1365 KUHPd). Jadi yang menjadi dasar hukum yang khusus dari pada liabiliyy insurance ini adalah ps. 1365 KUHPd. Liabiliy insurancecttnkuladedidikirawan dikaakan sebagai suau penerobosan karena dengan ps 1365 KUHPd ini maka bisa karena kesalahan bisa juga kesengajaan. Psl 276 KUHD dinyaakan bahwa kesalahan membebaskan kewajiban membayar kompensasi sedangkan liabiliy insurance maka adanya unsur kesalahan harus juga berhak diberi kompensasi. Dikenal pula welijkheid verzekering, yakni asuransi peranggungjawaban berdasarkan undang-undang. Conoh A menabrak B, B elah mengasuransikan dengan asuransicttnkuladedidikirawan kecelakaan kendaraan nya maka perusahaan asuransi membayar gani rugi kepada B bukan A yang membayar kompensasi. Karena perusahaan asuransi dipeanggungjawabkan kompensasi kepada A (prinsip subrogasi).

Ps. 7.717 NBW; asuransi adalah suau perjanjian pada mana penanggung dengaan penerima premi dalam lawan pihaknya menuup asuransi mengikakandiri unuk melakukan sau aau beberapa kali pembayarancttnkuladedidikirawan premi / kedua-duanya diganungkan oleh keadaan overmach bagi kedua belah pihak pada kejadian berakhirnya perjanjian. Definisi yang diberikan NBW gak fokus dan umum.

Unsur-unsur:

  1. Perjanjian, bersifa saling memperoleh hak dan kewajiban para pihak yang saling berhadapan yang salning menjamin kepercayaan. Berlaku buku III KUHPD yakni; 1320,1338, 1266, 1267, 1253,- 1262, 1318,1339, 1347, 1365. Ps. 1774 ; perjanjian asuransi merupakan perjanjian kemungkinan melipui: perjanjiancttnkuladedidikirawan peranggungan asuransi, cagak hidup, permainan perjudian. Psl 1 KUHD selama KUHD gak mengaur maka KUHPD berlaku. Psl 1338 KUHPD psl 246,255, 257, 258,KUHD. Psl 1338 KUHPD bisa juga dikaikan dengan psl 268 KUHD
  2. Aeranggung dan penanggung
  3. Premi, ps. 246,256 butir 7 KUHD, pengecualian UU No.33 ahun 64 premi mengenai angkutan darat. Premi sitfanya wajib berdasarkan psl 246 KUHD dalam asuransi sosial maka premi tidak wajib misal; angkutan kreta api tunuk perjalanan kurangcttnkuladedidikirawan dari 50 km maka tidak diwajibkan membayar premi, sedangkan jika seandainya terjadi kecelakaan maka ganti rugi merupakan kewajiban jasa raharja.
  4. Ganti kerugian diberikan apabila peristiwa tak tertentu dan diperjanjikan tersebut terjadi. Ketentuan KUHD yang membeskan penanggung dari kewajibannya untuk membayar gnti kerugian:
    1. Psl 249 KUHPdt è buruk sendiri,
      1. Kerugian yang timbul cacat sendiri (terhadap benda pertanggungan).
      2. Kerugian yang timbul dari kebusukan sendiri
  • Kerugian yang imbul dari sifat dan kodra benda pertanggungan.
  1. Psl 276 KUHPdt kesalahan tertanggung sendiri, karena ksalahan tertanggungcttnkuladedidikirawan terjadi (harus dibedakan antara sengaja atau lalai)
  2. Psl 294 KUHPdt kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang melampaui batas

Molest suatukeadaan dimana pennggung dapat dibebaskan dari tanggung jawab dalam pengangkutan laut diatur psl 647,648,649 KUHD. Dapat dianalogikan pada asuransi-asuransi pada umumnya. Pengertian molest sempit ; tindakan kekerasan atau pksaan oleh negara dalam keadaan perang. Pengertian molest luas: bukancttnkuladedidikirawan hanya daalm keadaan perang tetapi juga pada waktu damai. Molest dapat tidak berlaku jika dalam perjanjian ada klausula zonder molest dan diberlakukan jika ada klausula met molest.

  1. Peristiwa yang tak tertentu (onzeker voorval), peristiwa tak tertentu adalah peristiwa yang tidak dapat diharapkan kejadiannya, merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksikan akan terjadi. Psl 246 KUHD , PSL 169 PSL 597 (sav) psl 306 (OBJECt orvaal) psl 270 (rav). Mengenai perisiwa yang belum pasi terjadi ini : dikaitkan dengan psl 269 KUHD bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa belum pasti terjadi secara subjektif maksudnyacttnkuladedidikirawan bahwa apabila perjanjian asuransi ketika ditutup peristiwanya sudah terjadi adalah batal demi hukum jika tertanggung telah mengetahui bahwa peristiwa tak tertentu itu telah terjadi . ini diselsaikan dengan psl 270 KUHD dengan dugaan hakim (recht vermogen) yang dianut disini oncttnkuladedidikirawan voorval yang subjekif è Kasus: jam 07;00 WIB tertanggung pergi menemui penanggung untuk membuat perjanjian asuransi guna mengasuransikan rumahnya jam 08;00 WIB perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak , padahal pada jam 07;30 wib rumah tertanggung yang diasuransikan terbakar apakah penanggung wajib memberikan ganticttnkuladedidikirawan rugi ?. pengetahuan dari tertanggung bila pada saat perjanjian disepakati tertanggung tidak mengetahui maka ganti rugi wajib dilakukan. Jika penanggung mengetahui maka tidak wajib. Peristiwa tak tertenu yang bersifat subjektif dalam asuransi kerugian pengetahuan tertanggung terhadap objek diasuransikan ketika perjanjian dibuat. Misal; dalam asuransicttnkuladedidikirawan kebakaran apabila meskipun tertanggung tidak mengetahui bahwa rumahnya sebenarnya sudah terbakar ketika asuransi dibuat maka tertanggung tetap berhak atas ganti rugi. Dikaitkan dengan psl 306 KUHD bahwa dalam perjannjian asuransi mengenai asuransi jiwa dianut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat objektif. Peristiwa tak tertentu yang bersifat objektif dalamcttnkuladedidikirawan asuransi jiwa terhadap objek (manusia) yang diasuransikan misal; apabila ketika perjanjian dibuat objek (orang yang diasuransikan) sudah meninggal , maka meskipun tertanggung (yang mengasuransikan objek tersebut) tidak mengetahuinya (ketika perjanjian di buat) maka perjanjian itu tetap batal. Dikaitkan dengan psl 597 KUHD bahwa dalam perjanjian asuransi pengangkutan cttnkuladedidikirawanlaut dianut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat subjektif , kecuali menggunakan klausula atas kabar baik dan kabar buruk. Mengenai pembuktiannya maka psl 276 KUHD hanya tertanggung yang membuktikannya tetapi berdasarkan psl 294 KUHD maka dapat si penanggung juga yang sangat melampaui batas.

Hukum Asuransi

Hukum asuransi adalah hukum yang mengatur kegiatan masyarakat asuransi. Berdasarkan definisi tersebut di atas terdapat 3 variabel yaitu; hukum, kegiatan, masyarakat asuransicttnkuladedidikirawan.

Hukum , menurut prof. mochtar hukum terdiri dari unsur:

  1. Kaidah, dalam KUHD dan kUHPdt
  2. Asas, prinsip-prinsip khusus dalam KUHD
  3. Lembaga, institusi dalam asuransi
  4. Proses, menyangkut hubungan antara hukum yang sifatnya abstrak sollen dancttnkuladedidikirawan praktik sein.

Sumber-sumber hukum asuransi terdiri dari; yang tertulis yaitu hukum kebiasaan constumary law, hukum kebiasaan merupakan kebiasaancttnkuladedidikirawan yang bersanksi, kebiasaan bersifat individual sedangkan hukum kebiasaan lebih bersifat kolektif diakui oleh masyarakat. Yang tidak tertulis.

Kegiatan, kegiatan disini adalah kegiatan dalam arti perbuaan hukum, misal; kontrak, klaim, survey terhadap kasus, dll.

Masyarakat asuransi, adalah mereka yang berkaitan dengsn kegiatan asuransi baik langsung maupun tidak langsung misal; tertanggung persuahaan asuransi, broker asuransicttnkuladedidikirawan, suveyor, sebagai pendukung asuransi.

Prinsip-prinsip Asuransi

Antara lain:

  1. Prinsip kepentingan insurable interest, psl 250 KUHD, kepentingan adalah kewajiban tertanggung yang diasuransikan diperanggungkan. Apabila kita melihat psl 250 KUHD yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah menutup perjanjian asuransi untuk diricttnkuladedidikirawan sendiri apabila seseorang untuknya telah diadakan perjanjian asuransi semasa berjalannya perjanjian asuransi tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian. Selanjutnya jika dikaitkan dengan psl 268 KUHD maka melihat dari ketentuan-ketentuan psl-psl tersebutmaka kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang , harus dapat diancam dengan bahaya dan harus tidak dikecualikan olehcttnkuladedidikirawan undang-undang. Menurut prof. Emmy; kepentingan ini harus ada pada saat peristiwa terjadi. Kepentingan tidak sama dengan objek bahaya tapi kadang-kadang sama. Kepentingan yang tidak dapat diasuransikan adalah kepentingan yang; tidak dapat dinilai dengan uang, tidakcttnkuladedidikirawan diancam bahaya, dan dilarang undang-undang. Bila psl 250 KUHD dihubungkan dengan psl 1320 KUHPdt maka kepentingan itu termasuk syarat ke 3 untuk sahnya perjanjian yaitu untuk sebab kausa yang halal. Penerapan prinsip kepentingan ; bahwa harus pada saat menutup asuransicttnkuladedidikirawan harus ada kepentingan, conoh; A mengasuransikan rumah orang lain tanpa kuasa maka hal ini dianggap tak ada kepentingan.
  2. Prinsip itikad baik, utmost good faith principle psl 251 KUHD. Dalam perjanjian asuransi diaur maka mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam psl 251 KUHD yaitu
    1. Memberikan keterangan yang keliru
    2. Memberikan keterangan yang tidak benar
    3. Tidak memberikan keterangancttnkuladedidikirawan mengenai hal-hal yang diketahui

Kewajiban pemberitahuan ini penting bagi penanggung aggar penanggung mengatahui besar kecilnya risiko yang ditanggung karena berhubungan dengan besar kecilnya premi yang ditentukan, hal tersebu ditentukan berdasarkan bahwa tertanggung yang paling mengetahui mengenai objek yang diasuransikan , namun dipihak lain ketentuancttnkuladedidikirawan psl 251KUHD ini dirasakan terlalu memberatkan tertanggung disebabkan antara lain:

  1. Ancaman yang sama berupa batalnya asuransi terhaap tertanggung yang beritikad baik
  2. Tidak diberikan kesempatan memperbaiki kekeliruan bagi tertanggung yang keliru dalam memberikan keterangan. Don Houtmans merekomendasikan agar selama seblum terjadi kerugian tertanggung diberikan kesempatan untuk memperbaiki informasinya semula, cttnkuladedidikirawanjika itu kurang lengkap/ salah.

Psl 251 KUHD ini dirasakanerlalu memihak penanggung dan memberakan tertanggung khususnya yang beritikad baik. Ada beberapa jalan yang diusulkan untuk mengatasi psl 251 KUHD ini yaitu dapat di tempuh melalui :

  1. Melawwan psl 251 KUHDtERHADAP asas itikad baik daklam psl 1338 KUHPdt (3) pada waktu perjnjian dilaksankan.
  2. Melalui yurisprudensi yaitu diharapkan putusan hakim dalam sengketa asuransi berlandaskan penerapancttnkuladedidikirawan asas itikad baik pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi.
  3. Melalui prubahan undang-undang, yaitu mengenai psl 251 KUHD sehingga tindakan penolakan klaim berdasarkan psl 251 KUHD harus diuji terlebih dahulu terhadap psl 1338 KUHPDt asas itikad baik haanya diterapkn pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi. Dengan adanya keberatan pada psl 251 KUHD itucttnkuladedidikirawan maka dalam praktik juga sering diadakan permohonan yaitu dengan mencantumkan klausula penyimpangan renuntiatie clausula dan klausula sudah mengetahui bekenheids clausula.
  4. Prinsip indemnitas indemnity principle, adalah prinsip asas keseimbangan dalammemberikan ganti rugi . prinsip ini merupkan prinsip yang sangat penting, menysyaratkan bahwa risiko yang diperalihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan jumlah premincttnkuladedidikirawanyang diberikan oleh tertanggung. Dalam ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung kerugian yang diganti harus seimbang dengan risiko yang harus ditanggung oleh penanggung, jika risiko dari benda prtanggungan hanya sebagian yang diperalihkan maka penanggung hanya berkwajiban membayar ganti kerugian sebagian pula dri kerugian yang timbul, tetapi jika risiko yang diperalihkan untuk seluruhnya maka ganti kerugian yang ditanggung oleh penanggungcttnkuladedidikirawan pun untuk seluruhnya dari kerugian yang timbul. Asas ini erat kaitannya dengan asa nemoplus (menerima/memberi sesuatu dengan apa yang diberikan diterima). Pasal-psl yang berkaitan dengan asas ini antara lin: 250,252, 253, 274, 277, 279, 284 KUHD. Prinsip keseimbangan ini mencgahcttnkuladedidikirawan adanya anggapan bahwa perjanjian asuransi itu sama deengan prjudian atau pertaruhan karena didalam pelaksanaan perjanjian terdapa t prestasi timbal balik. Penerapan prinsip indemnitas conoh; A mengasuransikan rumahnya berharga Rp 260 juta rupiah sebesar Rp 60 juta rupiah pada suatu waktu rumah A trbakar akibatnya A menderita kerugian sebesar 50 juta rupiahcttnkuladedidikirawan maka penggantian yang di dapat A sebesar 60/100x 50 =Rp 30 jt rupiah. Double insurance (bagi yang penuh ) bertentangan dengan prinsip indemnitas, sedangkan yang sebagian maka tidak bertentangan. Misal total kerugian mencapai 100 jt dari perusahaan asuransi A mendapat 50 jt dan dari perusahaan B mendpat 50 jt, ssehingga dijumlah tidak mencapai melebihi 100 jtcttnkuladedidikirawan. Apabila jumlah ganti kerugiannya melebihi kerugian yang diderita maka hal itu bertentangan dengan prinsip indemnitas. Under insurance è asuransi di bawah harga sepenuhnya; apabila A mengasuransikan rumahnya yang berharga 100 jt dengan nilai asuransi sebesar 200 jt makacttnkuladedidikirawan yang dianggap sah adalah 100 jt.
  5. Prinsip subrogasi (subrogaion principle), subrogasi adalah penyerahanm ahk menuntut dari tertanggung kepada penanggung. Subrogasi dalam asuransi timbul karena undang-undang . subrogasi pada hakikatnya adalah pengganti kreditur . hak subrogasi biasanyacttnkuladedidikirawan digunakan untuk seminimal mungkin menggnti kerugian. Dalam hal subrogasi tertanggung masih bisa menuntut ganti kerugian sebesar sisanya. Seorang penanggung yang telah membayar ganti rugi atas suatu benda yang dipertanggungkan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ke3 yang telah enimbulkan kerugian tersebut dan tertanggung tersebut bertanggungjawab untuk setiapcttnkuladedidikirawan perbuatan yang dapat merugiakan hak penanggung terhadap pihak ke3 tersebut. Psl yang terkait dalam psl ini adalah psl 284 KUHD. Syarat-syarat subrogasi: penanggung telah membayar kerugian, dan adanya oppihka ke 3 yang menimbulkan kerugian. Jadi apabila tertanggung telah mendapat ganti kerugian daroi penanggung maka ia tidak berhak lagi mendapatkan penggantian dari pihak ke 3 yang menimbulkan kerugian tetapi hak yang beralih kepadacttnkuladedidikirawan penanggung. Dalam pelaksanaan subrogasi ini tertanggung pun tidak boleh merugiakn penanggung misalkan; pihak ke 3 dibebaskan dari tuntutzan ganti kerugian dari tertanggung sehingga pada saat dituntut oleh penanggung pihak ke3 menyatakan diri telah bebas dari tertanggung. Jadi dari subrogasi ini daalam perjanjian asuransi yaitu mencegah tertanggung mendapatkan gant kerugian yang berlipat ganda, juga mencegah pihak ke 3 cttnkuladedidikirawanmembebaskan diri dari kewajiban nya membayar ganti kerugian. Subrogasi tidak berlaku bagi asuransi jiwa. Kasus ; braakensiek arrest è Braakensiek mengauransikan sebesar7.500 gulden untuk asuransi kecelakaan, kemudian ia mendapat kecelakaan, ia menuntut ganti kerugian bagi asuransi kecelakaannya dan ia juga menuntut ganti kerugian kepada perusahaan kereta api . pengadilan belanda menolak tuntutan ganti kerugian nya kepada cttnkuladedidikirawanperussahaan kereta api karena prinsip subrogasi disini tidak berlaku.
  6. Prinsip kontribusi (contribution princiiple), pada dasarnya merupakan pembagian terhadap risiko pelaksanaannya dengan cara sebagai berikut: dalam perjanjian asuransi terhadap benda pertanggungan tertentu dmana penanggungnya lebih dari satu orang jadi, polis di tanda tangani lebih dari satu orang penanggung. Bila terjadi pemenuhan ganti kerugian maka ganti kerugian ditanggung oleh penanggung masiong-masing berdasarkan imbangan dari jumlah untuk mana mereka telah cttnkuladedidikirawanmenandatangani polis. Dalam praktek biasanya asuransi demikian digunakan untuk asuransi yang mempunyai nilai sangat tinggi, misalnya; pesawat terbang, kapal laut, pabrik, dsb.
  7. Prinsip follow the fortune, prinsip ini merupakan prinsip yang khusus digunakan untuk perjanjian reasuransi, pada dasar nya prinsip ini menyatakan bahwa penanggung ulang mengikuti suka duka penanggung utama perama. Prinsip ini menghendaki bahwa penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan cttnkuladedidikirawansecara sendiri terhadap objek pertanggungan akibatnya segala sesuatu termasuk aturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertaman berlaku juga bagi penanggung ulang.
  8. Prinsip sebab akibat, pada dasarnya prinsip ini karena kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa untuk itu harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang mnjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung tau tidak dalam pinsip ini dikehendaki bahwa akitbat kerugian yang terajdi memang oleh suatucttnkuladedidikirawan sebab yang merupakan tanggungan penanggung tuk menentukan sebab akibat ini maka scheltema mengemukakan teori antara lain:
    1. Teroi causa proxima sebab yang paling dekat
    2. Teori conditio sine qua non, kejadian yang mutlak yang diperjanjikan.
    3. Teori causa remota (seabab yang paling jauh)
  9. Prinsip gotong royong (bagi-bagi risiko keuntungan)

Asuransi dan Perjudian

 

Iklan

HUKUM ADAT Part 2: PROSES PERKEMBANGAN HUKUM ADAT, CORAK DAN SIFAT, SISTEM HUKUM ADAT, TATA SUSUNAN DAN STRUKTUR HUKUM ADAT, HUKUM PERORANGAN, HUKUM KELUARGA, HUKUM PERKAWINAN.

November 18, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

PROSES PERKEMBANGAN HUKUM ADAT.

Peraturan adat istiadat Indonesia pada hakikatnya sudah ada pada zaman pra hindu yang menurut para ahli hokum adat adalah merupakan adat melayu-polinesia. Lambat laun maka kultur asli itu dipengaruhi kultur hindu, islam dan Kristen. Yang pengaruhnya sangat besar sehingga kultur asli tersebut kini terdesak. Hokum adat merupakan cttnkuladedidikirawanhasil akulturasi antara peraturan adat istiadat zamanpra hindu dengan kultur hindu, islam, Kristen, dsb. Ada 3 macam sejarah hokum adat :

  1. Sejarah proses pertumbuhan perkembangan hokum adat itu sendiri
  2. Sejarah hokum adat sebagai system hokum dari tidak atau belum kenal sampai dikenal dalam dunia ilmucttnkuladedidikirawan pengatahuan
  3. Sejarah kedudukan hokum adat sebaga masalah politik hokum didalam system perUUan di Indonesiacttnkuladedidikirawan.

Teori reception in complex (van den breg): bahwa selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini maka hokum pribumi ikut agamanya. Karena jika memeluk suatu agama tertentu maka hokum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hokum agama yang dipeluknya itu. Terhadap teori itu maka van vallen hoven tidak sependapat karena gambaran itu jauh dari krnyataan dimana kenyatanya bahwa hokum adat itu terdiricttnkuladedidikirawan dari hokum asli dengan ditambahkan disana sisni ketentuan agama. Fakto-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan hokum adat:

  1. Magi dan animism; magi kepercayaan kepada kekuasaan gaib yang dapat dimohonkan bantuan. Animism bahwasegala sesuatu dengan alam semesta ini bernyawa.
  2. Adanya pengaruh aturan-aturan agama missal dalam perkawinan, wakaf.dsb.
  3. Kekuatan yang lebih tinggi dari pada persekutuancttnkuladedidikirawan hokum adat.
  4. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing. Pengaruhnya besar sekali sehingga hokum adat tinggal meliputi bidang perdata materiil saja juga dipengaruhi oleh timbulnya individualisering.

CORAK DAN SIFAT HUKUM ADAT.

Corak hokum adat merupakan refeleksi cara berpikir suatu masyarakat yaitu merupakan refleksi cara pandang suatu kehidupan bersama yang menjadi corak kehidupan bersama itu pula. Sifat hokum adat tidak statis karena hokum adat muncul dari masyarakat karena itu hokum adat terus berkembang agar selalu sesuai dengan keadaan masyarakat. Wujud hokum adat yaitu hokum yangcttnkuladedidikirawan tidak tertulis (ius non scriptum) merupakan bagian yang terbesar dan hokum yang tertulis (ius scriptum) hanya sebagian kecil saja missal peraturan perUUan yang dikeluarkan oleh rajaraja /sultan-sultan dahulu seprti: pranata-pranata dijawa peswara tulisan dibali sarakata-sarakata di aceh dan uraian hokum secara tertulis lazimnya uraian-uraian ini adalah merupakan hasil penelitian yang dibukukan seperti buku hasilcttnkuladedidikirawan penelitian prof. soepomo yaitu hokum perdata adat jawa barat. Menurut soepomo hokum adat memiliki corak antara lain:

  1. Komunal (kebersamaan/gotongroyong). Bahwa manusia menurut hokum adat merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat inni meliputi seluruh lapangan hokum adat dalam hal lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan di dalam cttnkuladedidikirawanrasa kebersamaan jiawa kerakyatan dan raa keadilan.
  2. Magis religious, berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia diamana hokum adat menghdnaki agar setiap manusia percatayacttnkuladedidikirawan pada tuhan YME.
  3. Serba konkrit. Dalam hokum adat hubungan hokum harus dilakukan secara terang dan jelas hokum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulang hubungan hidup yang komplit jadi corak itu menghendaki satunya perkataan dengan cttnkuladedidikirawanperbuatannya.
  4. Serba visual , perhubungan hokum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dngan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Menurut F.D Holleman ( de commune trek in het indonesische rechtsleven) hokum adat memiliki 4 corak:

  1. Magis religious. Orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan religi kepada tenaga-tenaga gaib atau magis yang mengisi menguni alam semesta kosmis (participperend cosmisch).
  2. Kepentingan individu dalam hokum adat selalu diimbangi dngan kepentingan umum
  3. Suatu perbuatan simbolis atau pengucapan maka tindakan hokum yang dimaksud telah selesai seketikacttnkuladedidikirawan juga.
  4. Dalam hal-hal tetentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud ditransformasikan dngan suatu tandacttnkuladedidikirawan yang kelihatan.

Menurut Vandijk hokum adat memiliki sifat:

  1. Tradisional
  2. Dapat berubah
  3. Tidak dikodifikasi
  4. Terbuka dan sederhana
  5. Mampu menyesuaikan diri.

SISTEM HUKUM ADAT.

System hokum adat adalah keseluruan yang tersusun beberapa bagian dimana yang satu dengan bagian yang lain saling bertautan dan mengisi. Tiap hokum merupakan system artinya peraturan-peraturan yang merupaan satu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikirancttnkuladedidikirawan manusia yang merupakan latar belakang dari segala macam lembaga yang tidak dengan alam pikiran barat. Perbedaan system hokum adat dengan system hokum barat:

  1. Hokum barat mengenal zakeliijk rechten dan personalijk rechten, hokum adat ètidak
  2. Hokum barat mengenal hokum public dan privat hokum adatcttnkuladedidikirawan tidak
  3. Hokum barat mengenal pelanggaran yang bersifat pidana perdatahukum adat tidak, dll.

Tujuan primer hokum adat adalah keselarasan individu dengan masyarakat. Sedangkan tujuan primer hokum barat adalah menjaga kepentingan individu adapun kepentingan masyarakat baru diperhatikancttnkuladedidikirawan apabila terjadi pelanggaran atas kepentingan masyarakat.

TATA SUSUNAN / STURKTUR HUKUM ADAT.

Menurut soepomo untuk mengetahui hokum terutama perlu diselidiki buat waktu apabila di daerah mana juga sifat dan susunan dari badan persekutuan hokum dimana orang-orang yang dikuasai oleh hokum itu hidup sehari-hari. Selanjutnya pengaturan tentang badan-badan persekutuan itu harus tdak didasarkan atas sesuatu dogmatic melainkan harus berdasarkancttnkuladedidikirawan atas kehidupan yang nyata dan masyarakatyang bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat merupakam bentuk kehidupan bersama yang warganya hidup bersama untuk jangkacttnkuladedidikirawan waktu yang cukup lama sehingga menghasilakan kebudayaan. Masyarakat merupakan system social yang menjadi wadah pola interaksi social atau hubungan internasional maupun hubungan antar kelompok diseluruh kepulauan Indonesia. Pada tingkatan rakyat jelata terdapat pergaulan hidup golongan-golongan yangcttnkuladedidikirawan bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang segolongan ituu masing-masing mengalami kehidupannua dalam golongan sebagai hal sewajarnya hal yang mengatur jodrat alam tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu golongan manusia tersebutcttnkuladedidikirawan mempunyai harta benda milik keduniaan dan milik gaib. Menurut terhaar bahwa persekutuan yang bersifat persekutuan hokum adalah kesatuan manusia yang mempunyai:

  1. Tata susunan yang teratur dan ketat
  2. Pengurus
  3. Kekayan sendiri baik materiil maupun immaterial
  4. Menetap disuatu daerah tertentu
  5. Keanggotaannya menurut kodrat alam dimana tidaks eorang pun mempunyai kecenderungan untuk membubarkan cttnkuladedidikirawandiri.

Macam-macam masyarakat hokum (menurut Hilman Hadikusuma):

  1. Masyarakat hokum territorial
  2. Masyarakat hokum genelogis
  3. Masyarakat hokum territorial genelogis
  4. Masyarakat adat kagamaan
  5. Masyarakat adat diperantauan
  6. Masyarakat adat lainnya.

HUKUM PERORANGAN.

Dalam hokum perorangan perlu diketahui apakah status orang tersebut dan adakah tokoh lain yang dapat berstatus orang. Orang merupakan subjek hokum mka orang merupakan penanggung hak (fakultatif) dan kewajiban (imperative) dalam hokum dan juga penanggung berbagai kekuatan hokum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban tersebut. Sifat subjek hokum:

  1. Mandiri, karena mampu bersikap tindak
  2. Terlindung, karena dianggap tidak mampu bersikap tindak
  3. Perantara ( walaupun berkemampuan penuhcttnkuladedidikirawan) karena sikan tindaknya terbatas sebataas kepentinan pihak yang diwakilkan.

Hakikat Subjek hokum dibedanakan antara:

  1. Pribadi kodrati (natuurlijk person). Semua manusia tanpa kecuali
  2. Pribadi hokum (recht person). Terdiri ari:
    1. Suatu keutuhan harta kekayan missal wakaf kekayaan,dsb.
    2. Suatu bentuk susunan :relasi, missal koperasi, PT, dsbcttnkuladedidikirawan.
    3. Statu atau tokoh missal jabatan.

Pada system hokum Indonesia seperti tercantum dalam psl 7 UUD ayat 1 bahwa setiap orang diakui ssebagai manusia pribadi terhadap UU maksudnya mewajibkan agar masing-masing manusia dianggap sebagai orang terhadap semua hokum tau perhubungan pamrih yang dikuasai hokum tersebutcttnkuladedidikirawan. Dalam hokum adat juga dikenal badan hokum sebagai subjek hokum:

  1. Desa , suku, nagri, family, dsb.
  2. Perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai organisasi yang dinyatakan tegas dan rapi seperti mapalus di minahasacttnkuladedidikirawan makasar, jula-jula di minangkabau, dsb.
  3. Badan hokum adat seperti sekahan subak di bali, dsb.

Prinsipnya bahwa semua orang dalam hokum adat diakui mempunyai wewenang hokum. Kapan seorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hokum menurut hokum adat; cakap untuk melakukan perbuatan hokum adalah seorang pria/wanita yangcttnkuladedidikirawan sudah dewasa, kriterianya dewasa dilihat dari sudut biologis. Menurut soepomo :

  1. Kuat gawe (datau atau mampu bekerja sendiri). Cakap untuk melakukan pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serat mempertanggungjawabkan cttnkuladedidikirawansendiri segala-segala itu.
  2. Dapat mengurus harta benda serta lain kepentingan sendiri.

Menurut hokum adat cirri-ciri orang dewasa bukan umur yaitu cirri-ciri tertentu atau biologis juga tidak menjadi tanggungan orang tua lagi atau tidak serumah. Jadi bukan asal kawin saja tetapi hakimbisa menilainya dari kenyataann social. Emnurut Djojodiguno bahwa dalam hokum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tak cakap melakukan perbuatan hokum dan yang cakap melakukan perbuatan hokum. Peralihan dari tak cakap menjadi cakap dalam kenyataannya berlangsung seidkit demi sedikit menurut keadaan. Contoh : di jawa apabila sudah mandiricttnkuladedidikirawan dan berkeluarga (mentas/mencar) tetapi tidak bias dikatakan bila belum sampai dalam keadaan demikian belum cakap melakukan perbuatan menurut penilaian masyarakat. Putusan pengadilan tinggi tanggal 16Okt 1908; wanita dianggap cakap untuk menyatakan pendapat sendiri:

  1. Berusia 15 tahun
  2. Siap untuk hidup sebagai istri
  3. Cakp untuk melakukan perbuatan-perbuatan sendiri

Menurut hokum adat jawa yang bersifat parental kewjiban untuk membiayai penghidupan dan pemndidikan seorang anak yang belum dewasa; tidak semata-mata dibebankan hanya kepada ayah anak tersebut tetapi juga kewajibancttnkuladedidikirawan itu juga dibebankan kepada ibunya.

HUKUM KELUARGA.

Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kkeularga sendiri sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama dengan yang ada antara orang tua dengan anak kandung mereka sendiri (menurut suroyo). Pada hakikatnya tujuan pengangkatan anak adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal brdasarkan ketuhanan YME. Suatu keluarga mempunyai peranancttnkuladedidikirawan penting sebagai mahluk social dan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah ibu dan anak tetapi tidak semua mempunyai anak maka banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh anak salah satunya dengan mengangkat anak. Pengangkatan anak dapat dilakukan tidak hanyacttnkuladedidikirawan bagi mereka yang tidak mempunyai anak tetapi juuga bagi mereka yang telah mempunyai anak. Pengangkatan anak dalam hokum adat mempunyai tujuan yang berbeda-beda di masing-masing daerah yang dalam hal ini didasarkan pada system kekeluargaan yang dikenal dalam system masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak dilakukan baik terhadap anak-anak dari kalangan keluarga maupun dari anak-anak diluar keluarga. Maksud dan alas an dari pengangkatan anak adalah : (menurut Hilman Hadikusuma):

  1. Oleh keluarga yang belum mempunyai anak dengan tujuan mendapatkan keturunan dengan suatu kepercayaan bahwa dengan pengan pppengangkatan anak merupakan suatu usaha memancing lahirnya anak kandung dari keluarga tersebut.
  2. Bias membantu orang tua anak yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan menjadi pelindung dikemudian hari serta untuk meneruskan garis keturunan dancttnkuladedidikirawan mendapatkan ahli waris yang akan memelihara harta warisan keluarga.
  3. Bila orang tua angkatnya telah mempunyai anak karena semua nya laki-laki atau semuanyaa perempuan.
  4. Karena rasa social yaitu kasihan terhadap orang tua yang mempunyai anak banyak di sini orang tua angkatnya bias menjamincttnkuladedidikirawan pendidikan pemeliharaan dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Menurut suroyo disamping untuk melanjutkan keturunan dalam masyarakat Indonesia dikenal beberapa perbuatan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dimaksudkan untuk alas an-alasan tertentu:

  1. Mengangkat kedudukan atau derajat seorang anak kepada kdudukan yang lebih tinggi missal;
  • Mengangkat anak laki-laki dari seorangselir menjadi anak laki-laki dari istrinya perbuatan ini selain menguntunggkan bagi si anak juga menguntungkancttnkuladedidikirawan kedudukan ayahnya (di lampung dan Bali).
  • Mengangkat anak tiri dari istrinya menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri.
  1. Untuk mencegah punahnya suatu kerabat yaitu dengan cara mengangkat anak perempuan (di minangkabau).
  2. Untuk memungkinkan dilangsungkannya suatu perkawinan.

