HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL Part 2: Latar belakang, prinsip, subjek

Maret 27, 2017

PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

LATAR BELAKANG PRINSIP

Prinsip fundamental (harus melandasi semua prinsip hokum ekonomi internasional):

  1. Freedom of commerce, è kebebasan untuk berdgang dengan siapa saja.
  2. Freedom of communication,è kebebasan untuk mengadakan hubungan dagang.

Prinsip ini diperkenalkan oleh Hugo Grotius tahun 1608 dalam bukunya mare liberum suatu judul buku yang diminta pemerintah Belanda untuk memberikan alasan pembenar/justifikasi kepada pemerintah belanda bagi penjajahan di Maluku dan Jawaadedidikirawan. Prinsip inilah yang menjadikan Indonesia terjajah.

Pada tahun 1215 è Magna Charta dari King John è pada mulanya diterapkan secara bilateral anttar Negara dengan treaty friendship commercial and navigation (FCN). The oil platform case (ICJ 1996), anttara Iran vs AS:

  1. Armada laut AS menembaki tiga instalasi minyak iran di landasan continental.
  2. Iran menuntut AS dengan tuduhan bahwa AS telah melanggar perjannjian persahabatan perdagangan dan hubungan consular tahun 1965, pasal 1 yang menyatakan harus ada kebebasan berdagang dan berlayar, pasal 9 dan 10 tahun 1955 è harus ada kemerdekaan berdagang.
  3. AS berpendapat bahwa hanya kebebasan di laut, tidak ada kaitannya dengan minyak.
  4. Iran berpendapat bahwa kebebasan harus ditafsirkan secara luas (termasuk di dalamnya segala aktivitas yangadedidikirawan terkait dengan dagang yaitu termasuk pengambilan dan mengangkut hasiol minyaknya).

Prinsip freedom of commerce  dan freedom of communication dalam kasus the oil platform:

  1. Bahwa prinsip freedom of commerce harus diintrepretasikan secara luas (termasuk didalamnya kegiatan sebelum, pada saat, dam sesudah kegiaatan ekonomi dilakukan).
  2. Bahwa prinsip freedom of communication diwujudkan kedalam beberapa bidang didarat dilaut danadedidikirawan udara.

Prinsip innocent passage è bahwa suatu Negara tidak boleh melanggar /merugikan kepentingan Negara lain,melanggar hokumadedidikirawan .

Prinsip freedom of the high seasè merupakan prinsip kebebasan dilaut lepas (kebebasan berlayar, penerbengan,pelayaran, adedidikirawan dsb).

Prinsip freedom navigation èkebebasan berlayar.

Prinsip fundamental dalam hokum ekonomi internasional :

  1. Freedom of commerce
  2. Freedom of communication (in land, sea and air).

Kaidah-kaidah fundamental tersebut pada akhirnya akan menjiwai melahirkan prinsip-prinsip lainnya dalam hokum ekonomi internasional. Prinsip-prinsip lainnya itu antara lain:

  1. Minimum standards, kaidah dasar yang menyatakan bahwaa setiap Negara harus memberikan perlindungan kepada negera asing danadedidikirawan harta bendanya.
  2. Identical treatment, kaidah dasar yang menysyaratkan bagi setiap Negara untuk memberikan tindakan atau perlakuan berdasarkan asas resiprositas/timbal balikadedidikirawan.
  3. National treatment, kaidah dasar yang menyetakan bahwa suatu Negara harus diperlakukan /diterapkan terhadapnya/produk, orang asing sebagaimana hokum itu diterapkan dinegara aslinya. National disini artinyaadedidikirawan warga Negara. Contoh kasus Mobnas Timur èIndonesia membedakan terhadap hokum perpajakannya.
  4. Kewajiban untuk menahan diri untuk merugikan orang lain, adalah kaidah dasar yang menyatakan bahwa kewajiban bagi setiap Negara dalam melaksanakan transaksinya tidak boleh merugikan Negara lain.
  5. Escape clause/safeguard, adalah kaidah dasar yang menyatakan bahwa setiap Negara memiliki hak untuk melindungi produk dalam negerinya dari ancaman masuknya produk-produk luar yang sangatadedidikirawan banyak sekali jumlahnya.
  6. Most favoured nations (MFN), kaidah dasar yang menyatakan bahwa hokum yang sama yang diterapkan kepada suatu Negara harus diterapkan sama kepadaadedidikirawan Negara lain.
  7. Preferential,perlakuan khusus bagi Negara berkembang, kaidah dasar yang menyetakan bahwa terhadap Negara berkembang harus diberikan diskriminasi positif dalam melakukan hubungan, transaksi dengan Negara maju. Kaidah dasar ini dikenalkan oleh Negara berkembang,kaidah dasar ini juga merupakan penyimpangan terhadapadedidikirawan kaidah-kaidah sebelumnya.
  8. Penyelesaian sengketa secara damai, kaidah dasar yang menyatakan bahwa setiap sengketa-sengketa ekonomi harus diselsaikan secara damai oleh para pihak yangadedidikirawan bersengketa.
  9. Kedulatan Negara atas kekayaan alam, kaidah dasar yang menyatakan bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan penuh atas kekayaan alam yangadedidikirawan berada diwilayahnya. Kaidah dasar ini diperkenalkan oleh negra berkembang. Kaidah ini juga lahir berkaitan dengan Tarik menarik kepentingan antara Negara-negara maju (yang berpendapat bahwa negra-negara maju dapat ikut juga mengakses kekayaan alam Negara-negara berkembang). Dan Negara-negara berkembangyang merasa dirugikan dengan keluasan Negara-negara maju untuk mengakseskekayaan alamnya.
  10. Kaidah dasar kerja sama internasional, kaidah dasar yang menyatakan bahwa setiap Negara memiliki tanggung jawab  kolektif dan solidaritas untuk pembangunan danadedidikirawan kesejahteraan bagi semua Negara.

Prinsip-prinsip hokum internasional:

  1. Tanggungjawab Negara, apabila tindakan suatu Negara merugikan Negara lain maka harus bertanggungjawab, kalau merugikan secara ekonomis ètanggungjawab ekonomi.
  2. Territorial kedaulatan, semua Negara memiliki kedaulatan penuh atas negaranya untuk mengatur aktivitas ekonomi
  3. Juridiksi. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi, setiap Negaraè berhak menyelesaikan setiap sengketanya.
  4. Persamaan kedudukan Negara, setiap Negara memilki kedudukan yang sama sebagaiadedidikirawan subjek hokum ekonomi internasional.

SUBJEK-SUBJEK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Definisi subjek hokum ekonomi internasional menurut mahkamah internasional dalam kasus reparation for injures case (1949): “a subject of the law is an entity capable of possessing international rights and duties having the capacity to maintain its right byadedidikirawan bringing international claim”.pengertian subjek dalam bidang ini adalah setiap kesatuan yang mampu memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk mempertahankannya menurut hokum ekonomi internasional. Dari definisi tersebut maka syarat subjek hokum ekonomi internasional adalah:

  1. Negara,individu prusahan internasional, organisasi internasional atau siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban hokum ekonomi internasional.
  2. Memiliki kemampuan untuk mempertahankan membwa sengketa keadedidikirawan peradilan internasional

Dengan demikian maka subjek-subjek hokum internasional meliputi : Negara, individu, perusahaan internasional, organisasi internasional.

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL Part I: Ruang Lingkup,Definisi,Fungsi, Cabang Lainnya,Prinsip

Maret 22, 2017

POKOK-POKOK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

RUANG LINGKUP

Meliiputi lima bidang:

  1. Kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas batas di budang jual beli
  2. Jual beli jasa
  3. Pergerakan orang-orang/pekerja
  4. Pergerakan modal/atau jual beli saham
  5. Transaksi-transaksi menyangkut uangadedidikirawan asing

DEFINISI

Hukum ekonomi internasional adalah merupakan bagian hokum internasional public yang mengatur aktivitas ekonomi lintas batas Negara.pendekatan dalam merumuskan definisi hokumadedidikirawan internasional :

  1. Pendekatan berdasarkan pada asal hokum yang mengaturnya.
  2. Pendekatan yang berdasarkan pada objeknya.

bahwa hokum nasional, hokum perdata dan hokum public mengenai hubungan-hubungan ekonomi internasional disamping hokum internasional public merupakan hokum ekonomoi internasional.

Perbedaan hokum international public dan hokum ekonoomi internasional:

  1. Hokum ekonomi internasional merupakan bagian dari hokum internasional makaprinsip-prinsip hokum internasional berlaku terhadap hokum ekonommi internasional.
  2. Pada hokum internasional sangat sedikit sekali norma-norma kebiasaan, umumnya adalah didasarkan pada perjanjian-perjnajian internasional.
  3. Pendekatan yang digunakan hokum ekonomi internasional adalah pendekatan interdisipliner danadedidikirawan transnasional.