Alas an orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada orang lain:

  1. Merasa tidak mampu untuk membesarkan anaknya
  2. Meringankan beban
  3. Adanya imbalan pada persetujuan penagngkatan anak
  4. Nasehat atau pandangan dari orang di sekelilingnyacttnkuladedidikirawan
  5. Ingin anaknya tergolong secara materiil
  6. Masih mempunyai anak alinnya
  7. Tidak mempunyai tanggungjawab mengasuh anaknya sendiri
  8. Mersa bertanggungjawab atas masa dengan anaknya
  9. Tidak menghendaki anak yang dikandungnya karena hubungan yang tidak sah.

Tata cara pengangkatan anak di dalam hokum adat di berbaggai daerah di Indonesia berbeda-beda antara alain:

  1. Menurut Soepomo; pengangkatan anak dapat dilakkan dengan cara penyerahan anak oleh orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya tanpa disaksikan oleh orang-orang yang khususdipanggil atau tanpa adanya upacara-upacara
  2. Dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak mreka pergi ke balai desa untuk memberitahukan maksud mereka. Kepala desa akan membuat surat pernyataan penyerahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak saksi selanjutnya mengadakan cttnkuladedidikirawanselamatan dengan mengundang para tetangga.
  3. Didaerah tertentu missal di bali pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai disini terang berarti bahwa perbuatan pengangkatan anak itu dilakukan didepan umum dan diumumkan tunai karena setelah dilakukan upacara pemberian benda magis atau uang maka seketika itu juga anak tersebut cttnkuladedidikirawandilepaskan dari lingkungan keluarga yang lama untuk selanjutnya dimasukan kedalam keluarga orang tua angkatnya.

Jadi meskipun pengangkatan anak tidak mempunyai suarat bukti dari pengadilan. Anak itu adalah tetap sah sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya yang diperlakukan sebagai keturunan sendiri, dipelihara,disekolahkan dkhitan, dinikahkan, memanggil dengan sebutan bapak dan ibu kepada cttnkuladedidikirawanorang tua angkatnya seperti seorang anak kandung memanggil bapak dan ibu kepada orang tua kandungnya.

Akibat pengangkatan anak:

  1. Pengaktan anak tanpa upacara khusus dan surat-surat maka pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Hubungan anakcttnkuladedidikirawan saudara dari orang tua angkatnya seperti sanak keluaraga sendiri. Bagi anak perempuan kelak wali nikahnya tetap orang tua kandungnya. Dalam hal ini dikenal asas:
    1. Menurut Djojodiguno dan Tirta winata; anak angkat mendapat air dari dua sumber karena tali kekeluargaan dengan asalnya tidak terputus meskipun anak itu dijadikan anak angkat oleh orang lain iacttnkuladedidikirawan akan tetap mendapat warisan dan orang tua asal dan orang tua angkatnya.
    2. Asas harta kembali ke asas : disini anak angkat hanya mewarisi harta gono gini atau guna karya orang tua asal dan tidak mewarisi harta asal.
  2. Pengangkatan anak dengan upacara-upacara maka pengangkatan anak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Selain dijadikan penerus keturunan dari orang tua angkatnya sebagai pwaris harata pusaka dan untuk meneruskan gelar kerabat juga dalam perwalian akan segala hak dan kewajiban orangcttnkuladedidikirawan tua kandung juga beralih kepada orang tua angkatnya.

HUKUM PERKAWINAN.

Hokum adat perkwinan (HAP) adalah aturan-aturan hokum adat yang mengatur ttg bentuk-bentuk perkawinan cara-cara lamaran upacara perkawinan dan putusnya perkawianan di Indonesia. Atauran HAP di berbgai daerah berbeda-beda dikarenakan selain sifat kemasyarakatan adat istiadat agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda juga karena kemajuan zaman telah menimbulkancttnkuladedidikirawan banyak pergeseran niilai sehingga banyak terjadi perkawinan campuran, antar suku, adat, istiadat, dan agama.

System Perkawinan.

Yaitu:

  1. Pada masyarakat unilateral:
    1. Eksogami; seorang harus kawin dengan orang diluar suku keluarga missal gayo, alas, minangkabau, seram.
    2. Endogamy; seorang hanya boleh kawin dengan klannya (sukunya) missal; toraja, dengan tujuan persaudaraancttnkuladedidikirawan makin erat dan harta tidak kemana-mana.
  2. Pada masyarakat parental. Elatheogami: system perkembangan yang tidak mengandung unsure-unsur larangan atau keharusan seperti endogamy cttnkuladedidikirawandan eksogami.
    1. Hubungan darah terlalu dekat nasab
    2. Karena hubungan perkawinan (mushahaorh).’

Bnetuk Perkawinan.

Bentuk perkawinan (menurut Hilman Hadikusuma) ada 4:

  1. Jujur
  2. Semendo
  3. Bebas
  4. Perkawinan campyuran (beda kewarganegaraan).

Secara umum terdiri dari :

  1. Perkawinan Jujur
  2. Perkawinan semenda
  3. Perkawinanbebas
  4. Perkawinan campuran
  5. Perkawinan lari

 

HUKUM ADAT Part I: PENGERTIAN HUKUM ADAT, ASAS-ASAS HUKUM ADAT, SUMBER HUKUM ADAT, PROSES PERKEMBANGAN HUKUM ADAT.

November 13, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

PENGERTIAN HUKUM ADAT

Istilah hokum adat merupakan terjemahan dari adatrecht yang pertama kali dikemukakan oleh prof. Christian Snouk Hugrobje dalam bukunya the aceh hers (tahun 1893) dan het gayo land untuk menunjukan hokum yang ada di Indonesia dngan member definisi adats die rechts gevolgen hebbe. Menurut Cornelis: hokum adat adalah hokum yang tidak bersumber kepada perturan-peraturab yang dibuat oleh pemerintah hindia belanda cttnkuladedidikirawandahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan belanda dulu. Menurut Soepomo: hokum adat adalah sebagai hokum yang tidak tertulis didaalam peraturan legislative (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinana bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hokum. Menurut Soekanto: hokum adat sebagai komplek adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi-sanksi jadi mempunyai akibat hokum. Menurut J.H.P Belleforid: hokum cttnkuladedidikirawanadat sebagai peratran-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlkau sebagai hokum. Menurut M.N. Djodjodiguno: hokum adat adalah hokum yang tidak bersumber pada oeraturan-peraturan. Menurut van vallenhoven: hokum adat adalah hokum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang diibuat oleh pemerintah hindia belnda dahulu atau alat-alat kekuasancttnkuladedidikirawan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuaaan belanda dahulu. Menurut Hazirin: adat adalah ndapan dari kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat apa yang tidak dapat dipelihara lagi hanya oleh kaidah kesusilaan diikhtiarkan pemeliharaannya dalam kaidahcttnkuladedidikirawan hokum. Menurut suroyo widnjodipuro: hokum adat adalah suatu komplek norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkahcttnkuladedidikirawan laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hokum. Kesimpulan seminar di Yogyakarta 17 Januari 1975: hokum adat adalah hokum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk pperaturan PerUUan RI yang disana sini mengandung unsure agama. Hokum adat timbul dan berlaku apabila seperti; kepala adat, cttnkuladedidikirawanhakim, rapat adat, dan perangkat desa lainnya (menurut Terhaar). Hal ini didukung oleh soepomo yang mengatakan bahwa tingkah laku manusia pada suatu aktu mendapat sifat hokum pada saat petugas hokum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu. Pendapat terhaar tersebut ditentang oleh:

  • Van vallen hoven yang beranggapan bahwa hokum adat ada apabila didalam suatu masyarakat yang menurutcttnkuladedidikirawan keadilan rakyat harus dituruti oleh tiap orang dalam arti lain diakui oleh masyaratakat.
  • Holleman (sependapat dengan van vallen hoven) bahwa norma-norma hokum adalah norma-norma hidup yang disertai sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersngkutan supaya dituuticttnkuladedidikirawan dan dihormati oleh warganya.
  • Logemann bahwwa norma-norma hidup adalah norma-norma pergaulan hidup bersama yaitu peraturan-peraturan tingkah laku yang harus dituruti oleh cttnkuladedidikirawansegenap warga pergaulan hidup bersama itu.

Menurut van vallen hoven tidak semua hokum adat merupakan hokum. Ada perbedaan antara adat istiadat biasa dan hokum adat hanya adat yang bersanksi yang mempunyai sifat hokum cttnkuladedidikirawanserta merupakan hokum adat.

Hukum Adat sebagai Aspek BUdaya.

Mengapa bangsa jepang bersedia mati dengan cara banzai?. Mengapa suku tertentu pola kewarisannya bersifat individual? Sb., menurut Clyde Kluckhohn: itu semua bukanlah karena mereka ditakdirkan oleh nasib sehingga memiliki kebiasaa-kebiasaan yang berbeda juga bukan cuaca yang berbeda menurut antropologi hal itu cttnkuladedidikirawanterjadi karena mereka dibesarkan dan hidup dengan cara itu. Kluckhohn mempersoalkan kebudayaan karena masyarakat dan kebudayaan bagaikan satu mata uang dengan dua sisi (tidak dapat dipisahkan). M3nurut Selo Soemardjan: kebudayaan adalah hasil karya cipta dan rasa manusia yang hidup bersama. Berbagai pustaka telah menjelaskan soal keterkaitan antara nilai-nilai yang merupakan hasil budaya (kebudayaan ) dengan hokum adat (pola-pola perilaku). Dari penjelasan tetntang terbentuknya hokumcttnkuladedidikirawan atau norma (menurut paradigm interaksi soaial) bahwa nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak yang membentuk perilaku dan kemudian menjadi pola-pola perilaku. Hokum adat yang merupakanabstraksidari pola-pola perilaku juga merupakan konkrititasasi dari nilai-nilai (social dan budaya) cttnkuladedidikirawanyang terwujud terbentuk dari budaya suatu masyarakat atau bagian dari masyarakat. Hokum didalam tiap masyrakat sebagai salah satu penjelmaan geestesstructur. Hokum adat senantiasa hidup nyata cara hidup yang seluruhnya merupakan kebudayan tempat hokum itu berlaku. Menurut soerjono soekanto: hokum adat merupakan aspek darikehidupan dan kebudayaan masyarakat yang merupakan saripati cttnkuladedidikirawandari kebutuhan hidup cara hidup dan pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Hokum Adat dan Hukum Kebiasaan.

Prof. Otje Salman: mempertegas batas-batas antara hokum kekbiasan dengan hokum adat lihat definisi hokum kebiasaan; jika suatu perbuatan yang dilakukan secar berulang-ulang sehingga disebut sebagai kebiasaan (gen woonte) dan dirasakan oleh masyrakat sebagai perbuatan yang seharusnya dilakukan dan bersifat sebagai cttnkuladedidikirawanhokum apabila kebiasaan dirasakan sebagai kewajiban yangharus ditaati karena adanya pengukuhan dari pimpinan masyarakat (dalam masyarakat modrn; karena adanya pendapat umum yurisprudensi dan doktrin). Menurut prof. Otje Salman ; 3 syarat untuk menjdaikan kebiasaan sebagai hokum:

  1. Diyakini masyarakat sebagai suuatu keharusan untuk dilaksankan (beseef van behoren)
  2. Adanya pengakuan dan keyakinan bahwa kebiasaan itu bersifat mengikat dan wajib ditaati ( opinnio neceesitas)
  3. Adanya pengukuhan yang dapat berupa pengakuan (erkening) dan atau penguatan (bekrachtiging) sehingga timbul harapancttnkuladedidikirawan untuk diletakan sanksi atau pelanggaran terhadapnya.

Dasar Hukum.

Antara lain:

  1. Dasar yuridis
  2. Dasar sosiologis
  3. Dasar filosofis

Uraian:

  1. Dasar yuridis, tidak ada satu psl pun yang mengatur secara positif tentang brlakunya hokum adat. Tetapi ada satu aturan peralihan yaitu psl II aturan peralihan UUD1945 berbunyi: “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlakuuu selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Adapun selanjutnya bahwa peaturancttnkuladedidikirawan yang ada sebelum UUD 1945 tersebut antara lain:
    1. Peraturan dari pemerintahan balantentara jepang untuk jawa dan Madura tanggal 7 maret 1942 yaitu UU No.1. psl tiganya menyatakan: “ semua badan pemerintahan dan kekuasaannya hokum dan UU dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sahcttnkuladedidikirawan untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan peaturan pemerintah militer.
    2. Untuk didaerah luar pulau jawa dan Madura dan badan-badan kekuasaan lain yang tindakan atau tindakan-tindakannya tentang hal inii boleh dikatakan sama
    3. Psl 131 indische staat regeling (IS) ayat 2 sub b ebagai dasar untuk menyelidiki dan sebagai petunjuk pada pembenukan ordonansi bahwa dalam membentuk ordonansi yang memuat aturan-aturan perdata bago golongan pribumi maka hokum adatnya harus dihormati tapi jika cttnkuladedidikirawankepentingan umum atau masyarakat menghendakinya maka pembentuk ordonansi dapat menyimpang. Selama ordonansi yang dimaksud ayat 2 sub b tadi belum ada sebagai aturan peralihan dalam ayat 6 psl 131 IS bahwa apa yang berlaku bagi golongan pribumi mengenai hokum prdata pada saat ini tetapberlaku sepanjang dan selama tidak cttnkuladedidikirawandiganti dengan ordonansi seperti yang dimaksud pada ayat 2 sub b. saat yang dimaksud adalah saat mulai berlakunya psl 131 IS untuk itu kita melihat yang berlaku saat ini yaitu psl 75 RR ialah hokum adat yang tidak tertulis berlaku pada golongan pribumi cttnkuladedidikirawanasalkan tidak bertentangan dengan dasar-dasat keadilan uang diakui oleh umum.

Dalam literature dari Suroyo dicantumkan juga dasar hokum berlakunya hokum adat yaitu UU No.14 Tahun 1970 ttg ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Antara lain didalam:

  1. Psl 23 ayat 1 bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alas an dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hokum tdak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
  2. Psl 27 ayat 1 bahwa hakim sebagai penegak hokum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami niliai-nilai cttnkuladedidikirawanyang hidup dalam masyarakat.

Dengan melihat pada konstitusi kita :

  1. UUD 1945. Memiliki psl II aturan peralihan berarti psl 131 ayat 2b IS tetap berlaku.
  2. Konstitusi RIS 1949 /27 Des 1949. Memiliki psl 192 (2) peraturan peralihan berarti psl 131 ayat 2 IS tetap berlakucttnkuladedidikirawan
  3. UUDS 1950 / 17 agst 1950. Memiliki psl 142 peraturan peralihan berarti psl 131 ayat 2 b IS tetap berlaku
  4. Dekrit presiden 5 juli 1959. Berlakunya kembali UUD1945 è psl II aturan peralihan berarti psl 131 ayat 2 b IS tetap berlaku.
  5. Dasar sosiologis.hukum adat dalam kenyataan berlaku dalam masyarakat dan dalam keadaan yang sama selalu diindahkan. Hokum atau peraturan mempunyai kekuatan mengikat secara sosiologis apabila hokum atauperaturan itu diikuti oleh masyarakat. Kekuatan yang diterapkan oleh pemerintah belum tentu mempunyai kekuatan sosiologis jika pada kenyataannya tidak dihiraukan oleh masyarakat. Contoh; pemerintah hindia belanda pada tahun 1829 memaksakan kehendaknya dalam memberlakukancttnkuladedidikirawan hokum waris islam ditolek karena dalam kenyataannya maka masyarakat sudah mempunyai hokum waris sendiri. Psl 15 AB menentukan bahwa kebiasaan tidak merupakan hokum kecuali UU menunjukannya tapi dalam kenyataannya kebiasaan-kebisaan ini merupakan hokum bagi bangsa Indonesia.
  6. Dasar filosofis. Hokum adat dirasa mmenuhi rasa keadilan masyarakat. Pandangan hidup masyarakat adalah pancasila yang diantaranya:
    1. Sila I. dilandasi oleh psl 29 ayat 1 dan 2 :
      1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa
      2. Negra menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masimng-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itucttnkuladedidikirawan.
    2. Sila II. Hokum adat juga mengandung kejiwaan yang adil dan beradab missal dalam hal pewarisan yang mana Indonesia tidak menganut prinsip legitimasi porsi.
    3. Sila ke III. Manusia itu diciptakan tuhan ditempat dikediaman yang berbeda sehingga kebudayaannya juga berbeda-bedatetapi satu. Jadi persatuan di Indonesia berkembangcttnkuladedidikirawan berdasarkan prisnisp bhineka tunggal ika.
    4. Sila IV. Didalam kehidupan masyarakat adat dijiwai oleh:
      1. Asas p[ermufakatan sebagai dasar kekuasaan umum
      2. Asas perwakilan dan permusyawaratan sebagai system pemerintahan.
    5. Sila V. musyawarh dan mufakat mengarahkan pada keadilan social mewujudkan tujuan kehidupan yang adil dan makmur seluruh rakyat indonseia .

Adapun dasar perUUan berlakunya hokum adat di Indonesia sejak zaman colonial hingga sekarang meliputi:

  1. psl II AB
  2. psl 75 RR
  3. Psl 131 ayat 2 sub b IS
  4. Psl II aturan peralihan UUD 1945
  5. Psl 192 Konstitusi RIS
  6. Psl 142 UUDS1950
  7. Kembali pada psl II aturan peralihancttnkuladedidikirawan UUD1945
  8. UU No.14 /1970.

Manfaat Mepelajari Hukum Adat.

Antara lain:

  1. Dengan menelaah terhadap hokum adat berarti telah melakukan penelaahan sebagian dari kebudayaan bangsa Indonesia
  2. Dengan menelaah hokum adat dari wktu ke waktu atau mengungkap pola perubahn yang terjadi di dalam kebudayaan bangsa hal ini penting bagi proses penganalisisaan mengnai perkembangan pola piker masyarakat.
  3. Dengan menalaah hokum adat maka kita dapat melakukan penilaian terhadap lembaga hokum atau adat yang ada di masyarakat yang mana penting bagi cttnkuladedidikirawanproses modernisasi.

ASAS-ASAS HUKUM ADAT.

4 NILAI /ASAS UNIVERSAL DALAM hokum adat:

  1. Asas gotong royong. Kerjasama dalam membangun dan memelihara kehidupan lingkungan sekitar
  2. Asas fungsi social. Mengizinkan warga desa untuk menggunakan milik pribadinya
  3. Asas persetujuan social sebagai dasar kekuasan umum . dalam pamong dea yang lebih diutamakan adalah kehidupancttnkuladedidikirawan desanya
  4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam system pemerintahan. Diwujudkan dengan adanya lembaga desa.

SUMBER HUKUM ADAT.

Terdiri dari:

  1. Sumber hokum /rechtsbron. Antara lain:
  2. Kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat (van vallenhoven)
  3. Kebudayaan tradisioneal rakyat (terhaar)
  4. Ugeran-ugeranyang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan oraang Indonesia asli ( Djojodiguno)
  5. Perasaan keadilan yang hidup didalam hati nurani rakyat (cttnkuladedidikirawanSoepomo).
  6. Sumber pengenalnya (kenbron) antara lain:
  7. Pepatah-pepatah adat
  8. Yuris prudensi adat
  9. Lapoaran-laporan dari komisi –komisi penelitian yang khusus dibentuk.
  10. Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hokum yang hidup pada waktu itu baik berupa piagam (missal papakem Cirebon) peraturan-peraturan maupun cttnkuladedidikirawanketentuan-ketentuan keputusan-keputusan
  11. Buku-buku, UU, yang dikeluarkan oleh raja – raja atau sultan-sultan ( missal buku UU kerajaan Bone)
  12. Buku-buku karangan para sarjana (missal Christian Snouk Hugronje).

PROSES PERKEMBANGAN HUKUM ADAT.

Peraturan adat istiadat Indonesia pada hakikatnya sudah ada pada zaman pra hindu yang menurut para ahli hokum adat adalah merupakan adat melayu-polinesia. Lambat laun maka kultur asli itu dipengaruhi kultur hindu, islam dan Kristen. Yang pengaruhnya sangat besar sehingga kultur asli tersebut kini terdesak. Hokum adat merupakancttnkuladedidikirawan hasil akulturasi antara peraturan adat istiadat zamanpra hindu dengan kultur hindu, islam, Kristen, dsb. Ada 3 macam sejarah hokum adat :

  1. Sejarah proses pertumbuhan perkembangan hokum adat itu sendiri
  2. Sejarah hokum adat sebagai system hokum dari tidak atau belum kenal sampai dikenal dalam dunia ilmu pengatahuan
  3. Sejarah kedudukan hokum adat sebaga masalah politik hokum didalam system perUUan di Indonesiacttnkuladedidikirawan.

 

ANTROPOLOGI BUDAYA HUKUM: PENDAHULUAN, RUANG LINGKUP, ANTROPOLOGI,SOSIOLOGI, DAN HUKUM.

November 12, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

PENDAHULUAN

Istilah

Istilah pertama berasal dari jerman dengan nama Kulturkunde. Di Indonesia digunakan oleh universitas Indonesia (UI) yaitu dengan nama ilmu kebudayan. Dalam perkembangannya berganti istilah menjadi antropologi budaya yang berasal dari AS (cultural anthropology). Pada tahun 1875 di inggrisistilahnya menjadi social anthropologycttnkuladedidikirawan. Selanjutnya istilah antropologi budaya dipakai di UNPAD.

Manfaat.

Manfaat mempelajari anthropology budaya sebagai penunjang bagi pengembangan ilmu hokum. Telaaah-telaah yang dilakukannya akann member maskan memperluas wawasan terutama bagi para pakar hokum dalam menjalankan tugasnya sehari-hari baikcttnkuladedidikirawan sebagai seorang teoritis maupun praktis. Kegunaan antropologi bagi perkembangan ilmu hokum:

  1. Bahan-bahan hasil penelitian antropologi dapat memberikan gambaran tentang hokum dalam konteks kebudayaan dalam suatu masyarakat. Pancasila merupakan hasil kristalisasi dari budaya hokum itu sendiri sebagai aspek budaya.
  2. Dengan mempelajari antropologi dapat ditelusuri system nilai yang menjadi dasar dari system hokum apakah itu system eropa continental system anglosaxon, system hokum islam, atau kah system hokum adat
  3. Dengan menelaah bahan-bahan antropologi dapat diketahui pola-pola proses hokum mankah yang dipergunakan untuk menegakan system nilai-nilai dalam masyarakat. Contoh hokum acara perdata, hokum acar pidaana, berbicara mengenai peradilan;antropologi budayacttnkuladedidikirawan tidak sebatas peradilan saja melainkan juga konstruksihukum adil (sifat orang). Keadilan (asas), peradilan (proses mencapai keadilan).
  4. Penelitian antropologi dapat memberikan data tentang penerapan hokum tertulis pada masyarakat. Penerpamn hokum (efektivitas hokum)meliputi;
    1. Hukumnya (yuridis, sosiologis, filosofis juga antropologis).
    2. Penegak hokum (professional, berpengetahuan luas, jujur, adil, bersih, berwibawa, bertanggungjawab).
    3. Fasilitas hokum (sarana dan prasarana).
    4. Masyarakat (partisipasi, menyangkut perubahan sikap mental masyarakat secara pribadi dan secara hokum).
  5. Penelitian antropologi dapat memberikan pengetahuan tentang kemungkinan dipergunakannya proses peradilan tidak resmi yang mungkin lebih efektif dari pada peradilan yang resmi (ADR/alternative dispute resolution).
  6. Dengan penelitian antropologi dapat dikethui tentang sebab-sebab , latar belakang mengpa warga masyarakat enggan untuk menyelesaikan masalah-masalah hokum di pengadilan resmi(missal karena birokrasi cttnkuladedidikirawanyang berbelit –belit biaya mahal waktu yang lama dsb).
  7. Dengan penelitian antropologi dapat diidentifikasi kan tentang kebutuhan-kebutuhan hokum warga masyarakat serta latar belakang kebudayaannya.

RUANG LINGKUP.

ANTROPOLOGI dibagi menjadi:

  1. Antopologi fisik manusia.
    1. Palentropologi . meneliti tentang sejarah terjadinya dan prkembangan manusia sebagai mahluk biologis missal fosil-fosil dsb.
    2. Meniliti sejarah terjadinya aneka warna manusia dilihat dari sudut cirri-ciri fisik.
  2. Antropologi budaya. Mempelajari nurani danhasil-hasil yang dicapaioleh manusia
    1. Mempelajari sejarah perkembangan dan perseebaran kebudayaan manusia dimuka bumi terutama sebelum mereka mengenal huruf.
    2. Mempelajari terjadinya persebaran aneka warna basa di dunia. Yang diteliti misalnya daftar kata, huruf-huruf, tatacttnkuladedidikirawan bahasa.
    3. Mempelajari dsar –dsar kebudayan manusia dalam kehidpan bermasyarakat (merupakan cabang antropologi yang tertua).

FASE-FASE PERKEMBANGAN.

Meliputi:

  1. Fase I (sebelum 1800)
  2. Fase II (kira-kira pertengahan abad ke 19)
  3. Fase III (permulaan abad ke 20)
  4. Fase IV (sesudah 1930)

Uraian:

  1. Fase I (sebelum 1800). Tahun 1800 mulai lahir pandangan primus interpares yaitu anggapan bahwa orang eropa lebih kuat dari pada orang luar eropa. Pada fase ini mulai terkumpul kitab-kitab kisah perjalanan laporan-laporan. Buah tagan para musafir dan pelaut pendata-pendeta agama nasarani dan pegawai pemerintah jajahan. Kesimpulan sebagai pandangancttnkuladedidikirawan yang lahir di eropa:
    1. Bangsa eropa menggap bangsa jauh adalah bangsa yang buruk , manusia liar, timbulah bangsa primitive savages.
    2. Bangsa eropa menganggap bahwa bangsa jauh adalah suatu contoh masyarakat yang masih murni yangbelum termasuki oleh kejahatan seperti yang terjadi dieropa.
    3. Bangsa eropa tertarik akan adat istiadat bangsa jauh yang aneh mulailah mereka mengumpulkan benda-bendacttnkuladedidikirawan kebuayaan bangsa jauh.
  2. Fase II (kira-kira prtengahan abad ke 19). Antropologi merupakan ilmu yang akademis bertujuan mempelaari masyarakat dan kebudayaan primitive dengan maksud untuk mndapat suatu pengertiang tentang tingkat-tingkat kuno dalam sejarah persebarancttnkuladedidikirawan kebudayaan mansuia.
  3. Fase III (permulaan abad ke 20). Antropologi menjadi ilmu yang praktis dan bertujuan mempelajarimasyarakat dan kebudayaan bangsa-bangsa di luar eropa guna kepentingan pemerintah colonial dan guna mendapat suatu pengertian tentang masyarakat-masyarakat yangcttnkuladedidikirawan komplek melalui bentuk-bentuk masyaarakat yang kurang komplek.
  4. Fase IV (sesudah kira-kira 1930). Pada fase ini terjadi dua perubahan penting yaitu:
    1. Timbulnya antipasti terhadap kolonialisme yang tampak sesudah perang dunia II
    2. Cepat hilangnya bangsa-bangsa yang primitive (dalam arti bangsa-bangsa aslli terpencil ari pengaruh kebudayaan eropa dan AS).

Pada fase IV ini antropologi mempunyai dua tujuan yaitu tujuan akademis dan tujuan paraktis. Tujuan akademis adalah mencapai pengertian mengenai aneka warna mahluk manusia, kebudayaan, serta masyarakatnya. Tujuan praktis adalah untuk mempelajairi manusia dalam masyarakat pedesaan guna cttnkuladedidikirawanmemajukan pendduduk pedesaan itu.

ANTROPOLOGI, SOSIOLOGI, DAN HUKUM.

Antopologi hokum mempelajari hokum sebagai geala-gejala dalam aspek kehidupan dan tidak sebagai norma-norma atau kaidah-kaidah dalam kehidupan. Sosiologi hokum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hokum sebagai gejala-gejala hasilinteraksi manusia. Hokum itu merupakan hasil karya manusia yaitu kebudayaan antropologi melihat hokum itucttnkuladedidikirawan seebagai aspek dari kebudayaan merupakan produk dari budaya tersebut. Intinya yaitu pola nilai sedang nilai itusendiri adalah suatu konsep tentang baik dan buruk mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Pola nilai menentukan bagaimana norma-norma hokum terjadi tercipta. Pola nilai è norma atau kaidah è norma social (tidak termasuk norma agama kaena gama bersumber langsung dari tuhan bukan produk dari pola nilai atau interaksi manusia) dan norma hokum (bersanksi). Antropologicttnkuladedidikirawan hokum mempelajari bagaiman hubungan pola nilai dengan hokum itu sendiri (norma hokum yang memiliki sanksi yang tegas) sedangkan sosiologi mempelajri hokum sebagai gejala dan aspek kehidupan sebagai hasil pergaulan hidup manusia. Kaitan antropologi budaya dengan hokum bahwa antropologicttnkuladedidikirawan mempelajri manusia secara sosiologis yatu manusia sebgai mahluk yang berbudaya dan hokum mempelajari manusia yang hidup berbudaya.

Antropologi dan Sosiologi.

Persamaan; bahwa antropologi mencari prinisp-prinsip persamaan dibelakang aneka warna dalam beriburibu masyarakat dan kebudayaan kelompok maanusia dimuka bumi dengan tujuan mencapai pengertian tentang hidup masyarakat an kebudayaan cttnkuladedidikirawantujuan sosiologi pun sama seperti demikian. Perbedaannya antralain:

  1. Asal-mula dan sejarah perkembangan antropologi budaya:
    1. Mula-mula sebagai bahan-bahan keterangan tentang masyaraakat dan kebudayaan pribumi di daerah-daerah luar eropa khusus karena kebutuhan orang-orang eropa untuk mendapatkan pengertian tentang tingkat-tingkat permulaancttnkuladedidikirawan dalam sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan.
    2. Mempelajari mnusia sederhana.

Sosiologi :

  1. Mula-mula sebagai bagian dari filsafat social dalam rangka ilmu filsafat yang menjadi ilmu yang khusus bahw dalam krisis masyarakat eropa memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang dasar-dasar masyarakat dan kebudayaan sendiricttnkuladedidikirawan.
  2. Mmpelajari masyarakat yang sudah kompleks.
  3. Objek ilmiah. Antrpologi budaya;
    1. Objek penelitiannya adalah masyarakat pedesaan (sederhana). Tapi sebagai satu kesatuan yang bulat
    2. Studi komparatif dari beerbagai kebudayaan dan masyarakat yang amat besar jumlahnyacttnkuladedidikirawan.

Sosiologi:

  1. Masyarakat pperkotaan (kommpleks)
  2. Memutuskan perhatiannya pada berbagai gejala khusus dengan menganalsa klompok social yang khusus pula
  3. Metode dan masalah khusus. Antropologi budaya:
    1. Analisa kualitatif, komparatif, deskriftip
    2. Instrumennya observasi (pengamatan) paling jauh mengadakan interview
    3. Peneliti tinggal dilokasi penelitiancttnkuladedidikirawan relative lama.