FUNGSI

Fungsi hokum internasional:

  1. Louis Henkin: menjembatani masalah-masalah interdependensi antar Negara majau dengan Negara berkembang.
  2. Jorge Castenada:membantu Negara sedang berkembang dalam membangun perekonomiannya.
  3. Harus berfungsi mengembangkan perekonomian setiap Negara di dunia tanpa melihat statuus Negaraadedidikirawan tersebut.

CABANG HUKUM LAINNYA

Cabang-cabang hokum internasional lainnya:

  1. Hokum komersial internasional.
  2. Hokum pembangunan ekonomi internasional
  3. Hokum pembangunan internasional.

SEJARAH

Sejarah perkembangan hokum ekonomi internasional:

SEBELUM PERAANG DUNIA II: hokum ekonomi internasional berkembang pada abad ke12 dengan most favoured nation, national treatment and reciprocitas. Prinsip freedom of navigation, prinsip cabotage. Abad ke 19 è zaman liberal èkulminasi klausula most favoured nation. Tahun 1914 è campur tangan Negara dalam mengatur hubungan-hubungan ekonomi internasional mulai tampak . LBB (Pasal 23 huruf (e) piagamnya)èperlunya perlakuan adiladedidikirawan dalam bidang perdagangan semua Negara.

PASCA PERANG DUNIA II (Bretton wood system): Negara-negara sekutu membentuk lembaga-lembaga ekonomi internasional AS mengeluarkan the reciprocal trade agreement act è kewajiban timbal ballik dalam pengurangan tariff .tahun 1944 pendirian IMF dan IBRD. Tahun 1947 è GATT sebagai perjanjian internasional yang mengikat. IMF IBRD dan GATT sebagaiadedidikirawan pembentuk Bretton wood system.

PASCA PERANG DINGGIN : semakin berperannya organisasi-organisasi internasional dalam bidang ekonomi. Aturan hokum ekonomi internasional yang semakin komplek è WTO. Bermunculnya sengketa-sengketa perdagangan internasional. Penyesuaian hokum nasionaladedidikirawan terhadap hokum ekonomi internasional.

Hokum ekonomi internasional menjadi penting seiring dengan arus globalisasi ekonomi yang cepat akibat kemajuan teknologi dan komunikasi. Akibat perkembangannya hokum ekonomi internasional ini menyebabkan :

  1. Batas-batas nrgara menjadi tidak jelas.
  2. Kedaulatan Negara menjadi berkurang
  3. Interdependensi (ketergantungan) antar Negara semakin tinggi è fungsi hukkumadedidikirawan ekonomi internasional.

PRINSIP-PRINSIP

HUKUM EKONOMI Part II: teknik analisis,Penanaman Modal Asing, Bisnis Curang

Maret 15, 2017

TEKNIK ANALISIS

Dapat dilakykan misalnya dengan cara berikut:

  1. Ditentukan bidang kajiannya. Missal ekonomi 40, politik 30, hokum 20, social dan budaya 10 totalnya 100
  2. Persentase perbidang. Missal ekonomi 40%, politik 30%, hokum 20%, social dan budaya 10% totalnya 100%
  3. Pengkajian isu perbidang.jumlah totalnya 100
  4. Tiap issu diberibobot. Missal; A+,B+,C+, kalu dampaknya positif dan A-,B-,C-, kalau dampaknya negattif.

Teknik analisis holistis untuk hokum ekonomi diantaranya adalah:

  1. SWOT Analysis
  2. Focus Field analysis
  3. Matrik Evaluasi Holistik
  4. Delphy Forccasting Analysis
  5. Analytical Hierarchy Process

Berikut ini penjelasannya:

  1. SWOT Analysis

Keterangan:

S:Strong (kekuatan) factor dominan andalan yang dikuasai. Dalam suatu bisnis modern saat ini, terjadi kapasitas usahanya besar tapi oranya sedikit (orang-orang pintar/ahli/professional), modal besar dengan jaringan bisnis yang kuat (mendunia), missal da;am bisnis tekstil, disni factor keunggulannya (S)-nya missal bahan baku,dsb.

W:Weakness (kelemahan) factor yang tidak bisa diandalkan. Missal suatu bahan baku yang berasal dari ASèlemah, kala dari Australia kuat, contoh lain factor hokum di Indonesia menjadi lemah.

O:Opportunity (peluang). Ada potensi (ada modal untuk menguasai)è belum ditangan, bisa masuk (W) bisa juga masuk S contoh lain penawaran yang melebihi kemmpuan missal permintaan 10000 unit tapi produksi hanya mampu 100 unit.

T: treat (hambatan). Hal baru yang tidak bisa ditargetkan è teknologi yangadedidikirawan baru missal dengan standarisasi contoh konkretnya adalh budaya kerja luar negeri dengan + laporan sedangkan di Indonesia kerja dengan tanpa laporan.

Table SWOT analysis:

S Bahan baku SDM Hukum Dst.
W
O
T

Yang penting dalam SWOT analysis adalah perubahan bagaimana W dapat ditarik ke T,T ditarik ke O dan O ditarik ke S.

Sekema tenteng SWOT :

 

 

 

 

 

  1. Focus Field analysis
  2. Matrik Evaluasi Holistik
  3. Delphy Forccasting Analysis

Yaitu metode pemillihan orang-orang yang paling ahli, orang yang ahli disini jumlahnya tidak banyak. Sejarah teknik ini dimulai pada zaman yunani, dikenal suatu istilah orakel yaitu suatu tempat komunikasi dengan dewa-dewa untuk memutuskan sesuatu, selnajutnya dalam perkembangannya maka dewa-dewa ini diganti dengan para pakar /ahli. Antara lain meliputi:

  1. Posisi; latar belakang dari proyek (missal proyek otonomi daerah dalam pengelolan sumber daya alam)è identifikasi masalah è term of reference (TOR); point-point apa saja yang ditanyakan kepada pakar dengan pertanyaan sesuai dengan keahliannya.
  2. Dipilih para pakarnya è TOR dikirim è analisis terhadap TOR,
  3. Term leader; membuat analisis masalah berdasarkan pendapat para pakar makanya selalu holistic
  4. Hasil analisis dikembalikan kepada para pakar untuk dianalisis
  5. Para pakar diundang kesuatu forum untuk melakukan diskusi debat
  6. Kesimpulan rekomendasiadedidikirawan.

Dari 1 s/d 6 disebut satu putaran Delphy. Untuk mencapai suatu hasil analisis yang cukup baik minimal diperlukan dengan dua putaran Delphy.

  1. Analytical Hierarchy Process

PENANAMAN MODAL ASING

Marshal plan adalah seorang jendral AS menjadi seorang ahli ekonomi, menggunakan strategi perang dalam membangun ekonomi Eropa. Perang Dunia I krisis ekonomi eropa (1914-1918)è krisis malaise (1929-1930). AS membantu Eropa secara bertahap demgan marshal plan melalui IBRD. Bantuan diberikan selama 25 tahun (1930-1955) sehingga ekonomi eropa menjadi pulih kembali. Sikap pemerintah terhadap penanaman modal asingadedidikirawan;

orde lama è soekarno menolaknya karena dianggap akan menumbuhkan imperialism dan kolonialisme baru. System hokum AS adalah anglo saxon sedangkan system hokum Indonesia adalah eropa continental dalam system anglo saxon tidak dikenal hak milikadedidikirawan melainkan dual ownership.

Orde baru è penanaman modal asing dibolehkan dan ditunjang dengan undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang peanaman modal asing. Berbicara tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian Negara maka adam smith mengemukakan suatu teori (teori adam smith ) yang menyatakan bahwa semakin sedikit campur tangan pemerintah dalam urusan perekonomian maka semakin bagus pula bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, pemerintah hanya penjaga malam saja (the invisible hands). Teori ini jatuh pada tahun 1929-1930 dengan terjadinay krisis malaise dengan ditemukannya mesin-mesin maka pengangguran meningkat yang selanjutnya menimbulkan kriminalitas, sehingga campur tangan pemerintah adalah perlu (welfare state). Indonesia menganut welfare state (negra kemakmmuran) iniadedidikirawan dapat dilihat Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945.

Di abad 16 – 17 banyak usaha partikelir yang sudah mulai dengan usaha yang melewati batas-batas Negara (transnasional), sehingga munculah kapitalisme. Transnasional terbagi 2 yaitu:

  1. TNE  (transnational enterprise) perusahaan yang besar sehingga usahanya melewati negaranya missal siemens unilever dll
  2. TNC (transnational corporation) cabang-cabang perusahaan yang berada diluar negeri.