Ssosiologi:

  1. Analisis kuantitatif, verifikatif
  2. Instrumennyaquesioner
  3. Jangka waktunya relative pendek.

Masyarakat.

Menuurut Ralph Linton. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dann berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu. Menurut Ralph Linton masyarakat yang belum terorganisasikan mengalamaicttnkuladedidikirawan proses yang fundamental yaitu:

  1. Adaptasi dan organisasi dari tingkah laku para anggota
  2. Perasaan kelompok.

Jika aggregate of individual menjadi kelompok yang terorganisasikan dan mmpunyai jiwwa perasaan kelompok dan jika kelompok itu mempunyai cirri-ciri seperti itu maka Linton menyebutnya masyarakat. Menurut Park dan Burgess eksistensi masyarakatcttnkuladedidikirawan dimungkinkan oleh interaksi social dan proses social yaitu dengan; komunikasi, konflik, kompetisi, akomodasi, asimilasi, kooperassi. Antropologi melihat dua tipe masyarakat:

  1. Masyaraakat primitive
  2. Masyarakat modern

Struktur social.

Ruang lingkup antropologi (social) menyangkut human social process comparatively. Dalam mempelajari relasi social dibedakan antara struktur, fungsi, dan organisasi. Struktur social adalah jaringan relasi sosil dalam masyarakat sebagai system yang berlaku sbagai pedoman bagi tingkah laku manusia. Aspek struktur relasi social adalah prinsip yang merupakan landasan dari bentuk; role expectation, dan ideal patern. Yang dimaksud aspek fungsional relasi social adalah cara suatu cttnkuladedidikirawantujuan dicapai. Yang dimaksud dengn organisasi relasi social adalah aktivitas yang menunjuk gerak ke satu arah dengan tidak mengubah bentuk untuk mencapai suatu tujuan.

Pranata Sosial.

Menurut Koentjoroningrat: pranata social adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untik memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (mengkhusus pada system norma dan system aktivitas manusia dalam masyarakatcttnkuladedidikirawan). Merupakan perkembangan dari; folkways è custom èmoresèpranata social.

PERUBAHAN KEBUDAYAAN.

Menurut Koentjoroningrat: kebudayaan adalah keseluruan system gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupn masyrakatyang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Wujudd kebuyaan:

  1. Wujud kebudayaan sbagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
  2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakatcttnkuladedidikirawan
  3. Wujud kebudayaan sbagai benda-benda hasil karya manusia.

Perubahan kebudayaan terkait dengan proses social dan relasi social (masyarakat). Proses social adalah cara interaksi social yang dapat kita lihat apabila individu dan kelompok bertemu dan membentuk satu system relasi social atau apa yang terja di apabila berbagai perubahan mengganggu satu cara hidup yang telah disusun. Dilihat dari sudut kebudayaancttnkuladedidikirawan kehidupan bersama antar manusia menghasilkan: kebiasaan, custom dan folkways, mores, adat-istiadat, pranata social. Semua itu merupakan aspek kebudayaan. Perbuhan social adalah variasi ari cara hidup yang telah diterima dan berlaku yang disebabkan oleh kondisi geografis hasil kebudayaan yang brupa alat yang dapat mempertinggitaraf kehidupan, komposisi penduduk, atau ideologycttnkuladedidikirawan yang bersal dari luar dengan jalan difusi atau berasal darid alam masyarakat sendiri karena adanya invention. Factor-faktor yang menyebabkan perubaahan kebudayaan: discovery dan invention, difusi kebudayaan, akulturasi, asimilasi, migrasi,

Proses belajar kebudayaan:

  1. Merupakan proses panjang sejak seseorang dilahirkan sampai ia meninggal. Diamana ia belajar menanamkan diri keprabidiannya segala perasaan hasrat, nafsu serata emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya
  2. Merupakan proses seseorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya yang menduduki beraneka macam peranan social yang mungkin ad dalam kehidupan cttnkuladedidikirawansehari-hari.
  3. Merupakan proses dimana seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-istiadat, system norma, dan peraturan-peraturan yang hiduap dalam kebudayaan nya

Kepiribadian adalah unsure-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu mansusia. Memiliki unsure-unsur antara lain: pengetahuan, perasaan, dorongan naluri.

HUKUM TATA NEGARA Part II : Sumber Hukum, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bentuk dan Sistem Pemerintahan.

November 12, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

SUMBER HUKUM

Aada 2 sumber HTN:

  1. Seumber hokum dalam arti pengenal (kenbron);formal
  2. Sumber hokum dalam arrti penyebab (welbron);materiil.

Uraian:

  1. Sumeberhukum dalam arti pengenal. Terdiri dari 4 macam
    1. Kaidah-kaidah hokum tertulis atau peraturan perUUan yang terdiri dari:
      1. UUD
      2. Tap MPR
  • UU/Perpu
  1. PP
  2. Keppres
  3. Perda
  1. Hokum tidak tertulis terdiri dari:
    1. Konvensi
    2. Hokum adat ketatanegaraan
  2. Kumpulan keputusan pengadilan mengenai persoalaan ketatanegaraan yang telah disusun secara sistematis mmberikan ksimpulan tentang adanya ketentuan-ketentuan huukum tertentu yang diketemukan dan dikembalikan oleh badan peradilan. Misalnya mengenaicttnkuladedidikirawan pelanggaran pemilu.
  3. Ajaran-ajaran tentang HTN yang dikemukakan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuansebagai hasil penyelidikan pemikiran seksama berdasarkan logika formal yang berlakucttnkuladedidikirawan.
  1. Sumber hokum dalam arti penyebab. Sumber HTN dalam artoi materiil; UUD atau konstitusi. Sumber hokum yang menentukan isi hokum. Di Indonesia pancasila merupakan sumber hokum dalam arti materiilcttnkuladedidikirawan.

Konstitusi atau UUD.

Konstitusi telah dikenal sejak zaman yunani , purba, hanya masih diartikan konstitusi dalam arti materiil karena belum diletakan dalam suatu naskah yang tertulis. Aristoteles membedakan istiliah politea (diartikan sebagai konstitusicttnkuladedidikirawan) dan nomoi (diartikan sebagai UU biasa). Istilah-istilah untuk konstitusi:

  1. Constitution (inggris)
  2. Constitutie (belanda)
  3. Verfassung (jerman)
  4. Constitutional (prancis)
  5. Constitution(latin)

Itilah untuk UUD; gronwet (belanda) dan grungesetz (jerman). Kenapa terjadi dua peristilahan yaitu UUD dan konstitusi?. Karena para pakar belanda ada yang mengidentifikasikan atau menyamakan dan ada juga yang membedakan. Menurut Herman Heller: konstitusi lebih luas dari pada UUD. UUD hanya sbaagian dari pengertian konstitusi saja yaitu konstiusi yang ditulis. Menurut lasale dan struykrn; konstitusi pengertiannya sama dengan UUD. Paham kodifikasi ; semua praturan harus ditulis utuk mencapai kesatuan hokum kesederhanaan hokum cttnkuladedidikirawandan kepatian hokum. Dalam konteks konstitusi atau UUD semua hal yang pokok dan penting harus dimuat. Lasale menghendaki agar semua hal penting ditulis dalam konstitusi. Struyken menghendaki agar konstitusi hanya memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisassi Negara. Kelemahan kedua pendapat di atas adalah bahwa keduanya tidak memiliki kejelasan mengenai tolak ukur penting dan pokok.

Batasan konstitusi.

Menurut Wade dan Phillips; sebuah naskah yang memparkan rangka tugas-tugas pokokdari badan-badan pemerintah an suatu Negara dan menentukan dasar-dasar cara kerja badan-badan tersebut. Menurut C.F. Strong; himpunan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintahcttnkuladedidikirawan atau hak-hak yang diperinth dan hubungan diantara keduanya.

Persamaan: sama-sama meneknkan adanya organisasi Negara maksudnya dalam konstitusi mesti ada mengenai kekuasaan pemerintah.

Perbedaan: strong; lebih luas selain meletakan satu hubungan antara organ satu dengan lain juga meletakan mengenai organ pmerintah dengan organ rakyat yang diperintah; termasuk hak-hak yang diperintah (rakyatcttnkuladedidikirawan). Wade dan Phillips; memfokuskan organ-organ Negara berikut tugas fungsi dan hubungan yang satu dengan yang lain.

Fungsi dan tujuan Konstitusi.

Fungsi:

  1. Menjamin perlindungan hokum terhadap HAM
  2. Memberikan landasan structural penyelenggaran pemerintah an menurut suatu system ketatanegaraan tertentu (Psl 28 a- 28j tentangcttnkuladedidikirawan kebebasan berpendapat).

Tujuan :

Setiap Negara mempunyai konstitusi yaitu yang tujuannya membatasi seluruh kekuasaan organ-organ kenagaraan.

Materi muatan konstitusi.

Pada pokoknya ada 3: hal;

  1. Ada jaminan terhadap HAM dan warga Negara
  2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamentalcttnkuladedidikirawan
  3. Ada pembagian dan pembatasan tugas-tugas kenegaraan yang bersifat fundamental

Yang lainnya;

  1. Bentuk Negara
  2. Bentuk pemerintahan
  3. Prinsip-prinsip atau asas-asas buatan rakayat dan Negara hokum
  4. Hal keuangancttnkuladedidikirawan
  5. Identitas Negara; bendera, bahasa, lambing Negara
  6. Perubahan

Nilai KOnstitusi

Meliputi:

  1. Nilai normative; seluruh ketentuan dalam konstitusi dilaksankan secara murni dan konsekuen
  2. Nilai nominal; suatu konsitusi secara hokum berlaku namun berlakunya tidak sempurna karena ada beberapa pasl dalamkenyataan tidak berlaku cttnkuladedidikirawanmissal aturan peralihan dan tambahan.
  3. Nilai semantic; kkonstitusi secara hokum berlaku namun dalam kenyataan tidak lebih dari sekedar alat kekusaan. Midal psl 33 ayat 1, 2, dan 3.;

Ayar 1; makna kekeluargaan (contoh penyimpangannya yaitu dengan neopotisme keluaraga cendana) ayat 3; makna dikuasai oleh Negara (Negara hanya nmengontrol atau mengatur dalam hal turut serta pemerintah masih memiliki sahamcttnkuladedidikirawan).

Klasifikasi konstitusi.

  1. Kontitusi dalam bwentuk tertutlis (written constitution and no written constitution). K.C. Wheare; konstitusi tertulis; konstitusi yang dituangkan dalam sebuah atau bberapa dokumen formal. Konstitusi tak tertulis; konstitusi yang tidak dituangkan dalam sebuah atau beberpa dokumen formal. Pendapat ini mendapat kritikan dari C.F. Strong menurutnya adalah tak baenar kalau konstitusi itu diklasifikasikan kedalam bentuk tertulis dan tidak tertulis cttnkuladedidikirawankarena menurutnya tidak semua dalam bentuk tertulis tapi ada sbagian tertulis dan sebaliknya. Missal ; belanda konstitusinya tertulis tapi adad dari konstitusi ini yang tak tertulis misalnya setiap menteri di negeri belnda harus mendapat dukungan dari staten general atau majelis umum cttnkuladedidikirawanterjadi 2 majelis ; erste kamer dan tweed kamer sebagai DPR yang memiliki kedudukan sejajar dengan dawn menteri eksekutif yang dikepalai oleh seorang perdana menteri. Seorang menteri yang tidak mendapat dukungan dari staten general harus mengundurkan diri (mosi tidak percaya) hal seperti itu tak ada dalam konstitusi belanda sebagai tandingannya staten generalcttnkuladedidikirawan dapat dibubarkan oleh dewan menteri apabila tidak menjalankan dengan benar tugasnya. Inggris tidak memiliki konstitusi melinkan UU, statute, yurisprudensi, kebiasaan, dsb. Tak memiliki konstitusi tertulis tapi ada yang tertulis yaitu seperti yang jelas disebutkan di atas. Yang benar menurut strong:
    1. Documentary constitution
    2. Non documentary constitution.
  2. Konstitusi flexible dan konstitusi rigid. Konstitusi flexsibel; konstitusi yang memiliki cirri;
    1. Elastic; mudah menyesuaikan diri
    2. Diumumkan dan diubah dengn yang sama seperti UU

Konstitusi rigid konstitusi yang mempunyai cirri:

  1. Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perUUan yang lain
  2. Hanya dapat diubah dengan cara khusus atau istimewa.
  3. Supreme constitution and not supreme constitution. Supreme constituin; konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam Negara baik isi maupun kedudukandan syarat-syarat mengubahnya pun berat. Not supreme constitution; konstitusi yang mempunyai kedudukan rendah dalam Negara baik ini maupun kedudukan dan syarat-syarat mengubahnyacttnkuladedidikirawan pun ringan.
  4. Federal constitution and unitary constitution. Konstitusi ini berhubungan dengan bentuk Negara apakah kesatuan atau federal. Federal; pembagian kekuasaan antara pmerintah federal dengan pemerintah bagian diatur. Kesatuan; kesatuan sentralistik; semuacttnkuladedidikirawan kekuasaan diatur oleh pemerintah pusat.
  5. Presidential executive constitution daaan parliament executive constitution. Presidential executive constitutionyaitu konstitusi yang dalamnya memuat cirri-ciri system pemerintahancttnkuladedidikirawan presidential, memuat;
    1. Presiden selain sebagai kepala Negara adalah kepala pemerintahan
    2. Presiden tidak termasuk atau bukan merupakan bagian dari legislativecttnkuladedidikirawan
    3. Presiden tak dapat membubarkan legislative
    4. Presiden dan pemegang kekuasan legislative dipilih untuk masa jabatan yang tetap.

Perlemen executive constitution yaitu konstitusi yang memuat coir-cirisistem pemerintahan perlemen yaitu:

  1. Kabinaet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen
  2. Para anggota cabinet mungkin seluruhnya atau sebagian adalah anggota parlemen dan mungkin sebagian atau seluruhnya bukan bagian angora parlemen.
  3. Perdana menteri bersama cabinet bertanggungjawabcttnkuladedidikirawan kapda parlemen
  4. Kepala Negara dengan saran atau pendapat nasehat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan meminta diadakan pemilu.

Perubaahan Konstitusi.

Menurut CF strong ada 4 cara perubahan:

  1. By the ordinary legislature but under certain restrictions. Perubhan yang dilakukan badan legislative dengan batasan-batasan tertentu.
  2. By the people through a referendum. Perubahan oleh rakyat dengancttnkuladedidikirawan referendum.
  3. By amajority all units of a federal state. Perubahan oleh mayoritas negra federal
  4. By a special conventions. Dengan konvensi ketatanegaraan – konvensi melengkapi konstitusi bila konstitusi pasif.

Menurut KC Wheare ada 4 cara perubahan :

  1. Some primary forces. Didorong oleh beberapa kekuatan yang muncul di dalam masyarakat contoh; di Filipina cori terhadap pemerintahan marcos
  2. Formal amandement. Secara formal – sesuai dengan apa yang diatur dalam kosnstitusi dalam hal ini di dalam konstitusi kitacttnkuladedidikirawan diatur dalam psl 37
  3. Judicial interpretation. Perubahan dilakukan oleh hokum dalam hal ini biasanya adalah oleh MA – melalui penafsiran MA sebagai contoh; dengan penafsiran psl II Tap MPR No.VII/MPR/2000 ttg kewenangan presiden untuk mengangkat memberhentikan Kapolri dimana menurut psl itu sebelum presiden mengangkat kapolri harus dengancttnkuladedidikirawan presetujuan DPR yang ketentuannya diatur dalam UU tapi UUnya sendiri belum ada sedang situasi danm kondisi menghendaki penggantian tersebut disaat seperti itu maka yang semestinya dilakukan penilaian terhadap apa yang dilakukan olh presiden dengan mengangkat kapolri baru tanpacttnkuladedidikirawan persetujuan DPR adalah penafsiran MA dengan menafsirkan Tap MPR tersebut yaitu psl 10.
  4. Usage convention. Berangkat dari aturan dasar yang tidk tertulis

Caara perubahan yang dianut di kita adalah:

  1. Formal amandement. Diatur dalam psl 37
  2. Conventions
  3. Legislative oleh MPR berdasarkan psl 37

Conventions.

Mengenai konsvensi di Indonesia termuat dalam penjelasan umum UUD 1945; UUD suatu Negara aalah hanya sebagian dari hukumnya dari hokum dasar Negara itu. “….UUD ialah hokum dasar yang tertulis sedangkan disampingnya UUD itu berlaku hokum dasar yang tak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis…”. Contoh konvensi ; psl 5 ayat 1 prsiden mengajukan RUU kepada DPR. DPR menyetujui RUU dengan segala penambahan dan pengurangannya dan untukcttnkuladedidikirawan selanjutnya presiden (pada masa orba) tidak pernah menolak RUU tersebut sehingga langsung disahkan sehingga hal ini menjadi sebuha konvensi. Ketaatan orang terhadap konvensi bukan karena ancaman hokum melainkan karena nilai yang ada dalam konvensi tersebut dinilai baik. Perubahan UUD 1945 perubahan pertama UUD 1945; menurut konstitusi dilakukan oleh MPR. MPR terlebih dahulu melakukan cttnkuladedidikirawanreferendum keppada rakyat dan mengenai jawaban ia atau tidaknya maka ditampung kembali oleh MPR dan untuk selanjutnya maka keputusan ada ditangan MPR sebagai perwujudan suara dari hasil referendum tersebut. System ini sesuai kedaulatan rakyat yang merupakan wujud demokrasi langsung (referendum, pemilu, inisiatif, recall, dsb.). sebagai usaha untuk mencegah kesewnang-wenangan cttnkuladedidikirawanMPR dalam bertindak disini perlu digaris bawahi bahwa MPR tidak diidentik dengan rakyat mmelainkan merupakan pelaksana dari pada keinginan rakayat. Adapun permasalahan yang timbul pada system yang sedang berjalan diindonesia sekarang ini adalah dalam hal perubahan UUD mengapa tidak masuk dalam Taop MPR padahal MPR lah yang mengubahnya. Pada prinsipnya MPR Indonesia mengikuti kongres AS padahal kongres tidak identik dengan MPR sedangkan bentuk hokum untuk segala keputusancttnkuladedidikirawan MPR adalah berupa Tap sedangkan kedudukan Tap MPR lebih rendah dari UUD sehingga hal ini bertentangan dengan UUD.

Ketetapan MPR (Tap MPR).

  1. Ketetapan MPR atau Tap MPR. Dasar hokum Tap MPR tidak disebutkan secara tegas dalam UUD 1945. Istilah ini mungkin dari psl 3 UUD1945 (dasar hokum Tap MPR tidak disebuutkan secara tegas dalam UUD1945). Mulai dikenal tahun 1968 sejakcttnkuladedidikirawan siding-sidang MPRS. Kehadiran Tap MPR didasrkan pada dua hal;
    1. Ketntuan –ktentuan yang tersirt dalam uUD1945 adanya ktentuan tersirat yang sekligus mengundangkekuatan tersirat (implied power) diakui oleh setiap seistem UUDcttnkuladedidikirawan
    2. Praktik ketatanegaraan atau kebiasaaan ketatanegaraan

Dalam praktik tredapat berbagai macam Tap MPR missal Tap MPR ttg pemberantasan KKN, Tap MPR ttg pemilu, dsb. Sifat Tap MPR;

  1. Pengaturan atau regulator. Missal Tap MPR ttg tata tertib MPR. Pendapat lain bahwa Tap MPR bukan peraturan perUUan sehingga tidak bersifat mengatur.
  2. Materinya mengikat secara langsung. Missal Tap MPR ttg pemilu. Syarat suatu peraturan perUUan dapat mengikat secara umumatau langsung adalah diundangkan sedangkan Tap MPR itu sendiri tidak diundangkan karenacttnkuladedidikirawan itu sulit dikatkan bahwa Tap MPR dapat mengikat secara umum atau langsung.
  3. Merupakan beschiking. Missal Tap MPR ttg pengangkatan presiden
  4. Bersifat pernyataan (deklarasi)
  5. Perencanaan
  6. Pedoman missal Tap MPR ttg P-4.

Materi muatan Tap MPR meliputi;

  1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam UUD 1945 putusan DPR hanya meliputi empat hal yaitu:
    1. Menetapkan UUD
    2. Menetapkan GBHN
    3. Memilih presiden dan wakilnya
    4. Menetapkan perubahan UUD
  2. Nateri muatan Tap MPR lebih tepat jika mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan susunan tugas dan wewenang lembaga Negara

Didalam praktik maka tap MPR dapat berisi tentang missal Tap MPR ttg pemberantasan KKN, Tap MPR ttg pemilu. Jenis-jenis putusan Tap MPR;

  1. Ketetapan (Tap.). sifatnya mengikat ke luar dan kedalam (bagi anggota MPR)
  2. Sifatnya mengikat kedalam missal keputusan MPR ttg jadwal siding.

Undang-undang (UU).

  1. Undang-udndang atau UU dasar hukumnya adalah psl 5 ayat 1 UUD 1945. Dibandingkan dengan peraturan perUUan lain mka UU mempunyai materi muatan yangcttnkuladedidikirawan sangat luas. UU yang mengatur lebih lanjut dari UUD disebut UU organic. Materi muatan UU meliputi;
    1. Materi yang menurut UUD 1945 harus diatur dengan UU
    2. Materi yang menurut Tap MPR yang memuat GBHN di bidang legislative harus dilaksankan dengan UU
    3. Materi yang menurut ketentuan UU ttg pokok-pokok kekuasaan kehakiman harus lebih lanjut diatur dengan UUcttnkuladedidikirawan
    4. Materi lain yang mengikat umum lainnya seperti yang membebankan kewajiban kepada penduduk yang mengurangi kebebasan warga Negara yang memuat keharusan dan atau larangan.

Menurut Joeniarto:

  1. Materi yang memuat UUD 1945 harus diatur dengan UU
  2. Hal-hal yang mnurut pembentuk UU perlu diatur dengan UU

Menurut Hamid S, Attamimi;

  1. Yang tegas- tegas diperintahkan olehUUD 1945 dan Tap MPR
  2. Yang mengatur lebih lanjut ktentuan UUD
  3. Yang mengatur HAM
  4. Yang mengatur hak dan kewajiban warga Negara
  5. Yang mengatur pembagian kekuasaan Negara
  6. Yang mengatur organisasi pokok lembaga tertinggicttnkuladedidikirawan atau tinggi Negara
  7. Yang mengatur pembagian wilayah daerah atau Negara
  8. Yang mengatur siapa warga Negara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan
  9. Yang dinyatakan oelh suatu UU untuk diatur dengan UU

Menurut Bagirmanan:

  1. Materi yang ditetapkan dalam UUD1945
  2. Materi yang oleh UU terdahulu akan dibentuk UU. Missal psl 12 UU No.14/1970 menyatakan bahwa susunan,kkuasaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut pada psl 10 ayat 1 berdasarkan psl tersebutmaka cttnkuladedidikirawandibentuk UU ttg PTUN dan Peradilan Agama..
  3. UU dibentuk dalam rangka mencabut atau menambah UU yang sudah ada. Hal innnnni didasarkan padaprinsip bahwa suatu praturan perUUan hanya dapat dicabut ataucttnkuladedidikirawan diubah oleh peraturan perUUan yang sederajat atau lebih tinggi.
  4. UU dibentuk karena menyangkut ha;l-hal dasar HAM.hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajibancttnkuladedidikirawan orang banyak yang menimbulkan beban terhadap anggota masyarakat missal pajak.

Perpu.

  1. Peraturan pengganti UU (perpu). Landasan hokum perpu adalah psl 22 UUD 1945 . dilihat dari pengertian bentuknya sama dengan PP tetapi ada beberapa perbedaan. Praktik ketatanegaraan menjadikan perpu sedrajat dengan UU. Perpu sederajat dengan UU karena materi muatannya harus diatur dengan UU dalam arati sama dengan matericttnkuladedidikirawan muatan UU tetapi kareana ada hal ikhwal yang memaksa maka materinya diatur dalam prpu. Didalam UUDS1950 dan kosnstitusi RIS 1949 perpu dikenal dengan UU darurat. Dasar wewenang untuk mengeluarkan perpu didasrkan pada keadaan kepentingan memaksa sehingga pesidn tadinya tidak berwenang menjadi berwenang. Apabila DPR menilaibahwa perpu tersebutcttnkuladedidikirawan tidak didasrkan kepentingan memaksa maka perpu tersebut batal demi hokum. Mengenai kepentingan memaksa ini maka menurut Bagirmanan harus mempunyai cirri;
    1. Adanya krisis dan krisis itu terjadi apabila ada satu gangguan yakni menimbulkan kepentingan bersifat mendadak.
    2. Mendesak (emergency) yaitu suatu keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakancttnkuladedidikirawan segera menunggu permusyawaratan terlebih dahulu

Perpu memiliki sifat kedaruratan hal ini dapat dilihat dari:

  1. Tata cara pembentukannya yang tidak normal
  2. Ketidaksesuaiannya antara bentuk dan isi
  3. Jangka waktu terbatas

Peraturan Presiden(PP).

  1. Peraturan Pemerintah (PP). dasar hukumnya adalah psl 5 ayat 2 UUD1945. Menurut ketentuan psl ini PP adalah peraturan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalnkan UU . jadi tidak ada PP untuk melaksanakan UUD 1945 Tap MPR atau semata-mata didasarkan pada kewenangan mandiri (original power). Presiden dalam membenuk peraturan perUUan harus ada keterkaitan antara PP dan U artinya setiap ketentuan dalam PP haruscttnkuladedidikirawan berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuanUU. Adapun kuasa UU bagi PP ;
    1. Menurut Bagirmanan;pengaturan ttg peraturan perUUan yang lebih rendah hanya dilakukan apabila ada kuasa dari UU. Adad dasarnya dari UU yang membolehkan diatur dengan peraturan perUUan yang lebih rendah atau delegasi peraturan cttnkuladedidikirawanperUUan yang lebih rendah.
    2. Menurut Hamid S.Attamimi; PP adalah wadah yang disediakan olh UUD1945 psl 5 ayat 2 untuk menjalankan atau mengatur lebih lanjut suatu atau beebrapa ketentuan UU yang lebih tinggi. Pendelegasian tersebut dapat berlangsung meski UU yang bersangkutan tidak menyeatakan dengan tegas suatu ketentuaan pengaturab lebih lanjut dirasakan perlu oleh suatu UU cttnkuladedidikirawansudah cukup member alas an untuk pembentukan PP. menurut Bagirmanan, delegas jelas-jelas harus dinyatakan secara tegas sedangkan menurut Hamid S. Attamimi tidak harus secara tegas.

Keputusan Presdien (Keppres).

  1. Keputusan Presiden (keppres). UU tidak secara tegas menyebutkan peraturan tingkat rendah yang mengatur dengan demikian presiden memilikikebebasan untuk memilih bentuk antara PP atau keppres. Dalam hal tertentu maka presiden haruscttnkuladedidikirawan memilih bentuk PPyaitu ;
    1. Peraturan pelaksana tersebut perlu diperkuat dengan ancamann pidana.
    2. Materi muatan menganudng hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban rakyat banyak.

Keppres yang ada sifatnya; mengatur dan menetpkan

Konvensi.

Konvensi ketatanegaran adalah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan . konvensi-konvensicttnkuladedidikirawan tersebut antara lain:

  1. Kebiasaan (custom)
  2. Praktik-praktik (practices)
  3. Asas-asas (maxims)

Hokum kebiasaan mengikat karena :

  1. Kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus
  2. Opinion necesitas (anggapan umum bahwa hal itu memang diperlukan)

Dalam hokum internasional konvensi berarti peranjian. Perbedaan antara konvensi dengan hokum adat: konvensi: aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara (ruang lingkupnya lebih luas). Hokum adat: hokum yang timbul dan terpelihara sebagai manifestasi daricttnkuladedidikirawan putusan penguasa adat (ruang lingkupnya terbatas). Persamaan keduanya adalah sama-sama tidak tertulis.

Syarat konvensi di Indonesia :

  1. Meperkokoh sendi Negara hokum
  2. Memperkokoh sendi demokrasi
  3. Memperkokoh sendi konstitusi.

Jika ternyata konvensi yang ada bertentangan dengan ketiga hal diatas maka disebut inskonstitusional. Konvensi terbentuk dngan 2 cara ( menurut K.C. wheare):

  1. Suatu praktik tertentu berjalan untuk waktu yang lama mula-mula bersifat persuasive lalu diteima sebagai suatu hal yang wajib’’
  2. Terjadi melalui kesepakatan antara rakyat untuk melaksanakan sesuatu dengan cara-cara tertentu dan seekaliguscttnkuladedidikirawan menetapkan ketentuan mengenai cara-cara melaksanakannya.

Fungsi konvensi adalah sebagai pelengkap konstitusi dalam rangka mengubah konstitusi.

Traktat.

Sumberhukum formil yang lain adalah traktat atau perjanjian berdasarkan surat persiden No. 2826/HK/1960 ada 2 macam bentuk perjanjian internasional yaitu traktat/treaty dan perjanjian/agreement. Traktat adalah perjanjian terikat pada bentuk tertentu sedangkan perjanjian tidak selalu terikat pada bentuk tertentu. Materi yangcttnkuladedidikirawan diklasifikasikan sebagai treaty harus diratifkasi oleh UU materi-materi tersebut antara lain:

  1. Soal politik atau yang mmpengaruhi haluan politik luar negeri Negara seperti halnya pada perjanjiann-perjanjian persahabatan perjannjian persekutuan (aliansi). Contoh perjanjian perubahan wilayan/ penetapan tapal batas
  2. Ikatan-iakatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan poltik luar negeri
  3. Soal-soal yang menurut UUD atau system perUUan Indonesia haruscttnkuladedidikirawan diatur UU seperti soal kewarganegaraan.

Diluar materi tersebut diatas maka dapat dicantumkan dalam bentuk agreement dan diratifikasi dalam bentuk keppres.

Judicial Review.

Dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya hak uji :

  • Hak uji materiil (judicial review); menguji undang-undang dilihat substansinya (muatannya)
  • Hak uji formil; menguji UU dilihat dari tata cara pembentukannya.

Menurut UU No.14 Tahun 1985 ttg MA maka yang melakukan judicial review hanyalah MA tetapi menurut UU No. 5 /1966 maka pengadilan tinggi TUN bias melakukan judicial review. Peraturan MA No I /1999 bahwa MA dapat memberikan sanksi keras terhadap instansi yang tidak mau mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah mellui judicial review. Hak uji materiil; MA menetapkancttnkuladedidikirawan suatu peraturanituboleh dilaksanakan atau tidak (dibatalkan demi hokum atau tidak (dibatalkan demi hokum atau dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi atau regeling).

SEJARAH KETTANEGARAAN RI.

Dalam sejarah perkembangan maka yang dikaji secara sepesifik adalah lembaga Negara. Sejarah perkembangan ketatanegaraan indoenesia secara garis besar dpat dibagi menjadi 2:

  1. Masa 17 agustus 1945-27 desember 1949
  2. Masa 27 desember 1949-17 agustus 1950
  3. Masa 17 agustus 1950- 5 juli 1959
  4. Masa 5 juli 1959 – sekarang

Uraian:

  1. Masa 17 agustus1945 – 27 desember 1949. Merupakan period pertama berlakunya UUD1945 . periode ini DALAH masa transisi dimana lembaga yang baru terbentuk adalah presiden dan wakil presiden yang dibantu KNIP hal tersebut sejalan dengan ketentuan psl IV aturan peralihan yangmenentukan bahwa cttnkuladedidikirawansebelum MPR dan DPR dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh presiden denngan bantuan sebuah komite nasional. Ketentuan pasl tersebut menimbulkan gelombangg politik dimana system yang hendak diterapkan oleh pemerintah adalah system pemerintahan dictatorial. Ada yang mengatakan bahwa system yang diterapkan pada saat itu adalah system pemerintahan yang diletakan pada satu tangan dan revolusioner (revolutionary and cttnkuladedidikirawanabsolutely centralized governmental system). Karena semua kekuasaan ada disitu ditangan presiden. Adanya tuduhan ero[pa bahwa RI adalah Negara boneka jepang dibantah dengan dikeluarkannya maklumat wapres No.X tangal 16 Okt1945 untuk mempertegas fungsi KNIP tidak lagi membantu presiden tapi berfungsi sebagai badan legislative (pembahas RUU) dan melaksanakan kewajiban MPR yaitu menentukan GBHN.
  2. Masa 27 Des 1949 – 17 Agust 1950. Dimulai dengan lahirnya konstitusi RIS. Jika semula menteri-menteri bertanggungjawab kepada presiden maka selanjutnya timbul pemikiran bahwa menteri-menteri bertanggung jawab kepada legislative (KNIP). Pemikiran ini dituangkan dalam maklumat prmrintah tanggal 14 Nov 1945 yang berisi ttg perubahan system pemerintahancttnkuladedidikirawan dari presidential menjadi parlementer. Slanjutnya diangkat Sutan Syahrir sebagai perdana menteri. Hal yang luar biasa dari maklummat tersebut dimana sebuah maklumat mengubah UUD sehingga maklumat tersebut dianggap inskonstitusional.
  3. Masa 17 agustus 1950 – 5 juli 1959. System pemerintahan kembali ke bentuk presidential.

BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN.

(bentuk Negara: kesatuan /federal, bentuk pemerintahan; republic/monarki kerajaan). Ada 2 macam menurut konsep dasar yaitu:

  1. System pemerintahan parlementer
  2. System pemerintahan presidential

Kedua istilah ini dijumpai dalam kepustakaan HTN dan politik. Dlam praktek ada 2 varian:

Baik system parlementer maupun system presidential keduanya menempatkan eksekutif sebagai focus pengawasan yang dilakukan oleh parlemen/lembaga legislative sekaligus menujukan bahwa kedua system ini mempeerlihatksn hubungan kekuasaan antara eksektuif dan legislative. Bagi kekuasaan yang mendapat pengawsaan langsung dari parlemen/legislative diberi nama system parlementer. Dalam konteks penamaan ini. Alm R. Ball menyebut dengan istilah the parliamentary type of government sedangkan CF strong menamakannya dengan cttnkuladedidikirawanparliamentary executive. Sementara itu bagi kekuasaan eksekutif yang tidak mendapat pengawasan langsung berada di luar pengawasan parlemen atau lembaga legislative dinamakan dengan SP presidensiil. Alm R. Ball menyebutnya dengan the presidential type of government, sedangkan CF Strong menyebutnya dengan the non parliamentary executive / the fixed executive. CF strong menamkan the non parliamentary executive oleh karena pemegang kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen hal ini sebagai akibat tidak dipilihnya pemegang kekuasaan eksekutif oleh lembaga legislative. Dinamakan the fixed executive oleh karena masa jabatan pemegang kekuasaan eksekutif adalah tertentu artinya dalam masa jabatannya pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh parlemencttnkuladedidikirawan atau lembaga eksekutif dan masa jabatan eksekutif akan berakhir apabila waktu yang telah ditentukan oleh konstitusitlah lewat.

System Parlementer.

2 macam cirri utama sistm parlementer:

  1. Ada dua macam eksekutif:
    1. Eksekutif nominal (nominal executive). Tidak memiliki kekuasaan yang real melainkan lebih berkedudukan sebagai symbol (pemersatu bangsa) dengan kata lain eksekutif nominal tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas pemerintahan sehari-hari cttnkuladedidikirawandalam praktik dijabat sebagai kepala Negara (head of state). Tiap-tiap Negara dalam hal nama untuk kepala Negara ini berbeda-beda tergantung kepada bentuk pemerintahannya; Republik/presiden (singapura, india, dsb.). monarki/raja (muangthai, Denmark, swedia, dsb.), yang diprtuan aggung (malysia, dsb.), kaisar (jepang,dsb.).
    2. Eksekutif riil (real executive). Eksekutif riil dijabat oleh dewan menteri atau cabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri (PM). Karena dewan menteri yang menjalankan pemerintaahan riil sehari-hari maka mereka pula yang bertanggung jawab kepada parlemen termasuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh eksekutif nominal karena berlakucttnkuladedidikirawan prinsip the king can do wrong (raja tak dapat diganggu gugat). Karena ia berkedudukan sebagaisimbol saja.
  2. Ada pertanggungjawaban eksekutif dimana eksekutif bertanggungjawab kepada parlemen. Eksekutif – legislative, dewan menteri – parlemen. Eksektif sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percayanya (check and balance system). Contoh pada system pemerintahan parlemen belanda dan inggris (bedanya): Inggris; parlemen – cabinet oleh (PM). Semua cabinet dari parlemen. Contoh; diinggris ada 2 partai besar pemilu yaitu partai konserfatif dan partai buruh. Partai buruh menang. Maka parlemen diduduki partai buruh sedangkan partai konservatif menjadi opsisi (oposisi loyal; artinya bila benar didukung bila salah dikritik tajam). Anggota parlemen ada yang ditarik cttnkuladedidikirawanmenjadi mnteri dan juga jelas menteri-menteri inti pun diambil dari parlemnjuga. Dan slah satunya diangkat menjaddi perdana menteri. Belanda : Parlemen —–kabinet oleh (PM). Anggota cabinet tidak bolh merangkap sebagai anggota parlemen.

Cirri selengkapnya dari system parlementer:

  1. Cabinet yang dipimpin oleh PM dibentuuk oleh atau berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen. Contoh di inggris. Parlemen + dwi partai = stabil. Parlemen + multi partai= labil.
  2. Para anggota cabinet mungin seluruhnya adalah anggota parlemen (missal di inggris) atau mungkin juga seluruhnya bukan anggota parlemen (missal di belanda).
  3. Cabinet dengan ketuanya bertanggungjawab kepada perlemen. Apabila angota cabinet (menteri) satu atau lebih mendapat mosi tidak percaya dari parlemen makacttnkuladedidikirawan anggota cabinet tersebut harus mengudnur kan diri.
  4. Sebagai imbangandapat dijatuhkannya cabinet, maka kepala Negara dengan saran atau nasehat PM dapat membubarkan parelemen. Dengan demikian4 ciri tersebut tampak satu hal yang menonjol yaitu dalam SP parlementercttnkuladedidikirawan dijumpai adanya check and balance system (system saling mengontrol dan menyimbangi).

System Presidensiil.

Macam cirri utama SP prsidensiil:

  1. Hanya ada stu macam eksekutif (single executie), yaitu dijabat oleh presiden. Dengan kata lain presiden sebagai pemegang kekuasaann eksekutif (chief executive). Bertanggungjawab tunggal atas jalannya pemerintahan sehari-hari. Wapres dan mentericttnkuladedidikirawan dipertanggungjawabkan oleh presiden.

Eksekutif (single executive) è [prsiden):

  1. Sebagai kepala Negara. Merupakan jabatan nominal artinya hanya merupakan symbol saja
  2. Sebagai kepala pemerintahan. Merupakan jabatan riil artinya jabatan sebenarnya yang perlu dipertanggungjawabkan. Contih perintah sebagai kekuasaan dalam mengangkatcttnkuladedidikirawan dubes pernyataan perang.
  1. Presiden tidak bertanggungawab kepada badan legislative (kekuasaan parlemen) karena presidden tidak dipilih oleh badan legislative melainkan oleh rakyat secara langsung. Di AS jika prsiden melkukan kesalahan berat penghinancttnkuladedidikirawan dan atau kejahatan berat maka yang menjadi penutut umunya aalah senat.

Cirri-ciri selengkapnya dari system presidensiil:

  1. Peresiden sebagai kepala Negara juga adalah sebagai kepla pmerintahan.
  2. Presiden tidak dipilih oleh sejumlah pemilih (seperti contoh di AS) dank arena nya tidak dapat diberhentikan oleh badan legislative
  3. Presiden tidak dapat membubarkan badan legisltif. Meskipun dalam system presidensiil dijumpai adanya check and balance system namun dalam praktekcttnkuladedidikirawan peranan atau kekuasaan eksekutif lebih menonjol dari pada legislative.

Diluar dari pada 2 sistem ini dalam praktik dijumpai varian dimana salah satu segi yang dominan dari pada yang lainnya, misalnya seistem pemerintahan dimana yang dominan adalah segi-segi parlementer akan tetpi ada pula segi –segi presidensiil nya dan sebaliknya. Varian dari system ini ada yang menyebutnya dengan koasi parlementer atau koasi presidensiil atau system pemerintahan kombinasicttnkuladedidikirawan atau system pemerintaan campuran. Contoh ; francis dibawah naungan konstitusi republic ke 5/958 swiss, Indonesia menurut UUD1945.

HUKUM TATA NEGARA Part 1: PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, SUMBER HUKUM.

November 9, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

PENGERTIAN.

Peristilahan (termonologi).

Terdapat dua istilah yang dipakai Indonesia yatu;

  1. Hokum Negara
  2. Hokum tata Negara

Kedua istilah ini dierjemahkan dari bahsa belanda staatsrecht, yang umum digunakan adalah HTN. Dalam HTN dikenal ; hokum tata pemerintah/HTP, hokum tata usaha Negara/HTUN, dan hokum administrasi Negara./HAN yang merupakan terjemahan dari administrative rechtcttnkulhukumadedidikirawan. Diinggris istilah HTN dikenal dengan:

  1. State’s law; yaitu Negara sebagai suatu organisasi
  2. Constitutional law; yaitu Negara sebagai suatu kosntitusi

Di perancis istilah HTN dikenal dengan Droit constitutional. Dijerman dikenal dengan nama recht verfassung.

Definisi.

Dalam arti sempit; HTN dalam arti luas; HAN. Dalam arti luas ; HTN dalam arti sempit + HAN. HAN : hokum yang mengkaji Negara dlm keadaan bergerak atau dinamis sedangkan HTN yang menjadi focus utama ; organisasi Negara yang didalamnya terdapat organ-organ yaitu lembaga Negara yang mengkaji Negara dalam keadaan diam ataucttnkulhukumadedidikirawan statis. Misalkan; DPR (lembaaga Negara sebagai organ)) memiliki fungsi dan wewenangyang ditentukan oleh HTN sedangkan bagaimana menggerakan fungsi dan wewenang tersebut adalah ditentukan oleh HAN yaitudalam UUD1945. Pengertian HTN menurut para pakar:

  1. R Steilinga. Merumuskan bahwa HTN adalah hokum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat pelengkapan Negara serta mengatur hak dan kewajiban Negara
  2. Logemann; HTN merupakamn hokum mengenai organisasi Negara yangcttnkulhukumadedidikirawan menyelidiki dan mempelajari :
    1. Jabatan-jabatan apakah yang terdap[at dalam susunan kenegaraan tertentu. Yang dimaksud jabatan disini adalah lembaga Negara atau organ Negara atau institusi
    2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan tersebut. Siapa disini adalah rakyat
    3. Bagaimana cara melengkapinya dengan pejabat-pejabat
    4. Apakah tugas (lingkungan pekerjaancttnkulhukumadedidikirawan) dan wewenang dalam hukumnya
    5. Apakah hubungan kekuasaan satu sama lain
    6. Dalam batas-batas apakah organisasi Negara (dan bagian-bagiannya) menjalankan tugas kewajibannya.

Di inggris:

Wade dan Philips: “constitutional law is then the body of rules which prescribes: a) the structure b) the function of the organs of central and local government, artinya: HTN adalah keseluruhan aturan-aturan yang menggambarkan struktur dan fungsi dari lembaga Negara tingkatcttnkulhukumadedidikirawan pusat dan daerah.

Diprancuis:

  1. Bonard: HTN adalah ketentuan-ketentuan mengenai perlengkapan Negara yang tertinggi
  2. Maurice Duverger; HTN adalah hokum mengenai lembaga-lembaga kenegaraan.

Diindonesia:

  1. Usep Ranawisjaja: HTN sebagai hokum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi Negara minus hal-hal yang diatur oleh hokum TUN cttnkulhukumadedidikirawanmeliputi persoalan ketatanegaraan. Para ahli memberikan beberapa definisi yang berbeda perbedaan antara lain disebabkan karena:
    1. Yang dianggap penting akan menjadi titik berat dalam merumuskan HTN
    2. Pengaruh lingkungan dan pandangan hidup yang berlainan.

Kedudukan.

Ada tiga penndapat dari pakar HTN asal belanda:

  1. Vand Wijk- Willem Koninbelt
Hokum perdata materiil   hukum Hokum pidana materiil  
Mengatur Memaksa administrasi materiil Tersebar dalam berbagai UU Hokum pidana umum
Hokum acara perdata   Hokum acara administrasi Hokum acara pidana  
Organisasi peradilan   Hokum organisasi peradilan Organisasi peradilan  
    HUKUM TATA NEGARA    
  1. Crince Le Roy;
  HUKUM TATA NEGARA  
HUKUM PRIVAT HUKUM ADMINISTRASI HUKUM PIDANA
  HUKUM ACARA Cttnkulhukumadedidikirawan
  1. Van Vallenhoven
  HUKUM    
HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADMINISTRASI HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA
HUKUM MATERIIL HUKUM MATERIIL & HUKUM FORMAL   Cttnkulhukumadedidikirawan
DISTRIBUSI KEWENANGAN PENGGUNAAN KEWENANGAN    
REGERING;

1.       Regeling

2.       Bestuur

3.       Rechtsprak

4.       Politie

Regering:

1.       Regering’

2.       Bestuur

3.       Rechtspraak;

a.       Staats procesrecht

b.      Administration procesrecht

c.       Straf procesrecht

d.      Burgerlijk procesrecht

4.       politiecttnkulhukumadedidikirawan

Hokum materiil Hokum materil

Kedudukan HTN disebut catur praja kedudukannya sama dengan ilmu hokum lainnya. Van vallenhoven memasukan atau menempatkan HTN sebagai bagian dari ilmu hokum dan sejajar bersamacttnkulhukumadedidikirawan cabang ilmu hokum lainnya. Menurut van vallen hoven polisi dimasukan dalam wewenang di indonsia polisi dimasukan dalam:

  1. dibawah naungan Dep. Dalam negeri thn 1950
  2. dibawah ngkatan bersenjata
  3. langsung dibawah presiden

mengapa p[olisidimasukan ke dalam eksekutif? Sebab polisi menjalanakan salah satu atau fungsi dari pada pemerintah secara umum pemerintah berfungsi untuk mewujudkan ketertiban dan cttnkulhukumadedidikirawankeamanan Negara polisi adalah sebagai aparat dari pemerintah untuk menjaga keterteiban dan kemamanan tersebut. Tugas dari polisi:

  1. penyidikan; bukti diproses verbal

RUANG LINGKUP.

Objek Pengkajian.

Ada 3 pendapat ,mengenai objek ilmu HTN;

  1. Bahwa objek ilmu HTN adalah system pengambilan keputusan seperti yang diatur dalam hokum positif termasuk didalamnya kebiasaan atau konvensi kenegaraann.
  2. System pengambilan keputusan baik yang diatur dalam hokum positif maupun diluar hokum postif hokum cttnkulhukumadedidikirawanadat ketatanegaraan berlaku secara umum dan lebih luas dari hokum adat biasa misalnya rembuk desa.
  3. donner; bahwa objek HTN adalah penerobosan Negara dengan hokum (de door dringing van de staat met het recht). Maksud dari penerobosancttnkulhukumadedidikirawan disini adalah Negara yang dibatasi oleh hokum sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan Negara kekuasaan.

Pada umumnya 3 pakar hokum ini memandang Negara sebagai suatu organisasi yang memiliki pejabat yang menempati organ peabat ini mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. System inilah yang dijadikan objek HTN terdapat atau yang diatur dalam hokum positif; UUD1945, UU tentang susunan dan kedudukan DPR dan DPRD, dll. Menurut Donner: bahw Negara adalah organisasi kekuasaancttnkulhukumadedidikirawan jika tidak dibatasi dengan hokum maka Negara tersebut menjadi Negara kekuasaan atau machtstaat. Oleh karena itu Negara memerlukan institusi hukumatau lembaga hokum yang membatasi kekuasaan Negara.

HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU-ILMU LAIN.

Hubungan HTN dengan Ilmu Negara.

Ilmu Negara merupakan pengantar untuk mempelajari HTN karena dalam ilmu Negara itu sendiri dipelajari diselidiki mengenai asas-asas dan pengertian-pengertian pokok mengenai Negara dan HTN pada umumnya. Ilmu Negara lebih mementingkan segi nilai teoritisnya sehingga dikatakan sebagai staats wissenschaft sedangkan HTN lebih mementingkan segi atau nilai paraktiknya ysitu secara langsung diterapkan dalam praktik sehinggacttnkulhukumadedidikirawan dikatakan sebagai recht wissenschaft dan normative wissenschaft. HTN menyelidiki hokum positif.

Hubungan HTN dengan ILMU POLITIK.

Menurut Barent; HTN-ilmu politik; bagai kerangka manusia dengan dagingnya yang membalut ilmu politik lebih dominn mempengaruhi HTN. Sasaran akhir dari ilmu politik adalah kekuasaan sedangkan sasaran akhir dari hTN adalah kekuasaan yang dibatasi kaidah-kaidah kekuasaan tersebut dibingkai oleh norma kaidah. Keputusn-keputusn politik merupakan peristiwa yang banyak mempengaruhi HTN contohnya; timbulnya stelsel parlemen yang terjadi dahulu dengan dikeluarkannyacttnkulhukumadedidikirawan maklumat wakil presiden No.X 16 oktober 1945 yang diikuti maklumat pemerintah tanggal 14 november 1945; keputusan politik sebagai usaha sutan sjahrir untuk mengadakan pendemokrasian dengan jalan pertama; badan pekerja komite nasional Indonesia pusat ikut menentukan haluan Negara dancttnkulhukumadedidikirawan kedua; menteri-mentri tidak bertanggungjawab kepada presiden tetapi kepada komite nasional Indonesia pusat adalah tidak konstitusional. Karena keputusan politik ini kemudian diterima oleh rakyat maka walaupunmenurut UUD bertentangan tetapi ia menjadi kebiasaan yang berangsur-angsur berlaku sebagai bagian dari HTN Indonesia yang hidup pada waktu itu.

Hubungan HTN dengan HAN.

Skema;

HTN dan HAN memiliki objek yang sama yaitu Negara hanya saja HTN mempelajari negaras ebagai suatu organisasi Negara atau lembaga-lembaga Negara dengan kewenangan Negara sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. HTN adalah kaidah-kaidah yang mengatur mengenai bagaimana cara menggerakan organisasi tersebut. HTN mengatur Negara dalam keadaancttnkulhukumadedidikirawan diam statis sedangkkan HAN mengatur Negara dalam keadaan bergerak dinamis.

Hubungan HTN dengan Perbandingan HTN.

HTN mengkaji hokum positif; perbandingan HTN hanya sebagai instrument bukan tujuan. Didalam mempelajari HTN sring mengalami kesulitan jika tidak ditunjang dengan perbandingan HTN ini acapkali digunakan dalam mengkaji HTN dalam arti HTN positif. Meskipun demikian melakukan perbandingan itu bukanlah tujuan melainkan alat atau unsure instrument belaka. Contohnya; ,masa pergantian presidencttnkulhukumadedidikirawan RI dari soeharto ke Habiebie (pada1998) ketika soeharto secara sepihak mengundurkan diri sedangkan hal ini tidak diatur dalam UU khususnya UUD945 psl 8 yang hanya menyebutkan jika presiden mangkat,berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh wakilnya sampai habis waktunya. Pengunduran diri tidak disebutkan pengunduran diri tersebut tidak sahcttnkulhukumadedidikirawan karena tidak melakukan pertanggung jawaban terhadap MPR sedangkan presiden itu sendiridiangkat oleh MPR shingga seharusnya presiden apabila mengundurkan diri harus bertanggung jawab terlebih dahulu kepada MPR yang telh mengangkatnya. Disaat konstitusi kita tidak dapat member jalan cttnkulhukumadedidikirawankeluar maka kita melihat perbandingan HTN dari negra lain; missal pada HTN Ameika karena AS memiliki system pemerintahan yang mirip dengan Indonesia ; pada saat John F. Kennedy ditembak (mskipunkasasus ini tidak saama). Dari perbandingan dengan HTN Negara lain kita lihat perbedaan dan persamaannya.

SUMBER HUKUM

Aada 2 sumber HTN:

  1. Seumber hokum dalam arti pengenal (kenbron);formal
  2. Sumber hokum dalam arrti penyebab (welbron);materiil.

Uraian:

  1. Sumeberhukum dalam arti pengenal. Terdiri dari 4 macam
    1. Kaidah-kaidah hokum tertulis atau peraturan perUUan yang terdiri dari:
      1. UUD
      2. Tap MPR
  • UU/Perpu
  1. PP
  2. Keppres
  3. Perda
  1. Hokum tidak tertulis terdiri dari:
    1. Konvensi
    2. Hokum adat ketatanegaraan
  2. Kumpulan keputusan pengadilan mengenai persoalaan ketatanegaraan yang telah disusun secara sistematis mmberikan ksimpulan tentang adanya ketentuan-ketentuan huukum tertentu yang diketemukan dan dikembalikan oleh badan cttnkulhukumadedidikirawanperadilan. Misalnya mengenai pelanggaran pemilu.
  3. Ajaran-ajaran tentang HTN yang dikemukakan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuansebagai hasil penyelidikan pemikiran seksama berdasarkan logika formal yang berlakucttnkulhukumadedidikirawan.
  1. Sumber hokum dalam arti penyebab. Sumber HTN dalam artoi materiil; UUD atau konstitusi. Sumber hokum yang menentukan isi hokum. Di Indonesia pancasila merupakancttnkulhukumadedidikirawan sumber hokum dalam arti materiil.

Konstitusi atau UUD.

Konstitusi telah dikenal sejak zaman yunani , purba, hanya masih diartikan konstitusi dalam arti materiil karena belum diletakan dalam suatu naskah yangcttnkulhukumadedidikirawan tertulis. Aristoteles membedakan istiliah politea (diartikan sebagai konstitusi) dan nomoi (diartikan sebagai UU biasa). Istilah-istilah untuk konstitusi:

  1. Constitution (inggris)
  2. Constitutie (belanda)
  3. Verfassung (jerman)
  4. Constitutional (prancis)
  5. Constitution(latin)

Itilah untuk UUD; gronwet (belanda) dan grungesetz (jerman). Kenapa terjadi dua peristilahan yaitu UUD dan konstitusi?. Karena para pakar belanda ada yang mengidentifikasikan atau menyamakan dan ada juga yang membedakan. Menurut Herman Heller: konstitusi lebih luas dari padacttnkulhukumadedidikirawan UUD. UUD hanya sbaagian dari pengertian konstitusi saja yaitu konstiusi yang ditulis. Menurut lasale dan struykrn; konstitusi pengertiannya sama dengan UUD. Paham kodifikasi ; semua praturan harus ditulis utuk mencapai kesatuan hokum kesederhanaan hokum dan kepatian hokum. Dalam konteks konstitusi atau UUD semua hal yang pokok dan penting harus dimuat. Lasale menghendaki agar semua hal penting ditulis dalam konstitusi. Struyken menghendaki agar konstitusi hanya memuat garis-gariscttnkulhukumadedidikirawan besar dan asas-asas tentang organisassi Negara. Kelemahan kedua pendapat di atas adalah bahwa keduanya tidak memiliki kejelasan mengenai tolak ukur penting dan pokok.

Batasan konstitusi.

Menurut Wade dan Phillips; sebuah naskah yang memparkan rangka tugas-tugas pokokdari badan-badan pemerintah an suatu Negara dan menentukan dasar-dasar cara kerjacttnkulhukumadedidikirawan badan-badan tersebut. Menurut C.F. Strong; himpunan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah atau hak-hak yang diperinth dan hubungan diantara keduanya.

Persamaan: sama-sama meneknkan adanya organisasi Negara maksudnya dalam konstitusi mesti ada mengenai kekuasaan pemerintah.

Perbedaan: strong; lebih luas selain meletakan satu hubungan antara organ satu dengan lain juga meletakan mengenai organ pmerintah dengan organ rakyat yang diperintah; termasuk hak-hak yang diperintah (rakyat). Wade dancttnkulhukumadedidikirawan Phillips; memfokuskan organ-organ Negara berikut tugas fungsi dan hubungan yang satu dengan yang lain.

Fungsi dan tujuan Konstitusi.

Fungsi:

  1. Menjamin perlindungan hokum terhadap HAM
  2. Memberikan landasan structural penyelenggaran pemerintah an menurut suatu system ketatanegaraan tertentu (Psl 28 a- 28j tentang kebebasancttnkulhukumadedidikirawan berpendapat).

Tujuan :

Setiap Negara mempunyai konstitusi yaitu yang tujuannya membatasi seluruh kekuasaan organ-organ kenagaraancttnkulhukumadedidikirawan.

Materi muatan konstitusi.

Pada pokoknya ada 3: hal;

  1. Ada jaminan terhadap HAM dan warga Negara
  2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatucttnkulhukumadedidikirawan Negara yang bersifat fundamental
  3. Ada pembagian dan pembatasan tugas-tugas kenegaraan yang bersifat fundamental

Yang lainnya;

  1. Bentuk Negara
  2. Bentuk pemerintahan
  3. Prinsip-prinsip atau asas-asas buatan rakayat dan Negara hokum
  4. Hal keuangancttnkulhukumadedidikirawan
  5. Identitas Negara; bendera, bahasa, lambing Negara
  6. Perubahan

Nilai KOnstitusi

Meliputi:

  1. Nilai normative; seluruh ketentuan dalam konstitusi dilaksankan secara murni dan konsekuen
  2. Nilai nominal; suatu konsitusi secara hokum berlaku namun berlakunya tidak sempurna karena ada beberapa pasl dalamkenyataan tidak berlaku missalcttnkulhukumadedidikirawan aturan peralihan dan tambahan.
  3. Nilai semantic; kkonstitusi secara hokum berlaku namun dalam kenyataan tidak lebih dari sekedar alat kekusaan. Midal psl 33 ayat 1, 2, dan 3.;

Ayar 1; makna kekeluargaan (contoh penyimpangannya yaitu dengan neopotisme keluaraga cendana) ayat 3; makna dikuasai oleh Negara (Negara hanya nmengontrol atau mengaturcttnkulhukumadedidikirawan dalam hal turut serta pemerintah masih memiliki saham).

Klasifikasi konstitusi.

  1. Kontitusi dalam bwentuk tertutlis (written constitution and no written constitution). K.C. Wheare; konstitusi tertulis; konstitusi yang dituangkan dalam sebuah atau bberapa dokumen formal. Konstitusi tak tertulis; konstitusi yangcttnkulhukumadedidikirawan tidak dituangkan dalam sebuah atau beberpa dokumen formal. Pendapat ini mendapat kritikan dari C.F. Strong menurutnya adalah tak baenar kalau konstitusi itu diklasifikasikan kedalam bentuk tertulis dan tidak tertulis karena menurutnya tidak semua dalam bentuk tertulis tapi ada sbagian cttnkulhukumadedidikirawantertulis dan sebaliknya. Missal ; belanda konstitusinya tertulis tapi adad dari konstitusi ini yang tak tertulis misalnya setiap menteri di negeri belnda harus mendapat dukungan dari staten general atau majelis umum terjadi 2 majelis ; erste kamer dan tweed kamer sebagai DPR yang memiliki kedudukan sejajar dengan dawn menteri eksekutif yang dikepalai oleh seorang perdana menteri. Seorang menteri yang tidak mendapat dukungan dari staten general harus mengundurkancttnkulhukumadedidikirawan diri (mosi tidak percaya) hal seperti itu tak ada dalam konstitusi belanda sebagai tandingannya staten general dapat dibubarkan oleh dewan menteri apabila tidak menjalankan dengan benar tugasnya. Inggris tidak memiliki konstitusi melinkan UU, statute, yurisprudensi, kebiasaan, dsbcttnkulhukumadedidikirawan. Tak memiliki konstitusi tertulis tapi ada yang tertulis yaitu seperti yang jelas disebutkan di atas. Yang benar menurut strong:
    1. Documentary constitution
    2. Non documentary constitution.
  2. Konstitusi flexible dan konstitusi rigid. Konstitusi flexsibel; konstitusi yang memiliki cirri;
    1. Elastic; mudah menyesuaikan diri
    2. Diumumkan dan diubah cttnkulhukumadedidikirawandengn yang sama seperti UU

Konstitusi rigid konstitusi yang mempunyai cirri:

  1. Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perUUan yang lain
  2. Hanya dapat diubah dengan cara khusus atau istimewacttnkulhukumadedidikirawan.
  3. Supreme constitution and not supreme constitution. Supreme constituin; konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam Negara baik isi maupun kedudukandan syarat-syarat mengubahnya pun berat. Not supreme constitution; konstitusi yang mempunyai kedudukan rendah dalam Negara baik ini maupun kedudukan dan syarat-syarat mengubahnya pun ringancttnkulhukumadedidikirawan.
  4. Federal constitution and unitary constitution. Konstitusi ini berhubungan dengan bentuk Negara apakah kesatuan atau federal. Federal; pembagian kekuasaan antaracttnkulhukumadedidikirawan pmerintah federal dengan pemerintah bagian diatur. Kesatuan; kesatuan sentralistik; semua kekuasaan diatur oleh pemerintah pusat.
  5. Presidential executive constitution daaan parliament executive constitution. Presidential executive constitutionyaitu konstitusi cttnkulhukumadedidikirawanyang dalamnya memuat cirri-ciri system pemerintahan presidential, memuat;
    1. Presiden selain sebagai kepala Negara adalah kepala pemerintahan
    2. Presiden tidak termasuk atau bukan merupakan bagian dari legislative
    3. Presiden tak dapat membubarkan legislativecttnkulhukumadedidikirawan
    4. Presiden dan pemegang kekuasan legislative dipilih untuk masa jabatan yang tetap.

Perlemen executive constitution yaitu konstitusi yang memuat coir-cirisistem pemerintahan perlemen yaitu:

  1. Kabinaet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen
  2. Para anggota cabinet mungkin seluruhnya atau sebagian adalah anggota parlemen dan mungkin sebagian atau seluruhnya bukan bagian angora parlemencttnkulhukumadedidikirawan.
  3. Perdana menteri bersama cabinet bertanggungjawab kapda parlemen
  4. Kepala Negara dengan saran atau pendapat nasehat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan meminta diadakan pemilu.

Perubaahan Konstitusi.

Menurut CF strong ada 4 cara perubahan:

  1. By the ordinary legislature but under certain restrictions. Perubhan yang dilakukan badan legislative dengan batasan-batasan tertentu.
  2. By the people through a referendum. Perubahan oleh rakyat dengan referendum.
  3. By amajority all units of a federal state. Perubahan cttnkulhukumadedidikirawanoleh mayoritas negra federal
  4. By a special conventions. Dengan konvensi ketatanegaraan – konvensi melengkapi konstitusi bila konstitusi pasif.

Menurut KC Wheare ada 4 cara perubahan :

  1. Some primary forces. Didorong oleh beberapa kekuatan yang muncul di dalam masyarakat contoh; di Filipina cori terhadap pemerintahan marcos
  2. Formal amandement. Secara formal – sesuai dengan apa yang diatur dalam cttnkulhukumadedidikirawankosnstitusi dalam hal ini di dalam konstitusi kita diatur dalam psl 37
  3. Judicial interpretation. Perubahan dilakukan oleh hokum dalam hal ini biasanya adalah oleh MA – melalui penafsiran MA sebagai contoh; dengan penafsiran psl II Tap MPR No.VII/MPR/2000 ttg kewenangan presiden untuk mengangkat memberhentikan Kapolri dimana menurut psl itu sebelum presiden mengangkat kapolri harus dengan presetujuan DPR yang ketentuannya diatur dalam UU tapi UUnya sendiri cttnkulhukumadedidikirawanbelum ada sedang situasi danm kondisi menghendaki penggantian tersebut disaat seperti itu maka yang semestinya dilakukan penilaian terhadap apa yang dilakukan olh presiden dengan mengangkat kapolri baru tanpa persetujuan DPR adalah penafsiran MA dengan menafsirkan Tap MPR tersebut yaitu psl 10.
  4. Usage convention. Berangkat dari aturan dasar yang tidk tertulis

Caara perubahan yang dianut di kita adalah:

  1. Formal amandement. Diatur dalam psl 37
  2. Conventions
  3. Legislative oleh MPR berdasarkan psl 37

Conventions.