TNE tunduk pada hokum internasional, sedangkan TNC tunduk pada hokum nasional. Masalah teknis perusahaan dipegang langsung oleh pimpinan perusahaan TNE, sedangkan masalah operasional (missal pajak) dipegang oleh kepala cabang TNCadedidikirawan.

PERSAINGAN BISNIS CURANG

Antaralain meliputi : price fixing contract, division of market contract, taying contract, exclusive contract, grup boycout, monopolization, horizontale-vertical conglomerate merger, price discrimination, interlocking disrectorate, unfair labour practiceadedidikirawan.

  1. price fixing contract,/penetapan harga adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh para pengusaha yang bersaing, berisi penetapan harga jualsuatu produk barang. Tujuannya adalah untuk menghilangkan salah satu bentuk persaingan usaha. Jenisnya antaralain : horizontal price fixing contract and vertical price fixing contract. horizontal price fixing contract adalah perjanjian penetapan harga jual suatu barang yang dilakukan diantara produsen-produsen yang bersaing antar distributor/antar pengecer; vertical price fixing contract adalah perjanjian penetapan harga jual suatu barang yang dilakukan antara produsen dengan distributornya dan pengecer dimana pihak yang lebih lemha (missal distributor terhadap produsen) berkewajiban untuk tidak menjual produk dengan harga yangadedidikirawan lebih rendah dari penetapan adedidikirawanatasannya.
  2. division of market contract,adalah suatu perjanjian antara para pengusaha untuk membagi daerah pemasaran. Bila perjanjian itu dilakukan di antara pengusaha yang setingkat (midsl produsen dengan produsen) disebut horizontal divison  of market contract, sedangkan bila perjanjian itu dilakukan diantara tingkat yang berbeda  (missal produsen dengan distributor ) disebutadedidikirawan vertical division of market contract.
  3. taying contract, adalah kontrsk dagang yang berisi ketentuan bahwa penjual akan menjual barang kepada pembeli jika penjual itu membeli barang dariadedidikirawan pembeli ( seperti system barter).
  4. exclusive contract, adalah kontrak yang dibuat salah stu pihak setuju  mengikatkan dirinya untuk menjual atau membeli barang untuk semua kebutuhannya hanya dari satu orang saja. Termasuk dalam executive contract antara lain exclusive dealing andadedidikirawan reqruitment contract. Exlusive dealing adalah terjadi bila pembeli setuju untuk membeli produk-produk hanya dari satu perusahaan saja. Reqruitment contract terjadi bila pembeli setuju untuk membeli suatu barang yang dibutuhkannya.
  5. grup boycout, adalah persengkokolan dari beberapa perusahaan untuk berdama-sama menolak hubungan jalinan dagang dengan perusahaan tertentu dengan maksud untuk menghilangkan persaingan-persaingan dengan perusahaanadedidikirawan tersebut.
  6. monopolization, adalah salah satu praktek bisnis yang dilakukan pengusaha swasta besar yang dapat mengganggu mekanisme pasar. Monopolization power (kemampuan monopoli) id the power to fix price to include competitor oradedidikirawan to control the market in relevant geographical area.
  7. horizontale-vertical conglomerate merger, adalah suatu peleburan sari suatu perusahaan ke perusahaa lain dalam hal mana yang terakhir mempertahankan identitas semula mengalihkan kekayan tanggung jawab dan kuasa atas perusahaan yang meleburkan diri tersebut. Horizontal merger adalah merger antara beberapa perusahaan yang sama dan saling bersaing missal antar a produsen yangadedidikirawan memproduksi produk yang sama.
  8. price discrimination, terjadi bila seorang pembeli harus membayar dengan harga yang berbeda dari pembeli lain terhadap barang yang sama.kebijakan ini dilakukan oleh pengusaha unttuk madedidikirawanengalahkan saingannya sehingga praktek ini dapat mengganggu mekanisme pasar.  
  9. interlocking disrectorate, terjadi bila dewan direksi suatu perusahaan sangat erat kaitannya dengan dewan direksi perusahan lain, karena misalnya anggota dewan direksi dari dua perusahaan itu adalah orang yang sama. Dalamm keadaan demikian maka akan mungkin adedidikirawansekli terjadi monopoli
  10. unfair labour practice. Aadalah praktek curang tidak hanya bidang perdagangan tapi juga dibidang perburuhan dan tenaga kerja missal majikan turut campuradedidikirawan dalam pembentukan organisasi buruh n

 

HUKUM EKONOMI Part I: Pendahuluan,Paradigma Pnedekatan Teknik analisis

Maret 9, 2017

HUKUM EKONOMI

PENDAHULUAN

Hokum ekonomi berbeda dengan hokum lainnya karena tujuannya berbeda. Hokum bertujuan untuk kepentingan orang banyak sedangkan hokum ekonomi bertujuan untuk kepentingan pribadi. Di dalam hokum terdapat kaidah (dalam arti luas) karena didalamnya terdapat kaidah agama,kesusilaan, kesopanan (kaidah-kaidah dalam arti sempit). Tujuan hokum merupakan gabungan dariadedidikirawan kaidah dalam arti sempit. Tujuan hokum ekonomi adalah mencapai tujuan hokum sekaligus tujuan ekonomi dalam satu kegiatan usaha yang simultan. Tujuan ekonomi suatu Negara adala agar Negara tersebut menjadi maju dengan mendapat untung contoh apabila dariadedidikirawan aspek ekonomi saja maka suatu produk minuman nutrisi dapat tidak memberikan perlindungan hokum pada konsumennya (karena hanya mencari laba)sedangkan apabola dari aspek hukumnya saja maka yang mempunyai izin hokum yang jelas saja yang bias melkaukan kegiatan. Apabila aspek hokum dipadukan dengan aspek ekonomi maka cara memperoleh untung tersebut jangan sampai malnggar hokum. Tujuan hokum adalah keadilan ketertiban fanadedidikirawan kegunaan. Tujuan ekonomi adalah memperoleh keuntungan dan kebutuhan. Pelaksanaan hokum ekonomi memberikan perlindunganadedidikirawan kepada para konsumen.

PARADIGMA MUTU

Paradigm yang digunakan semua bidang ilmu adalha paradigm mutu. Paradigm mutu:

  1. Bebas cacat
  2. Kepuasan pelanggan
  3. Karateristik mutu; quality of product è kehandalan hasil ; cost èbiaya minimal; deliveryèketersediaan; safetyèaman;moralèkeramahtamahanadedidikirawan;systemèberdasarkan system;environmentèmemperhatikan lingkungan.

Missal:

Quality product: tuslag terjadi karena pola arus mudik yang menyimpang dari biasanya. Cost: biaya pengurusan haki seorang pengusaha yang berada di Irian akan sangat mahal karena harus diurus di Jakarta. Delivery:KUHPdt (BW) masih berlaku contoh lainnya adalah bagi konsumen apakah akan pilih emas atau beras, haladedidikirawan ini tregantung keadaan.

PENDEKATAN

Pendekatan hokum ekonomi berbeda dengan pendeukatan pada umumnya. Hokum ekonomi berbicara mengenai suatu kenyataan yang merupakan gabungan antara tujuan hokum dan tujuan ekonomi.hukum ekonomi terdirii dari banyak hal diantaranya: social politik budaya dll.kalau ada satuadedidikirawan aspek diabakan maka akan terjadi gejolak dimasyarakat. Hokum ekonomi bukan hokum tentang ekonomi tetapi lebih merupakan gabungan antara aspek hokum dan ekonomi. Syarat agar hokum ekonmi dapat mengarahkan kegiatan ekonomiadedidikirawan dintaranya:

  1. Minimal multidisipliner, karena merupakan metode untuk mencapai tujuan; hokum bersifat monodisipliner tetapi yang paling ideal adalah interdisipliner.
  2. Untuk ilmu lain missal ekonomi pendekatannya aspek ekonomi
  3. Transnational melewati batas-batasadedidikirawan wilayah/globalisasi.