Mengenai konsvensi di Indonesia termuat dalam penjelasan umum UUD 1945; UUD suatu Negara aalah hanya sebagian dari hukumnya dari hokum dasar Negara itu. “….UUD ialah hokum dasar yang tertulis sedangkan disampingnya UUD itu berlaku hokum dasar yang tak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis…”. Contoh konvensi ; psl 5 ayat 1 prsiden mengajukan RUU kepada DPR. DPRcttnkulhukumadedidikirawan menyetujui RUU dengan segala penambahan dan pengurangannya dan untuk selanjutnya presiden (pada masa orba) tidak pernah menolak RUU tersebut sehingga langsung disahkan sehingga hal ini menjadi sebuha konvensi. Ketaatan orang terhadap konvensi bukan karena ancaman hokum melainkan karena nilai yang ada dalam konvensi tersebut dinilai baik. Perubahan UUD 1945 perubahan pertamacttnkulhukumadedidikirawan UUD 1945; menurut konstitusi dilakukan oleh MPR. MPR terlebih dahulu melakukan referendum keppada rakyat dan mengenai jawaban ia atau tidaknya maka ditampung kembali oleh MPR dan untuk selanjutnya maka keputusan ada ditangan MPR sebagai perwujudan suara dari hasil referendum tersebut. System ini sesuai kedaulatan rakyat yang merupakan wujud demokrasi langsung (referendum, pemilu, inisiatif, recall, dsb.). sebagai usaha untuk mencegah kesewnang-wenangan MPR dalam bertindak disinicttnkulhukumadedidikirawan perlu digaris bawahi bahwa MPR tidak diidentik dengan rakyat mmelainkan merupakan pelaksana dari pada keinginan rakayat. Adapun permasalahan yang timbul pada system yang sedang berjalan diindonesia sekarang ini adalah dalam hal perubahan UUD mengapa tidak masuk dalam Taop MPR padahal MPR lah yang mengubahnya. Pada prinsipnya MPR Indonesia mengikuti kongres AS padahal kongres tidak identik dengan MPR sedangkan bentuk hokum untuk segala keputusan MPR adalah berupa Tap sedangkan kedudukan Tap MPR lebih rendah dari UUD sehingga hal ini bertentangan dengan UUD.

Ketetapan MPR (Tap MPR).

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Part 2: SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEWENANGAN, ASAS-ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

November 7, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

SISTEMATIKA PERATURAN PERUUAN.

Sistematikanya meliputi:

  1. Judul
  2. Pembukaan
  3. Batang tubuh
  4. Penutupan
  5. Penjelasan (jika perlu)
  6. Lampiran (jika perlu)

Uraian:

  1. Setaiap peraturan perUUan diberi judul. Nama peraturan perUUan dibuat secara singkat dan harus mencerminkan isi peraturan PerUUannya.
  2. Meliputi:
    1. Jabatan pembentuk peraturan perUUan “…dengan nama tuhan yang maha esa. Presiden RI…”
    2. Konsideran, menimbang, memutus, latar belakang.
    3. Dasar hokum. Asas utama dalam membhat peraturan perUUan adalah memperhatikan hierarki; memuat peraturan perUUan yang lebih tinggi dari peraturan perUUan tersevbut (minimal ; UUD1945, psl 5 ayat 1 dan psl 20). Dikenal umbrella act (UU payung). Missal ; UU No. 14/1970ttg ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman merupakan paying bagi UU No. 5/1986 (UU NO. 5/1986 sebagai UU dengan materi khusus). Dasar hokum cttnkulhkmadedidikirawanharus disusun berdasarkan kronologi waktu jika dasar hukumnya sudah tidak berlaku maka suatu peraturan perUUan tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU (aturan peralihancttnkulhkmadedidikirawan). Suatu peraturan perUUan dapat diganti minimal dengan [eraturan perUUan yang sederajat.
    4. Memutuskan
    5. Menetapkan
    6. Nama praturan perUUan
  3. Batang Tubuh. Meliputi:
    1. Ketentuan umum. Batasan pengertian definisi,singkatan, biasa diletakan di Bab I. ruang lingkup yang lebih dahulu.
    2. Materi pokok yang diatur: ketentuan asas dan tujuan tidak perlu dicntumkan karena asas-asas dan tujuan bukannorma atau kaidah hokum justru isi dari pada pasal-pasal yang ada dalam peraturan perUUancttnkulhkmadedidikirawan harus dijiwai asas-asas dan tujuan 9TERREFLEKSI dalam pasal-pasal.
    3. Ketentuan pidana. (JIKA perlu)
    4. Ketentuan peralihan (jika perlu). Aturan peralihan merupakan asas dari pembentukan hokum tertulis jadi dalam hokum yang tidak tertulis tidak ada aturan peralihan.

Alasan lahitnya aturan peralihann yaitu:

  1. Adanya suatu asas umum yang menyatakan bahwa setiap ada hokum baru maka ia akan mengenyampingkan hokum yang lama ( untuk menjembatanicttnkulhkmadedidikirawan antara hokum baru dengan hokum lama maka dibuatlah aturan peralihan).
  2. Adanya suatu asas yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hokum ubi socuietas ubi ius). Ditinjau cttnkulhkmadedidikirawandari asas tersebut maka hokum tidak berdiri atau terbentuk pada ruang kosong. Artinya sebelum ada UU yang baru pasti sebelum nya ada UU yang lama yang mengatur materi yang sama.

Fungsi aturan peralihan antara lain:

  1. Sebagai dasar hokum agar peraturan perUUan lama tetap berlaku (nyawa baru bagi ketentuan hokum yang lama).
  2. Untuk menghindari atau meniadakan kekosongan hokum atau peraturan perUUan . fungsi ini terutama berkaitan dengan berbagai peraturan pelaksana atau peraturan kebijakan dari peraturan induknya.
  3. Sebagai instrument yang mengatur keadaan hokum dari peraturan perUUan lama akibat kehadiran peraturan perUUan baru. Berfungsi menetapkancttnkulhkmadedidikirawan kedudukan hokum dari segala keadaan yang telah timbul.
  4. Untuk kepentingan kepastian dan perlindungan hokum
  5. Menjamin ketertiban sebagai akibat perubahan peraturan perUUan

Sifat aturann peralihan pada umumnya bersifat temporer.

  1. ketentuan penutup.
  2. penuutupan

meliputi;

  1. rummusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perUUan dalam lembar Negara (LN) RI atau berita Negara RI.
  2. Penandatnganan pengesahan atau penetapancttnkulhkmadedidikirawan peraturan PerUUan
  3. Pengundangan atau prngumuman peratuaran perUUan
  4. Akhir bagian penutup.
  1. Penjelasan

Meliputi;

  1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi atas materi tertentu
  2. Penjelasan idak memuat noram atu kaidah
  3. Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hokum untuk membuat peraturan peUUan yang lebih lanjut
  4. Penjelasan terbagi atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
  5. Dalam penyusunan penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar cttnkulhkmadedidikirawanpenjelasan itu tidak;
    1. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh
    2. Memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh
  • Melakukan pengulanngan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuhcttnkulhkmadedidikirawan
  1. Tidak mengulangi uraian kata istilah atau pengertian yang telah dimuat dalam ketentuan umum.

KEWENANGAN.

Kewenagan di bagi menjadi 2:

  1. Wewenang terikat. Tidak membuat peraturan perUUan lain selain yang telah diberikan kewenangan. Semua tertulis dalam peraturan cttnkulhkmadedidikirawanperUUan.
  2. Wewenang bebas. Contoh pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah atasannya.

Dalam kenyataannya baik yang terikat maupun yang bebas tidak ada yang mutlak tetapi biasanya bebas terikat. Macam-macam pendelegasian kewenangan:

  1. Ialah pemberian kewenangan membentuk peratuaran PerUUan yang diberikan oleh UUD1945 atau UU kepada suatu lembaga Negara atau pemerintah. Merupakan wewenang yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perUUan. Missal pasla 5 ayat 1UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk UU dengan persetujuan DPR.
  2. Ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perUUan yang dilakukan oleh peraturan yang lebih rendah baik dinyatakan secara tegas maupuan tidak. Merupakan kewenangan yang diturunkan oleh pejabat yang lebih tinggi yang memindahkan kewenangan kepada pejabat yang lebih rendah dalam lingkungan atau instansi yang sama missal presiden mengalihkan sebagian wewenang kepaada menteri.penerima wewenang cttnkulhkmadedidikirawanbetanggungjawab (dan dapatbertindak sendiri) yang member tidak berwenang lagi. Missal psl 5 ayat 2 UUD1945 memberikan kewenangan delegasi bagi suatu PP untuk melaksankan suatu UU.
  3. Terjadi apabila atasan menugasi bawahan untuk bertindak atas nama atasan. Karema itu jabatan presiden sebagai mandataris MPR merupakan hal yang keliru karena memang jika demikian maka tetaplah MPR yangbertanggungcttnkulhkmadedidikirawan jawab. Contoh atas nama, atas beliau, dsb.

Langsung dan tidak langsung. Berkenaan dengan pendelegasian wewenang. Perturan perUUan dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perUUan yyang lebih rendah. Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas; jenis peraturan perUUan dan ruang lingkup materi yang diatur. Hindari adanya delegasi blanko missal hal-hal yang belium cukupcttnkulhkmadedidikirawan diatur dalam UU ini diatur lebih lanjut dengan PP (yang blanko disini adalah mrnysngkut msterinya). Pembatasan lain; tidak boleh ada delegasi pengaturan mengenai hal-hal yang secara tegas atau yang karenacttnkulhkmadedidikirawan sifatnya harus diatur dalam peraturan perUUan tertentu missal; UUD, Tap MPR, maupun UU. Tidak boleh ada dua kali pendelegasian (sub delegasi) kecuali oleh peraturan perUUan tersebut dibolehkan. Makin banyaknya deelegasi disebabkan oleh beberapa hal;

  1. Adanya kemungkinan DPR kekurangan waktu untuk membahas dan merumuskan secara rinci hal-hal yang perlu diatur dengan UU
  2. Factor-faktor yang bersifat teknis
  3. Factor kecepatan atau uregensi
  4. Factor elastisitas.

ASAS PERATURAN PERUUAN

Ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peratura perUUan yang baik ;

  1. Asas-asas formil
  2. Asas-asas materiil

Uraian:

  1. Asas-asas formil;
  2. Asas tujuan yang jelas biasanya tercantum dalam konsideran menimbang.
  3. Asas organ atau lembaga yang tepat harus memenuhi syarat yuridis
  4. Asas perlunya peraturan berkenaan dengan mengapacttnkulhkmadedidikirawan suatu peraturan perUUan dikeluarkan
  5. Asas dapat dilaksanakan contoh UU NNo.14/1992 belum dapat dilaksanakan
  6. Asas kesepakatanatau consensus contoh psl 10 UUPA mengatakan bahwa ttg hak milik akan diatur dengan UU ini menunjukan seolah-olah UU tersebut tidak tuntas padahal inicttnkulhkmadedidikirawan boleh mngkin saja.
  7. Asas-asas materiil;
    1. Asas ttg termonilogi dan sistematika yang benar harus konsisten tidak menimbulkan keragu-raguan
    2. Asas dapat dikenali agar dapat dikenal harus dapat diundangkan (berlaku teori fiksi)
    3. Asas perlakuan yang asama di depam hokum berkitan hak asasi
    4. Asas kepastian hokum sebagai tujuan peraturan perUUancttnkulhkmadedidikirawan (bukan keadilan karena keadlan itu relative).
    5. Asas pelaksanaan huukum sesuai dengan keadaan individual sesuai dengan syarat sosiologis.

Aasas yang harus dipenuhi bagi berlakunya suatu peraturan perUUan antara lain harus memperhaitikan beberapa asas antara lain;

  1. Asas peraaturan perUUan tidak berlaku surut (non retro aktif)
  2. Asas suatu peraturan PerUUan tidak dapat bertentangan dengan peraturan perUUan yang lebih tinggi (lex superior derogaat lex inferior)
  3. Asas suatu peraturan perUUan hanya dapat diubah oleh suatu peraturan perUUan yang leihcttnkulhkmadedidikirawan tinggi derajatnya
  4. Asas peraturan per UUan terbaru mengalahkan peraturan peruUUan terdahulu (lex posterior derogate lex priori)
  5. Asas peraturan perUUan khusus mengenyampingkan peraturan perUUan yang umum (lex specialis derogate lex generalis) cttnkulhkmadedidikirawan istilah UU pokpk adalah tidak tepat melainkan yang lebih tepat adalah UU payuang merupakan peraturan pelaksana dari UU payuang melainkan sederajat.
  6. Asas bahwa UU tidak dapat diganggu gugat berkaitan dengan pengujian terhadap peraturan perUUan jadi kalau suatu Negara menganut judicial review maka tidak ada asas UU tidak dapat diganggu gugat (artinya UU tidak dapat diuji) maka keberlakuan asas ini di Indonesia perlu dipertanyakan. Sebagai contoh ini dijumpai dalam ketentuan KUHD yang menyatkan bahwa selama terhadap KUHD ini tidak terdapat penyimpangan cttnkulhkmadedidikirawanterhadap KUHpdt maka dalam hal ini selain KUHpdt juga berlaku KUHD di sini terlihat adanya asas ini aarytinya bukan berarti tidak berlaku seluruhny melainkan kelalu diadakan pengecualian maka KUHpdt (sebagai lex generalis) tetap berlaku bagi aturan tingkah laku dalam KUHD (sebagai cttnkulhkmadedidikirawanlex specialis)sepanjang tidak dilakkan pengecualian oleh KUHD jadi peratauran khusus ini tetap tunduk pada kaidah umum. Jadi adanya ketentuan khusus ini baru dapat dilaksankan apabila memenuhi sayarat-syarat:
    1. Terletak dalam bidang hokum yang sama contoh KUHD dan KUHpdt sama-sama bidang perdata.
    2. Harus dalam bentuk peraturan perUUan yang sederajat.
    3. Ketentuan yang khsusu tidak boleh menyimpang dari asas-asas hokum pada umumnya.
    4. Ketentuan yang khusus tidak bertentangan dengan asas-asascttnkulhkmadedidikirawan hokum yang umum
    5. Ketentuan yang khusus harus secara menunjukan kekhususnanya

JENIS PERATURAN PERUUAN.

Pengundangan adalah penempatan peraturan perUUan tingkat pusat tertentu dalam lembaran Negara LN dan tambahan lembaran Negara sebagai syaratsupaya mempunyai kekuatan mengikat. Lembaran Negara adalah lembaran resmi yang dikeluarkan oleh Negara sebagai tempat yang mengudndangkan peraturan perUUan ditingkat pusat tertentu. Tambahan lembaran Negara adalah lembaran resmi yang dikeluarkan Negara yang berisi penjelasan dari peraturan perUUan tingkat pusat tertentu yang dicantumkan dalam LN. pengumuman adalah penempatan peraturan perUUan tingkat pusat yang tidakcttnkulhkmadedidikirawan diundangkan dalam LN dan tambahan LN serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh umum. Berita Negara adalah lembaran resmi yang dikeluarkan oleh Negara sebagai tempat untuk mengumumkan peraturan perUUan tingkat pusat yang tidak diumumkan dalam LN dan tambahan LN. istilah materi muatan pertama kali diperkenalkan di kita oleh Hamid S. Attamimi. Diterjemahkan dari het onderwerp adalah muatan yang sesuai dengan bentuk peraturan perUUan tertentu. Belum ada kaidah (ajaran) yang menentukan bahwa suatu hal menjadi materi muatan peraturan perUUan tertentu tapicttnkulhkmadedidikirawan lebih bersifat asas-asas umum missal Ham b3lum tentu harus diatur atau menjadi materi muatan UU. Jenis peraturan perUUan yang dimaksud diantaranya:

  1. UUD
  2. Tap MPR
  3. UU
  4. Perpu
  5. PP
  6. Keppres
  7. Dll

Uraian:

  1. Menurut K.C. Wheare:
    1. paling tidak harus memuat aturan-aturan umum
    2. Tidak ada bentuk konstitusi yang berlaku sama
    3. Materi muatan konstitusi berbeda sesuai dengan bentuk negaranya (cttnkulhkmadedidikirawanfederal berbeda dengan kesatuan)
  • Menurut sri soemantri:
    • Jaminan HAM dan warga Negara
    • Ssunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental
    • Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Dalam psl 28a s/d j UUD1945 psl 28j menerapkan psl penerobosan terhadap psl 28i. psl 28j seharusnya tidak digunakancttnkulhkmadedidikirawan karena pembentuk UUD tidak dapat menderogasi ketentuan yang sudah ia buat sendiri.
  • Klasifikasi UUD;
    • Written-unwritten
    • Flexible-rigid
    • Parliamentary- presidential
    • Federal-unitary
  1. Ketetapan MPR atau Tap MPR. Dasar hokum Tap MPR tidak disebutkan secara tegas dalam UUD 1945. Istilah ini mungkin dari psl 3 UUD1945 (dasar hokum Tap MPR tidak disebuutkan secara tegas dalam UUD1945). Mulai dikenal tahun 1968 sejak siding-sidangcttnkulhkmadedidikirawan MPRS. Kehadiran Tap MPR didasrkan pada dua hal;
    1. Ketntuan –ktentuan yang tersirt dalam uUD1945 adanya ktentuan tersirat yang sekligus mengundangkekuatan tersirat (implied power) diakui oleh setiap seistem UUDcttnkulhkmadedidikirawan
    2. Praktik ketatanegaraan atau kebiasaaan ketatanegaraan

Dalam praktik tredapat berbagai macam Tap MPR missal Tap MPR ttg pemberantasan KKN, Tap MPR ttg pemilu, dsb. Sifat Tap MPR;

  1. Pengaturan atau regulator. Missal Tap MPR ttg tata tertib MPR. Pendapat lain bahwa Tap MPR bukan peraturan perUUan sehingga tidak bersifat mengatur.
  2. Materinya mengikat secara langsung. Missal Tap MPR ttg pemilu. Syarat suatu peraturan perUUan dapat mengikat secara umumataucttnkulhkmadedidikirawan langsung adalah diundangkan sedangkan Tap MPR itu sendiri tidak diundangkan karena itu sulit dikatkan bahwa Tap MPR dapat mengikat secara umum atau langsung.
  3. Merupakan beschiking. Missal Tap MPR ttg pengangkatan presiden
  4. Bersifat pernyataan (deklarasi)
  5. Perencanaan
  6. Pedoman missal Tap MPR ttg P-4.

Materi muatan Tap MPR meliputi;

  1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam UUD 1945 putusan DPR hanya meliputi empat hal yaitu:
    1. Menetapkan UUD
    2. Menetapkan GBHN
    3. Memilih presiden dan wakilnya
    4. Menetapkan perubahan UUD
  2. Nateri muatan Tap MPR lebih tepat jika mengenai hal-hal yang berhubungan cttnkulhkmadedidikirawandengan pembentukan susunan tugas dan wewenang lembaga Negara

Didalam praktik maka tap MPR dapat berisi tentang missal Tap MPR ttg pemberantasan KKN, Tap MPR ttg pemilu. Jenis-jenis putusan Tap MPR;

  1. Ketetapan (Tap.). sifatnya mengikat ke luar dan kedalam (bagi anggota MPR)
  2. Sifatnya mengikat kedalam missal keputusan MPR ttg jadwal siding.
  1. Undang-udndang atau UU dasar hukumnya adalah psl 5 ayat 1 UUD 1945. Dibandingkan dengan peraturan perUUan lain mka UU mempunyai materi muatan yang sangat luas. UU yang mengatur lebih lanjut dari UUDcttnkulhkmadedidikirawan disebut UU organic. Materi muatan UU meliputi;
    1. Materi yang menurut UUD 1945 harus diatur dengan UU
    2. Materi yang menurut Tap MPR yang memuat GBHN di bidang legislative harus dilaksankan dengan UU
    3. Materi yang menurut ketentuan UU ttg pokok-pokok kekuasaan kehakiman harus lebih lanjut diatur dengan UUcttnkulhkmadedidikirawan
    4. Materi lain yang mengikat umum lainnya seperti yang membebankan kewajiban kepada penduduk yang mengurangi kebebasan warga Negara yang memuat keharusan dan atau larangan.

Menurut Joeniarto:

  1. Materi yang memuat UUD 1945 harus diatur dengan UU
  2. Hal-hal yang mnurut pembentuk UU perlu diatur dengan UU

Menurut Hamid S, Attamimi;

  1. Yang tegas- tegas diperintahkan olehUUD 1945 dan Tap MPR
  2. Yang mengatur lebih lanjut ktentuan UUD
  3. Yang mengatur HAM
  4. Yang mengatur hak dan kewajiban warga Negara
  5. Yang mengatur pembagian kekuasaan Negara
  6. Yang mengatur organisasi pokok lembaga tertinggi ataucttnkulhkmadedidikirawan tinggi Negara
  7. Yang mengatur pembagian wilayah daerah atau Negara
  8. Yang mengatur siapa warga Negara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan
  9. Yang dinyatakan oelh suatu UU untuk diatur dengan UU

Menurut Bagirmanan:

  1. Materi yang ditetapkan dalam UUD1945
  2. Materi yang oleh UU terdahulu akan dibentuk UU. Missal psl 12 UU No.14/1970 menyatakan bahwa susunan,kkuasaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut pada psl 10 ayat 1 berdasarkan psl tersebutmaka dibentuk UU ttg PTUN cttnkulhkmadedidikirawandan Peradilan Agama..
  3. UU dibentuk dalam rangka mencabut atau menambah UU yang sudah ada. Hal innnnni didasarkan padaprinsip bahwa suatu praturan perUUan hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan perUUan yangcttnkulhkmadedidikirawan sederajat atau lebih tinggi.
  4. UU dibentuk karena menyangkut ha;l-hal dasar HAM.hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban orang banyak yang menimbulkancttnkulhkmadedidikirawan beban terhadap anggota masyarakat missal pajak.
  5. Peraturan pengganti UU (perpu). Landasan hokum perpu adalah psl 22 UUD 1945 . dilihat dari pengertian bentuknya sama dengan PP tetapi ada beberapa perbedaan. Praktik ketatanegaraan menjadikan perpu sedrajat dengan UU. Perpu sederajat dengan UU karena materi muatannya harus diatur dengan UU dalam arati sama dengan materi muatan UU tetapi kareana ada halcttnkulhkmadedidikirawan ikhwal yang memaksa maka materinya diatur dalam prpu. Didalam UUDS1950 dan kosnstitusi RIS 1949 perpu dikenal dengan UU darurat. Dasar wewenang untuk mengeluarkan perpu didasrkan pada keadaan kepentingan memaksa sehingga pesidn tadinya tidak berwenang menjadi berwenang. Apabila DPR menilaibahwa perpu tersebut tidak didasrkan kepentingan memaksa maka perpu tersebut batal demi hokum. Mengenai kepentingan memaksa ini makacttnkulhkmadedidikirawan menurut Bagirmanan harus mempunyai cirri;
    1. Adanya krisis dan krisis itu terjadi apabila ada satu gangguan yakni menimbulkan kepentingan bersifat mendadak.
    2. Mendesak (emergency) yaitu suatu keadaan yang tidak cttnkulhkmadedidikirawandiperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera menunggu permusyawaratan terlebih dahulu

Perpu memiliki sifat kedaruratan hal ini dapat dilihat dari:

  1. Tata cara pembentukannya yang tidak normal
  2. Ketidaksesuaiannya antara bentuk dan isi
  3. Jangka waktu terbatas
  4. Peraturan Pemerintah (PP). dasar hukumnya adalah psl 5 ayat 2 UUD1945. Menurut ketentuan psl ini PP adalah peraturan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalnkan UU . jadi tidak ada PP untuk melaksanakan UUD 1945 Tap MPR atau semata-mata didasarkan pada kewenangan mandiri (original power). Presiden dalam membenuk peraturan perUUan harus ada keterkaitan antara PP dan U artinya setiap ketentuancttnkulhkmadedidikirawan dalam PP harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuanUU. Adapun kuasa UU bagi PP ;
    1. Menurut Bagirmanan;pengaturan ttg peraturan perUUan yang lebih rendah hanya dilakukan apabila ada kuasa dari UU. Adad dasarnya dari UU yang membolehkan diatur dengan peraturan perUUan yang lebih rendah atau delegasicttnkulhkmadedidikirawan peraturan perUUan yang lebih rendah.
    2. Menurut Hamid S.Attamimi; PP adalah wadah yang disediakan olh UUD1945 psl 5 ayat 2 untuk menjalankan atau mengatur lebih lanjut suatu atau beebrapa ketentuan UU yang lebih tinggi. Pendelegasian tersebut dapat berlangsung meski UU yang bersangkutan tidak menyeatakan dengan tegas suatu ketentuaan pengaturab lebih lanjut dirasakancttnkulhkmadedidikirawan perlu oleh suatu UU sudah cukup member alas an untuk pembentukan PP. menurut Bagirmanan, delegas jelas-jelas harus dinyatakan secara tegas sedangkan menurut Hamid S. Attamimi tidak harus secara tegas.
  5. Keputusan Presiden (keppres). UU tidak secara tegas menyebutkan peraturan tingkat rendah yang mengatur dengan demikian presiden cttnkulhkmadedidikirawanmemilikikebebasan untuk memilih bentuk antara PP atau keppres. Dalam hal tertentu maka presiden harus memilih bentuk PPyaitu ;
    1. Peraturan pelaksana tersebut perlu diperkuat dengan ancamann pidana.
    2. Materi muatan menganudng hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban rakyat banyak.

Keppres yang ada sifatnya; mengatur dan menetpkan

  1. Peraturan kebijakan. Wewenang membentuk peraturan perUUan merupakan kekuasaan yangselalu melekat atau diletakan pada pemerintah dalam arti luas (Negara). Hanya Negara yang dapat membuat peraturab perUUan wewenag ini tidak biascttnkulhkmadedidikirawan dialihkan. Putusan dapat dibedakan :
    1. Putusan negarakarena putusan ini dikeluarkan atas nama Negara (bukan atas nama jabatan)
    2. Putusan pemerintah bertindak sebagai pejabat administrasi Negara

Mengenai pejabat mana yang berwenang mengeluarkan putusan yang merupakan peraturan perUUan maka :

  • Menurut Solly Lubis; yang berwenang adalah presiden dan DPR
  • Menurut BagirManan; Negara melalui jabatan-jabatannya missal peradilan membuat putusan dan ketetapan hakim ; MPR mengeluarkan keputusan yang berupa ketatapan MPR yang dari sifatnya ada yang berupa peraturan perUUan missal Tap MPR ttg tata tertibcttnkulhkmadedidikirawan sedangkan yang bukan peraturan perUUan adalah Tap MPR ttg pengangkatan presiden dengan wakilnya; DPR bersama presiden menetapkan UU, putusan DPR mengenai pengangkatan calon-calon anggota BPK dan MA; prsiden mengeluarkan putusan Negara (berupa grasi, amnesty, PPatas nama jabatan mengenai perjanjian dengan Negara lain) cttnkulhkmadedidikirawan. Putusan MPR ; pengadilan; dPR bersama presiden merupakan putusan Negara selain itu terdapat putusan Negara yang terdapat pada putusan pemerintah. Putusan tersebut ada yang berbentuk peraturan perUUan ada juga yang bukan peraturan perUUan dalam hal ini maka missal vonis; Tap MPR ttg pengangkatan pesiden dan wakilnya. Putussan DPR ttg calon hakim aggung bukan merupakan peraturab perUUan tapi merupakan peraturancttnkulhkmadedidikirawan kebijakan. Suatu peraturan perUUan harus melalui rumusan dan batasan tertentu. Peraturan kebijakan adalan ketentuan atau rules yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi Negara (anya pemerintah dalam arti sempit; eksekutif). Dalam hal ini bahkan presiden pun (jabatan kepala Negara) tidak bisamengeluarkan kebijakan. Kewenangan mengeluarkancttnkulhkmadedidikirawan peraturan kebijakan juga didasari asas kebebasan bertindak atau disebut freies ermessen.

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Part 1: Pendahuluan, Hak Uji, Peranan Peraturan Perundang-undangan, Fungsi Peraturan Perundang-undangan, Asas-asas Peraturan Perundang-undangan, Prosees Pembentukan Undang-undang, Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Sistematika Peraturan Perundang-undangan.

November 6, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

PENDAHULUAN.

Ilmu perUUan merupakan terjemahan dari Gesetzgebungslehre adalah suatu cabang ilmu baru yang mula-mula berkembang di eropa barat terutama di Negara-negra yang berbahasa Jerman.

Dasar Hukum

Yaitu; Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang momerandum DPRGR meengenai sumber tata tetrib hokum RI diperbaharui dengan Tap MPR NO III /MPR/2000 tentang sumber hokum dan tata urutan perUUan. Peraturan perUUan dalam system UUD1945 tidak disebutkan hirarkinya oleh karena itu dikaitkan dengan system UUD 945 harus disesuaikancttnkulhkmadedidikirawan apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Pengertian.

Ilmu perUUan memiliki pengertian yaitu:

  1. Dalam arti luas: mencakup teori perUUan dengan pemahaman kognitif
  2. Dalam arti sempit; sebagai hokum positif atau normative.

Ilmu perUUan yang akan dipelajari yaitu ilmu PerUUan dalam arti luas. Menurut aliran positivism; tidak ada hokum di luar UU, UU adalah astu-satunya hokum. Menurut ilmu perUUan pendapat tersebut tidak benar, karena hokum itu tidak hanya UU saja melainkan banyak sumber hokum cttnkulhkmadedidikirawanlainnya.

Istilah.

Selain istillah perUUan juga dikenal:

  1. Peraturan perUUan
  2. Peraturan perundangan
  3. perUUan
  4. perundangancttnkulhkmadedidikirawan
  5. peraturan Negara

uraian :

  1. peraturan PerUUan. Istilah ini digunakan oleh Bagirmanan, sri soemantri, hamid S. Attamimi. Istilah ini merupakan terjemahan dari istiah Belanda Wettelijk regeling, secara harfiah berarti wet (UU) dan telijk (sesuai atau berdasarkancttnkulhkmadedidikirawan), maka rtinya sesuai atau berdasarkan UU. Dalam arti teori UU dibedakan menjadi :
    1. UU dalam arti formil; adalah keputusan penguasa yang diberi nama UU disebabkan bentuk yang menjadikan UU. Ini berdasarkan teori positivism yang mengatakan bahwa UU adalah satu-satunya hokum
    2. UU dalam arti materiil; adalah keputusan penguasa yang dilihat dalam segi isisnya mempunyai kekuatan mengikat umum. Dibuat oleh pejabat pada lingkungannya. Mengandung konsekuensi bahwa hokum itu tidak hanya uUcttnkulhkmadedidikirawan saja UU muncul harus memenuhi cirri-ciri materiil.

Hakikat UU menurut Rosseau (kebenaran mutlak). Bahwa tujuan Negara adalah untuk menegakan hokum dan menjamin kebebasan dari para waranegaranya dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perUUan sedangkan UU disini yang berhak membuatnya adalah takyat itu sendiri (teori kedaulatan rakyat). UUD 1945 menganutcttnkulhkmadedidikirawan system UU materiil karena substansi dan materii yang terkandung didalamnya memenuhi cirri-ciri undang-undang meateriil dan menganut UU dalam arti luas. Artinya hokum tidak hanya UU saja. Solly Lubis tidak setuju dengan istilah peraturan PerUUan dan peraturancttnkulhkmadedidikirawan Perundangankarena istilah tersebut lebih banyak berkaitan dengan tata cara pembentukan UU atau proses pembuatan UU.