Untuk mencapai tujuan hokum ekonomi maka metode yang dipakai adalah multidisipliner dan intedisipliner, minimal dua aspek yang tercapai (ekonomi dan hokum), karena ilmu ekonomi itu mencakup berbagai ilmu seperti ilmu akuntansi dsb.metode lainnya adalah transnasional kareena untuk memenuhi kegiatan-kegiatan ekonomi makat tidak hanya pada satu Negara saja melainkan antar Negara.perbedaan monodisipliner satu ilmu dengan metodenya masing-masing missal metode hokum adalah noormatif sedangkan metode ekonomi adalah social. Perbedaan multidisipliner :ilmunya lebihadedidikirawan dari satu dan metodenya berjalan masing-masing. Perbedaan interdisiplienr: ilmunye lebih dari satu dan metodenya lebih dari satu. Hokum ekonomi dan beberapa hokum lain seperti; hokum laut dan hokum lingkungan bersifat lintas sektoral, interdisipliner dan antisipatoris danadedidikirawan multidisipliner. Lintas sektoral artinya menyangkut berbagai ilmu. Interdisipliner artinya tidak bisa dipisahkan antara hokum public dan hokum privat. Antisipatoris artinya mengatisipasi apa yang akan terjadi. Multidisipliner artinya tiap-tiap ilmu bisa dipisahkan. Hokum ekonomi juga bersifat holistic (terpadu); adedidikirawan holistic bidangnya /padu aspek (masing-masing memberikan kontribusi; holistic pihaknya /padu pihak

TEKNIK ANALISIS

 

Maret 3, 2017

KEGIATAN PASAR EKONOMI YANG DILARANG

n  Monopoli (rr)

n  Monopsoni (rr)

n  Penguasaan Pasar (rr)

n  Jual Rugi (rr)

n  Curang dalam Penentuan Biaya Produksi (rr)

n  Konspirasi Tender (rr)

n  Konspirasi Informasi (rr)

n  Konspirasi Menghambat Produksi (psi)

n  Penguasaan atas Produksi/Pemasaran/Monopoli Ps. 17 (rr)

n  Monopsoni; Ps. 18 (rr)

n  Penguasaan Pasar Ps. 19 (rr)

n  Menolak/Menghalangi pelaku usaha tertentu melakukan kegiatan

n  Menghalangi konsumen dan Pelaku usaha lain berhubungan

n  Membatasi Peredaran/penjualan

n  Melakukan diskriminasi

n  Jual Rugi/Predatory Pricing Ps. 20 (rr)

n  Curang dalam Penentuan Biaya Produksi (rr)

n  Konspirasi/Persekongkolan Tender Ps. 22 (rr)

n  Konspirasi Informasi Ps. 23 (rr)

n  Konspirasi Menghambat Produksi/Pemasaran adedidikirawanPs. 24(psi)

Praktek Monopoli Dan Demokrasi

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehatadedidikirawan,efetif, dan efisien.

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atauadedidikirawan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Bentuk Pasar

Pure Competition Monopolistic

Competition

Oligopoly Monopoly
Number of Sellers Many Many Few One
Number of Buyers Many Many Many Many
Demand Conditions Identical Subsititute Very Similar Subsitute Close Subsitute No Subsitute
Objective Function Maximum Profit Maximum Profit Maximum Profit Maximum Profit
Strategic Variable Quantity Quantity&Price Quantity&Price Quantity&Price
Reaction to price Price Taker Price Maker Price Maker Price Maker
Information Full information Incomplete Incomplete Incomplete
Cost Condition Marginal Cost ∆ Marginal Cost ∆ Marginal Cost  Marginal Cost 
Expectation of rivals reaction None None React or None None

Monopoli (Ps. 17)

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas   produksi dan    atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

  1. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada

substitusinya; atau

  1. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

  1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasaradedidikirawan satu jenis

barang atau jasa tertentu.

Monopsoni (Ps. 18)

( 1 ) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

( 2 ) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satuadedidikirawan jenis barang atau jasaadedidikirawan tertentu.

Penguasaan Pasar (Ps 19)

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

  1. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;atau
  2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
  3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
  4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usahaadedidikirawan tertentu.

Penguasaan Pasar (Ps. 20)

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untukmenyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidakadedidikirawan sehat.

Menetapkan harga yang mematikan (predatory pricing)

Upaya menjual produk pada harga yang sedemikian rendah dalam jangka pendek agar pelaku usaha lain tidak dapat masuk pasar. Dalam jangka pendek praktik ini menguntungkan konsumen, namun dalam jangka panjang pelaku usaha yang melakukan praktik predatory pricing akan dapat bertindak sebagai pelaku usahaadedidikirawan monopoli.

Predatory Pricing (PP)

Definisi: Pelaku usaha yang menjual dengan harga lebih rendah dari SRMC (Areeda and Turner,1975) to untuk mendepak pesaingnya keluar dari industri dan mendorong pelaku usaha baru untuk tidak masuk ke industri, kemudian dalam jangka panjang ia akan meningkatkan labanya.  Tujuan: mengurangi persaingan dengan membangkrutkan pesaing danadedidikirawan menciptakan penghalang masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha potensial yang ingin masuk ke industri.

n   Exit-inducing strategy (Ordover and Willig, 1981)

n   Exclusionary strategy: PP, Raising rivals’ costs

Features penting PP

Selama periode PP, pelaku usaha (the incumbent firm) akan mengalami kerugian. Pelaku usaha tsb harus memenuhi semua permintaan pada harga rendah.Konsumen memperoleh manfaat selama adaadedidikirawan PP.

Syarat agar PP merupakan strategi rasional

  1. PV manfaat > Biaya
  2. LabaPP > Laba metode lain

Seperti: Laba Acquire > Laba PP  Meskipun PP  melanggar hukum, PP lebih sukar dibandingkan M&A untuk dideteksi (Kondis 1 & 2 dari McGee, 1958)

  1. Telser (1966)’s Long purse
  2. Imperfect information dan non-zero transaction costs (dari game-theoretic modelsadedidikirawan)

Kelemahan  PP

  1. Asumsi bahwa pesaing akan menghasilkan dengan skala yang sama
  2. Periode terjadinya PP. Semakin lama, maka harga semakin tinggi pada periode setelah PP.
  3. Belum ada buktiadedidikirawan empirisnya.

Penguasaan Pasar (Ps 21)

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapklan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkanadedidikirawan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan (Ps 22)

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidakadedidikirawan sehat.

Pengertian Tender

tawaran mengajukan harga untuk :

  1. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan,
  2. mengadakan barang dan atau jasa
  3. membeli suatu barang dan atau jasa
  4. menjual suatu barang danadedidikirawanatau jasa

Pengertian dan Jenis Tender

n  Tender terbuka

n  Tender terbatas

n  Pelelangan umum

n  Pelelangan terbatas

n  Penunjukan Langsung

n  Pemilihanadedidikirawan Langsung

Tujuan Tender

  1. Memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha,
  2. Mendapatkan barang dan atau jasa dengan harga termurah danadedidikirawan kualitas terbaik.

Metoda Pemilihan Penyedia

  1. Pelelangan Umum
  2. Pelelangan Terbatas
  3. Pemilihan Langsung

n  Wajib melakukan prakualifikasi (wajib diumumkan)

n  Wajib mengundang yang lulus prakualifikasi dan bila jumlahnya kurang dari 3 (tiga) dilakukan pengumuman ulang. Apabila yang lulus dua maka dilakukan pemilihan langsung tetapi kalau hanya 1 dilakukan penunjukan langsung sesuaiadedidikirawan ketentuan lainnya.

  1. Penunjukan Langsung

n  Dilakukan prakualifikasi terhadap penyedia untuk pekerjaan kompleks

n  Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilaiadedidikirawan diatas Rp. 50.000000000 (lima puluh milyar Rupiah).

  1. Bencana Alam, Sosial, dan Perang

Proses Tender

Proses tender mencakup:

  1. Perencanaan
  2. Pembentukan panitia
  3. Prakualifikasi perusahaan
  4. Pembuatan persayaratan untuk ikut tender dan penyusunan dokumen tender
  5. Saat pengumuman tender
  6. Pengambilan dokumen tender
  7. Penentuan Harga Perkiraan Snediri atau harga dasar lelang
  8. Penjelasan tender
  9. Saat penutupan tender
  10. Penentuan pemenang tender
  11. Saat pengumuman pemenang tender
  12. Pengajuan sanggahan
  13. Penandatanganan kontrak
  14. Pelaksanaan danadedidikirawanevaluasi pelaksanaan

Prinsip Persekongkolan dalam Tender (1)

  1. Kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.
  2. Dilakukan dalam bentuk:
  3. Kerjasama antara dua pihak atau lebih,
  4. Secara diam-diam atau terang-terangan melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya,
  5. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan
  6. Menciptakan persaingan semu
  7. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya pesekongkolan
  8. Pemberian kesempatan eksklusif kepada peserta tender dengan cara melawan hukum
  9. Persekongkolan dilakukan secara horizontal, vertikal danadedidikirawangabungan keduanya.

Prinsip Persekongkolan dalam Tender (2)

Tender berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha:

  1. tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas
  2. tender bersifat diskriminatif  sehingga tidak dapat diikuti semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama
  3. tender dengan persayaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lainadedidikirawan untuk ikut.

Mengukur Dampak Persekongkolan dalam Tender

  1. Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal
  2. Barang atau jasa yang diperoleh (dari sisi: mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh bila tender dilakukan secara jujur.
  3. Adanya hambatan bagi peserta potensial.
  4. Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi karena adanya adedidikirawanmark upadedidikirawanoleh pihak-pihak yang bersekongkkol.

Persekongkolan (Ps 23)

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidakadedidikirawan sehat.

Persekongkolan (Ps 24)

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang baikadedidikirawan dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Menaikkan harga pesaing

Pelaku usaha dapat langsung meningkatkan biaya pesaing apabila pelaku usaha tersebut dapat mengganggu (interfere) metode teknik produksi, dan penjualan atau pemasaran pelaku usaha pesaing. Kedua metode tersebut dapat meningkatkan biayaadedidikirawan pesaing, mengurangi persaingan, dan meningkatkan keuntungan pelaku usaha.

Tujuan

n  Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat

n  Iklim usaha yang sehat, besar, menengah dan kecil

n  Mencegah praktek monopoli danadedidikirawan/ persaingan usaha tidak sehat

n  Efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha

Prinsip Dasar

Monopoli Penguasaaan, Produksi, dan atau Pemasaran Oleh Pelaku Usaha. Praktek Monopoli,Pemusatan kekuatan ekonomi sehingga menimbulkan persaingan Usahaadedidikirawan Tidak Sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pendekatan Hukum Persaingan

n  Struktur Pasar :

n  Satu perusahaan : > 50%

n  Beberapa perusahaan : >75%

n  Perilaku : praktek monopoli dan persaingan usaha tidakadedidikirawan sehat

Sifat Larangan/Pengaturan

n  Rule of Reasons (rr):

n  Memerlukan pembuktian dampak terhadap persaingan atau kerugianadedidikirawan konsumen

n  Per se illegal (psi):

n  Dapat dinyatakan bersalah tanpa pembuktian akan dampak terhadapadedidikirawan persaingan atau konsumen

Substansi

n  Perjanjian yang dilarang :

n  Oligopoli (rr)

n  Penetapan harga (psi)

n  Diskriminasi harga (psi)

n  Harga dibawah hrg pasar (rr)

n  Harga jual-kembali (rr)

n  Pembagian wilayah (rr)

n  Boikot (psi)

n  Kartel (rr)

n  Trust (rr)

n  Oligopsony(rr)

n  Integrasi vertikal (rr)

n  Perjanjian tertutup/ tying (psi)

n  Perj dgadedidikirawan pihak asing (rr)

Kegiatan yg dilarang

n  Monopoli (rr)

n  Monopsoni (rr)

n  Penguasaan Pasar (rr)

n  Jual Rugi (rr)

n  Curang dalam Penentuan Biaya Produksi (rr)

n  Konspirasi Tender (rr)

n  Konspirasi Informasi (rr)

n  Konspirasi Menghambatadedidikirawan Produksi (psi)

PERSEKONGKOLAN Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidakadedidikirawan sehat

Pasal 23:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya  yang diklasifikasikan  sebagai rahasia  perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidakadedidikirawan sehat.

PASAL 24:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol  dengan pihak lain untuk menghambat produksi  dan atau pemasaran  barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok diadedidikirawan pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan

catatan kuliah hukum persaingan usaha part V Ruang Lingkup: contoh kasus,Analisis,Sejarah, Reasonable for the parties

Maret 2, 2017

Pengertian Unfair Competition

 Black’s Law Dictionary:

Suatu istilah yang umumnya dipakai untuk menunjukan semua tindakan yang tidak jujur atau persaingan tidak jujur dalam perdagangan atau kegiatan komersial. Namun secara khusus istilah ini diterapkan atau ditujukan untuk praktik-praktik yang berupaya mengganti barang/ milik seseorang atau produk seseorang yang beredar dalam pasar yang sudah memiliki reputasi yang mapan, yang memiliki peredaran/pasar yang luas, dilakukan dengan cara: Memalsu (counterfeiting), baik merek, logo, ukuran, bentuk, tanda-tanda khusus, warna, label, penampilan umum danadedidikirawan sebagainya. Unfair competition merujuk pada persaingan bisnis yang tertuju pada hak milik intelektual (merek, hak cipta). Hal yang sering dilakukan dalam praktik bisnis adalah merek.

Restrictive Trade/ Covenant

Covenant adalah persetujuan atau konvensi atau seperti halnya janji dari dua atau lebih pihak dalam bentuk tertulis, ditanda-tangani dan diserahkan dengan mana, baik salah satu pihak atau kedua belah pihak berjanji terhadap yang lain untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu (dalam pengertian umum sering dinamakan “kontrak”). Dalam covenant yang menjadi persoalan salahadedidikirawan satu pihak berjanji terhadap pihak lainnyauntuk, akan atau tidak akan melakukan sesuatu. Dikenal dua istilah:

Covenantee: orang atau pihak atau kepada siapa covenant atau janji diperuntukan;

Covenantor: orangnya yang berjanji.

CONTOH:

Buruh dan majikan.Majikan mensyaratkan untuk tidak bekerja atau melakukan kegiatan bisnis yang sama yang dikerjakan oleh majikan setelah mengakhiri hubungan kerja.Dengan demikian buruh tidak dapat bergerak di sektor yang sama. Buruh dinamakan covenantor; majikan: covenantee dan janji atau promisnya adalah covenant.

Klausula-klausula dalam kontrak kerjasama, kontrak kerja, yang membatasi salah satu pihak setelah berakhirnya kontrak dalam melakukan pekerjaan yang sama atau serupa dalam jangka waktu dan area tertentu atau khusus; Kalau klausula-klausula tersebut dianggap reasonable makaadedidikirawan dianggap sah

CONTOH:

Seseorang bekerja di tempat pizza sebagai pembuat adonan. Karyawan menanda-tangani kontrak, apabila telah mengakhiri perjanjian kerja tidak akan bekerja pada seseorang yang memiliki bisnis yang sama atau membuka usaha yang sama (pizza) dalam jangka waktuadedidikirawan tertentu (misal: 1,2 atau 5 tahun).

ANALISIS:

Klausula-klausula seperti ini digolongan restrictive covenant (restrictive =membatasi) hak orang dimana seharusnya memiliki kebebasan (right to work).

Rationanya adalah: Kekhawatiran kalau rahasia dagangnya dibocorkan sehingga bisnisnya tersaingi. Ada kemungkinan bekerja di kompetitornya sehingga dapat dengan mudah dieksploitasiadedidikirawan oleh pesaingnya.

Sejarah Restrictive Covenant

Kontrak ini merebak di Inggris pada akhir Revolusi industry. Awalnya restrictive covenant dianggap sesuatu yang wajar sebagai perwujudan “freedom of contract”. Pendapat ini berkisar pada abad 17-18 dikenal dengan “handsout policy” atau bebas tangan atau cuci tangan. Hakim tidak menghiraukan kontrak tersebut memberatkan salah satu pihak atau tidak, hanya dipandang kontrak itu dibuat oleh mereka yang cakap, dan tidak terdapat unsur penipuan atau pemalsuan. Terdapat pemikiran untuk melindungi pihak yang lemah, bahwa hakim harus menggali hukum untuk membuat suatu aturan, apakah restrictive covenant  ini reasonable atau unreasonable ? Bilaadedidikirawan unreasonable harus dicabut dan dibatalkan seluruh isi kontraknya (null and void atau batal demi hukum).

Kriteria “REASONABLE”

Tolok ukurnya ada  4 :

Reasonable for the parties,apakah wajar menurut kepentingan para pihak.

Reasonable for public interest public order,apakah benar masuk akal untuk kepentingan umum?

Time/waktu: Kalau membatasi untuk jangka waktu tertentu, misal satu tahun menurut hakim reasonable sedangkan bila lebih membatasi hak berusaha (right to work).

Area/ wilayah: Kriterianya tergantung dariadedidikirawan kontrak.  Contoh mendapatkan hak franchise tetapi dicantumkan selama 1 (satu) tahun tidak diperkenankan membuka cabang adalah unreasonable.

REASONABLE FOR THE PARTIES

Umumnya franchisor yang memiliki franchise akan membagi beberapa pemasaran franchise, misalnya A, B, dan C. Bila franchisor tidak mewajibkan franchisee A restrictive covenant, maka A akan berkompetisi langsung dengan B dan C. Akibatnya terjadi intra band competition (= antar merek berkompetisi), jadi diantara merek yang sama terjadi persaingan. Dari Sudut Franchisor: Dengan demikian restrictive covenant akan lebih menguntungkan agar tidak berebut pangsa pasar. Dari Sudut Franchisee:lebih menguntungkan diberikan area tertentu, karena menjadiadedidikirawan pengusaha tunggal dan tidak berebut pangsa pasar.