  1. Peraturan perundangan. Istilah ini digunakan dalam Tap MPRS NO. XX/MPRS/1966. Tapi Tap ini tiak konsekuen karena ada pasal-pasal yang juga menyebut dengan istilah peraturan perUUan. Kelemahan dari istilah ini adalah berkaitan dengan tata cara pembuatancttnkulhkmadedidikirawan UU. Sedang kata dasar undang (dari perundangan) tidak mempunyai aspek yuridis.
  2. Istilah ini lebih sempit dari istilah Peraturan Perundangan tetapi leih luas bila disbanding dengan istilah pearturan cttnkulhkmadedidikirawanperUUan. Dikatakan lebih sempit karena kata dasarnya adalah UU. UU yang dimaksud adalah wettelijk regeling dalam arti formal jadi hanya berbicara ttg UU saja.
  3. Memiliki arti yaitu hal-hal yang berkaitan dngan UU seluk beluk UU. Perundangan juga mencakup bentuk-bentuk selain juga sifat-sifat perUUan tetapi juga mencakup hal-hal diluar UU misalnya keputusan, ketetapan, putusan suatucttnkulhkmadedidikirawan ketetapan /beschiking (yang ditemukan dalam UU 1945 dan konstitusi RIS).
  4. Peraturan Negara. Istilah ini adalah istilah yang digunakan oleh Solly Lubis tapi kurang mendapat dukungan karena istilah ini dianggap terlalu luas dapat mencakup hal-hal yangcttnkulhkmadedidikirawan bersifat mengatur, tidak mengatur, bersifat individual.

Istikah yang banyak digunakan dalam praktik :

  1. perUUan
  2. peraturan PerUUan

adapun yang menjadi alas an dasar istilah ini banyak digunakan dalam praktik yaitu:

  1. merupakan terjemahan langsung dari wettelijk regeling.
  2. Lebih banyak menggambarkan UU dalam arti materiil/ luas
  3. Kedua istilah tersebuut tidak termasuk peraturan yang bersifat penetapan (beschikingcttnkulhkmadedidikirawan)
  4. Memandu pengertian mengenai system atau proses pembuatan UU.

Definisi.

  • Menurut Hamid S. Attamimi: peraturan perUUan adalah semua aturan hokum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu mungkin disertai sanksi berlaku umum serta mengikat rakyatcttnkulhkmadedidikirawan.
  • Menurut Bagirmanan; peraturan perUUan adalah keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang brisi petunjuk atau pola tingkah laku yangcttnkulhkmadedidikirawan bersifat mengikat secara umum.
  • Menurut hokum positif. Dalam penjelasan psl 1 ayat 2 UU No.5 1986 ttg PTUN dikatkan; peraturan PerUUan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakayat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah serta semua keputusan badan atau pejabat pusat atau daerah cttnkulhkmadedidikirawanyang juga bersifat mengikat secara umum.
  • Dari batasan UU No.5 1986 tersebut di satu pihak memberikan batasan (ditingkat pusat). Tapi dimungkinkan juga ada pembuatan UU di tingkat daerah. Peraturan perUUan di tingkat daerah mempunyai pengertian; cttnkulhkmadedidikirawanperaturan perUUan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang didaerah dan mengikat penduduk didaerah bersangkutan. Yaitu UU yang dibuat oleh pemda dengan pesetujuan DPRD. Dapat dilihat dalam UU ttg pemda UU No. 22/1999 ttg otonomi daerah. Tolak ukur apa yang cttnkulhkmadedidikirawandimaksud peraturan perUUan adalah yang mengandung kesamaan dari batasan-batasan di atas missal;
  1. Berlaku umum (universal). Tidak hanya berlaku bagi orang tertentu saja.
  2. Mengikat secara umum. Tidak mengidentifikasikan individu tertentu.
  3. dibentuk oleh lembaga atau badan yang mempunyai fungsi legislative. MPR; UUD, cttnkulhkmadedidikirawanDPR;UU, presiden;perpu.
  4. Tidak semua peraturan tertulis termasuk peraturan perUUan missal tata tertib DPR (disebut konvensi).

Perbedaan batasan antara definisi peraturan perUUan dari Hamid S. Attamimi dengan Bagirmanan yaitu antara lain:

  1. Mengenai keberadaan UUD1945 dan Tap MPR. Hamid S. Atamimi: UUD1945 dan Tap MPR tidak termasuk ke dalam peraturan perUUan. Bagirmanan memasukan UUD1945 dan Tap MPR kedalam peraturan PerUUancttnkulhkmadedidikirawan.
  2. Mengenai urutan PerUUan. Hamid S, Attamimi urutanya adalah:
    1. UU atau perpu
    2. PP
    3. Keppres
    4. Kepmen
    5. Keputusan Lembaga Pemerintah Non DEpartemen
    6. Keputusan Dirjen
    7. Keputusan Badan Negara diluar badan pemerintah yangcttnkulhkmadedidikirawan dibentuk dengan UU
    8. Pera Provinsi
    9. Perda Kabupaten/Kotamadya
    10. Keputusan Gubernur
    11. Keputusan Bupati/walikota

Bagirmanan:

  1. UUD
  2. Tap MPR
  3. UU/perpu
  4. PP
  5. Keppres
  6. Peraturan Menteri
  7. Keputusan Menteri
  8. Prda Provinsi
  9. Keputusan Gubernur
  10. Peda Kabupaten/kotamadya
  11. Keputusan Bupati/walikotacttnkulhkmadedidikirawan
  12. Keputusan Desa
  13. Keputusan Kepala DEsa

Komentar Hamid S. Attamimi:

  1. Mengenai keberadaan UUD 1945 dan Tap MPR. Bergerak dari teori yang dikemukakan Hans Nawiansky, Hamid S. Attamimi berkesimpulan bahwa UUD1945 dan Tap MPR itu bukan peraturan perUUan tapi merupakan peraturan pokok dasar Negara yang aturannya mungkin tidak bersanksi karena tidak bersanksi itulah maka UUD1945 dancttnkulhkmadedidikirawan Tap MPR tidak termasuk dalam peraturan perUUan. Beliau menemukan dasar sekaligus bentuk macam-macam dari peraturan perUUan.
  2. Mengenai bentuk peraturan perUUan. Keputusan atau ketetapan;supaya tidak keliru dengan Tap MPR maka digunakan istilah penetapan, ketatapan ini lebih bersifat penetapan (bukan UU). Putusan; peraturan dan penetapan. Peraturan yang sifatnya mengatur hal yang belum pasti atau berlaku umum atau abstrak missal pada tanggal 18 agustus 1945 PPKI menetapkan UUD1945cttnkulhkmadedidikirawan. Penetapan sipatnya konkrit ditujukan pada individual missal MPR menetapkan GBHN memilih presiden. Mengenai Keppres maka menurut perUUan masuk peraturan perUUan tetapi apabila dilihat dari substansinya tidak.
  3. Mengenai keputsan lembaga non deepartemen, bukan termasuk bentuk perUUan
  4. Mengenai keputusan menteri ; lebih tinggi derajatnya dari lembaga pemerintah non departemen.

Mengenai peraturan pokok sebagaimana dimaksud oleh Hamid S. Attamimi daoat kita ambil contoh: apabila dilihat UU No.14/1970 ttg ketentuan-ketentuan pokok kekuasan kehakiman maka seolah-olah UU ini lebih pokok dari UU lainnya cttnkulhkmadedidikirawansedangkan sebagaimana diketahui bahwa yang pokok hanyalahUUD1945. Tap MPR No. 1/MPR/1973 ttg tata tertib maka dilihat dari bentuknya merpukan peraturan pokok Negara tetapi apabila dilihat dari substansinya hanyalah mengatur tata tertib. UUD 1945 dan Tap MPR tidak termasuk peraturan per UUan karena tidak memuat sanski (sanski pidana )ttapi sebenarnya ada sanksi administrative (sanksi politiscttnkulhkmadedidikirawan). Eksistemnsi UUD dalam perUUan tidak bersumber dari kaidah tertentu tapi merupkan konsekuensi logis dari proklamasi RI (bukan jaidah hokum tapi memuat norma), sedangkan menurut bagirmanan bahwa bukti UUD sebagai eksistensi dari proklamasi adalah UUD1945 terbentuk setelah proklamasi. Perpucttnkulhkmadedidikirawan ditetapkan oleh pemeintah atau presiden tetapi muatannya UU instruksi hanya secara teoritis dasar hukumnya tidak ada. Maklumat bil dilihat dari substansinya bias merupakan UUD karena mengisi atau mengubah UUD. Menurut Solly Lubis dasar maklumat adalah konvensi sedangkan menurut sarana lain ada yang berpendpat bahwa dasar hokum maklumat adlah psl 4 aturan peralihan (sekarang tidak berlaku yang berlaku adalah psl 2-nya).dengan demikian dari pembahasan di atas maka sebagaicttnkulhkmadedidikirawan suatu kesimpulan bahwa mengenai urutan perUUan Hamid S. Attamimi mendasarkan pada sudut bentuk urutan lembaga sedangkan bagirmanan selain dari sudut bentuk juga substansinya. Jika kita mlihat pada hokum positif yaitu dengan melihat Tap MPR No. XX/MPRS/1966 maka suusunan nya :

  1. UUD1945
  2. Tap MPR
  3. UU/perpu
  4. PP
  5. Keppres
  6. Peraturan pelaksanannta
  7. Peratuan Menteri
  8. Instruksi mentericttnkulhkmadedidikirawan

Tap tersebut diubah dengan Tap MPR No.III/MPR/2000 maka susunannya menjadi:

  1. UUD1945
  2. Tap MPR
  3. Perpu
  4. PP
  5. Kepprescttnkulhkmadedidikirawan
  6. Perda

Secara teoritis maka kedudukan UU dan perpu adalah sama sedang pada Tap MPR No. III/MPR/2000 maka keddukannya tidak sama. Jika kita cttnkulhkmadedidikirawanmenggunakan hokum positifnya UUD 1945 maka susunannya adalah:

  1. UUD1945 (psl 3)
  2. UU (Psl 5 ayat 1)
  3. PP (Psl 5 ayt 2)
  4. Perpu (Psl 22)

Yang penting dlam urutan tersebut adalah adanya dasar kewenangan dari legislative untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

HAK UJI.

Dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya hak uji :

  • Hak uji materiil (judicial review); menguji undang-undang dilihat substansinya (muatannya)
  • Hak uji formil; menguji UU dilihat dari tata cara pembentukannyacttnkulhkmadedidikirawan.

Menurut UU No.14 Tahun 1985 ttg MA maka yang melakukan judicial review hanyalah MA tetapi menurut UU No. 5 /1966 maka pengadilan tinggi TUN bias melakukan judicial review. Peraturan MA No I /1999 bahwa MA dapat memberikan sanksi keras terhadap instansi yang tidak mau mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah mellui judicial review. Hak uji materiil; MA menetapkan suatucttnkulhkmadedidikirawan peraturanituboleh dilaksanakan atau tidak (dibatalkan demi hokum atau tidak (dibatalkan demi hokum atau dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi atau regeling).

PERANAN PERATURAN PERUUAN

Peranan peraturan perUUan tergantung pada system hokum yang digunakan. Berdasarkan sember pembentukannya dibedakan 2 sistem hokum yaitu:

  1. System anglosaxon/common law/judge made law/precedent
  2. System eropa continental/ civil law

Berdasarkan historis dan akademis dikenal pula yaitu:

  1. System hokum sosialis
  2. System hokum islm

System Hukum Anglo Saxon

Berasal dari inggris selanjutnya menyebar melalui penjaahan di AS Australia, Malaysia, india, dll. Berlaku asas precedent artinya hakim tunduk pada putusan hakim terdahulu (berkembang melalui yurisprudensi). Putusan hakim /yurisprudensi menjadi sendi utuama pembentukan hokum. Istilah yurisprudensi berbeda dengan cttnkulhkmadedidikirawanjurisprudence dalam hal ini maka istilah jurisprudence bias diartikan sebagai filsafat hokum atau teori hokum. Indonesia mengakui yurisprudensi sebagai sumber hokum yang dengan demikian maka Indonesia tidak menganut system eropa continental secara penuh utuh. Contoh yurisprudensi: di Indonesiacttnkulhkmadedidikirawan kasus mochtar mengenai waris di padang. Di Australia kasus mabo care (seorang suku aborgini) yang menggugurkan asas tera nullius.

System Eropa Kontinental.

Berasal dari Romawi dilanjutkan oleh kebanyakan oleh Negara-negara Eropa kemudian menyebar melalui penjajahan termasuk ke Indonesia yang dibawa oleh belanda. Peraturan perUUan menjadi sendi utamaa pembentukan hokum. Disebut civil law karena kodifikasi yang dilekukan pertama kali adalah pada hokum perdata. Kodifikasi sangat dipengaruhi oleh aliran positivism (udang-undang sebagicttnkulhkmadedidikirawan satu-satunya sumber hokum). Perbedann antara system hokum anglo saxon dan eropa continental sangatlah tipis malahan dianggap saling melengkapi. Kelebihan dan kekurangannya yaitu:

Kelebihan:

  1. Peraturan perUUan merupakan kaidah hokum yang mudah dikenal
  2. Kaidah hokum memberikan kepastian hokum lebih nyata karena kaidah mudah diidentifikasikan
  3. Memberikan kejelasan struktur dan sistematika sehingga memungkinkan untuk diuji baik segi formil maupun segi materiilcttnkulhkmadedidikirawan
  4. Mudah direncanakan.

Kekurangan:

  • Tidak fleksibel (merupakan kelemahan utama) karena perkembangan masyrakat sangat cepat
  • UU tidk mampu mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap hal ini menimbulkan kekossongan hokum (legal vacuum). Kekurangan ini menuntutcttnkulhkmadedidikirawan peranan hakim yang lebih banyak penemuan hokum.

System Hukum Indonesia

Pada masa orde baru maka politik hokum kita adalah kodifikasi secara utuh dan unifikasi adapun kodifikasi secara utuh sudah tidak dapat dipertahankan lagi (tidak relevan). Akibat perubahan-perubahan yang sangat cepat. Sekarang yang relevan adalah kodifikasi partial. Kita mengenal 3 sistemcttnkulhkmadedidikirawan hokum yaitu:

  1. System hokum adat
  2. System hokum agama
  3. System hokum barat

FUNGSI PERATURAN PERUUAN.

Antara lain:

  1. Fungsi internal
  2. Fungsi eksternal

Penjelasan:

  1. Fungsi internal, Yaitu fungsi peraturanperUUan sebagai hubungan system hokum yaitu hokum perUUan terhadap system kaidah hokum pada umumnya. Terdiri dari:
    1. Fungsi pencipta hokum. Dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu; peraturan perUUan , kebiasaancttnkulhkmadedidikirawan, Yurisprudesi, doktrin.
    2. Fungsi pembaharuan hokum (lgal reform). Peraturan perUUan merupakan instrument yang efektif dalam melakukan pembaharuan hokum karena pembentukan peraturan-peraturan dapat direncanakan maka setidaknya pembaharuan itu dapat dilaksanakan. Juga dapat dilakukan dengn kebiasan, yurisprudensicttnkulhkmadedidikirawan. Fungsi ini dilakukan yaitu dengan cara menggantikan peraturan-erperaturan colonial. Pembaharuan hokum dapat dilakukan dengan cara:
      1. Memberlakukan peratauran colonial yang masih relevan (pasal II aturan peralihan UUD1945)
      2. Mengganti peraturan yang sudah tidak relevan.
    3. Fungsi integrasi pluralism system hokum pulurarisme pada dasarnya merupakan warisan colonial. Plurarisme system hokum adanya system hokum yang majemuk. Pluralism kaidah hokum ; pemberlakuan hokum (pada orangnya) yang berbeda pada waktu yang sama dan tempat yang berbeda. Missal dijawa dan Madura dengan diluar jawa cttnkulhkmadedidikirawandan Madura memiliki hokum acara yang berbeda. Pembangunan system hokum pada dasarnya mengintegrasikan berbagai system hokum sehingga tersusun harmonis satu sama lain. Mengenai plualisme system kaidah hokum; maka itu tergantung pada kebutuhan masyarakat.
    4. Fungsi kepastian hokum. Merupakam asas penting dalam tindakan hokum dan penegakan hokum . peraturan perUUa memiliki daerajat kepastian hokum lebih tinggi dari pada yurisprudensi, kebiasaan, dll. Namun derajat kepastian hokum itu bukan karena ia sebgai peraturan cttnkulhkmadedidikirawantertulis. Peraturan tertulis harus memenuhi syarat:
      1. Jelas dalam rumusannya
      2. Konsisten dalam perumusannya:
        1. Konsisten internal; dalam rangka UU itu sendiri (mencakup; istilah, bahsa, sistematika). Contoh inkonsistennsi : pada batang tubuh pasal 1ayat 2 UUD1945 bahwa kedaulatan cttnkulhkmadedidikirawanada ditangan rakyat, sedangkan dalam penjelasan ditangan MPR.
        2. Konsisten eksternal; konsistensi dengan peraturan yang lainnya, missal penggunaan istilah suatu UU yang digunakan juga pada UU lain dengan istilah yang sama dengan pengertian yang berbedaacttnkulhkmadedidikirawan.
        3. Penggunaan hokum yang tepat dan mudah dipahami.
      3. Fungsi Eksternal. Keterkaitan praturan perUUan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi eksternal disebut juga fungsi social hokum. Fungsi ini bukan semata untuk undang-undang tetapi juga untuk kebiasaan, yrisprudensi, dll. Fungsi eksternal cttnkulhkmadedidikirawanterdiri dari:
        1. Fungsi perubahan dikalangan ahli hokum dikenal hokum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (roscoe pound; law isa tool of social engineering). Pembaharuan identik dengan perubahan.
        2. Fungsi stabilitas. Berbagai peraturan perUUan merupakan kaidah-kaidah yang menjamin stabilitas di masyarakat. Kaidah stabilitas dapat mencakup social, ekonomi, dsbcttnkulhkmadedidikirawan.
        3. Fungsi kemudahan. Peraturan perUUan dapat dibentuk untuk memberikan kemudhan midal dalam ketentuan mengenai pajak dikenal adanya istilah pajak insentif. Tujuan kemudahan tercapai apabila syarat lain ddipenuhi,

ASAS-ASAS PERATURAN PERUUAN.

Peraturan perUUan dikatakan baik apabila memenuhi :

  1. Dasar yuridis
  2. Dasar sosiologis
  3. Dasar filosofis.

Dasar yuuridis

MELIputi:

  1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perUUan contoh PP yang seharusnya dibuat oleh presiden dibuat oleh menteri.
  2. Keharusan adanya kessesuaian bentuk atau jenis peraturan perUUan dengan materi diaturnya terutama apabila diperintahkan oleh peratuaran perUUan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Contoh suatu UU mengatur materi muatancttnkulhkmadedidikirawan UUD
  3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu contoh gubrnur membuat perda dengan tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan dprd.
  4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perUUan yang lebih tinggi tingkatannya. Contoh ketentuan suatu PP bertentangan dengan UU

Tidak terpenuhinya syarat adanya dasar hokum maka peraturan perUUan tersebut batal demi hokum.

Dasar Sosiologis.

Meliputi:

  1. Mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan peratuaran perUUan tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan mempunyai daya berlaku efektif. Penegakan hokum akan memberikan umpan. Balik (feed back) terhadap pembentukan hokum berfungsi sebagai dinamisator. Sebagai cttnkulhkmadedidikirawansuatu contoh; maka UU No.14/1992 ttg lalu lintas tidak efektif.
  2. Memenuhi landasan teoritis. Antara lain
    1. Teori kekuasaan; berlakunya kaidah karena adanya paksaan dari penguasa
    2. Teori pengakuan; kaidah hokum berlaku karena penerimaan dari masyarakat dimna tempat hokum itu berlaku.
    3. Sesuai dengan rechtide yaitu apa yang kita harapkan dari hokum missal untuk mewujudkan keadilan ketertiban keseajahteraancttnkulhkmadedidikirawan.
    4. Cita hokum tersebut tumbuh dari system nilai masyarakat mengenai baik dan buruk pandangan mengenai hubungan individual dan masyarakat.

PROSES PEMBENTUKAN UU.

Proses pmbentukan UU terdiri dari tiga tahap antara lain:

  1. Proses penyiapan rancangan UU yang merupakan prosses penyusunan dan perancangan dilingkungan pemerintah atau dilingkungan DPR (dalam RUU usul inisiatif)
  2. Proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembaahasan di DPR
  3. Proses pengesaahan (oleh presiden) dan pengundangan oleh menteri cttnkulhkmadedidikirawanNegara sekretaris atas perintah presiden.

TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUUAN.

Prosedur pembuatan UU inisiatif baik berasal dari eksekutif ataupun dari legislative, prosedurnya dimulai dengan:

  1. Penyusunan nskah akademik
  2. Rancangan; antar departemen
  3. Pembahasan; antar eksekutif dan legislative.

Teknik perancangan peraturan perUUan teridiridari:

  1. Tahap I: penyusunan naskah akademik; naskah akademik berisi pertanggungjawaban secara akademik mengenai perancangan suatu praturan perUUan. Naskah akademik memuat :
    1. Dasar yuridis; sosiologis, dan filosofis
    2. Manfaat atau akibat yang akan ditimbulkan seperti beban keuangan
    3. Kerangka pokok; isi yang akan dimaksukan ke dalam peeraturan perUUan yang hendakcttnkulhkmadedidikirawan dibuat.
  2. Tahap II: perancangan. Tahap ini mencakup aspek procedural dan penulisan rancangan. Aspek procedural adalah hal-hal yang dikaitakan dengan izin prakarsa pembentukan panitia antar departemen dsb. (lihat lebih jelas keppres No. 188/1998 ttg tata cara mempersiapkan RUU). Penulisan rancangan adalah menerjemahkan gagasan naskah akademik atau bahan lain kedalam bahsa dan struktur normative yang mencerminkan asas hokum tertentu atau pola tingkah laku tertentu. Bahasa normative tunduk pada cttnkulhkmadedidikirawankaidah bahasa Indonesia dan bhasa hokum. Struktur normative artinya mengikuti teknik penulisan peraturan perUUan seperti pertimbangan dasar hokum, pembagian bab, dsb. 9LIHAT LEBIH JELAS DALAM KEPPRES No. 44/1999 ttg teknik penyususnan peraturan perUUan. Bentuknya RUU, rancangan PP, rancangan keppres. Ragam bahasa peraturan perUUan meliputi;
    1. Bahwa peraturan perUUan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia
    2. Teknik penuliasan peraturan perUUan mengikuti pedoman penggunaan bahasa Indonesia.
    3. Dalam merumuskan ketentuan peraturan perUUan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
    4. Beberapa indikasi yang menunjukan ketidak sempurnaan suatu cttnkulhkmadedidikirawanperaturan perUUan antara lain:
      1. Mengandung arti ganda
      2. Mengandung kekaburan
  • Terlalu luas
  1. Penggunaan ungkapan yang tidak tepat
  2. Berlebihan
  3. Terlalu panjang lebar
  • Membingungkan
  • Tanda-tanda yang tidak memudahkan pemahaman.

SISTEMATIKA PERATURAN PERUUAN.

Sistematikanya meliputi:

  1. Judul
  2. Pembukaan
  3. Batang tubuh
  4. Penutupan
  5. Penjelasan (jika perlu)
  6. Lampiran (jika perlu)

 

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Part 2: KEPUTUSAN, ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG LAYAK, PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA.

Oktober 31, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

KEPUTUSAN.

SEKEMA ttg perbuatan hokum

Administrasi Negara :

  1. Membuat UU
  2. Melaksanakan UU

Melaksanakan UU:

  1. Perbuatan non hokum
  2. Perbuatan hokum

Perbuatan hokum:

  1. Privat
  2. Public

Public:

  1. Bersegi dua
  2. Bersegi satu

Bersegi satu:

  1. Pejabat TUN è

Berdasarkan UU No. 5 /1986 maka terdapat 3 jenis keputusan :

  1. Ketetapan
  2. Peraturan
  3. Perbuatan moril

Uraian :

  1. Ketetapan: beschiking. Keputusan aparat pemerintah yang bersegi satu karena akibatnya hanya dilaksankan oleh satu pihak saja. Keputusan aparat pemerintah atau administrasi Negara yang mengikat seorang yang jelas identitasnya. Beschiking diatur pasal 1 (3) UU No. 5/1986 dalam hal ini beschiking adalah penetpan tertulis, yang dikeluarkan pejabatatau badan TUN, yang berisi tindakan hokum dibidang HTUN yang berdasarkan peraturancttnkuladedidikirawan perUUan yang berlaku, yang bersifat konkrit,individual , final. Yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum perdata. Dengan demikian maka batasan dari beshicking adalah: tertulis, yang mengeluarkan adalah pejabat atau badan TUN, yang berdasarkan peraturan perUUan yang berlaku, bersifat individual konkrit dan final. Menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum. Pengecualian menenai tertulis: ada yang secara lisancttnkuladedidikirawan missal permohonan cuti kepada dekan, jika selama waktu tertentu tidak diberikan maka dianggap ditolak, ini merupakansuatu keputusan lisan.menurut prins: beschiking adalah suatu tindakan hokum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintahan dalam arti sempitcttnkuladedidikirawan dilakukan oleh badan pemerintahan berdasarkan wewenang khusus. Dari sisni didapat beberapa unsure beschiking :
    1. Tindakan hokum sepihak (bersegi satu)
    2. Dilakukan oleh aparatur pemerintah negra (administrasi Negara)
    3. Dalam lingkup atau pemerintahan (eksekutif) cttnkuladedidikirawan
    4. Dilakukan dengan kewenangan khusus atau istimewa (istimewa karena tidak semua aparatur memiliki kewenangan yang sama).

Menurut Utrecht dan sjachran Basah: ketetapan adalah ketetapan tertulis dari administrasi Negara yang mempunyai akibat hokum untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam arti sempit.

Menurut Donner: beschiking adalah tindakan pemerintah dalam jabatan secara sepihak dengan sengaja dalam suatu ikhwal tertentu menetapkan hubungan hokum atau keadaan hokum yangs edang berjalan atau menimbulkan suatu hubungan hokum atau akibat hokumcttnkuladedidikirawan yang baru atau menolak salah satu akibat yang dimaksud. Ada 10 jenis beschiking dalam peraturan perUUan :

  1. Ketetapan tetap. Suatu ketetapan yang terus berlaku sebelum terjadi penggantian missal; surat IMB, SK,,pengangkatan pegawai negeri
  2. Ketetapan sepintas. Suatu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku hanya untuk sementara waktu cttnkuladedidikirawanmissal izin dari kepolisian untuk menggunakan badan jalan bagi suatu acara tertentu.
  3. Ketetapan positif. Suatu ketetapan yang menimbulkan hubungan hokum missal SK pengangkatan PNS
  4. Ketetapan negative, suatu ketetapan yang menghilangkan hubungan hokum missal SK pHK
  5. Ketetapan fotografis. Suatu ketetapan yang berlaku tetapsecara terusmeneruscttnkuladedidikirawan missal izajah
  6. Suatu pemberian sebagai keadulatan Negara kepada swasta atau partikelir. Missal izin pengelolaan pertambanagan
  7. Izin untuk memproduksi barang tertentu
  8. Ketetapan deklaratoir
  9. Ketetapan condemnatoir
  10. Ketetapan konstitutif

Syarat-syarat syahnya suatu beschiking:

  1. Harus dibuat badan atau pejabat yang berwenang
  2. Tidak boleh mengandung KEKURANGAN YURIDIS (KHEKILAFAN, PAKSAAN ATAUPUN PENIPUAN)
  3. HARUS SESUAI DENGAN isi peraturan dasar
  4. Harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan perbuatannya harus memperhatikancttnkuladedidikirawan prosedur pembuatan beschiking tersebut.

Empat akibat hokum bagi beschiking:

  1. Pembatalan oleh hakim atau pejabat TUN yang berwenang dengan pembatalan maka semua akibat hokum sejak dari pembentukan sampai pembatalan tidk ada artinya semua kondisi kembali ke keadaan sebelum beschiking dibuat
  2. Beschiking dapat dibatalkan
  3. Beschiking yang seharusnya disahkan dahulu oleh instansi atasan menjadi tidak disahkan
  4. Pihak-pihak yang berhak menyanggah keabsahan belakunya beschiking missalcttnkuladedidikirawan universitas B bubar maka dosen-dosen nya pun tidak berwenang lagi. Adapun pihak yang berhak sebagaimana domaksud disni adalah:
    1. Pihak yang terkena beschiking
    2. Instansi atau pejabat TUN yang mengeluarkan beschiking
    3. Diluar yang membuat baik atasan ataupun bawahan

Apabila ketetapan tersebut bertentangan engan kepentingan umum maka yang mengadilinya adalah PTUN è PTTUNè MA.

  1. Peaturan (regeling). Adalah keputusan aparat atau administrasi Negara yang mengikat seorang yang tidak jelas identitasnya (siapa saja). Apabila peraturan tersebut bertentangan dengan UU yang lebih tinggi yang mengadilinyacttnkuladedidikirawan adalah MA berdasarkan psl 26 UU No.14/1970 (hak uji materiil).
  2. Perbuatan moril (matriil daad). Adalah perbuatan aparat administrasi secara pribadi atau tidak mengikat secara uum. Perbuatan aparat secara pribadi terlepas dari profesinya sebagai aparat yang mengadilinya adalah PN

Sumber Kewenangan

Freies Ermessen

Adalah kebebasan bertindak oleh pejabat administrasi Negara yang memberikan keleluaaan kepada yang bersangkutan untuk melakukan suatu perbuatan atas insentifnya sendiri yang dianggap perlu untuk kepentingan atau kondisi yang mendesak. Harus ada dasar hukumnya apabila tidak jelasnya suatu dasar hokum maka pejbat administrasi boleh melakukan freies ermessen malahancttnkuladedidikirawan boleh menyimpang aturan yang ada apabila memang aturan yang ada itu menghambat. Batasan freies ermeessen:

  • Freies ermerssen harus dilaksanakan dalam kerangka atau tujuan pelaksanaan tugas pemerintah dalam kepentingan kesejahteraan umum.
  • Memiliki kewenangan dibidang tersebutcttnkuladedidikirawan
  • Harus ada alas hak atau dasar hokum

Tujuan freiesermessen :

  • Untuk mengisi kekosongan dalam peraturan perUUan
  • Untuk efisiensi dalam menjalankan tugas
  • Memberikan kesempatan untuk berkreasi mencari kaidah baru

Freies ermessen lahir dalam rangka pemenuhan tujuan (merupakan proses). Freies ermessen lahir dari:

  1. Konsep Negara hokum modern
  2. Kepentingan public
  3. Wewenang

Freies ermessen merupakan suatu asas ia harus memiliki alas hak dan harus untuk kepentingan publikd alam rangka Negara hokum modern. Freies ermessen dpat menyimpang kalau ada kondisi mendesak dan inni merupakan bukan suatu pelanggaran hokum nantinya akancttnkuladedidikirawan melahirkan beschiking ataupun praturan kebijakan.

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG LAYAK.

Asas-asas umum pemerintahan yang layak menurut auply dianggap sebagai sumebr hokum tidak tertulis. Asas-asas pemerintahan yang layak meliputi:

  1. Asas kepastian hokum (principle of legal security)
  2. Asas keseimbangan (principle of proportionality)
  3. Asas kesaman dalam mengambil keputusan.
  4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness).
  5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation)
  6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of misuseof competence)
  7. Asas permainana yang layak cttnkuladedidikirawan (principle of for play)
  8. Asas keadilan dan kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness).
  9. Asas menanggapi harapan yang layak (principle of meeting raised expectation)
  10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision)
  11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life)

Aslinya dari belanda ada 11.

  1. Asas kebijaksanaan (sapientia)
  2. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of pulic service)

(12) dan (13) tambahan dari Kuntjoro.

Uraian:

  1. Asas kepastian hokum. Sebagai suatu contoh suatu lisensi yang menurut HR tidak dapat dicabut kemali kemudian ternyata bahwa dalam hal pemberian lisensi atau izin ada kesalahan dari badan pemerintah maka badan pemerintah tersebut harus mengakui adanya lisensi tersebut bahkan meskipun ternyata lisensi itu diberikan kepada orang cttnkuladedidikirawanyang tidak berhak maka badan pemerintah tersebut juga harus mengakui adanya lisensi tersebut.
  2. Asas keseimbanagn. Menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang aparatur Negara hukuman jabatan itu sebaiknya dijatuhkan oleh suatu instansi yang tidak memihak,yang dalam hal ini pengadilan . juga kepada yang cttnkuladedidikirawanbersangkutan harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela diri.
  3. Asas kesamaan dalam mengambil suatau keputusan. Menghendaki agar badan-badan pemerintah mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus yang faktanya sama. Terhadap asas inimengingaatkan kitacttnkuladedidikirawan pada prinsip izin yang dikemukakan oleh van vallenhoven yaitu sikap tindakan pemerintah yang kasuistis.
  4. Asas bertindak cermat. Dengan berpegang pada asas ini maka adalah kewajiban seorang walikota untuk mengingatkan para pejalan umum bahwacttnkuladedidikirawan ada jalan yang rusak. Apabila dijalan tersebut tidak ada peringatan dan missal terjadi kecelakaan maka kewajiban walikota untuk memberikan ganti kerugian.
  5. Asas motivasi untuk setiap keputusn. Asas ini menghendaki bahwa keputsan-keputusan badan pemerintah harus didasari alas an atau motivasi yang cukup. Notivasi itu sendiri haruslah adil dan jelas. Perlunya motivasi itu kiranya baik bagi yangmenerima keputusan cttnkuladedidikirawanagar mengerti dan bagi yang tidak menerima dapat mengambil alas an untuk naik banding guna memperoleh keadialn.
  6. Asas tidak mencampuradukan kewenangan.badan-badan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu keputusan tidak boleh menggunakan kewenangan itu untuk lalin tujuan selain dari pada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan itu. Dalamcttnkuladedidikirawan yurispruensi council d’etat’ atau de tournament de pavour mengenai penyelahgunaan kekuasaaan atau kewenangan.
  7. Asas permainan yang layak. Prinsip ini berarti bahwa badan-badan pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Negara nya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain asas ini sangat menghargai lembaga banding dalam memberikan kesempatan bagi warga ngaracttnkuladedidikirawan untuk mencari kebenaran dan keadilan baik melalui instansi pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya maupun melalui badan-badan peradilan.
  8. Asas keadilan dan kewjaran bertentngan dengan UU No.8/1974
  9. Asas menanggapi harapan yang wajar. Sebagai contoh pejabat diberi izin untuk menggunakan kendaraan pribadi di waktu dinas (untuk keperluan dinas)kemudian pegawai tersebut minta kompensasi biaya ternyata pegawai tersebut tidak mendapatkan kompenssi biaya dan oleh karena itu pejabat pemerintah itu mau menarik kembali keputusancttnkuladedidikirawan itu tapi oleh central board for appeal (majelis pertimbangan pegawai ) penarikan kembali keputusan itu dibatalkan krena bertentangan dengan asas kewajaran.
  10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Kadang-kadang suatu keputusan tentang pemecatan pegawai dibatalkan oleh majelis pegawai sipil dalam hal demikian maka badan pemerintah yang bersangkutan tetap juga membayar keugian atas keputusan pemecatancttnkuladedidikirawan yang tidak dibenarkan itu.
  11. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Bertentangan dengan UU No.8/1974.
  12. Asas kebijaksanaan.tugas pemerintah pada umumnya dapat dikategorikan sebagai tindakan pelaksanaan yaitu melaksanakan peraturan perUUan sebagai tindakan positif yaitu menyelenggarakan kepentingan umum. cttnkuladedidikirawan Pengertian kebjakan mengandung 3 unsur:
    1. Pengetahuan yang standar atau luas dan analisa situasi yang dihadapi
    2. Rancangann penyelesaian atas dasar staat idée atauu recht idée yang distujui bersama bagi Indonesia adalah pancasila.
    3. Mewujudkan rangkaian penyelesaian untuk mengatasi situasi dengan tindakan perbuatan dan penjelasan yang tepat dan yang dituntut oleh situasi yangcttnkuladedidikirawan dihadapi

Unsure positif yang dihadapi tindakan pemerintah adalah suatu cirikhas bahwa dalam tugas mengabdi pada kepentingan umumbahwa badn –badan pemerintah tidak perlu menunggu instruksi tapi harus dapat bertindakcttnkuladedidikirawan dengan berpijak kepada asas kebijaksanaan.

  1. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Tugas penyelenggaraan kepentingan umm merupakan tugas dari semua aparat pemerintah termasuk pegawai negeri sebagai pejabat pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari psl 3 UU No.8/1974 ttg pokok-pokok kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai negeri adalah unsure aparatur Negara abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan kepadacttnkuladedidikirawan pancasila UUD1945 negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kedudukan pegawai negeri adalah penting dan menentukan karena pegawai negeri adalah unsure aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahann dan pembangunan dalam rangka keseejatraan masyarakat pada umumnya.

Asas-asas pemerintahan yang layak ini bias dijadikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan TUN.

PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA.

Perjanjian Masyarakat (Kontrak social).

Teori perjanjian masyarakat hakikatnya adalah suatu penyerahan hak kepada sekelompok. Teroi ini dilandasi oleh teori zoon politicon. Teori [perjanjian; ada pembentukan kelompokcttnkuladedidikirawan yang mempunyai hak-hak istimewa dengan hak istimewa inilah ia menjalankan tugas Negara.

Negara.

Berkenaan dengan pertanyaan apakah tmpatnya tetap atau tidak dan apakah berkelompok itu teratur atau tidak dalam kaitan dengan Negara menurut Krennenberrg muncul 4 kondisi yaitu:

  1. Kelompok yang timbul dari tempat tertentu dan ia teratur
  2. Kelompok yag ada disuatu tempat tertentu tapi ia tidak teratur
  3. Kelompok dari tidak setempatcttnkuladedidikirawan dan tidak teratur
  4. Kelompok dari tidak setempat tapi teratur.

Kelompok dari setempat tapi teratur inilah yang dimaksdu dengan Negara dalam kondisi yang baik kondisi yang ideal dalam hubungan antara penguasa dan rakyat (adanya ikatan tidak berbeda jauh dengan teori perjanjian masyarakat). Bedanya ada ikatan. Ikatan antara rakyat dengan pemimpin (di Indonesia) adalah UUD 1945. Dinamika masyarakat terjadi kaena adanya kondisi yang berbedacttnkuladedidikirawan (menyangkut empat kodndisi di atas ). Tidak semua kondisi adalah baik adakalanya timbul kondisi dimana rakyat menolaknya. Negraa tidak menjamin secara mutlak semua hak rakyat. Menurut Rudlof Smend: rasa persatuan dan kesatuan perlu stabil dan tetap tidak lain merupakan aspek diamana membawa kehendak rakyat yang ingn dicapaicttnkuladedidikirawan. Penyelenggaraan Negara merupkan poses pencapaian tujuan Negara. Tujaun Negara;

  1. Keadillan
  2. Kepastian hokum
  3. Kemakmuran

Tujuan ini muncul dengan atau pada saat terbentuknya Negara itu dalam hal ini will menjadi acuan pada bangsa mupun pemerintah itu sendiri. Factor-faktor yang mengarahkan pada prosescttnkuladedidikirawan tujuan Negara antara lain:

  1. Factor eksternal; masayarakat dan pemerintah
  2. Factor internal; kekayaan ; kekayaan dan Negara.

Bagaimana tujuan Negara dapt tercapai adalah tergantung pemerintah dalam menjalannkan Negara. Hakikatnya mengenai factor internal adalah mana yang paling dominan (bukan tergantung pada hirarki). Kondisi ideal (teoritis) jika tidak tercapai maka dicapai degradasinya. Teeroi hokum sebagai implementasi muncul dalam cttnkuladedidikirawanhokum positif. Untuk mempertahankan proses penyelenggaraan Negara dilakukan dengan memelihara kebijakan-kebijakannya. Negaara darisudut sosiologis:

  1. Pemisahan kekuasaan dan rakyat
  2. Penguasa jumlahnya sedikit tapi memiliki kelebihancttnkuladedidikirawan
  3. Konsekensi-konsekuensi tertentu:
    1. Keahlian (sendi-sendi keahlian dalam penyelenggaraan Negara)
    2. Adanya pelaksana dan pemutus kebijakan

Tiang-tiaang atau sendi-sendi yang menopang hidupnya Negara (supaya tetap bergerak):

  1. Demokrasi (prinsip-prinsip kedaulatan rakyat)
  2. Kekuasaan (prinsip-prinsip kedaulatan Negara)
  3. Hokum (prinsip-prinsip kedaulatan hokum)
  4. Negara kesejahteraan (pendekatan public atau prosesnya keejahteraan cttnkuladedidikirawanrakyat pada umumnya atau kepentingan umum dan perorangan sasaran umum).

Brdasarkan teroi kedaulatan Negara materiil maka tugas negra adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan teroi kdaulatan nergara formil maka Negara hanya menyediakan sarana prasarana guna pencapaian tujuan Negara. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat menurut van wijk bahwa masyarakat meberi perlindungancttnkuladedidikirawan terhadap pemeirintah sendiri dan sumber dari pada segala sumber ada pada rakyat.

Teori Kedaulatan.

Prinsip Kedaulatan Rakyat.

Berpijak pada kehendak mayoritas. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Negara. Rakyat merupakan sumber kekuasan Negara disebut Negara demokrasi.

Teori Kedaulatan Tuhan.

Dipandang dari sudut teori ini maka ada beberapa macam Negara yaitu Negara agama, Negara sekuler, Negara kebangsaan. Indonesia adalah Negara kebangsaancttnkuladedidikirawan. Sumber hokum Negara NKRI adalah hokum negra. Kedaulatan rakyat esensinya bukan mayoritas dan minoritas tetapi persamaan.

Negara Hukum.

Harus memenuhi syarat-syarat factor-faktor asas-asas antara lain:

Mennurut Koninjnenbelt; pemerintah menurut hokum, perlindungan ham, pembagian kekuasaan, pengawasan kekuasaan oleh badan peradilan. Menurut Ozippelius: pemerintah menurut hokum, perlindungan ham, pembagian kekuasan, pengawasan kekuasaan oleh badan peradilancttnkuladedidikirawan khusus terhadap bestuur. Menurut Von Munch: perlindungan ham, pembagian kekuasaan, ketertiban semua organ Negara pada UUD dan keterikatan pemerintah dan [peradilan pada PerUUan dan hokum, aturan dasar ttg proposionalitas, pengawasan badan peradilan terhadap putusan-putusan atau penetapan-penetapan badan kekuasaan umum, jaminan badan peradilan dan hak-hak dasar dalamcttnkuladedidikirawan proses peradilan, pembatasan terhadap asas berlaku surut UU. Menurut Tommy Bustomy : perlindungan ham, pemisahan dan pembagian kekuasan Negara, legislasi kewenangan pemerintah, peradilan tata usaha Negara.

Birokrasi

Birokrasi seharusnya murni bestuurzorg tapi dalam kenyataannya dicampuri oleh politik. Dalam administrasi Negara dikenal jabatan politis yaitu jabatan yang didapat tanpa proses yang berjenjang dan jabatan structural yaitu jabatan yang didapat melalui proses berjenjang. Meskipun pejabat tidak ada bestuurzorg tetap harus ada. Idealnya birokasi tidak mengandung atau terkontaminasi politik karena itu timbul misalnya dalam jabatan adanya jabatan structuralcttnkuladedidikirawan dann jabatan politis.l jbatan politis dimaksudkan untuk mengarahkan tujuan umum agar sesuai dengan yang diharapkan contoh pada masa orde baru mka birokrasi kita terpaksa atau dipaksa terkontaminasi golkar, dalam hal ini maka seorag pegawai negari harus meenjadi kopri yang menuntut loyalitas pada pimpinan yang dalam hal ini adalah golkar itu sendiri sehingga secara otomatis yang menjadicttnkuladedidikirawan pegawai negeri adalah wajib mendukung golkar.

HUKUM ADMINISTRASI NEGERA Part 1: PENDAHULUAN,HUBUNGAN HAN DAN HTN, KEPUTUSAN, ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG LAYAK.

Oktober 30, 2017

hukum

PENDAHULUAN.

HUKUM administrasi Negara (HAN) membahas dan mengkaji kaidah-kaidah hokum (juridische istrumentarium). Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Istilah.

Hokum administrasi Negara (HAN); istilah ini digunakan dalam kurikulum FH dengan alas an bahwa istilah ini paling luas pengertiannya disbanding istilah lain. Hukum Tata Usaha Negara (TUN); istilah ini digunakan dalam perundang-undangan yaitu diantaranya dalalm UU No.14/1970 ttg ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, UU No. 5/1986 ttg peradilan tata usaha Negara. Dalam psl 1 angka 1 UU No. 5/1986 dinyatakan bahwa TUN adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahcttnkulhkmadedidikirawan baik pusat maupaun daerah. Hokum tata pemerintahan (HTP); beberapa paham ttg perbedaan antara HAN dan HTTP:

  1. Han lebih luas dari HTP (van vollenhoven)
  2. HAN identik dengan HTP (van der Grinten)
  3. Han lebih sempit dari HTP (romeijn dan van poetje).

Istilah asing untuk HAN ; administratie recht, administrative recht, droit administrative, bestuur recht, vervasung recht.

Definisi Pengertian.

  • Menurut Utrecht; HAN MENguji hubungan – hokum istimewa yang diadakan akan kemungkinan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Dalam defisini Utrecht tentang HAN (mengenai hubungan – hokum istimewa), dikatakan demikian karena hubungan ini langsung antara rakyat dengan penguasa yang mempunyai kekuasaaan dan dengan kekuasaan hokum istimewa inni maka Negara menjalnkan fungsi bestuurzorgnya. HAN pasti berkenaan dengan kesejahteraan. Yang dimaksud dengan tugas khusus cttnkulhkmadedidikirawanini adalah tidak lain dari pada bestuurzorg itu sendiri (penyelenggaraan kesejhteraan umum). Cirri-ciri yang membedakan HAN dengan hokum yang lainnya:
  1. Menguji hubungan – hokum istimewa
  2. Adanya para pejabat admiinistrasi Negara
  3. Melaksanakan tugas yang khsusus (penyelenggaraan tugas pelayanaan public).
  • Menurut De La Bassecour Coan: yang dimaksud dengan HAN ialah himpunan peraturan tertentu yang menjdai sebab maka Negara berfungsi mengatur hubungan-hubungan antara tiap wargacttnkulhkmadedidikirawan Negara dengan pemerintahannya. Dari definisi tersebut:
  1. HAN menjadi sebab maka Negara berfungsu atau bereaksi.
  2. HANN mengatur hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.
  • Menurut Van valenhoven. Untuk sebagian HAN merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah, jadi meruupakan jaminan bagi mereka yang harus taat kepada pemerintah akan tetapi untuk sebagian besar HAN mengandung arti pula bahwa mereka harus taat kepeada pemerintah menjadi dibebani cttnkulhkmadedidikirawandipelbagai kewajiban yang tegas sebagaimana dan sampai mana batasnya dan berhubungan dengan itu berarti juga bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas.
  • Menurut Van Wijk-koninjnenbelt: HAN merupakan instrument yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dalam masyarakat dan pada sisi lain HAN merupakan hokum yang memungkinkan anggota masyrakat mempengaruhi penguasacttnkulhkmadedidikirawan dan memberikan perlindungan terhadap Negara.
  • Menurut Rachmat Soemitro. HAN dan HTP meliputi segala sesuatu mengenai pemerintah yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk dari pengadilan.
  • Menurut Parjudi. Hokum mengenai administrasi Negara dan hokum nasional ciptaancttnkulhkmadedidikirawan administrasi Negara. Beliau membagi 3 arti administrasi Negara yaitu:
  1. Sebagai aparatur;organ pemerintah mulai dari pesiden smpaiaparatur daerah
  2. Sebagai aktivitas/fungsi;sebagai kegiatan pemerintah mengurus Negara.
  3. Sebagai proses teknik penyelenggaraan UU, semua kegiatan aparatcttnkulhkmadedidikirawan dalam menjalankan UU>
  • Menurut G,Prigodigdo di Indonesia HAN terdiri dari tiga unsure yaitu:
  1. HTP;yaitu hokum eksekutif atau tata pelaksana UU
  2. HAN dalam arti sempit; yakni hokum tata pengurusan rumah tangga Negaracttnkulhkmadedidikirawan
  3. HTUN;yakni mengenai surat menyurat,rahasia dinas, dokumentasi,pengarsipan, dll.

Kesimpulan: HAN adalah kumpulan kaidah hokum istimewa (khusus) yakni menempatkan aparat mempunyai kekuasaan untuk mengualrkan suatu kebjakan yang dapat dipaksakan kepada warga Negara (administrasi Negara di atas warganegara). HAN menyebabkan administrasi Negara dapat bergerak menjalankan fungsinya. HAN mengatur hubungan hokum antara administrasi Negara dan warga Negara. HAN menjamin administrasi Negara dalammenjalankan tugas pemerintahannya. HAN memberikancttnkulhkmadedidikirawan perlindungan hokum bagi warga Negara dari sikap tindak administrasi Negara. HAN memberikan kesempatan bagi warga Negara untuk ikut aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Prajudi HAN diciptakan oleh administrasi Negara. Objek HAN adalah proses mewujudkan tujuan Negara itu sendiri.HAN lahir sebagai reaksi dari pada terjadinya polemic mengenai tidndakan melawan hokum ketika negaralah yang cttnkulhkmadedidikirawanmelakukannya dan ketika dihadapkan pada perbuatan melawan hokum tersebut maka HAN distulah HAN berfungsi. Fungsi HAN (menurut tommy bustomy – dari praktek MA):

  1. Melindungi warga Negara dari setiap tindak administrasi negaara
  2. Melindungi administrasi itu sendiri
  3. Member arahan dalam menjalankan tugasnya.

Terorinya masuk bagian HTN sedangkan opeerasionalnya masuk bagian HAN. Han tidak mungkin dikodifikasi karena HAN tidak mempunyai kitab yang dijadikan acuancttnkulhkmadedidikirawan seperti halnya KUHP juga karena HAN terus menerus bergerak. HAN sulit untukdikodifikasi karena cakupan dan sector luas.

HUBUNGAN HAN DAN HTN’.

Berkenaan dengan bagaimana hubungan HAN dengan HTN maka adda 3 aliran yang menjawabnya :

  1. Aliran historis
  2. Aliran prinsipil
  3. Aliran fragmatis fungsional

Uraian:

  1. Aliran historis. Aliran ini lebih cenderung dipengaruhi oleh pemikiran eropa continental. Istilah yang dipakai adalah bestuurrecht (HTP). Tokohnya vid vot, van grinten, krenenburg, van poelje, vries. Disebut historis-utilities: historis; aliran ini tidak berpikir secara mendalam hanya berpikir secara historis tentang kedudukan HAN. Teori residu bidang HAN adalah HTN dalam arti luascttnkulhkmadedidikirawan (seluruh aktivitas Negara) dikurangi HTN dalam arti sempit (pembentukan UU dan peradilan). Utilities; yang dilihat adalah dari segi kedayagunaan saja tidak dari sifat hakikatnya. Kritik terhadap aliran ini (menurut Djokosutono):
    1. Aliran ini bertitik pangkal pada organ bestuur bukan pada yuridis.
    2. Teori residu tidak tepat karena keseluruhan aktivitas Negara tidak seluruhnya yuridis
  2. Aliran prinsipil. Tokohnya van vallenhoven, logemann, van prag, prins, veghting, wiarda. Disebut prinsipil karena tokoh-tokohnya mencari perbedaan HAN dan HTN ke dalam sifat hakikatnya hokum itu sendiri tidak hanya keppada factor diluar hokum. Menurut van valenhoven: HTN materiil; tentang susunan dan kewenangan perangkat Negara yaitu: legislative, eksekutif, yudikatif, polisi è disebut catur prajacttnkulhkmadedidikirawan. HAN formil; mengatur cara melakukan tindakan hokum perangkat Negara mengenai; pembentukan UU (legislative),bestuur (eksekutif), peradilan (yudikatif), kepolisian (polisi). Bestuur; pemerintah dalam arti sempit sedangkan regering; pemerintah dalam artiluas. HAN dan HTN sejajar (HAN bukan bagian dan HTN dalam arti luas). HTN; mengenai susunana dan kewenangan cttnkulhkmadedidikirawanperangkat Negara dari empat tugas Negara (catur praja). HAN mengatur hubungan hokum, antara rakyat dengan pemerintah dan memberikan batas bagi perangkat Negara dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam arti luas.
  3. Aliran Pragmatis fungsional. Aliran inni sangat dipengaruhi oleh pemikiran di Negara-negara anglosaxon terutama aliran sociological jurisprudence yang berintikan tujuan hokum secara fungsional. Di Negara-negara anglo saxon HAN dipandang sebgai (menurut Ivor Jennings): hokum administrasi Negara adalah hokum yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi. Menurut Dicey; di Negara anglo saxon tidak ada hokum administrasi dalam arti hokum yang khusus bagicttnkulhkmadedidikirawan perangkat Negara karena semua orang tunduk pada hokum yang berlaku secara umum yaitu the common regular law. Inti pendapat iniadalah bahwa hokum administrasi hanya alat untuk mencapai tujuan ngaraa hokum tidak mempunyai tujuan sendiri tetapi hanya alat untuk memudahkan pergaulan masyarakat yang penting bukan hukumnya tetapi mansusianya. Hokum adalah alat bagi manusia dan dibutuhkan untuk mencapai kedadilan dan kebenaran. Menurut Donner:istilah bestuur memiliki arti administrasi. Yang penting bukan pengertian bestuurcttnkulhkmadedidikirawan atau administrasi dari sudut hokum tetapi da;am pengertian umum yaitu teknik organisatoir dan fungsional. Administrasi dan bestuur mempunyai arti yang dualistis yaitu arti sebagai aktivitas pemerintah untuk administrasi dan arti sebagai lembaga yang melakukan untuk bestuur. Donner bertitik pada faham dwipraja yaitu:
    1. Lapangan politik (penentuan haluan dan tugas Negara)
    2. Lepengan pemerintah (administrassi)

Menurut Goodnow: dwipraja donner dikemukakan sebagai :

  1. Policy making (penentuan tugas dan haluan oleh pemerintah – DPR).
  2. Task executing (pelaksanaan tugas dan haluan oleh pejabat Negara dibawah pemerintahan tertinggi).

Menurut Hans Kelsen meliputi:

  1. Politik sebagai etik
  2. Politik sebagai teknik

Menurut Logemann:

Aadministrasi adalah organisasi kekuasaan bukan hokum yang diutamakan. Administrasi adalah kerjasama yang disadari antara organisasi-organisasi dalam Negara untuk mencapai cttnkulhkmadedidikirawantujuan Negara yaitu menyelenggarakan kepentingan umum. HAN pada aliran ini berada di:

  1. Lapangan pemerintah (Donner)
  2. Task executing (goodnow)
  3. Politik sebagai teknik (Hans kelsen)

Aliran fragmatis fungsional di back up oleh:

  1. Analytical jurisprudence (recht dogmatic)
  2. Sosiiological or functional jurisprudence
  3. Recht filosofie

HAN dalam anglo saxon timbul atau berubah apabila ada kerugian atas hokum yang ada sehingga lebih statis (menitik beratkan pada pemerintah). HAN dalam Eropa continental menitik bertkan pada hukumnya sehingga lebih dinamis (karena masih bersifat hipotesis). Hokum adat memiliki kemirpan dengancttnkulhkmadedidikirawan system anglosaxon dimana hokum adat terus berkembang guna berusaha memulihkan keadaan yang ada demi keamanan dan ketertiban.

Pembagian Kekuasaan.

Trias politician (tripraja):

  1. Montesquieu: eksekutif, legislative, dan yudikatif.
  2. Jhon Locke: eksekutif, legislative dan federative.
  3. Catur praja (Van Vollenhoven):
    1. Bestuur (pemerintah dalam arti smpit)- eksekutif
    2. Politie-kepolisian
    3. Peradilan-yudikatif
    4. Pembuat peraturan (wetgeving regeling)-legislatif
  4. Panca praja (lemaire): bestuur zorg, bestuur eksekutif, kepolisian, peradilan, pembuat peraturan.
  5. Dwi praja (Donner – Hans kelsen):
    1. Pembuat jebijaksanaan yang menentukan haluan politik (takstelling- politik sebagai etik
    2. Pelaksanaan kebijaksanaan atau alat pemerintah yang menjalankan haluan Negara (verwkenlijking)-politik sebagai teknikcttnkulhkmadedidikirawan.
  6. Sadapraja: MPR,presiden, DPR, MA, DPA, BPK.

Faham Van Vallenhoven Tentang HAN

Terbagi menjadi 2 :

  1. Faham klasik (1919): HAN memerikan pembatasan terhadap kebebasan perangkat Negara. Jaminan hokum diberikan kepada rakyat.
  2. Faham modern. Ada perluasan pengertian HAN dari faham klasik adanya kewajiban terperinci bagi rakyat. Perluasaan kekuasaan pemerintah; adanya pengaturan ttg perangkatcttnkulhkmadedidikirawan Negara dapat melanggar kepentingan rakyat.

Menurut Logemann: HAN dan HTN adalah bidang hokum yang khusus mengenai suatu kenyataan historis yaitu Negara.

KEPUTUSAN.

SEKEMA ttg perbuatan hokum

Administrasi Negara :

  1. Membuat UU
  2. Melaksanakan UU

Melaksanakan UU:

  1. Perbuatan non hokum
  2. Perbuatan hokum

Perbuatan hokum:

  1. Privat
  2. Public

Public:

  1. Bersegi dua
  2. Bersegi satu

Bersegi satu:

  1. Pejabat TUN è

Berdasarkan UU No. 5 /1986 maka terdapat 3 jenis keputusan :

  1. Ketetapan
  2. Peraturan
  3. Perbuatan moril

Uraian :

  1. Ketetapan: beschiking. Keputusan aparat pemerintah yang bersegi satu karena akibatnya hanya dilaksankan oleh satu pihak saja. Keputusan aparat pemerintah atau administrasi Negara yang mengikat seorang yang jelas identitasnya. Beschiking diatur pasal 1 (3) UU No. 5/1986 dalam hal ini beschiking adalah penetpan tertulis, yang dikeluarkan pejabatatau badan TUN, yang berisi tindakan hokum dibidang HTUN yangcttnkulhkmadedidikirawan berdasarkan peraturan perUUan yang berlaku, yang bersifat konkrit,individual , final. Yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum perdata. Dengan demikian maka batasan dari beshicking adalah: tertulis, yang mengeluarkan adalah pejabat atau badan TUN, yang berdasarkan peraturan perUUan yang berlaku, bersifat individual konkrit dan final. Menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum. Pengecualian menenai tertulis: ada yang secara lisan missal permohonan cuti kepada dekan, jika selama waktu tertentucttnkulhkmadedidikirawan tidak diberikan maka dianggap ditolak, ini merupakansuatu keputusan lisan.menurut prins: beschiking adalah suatu tindakan hokum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintahan dalam arti sempit dilakukan oleh badan pemerintahan berdasarkan wewenang khusus. Dari sisni didapat beberapa unsure beschiking :
    1. Tindakan hokum sepihak (bersegi satu)
    2. Dilakukan oleh aparatur pemerintah negra (administrasi Negara)
    3. Dalam lingkup atau pemerintahan (eksekutif)
    4. Dilakukan dengan kewenangan khusus atau istimewa (istimewa karena tidak semuacttnkulhkmadedidikirawan aparatur memiliki kewenangan yang sama).

Menurut Utrecht dan sjachran Basah: ketetapan adalah ketetapan tertulis dari administrasi Negara yang mempunyai akibat hokum untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam arti sempit.

Menurut Donner: beschiking adalah tindakan pemerintah dalam jabatan secara sepihak dengan sengaja dalam suatu ikhwal tertentu menetapkan hubungan hokum atau keadaan hokum yangs edang berjalan atau menimbulkan suatu cttnkulhkmadedidikirawanhubungan hokum atau akibat hokum yang baru atau menolak salah satu akibat yang dimaksud. Ada 10 jenis beschiking dalam peraturan perUUan :

  1. Ketetapan tetap. Suatu ketetapan yang terus berlaku sebelum terjadi penggantian missal; surat IMB, SK,,pengangkatan pegawai negeri
  2. Ketetapan sepintas. Suatu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku hanya untuk sementara waktu missal izin dari kepolisian untuk menggunakancttnkulhkmadedidikirawan badan jalan bagi suatu acara tertentu.
  3. Ketetapan positif. Suatu ketetapan yang menimbulkan hubungan hokum missal SK pengangkatan PNS
  4. Ketetapan negative, suatu ketetapan yang menghilangkan hubungan hokum missal SK pHK
  5. Ketetapan fotografis. Suatu ketetapan yang berlaku tetapsecara terusmenerus missal izajah
  6. Suatu pemberian sebagai keadulatan Negara kepada swasta atau partikelir. Missal izin pengelolaan pertambanagan
  7. Izin untuk memproduksi barang tertentu
  8. Ketetapan deklaratoir
  9. Ketetapan condemnatoir
  10. Ketetapan konstitutif

Syarat-syarat syahnya suatu beschiking:

  1. Harus dibuat badan atau pejabat yang berwenang
  2. Tidak boleh mengandung KEKURANGAN YURIDIS (KHEKILAFAN, PAKSAAN ATAUPUN PENIPUAN)
  3. HARUS SESUAI DENGAN isi peraturan dasar
  4. Harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan perbuatannya harus memperhatikan prosedurcttnkulhkmadedidikirawan pembuatan beschiking tersebut.

Empat akibat hokum bagi beschiking:

  1. Pembatalan oleh hakim atau pejabat TUN yang berwenang dengan pembatalan maka semua akibat hokum sejak dari pembentukan sampai pembatalan tidk ada artinya cttnkulhkmadedidikirawansemua kondisi kembali ke keadaan sebelum beschiking dibuat
  2. Beschiking dapat dibatalkan
  3. Beschiking yang seharusnya disahkan dahulu oleh instansi atasan menjadi tidak disahkan
  4. Pihak-pihak yang berhak menyanggah keabsahan belakunya beschiking missal universitas B bubar maka dosen-dosencttnkulhkmadedidikirawan nya pun tidak berwenang lagi. Adapun pihak yang berhak sebagaimana domaksud disni adalah:
    1. Pihak yang terkena beschiking
    2. Instansi atau pejabat TUN yang mengeluarkan beschiking
    3. Diluar yang membuat baik atasan ataupun bawahan

Apabila ketetapan tersebut bertentangan engan kepentingan umum maka yang mengadilinya adalah PTUN è PTTUNè MA.

  1. Peaturan (regeling). Adalah keputusan aparat atau administrasi Negara yang mengikat seorang yang tidak jelas identitasnya (siapa saja). Apabila peraturan tersebut bertentangan dengan UU yang lebih tinggi yang mengadilinya adalah MActtnkulhkmadedidikirawan berdasarkan psl 26 UU No.14/1970 (hak uji materiil).
  2. Perbuatan moril (matriil daad). Adalah perbuatan aparat administrasi secara pribadi atau tidak mengikat secara uum. Perbuatan aparat secara pribadi terlepas dari profesinya sebagai aparat yang mengadilinya adalah PN

Sumber Kewenangan

Freies Ermessen

Adalah kebebasan bertindak oleh pejabat administrasi Negara yang memberikan keleluaaan kepada yang bersangkutan untuk melakukan suatu perbuatan atas insentifnya sendiri yang dianggap perlu untuk kepentingan atau kondisi yang mendesak. Harus ada dasar hukumnya apabila tidak jelasnya suatu dasar hokum maka pejbat administrasi boleh melakukan freies ermessen malahancttnkulhkmadedidikirawan boleh menyimpang aturan yang ada apabila memang aturan yang ada itu menghambat. Batasan freies ermeessen:

  • Freies ermerssen harus dilaksanakan dalam kerangka atau tujuan pelaksanaan tugas pemerintah dalam kepentingan kesejahteraan umum.
  • Memiliki kewenangan dibidang tersebut
  • Harus ada alas hak atau dasar hokum

Tujuan freiesermessen :

  • Untuk mengisi kekosongan dalam peraturan perUUan
  • Untuk efisiensi dalam menjalankan tugas
  • Memberikan kesempatan untuk berkreasi mencari kaidah baru

Freies ermessen lahir dalam rangka pemenuhan tujuan (merupakan proses). Freies ermessen lahir dari:

  1. Konsep Negara hokum modern
  2. Kepentingan public
  3. Wewenang

Freies ermessen merupakan suatu asas ia harus memiliki alas hak dan harus untuk kepentingan publikd alam rangka Negara hokum modern. Freies ermessen dpat menyimpang kalau ada kondisi mendesak dan inni merupakan bukan suatu cttnkulhkmadedidikirawanpelanggaran hokum nantinya akan melahirkan beschiking ataupun praturan kebijakan.