Reasonableness = Kewajaran?

Dalam perkembangannya perlu melindungi kaum yang lemah dengan menggunakan doktrin “restraint of trade”, untuk menilai apakah restrictive covenant dapat dilaksanakan atau dibatalkan. Prinsip yang penting dari doktrin “restraint of tradeadedidikirawan” adalah reasonableness atau kewajaran.

Definisi Reasonableness = Kewajaran?

Suatu pembatasan/hambatan dianggap wajar dimana tidak boleh melebihi apa yang sebenarnya harus dilindungi untuk kepentingan pihak covenanteenya (yang meminta janji) Ada pula yang menyatakan bahwa prinsip reasonableness atauadedidikirawan kewajaran adalah layak karena bila tidak ada pembatasan seperti itu justru masyarakat yang rugi.

Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan dalam Reasonableness = Kewajaran

ž  Kepentingan para pihak (covenantee-covenantor);

ž  Kepentingan publik;

ž  Sejauhmana pembatasan itu dari jangka waktu dapat digolongkan wajar;

ž  Sejauhmana hambatan atau pembatasan tersebut apabila dilihat dari aspek lokasi masih dapat digolongkan wajar?.

ž  Dengan melihat pada objek yangadedidikirawan dibatasinya itu sendiri.

Kepentingan Para Pihak

ž  Kontrak franchise dianggap reasonable karena melindungi baik franchisor maupun franchisee;

ž  Tidak terjadi intra bandadedidikirawan competition.

Kepentingan Publik

ž  Contoh kasus franchise dalam putusan hakim, publik juga diuntungkan karena bila franchisee B dan C bersaing di wilayah A maka penduduk di wilayah B dan C tidak dilayani dengan baikadedidikirawan oleh franchisee B dan C.

ž  Sebagai legitimasi bahwa restrictive covenant dapat lolos dan tidak perlu untuk dibatalkan.

Sejauhmana pembatasan itu dari jangka waktu dapat digolongkan wajar

ž  Pembatasan jangka waktu yang pendek 1-2 tahun dianggap wajar;

ž  Bila sampai waktu 3-5 tahun adalah unfair karena melanggar hakadedidikirawan untuk bekerja (right to work).

Dengan melihat pada objek yang dibatasinya itu sendiri

ž  Umumnya obyeknya adalah kerahasiaan dagang (trade secreet) dan teknik mengolah (Know How)

ž  Apakah informasi itu krusial kah?

ž  Yurisprudensi yang merumuskan trade secreet

›      “Segala sesuatu yang sangat rahasia sehingga dengan hanya mengingatnyapun, hal tersebut tidak boleh dikemukakan untuk keuntungan orang lainadedidikirawan, selain majikan, meskipun pembeneran itu legal atau sah”.

Dengan melihat pada objek yang dibatasinya itu sendiri

ž  Kriteria/ tolok ukurnya:

›      Apakah rahasia/ informasi itu sifatnya benar-benar rahasia dan belum masuk dalam public domain (milik umum) dan velum diketahui oleh umum;

›      Pemilik informasi itu benar-benar dapat meyakinkan atau membuktikan hakim bahwa apabila informasi tersebut disebar-luaskan, hal iniadedidikirawan akan merugikan dia atau justru menguntungkan kompetitornya.

catatan kuliah hukum persaingan usaha part IV Prilaku Pasar: Jenis,Teori

Maret 2, 2017

Prilaku Pasar/Industri

Prilaku Harga

Perusahaan dlm pasar bersaing adalah price taker; Tetapi pasar umumnya tdk sempurna, karena itu kebijakan harga di tingkat perusahaan menjadi relevan (jika perusahaan memiliki market power besar, maka iaadedidikirawan dapat berperan sbg price maker)

Prilaku Penetapan Harga

The Lerner Index

L  =  ( P  –  MC ) / P

Mengukur perbedaan antara harga danadedidikirawan biaya marginal;

Nilainya 0 s/d 1

Prilaku Stratejik

Kooperatif: kartel

Merger dan Akuisisi

Non kooperatif: Diskriminasi harga, predatory pricing, limit pricing, meningkatkan biaya relatif pesaing; dan non linear pricing (Two-part Tariff, Quantity diskon, qualityadedidikirawan diskon, tie-in sales, Skema harga di depan, priority premium)

Prilaku Stratejik: Kooperatif      

Kartel merupakan kerjasama perusahaan2 yang saling bersaing untuk mendikte pasar, baik produksi, harga atauadedidikirawan wilayah pasar;

Kartel biasanya terjadi pada pasar yang oligopolistik;

Prilaku Stratejik Non kooperatif:PREDATORY PRICING

Perusahaan menurunkan harga (jika perlu dibawah biaya marjinal rata-rata) untuk mematikan pesaing, atau menakut-nakuti pesaing untuk masuk ke insdustri yg sama, kemudian menaikan kembali harga ketikaadedidikirawan pesaing menghilang dari pasar;

Features penting dari Predatory Pricing (PP)

Selama periode PP, perusahaan yang menjalankan strategi ini akan menglami kerugian; Perusahaanh tsb harus memenuhi semua permintaan pada tkt harga rendah; Konsumen memperoleh manfaat selama PP berlangsungadedidikirawan;

Prilaku Stratejik Non Kooperatif LIMIT PRICING

Perusahaan menetapkan output dan harga pada tkt tertentu sedemikian rupa sehingga demand yg tersisa dipasar tdk cukup menguntungkan bagi pemain baru di pasar bersangkutan; Biasanya dilakukan oleh perusahaan ygadedidikirawan memiliki posisi dominan;

Prilaku Stratejik Non Kooperatif:MENINGKATKAN BIAYA PESAING

Meningkatkan biaya relatif pesaing melalui: Meningkatkan harga input (terutama pada posisi integrasi vertikal); Gunakan regulasiadedidikirawan pemerintah;

Prilaku Stratejik Non Kooperatif:DISKRIMINASI HARGA

Perusahaan dapat memberlakukan harga yg berbeda pd tiap konsumen jika: Memiliki market power;] Mengetahui tkt kesediaan konsumen membayar untuk setiap unit barang/jasa; Mampu mncegah terjadinya penjualan kembali dgn tkt harga yg lebihadedidikirawan mahal;

Jenis-jenis Diskriminasi Harga

DH DERAJAT SATU (DH Sempurna): mengambil seluruh surplus konsumen dgn menetapkan harga yg berbeda bg setiap konsumen berdasarkan juml maksimum ybs ingin membayar;

DH DERAJAT DUA : Hanya mengambil sbgn surplus konsumen, harga berubah sesuai kuantitas (mis tarif listrik);

DH DERAJAT TIGA:  Pengenaan harga berbeda untuk kelompok konsumen ygadedidikirawan berbeda (mis pelajar dst).

Prilaku Stratejik Non Kooperatif:TYING IN

Definisi: Penjualan paket berisi ≥ 2 produk berbeda, yaitu produk utama (the tying product) (X) hanya bisa dibeli bila konsumen bersedia membeli dgn produk lainnya (the tied product) (Y),dimana X ≠ y. Produk komplemen vs bukan komplemen (substitute dan independen); Interrelated deman Karenna tying in menggabungkan produk ygadedidikirawan digunakan secara bersama;

Motif TYING IN

Tying  > תM dengan atau tanpa DH

Lainnya:

–  Effisiensi;

–  Menghindari pengawasan harga;

–  Memberikanadedidikirawan potongan harga

tersembunyi;

–  Menjamin kualitas;

Diposkan oleh ADE DIDIK IRAWAN (CIA.07.0015) (P.4301.11.028) di 22.17 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke Twitter

Catatan Kuliah Hukum Persaingan Usaha Part III Filsafat: Definisi,Dasar, Struktur,Perbandingan

Maret 2, 2017

Filsafat dan Dasar-dasar Persaingan Usaha

Definisi : Pasar

Pasar: Pertemuan antara permintaan dan penawaran yang menghasilkan keseimbangan (ekuilibrium) harga dan kuantitas. Proses pembentukan keseimbangan tsb melalui tawar menawar; Komponen sistem pasar: kepemilikan pribadi (private property rights), kepentinganadedidikirawan pribadi (self interest), interaksi bersaing, dan regulasi pemerintah;

Definisi: Persaingan

The act or action of seeking to gain what another is seeking to gain at the same time under fair or equitable rules and circumstances; A market condition in which a large number of independent buyers and sellers compete for identical commodities, oradedidikirawan services, deal freely with each other, and retain the right of entry and exit from the market…

Major Hypothesis

Mainstream hypothesis:  Struktur umumnya mempengaruhi kinerja pasar/industri (Structure-Conduct-performance Paradigm);

Chicago School hypotesis: sepanjang tdk ada hambatan kebijakan, monopoli mencerminkan superior efficiency, hanya kollusi yg dapat menciptakan kekuatan pasar;

Contestability theory: Kondisi masuk (entry conditions) lebih berbahaya dariadedidikirawan monopoli;

Struktur Pasar

Bentuk Struktur Pasar: persaingan sempurna, monopoli (alamiah, bilateral) vs monopsoni, oligopoli vs oligopsoni, dan monopolistic competition;

Perbedaan terletak pada: jumlah produsen/pembeli, sifat informasi (asimetrik), price taker vs price maker, produk (homogen vs diffrensiasi), penghalang masuk danadedidikirawan keluar (barriers to entry and exit), persaingan bukan harga, biaya transaski;

Perbandingan bentuk Pasar :

Karakteristik Pers. Sempurna Oligopoli Pers.Monopolistik Monopoli
–       Jumlah

produsen

–       Informasi

asimetrik

– Prilaku

penetapan

harga

Banyak

Tidak ada

Price taker

Beberapa

Ada

Price taker atau maker

Banyak

Tidak ada

Price maker

Satu

Adaadedidikirawan

Price maker

–        Produk

–      Penghalang

masuk

Homogen

Rendah

Homogen/

Berbeda

Rendah/Tinggi

Berbeda

Rendah

Homogen

Tinggiadedidikirawan

–       Persaingan

non harga

Rendah Banyk pd produk berbedaadedidikirawan Banyak Advertensi

Sumber-sumber Kekuatan Monopoli :

  1. Ciptaan Manusia (Strategic behavior): Patent dan penghalang legal lainnya          (lisensi, dll); Kontrak ekslusif;  Tying Contracts;  Kolusi;
  1. Sumber Alamiah: Economies of scale; Economies of scope; Cost complementarities;

Effective Competition

Persaingan efektif hanya bisa terjadi jika terdapat strong mutual pressure diantara perusahaan2 yang beroperasi di pasar, ditandai dengan 3 (tiga) kondisi struktural: Jumlah perusahaan tdk memungkinkan kerjasama (kolusi); Tidak ada dominasi dariadedidikirawan satu terhdp yg lainnya; Kemudahan untuk masuk bagi pesaing baru;

STRUKTUR PASAR :

Monopoli: hanya ada satu penjual

Oligopoli: hanya sedikit penjual

Persaingan monopolistik (monopolistic competition): memiliki karakteristik persaingan sekaligus karakter monopoli (banyak penjual, produk terdifrensiasi, bebasadedidikirawan keluar dan masuk);

Persaingan sempurna (lihat elemennya pada karakter effective competition)

Paradigma Structure-Conduct-Performance

Pandangan sebab-akibat:

Struktur Pasar èConductèPerformance

Kritik: tdk ada hub satu arah, conduct dapatadedidikirawan pengaruhi struktur, sementara performance dapat pengaruhi conduct dan structur pasar;

Pendekatan untuk analisis pasar/industry

Market structure: jumlah perusahaan, besarnya aset atau pendapatan dll.;

Conduct: Penetapan harga, kartel, merger & akuisisi, dll.;

Performance: Profitabilitas, consumer surplusadedidikirawan, consumer welfare, etc.

ELEMENT2 STRUKTUR PASAR

Market share: Porsi penguasaan pasar yg dicerminkan oleh relatif nilai jual produk dari s/ perusahaan terhadap keseluruhan nilai jual di pasar bersangkutan;

Concentration Ratio: total market share dariadedidikirawan beberapa (biasanya empat) perusahaan besar di pasar bersangkutan;

Condition of entry: kondisi yg mencerminkan adaadedidikirawan tdknya hambatan masuk bagi pesaing;

Konsentrasi Industri

Rasio Konsentrasi 4 perusahaan (C4):

Jumlh pangsa pasar 4 perusahaan utama di industri ybs:

C4  =  W1  +  W2  +  W3  +  W4

Herfindahl-Hirschman Index (HHI):

Jumlah dari kuadrat pangsa pasar seluruh perusahaan di industri ybsadedidikirawan dilkali 10.000, jadi

HHI  =  10.000 x  Σ wi2

Keterbatasan:  Definisi pasar: lokal, nasional, regional? Mengabaikanadedidikirawan produsen LN; Definisi Industri dan klasifikasi produk;

 

catatan kuliah hukum persaingan usaha part II Monopoli : Pendahuluan,Pengetian,Ciri-Ciri,Aspek Positif Negatif Dan Cara Negara Kesejahteraan

Februari 26, 2017

TEORI HUKUM MONOPOLI

PENDAHULUAN

Beberapa tahun setelah deklarasi kemerdekaan Amerika, dunia barat berkembang pesat. Mesin pemintal perkakas tenun mesin uap adalah beberapa temuan penting yang menghemat waktu dan uang untuk para pengusaha dan warga Negara. Revolusi industry juga mulai berjalaln upah riil meningkat. Dengan adanya deklarasi kemerdekaan amerika dan revolusi industry, banyak Negara di eropa berkembang pesat, namun keadaan yang berkembang versus merkantilisme. Merkantilisme adalah paham yang mempercayai bahwa ekonomi dunia adalah stagnan dan kekayaannya tetap, sehingga satu bangsa hanya bias berkembang dengan mengorbankan Negara lain . konsekuensinya mereka menciptakan monopoli yang disahkan pemerintah di dalam negeri dan mendukung kebijakan koloniallisme mengirimkan agen-agen dan pasukan-pasukan keadedidikirawan negeri-negeri lain yang miskin untuk mengeruk emas dan komoditas-komoditas berharga lainnya. Negara penganut paham merkantilisme membatasi perdagangan mereka dan menekan impor dan memperbesar ekspor.pembatasan impor ini mengurangi standar hidup masyarakat Negara.

Adam Smith dalam bukunya the weath of the nation menyerang system merkantilisme pembatasan perdagangan hanya mengurangi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.

Contoh Kasus:

Dengan menggunakan rumah kaoa dan penghangat, anggur yang baik dapat ditanam di skotlandia namun memproduksi anggur diskotlandia akan membutuhkan biayaadedidikirawan 30 kali lipat ketimbang mengimpornya dari prancis. Masuk akalkah hokum yang melarang impor semua anggur luar negeri hanya untuk membuat anggur merah dan putih di skotlandia ?

Kebijakan merkantilisme hanya menghasilkan kemakmuran dan keuntungan bagi produsen dan pemegang monopoli. Dalam system merkantilisme kepentingan konsumen selalu dikorbankan demi kepentingan produsen.    Produksi dan perdagangan adalah kunci untuk membuka kemakmuran okum. Dengan kata lain, sumber kemakmuran bukan pengumpulan emas danadedidikirawan perak dengan mengorbankan okum lain. Kemakmuran sebuah okum terjadi jika semua kebutuhan dan fasilitas untuk hidup tersedia dengan harga murah.

Menurut Smith, kemakmuran dapat tercapai dengan cara memberikan kebabebasan ekonomi kepada rakyat. Kebebasan ini adalah kebebasan alamiah. Kebebasan alamiah adalah kebebasan orang untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa campur tangan okum. Kebebasan alamiah terdiri dari hak untuk membeli barang dariadedidikirawan mana saja, termasuk produk asing tanpa pembatasan okum atau kuota impor, didalamnya juga terdapat hak orang untuk mencari pekerjaan di mana pun dia kehendaki.

Globalisasi = pintu masuk perkembangan perekonomian. Satu sisi globalisasi telah membukan peluang yang lebih luas bagi okum sedang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangan. Di sisi lain, globalisasi pula dapat dilakukan peingkatan investasi baikadedidikirawan langsung maupun tidk langsung yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Akibat globalisasi, pelaku usaha okumy kini harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai okum. Pelaku usaha besar dan transnasional dapat menguasai kegiatan ekonomi okumy melalui perilaku anti persaingan, seperti kartel, penyalahgunaan possisi dominan, merger dan sebagainya.

Beberapa alasan UU anti monopoli diterapkan di Indonesia:

  1. Kondisi ekonomi Indonesia yang berlandaskan monopoli, okumy, dll
  2. Semangat pasal 27, 31 dan 33 UUD mengenai asas dan tujuan pembentukan UU no 5 tahun 99, dimana dalam pasal 2 dikatakan “ pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antaraadedidikirawankepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”

Tujuan pembentukan UU no 5 tahun 1999:

  1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengatura persaingan usaha yang sehat shingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
  3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
  4. Terciptanya efektivitas danadedidikirawanefisiensi dalam kegiatan usaha.

PENGERTIAN MONOPOLI

Monopoli : Monos = sendiri dan Polein = penjual. Kesimpulan: monopoli adalah suatu keadaan dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu. Pada perkembangannya, monopoli dapat terjadi walaupun terdapat beberapa penjual dalam suatu pasar. Yang pasti dalam suatu pasar monopoli adalah kekuatan pedagang dalam menentukan harga penawaran, kualitas barang, dll. Dalam pasar monopoli terjadi keadaan yangadedidikirawan tidak seimbang antara penjual dan pembeli.

CIRI-CIRI PASAR MONOPOLI

Ciri-ciri pasar monopoli dan terbentuknya pasar monopoli:

  1. Pasar monopoli adalah okumy satu firma. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari firma tersebut.
  2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan firma monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar.barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut.
  3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam okumy. Sifat ini merupaan sebab utama yang menimbulkan firma yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terwujud
  4. Dapat menguasai penentuan harga. Karena firma monopoli merupakan satu-satunya penjua di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya.oleh sebab ituadedidikirawan, firma monopoli dipandang sebagai penent harga atau price setter.

ASPEK POSITIF MONOPOLI

  1. Monopoli oku memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu. Apabila sumber daya alam minyak bumi dikelola oleh satu unit usaha tunggal yang besar, maka ada kemungkinan bahwa biaya-biaya tertentu aka oku dihindari.
  2. Monopoli oku menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.
  3. Monopoli oku menghindarkan duplikasi fasilitas umum. Contoh dengan hanya ada satu usaha air minum, maka hanya diperlukan satu saja saluran air minum.
  4. Produsen tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk promosi.
  5. Monopoli oku digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber dayaadedidikirawantertentu yang penting bagi masyarakat luas dari eksploitasi yang semata-mata bersifat profit motive

ASPEK NEGATIF MONOPOLI

  1. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan keinginan mereka.
  2. Monopoli membuat posisi koknsumen menjadi rentan di hadapan produsen.
  3. Monopoli berpotensi menghambat inovasi teknologi danadedidikirawanproses produksi.

CARA TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Tujuan okum adalah mensejahterakan rakyatnya.

Cara-cara yang dilakukan oleh okum untuk mensejahterakan rakyatnya menurut  Scherer:

  1. Traditional approach yaitu menyerahkan ekonomi kepada para tuan tanah.
  2. Central-planinng approach yaitu terdapat suatu kekuasaan tunggal (umumnya pemerintah) yang mengatur input dan output suatu ekonomi.pendekatan ini umumnya dianut oleh okum-negara yang berpaham komunis. Meskipun demikian, bidang-bidang tertentu dari suatu okum, meskipun bukan berpaham komunis, jika dianggap penting, adakalnnya akan direncanakan secara terpusat.
  3. Market approach, yaitu alokasi sumber daya dan distribusi hasil produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dalam suatu okum ekonomi ini, pasar diberiadedidikirawankebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam okum ini, campur tangan pemerintah adalah minimal.

Cara-cara yang dilakukan oleh okum untuk mensejahterakan rakyatnya menurut  Charles Mueller:

  1. Laissez Faire yaitu okum yang mengharamkan campur tangan pemerintah dalam okumy.
  2. Public supervision yaitu okum yang memperbolehkan pemerintah untuk menguasai okumy-industri yang penting
  3. Antitrust adalah okum yang mensyaratkan pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan sehat di antara para pelaku usaha, namun sama sekali dilarang ikutadedidikirawancampur dalam keputusan-keputusan tentang harga maupun output produksi.

MARKET APPROACH

Market approach adalah okum yang paling baik, karena akan membawa hasil yang lebih baik dibandingkan okum yang lain. Dengan minimnya campur tangan dari pemerintah, satuan-satuan usaha yang ada akan memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber daya produksi dengan cara yang paling effisien. Selanjutnya penggunaan sumber daya produksi akan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Namun okum market approach ini harus dilengkapi dengan okum antitrust yang dikemukakan Mueller, karena apabila campur tangan pemerintah ditiadakan sama sekali (laissez faire), risikonya adalah akan terjadi monopolisasi oleh pelaku usaha swasta karena prinsip yang lantas akan berlaku adalah survival of the fittest ( yang kuatadedidikirawan akan menyingkirkan yang lemah). Prinsip ini selanjutnya akan mengarah pada keberadaan tunggal (single existence). Pelaku usaha yang terkuat akan memopolisasi yang lemah yang akhirnya akan mengakhiri persaingan itu sendiri.

 

Perkembangan yang ada, saat ini okum ekonomi pasar cenderung dianut oleh okum-negara. Hal ini terjadi menyusul ambruknya okumy komunis beserta okum ekonomi terpusatnya, berbagai bekas okum komunis mulai menerapkan okum ekonomi pasar. Konsekuensinya logis dibebaskannya aktivitas dunia usaha dari campur tangan pemerintah adalah munculnya persaingan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha yang dikehendakinya, persaingan antara seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya menjadi tidak terhindarkan. Sistem ekonomi pasar saat ini dianggap oku memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga okum-negara yang menganut pendekatan ekonomi pasar umumnya lantas berkepentingan untuk menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat seraya meminimalkan intervensi pemerintah, meniadakan hambatan-hambatan persaingan, dan pemusatan kekuatan ekonomi di satuadedidikirawan tangan. Instrumen okum yang dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya persaingan usaha yang sehat secara umum disebut sebagai okum persaingan usaha. Di Indonesia, atas desakan IMF sebagai syarat pengucuran dana dari lembaga itu kepada Indonesia, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

catatan kuliah hukum persaingan usaha part I : Aspek Positif, Negatif, Tujuan dan Sejarah

Februari 26, 2017

CATATAN PERSAINGAN USAHA

Persaingan adalah salah satu karakteristik utama sistem ekonomi pasar, cenderung lebih disukai daripada kondisi non persaingan. Kondisi persaingan akan memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan kondisi nonadedidikirawan persaingan.

ASPEK POSITIF PERSAINGAN USAHA

  1. Sudut pandang ekonomi:

Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu.

Mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam persaingan maka produsen akan mengikuti pergerakanadedidikirawan permintaan konsumen.

Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien.

Persaingan merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi dan teknologi.

  1. Sudut pandang politik

Ò  Dalam pasar persaingan, kekuasaan ekonomi menjadi tersebar dan terdesentralisasikan. Dengan demikian pembagian sumber daya alam dan pemerataan pendapatan akan terjadi secara sendirinya.

Ò  Kondisi persaingan berkaitan eratadedidikirawan dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha.

ASPEK NEGATIF PERSAINGAN USAHA

  1. Sistem persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak didapati dalam sistem monopoli. (kesepakatan yang lama tercapai
  2. Persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu.(penggunaan profider HP)
  3. Dalam persaingan, memungkinan para pelaku usaha berlaku curangadedidikirawanuntuk memenangkan persaingan usaha.

TUJUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

  1. Memelihara kondisi kompetisi yang bebas. Hal ini merupakan upaya untuk memaksimalkan aspek-aspek positif yang ada pada persaingan.
  2. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Agar yang kuatadedidikirawantidak merugikan pelaku usaha yang lemah.
  3. Melindungi konsumen.

SEJARAH LAHIRNYA UU NO. 5 TAHUN 1999

Amerika secara resmi memberlakukan anti monopoli sejak 1890. Indonesia memberlakukan UU no 5 tahun 1999 pada tanggal 5 Maret tahun 2000. Indonesia sangat terlambat dalam mengundangkan UU anti monopoli ini. Hal ini terjadi karena padaadedidikirawan jaman Orde Baru, pemerintah beralasan ingin melindungi kelangsungan hidup industri yang masih bayi. Maka pemerintah melindungi para pengusaha dengan menerapkan bea masuk dan pajak impor yang sangat tinggi.

Tujuan lahirnya UU no 5 tahun 1999 adalah menjaga kelangsungan persaingan. Apakah persaingan bebas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi. Dengan adanya efisiensi, makaadedidikirawan kualitas barang menjadi lebih baik, harga barang akan murah dan konsumen akan memiliki banyak pilihan dalam memilik produk.

Tujuan UU No 5 tahun 1999 sesuai dengan pasal 3 UU no 5 tahun 1999:

  1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yangadedidikirawansama bagi pelaku usaha besar, menegah dan kecil.
  3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

 

  1. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.