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG LAYAK.

sthb ok mhswi

PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN : LEASING, PERJANJIAN JUAL BELI DAN JUAL BELI CICILAN, ANJAK PIUTANG (FACTORING), MODAL VENTURA (VENTURA CAPITAL), BUILT OPERATION TRANSFER (BOT), FRANCHISE, IMBAL DAGANG (COUNTER TRADE).

Oktober 29, 2017

hukum

HAL-hal yang perlu diidentifikasi dalam suatu perjanjian adalah :

  1. Siapa subjeknya. Hal ini perlu untuk kita ketahui karena tidak semua pihak dalam suatu perjanjian merupakan subjek dalam perjanjian tersebutmisalnya dalam leasing maka supplier bukanlah seubjek melainkan objek.
  2. Apa yang menjadi objejk perjanjian. Dalam psl 1234 KUHpdt dikatakan bahwa :” tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Pasal ini memuat apa saja yangcttnkulhukumadedidikirawan merupakan objek perjanjian. Dengan demikian kita harus dapat menentukan apa objek perjanjian yang kita buat.
  3. Kesahan perjanjian. Apabila kita melihat psl 1320 KUHpdt maka untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat:
    1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
    2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
    3. Suatu hal tertentu
    4. Suatu sebabyang halal
  4. Kapan seseorangdikatakan wanprestasi. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila terhadapnya dinyatakan l;alai
  5. Tindakan terhadap yang melakukan wanpreestasi. Apabial terjadi wanprestasi maka berdasarkan pasal 1243 KUHpdt maka kita mnegnal dengan apa yang dinamakan ganti rugi.
  6. Mengenai bentuk ganti rugi. Bentuknya ganti rugi dapat berupa sebagai pengganticttnkulhukumadedidikirawan prestasi akan tetapi dapat juga berdiri senduri disamping prestasi. Begitu juga dalam hal penyelesaiannya adalah tergantung perjanjiannya juga perlu diprhatikan apabila kerugian diakibatkan oleh overmacht. Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga pada saat perjanjian dibuat sehingga menghalangi debitur dalam memenuhicttnkulhukumadedidikirawanprestasinya tapi bukan karena lalai (kala karena lalai itu dinamakan wanprestasi). Tetapi setelah beberapa waktu terjadi maka debitur wajib memberitahukan kepada pihak kreditur mengenai hal tersebut dan hal ini lah yang merupakan perwujudan adanya itikad baik dari pihak debitur.

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA.

Dasar Hukum:

  1. Psl 1338 (1) KUHpdt yaitu mengenaii asas kebebasan bekontrak.
  2. Psl 1319 KUHpdt mengenai asas keterbukaan
  3. SK Menkeu No. Kep. 38/MK/IV/I/1972 ttg Lembaga Keuanagan yang telah diubah dengan Kepmenkeu No.562/KMK/011/1982
  4. SK bersama Menkeu, Menperindag RI No. Kep-122/MK/IV/2/1974. No.32/M/SK/ /2/1974, No.30 /Kpb/I/1974 ttg perizinan usaha leasingcttnkulhukumadedidikirawan.
  5. Keppres RI No.61 tahun 1988 ttglembaga pembiayaan
  6. Kepmenkeu RI No. 1251/KMK.013/1988 ttg ketentuan dan tata cara pelaksaanaan lembaga pembiayaan sebagaiaman telah diuabah dengan kepmenkeu RI No. 1256/KMK00/1989.
  7. Kepmenkeu RI NO. 634/KMK.013/1990 ttg pengadaan barang dan modal berfasilitas melalui perusahaan swa guna usaha (perusahaan leasing) cttnkulhukumadedidikirawan.
  8. Keepmenkeu Ri No. 1169/KMK.01/1991 ttg kegiatan sewa guna usaha (leasing)
  9. Uni Dorit Coonvention 1988 on international financial leasing.

Definisi.

Menurut Kepmenkeu RI NO. 1169/KMK.01/1991 yang dimaksud dengan leasing adalah “suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakancttnkulhukumadedidikirawan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan permbayaran secara berkala.

Menurut Kepmenkeu RI NO. 1169/KMK 01/1991 yang dimaksud barang modal adalah”setiap aktiva tetap ebrwujud termasuk tanah sepanjang diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant) dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan suatu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun digunakan secaracttnkulhukumadedidikirawan langusng untuk mengahsilkan atauu meningkatkan ataupun memperlancar produkasi dan distribusi barang atau jasa oleh lessee.

Para Pihak.

Meliputi:

  1. Lessor; perusaahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah mem[perolh izin usaha dari menteri keuangan dan melakukan sewa guna usaha
  2. Lessee; perusahaan atau perorangan yang menggunkan barang modal dengan pembiayaan dari lessor
  3. Supplier; pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing barang modal mana dibayar oleh lessor kepda supplier untuk kepentingan lessecttnkulhukumadedidikirawan.

Sekema hubungan hokum yang terjadi dalam leasing:

Lessor ç (C) leasing è lessee —jual beli (taklangsung) (B)—–supplier ç(A) jual beli tunai (langsung)èlessor.

Hubungan hokum yang terjadi:

A; pembayaran harga barang modal secara tunai

B; penyerahan barang modal

C; pembayaran kembali harga barang modal secara cicilancttnkulhukumadedidikirawan

Contoh Leasing:

ALC (astra leasing company ) (lessor) çè(A) lessee——auto 2000 (supplier)çèALC (astra leasing company.

Keterangan:

  • ALC membeli barang dari auto 2000 (pembayaran secara tunai)
  • Auto 2000 menyerahkan barang kepada Acttnkulhukumadedidikirawan
  • Antara ALC dan A terjadi perjanjian leasing

Dalam praktik : bPKB dan STNK (sebagai hak milik) atas nama A.

Komentar: harusnya bukti hak milik atas nama ALC terlebih dahulu kemudian setelah lunas barulah diberikan atasn nama A.

Hak Opsi.

Perjanjian leasing memuat keyentuan mengenai opsi bagi lesee. Opsi adalah hak lessee uantuk membeli barang modal yang disewa guna usaaha tau memperpenjang jangka waktu perjanjian cttnkulhukumadedidikirawansewa guna usaha. Sewa guna usaaaha dengan hak opsi (finance lease);

  • Jumlah pembayaran leasing selama leasing ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup hargacttnkulhukumadedidikirawan perolhan barang modal dan keuntungan lessee.
  • Jangka waktu leasing:
  1. Jangka waktu singkat yaitu minimal 2 tahun berlaku bagi barang modal golongan I
  2. Janglka waktu menengah yaitu minimal 3 tahun berlaku bagi barang golongan II dan III
  3. Jangka waktu panjang yaitu minimal 7 tahun berlaku bagi golongan bangunancttnkulhukumadedidikirawan.

Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease);

  • Jumlah pembayaran leasing selama masa sewa guna usaha dapat menutup harga perolehan barang modal yang dileasingkan ditambah keuntungan yang diperhitungkan lessee.
  • Perjanjian leasing tidak memuat mengenai cttnkulhukumadedidikirawanhak opsi bagi lessee
  • Lesee kecenderungannya ke swea kekhusussannya ada opsi
  • Dalam leasing maka hakikatnya tidak ada peralihan hak milik.

Perjanjian.

Hal-hal yang termuat dalam p[erjanjian leasing :

  1. Jenis transaksi leasing
  2. Nama dan alamat masing-masing pihak
  3. Nama jenios type dan lokasi barang modal
  4. Harga
  5. Masa leasing
  6. Ketentuan menganai pengakhiran transaksi leasing yang dipecepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang dileasingkan cttnkulhukumadedidikirawandengan hak opsi hliang rusak atau tidakberfungsi karena sebab apapun
  7. Opsi bagi penyewa leasing dalam hal transaksi leasing dengan hak opsi
  8. Tanggung jawab [para pihak atas barang modal yang dileasingkan

Keuntungan dan kerugian menggunakan lesing:

  1. Keuntungan:unsure fleksibilitas, ongkos relative murah, pengaturan yang tidak rumit, criteria bagi lessee yang longgar, pemutusan kontrak oleh lessee, pembukuan yang lebih mudah
  2. Kerugian; biaya yang tinggi, biya marginal yang tinggi, kurangnya perlindungan hokum, proses eksekusi leasing macet yang sulitcttnkulhukumadedidikirawan.

Jaminan hutang yang leasing:

  1. Jaminan utama. Keyakinan lessor bahwa lessee akan dan sanggup membayar kembali cicilan. Diterpkanprinsip 5’C.
  2. Jaminan pokok. Barang modal sebagai objek leasing
  3. Jaminan tambahan. Antara lain:
    1. Jaminan kebendaan (fidusia, gadai, hipotik, dsb.)
    2. Jaminan perorangan (personal garansi, corporate garansi,dsb) cttnkulhukumadedidikirawan
    3. Jaminan kontraktual (kuasa menjaul barang modal, pengakuang hutang,dsb.)

Dokumentasi yang diperlukan dalam leasing :

  1. Dokumen permintaan dan penawaran
  2. Dokumen pokok (kontrak leasing itu sendiri) cttnkulhukumadedidikirawan
  3. Dokumen tambahan (jadawal pembayaran, tanda bukti pembayaran, dsb)

Putusnya perjanjian leasing:karena consensus, Karen wanprstasi, karena keadaan memaksa (overmacht/force mejure).

Eksekusi jika cicilan macet:

  • Dapat dilakukan terlebih dahulu tindakan rescheduling, reconditioning atau restructuring
  • Kontrak dinyatkan putus dan lessee berkwajiban membayar seluruh tunggakan plus bunga dan biya
  • Lessor mengambil alih barang berdasarkan klausula dalam kontrak leasing ataucttnkulhukumadedidikirawan klausula menjual
  • Lessor mengeksekusi jaminan.

PERJANJIAN JUAL BELI SEWA DAN JUAL BELI CICILAN.

Esensi sewa menyewa adalah menikmati kebendaan dalam perkembangannya muncul apa yang dinamakan leasing. Manusia tidak dapat dijadikan objek sewa menywa karena sebagaimana kita ketahui bahwa manusia bukanlah objek hokum melainkancttnkulhukumadedidikirawan subjek hokum sehingga tidaklah benar apabila mansusia dijadikan objek sewa-menyewa. Perjanjian jual beli diatur dalm psl 1457 KUHPdt dimana terdapat 3 unsur:

  1. Yaitu yang memuat unsure-unsur perjanjian misalnya dengan adanya para pihak penjual yang mempunyai barang dan pembeli yang memiliki uang untuk membeli barang ketentuan ini merupakan ketentuan yang mutlak harus ada.
  2. Yaitu ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur misalnya bahwa jual beli harus ada barang danjasa maka brdasarkan naturalia diatur cara pembayarancttnkulhukumadedidikirawan dan penyerahan barang yang menurut hal ini bersifat mengatur sehinggatidak boleh disimpangi
  3. Yaitu hal-hal yang khusus atau yang tidak umum diperjnjikan misalnya dimana selain jual beli juga memberikanjasa lainnya misalnya jasa pemakaian hal tersebut ditambahkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatancttnkulhukumadedidikirawan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut

Yang harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli aalah dimana penjual harus menyerahkan barangnya begitu[pun dengan pembeli harus menyerahkan uangnya. Jual beli sewa dan jual beli cicilan; perbedaan terletak pada peralihan kepemilikan dari pada barang yang diperjual belikan. Dimana dalam jual beli dengan sewa maka hak milik berpindah ketika debitur telah membayar seluruh dari pada kewajiban debitur (diakhir) sedangkan pada jual beli dengan cicilan maka hak milikberpindahcttnkulhukumadedidikirawan ketika ada kata sepakat dibuatnya perjanjian tersbut (diawal). Mengenai beli sewa menurut system hokum eropa continental lebih condong pada jual beli sedangkan menurut system hokum anglo saxon lebih condong pada sewa menyewa. Perjanjian jual beli sewa dengan jual beli cicilan keduanya merupakan perjanjian campuran. Dalam jual beli sewa terdapat unsure perjanjian jual beli dan perjanjian sewa. Namun yang dominan adalah mengenai perjanjian sewanya sedangkan dalam perjanjian jual belicttnkulhukumadedidikirawan cicilan terdapat unsure perjanjian jual beli dn perjanjian cicilan dimana yang dominan adalah unsure dari pada perjanjian jual beli.

PERJANJIAN ANJAK PIUTANG (FACTORING)

Dasar Hukum.

Antara lain:

  • Psl 1338 (1) jo. 1319 KUHPdt
  • Keppres RI NO. 61/1988 ttg lembaga pembiayaan
  • Kepmenkeu RI No. 1251/KMK.013/1988 ttg ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu RI No. 1256/KMK.00/1989cttnkulhukumadedidikirawan
  • UU No.7/1992 ttg perbankan
  • Uni droit Convention 1988 on international financial leasing.

Definisi

Menurut KepperesRI No. 61/1988; “factoring merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan ataupengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu persusahaan yangcttnkulhukumadedidikirawan terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luarnegeri”.

Dalam Uni Dorit Convention 1988 article 1ayat (2)a:”factoring contract (perjanjian factoring) adalah suatu perjanjian yang ditanda tangani antara supplier disatu pihak dan factor dilain pihak.

Factoring adalah kegiaan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transksi pergdagangan dalam atau luar negeri yang dilakukancttnkulhukumadedidikirawan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut.

Dalam factoring maka tagihan dijual pada factoring company sehingga terjadi pengalihan utang. Jadi factoring adalah pengaliahan atau pembelian utang.

Supplier atau klien akan menyerahkan kepada factor piutang-piutang yang timbul dari perjanjian penjualan barang.

Dalam factoring terjadi mekanisme peralihan utang atau surat berharga yang disebut cessidalam hal ini yaitu penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreidtur baru.

Dilihat dari segi cessinya maka perusaahaan factor sebagai pembeli piutang disebut juga denggan cessionaries sementara pihak klien sebagi penjual disebut dengancttnkulhukumadedidikirawan cedent dan pihak debitur sebagai yang berpiutang disebut dengan cessu.

Fungsi.

Factor akan melakkan paling sedikit 2 dari fungsi dibawah ini:

  1. Memberikann pembiayaan kepada supplier/klien termasuk pembiayaan dan pembayaran dimuka’
  2. Menatausahakan atau memelihara tagihan atau piutang yang belum jatuh tempo (pembukuan pada buku besar dan buku indukcttnkulhukumadedidikirawan).
  3. Pengumpulan (memungut) tagihan atau piutang
  4. Memberikan perlindungan terhadap pelanggaran atau kelalaian pembayaran debitur customerdari pada kliennya.

Para Pihak.

ANTARA lain :

  1. Perusahaan factoring (factoring company factor). Yaitu suatu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang
  2. Yaitu pihak yang memiliki piutang atau tagihan cttnkulhukumadedidikirawan
  3. Yaitu pihak debitur yang berhutang kepada klien.

Sekema hubungan hokum yang terjadi dalam perjanjian factoring:

Supplier (client)—penyerahan piutangèfactor—–penagihan oleh factorècustomerçMisl; perj. Jual beli è Supplier (client).

Suatu factoring company memperoleh untung dari selisih jual beli tagihan itu sendiri misalnya pembayaran sejumlah uang Rp. 1miliiyar rupiah oleh suatu perusahaan A kepada perusaahaan B jatuh tempo pada bulan Janurai 2002. Perusahaaan B membutuhkan uang pada bulan Oktober 2001 sehingga ia menjual tagihannya kepada factoring company, dan factoring companytersebut membelicttnkulhukumadedidikirawan tagihan dari perusaahaan B pada bulan Oktober seeharga Rp 800 jt pada bulan januari factoring company menagih utang atau meminta perusahaan A untuk membayar utangnya sejumlah Rp 1 miliyar sehingga factoring company mendapat keuntungan sejumlah Rp 200 jt.

Jangka Waktu.

Jangka waku perjanjian factoring (dalam praktek) adalah sekitar 30 s/d 100 hari.

Kegagalan Tagihan.

Bentuk kegagalan yang mungkin terjadi diantaranya:

  1. Kepailitan
  2. Penipuan
  3. Dilusi hutang/besarnya tagihan berkurang

PERJANJIAN MODAL VENTURA (VENTURA CAPITAL).

Dasar Hukum.

  1. Psl 1338 (1) jo. 1319 KUHpdt
  2. Keppres RI No. 61/1988 ttg lembga pembiayaan
  3. Kepmenkeu Ri No.1251/KMK.013/1988 ttg ketentuan dan atata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan sebagaimana telahcttnkulhukumadedidikirawan diubah dengan KepmenkeuRI No.1256/KMK.00/1989
  4. UU No.1/1995 ttg PT
  5. UU No.7/1992 jo. UU No.10/1998 ttg perbnkan
  6. PP No.18/1973

Definisi.

Dalam dictionary of bussines terms; modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan diatas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk laincttnkulhukumadedidikirawan.

Menurut Keppres RI No.61/1988 yang dimaksud modal ventura adalah “usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan biaya untuk jangka waktucttnkulhukumadedidikirawan tertentu.

Para Pihak.

Meliputi:

  1. Perusahaan modal ventura. Yaitu pihak yang memberikan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana
  2. Perusahaan pasangan usaha (investe company). Yaitu perusahaan yang membutuhkan bantu7an dana untuk bias mengembngkan produknya.
  3. Penyandang dana. Yaitu pihak ke 3 yang juga memberikan dana kepada perusahaan yang membutuuhkan melaluicttnkulhukumadedidikirawan perusahan modal ventura dalam hal ini maka perusahaan modal ventura selain berkedudukan sebagai investe management juga sebagai fund management.

BUILT OPERATION TRANSFER (BOT).

Dasar Hukum.

Antara lain:

  1. Psl 1338 (1) jo. 1319 KUHPdt.
  2. Keppres RI No.61/1988 ttg lembaga pembiayaan.

Definisi

BOT adalah suatu perjanjian dimana pemilik hak eklusif atau pemilik lahan menyerahkan studi kelayakamn pengadaan barang dan peralatan pembangunan serta pengoperasian hasil pembangunannya kepada investor dalam jangka waktu tertentu (masa konsensi) diberi hak mengoperasikan memelihara serta mengambil manfaat ekonomicttnkulhukumadedidikirawan dari bangunan bersangkutan dengan maksud mengganti biaya yang telah dikeluarkan kemudian setelah jangka waktu tertentu tersebut selesi bangunan beserta fasilitas yang melekat padanya disserahkan kepada pemilik hak eklusif. Dalam perjanjian yang berkembang didalam praktuik untuk kepentingan kedua belah pihak missal ruislag (tukar guling, dlam hal ini berkenaan dengan masalah lahan-lahan strategis millik Negara yang ditukar dengan lahan-lahan milik swasta yang memiliki modal makaBOTcttnkulhukumadedidikirawan dibuat agar Negara tidak kehilangan lahannya. BOT terjadi karena:

  1. Pemerintah mempunyai lahan strategis tetapi tdk punya modal
  2. Investor punya modal tapi tidak punya lahan

Investor membangun diatas lahan strategis dengan modal dari investor, pemerintah dapat bagian. Ciri BOT adalah adannya pengembalian asset pengaturannya ada dalam Kppres No. 61/1988.

Asas-asas.

Asas pejanjian BOT:

  1. Asas kerja sama yang saling menguntungkan
  2. Asas kepastian hokum
  3. Asas musyawarah

Keuntungan dan Kerugian.

Keuntungan bagi pemilik lahan (swasta):

  • Pemilik lahan akan memiliki bangunan tanpa mengeluarkan biaya
  • Mendapat dana atau uang terlebih dahulu

Keuntungan bagi pemilik lahan (pemerintah):

  • Mengurangi dana APBN danpinjaman
  • Menguntungkan secara financial maupun administrasi
  • Bangunan dan fasilitas akan diusahakancttnkulhukumadedidikirawan pemerintah
  • Tidak menimbulkan beban utang
  • Membuka lapangan pekerjaan baru.

Kerugian bagi pemilik lahan (pmerintah):

  • Tidak dapat menjamin pihak lain untuk mendapat utang
  • Melepas salah satu sumber pendapatan potensialcttnkulhukumadedidikirawan
  • Melepas hak-hak pengelolaan asset-aset strategis Negara kepada swasta

Keuntungan bagi investor (swasta:

  • Dapat memasuki bidang-bidang usaha yang semula hany diberikan kepada atau dikelola oleh pemerintah atau BUMN
  • Memperluas usaha ekspansi ke bidang usaha yang mempunyai prospek yang menguntungkan
  • Memanfaatkan lahan starategiscttnkulhukumadedidikirawan.

Kerugian baggi pihak swasta (investor):

  • Memasuki bidang usaha yang lebih mengandung resiko
  • Memerlukan perhitungan pertimbangan dan persiapan khusus

Lingkup Pekerjaan.

Lingkup pekerjaan:

  • Dari sisi kepentingan investor;bentuk ukuran kosntruksi jenis bahan bangunan ditentukan sendiri oelh investor
  • Darisisi kepentinggan pemerintah; bentuk uukuran konstruksi jenis bahan bangunan ditenntukan olh pemerintah sebagai pemilik proyekcttnkulhukumadedidikirawan.

Investor memiliki hak mengelola fasilitas terseut tapi tidak memiliki hak atas tanah tersebut misalnya fasilitas jalan tol. Pemerintah dan investor hars menegoisasikan bentuk dan jeniscttnkulhukumadedidikirawan usaha dalam pembangunan tesebut. Pelaksanaan pembangunan:

  • Diurus oleh dan atas biaya pihak ke 2 (investor) pemerintah/pemilik lahan mendukung atau membantu dalam proses permintaancttnkulhukumadedidikirawan izin pelaksanaan
  • Diurus dan dibiayai oleh investor. Fungsi asuransi sebagai pengalihan resiko.

Operasionalbangunan:

  • peruntukann bangunan sesuai dengan kontrak
  • pemasaran sepenuhnya dilakukan oleh investor
  • tariff ditentukan oleh investor

Jangka perjanjian BOT: jangka waktu BOT min 25 tahun dan bias dialihkan kepadaa pihak investor lain atau pihak ke 3 bila pemerintah tidak dapat mengelolanya. Pengambilan asset:

  • pada saat perjanjian BOT berakhir , bangunan dan bagian turutan serta perlengkapannya termasuk segala perubahan dan tambahan menjadi hak dan dimiliki oleh pihak pertama tanpacttnkulhukumadedidikirawan pembayyaran ganti rugi berupa apapun.
  • Pada hari berikutnya sejak BOT berakhir pada ke 2 harus menyerahkan kembali tanah dan turutannya dalam keadaan kosongcttnkulhukumadedidikirawan tanpa penghuni dan barang serta tetap dalam keadaan terpeliharabaik.
  • Apabila pada akhir perjanjian pihak k3 belum dapat menyerahkan kembali tanahnya beserta turutannya yang disepakati menjadi hak pihak pertama dengan lampaunya waktu

Jaminan.

Jaminan investor:

  1. Selama perjanjian BOT beelum berakhr untuk dan atas kepentingan pihak ke 1 (pemilik lahan pemerintah) pihak investor member kuasa kepada pihak ke I,
  • Membonkar dan mengeluarkan segalam macam barang apapun baik milik pihak ke 2 maupun milik pihak orang lain yang mendapat hak dari pihak ke 2 dari tempat yang disewakan
  • Berbuat sesuatu yang diperlukan untuk pengosongan tanpa kuasacttnkulhukumadedidikirawan khusus
  • Jika perlu dapat meminta bantuan alat negera berwenang
  • Biaya menjadi beban investor.
  1. Pihak pertama tidak dapat mengakhiri perjanjian BOT secara sepihak. Pihak ke 2 berhak menutut ganti rugi.

Jaminan pemilih lahan atau pemilik hak eklusif: pihak ke I menjamin pihak ke 2 tidak akan mendapat gugatan atau tuntutan berupa apapun dan dari siapa pun dan akan menyelesaikan sendiri semuacttnkulhukumadedidikirawan persoalan yang kemudian hari akan timbul atas pemilik tanah dengan biaya dan resiko pihak ke I menjamin:

  • Pihak ke I adalah satu-satunya pihak yang berhak menyewakan tanah
  • Tanah dan turutannya bebas dari sitaan tidak sdang dijaminkan tidak dalam sengketa dan bebas dari segala tagihan berupa cttnkulhukumadedidikirawanapapun dari yang berwajib.
  • Memberikan HGBatau hak-hak lain yang diperlukan pihak ke 2 sepanjang dimungkinkan berdasarkan aturan perUUan yang berlaku di atas tanah dan turutannya.
  • Pihak ke 1 bersedia turut dan atau membantu menghadap pejabat yang berwenng

Hak dan Kewajiban.

Kwajiban investor:

  1. Memelihara dan menjaga objek menurut ketentuan peraturan kebiasanyang berlaku
  2. Memperbaiki krusakan yang terjadi
  3. Menanggung pajak atas objek
  4. Tidak diperkenankan menjaminkan objek untuk pelunasancttnkulhukumadedidikirawan suatu uatang

Hak Investor:

  1. Mendirikan bangunan di atas tanah sesuai rencana atas biaya dan resiko sendiri
  2. Mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan atas bangunan bila diperlukancttnkulhukumadedidikirawan.
  3. Menyewakan ulang atau mengopeasikan hak sewa tanah untuk jangka waktu yang tersisa sammpai perjanjian BOT selesai.

Overmacht (keadaan memaksa):

  1. Masing-masing pihak dibebankan darikewajiban atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan BOT.
  2. Kerugian yang timbul menjadi resiko dancttnkulhukumadedidikirawan dittanggung masing-masing pihak
  3. Tidak ada penuntutan satu sama lain.

FRANCHISE.

Dasar Hukum.

  • Pasl 1338 ayat (1) jo.1319 KUHPdt
  • UU No.14/2001 jo.UUNo.13/1997 ttg paten.
  • UU No.12/1997 jo.UU No.7/1987 ttg Hak Cipta
  • UU No.15/2001 jo.UU No.14/1997 ttg merek
  • PP No.16/1997

Definisi.

Menurut psl 1 angka 1 PP No.16 /1997 : “franchise/wara laba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunkan hak tas kekayaan intelektual atau penemuan atau cirri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkancttnkulhukumadedidikirawan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dlam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa”.

Franchise adalah suatu perjanjian dimana franchisor member ijin kepada frnchisee untuk menggunakan hak kekayaan intelektual franchisor dengancttnkulhukumadedidikirawan membayar fee/royalty. Tujuan franchise adalah dalam rangka memsrkan produk.

Unsure-Unsur.

Elemen Franchise:

  1. Para pihak. Franchise; yang menerima waralaba (bias perorangan dan bias juga badan usaha)
  2. franchisor;pemberi waralaba. Memberikan hak intelektual cirikhas usaha . hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam definisi tersebut diatas misalnya hak paten, nama dagang,logo, desain ciptaan, rahasia dagang. Penemuan cirri khas usaha yang dimaksud dalam definsi trsebut diatas misalnya; cara distribusi cara pemasaran cara manajemencttnkulhukumadedidikirawan yang akan memperlihatkan karakteristik pemiliknya
  3. menetapkan wilayah tertentu
  4. menyerahkan royalty

bentuk Franchise.

Antara lain:

  1. franchise formt bisnis terdapat beberapa jenis :
  • franchise pekerjaan
  • franchise usaha. Bentuknya berupa toko eceran, restoran
  • franchise investasi. Besarmnya usaha khususnnya investasi yang dbutuhkan baesar (sebagai cirri utama). Tujuan;ingin melakukan disversifikaasi tetpi karena menajemennya kurang bagus makacttnkulhukumadedidikirawan lebih cenderung memiliki contoh hotel.
  1. Franchise distribusi barang. Memperoleh lisensi ekslusif untuk memasarkan suatu produk dalam wilayahh tertentu. Franchise wilayah member kesempatan lebih besar untuk memasarkan produk (rental usaha).

Ada juga yang menggolongkan:

  1. Franchise industrial
  2. Franchise distriusi
  3. Franchise format bisnis
  4. Franchise jasa

Objek Franchise

Objeknya adalah hak atas kekayaan intelektual atau hak atas cirri usaha. Objeknya mliputi:

  1. Produk barang atau yang sudah memiliki pasar yang mapan dan citra yang baik di masyarakat
  2. Formula-formula atau desain yang sudah dipatenkan
  3. Nama dan merkcttnkulhukumadedidikirawan
  4. Sistem manajeman financial untuk mengontrol keuangan
  5. Petunjuk-petunjuk managerial dari ahli-ahli dibidangnya
  6. Membeli informasi tentang pertimbangan keuntungan-keuntungan dan kerugian-keugian dalam stra tegi pemasaran dan pembelian.
  7. Membeli konsep-konsep industry uang sudah teruji.

Klausula dalam Perjanjian Franchise.

Klausula yang harus dicntumkan dalam suatu perjanjian franchise diantaranya meliputi: unsure esentialia berupa objek ,territoriallisensi (bias disewakan) pelayihan dan bantuan teknik dari franchise standar bisnis pertimbangan-pertimbangan keuangan klausula yang membatasi persaingan dan kerahasiaan (tidak seluruh rahasia franchisor disampaikancttnkulhukumadedidikirawan pada franchise) pertanggungjawaban pengalihan franchise pengikalanan dan strategi pemeasaran penetapan harga dan pembelian –pembelian status badan usaha perusahaan hak-hak untuk menggunakan merek nama dagang masa berlakunya kontrak dan perpanjangan akibat-akibat sesudah berlakunya kontrak penolakan pertanggungjawaban integritas perusahaan perubahan keadaan hokumcttnkulhukumadedidikirawan yang berlaku sebagaimana penyelesaian sengketa. Bentuk klausula dari franchise itu begitu banyak karena banyak dipengaruhi oleh system anglo saxon sehingga penafsirannya perlu dicantumkan dalam kontrak.

PERJANJIAN IMBAL DAGANG (COUNTER TRADE).

Pengertian.

Counter trade merupakan perjanjian jual beli dimana pemnbayaran tidak dengan uang melainkan dengan barang yang telah diperjanjikan. Lahir sebagai perkembangan dari perjanjian tukar menukar (barter) mskipun bukan merupakancttnkulhukumadedidikirawan perjanjian barter (secara murni) karena pada hakikatnya adalah perjanjian jual beli tetapi pada prinsipnya hamper sama dengan perjanjian barter. Counter trade terjadi karena :

  1. Kesulitan hard currency
  2. Akses pasar /mencari pasar
  3. Memperkenalkan produk baru.

Counter trade dilarang dalam GATT karena harga yang seharusnya menurut ketentuan dalam GATT harus sma bagi semuas pihak melalui mekanisme counter trade ini maka harga dimungkinkan berbeda karena dapat dinegoisasikan terlebih dahulu dan didorong oleh kebutuhan yang mendesak. Sebagaoi contoh counter trade yang dilakukan antara Indonesia dengancttnkulhukumadedidikirawan Thailand dimana Indonesia menjual pesawatnya CN-nya sedang Thailand menjual berasnya. Karena Indonesia sangat membutuhkan persediaan berasa yang mendesak maka mungkin berapa pun haraga tukar dengan beras Thailand akan disetujui Indonesia yang menimbulkan perbedaan nilai jual terhadap pembeli lainnya dan inilah yang dilarang oleh GATT. Trade agent ; menampung barang untukcttnkulhukumadedidikirawan dijual ditukar . dalam countertrade agreement bias melahirkan 2 atau lebih agreement missal mengenai counter trade antara Indonesia dengan Thailand maka dari perjanjian ini melahirkan :

  1. Perjanjian jual beli beras antarathailand/penjual dengan Indonesia/pembeli
  2. Perjanjian jual beli pesawat antara Indonesia /penjual dengan Thailand /pembeli

Tetapi dalam perjanjian yang dibuat antara IPTN (Indonesia ) dengan pemerintah Thailand maka bentuuknya adalah single agreement.

Biasanya didahului dengan MOU ataupun LOI dimana MOU dan LOI ini bukan merupakan agreement tetapi hanya merupakan kesepekatan kehendak menuju pada perjanjian pokok.

sthb ok mhswi

 

SMA NEGERI PAMANUKAN, SUBANG

Web/Blog untuk keluarga besar (alumni, siswa, guru dan karyawan) SMA Negeri Pamanukan, Subang - Jawa Barat # Web Address: http://smanpmk.wordpress.com # email: smanpmk@yahoo.com

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: