HUKUM JAMINAN Part 2 : Guarantie,Bank Guarantie,jaminan dalam perjanjian kredit perbankan, PERJANJIAN JAMINAN KEBENDAAN BAGGI TANAH DAN PERJANJIAN KEBENDAAN BAGI BENDA LAIN YANG MELEKKAT PADA TANAH DALAM PRAKTIK, LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN BAGI BENDA TANAH DAN BAGI BENDA LAIN YANG MELEKAT PADA TANAH DALAM KONSEPSI PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL.

Juni 26, 2017

Guarantie

Ada beberapa jenis garansi diantaranya:

  1. Personal guarantie (Psl 1824 KUHPdt) tidak dipersangkakan tetapi harus secara tegas minimal dengan lisan personal guarantie adalah jaminan oleh seseorang secara pribadi untuk menjamiin utang orang/badan hokum kepada seseorang kreditur.\
  2. Corporate guarantie biasanya dilakukan antar perusahaan induk dengan cabang meskipun selanjutnya direktur secara pribadi juga harus menanggung tapi tetap merupakan garansi perusahaan.
  3. Bank guarantie dari bank garansi ini maka bank mendapat provisi bank bertindak konservatif artinya tidak boleh melakukan usaha sepekulatif disincttnkuladedidikirawan adanya prinsip kehati-hatian.
  4. Counter guarantie debitur juga harus menyimpan jaminan untuk mengurangi resiko kreditur cukup dalambentuk giro surat berharga yangcttnkuladedidikirawan dibekukan supaya aman
  5. Tendeer guarantie jaminan pelaksanaan proyek ketika akan melakanakan proyek (bangunan)maka akan lahir jaminan baru yaitu jaminan banguna.
  6. Performance guarantie contract bond jaminan untuk berbuat sesuatu.

Bank Guarantie

Dasar hokum: system terbuka dari Buku III KUHPdt (asas keterbukaan Psl 1319, dan asas kebebasan berkontrak Psl 1338 KUHPdt). Arrest 31 Januari 1919. Jaminan umum Psl 1131, dan 1132 KUHPdt. Hakcttnkuladedidikirawan pervilage kreditur. UUPT (mengatur secara khusus). Macam-macam bankcttnkuladedidikirawan guarantie ;LC performance bond (jaminan pelaksanaan) dll. Guarantie after self service.

JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Perjanjian kredit sebagai perjanjian yang mengawali perjanjian jaminan

Ada beberapa prinsip penilaian yang perlu diperhatikan dalam ppemberian kredit yaitu antara lain:

  1. Prinsip 5 C’s (character, capital, capacity, collateral, condition of economic,)
  2. Prinsip 5 P (party, purpose, payment, profitability, protection)
  3. Prinsip 3 R (return, repayment, risk bearing abiltycttnkuladedidikirawan)

Dalam memberikan kredit maka bank selaku kreditur akan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dikenal dengan the five C’s principle yaitu:

  1. Character (watak), watak seseorang setidaknya dapat memberikan gambaran kepada pihak kreditur apakah debitur kiranya aakan menjadi debitur yang baik dengan itikad baiknya ataucttnkuladedidikirawan tidak.
  2. Capacitiy (kemampuan mengelola usaha), kemampuan ini biasanya dapat dilihat yaitu dari pembukuan atau dri neraca pedagangannya, namun sebagai suatu realita bahwa daalam praktek maka perusahan-perusahaan kecil yang membutuhkan aliran kredit sering kalicttnkuladedidikirawan sulit untuk membuat suatu system pembukuan usahanya.
  3. Capital (modal), modal debitur dilihat dari asset debitur itu sendiri dan juga mungkin dilihat daricttnkuladedidikirawan keahlian debitur dalam melakukan usahanya.
  4. Collateral (jaminan), sering kali disebut agunan yaitu benda sebagai objekcttnkuladedidikirawan jaminan.
  5. Condition of economic (prospek usaha); yaitu berkenaan dengan apakah usaha yang sedang atau akan dijalankan debitur memiliki prospek usaha yangcttnkuladedidikirawan baik atau tidak.

Referensi merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian karakter calon debiitur dari segi pribadi dan kuangannya. Kredit (menurut UU Perbankan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutanngnya setelah waktu jangka tertentu dengan jumlah bunga imbalan atas pembagian hasilcttnkuladedidikirawan keuntungan. Unsur-unsur kredit kepercayaan, waktu, dgree of risk (karena unsur ini perlu jaminan),prestasi. Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdassarkam prinsip ekonomi yaitu, dengan pengeorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (tujuan keredit secara ekonoomis adalah untuk mendapat keuntungan). Fungsi kredit:

  1. Meningkatkan utility (daya guna) modal,uang
  2. Meningkatkan utilitiy suatu barang
  3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
  4. Menimbulkan kegairahan berusaha dicttnkuladedidikirawan masyarakat
  5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
  6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
  7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Macam-macam kredit:

  1. Keredit menueurut sifat penggunaan : kredit konsumtif dan kredit produktif
  2. Kredit menurut keperulannya: kredit produksi/eksloitasi,kredit perdagangan (perdagangan ekspor/impor), kredit investasi.
  3. Kredit menurut jangka waktu:kredit jangka pendek maksimal 1 tahhun, kredit jangka menengah antara 1 s/d 3 tahuan, kredit jangka panjang lebih dari 3 tahun.
  4. Kredit menurut pemakainnya: kredit rekening Koran bebas (berdasarkan prehitungan debitcttnkuladedidikirawan dan kredit),kredit rekening Koran terbatas ,kredit rekening Koran aflopend, revolving credit, term loan.
  5. Kredit menurut jaminan: kredit tanpa jaminan (unsecured loans) dan kredit dengan jaminan

Foreign lloan (offshore loan) yaitu pemberian kredit luar negeri yaitu dalam bentuk :

  1. Pinajaman resmi atau official development found (ODP), gran element:bunga relative rendah, grace:period yang panjang, maturity jangka pengembalian yang panjang.
  2. Kredit ekspor
  3. Kredit komersial (privat flows)
  4. Kerjasama pembiayaan antara lain: konsorsium, co financing, jointcttnkuladedidikirawan financing, loan syndication.

Perbedaan perjanjian kredit (A) dengan perjanjian pinjam meminjam (B) dengan :

  1. (A) selalu bertujuan (ditentukan biasanya berkaitan dengan program pembangunan), (B) tidak ada tujuan yang ditentukan (peruntukan uang bebas)
  2. (A) ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan, (B) dimungkinkan oleh individu
  3. (A) berlaku ketentuan umum UU 45 ketentuan bidang ekonomi, ketentuan umum KUHPdt , uuPerbankan, paket kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama bidang perbankan SE,BI, dsb. (B) berleku ketentuan umum dari buku III dan Bab XIII buku III Kuhpdt
  4. (A) telah ditentukan bunga imbalan atau pembagian hasil padacttnkuladedidikirawan saat pengembalian (B) hanya berupa bunga saja (itupun kalau diperjanjikan)
  5. (A) harus ada keyakinan akan kemampuan (diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materil maupun immaterial), (B) jaminan hanya sebagai pengaman (itupun kalau diperjanjikan).

Bentuk perjnjian kredit perjanjian standar atau perjanjian baku. Akta pengakuan utang dibuat debitur bersama kreditur  (daalam pasal 1878 KUHPdt dibuat sepihak oleh debitur)

Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Membantu Pengembangan Usaha

Kredit tersebut meliputi : KUT (kredit usaha tani), TRI (tebu rakyat intensifikasi), KUK (kredit usaha kecil), KKU (kreddit kelayakan usaha), KMK (Kredit modal kreja), KPR(kreditcttnkuladedidikirawan pemilikan rumah).

Perjanjian kebendaan dihubungkan dengan UU Perbangkan

Pasal 8 perbankan: dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debiitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Ini meruupakan syarat pemberian kredit yaitu keyakinan bank akan kemampuan debitur. Dalam dunia perbankan dikenal: jaminan pokok, yaitu jaminan yang berupa sesuatu atau benda yangcttnkuladedidikirawan berkaitan dengan kredit yang dimohonkan. Jaminan tambahan yaitu jaminan yang tidak bersangkkutan langsung dengan kredit yang dimohon bisa berupa jaminan kenbendaan maupun jaminan perorangan.

Fungsi Jaminan dalam Penyelesaian kredit Maecet

Ingkar janji dalam perjanjian kredit dapat brupa keterlambatan pembayaran atau juga dalam bentuk kredit macet . dalam peraktek bagi keterlambatan pembayaran sanksinya berupa keharusan membeayar bunga tunggakan, sedangkan terhadap kredit macet berupa eksekusi bendacttnkuladedidikirawan objek jaminan ayaupembayaran oleh pihak ketiga. Cara-cara penyelammatan kredit bermasalh:

  1. Penjadwalan kembali (rechtduling0
  2. PERsyaratan kembali (reconditioning)
  3. Penataan kembali (restructuring)

Lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet ; pengadilan negeri, panitia urusan piutang Negara, kejaksaan. Sarana hokum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat masalah kredit macet adalah:

  1. Pelaksaanaan pasal 1178 ayat (2) Kuhpdt
  2. Grosse akta pengakuan hutang dan hipotik
  3. Putusan bersifat serta merta (uitvoerbar bijcttnkuladedidikirawan vooraad)
  4. Gijzeling (upaya paksa) dan lijfdwang (paksaan dengan pengasingan)

Jenis asuransi yang biasa digunakan oleh pihak bank;asuransi kredit, asuransi benda jaminan, dengan klausula bankers clause dan yang paling baru adalah asuransi jiwa kredit. Asuransi kredit adalah asuransi yang bertujuan untuk menutup kemungkinan timbulnya kredit macet dalam perjanjian kredit yang dibuat antara krditur dan debitur. Asuransi benda objek jaminan dilakukan apabila adacttnkuladedidikirawan kekhawatiran banda objek jaminan akan hilang rusak,mushnah, sebelum kredit selesai. Asuransi jiwa kredit merupakan jenis asuransi jiwa yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pristiwa yang tidak diharapajan didalam hal ini adalah meninggalnya debitur sebelum pelunasan hutang kreditnya.

PERJANJIAN JAMINAN KEBENDAAN BAGGI TANAH DAN PERJANJIAN KEBENDAAN BAGI BENDA LAIN YANG MELEKKAT PADA TANAH DALAM PRAKTIK

Tinjauan Tentang Hukum Jaminan

Hokum jamianan dewasa ini masih bersifat dualistis yaitu KUHPdt sebagai hokum positf dan hokum adat. Politik hokum perbankan kita mengacu pada KUHPdt karena hokum adatcttnkuladedidikirawan tidak memdai dan kurang tegas.

Fungsi jaminan secara yuridis

Dasar hokum Pasal 1131-1132 KUHPdt. Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksaanaan prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Psl 1131 KUHPdt merupakan jaminan secara umum (jaminan yang lahir dari uundang-undang) berlaku asas paritas creditorium (pelunasan kepada para kreditur secara berimabng). Droit de prefence adalah hak didahulukan kepada kreditur lainnya hanya dimiliki oleh paracttnkuladedidikirawan kreditur yang mempunyai hak kebendaan. Didalam jaminan perorangan maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren.

Perjanjian Jmainan Kebendaan dan Perorangan.

Perjanjian jaminan merupakan perjannjian khusus yang dibuat oleh keridutr bersama debitur atau dengan pihak ketiga yang membuat sesuatu janji dengan mengikatkan benda terrtentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan mmeberikan keamanan dan kepastian hukuam pengembalian kredit atau pelaksaanaan perjanjian pokok. Perjanjiajn jaminan merpakan perjanjian accesoir (melekat pada perjanjian pokok) yakni perjanjijian pokoknya dapat berupa perjanjian pinjam meminjam perjanjian kredit atau perjanjian pemborongan yang seelalu meminta bank guarantie. Perjanjian jaminan kebendaan merupakan hakcttnkuladedidikirawan mutlak sedangkan perjanjian jaminan perorangan merupakan hakcttnkuladedidikirawan relative. Jaminna perorangan (Prof subekti) adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban siberhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan siberhutang tersebut.

Tentang Hak Kebendaan Yang Mmeberikan Jaminan       

Dalam KUHPdt bagi benda bergerak gadai (pand) dan bagi benda tida bergerak ;hipotik, diluar KUHPdt berleku kreditverband, dalam UUPA dikenal istialh hak tanggungan sebagai lembaga jaminan bagi tanah. Hipotik adalah suatu hhak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk menganmbil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162). Objek hipotik adalah benda tidakcttnkuladedidikirawan bergerak misalnya kapal laut, yang berbobot yang terdaftar, dalam UUPA sebagai objek hipotik khusus baggi tanah adalah hak milik, HGU, dan HGB. Sifat-sifat hipotik:

  1. Menganddung asas droit de suite
  2. Tidak dapat dibagi-bagi
  3. Mengandung asas droit de prefence
  4. Mengandung asas publisitas
  5. Mengandung asas spesialitas

Janji-janji dalam hipotik(dibuat oleh debbitur untuk kepentingan kreditur):

  1. Janji untuk menjual benda jaminan atas kuasa sendiri
  2. Janji tentang sewa
  3. Jnji tentang asuransi
  4. Janji untuk tidak dibersihkan

Hipotik harus didaftarkan (berdasarkan Pasal 2 UU PMA). Prosedur pembebanan hipotik (3 fase):

  1. Pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok
  2. Pembutana perjanjian pembebanancttnkuladedidikirawan hipotik
  3. Pendaftaran hipotik

Sertifikat hipotik merupakan alat bukti telah terjadinya pembebanan hipotik. Hapusnya hipotik (berdasarkan Pasal 1209 KUHPdt):

  1. Perhutangan pokok hapus
  2. Pelepasan hipotik oleh kreditur
  3. Penetapan hakim

Creditverban adalah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak yang memberi wewenang kepada yang berhak untuk mengambil penggantian dari benda-benda itu untuk pelunasan bagi piutanngnya. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memebrikan kekuasaam kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daricttnkuladedidikirawan keditur lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan banda setelah digadaikan (Pasal 1150). Dalam gadai terdapat hak retensi dan hak parate eksekusi. Hak retensi adalah hak untuk menahan benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu luans. Hak parate eksekusi adalah hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri atas benda objek jaminan sebagaicttnkuladedidikirawan pelunasan hutang apabila debitur ingkar janji. Fidusia adalah merupakan lembagga jaminan bagi benda bergerak. Berdasarkan kepercayaan diama benda tetap ditangan pihak debitur. Macam-macam ha katas tanah (Pasal 16 UUPA):

  1. Hak milik
  2. HGU
  3. HGB
  4. Hak Pakai
  5. Hak Sewa
  6. Hak Membuka Tanah
  7. Hak memungut hasil hutan
  8. Hak-hak lain misalnya; hak pengelolaan dsb.

LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN BAGI BENDA TANAH DAN BAGI BENDA LAIN YANG MELEKAT PADA TANAH DALAM KONSEPSI PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL

Akibat hokum penerapan asas pemisahan horizontal secara konsisten bagi tanah dan benda bukan tanah tetap adalah menimbulkan alat bukti yang terpisah bbagi tanah, bangunan dan tanaman :

  1. Sertifikat ha katas tanah sebagai bukti pemilikan tanah
  2. Sertifikat atas pemilikan bangunan
  3. Sertifikat atascttnkuladedidikirawan pemilikan tanaman

Akibat hokum penerapan asas pemisahan horizontal secara konsisten terhadap hokum benda:

  1. Mengakibatkan pengaturan yang berbeda bagi tanah dan bagi benda bukan tanah karena pembedaan benda berdasarkan benda tanah dan bukan tanah (dalam asas ini)
  2. Diperlukannya identitas secara tersendiri bagi benda tanah dan bukan tanah yang melekat diatasnya
  3. Akibat terhadap pendaftaran tanah terhadap identitascttnkuladedidikirawan tersendiri tersebut

Akibat penerapan asas pemisahan horizontal terhadap ketentuan hokum jaminan terutama jaminana kebendaan maka penjaminan tanah dapat dilakukan secara terpisah dari benda bukancttnkuladedidikirawan tanah yang melekat padanya.

Lembaga Hak Tanggungan di Dalam Konsepsi Hukum Jaminan

Hak tanggungan (dalam hokum adat) merupakan perjanjian accesoir terhadap perjanjuan pinjam uang dan di dalam perjanjian tersebbut biasanya dibuat pernyataan bahwa  apabila soberhutang tidak mengembalikan uang tersebut, si berpiutang dapat mengambil tanah atau rumah yangcttnkuladedidikirawan ditanggungkan tersebut.

HUKUM JAMINAN Part 1: Pendahuluan, Dasar hokum,Hukum Benda, Asas pemisahan horizontal dan asas pelekatan vertical,JAMINAN (Pengertian,Sifat,Fungsi,Jaminan Perorangan,Jaminan Kebendaan, Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan, guarantie).

Mei 24, 2017

PENDAHULUAN

Sebagai prinsip umum, maka manusia adalah mahluk yang bertanggung jawab dengan demikian maka lahir prinsip yang lebih khususnya adalah bahwa segala perbuatan daan akibatnya yang dilakukan oleh manusia harus dapat dipertanggung jawabkan, jaminan bila dilihat dari sudut filospois maka merupakan keyakinan keditur terhadap debitur bahwa debitur dapat melunasi atau dapat melaksankan kewajibannya terhadap kreditur, keberadaan jaminan sangat erat kaitannya dengan tanggung ajwab subjek hokum dengan perbutan subjek hokum dan akibat hokum daripada perbuatan subjek hokum tersebut. Hokum jaminan dipelajari karena manusia harus bertanggungjwabcttn kuladedidikirawan dalam hokum jaminan tersurat prinsip atau asas tanggung jawab terhadap perbuatan dan akibatnya. Dasar hokum nya pasal 1131 KUHPdt filosofis jaminan adalah antara lain, perlindungan dan menghhormati debitur. Dalam perikatan di Indonesia menganal paling sedikit terdapat dua subjek hokum yaitu kreditur dan debitur kreditur berhak atas prestasi, sedangkan debitur berkwajiban untuk memenuhi prestasi kewajiban debitur untuk memenuhhi cttn kuladedidikirawanprestasi ini disebut schuld selain dari pada schuld terseebut maka debitur juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi debitur terseebut dengan seluruh harta kekayaannya. Yang disebut hafting. Dalam prinsip-prinsip perikatan Indonesia mengenal bahwa manusia sebagai subjek hokum adalah merupakan manusia bebas yang bermartabat, adapun makna martabat di sini ada;ah bahwa manusia dalam melakukan perikatan-perikatan tetap menjunjungcttn kuladedidikirawan nilai-nilai hhukum ketertiban dan kesusilaan yang deengan itu maka menjaga kelluhuran martabat manusia. Dalam perjanjian juga mengenal azas atau prinsip yang sangat fundamental yaitu bahwa barang siapa berhutang maka ia harus membayar inilah yang merupakan pertanggungjawaban mansuia sebagai subjek hokum terhadap segala perbuata dan segala akibat dari pada perbuatan terseebut. Dan bagaumana pun suatu hutang harsu dibayar dan hal ini juga merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap harkat mertabat debitur selaku subjke hokum

Dasar Hukum

Krtrntuan mengenaii penjaminan diatur daalam pasal 1131 KUHPdt merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undag-undang adapun jaminan yang khusus yaitu jaminan yang timbul atau lahir dari perjanjian .perlu ketahui bahwa tentang kebendaan diatur buku II KUHPdt namun dalam perkembangan ada beberapa ketentuan dari pada Buku II ini yangcttn kuladedidikirawan kberadaannya diberlakukan ketentuan-ketentuan yang baru mengatur hal yang sama dalam hal ini misalnya dengan lahirnya  UU No.5 Tahun 1960 (UUPA). Hak kebendaan yang ditur dalam buku II BW dapat dibedakan atas 2 macam :

  1. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan yaitu, tanah yang diatur dalam pbuku II BW (dengan berlakunya UUPA maka ketentuan Buku II KUHPdt cttn kuladedidikirawandinyatakan tidak berlaku)
  2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, yaitu pand (gadai) dan hipotik

Hukum Benda

Benda (KUHPdt) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, dalam Pasal 499 KUHPdt benda terdiri dari barang dan hak-hak benda tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tenatang hak milik hak kebendaan menurut system eropa continental :

  1. Hak kebendaan yang paling penting adalah hak milik,
  2. Hak milik adalah hak yang bersifat absolut
  3. Hak kebendaan menganut system tertutup yaitu terdiri daricttn kuladedidikirawan hak kebendaan yang disebutkan secara limitative dan tidak enusiatif di fdalam undang-undang dan tidak memberikan peluang untuk pembentukan hak kebendaan baru
  4. Tujuan system tertutup dan absolut tersebut adalah untuk kepestian hokum.

Hokum benda merupakan subsistem dari hokum perdata dewasa ini diatur dalam UUPA dan KUHPdt, asas umum dalam KUHPdt: asas tertutup, asas absolut, asas dapat diserahkan , asas mengikuti (droit deesuite), asas publisitas, asas individual, asas totalitas, asas pelekatan, asas bezit merupakancttn kuladedidikirawan titel sempurna. Asas dalam UUPA: asas hokum adat yaitu antara lain meliputi: Asas kekeluargaan asas kepentingan umum, asas kontan konkret asas pemisahan horizontal, asas unifikasi, asas nsionalitas, asas tanah berfungsi social, asas publisitas, asas spesialitas.

Asas pemisahan horizontal dan asas pelekatan vertical.

Dasar hokum asas pelekatan Pasal 500,506, 507 KUHPdt, asas pelekatan vertical adalah asas yang mendasarkan pemilikan tanah dan segala benda yang melekat sebaggai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu (Pasal 571 KUHPdt). Asas pemisahan horizontal adalah asas yang memisahkan tanah dari segala benda yyang melekat pada tanah  (Pasal 711 KUHPdt). Setelahcttn kuladedidikirawan lahirnya UUPA terjadi dualismee dalam pengaturan bendaa bukan tanah yaitu KUHPdt dan hokum adat. Dalam hokum adat maka antara hak dan bendanya adalah menyatu sedangkan pada KUHPdt terpisah. Dalam KUHPDt hak kebendaan adalah bersifat absolut yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun oleh setiap orang harus menghormatinya .

JAMINAN

Pengertian

Hokum jaminan berbicara mengenai aspek keperdataan yaitu objek yang dapat dinilai dengan unag dengan demikian maka objek jaminan itu sendiri adalah barang atau hak yang bisa dinilai dengan uang. Jaminan yang tidak menyerahkan hak milik tapi untuk memperoleh pelunasan daari objek penjaminan. cttn kuladedidikirawan Dalam jaminan berlaku prinsip tidaak boleh menjadi pemilik karena dikhawatirkan ada penyelahgunaan kondisi. Adaoun cara beralihnya hak milik sebagaimana ditur dalam pasal 584 KUHPdt adalaj antara lain:

  1. Pengambilan
  2. Penarikan oleh benda lain’
  3. Lewat wktu daluwarsa
  4. Pewarisan
  5. Penyerahan

Macam-macam benda yang diatur buku II ADALAH TAK lain untuk menentukan bentuk peralihannya. Bezit kedudukan berkuasa ) yaitu suatu keadaan seseorang menguasai sesuatu benda baik sendiri maupunn dengan perantara orang lain seolah-oleh benda itu milik sendiri berlaku selama tidak dibuktikan sebaliknya kecuali jaminaan karena jaminan ini boleh di hak milik apabila dilakukan dengan melalui suatucttn kuladedidikirawan kesepakatan. Adapun mengenai jaminan secara umum itu sendiri menurut pasal 1131 dikatakan bahwa segala benda siberutang baik yang bergerak meupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari menjado tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Hokum jaminan yang objek nya kebendaan adalah subsistem dari hokum bedna yang dalalm hokum kebendaan berlaku asas-asas yang diantaranya asas absolut, asas droit de suite asas memebri kewenangan.

Sifat

Perjanjian jaminan dikatakan bersifat accesoir karena lahir dari perjanjian pokok sifat daripada perjanjian penanggungan adalah accesoir yaitu timbul karena adanya perjanjian pokok yang meleket pada perjnjian pokok itu dengan kata lain tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian maka apabila perjanjian pokoknyacttn kuladedidikirawan hapus maka perjanjian jaminannya pun hapus pula. Ada pada perjanjian jaminan yang lepas dri perjnjian pokok indemmit.

Fungsi

Jaminan berfungsi untuk memberikan keamanan bagi pihak keditur, menurut UU perbankan bahwa fungus bank adalah menghimpundana masayaraakt dan  menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam hal ini adalah dalam bentuk kedit adapun sekali lagi bahwa jaminan memberikan fungsi keamanan bagi pihak bank sebagai keditur dalam memberikan cttn kuladedidikirawankredit kepada masyarakat dan menghimpunnya kembali. Fungsi jaminan secara yuridis addalah memberikan perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.

Jaminan Perorangan

Dalam penjaminan juga dikenal penanggungan oleh pihak ke 3 sebagaimana diatur dalam pasal 1820 KUHPdt yang berbunyi, penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga guna kepentingan siberpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhhinya. Jaminan perorangan (penaggungan) adlah suatu perjanjian antara seornag berpiutang (kreditur)  dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban siberhutang (debitur). Ia bahkan da[at diadakan diluar (tanpa)pengetahuan siberhutang tersebut. Dalam penanggungan maka pihak yang menanggung tersebut disebt garantor sedangkan pihak yang menerima tanggungan diseebut principal. Dengan hadirnya pihak ketigacttn kuladedidikirawan yang melaksankan pembayaran maka terjadi apa yang dinaamakan subrogasi yaitu penggantian kreditur dalam suatu perikatan sebagai akibat adanya pembayaran. Penanggungan tidak memiliki hak kebendaan namun hak kebendaan tersebut melekat pada orangnya. Yang mengikat dalam penanggungan adalah orangnya. Dalam penanggungan maka pihak ketiga akan memberikan prestasinya sebagaimana ia dikehendaki untuk menanggung dari pada perstasi yang sebenarnya dibebankn kepada debitur apabila debitur itu sendiri tidak dapat melaksanakan prestasinya. Dengan kata lain maka kalu debitur tidak memenuhi kewajiban maka penaggung melunasinya (ini merupakan prinsip pokok penjaminan ) dengan demikian maka dapat menyatakan bahwa disini  yang mendapat pinjamanan adalah kepentingan daricttn kuladedidikirawan pada kreditur itu sendiri. Dalam penanggungan tidak ada benda tertentu yang diikat dan menjadi jaminan adalah kesanggupan pihak ke tiga tau janji pihak ketiga untuk melunasi utang debitur atau untuk pengamanan kelancaran pelaksanan prestasi debitur. Penanggungan lebih disukai karena adanya kesamaan bisnis debitur dan kreditur banyak dalam bentuk garante. Dalam penanggungan maka mengenal:

  1. Penanggungan perorangan atau sebagian kewajiban deebitur diatur Pasal 1822 ayat (2) KUHPdt
  2. Penanggungan terbatas atas perjanjiancttn kuladedidikirawan pokok pasal 1821 KUHPdt
  3. Penanggungan tidak terbatas atas perjanjian pokok dan akibat disampingnya

Pasal 1826 KUHPdt bahwa ahli waris juga turut menanggung jaminan dan ahli waris dapat menghindar dari ketentuan pasal ini dengan cara menerima bersyarat atau dengan penolakan. Dengan telah dibayarnya utang debitur oleh pihak ketiga maka berdasarkan Pasal 1840 KUHPdt penjamin atau penanggung demi hokum menggantikan segala hak kreditur terhadap debitur yang lebiih dikenal dengan subrogasi. Penanggungan biisa terjadi berdasarkan kreditur dan penanggung tanpa sepengetahuan debitur Pasal 1839 KUHPdt. Penanggung cttn kuladedidikirawanmemiliki hak istimewa yaitu hak untuk meminta agar harta benda dari debitur yang terlibih dahulu dieksekusi. Pasal 1831 KUHPdt adanya hak istimewa terhadap garantor karena penjamin meminjam kreditur dengan mana penjamin akan bayar tapi dengan hak istimewa ini maka debitur harus membayar lebih dahulu. Kedudukan kreditur :

  1. Kedudukan preferen (kreditur didahulukan dari kreditur lain)
  2. Kedudukan konkruen (kreditur satu dengan lainnya adaalah sama kedudukannya)

Mengenai hak istimewa dalam pasal 1831 KUHPdta : sipenanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang selain jika si berutang lalai sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utang. Dalam praktek maka pelepasan hak istimewa garantor biasanya diminta oleh kreditur untuk posisi aman bagi kreditur. Pasal ini sifatnya mengatur sehingga dapat disampingi dan pasal yang menjadi dasar bagicttn kuladedidikirawan penyimpangan dari pada pasal ini adalah pasal 1832 KUHPdtdimana   ketentuan pada pasal 1831 KUHPdt tersebut tidak berlaku missal dalam uatang piutang yaitu mengenai tanggung jawab renteng tangkisan dimana debitur memberikan pengakuan bahwa sebenarnya bukan ia yang berutang dalam hal pailit dan dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.

Jaminan Kebendaan

Dalam penjaminan kebendaan maka yang paling aman dijadikan sebagai jaminan debitur terhdapa pihak kreditur adalah harta benda yang mudah dieksekusi. Mengenai jaminan kebendaancttn kuladedidikirawan KUHPdt menyebut dua jenis yaitu

  1. Gadai (pand) bagi benda bergerak
  2. Hipotik (hypootheek) bagi benda tidak bergerak

Sedangkan diluar KUHPdt mengenal:

  1. Kreditverban
  2. Fidusia

Dalam hal mana debitur pailit maka kreditur berhak atas:

  1. Hak untuk langsung dieksekusinya jaminan debitur
  2. Hak untuk membagi bila penjaminan lebih dari Satu
  3. Hak eksepsi menangkis yang berhubungan dengan isicttn kuladedidikirawan perjanjian Pasal 1831 KUHPdt
  4. Hak untuk mempergunakan pembuktian

Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan

Jaminan juga mengenal jaminan pokok dan jaminan tambahan, jaminan pokok yang dibiayai kredit tersebut, jaminan tambahan objek jaminan yang jelas-jelas tidak berhubungan dengan kredit yang diajukan misalnya : jaminann untuk membuat warung ditanyakan mengenai pemilikan sawah. Jaminan pengusaha kecil (JPS) merupakan salah satu usaha pemerintah dalamcttn kuladedidikirawan mengangkat pengusaha kecil yang modalnya kurang ke permukaan dunia usaha sehinggga dengan bantuan kredit tanpa jaminan tersebut maka pengusaha kecil akan terbantu dengan sebelmnya tidak diebebani masalah jaminan

Guarantie

Ada beberapa jenis garansi diantaranya:

HUKUM SURAT BERHARGA DAN PASAR MODAL Part 3: Instansi yang terkait,fungsi pasar modal,proses go public,pelaku pasar modal, mekanisme transaksi, Perkembangan Sistem Perdagangan, system perdagangan dibursa efek, penegakan hokum,saham, obligasi, REKSADANA

Mei 20, 2017

Instansi yang Terkait:

  1. Bapepam, pemerintah dapat mengintervensi pasar modal karena bapepam dibawah menteri, tugas bapepam adalah melakukan pembinaan pengaturan dan pengawasan, tujuan bapepam adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasaar modal yang teratur wajar, dan efisien serta melindunggi kepentingan pemodal dan masyarakat, pengawasan cttn kul adedidikirawandilakukan dengan cara preventif dalam bentuk aturan,pedoman pembimbingan, dan pengarahan dengan cara represif dalam bentuk pemeriksaan,penyidikan dan pengenaan sanksi. Wewenang bapepam (Pasal 5UU pasarmodal).
  2. Bursa Efek, bursa efek sama dengan pasar yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Efek adalah segala surat berharga yang diperjualbelikan dibursa efek, di Indonesia hanya terdapat dua bursa efek yaitu bursa efeekcttn kul adedidikirawan Jakarta dan bursa efek Surabaya berbentuk PT. bursa efek mempunyai wewenang mengeluarkan dan menegakan aturan pencatatan efek keanggotaan daan perdagangan (self regulatory organization). Ketika didirikan pertama kali tahun 1912 yaitu di Jakarta, Surabaya, dan Semarang (tetapi ditutup pada tahun 1941 tahun 1952 dibuka lagi dan dikellola pemerintah).
  3. Lembaga Kliring dan Penjaminan, adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring daan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Maksudnya: suatu proses untuk menetapkan hak dancttn kul adedidikirawan kewajiban para pelaku bursa efek ats transaksi yang mereka lakukan, agar hak dan kewajiban diketahui, kepentingan transaksi terjmin.
  4. Lembaga penyelesaian dan Penyimpanan Reksadana, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi custodian perusahaan efek dan pihak lain. Custodian adalah pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lalincttn kul adedidikirawan termasuk menerima devviden bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.

Fungsi Pasar Modal dan Pembangunan Nasional

Pasar modal merupakan:

  1. Alternative pembiayaan perusahaan
  2. Wahana investasi masyarakt
  3. Sarana pemerataan hasil-hasil pembangunan

Equity based investment :penyertaan konsekuensinya adalah diperlukannya peningkatan SDM beserta perangkat aturannya. Tentang pasar modal sebagai alternative pembiayaan. Melalui bank prosedurnyacttn kul adedidikirawan rumit tetapi bunganya rendah. Melalui lembaga pembiayaan prosedurnya mudah tetapi bunganya tinggi, melalui pasar modal mampu menyerap daana sekaligus tidak dibebani bunga tetapi membayar deviden. Kewajiban perusahaan yang go public :

  1. Manajemen menjadi formal/terbuka (perusahan dikontrol masyarakat)
  2. Diawasi oleh pengawas
  3. Segalanya menjadi terbuka /transparan yaitu mengenai fakta-fakta materil .
  4. Diumukan disurat kabar yang cakupannya nasionaldiumumkan 1×24 jam jika tidak diumumkan akan dikenai sanksi administrative jika tidakcttn kul adedidikirawan diumumkan dan digunakan oleh pihak ke 3 (insider trading) maka itu merupakan tindak pidana.

Emiten adalah pihak yang melemparkan sahamnya ke bursa.

Proses Go Publik

Proses go public (emisi) secara umum dibaggi dalam 3 tahap:

  1. Sebelum emisi:RUPS,menunjuk pprofesi penunjang (konsultan hokum, notaris, akuntan public, penilai/appraisor,penjamin),menunjuk lembaga penujang (biro administrasi efek,bank custodian, wali amanat), mempersiapkan dokumen-dokumen, perjanjian-perjanjian yang diperlukan, rencana prospectus,
  2. Emisi,expose terbatas bapepam, prospectus, analisis oleh bapepam, pernyataan pendaptaran menjadi efektip, kontrak pendaftrana dengan bursa efek,
  3. Setelah emisi, lapporan rutin, (triwulan, tengah tahunan, tahunan),keterbukaan informasi

Prospectus merupakan potrett dari perusahaan tersebut yaitu berkenaan dengan bagaimana usahanya,keuntungannya, manajemennya,labanya. Semua informasi tentang perusahaan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis intinya dengan informasi sebenarnya dapat menarik minat pihak lain untuk cttn kul adedidikirawanmembelinya. Penjamin adalah pihak yang menjamin bahwa jumlah dana yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan go public dapat benar-benar terpenuhi. Emisièdiajukan ke bapepamèinitial public officer/penawaran umum perdana (pada pasar primer dimana harga sudah ditentukan). Sesudah emisièdipasar sekunderèada lelang. Istilah bagi saham yang harganya naikètidak mungkin mengalami penurunan.

Pelaku-pelaku di Pasar Modal

  1. Regulator(Bapepam),
  2. Self regulator organization, bursa efek (BEJ & BES), lembaga kliring dan penjaminan, PT kliring penjaminan efek Indonesia, lembaga penyelesaian dan penyimpanan PT. Kustodian Sentral efek Indonesia.
  3. Perusahaan efek, undewriter, manajer investasi, pialang broker,
  4. Lembaga penunjang,BAE, Bank custodian, cttn kul adedidikirawan waliamanat,
  5. Profesi penunjang, akuntan public, notaris, konslutan hokum, penilai,
  6. Investor

Mekanisme Transaksi

Di bursa efek terjadi transaksi èdata masuk (di PT Kliring penjaminanefek Indonesia) proses penentuan hak dan kewajiban para pihak (kliring ), yang selanjutnya diberikan kepada para pihak (di PT custodian sentral efek Indonesia) diselsaikannya hak dan kewajiban para pihak (pemenuhannyacttn kul adedidikirawan adalah miisal di bursa hari jumat maka pemenuhannya adalah hari senin)è sesuai transaksi adalah termuat dalam bentuk data elektronik tanpa dokumen (scriptless trading)

Perkembangan Sistem Perdagangan

Pasal 55 ayat (1) +penjelasan ètrade of trade (manual)èJakarta automated trading system (JATS) berbasis computerèremote tradingèon line trading

Sistem Perdagangan Di Bursa Efek

Sekema : tentang system perdagangan dibursa Efek :

Tujuan menyelenggarakan pasar yang teratur wajar dan efisien è landasan hokum yang kokoh, perdagangan yang efisien,penegakan hukumèsistem perdagangan tanpa warkat (scriptless trading)ècepat,tidak ada pemalsuan,biaya murah,tidak perlu ruangcttn kul adedidikirawan penyimpananèkonsekuensi yuridis:masalah pembuktian,masalah peralihan hak, masalah perjanjian bakuèrevisi UUPMèRUUPM.

Pasar modal yang teratur artinya bahwa perdagangan dibursa efek itu berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasar modal yang wajar artinya bahwa biaya yang dikeluarkan dalam perdagangan dibursa efek adalah seminimal mungkin. Bervicara tentang perdagangan tanpa warkat maka konsekuensi yang ditimbulkan adalah bahwa berkenaan dengan saham maka tidak ada sahamcttn kul adedidikirawan cacat dan rusak sedangkan berkaitan deengaan lembaga validitas maka lembaga tersebut tidaak diperlukan. System yang digunakan dalam menentukan siapa yang berhak atas pembelian suatu saham maka ada dua system :

  1. Price priority, bahwa yang berhak adalah yang memberikan harga tertinggi,
  2. Time priority, bahwa yang berhak adalah yang lebih dahulu memberikan harga dalam halcttn kul adedidikirawan terdapat dua pembeli yang memberikan harga sama tinggi sebagai harga tertinggi.

Konsekuensi yuridis:

  1. Berkaitan dngan alat bukti dalam perdagangan tanpa warkat, maka bukti-bukti dalam perdagangan tanpa warkat ini adalah berupa data-data elektronik,perlu dicari bukti lain.
  2. Berkaitan dengan penyelesaian pemindahn hak (yang dikenal dengan book entry settlement) sebenarnya dengan system elekttronik maka tidak memerlukan waktucttn kul adedidikirawan yang lama tetapi hal ini perlu untuk memberikan kesempatan
  3. Berkaitan dengan perjanjian baku, sebenarnya hak pemegang saham dapat dilakukan apabila ia ada dalam daftar pemegaang saham (DPS) tetapi dengan sisitem yang digunakan (system berjenjang)maka nama investor tidak ada tidak tercatat di DPS.

Adapun system yang berjenjaang dimaksud adalah:

Emiten daftar pemegang saham (DPS)è PT.kustodian sentral efek Indonesiaèperusahaan efek,bank custodianèinvestor.

System berjenjang mensyaratkan adanya pemberian kuasa. PT. custodian sentral efek Indonesia adalah registered owner, sedangkakn investor adalah beneficianary ownerèmenganut dual ownership (trustee) sebagaimana dianut oleh Negara-negara dengan system anglo saxon Pasal cttn kul adedidikirawanyang menjadi dasar hokum bagi trustee adalah 1317 BW.

Penegakan Hukum

Penegakan hokum dipasar modal :

  1. BAPEPAM
  2. Pengadilan

Sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Denda Bapepam merupakan sanksi admministrasi, sedangkan denda dijatuhkannya oleh pengadilan merupakan sanksi pidana. Sampai saat ini penegakan hokum di pasar modal belum tercapai, hal ini dilihat daricttn kul adedidikirawan penyelesaian terhdap pelanggaran pidana di pasar modal yang belum pernah masuk ke pengadilan.

Obligasi

Obligasi:

  1. Obligasi public (yang dikeluarkan oleh pemerintah)
  2. Obligasi privat (yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta)

Obligasi adalah bukti utang emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lain serta pelunasan pokok pinjamannyacttn kul adedidikirawan dilakukan pada tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi, obligasi adalah surat utang jangka panjang. Unsur-unsur obligasi:

  1. bukti utang, (arti luas) adalalh kewajiban melaksanakan prestasi kepada orang lain. (arti sempit) adalah kewajiban yang timbul karena perikatan pinjam uang. Kaitannyacttn kul adedidikirawancttn kul adedidikirawan dengan obligasi adalah dengan utang dalam arti sempit karena dasarnya adalah pinjam-meminjam. Obligasi dari segi utang dapat dilihat dari dua sudet pandang:
    1. sudut pandang pemegang (kredittur) bahwa obligasi merupakan bukti hak,
    2. sudut pandang penerbit (debitur) bahwa obligasi merupakan bukti adanya pengakuan utang.
  2. mengandung janji-janji, janji-janji itu sendiri timbul karena menerbitkan obligasi. Janji yang terkandungtersebut digolongkan dalam janji pokok, adalah janji yang ada dan termuat dalam obligasi, contoh pengembalian pokok pinjaman /pembayarancttn kul adedidikirawan obligasi, dan janji tambahan adalah janji yang keberadaannya tidak seharus ada (fakultatif). Janji mengenai bunga bisa merupakan janji pokok bisa juga merupakan janji tambahan.
  3. jangka waktu. Dalam penerbitan obligasi adalah minimal 3 tahun. Jika obligasi tersebut jangka waktunya kurang dari tiga tahun maka disebut secruitas credit. Perikatan dasar dari obligasi adalah pibjam meminjam/utang piutang sehingga trhadapnya berlaku cttn kul adedidikirawanketentuan buku III KUHpdt. Obligasi merupakan surat berharga ksrena obligasi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai surat berharga yang antara lain:
    1. harus berbentuk akta
    2. dapat diperdagangkan
    3. diterbitkan pada perikatan dasar
    4. mempunyai nilai sebesar obligasi

jenis-jenis obligasi :

  1. obligasi yang bersifat utang murni, dapat digollongkan :
    1. dilihat dari penerbitannya:
      1. obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan (corporate band)
      2. obligasi yang dikeluarkan dari pemmerintah (government band)
  • obligasi yang dikeluarkan dari Negara bagian
  1. dilihat dari bunganya:
    1. fix rate bond
    2. floating rate bond
  • zero rate bond
  1. dilihat dari jaminannya:
    1. secure bond
    2. unsecure bond
  2. dilihat dari cara peralihannya:
    1. atas unjuk
    2. atas nama
  3. obligasi yang tidak bersifat utang murni, digolongkan menjadi
    1. obligasi konversi(disamping ada bunga ada juga opsi);
      1. debt to equity swap (obligasi cttn kul adedidikirawanmenjadi saham)
      2. equity to debt swap (saham ke obligasi)
    2. strict bond (hak opsinya dilepas)

Saham

Perbedaan saham dengan obligasi adalah bahwa saham lebih merupakan bentuk kepemilikan perusahaan dalam bentuk PT. saham mempunyai dua sudut pandang :

  1. sudut pandang perusahaan, bahwa sahammeruupakan bagian kekayaan.
  2. Sudut pandang pemegang sahamcttn kul adedidikirawan bahwa saham merupakan kekayaan pemegang saham

Pemegang saham bukanlah kreditur tetapi owner/pemilik karena itu dia mempunyai hak yaitu: hak suara dalam RUPS, ha katas deviden, (pembagian keuntungan PT pada pemegang saham), hak untuk mengalihkancttn kul adedidikirawan saham. Adapun kewajiban pemegang saham adalah juga turut memegang kerugian, para pihak yang terlibat dalam emisi obligasi adalah:

  1. Emiten,
  2. Lembaga penunjang yaitu, badan hokum yang terlibat dalam proses emisi diantaranya:
    1. Wali amanat (yaitu badan hokum yang mewakili cttn kul adedidikirawankepemtingan pemegang obligasi biasanya bank)dibuat perjanjian wali amanat
    2. Penjamin emisi efek (disebut secruitas)
  3. Profesi penunjang:
    1. Notaris (dalam hal perjanjian)
    2. Konsultan hokum (daalam hal legal audit dan legal opinion)
    3. Public accountant
  4. Penanggung

REKSADANA

HUKUM SURAT BERHARGA DAN PASAR MODAL Part 2: cek,askep,saham, comercialpaper,bilyetgiro,PASARMODAL(definisi,pasaruang,peranan, Undang-Undang,perlindungan investor,instansi yang terkait)

Mei 9, 2017

Cek

Tidak mengenal tanggal jatuh tempo karena cek sifatnya tunai sedangkan wesel bersifat kredit (jatuh tempo wesel dapat ditunda). Cek tidak perlu akseptasi karena sifatnya tunai cek dapat ditolak karena cek versifat giral cek mundur alah cek yang diundurkan tanggal penarikannya KUHD melarang cek mundur (Pasal 205), karena kebutuhan masyarakat akan alat transaksi yang mekanisme seperti cttnkuladedidikirawancek mundur maka pada tahun 1972 dikeluarkan surat berharga yang sifatnya mundur yaitu bilyet giro (tredapat 2 tanggal yaitu tanggal penarikannya dan tanggal efektif).

Askep

Tidak berlaku akseptasi bagi askep. Ada 2 pihak dalam askep dimana kedudukan tertarik ada pada penarikcttnkuladedidikirawan.

Saham

Saham bisa berbentuk atas nama atas tunjuuk ataupun atas unjuk maka keamannanya sangat kurangcttnkuladedidikirawan.

Commercial paper / surat berharga komersial (CP/SBK).

CP diatur dalam SE BI No. 28/49/1995, SK sireksi BI No. 28 /52/1995. Menuurt SE BI tersebut bahwa CP ,merupakan surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank/perusahaan efek berjangka pendek dancttnkuladedidikirawan diperdagangkan dengan system diskonto. System yang digunakan adalah system diskonto missal harga Rp 1 juta dijual 900 ribu. SE BI tersebut menyimpang :

  1. SE tersebut seharusnya hanya mengatur procedural saja tetapi kenyataannya juga mengatur hal-hal yang sifatnya substantial
  2. CP itu askep sehingga jaminannya tidak boleh hilangcttnkuladedidikirawan (Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt)
  3. Regres dihilangkan

Adanya ketentuan yang tanpa jaminan bagi CP adalah bertentangan dengan KUHD (lexspecialis derogate lex genarlis). Keuntungan CP :

  1. Menjaga citra perusahaan nasional
  2. Untuk selalu dapat menyediakan dana-dana hangka pendek (missal gaji karyawan dsb).
  3. Menekan biaya bunga dan penyediaancttnkuladedidikirawan jaminan
  4. Dapat memanfatkan cash discount

Keuntungan bagi pembeli:

  1. Ketika itu bunga CP lebih tinggi dari bunga deposito,
  2. CP yang diterbitkan oleh perusahaan yang baik risikonya lebih kecil dari pada deposito di bank yang reputasinya kurang baikcttnkuladedidikirawan,
  3. CP yang likuid (peringkatnya bagus) dapat cepat dijual dipasar sekunder missal dijual BI secruitas

Pihak-pihak dalam CP :

  1. Pihak utama
    1. Penerbit pada umumnya persuahaan (bank dilaranang )
    2. Pemegang pembeli perorangan badan hokum domestic aing (disebut pemodal /investor)
  2. Pihak yang membantu
    1. Pengatur penerbitan (arranger), yaitu bank perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP mengatur penerbitan CP
    2. Agen penerbit (issuing agent) yaitu bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan callon penerbit CP melakukan pengabsahan CP.
    3. Agen pembayar (paying agent) yaitu bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit akann melakukan cttnkuladedidikirawanpembayaran pada saat CP jatuh tempo.
    4. Pedagang efek (dealer), yaitu bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit CP untuk mengusahaakan penjualan pembelian CP baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan nsabah.
    5. Pemeringkat CP (rating agent)

Bilyet Giro

Bilyat giro adalh surat perintah dari bank oleh seseorang untuk memindahkan sejumlah uang tertentu dari suatu rekening ke rekening lain (suatu perintah over boking) dan yang menerima pemindahan sudah ditentukan (berarti cttnkuladedidikirawanopnam). Bilyet giro termasuk surat berharga tetapi hanya sulit diperdagangkan saja. Konsekuensi dari bilyet giro adalah bahwa pihak cttnkuladedidikirawanmenerima bilyet giro juga haruslah nasabah bankkarena bilyet giro sifatnya hanya over booking. Bilyet giro (dalam KUHD) tidak untuk dialihkan tetapi dalam praktek bisa dialihkan yaitu dengan bilyet giro blanko.

PASAR MODAL

Definisi

Pasar modal adalah tempat diperjualbelikannya surat-surat berharga jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Dulu pasar modal disebut bursa. Pasar modal merupakan jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang memungkinkan penambahan financial assets (dan hutang) pada saat yang sama memungkinkan investor untuk selalu merbahcttnkuladedidikirawan dan menyesuaikan fortopolio investasinya (melalui pasar sekunder). Menurut BUrce LIoyd (1976) berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseeluruhan. Pasar modal adalah pelengkap disetiap keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal mmemberikan jasanya yaitu menjembaatanicttnkuladedidikirawan hubungan antara pemilik dana (pemodal/investor) dengan peminjam dana (emiten). Instrument pasarmodal yang paling banyak diperdagngkan alah saham dan obligasi (public/privat).

Pasar Uang

Pasar uang adalah tempat diperjualbliannya surat-surat berharga jangke pendek (kurang dari satu tahun) contoh antar bank. Surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang adalah

  1. Callmoney, disebut demikian karena sewaktu-waktu dapat diuangkan
  2. Kertas perbendaharan Negara yaitu surat utang dari pemerintah daerah kepada masyarakat

Peranaan

Peranan pasar modal antara lain:

  1. Dari sudut dunia usaha, maka pasar modal berperan sebagai salah satu sumbeer pembiayaan
  2. Dari sudut investor, maka pasar modal sebagai salah satucttnkuladedidikirawan wahana investasi
  3. Dari sudut pemerintah, maka pasar modal sebagai salah satu sumber penerimaan Negara bukan pajak

Sampai saat ini maka pasar modal masih survive karena:

  1. Dilihat dari jumlah emiten (perusahaan go publick)
  2. Peningkatan investasi
  3. Peningkatan sarana prasarana

UU Pasar Modal

UU yang mengaturnya adalah UU no 8 tahun 1995 ttg Pasar Modal (UUPM), jo UU No. 15 tahun 1952. Perubahan mendasar  dari UUPM adalah :

  1. Menyangkut sanksi yang lebiih besar terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran didunia pasar modal.
  2. Diberikannya kewenangan yang lebih luas kepada Bapepam sebagai satu-satunya bbadan yang melakukan pembinaan pengaturan pengawasan shaari-hari cttnkuladedidikirawan cekal dan penangkapan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindakan pidana pasar modal.

Penyempurnaan berkaitan dengan pasar modal yaitu menyangkut bagaimana menarik investasi (dulu yang menjadi hambatan adalah masih banyaknya perusahaan-perusahaan tertutup/keluarga). Sasaran UUPM:

  1. Menciiptakan kerangka hokum yang kokoh dibidang pasar modal
  2. Meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan terhdap masyarakat pemdoal
  3. Meningkatkan profesionalisme cttnkuladedidikirawanpelaku
  4. Menciptakan system perdagangan yang aman,efisien, dam likuid.
  5. Membuka kesempatan investasi bagi pemdoal kecil.

Perlindungan Kepada Investor

Pemberian jaminan keamanan kepada investor secara umum menyangkut 2 hal :

  1. Kepastian hokum (melalui peraturan perundang-undangan)
  2. Penyediaan informasi yang dibutuhkan sehingga sifat transoaransi para emiten meruapakan suatu keharusan.

Jadi dua hak tersebut harus menciptakan kepercayaan kepada masyarakat investor pasar modal yang jujur teratur dan efisien adalah pasar modal yang memberi perlindungan kepada investor public terhadap parktek bisnis yang tidak sehat dan tidak jujur, karena investor menyangkut risiko dan risiko menyangktut retun on investment/ROI (merupakan expected return). [erlindungancttnkuladedidikirawan terhadap risiko yang dapat diberikan pemerintah adalah perlindungan terhadap investor melalui informasi yang lengkap mengenai risiko yang dihadapi. Disini investor sebelum bertransakksi di bursa efek sebaiknya melihat :

  1. Fluktuasii harga saham berdasarkan data keuangan emiten dan factor-faktor lainnya
  2. Factor factor lain yang berpengaruh

Contoh I:

Broker harus menginformasikan kepada investor mengenai risiko yang dihadapi investor (dalam hal ini investor baru fropesional dan bertanggungjawab). Agar broker professionalcttnkuladedidikirawan dan bertanggungjawab, maka untuk menjadi broker harus memenuhi syarat broker harus dapat izin dari bapepam,broker harus lulus ujian standar proteks

Contoh II :

Perusahaan efek harus mempunyai tanggungjawab atas representatifnya, bursa efek bertanggungjawab mengawasi anggotannya (pengawasan multilevel) dalam bisnis pasar modal, ada dua kelompok risiko:

  1. Normal bussines risks contoh risiko rugi pailit dan risiko-risiko lain yang menyangkut integritas finansial dari para perantara (intermediarist). Investor melalui broker tidak mengharapkan asetnya hilang dikarenakan broker brangkut missal karena managemennya atau karena kelalaiannya.investor akan meraasa aman apabila perusahaan efek memenuhhi syarrat antara lain: memperoleh izin dari bapepam, sehat secara fiannsial,dikelola secara baik. Dalam menyangkut integritas finansial bapepam memberikan syarat kepadacttnkuladedidikirawan perantara: batas minimum, syarat-syarat lain : standar pencatatan, penyimpangan efek, pengawasan modal kerja permanen. Juga berkaitan dengan integritas finansial intermediaarist maka UUPM memberikan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh intermediarist (sebagai suatu ketentuan yang melindungi investor dari kebangkrutan) yaitu :
    1. Mengetahui latar belakang keadaan keuangan dan tujuan invesatasi nasabahnya
    2. Membuat menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan transaksi dan kondisi keuangan
    3. Menyimpan efek tersebbut dalam rekening terpisah dari rekening perusahaan efek
    4. Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk cttnkuladedidikirawansetiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya.
  2. Security fraud (penipuan efek). Berhubungan dengan pasal 376 KUHP harus diatur secara khusus karena penipuan tersebut mempergunakan teknik-teknik tinggi missal computer email, cttnkuladedidikirawan UUPM mmebrikan sanksi berat yang bagi siapa saja yang tanpa izin bertindak seebagai intermediarist dalam pasar modal.
  3. Market manipulation dasar pemikirannya adalah investor di pasar modal berhak mengetahui bahwa harga yang dibentuk dibursa merupakan hasil proses permintaan dancttnkuladedidikirawan penawaran yang jujur, adanya ketentuan hokum yang memberikan istilah perbuatan melawan hukum
  4. Ketentuuan emiten menyangkut keterbukaan. Menyangkut keterbukkaan di pasar modal artinya emiten dituntut mengungkapkan informasi yang benar antara cttnkuladedidikirawanlain mengenai 4 hal : tentang bisnisnya, keadaan keuangan, managemen dan aspeek hokum, harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat.

Informasi fakta materil merupakan dokumen public, beberapa hal agar mendapat perlindungan ckupan perlindungan:

  1. Bahwa menanam modal bukan jaminan untuk memperoleh keuntungan
  2. Pengungkapan risiko investasi dalam hal ini emiten mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan risiko usahanya dalam prospectus dancttnkuladedidikirawan mempublikasikannya
  3. Jaminan untuk memperoleh equal treatment

Dalam pasar modal ada suatu prisnip bahwa pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam keputusan investasi yang keputusannya hanya ada ditangan investor sendri, yaitu memperoleh informasi dan fakta yang relevan untuk membuat keputusan investasi (prinsip keterbukan). Ivestasi mengandung risiko (kemungkinan mengalami kerugian ), maka itu pemerintah harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan atau statetment yang menjadi dasar keputusan investasi. Prinsip-prinsip full disclosure:

  1. Pernyataan pendaftaran (resgristration statement), sebelum penawaran efek ke public emiten dan penjamin pelaksana emisi harus menjalankan pendaftaran kepada bapepam. Pernyataan pendaftaran berisi seluruh informasi yang harus dikemukakan kepada public kemudian bapepam akan meneliti informasi tersebut jika oleh bapepam informasi tersbeut dianggap cukup maka pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Isi pernyataan pendaftaran : laporan keuangan yang telah diaudit, uraian tentang bisnis emiten, gambaran umum perusahaan, evalusasi cttnkuladedidikirawantentang risiko usaha, keterangan tentang penjaminan, legal opinion, sejarah umum perusahaan, bagian-bagian lain yang relevan yang harus diketahui public. Prospectus ini disertai dokumen-dokumen lain yang nantinya akan menjdi dokumen public, yang selanjutnya disimpan dipust referansi pasar modal di bapepam, pihak-pihak seperti konsultan hokum, penjamin emisi lainnya yang disebutkan dalam pernyataan pendaftaran bertanggungjawab penuh atas akurasi dan kelengkapan informasi.
  2. Countinuing disclosure, informasi tersebut harus disampaikan secara continue walaupun penawaran umum telah dinyatakan efektif yaitu: harus diumumkan kepada public, harus disampaikan kepada bapepam, merupakan dokumen public yang bersifat terbuka,artinyacttnkuladedidikirawan siapapun dapat melihat dokumen tersebut. Dua jenis informasi: informasi keuangan yaitu meliputi, informasi keuangan tahunaninformasi kueangan tengah tahunan. Dan informasi non keunagan yaitu informasi tentang kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi keputusn investasi.
  3. Kecukupan infomsai merupakan perlindungan terbaik, bahwa prinsip full disclosure terwujud jika informais yang disampaikan pada investor merupakan informs yang benar-benar memadai, walaupun demikian informasi tersbut masih memerlukan analisis sehingga memerlukan bantuan tenaga ahli.
  4. Enforcement atas full disclosure, penegakan hokum yait jika terjadi pelanggaran. Dalam UUPM daitur: kesalahan, kealpaan dan atay ketidak cukupan full disclosure dapat dijatuhi sanksicttnkuladedidikirawan criminal atas direksi perusahan, komisaris pemegang saham utama konsultan hokum, underwriter. Dan ketidakcukupan fulldisclosure dapat mengakibatkan dijatuuhkannya hukuman perdata bagi pelaku-pelaku tersebut. Tterhadap kesalahan-kesalahan tersebut maka perusahaan efek atau representativenya
  5. Penyempurnaan kebijakan,peraturan mengenai full disclosure dalam UUPM diatur dalam beberapa Keppresdan Kepmenkeu peraturan-peraturan tersebut diusahakan bertaraf internasional, untuk melengkapinya maka bagi perusahaan itu di[erlukan pelaksanaan cttnkuladedidikirawanpengelolaan perusahaan yang baik mengandung unsur:keterbukaan, pertanggungjawaban akuntabilitas, dapat dikelompokan : berdasarkan kelembagaannya (investor individual dan investor institusional) dan berdasarkan status kewarganegaraan (investor asing dan investor domestic).

Adanya klasifikasi tersebut tidak boleh mengakibatkan perbedaan perlakuan. Sebagai suatu kesimpulan bahwa perlindungan terhadap investor pada umumnya difokuskan kepada :

  1. Keadilan dalam memperoleh informasi
  2. Kesamaan waktu memperoleh informasi
  3. Larangan dari orang dalam (insider) untuk menyalahgunakan informasi orang dalam
  4. Larangan baggi orang dalam khususnya kegiatan yangcttnkuladedidikirawan meruggiakan kepentingan perusahaan atau pemegang saham guna kepentingan sendiri
  5. Menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang mengandung benturan kepentingansndiri
  6. Mengingatkan semua pihak yang terkait dengan kegiatan emiten untuk melaksanakn profesi sesuai dengan peraturan Peruuan yang berlaku.

Instansi yang Terkait:

  1. Bapepam
  2. Bursa Efek
  3. Lembaga Kliring dan Penjaminan
  4. Lembaga penyelesaian dan PenyimpananReksadana

HUKUM SURAT BERHARGA DAN PASAR MOODAL Part 1: Pengaturan, Surat Berharga (Definisi,penggolongan), Wesel, Cek

Mei 2, 2017

HUKUM SURAT BERHARGA DAN PASAR MODAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Diantaranya:

  1. UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
  2. PP No. 45 tahun 1995 tentang penyelenggaran pasar modal
  3. PP No. 46 tahun 1995 tentang pemeriksaan dibidang pasar modal
  4. Kepemenkeu No.90 tahun 2001 tentang pemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing
  5. Keputusan ketua BAPEPAM No.7 tahun 2001 tentang pedoman hak memesan efek terlebih dahulu
  6. Keputusan ketua bapepam No. 2 tahun 2001 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama dan keputusan –keputusan ketua bapepam lainnya,
  7. Peraturan-peraturan BEJ/BES
  8. Peraturan custodian sentral efek Indonesia (KSEI)
  9. PERATURAN kliring penjaminan cttnkul adedidikirawanefeek indoneseia (KPEI)
  10. Peraturan perundang-undangan yang mendukung masalah otonomi daeah
  11. Peruuan yang mendukung masalah privatisasi BUMN

SURAT BERHARGA

Definisi

Surat berharga memiliki arti yang ebih luas dari pada pasar modal karena yang diuaraikan dalam pasar modal adalah hanya salah satu jenis saja dari surat berharga yaitu surat berharga jangka waktunya lebih dari satu tahun  (misalny :saham obligasi dll). Surat berhargha tidaak sama dengan surat yang yang berharga (surat yang berharga belum tentu surat berharga), contoh izajah merupakan surat yang berharga tetapi bukan surat berharga. Surat berharga adalah surat yangcttnkul adedidikirawan memiliki nilai sebagai alat tukar dalam perdgangan. Ciri-ciri surat berharga mudah dialihkan dan bisa diperdgangkan (kreditur berganti-ganti). Macam eksepsi terhadap surat berharga; eksepsi absolut /obrjktif dan eksepsi relative /subjektif (tidak boleh dilakukan).

Penggolongan

3 bentuk surat berharga antaara lain:

  1. Surat berharga atas nama (oopnam), adalah surat berharga yang menyebutkan secara tegas orang yang berhaknya. Ada para ahli hokum yang berpendapat bahwa surat berharga dikaitkan dengan Pasal 613 KUHPdt tentang pengalihan surat piutang/surat berharga (disebutkan jenis dan cara pengalihannya ) yang antara lain: harus dibuat akta dan meminta persetujuancttnkul adedidikirawan debitur, pengalihan surat berharga atas nama dilakukan dengan cara cessi, adapun pengalihan tersebut dianggap sulit karena tanpa syarat (meminta persetujuan debitur )maka dianggap tidak jadi, sedangkan salah stu cirri surat berharga adalah pengalihannya sederhana/mudah sedangkan opnaam dianggap sulit.
  2. Surat berharga atas pengganti/tunjuk (aan order), dalam hal ini orang yang berhak adalah yang ditunjuk yang menggantikan. Biasanya tertulis pernyataan yang isinya merupakan perintah kepada bank untuk membayar kepada order. Biasanya tertuliscttnkul adedidikirawan endocement yaitu merupakan kata-kata yang menujukan dialihhkan dan juga ditandangani. Berkaitan dengaan surat berharga atas tunjuk kadang-kadang disamkan dengan atas unjuk, hal ini tidak tepat karena atas unjuk artinya orang yang berhak adalah orang yang menunjukan.
  3. Surat berharga atas unjuk (aan tonder), mereka yang berhak adalah yang menunjukan surat berharga tersebut. Merupakan surat berharga yang blanko yaitu nama yangcttnkul adedidikirawan berhaknya tidak disebutkan (tonder). Berdasarkan Pasal 613 ayat (3) maka, pengalamannya dilakukan dengan cara tangan ke tangan.

Molengraff membaggi kedua jenis yaitu:

  1. Surat berharga aan order
  2. Surat berharga aan toonder

Berdasarkan isi perikatannya apa yang menjadi dasar hubungannya surat berharga terdiri dari :

  1. Surat berharga yang bersifat kebendaan, yaitu surat berharga yang ada hubungannya dengan penyerahan suatu benda barang antara lain : bill of lading, delivery order, ceel
  2. Surat berharga yang memiliki sifata kenggotaan contohcttnkul adedidikirawan :saham
  3. Surat berharga yang memiliki sifat utang piutang/tagihan piutang antara lain:
    1. Surat berharga yang merupakan perintah pembayaran (betaling opdracht) contoh wesel, cek
    2. Surat berharga kesanggupan membayar/janji membayar (betaling belofie), contoh askep promise
    3. Surat berharga pembebasan (kwijitings papieren) contoh kuitansi aan tonder

Jenis surat berharga diluar KUHD : sertifikat BI, certificate of deposit, commercial paper, bilyet giro,

Bill of lading conocement (BL)

Adalah suatu surat berharga yang merupakan dokumen pengangkutan barang dilaut, fungsinya: sebagai bukti kepemilikan, sebagai bukti pengangkut telah menerima penyerahan barang, pengangkut menerima penitipan barang , sebagai bukti perjanjian pengangkutan barang. Dengancttnkul adedidikirawan diserahkannya BL maka itu sudah berarti telah terjadi penyerahan barang walau belum diserahkan. Terhadap BL diberikan sifat kebendaan gunanya adalah untuk mempercepat pengalihan hak milik. Dengan diberikannya hak kebendaan maka mempermudah untuk diperdagangkan.

Delivery order

Pengaturan dalam KUHD Pasal 510 bagian 2 menurut KUHD maka DO merupakan bagian dari BL (sebagian barang dalam BL diberikan DO). DO dalam praktek merupakan bukti pengambilan barang. DO dalam KUHD bukan merupakan surat berharga sebagai konsekuensinya maka apabila terjadi wanprestasi maka tidak dapat dituntut (DO tidak melegetimasi untuk menuntut). DO tidak mempunyai sifat kebendaan. DO tidak berdiri sendiri tapi hanya bagian dari BL, dengan demikian maka konsekuensinya jika itu bagian BL maka pemegang BO tidakcttnkul adedidikirawan dapat berdiiri sendiri menutut penyerahan barang tetapi harus melalui pemegang BL karena hanya merupakan hak ACCESOIR. DO tidak dapat diperjualbelikan (Pasal 510 KUHD ) tapi dalam praktek justru DO lah yang diperjualbelikan sedangkan BL tidak boleh. Hal tersebut diatas memang sangat logis  karena dalam prakteknya jika barang sudah sampai pada tujuan, BL ditukar dengan DO kemudian dengan DO lah barang diambil . hal tersebut menjadi masukan untuk adanya perubahan bagi pasal 510 KUHD karena pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan kenyataan.

Ceel

Ceel adalah dokumen penitipan brang digudang pelabuhan, belumdiatur daalm KUHD tetapi dianggap memiliki sifat yang sama dengan BL yaitu sifat kebendaannya.

Wesel

Wesel dalam Bab VI tentang surat wesel pasal 100 s/d 173 KUHD. Dalam KUHD tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi wesel. Wesel adalah surat perintah tidak bersyarat dari penerbit (penarik) kepada tertarik (tersangkut) untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang (penerima), secara teori dalam wesel melibatkan 3 pihak tetapi dalam prakttik dimungkinkan lebih dari 3 pihak, terjadi mungkin karena pinjam meminjam atau jual beli kredit. Wesel bentuknya tidak boleh blanko. Ada pula wesel yang tidak bersifat kredit yaitu wesel atas penglihatan. Akseptasi berfungsi untuk mempertinggi jaminan pembayaran. Dalam hal akseptasi ditolak, maka dilakukan regres non akseptasi, jika penerima dating ke bank dan bank menolak untuk membayar dan pihakcttnkul adedidikirawan penerima malas untuk regres, maka ia membuat wesel ulangan dengan tertaiknya adalah bank (disebut her wesel). Hak regres adalah hak pemegang surat berharga untuk meminta pembayaran /keruugian karena terjadi non betaling/non akseptasi, ditujukan kepada debitur. Dalam praktek maka wesel sangat berperancttnkul adedidikirawan dalam transaksi ekspor impor. Wesel dapat diterbitkan oleh perorangan atau bank  (berbeda dengan cek yang hanya dikeluarkan oleh bank). Jika tertariknya adalah bank maka hubungan hokum yang terjadi adalah hubungan bank dan nasabh, sedangkan jika tertariknya adalah perorangan maka hubungan hukumnya adalah perjanjian. Berdasarkan Pasal 100 kuhd maka untuk wesel terdapat beberapa syarat yaitu:

  1. Adanya namma surat wesel yang tertulia (klausula wesel)
  2. Adanya perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah unag (perintah dari penarik kepada tertarik),
  3. Nama orang yang harus membayar (nama tertarik)
  4. Penetapan hari bayar/hari guugur/jatuh tempo.
  5. Penetapan tempat dimana pembayarancttnkul adedidikirawan harus dilakukan
  6. Nama pemegang (jika tidak ada maka merupakan wesel atas unjuk)
  7. Mencantumkan tunggal dan tempat penerbit wesel
  8. Membubuhkan tanda tangan penerbit penarik

Berdasarkan hari gugurnya jatuh tempo maka dibagi menjadi beberapa jenis  yaitu :

  1. Wesel atas penglihatan ,wesel ini harus terjadi dalam tenggang waktu 1 tahun dari tanggal penerbitan
  2. Wesel yang hari gugurnya pada waktu tertentu setelah penglihatan (ditentukan beberapa hari kemudian
  3. Wesel yang hari gugurnya pada wkatucttnkul adedidikirawan tertentu setelah penanggalan.
  4. Wesel yang hari gugurnya pada suatu hari tertentu.

Ketentuaan tentang hari bayar diatur Pasal `132 KUHD bentuk wesel secara umum :

  1. Wesel atas nama
  2. Wesel atas pengganti , yaitu wesel tang pemegangnya telah ditentukan da nada penggantinya (…”harap bayar kepada tn X atau pengganti …”cttnkul adedidikirawan dengan endocement/pengalihan) wesel jenis ini mudah diendoskan)
  3. Wesel atas unjuk

Disamping itu maka ada pula bentuk-bentuk khusus dari wesel:

  1. Wesel atas pengganti penerbit (Pasal 102 KUHD), kedudukan penerbit sama dengan pemegang perama
  2. Wesel atas penerbit kedudukan penerbit sama dengan tertari (contoh : A è a èB, ket: A sebagai penerbit, a sebagai tertarik, (A adalah induk perusahaan bagi a ) B sebagai pemegang).
  3. Wesel untuk perhitungan pihak ke tiga, pihak yangcttnkul adedidikirawan seharusnya bertindak sebagai penerbit tetapi karena suatu alasan maka ia menghendaki agar orang lainlah yang menjadi penerbit tetapi tujaun nya untuk penerbit ia sendiri.
  4. Wesel inkaso adanya suatu klausula seperti jumlah untuk ditagih atas pemberian kuasa
  5. Wesel domisili

Cek

 

 

HUKUM TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL Part 4 : MEREK (Definisi,pengelompokan,perallihan), DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU,RAHASIA DAGANG, VARIETAS TANAMAN BARU, PERLINDUNGAN THD TRADITIONAL KNOWLEDGE.

April 30, 2017

MEREK      

Definnisi

Merek biasanya berupa tanda baik itu lukisan, gambar,kata-kata untuk membedakan barang dari yangcctn kuladedidikirawan lainnya. Merek harus mempunyai daya pembeda, pada dasarnya tidak boleh ada merek sejenis, missal sabun dengan merek sabun, tetapi kalau bersayap diperbolehkan, cctn kuladedidikirawan missal mie dengan merek indomie, juga tidak boleh merek dengan berdasarkan zat missal merek emas, perak, kegunaan merek adalah untuk:

  1. Mengenal asal missal dunhill berasal dari inggris
  2. Membedakan kulitas
  3. Kepentingan reklame (re=mengulang, clamo=berteriak)

Pengelompokan Merek

Antara lain:

  1. Merek dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beebrapa orang secara bersma-sama atau badan hokum untuk membedakannya dengan barang-barang sejenis yang lain.
  2. Merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama tau badan hokum untukcctn kuladedidikirawan membedakannya dengan jasa-jasa sejenis yang lain.
  3. Merek kolektif, adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hokum untuk membedakannya dengan barang atau jasa sejenis yang lain.

Ada dua kemungkinan terhadap merek yang didaftarkan:

  1. Yang tidak dapat didaftarkan, merek yang tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yaitu: bertentangan denggan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
  2. Merek yang ditolak, merek dapat ditolak apabila: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaptar untuk barang atau jasa tertentu, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal foto atau namacctn kuladedidikirawan badan hokum yang dimiliki orang lain, merupakan peniruan menyerupai nama atau singkatan nama bendera lamabang atau symbol Negara atau lembaga internasional/nasional

Definisi persmaan pada pokoknya adalah bahwa jika satu unsur yang merupakan inti dari merek tersebut kita hilangkan maka tidaka mempunyai daya pembeda. Mmerek dilindungi jika telah didaftarkan (prinsip registrasi /konstitutif). Penggunaan merek cctn kuladedidikirawanberkelanjutan dapat membuat suatu merek menjadi umum missal Kodak,aqua (menjadi merek generic). Kasus Marlboro dan sumatera tobacco:memiliki unsur yang pada pokoknya sama yaitu pada lambangnya yang mana Marlboro (2singa),sedangkan sumatera tobacco (2 kucing).

Jangka Waktu Perlindungan

10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan, dapat diperpanjang 1bulan sebelum berakhir

Peralihan Merek

Sama dengan paten, merek dapat beralih akibat warisan, hibah wasiat, perjanjian. Jenis lisensi :

  1. Lisensi ekslusif, yaitu pemegang lisensi tidak bisa menerima lisensi dari perusahaan lain
  2. Lisensi non eklsusif, yaitu pemegang lisensi boleh menerima lisensi dari perusahaan lain
  3. Lisensi wajib, yaitu pemberi lisensi tidak mau memberi lisensinya kepada orang laincctn kuladedidikirawan sedangkan ia tidak memakainya di lain pihak masyarakat membutuhkannya terhadap hal demikian maka lisensi wajib akan diberikan oleh direktorat jendral HKI.

DESAIN INDUSTRI  

Desain industry adalah suatu kreasi tetang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghaslkan suatu produk barang komoditas industry atau kerajinan tangan. Contoh desain industry suatu karya yang dilindungi karena penampakannya missal; desain dari cup aqua gelas. Hak desain industry diberikan untuk desain yang baru yaitucctn kuladedidikirawan apabila tanggal penerimaan desain industry tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya yaitu terhadap ; tanggal penerimaan, tanggal prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia. Hak atas desain industry timbul karena pendaftaran. Jangka waktu perlindungan desain industry adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreadi berupa rancangan pelekatan tiga dimensi dari berbagai elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untukcctn kuladedidikirawan desian tata letak sirkuit teroadu yang orisnil, yaitu apabila desian tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendisein. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun sejak desain tersebut dieksploitasi secara komersil dimanapun ataau sjak tanggal penerimaan.

RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contoh resep masakan dipatenkan selanjutnya disimpan untuk diamankan di bank. Longkup perlindungan rahasia dagang meliputicctn kuladedidikirawan metode produksi metode pengolahan metode penjualan atau informasio lain dibidang teknologi atau bisinis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum jangkaa waktu perlindungannya tidak terbatas sampai rahasianya terbuka

VARIETAS TANAMAN BARU

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman pertumbuhan tanaman daun bunga biji dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat oleh sekurangg-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubhan. Varietas yang diberi perlindungan meliputicctn kuladedidikirawan varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru unik seragam stabil dan diberi nama. Syarat-syarat agar suatu varietas tanaman baru dapat dilindungi oleh UU :

  1. Mempunyai sifat unggul dari varietas tanaman lainnya yang telah dilindungi
  2. Merata (uniform)
  3. Stabil (utuh) tiga kali masa panen hasilnya tetap stabil

Jangka waktu perlindungan adalah

  1. 20 tahun untuk tanaman semusim
  2. 25 tahun untuk tanaman tahunan

PERLINDUNGAN TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE

Traditional knowledge (pengetahuan/karya tradisional). Negara-negra berkembang dengan masyarakat pribuminya ada yang beranggapan bahwa rezim perlindungan HKI tidak melindungi karya-karya tradisional dan pengetahhuan tradisional. Anggapan tersebut bertolak belakang dengan anggapan Negara-negara maju bahwa yang dilindunggi hanya ciptaan-ciptaan dibidang ilmu pengetahuan,senisastra dan invensi-invensi berdasarkan ide liberal barat yang bergaya seni barat dan syarat teknologi.  Selanjutnya kepada Negara-negara berkembang dengan menandatangani perjanjian WTO diwajibkan mentaati hokum HKI, seolah-olah hal ini menjadi kewajiban cctn kuladedidikirawanNegara-negara berkembang. Ini merupakan suatu argumentasi dari Negara berkembang yang sangat logis argumentasi yang logis ini ditopang juga dengan kenyataan dalam perdagangan internasional karya-karya senitradisional obat-obatan tradisional yang diperdagangkan dalam jumlah milyaran US dolar diseluruh dunia timbul kelemahan-kelemahan system perlindungan HKI terhadap karya-karya/pengetahuan tradisional yang kurang dilindungi. Keanekaragaman bangsa Indonesia menimbulkan kekayaan intelektual missal batik,patung. Nilai perdagangan produk kerajinannindonesia baik domestic maupun intenasional mencapai lebih dari $ US 200 juta/tahun. Pengetahuan/karya tradisional masyarakat asli indigenous society/masyarakat tradsional/rural society diekploitasi tanpa izin oleh Negara lainjuga tanpa royalty contoh ukiran jepara dijual oleh singapura dengan label made in singapura. Kasus lain adalah tempe (Indonesia) oleh jepang, Indonesia tidak berhasil mengklaim kembali tetapi dalam hal memproduksi dan mengekspornya maka tidak dikenai royalty. Kasus lain juga adalah kunyit sebagai obat magg,sakit perut, penyembuh luka, (India) oleh Amerika tetapi india berhasil mengklaim kembali atas paten kunyyit terseeut. Salah satu usaha untuk pelestarian dan mencegah pembajakan traditional knowledge yaitu dengan mengantisipasi dengan langkah-langkah :

  1. Mendata ulang oleh instansi-instansi Negara yang berwenang apa yang masih ada dari karya-karya tradisional Indonesia.
  2. Hasil pendataan tersebut diajukan paten.

 

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Part 3: Internet dan Perlindungan Hak cipta,sifat,pencipta, pelanggaran, PATEN (Pengaturan, Sifat,Penemuan),MEREK.

April 26, 2017

Internet dan Perlindungan Hak cipta

Abad ke 21 sebagai abad informasi sangat menutut peran teknologi informasi khussusnya teknologi digital. Hal tersebut mengakibatkan :

  1. Dengan teknologi informasi digital maka kebutuhan dunia modern untuk berkkomunikasi secara cepat murah efesien dan menjangkau seluruh dunia sangat diperlukan
  2. Dengan adanya teknologi informasi digital maka tidak dikenal batas-batas Negara
  3. Menjelang abad 21 salah satu teknologicttn kuladedidikirawan digital yang digunakan adalah internet
  4. Dengan penggunaan teknologi informasi digital melalui internet maka perlu adanya pengaturan berdasarkkan hokum di bidang hak cipta.

Untuk mengetahui peraturan mengenai penggunaan internet maka perlu:

  1. Menguasai lebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak cipta dan pelanggaran-pelanggara apa yang terjadi,
  2. Memahami aplikasi standar-standar ataucttn kuladedidikirawan peraturan baku hokum hak cipta terhadap internet

Dalam mempelajari peraturan internet berdasarkan hak cipta maka kita perlu mengetahui istilah –istilah teknis yang digunakan dalam internet, antara lain:

  1. Akses (acces), adalah memasuki mengintruksikan atau berkomunikassi dengan fungsi logika aritmatika, atau memori dari computer atau jaringan computer.
  2. Computer, adalah setiap alat permoses data elektronik magnetic optikal ataupun alat yang berkecepatan tinggi lainnya atau system yang melaksanakan fungsi logika aritmatika dan memori (penyimpanan) dengan manipulasi elektronikcttn kuladedidikirawan mengetik atau implus-implus optikal dan termasuk seluruh input output proses penyimpanan perangkat lunak computer atau fasilitas computer yang digabungkan dengan computer dalam suatu system computer atau jaringan computer.
  3. Jaringan computer, adalah hubungan intern antara satu atau lebih computer melalui:
    1. Penggabungan satelit gelombang mikro terrestrial line atau melalui komunikasi lainnya,
    2. Terminal atau suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebiih computer yang tergabung secara intern baik secaracttn kuladedidikirawan berkelanjutan atau tidak
  4. Sandi (password) akses adalah kata hhuruf angka atau kombinasi diantaranya yang merupakan satu jaringancttn kuladedidikirawan kompter tertentu
  5. Nama domain adalah alamat intern dari seseorang perkumpulan organiasai atau badan usaha yang didalamnya terdapat nama tingkatcttn kuladedidikirawan ke 2 domain tingkat pertama generic dan atau domain tingkat Negara.
  6. Nama tingkat ke-2 adalah nama dari seseorang perkumpulan organisasi atau badan usaha yang memiliki nama domain berdasarkancttn kuladedidikirawan itikad baik
  7. Domain tingkat pertama generic adalah kategori jenis usaha atau kegiatan jenis usaha atau kegiatan daricttn kuladedidikirawan nama tingkat ke -2
  8. Domain tingkat pertama kodee Negara adalah kode dari Negara temapt nama dari nama domain cttn kuladedidikirawandidaftarkan
  9. Pembajakan nama domain adalah kegiatan yang dilakukan secara sengaja dengan itikad buruk dalam pelanggarann nama domain yang dilakukancttn kuladedidikirawan dengan cara membuat tanpa seizing pemilik yangs ah dari nama domain terseebut.

Homepage disuatu website mengandung nilai-nilai artistic karya drama karya musical sinematografi fotografi yang dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional dalam UUHC. Teknologi internet memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan tenologi dari media –media yang kita kenal sebelumnya yaitu berupa teknologi yang tidak membedakan antara bentuk aslicttn kuladedidikirawan dan yang tidak asli dari material yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya hal ini menyulitkan diterapkannya prinsip-prinsip tradisional dalam UUHC. Dengan UUHC membawa konsekuensi dimana oranglain uang secara melawan hokum atau tanpa izin pencipta dilarang untukcttn kuladedidikirawan melakukan hak-hak pencipta/pemegang hak cipta prinsip inilah yang merupakan prinsip-prinsiip utama yang dapat diaplikasikan kedalam lingkup pelanggaran hak cipta dijaringan internet. Contoh pelanggaran hak cipta internet adalah membuat situs-situs lagu terkenal dengancttn kuladedidikirawan liriknya tanpa seizin para penyanyi yang dimuatnya mengakses berita dari suatu situs milik orang lain tanpa seizing pemilik situs yang mana berita itu termuat dsb.

Sifat Hukum Hak Cipta

Antara lain:

  1. Merupakan benda bergerak immaterial , yaitu kelompok intellectual property right. Bendaa bergerak dapat dilakukan seebagian/seluruhnya karena pewarisan hibah wasiat dijadikan milik Negara, perjanjian (harus melalui akta/tidak dapat secaracttn kuladedidikirawan lisan kecuali pewarisan otomatis) (Pasal 3 UUHC)
  2. Tidak dapat dibagi (indivisible), dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUHC hak cipta dapat dibagi tetaoi ciptaannya tidak dapat dibagi.
  3. Tidak dapat di sita, ketentuan Pasal 4 UUHC, tidak dapat disita karena hak cipta itu bersifat pribadi dan mnunggal dengan diri pencipta, haknya tidak dapatcttn kuladedidikirawan disita yang dapat disita adalah penciptanya.

Pencipta dan Ciptaan

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi kecekatan keterampila aatau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 angka (1) UUHC). Karya telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat/dibaca didengar sehingga perlindungancttn kuladedidikirawan hak cipta diberikan pada suatu ide. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra (Pasal 1 angka (2)UUHC). Khas bentuk lain dari ciptaan yang sudah ada. Ciptaan dilindungi UU karena pada ciptaan melekat hak cipta. Ciptaan yang dilindungi antara lain (lihat Pasal 11 UUHC). Pendaftaran sifatnyacttn kuladedidikirawan tidak wajib bukan untuk memperoleh hak cipta tetapi hanya untuk kepentingan pembuktian. Dengan didaftarkan maka yang mendaftarkan tersebut dianggap sebagai pencipta sampai daoat dibuktikan sebaliknya (pembuktian kebenaran harus dilakukan dimuka pengadilan negeri system deklaratif). Pejabat pendaftaran adalah pejabat pada dinas hak cipta ditjen hokum dan perundang-undangan departemen kehakiman. Kekuatan hokum suatu pendaftaran hapuss karena :

  1. Penghapusan atas permohonan pencipta atau pemegang hak cipta;
  2. Lampau waktu masa berlaku hak cipta (Pasal 26 dan 27)
  3. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kapan hak cipta itu dilindungi yaitu :

  1. Bila hak cipta sudah dalam bentuk konkrit (tidak hanya berupa ide saja karena ide tidak dilindungi UU),
  2. Karya tersebut harus asli (orsinil) artinyya bahwacttn kuladedidikirawan benar karya itu adalah haasil karya cipta
  3. Hak cipta dilinddungi sejak diumumkan (menganut asas/prinsip deklaratif)

Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, menangkap mengutip, merekam memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain baik sebagian atau seeluruhnya tanpa izin pencipta /pemegang hak cipta serta bertentangan dengan UUHC. Pelanggaran hak cipta dapat bersifat :

  1. Perdata apabila materi hak cipta digunkan tanpa izin baik seluruhnya atau sebagian;
  2. Pidana apabila dilakukan secaracttn kuladedidikirawan sengaja baik diproduksi maupun dipublikasikan.

Pelanggaran hak ciipta dpat dibedakan menjadi 2 jeenis :

  1. Plagiat yaitu mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan memasukan dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciiptaan sendiri ataucttn kuladedidikirawan mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri.
  2. Pembajakan, yaitu ciptaan orang lain untuk memperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta penerbit (perekam)

Ada 2 golongan pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta (Pasal 44 UUHC):

  1. Pelaku utama sengaja melanggar hak cipta
  2. Pelaku pembantu yang menyiarkan memamerkan menjual kepada umumcttn kuladedidikirawan ciptaan yang diketahui melanggar hak cipta

Tidak dianggap melanggar hak cipta yaitu:

  1. Untuk keperluan pendidikan
  2. Untuk keperluancttn kuladedidikirawan pembelaan di muka /diluar pengadilan
  3. Ceramah guna pendidikan
  4. Program computer untuk digunakan sendiri.

PATEN

Definisi

Paten/oktroi adalah suatu hak mutlak yang diberikan kepada seseorang atas suatu invensi dalam bidang teknologi (bisa terhadap cara kerja atau perbaikancttn kuladedidikirawan terhadap cara kerja tersebut), contoh IPTN memiliki cara dalam hal pembuatannya cara tersebutlah yang merupakan paten.

Definisi dalam UU Paten

Paten adalah hak eklusif diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil investasinya dibbidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invesi adalah ide onvestor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemacahan masalah yang spesifik dibidangcttn kuladedidikirawan teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Investor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersma-sama melaksanakan ide yang di tuangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan paten. Permohonan adlah permohonancttn kuladedidikirawan paten yang diajukan kepada direktorat jendral. Pemegang paten adalah investor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Kuasa adalah konsultan hakcttn kuladedidikirawan kekayaan intelektual. Pemeriksa adalah seseoorang yang karena keahliannya diangkat dengan keputusan menteri sebagai pejabat fungsional pemeriksa paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantive terhadap permohonan. Menteri adalah menteri yangcttn kuladedidikirawan membawahkan departemen yang salah satu tugas tanggung jawabnya meliputi : pembinaan dibidang hak kekayaan intelektual termasuk paten. Direktorat jendral adalah direktorat jendral kekayaan intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh menteri. Tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi cttn kuladedidikirawanpersyartan administrative. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yangbergabung dalam Paris convention for the protection of industrial propertycttn kuladedidikirawan atau agreement establishing the world trade organization untik memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara adalah merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga salah dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan cttn kuladedidikirawanberdasarkan Paris convention tersebut. Lisensi adalah izin yang dbireikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonoomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jjangka waktu dan sayrat tertentu.

Pengaturan

Diatur dalam UU No.6 tahun 1989 tentang paten (UUP), yang selanjutnya diubah dan disempurnakan oleh UU No. 13 tahun 1997 kemudian diubah oleh UU No. 14 tahun 2001.

Sifat Hukum Paten

Antara lain :

  1. Merupakan benda bergerak immaterial
  2. Tidak dapat disita
  3. Paten diberikan oleh Negara

Penemu atau Penemuan

Penemu adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hokum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan (pasal 1 angka 3 UUP).penemuan adalah kegiatan pemecahan maslah tertentu dibidang teknologi, cttn kuladedidikirawan yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi (Pasal 1 angka 2 UUP). Paten sederhana bersifat serba sederhana, produknya dikenal sebagai utility model. Pemegang paten dapat berupa

  1. Pemilik paten
  2. Penerima paten
  3. Penerima lebih lanjut

Suatu invensi dapat dipatenkan apabial memenuhi syarat (mengandung unsur-unsur) yaitu :

  1. Novelty, mengandung unsur kebaruan
  2. Obvious, suatu penemuan harus tanpa diduga
  3. Dibidang teknologi

Penemuan yang tidak dapat diberikan paten :

  1. Penemuan yang penggunaannya bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan peraturan yang berlaku missal senjata biologi
  2. Penemuan berkaitan dengancttn kuladedidikirawan proses penyembuhan terhdap suatu penyakit
  3. Penemuan tersebut tidak memberikan manfaat praktis missal teori matametika

Terhadap paten yang berlaku asas konstitutif artinya agar paten tersebut dilindungi maka harus didaftarkan terlebih dahulu.

MEREK

HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Part 2 : Pengaturan,Definisi HakCipta,WIPO,Internet dan Perlindungan Hak cipta

April 22, 2017

PENGATURAN

Secara tradisional maka HKI dibagi menjadi 2 :

  1. Hak cipta (UU no.12 tahun 1997 jo. UU No. 7 tahun 1987)
  2. Hak milik industrial,antara lain: paten, paten sederhana,

(UU No,14 tahun 2001 jo. UU No.13 tahun 1997)

  1. Merek (UU No. 15 tahun 2001 jo. UU nO.14 tahun 1997),
  2. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000)
  3. Desain tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000)
  4. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)

Disebut pengelompokan tradisonal karena telah berlangsung sejak dulu ,pengelompokan ini juga bukan pengelompokan resmi.

HAK CIPTA

Definisi

Hak cipta adalah hak khusus baggi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yangctnadedidikirawan berlaku (Pasal 2 ayat (1)UUHC). Hak cipta adalah suatu hak mutlak yang diberikan kepada seseorang yang menciptakan sesuatu bidang dalam ilmu pengetahuan kesenian dan kesusastraan. Dikatakan sebagai hak khusus /eklusif karenactnadedidikirawan khusus bagi pencipta.hak khusus hanya dimiliki oleh pencipta/penerima hak cipta dan dan tidak boleh ada orang lain yang boeh melakukan itu kecuali dengan izin penciptanya. Hak khusus tersebut adalah hak untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin  untuk mengumumkan atauctnadedidikirawan memperbanyak. Hak cipta/ hak pengarang/auterus-recht/author right/hak penciipta/ hak cipta. Hak khusus memiliki 2 aspek :hak ekonomi dan hak moral.

Hak Ekoonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Dapat dieksploitasi atau dapat dialihkan jika pencipta tidak mengekplopitasictnadedidikirawan sendiri. Meliputi : hak memperbanyak, hak mengumumkan, hak adaptasi yaitu penyesuaian missal terjemahan, hak pertujukan drama,

Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta.tidak dapat dieksploitasi tidak dapat dialihkan oleh pencipta /melekat selamanya pada penciptactnadedidikirawan sampai waktu hidup maupun setelah wafat, contoh lagu bengawan solo tidak dilepaskan dari pencipta lagu gesang (penciptanya). Meliputi:

  1. Hak untuk menutut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada penciptanya,
  2. Hak untuk tidak dilakukanctnadedidikirawan perubahan
  3. Hak untuuk mengadakan perubahan.

Pada umumnya hak cipta bersifat eklusif tetapi ada pengecualian yaitu bagi hak cipta yang bersifat public domain ataupun yang anonym.

Definisi dalam UUHC

Hak cipta adalah hak eklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersma-sama yang atas inspirasinya melahhirkan suatu ctnadedidikirawanciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi kecekatan,, keterampilan, keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni,sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebihctnadedidikirawan lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pngumuman adalah pembacaan,penyiaran pameran, penjualan, pengendaran, atau penyebaran suatu ciptaan denganmenggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukn dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca didengar atau dilihat orang lain. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhanctnadedidikirawan maupun bagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak yang diciptakan dengan cara dan alat apapun. Program computer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, ctnadedidikirawan skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibca dengan computer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instuksi-instruksi tersebut. Hak terkait adalah hak yangctnadedidikirawan berkaitan dengan hak cipta yaitu hak ekslusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan petunjukannya, bagi produsen rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekamamn suara atau rrekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaraan untuk membuat memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Pelaku adalah actor penyanyi pemusik penari, atau mereka yangctnadedidikirawan menampilkan, memperagakan, mempertunjukan menyanyikan, menyampaikan,mendeklasikan, atau memainkan suatu karya music, drama, tari, sastra, floklor, atau karya seninya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hokum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melksanakan prekaman suara atau perekaman bunyi baik perekaman dari suattu pertunjukan maupun perekaman suaractnadedidikirawan atau perekaman bunyi lainnya. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hokum, yang melakukan penyiaran atau suatu karya siaran dengaan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik. Permohonan adalah permohonanctnadedidikirawan pendaftaran ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada direktorat jendral. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. Kuasa adalah konsultanctnadedidikirawan hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam keteentuan-ketentuan undang-undang ini. Menetri adalah menteri yang membawakan departemen yang salah sattu lingkup tugas dan tanggungjawabnyamelliptui pembinaan dibidang hak kekayaan termasuk hak cipta. Direktorat jendral adalah direktorat jendral hak kekayaan yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh menteri.

Pengaturan

Uu Hak Cipta (UUHC) diperlukan karena banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta yang menimbulkan akibat negative terhadap laju pembangunan dibidang hak intelektual. Hak cipta diatur dalam Auterswet 1912 yang diganti dengan UU No. 6 tahun1982 selanjutnya disempurnakanctnadedidikirawan (penyempurnaan I ) sengan UU No. 7 tahun 1987 dan penyempurnaan II dengan UU No. 12 tahun 1997 dan disempurnakan lagi oleh UU No 19 tahun 2002.

Penyempurnaan I

Yaitu terhadap ketentuan mengenai : sifat hak cipta(dari delik aduan menjadi delik biasa), ancaman pidana yaitu penjara min 3 tahun menjadi maks 7 tahun, dendactnadedidikirawan min 5 juta menjadi 100 juta, sifat ancaman yang alternative menjadi kumulatif.

Penyempurnaan II

Yaitu terhadap ketentuan mengenai: perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptaannya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan, hak dan wewenang menggugat, penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS). Dan penambahan yang bersifat perubahan yaitu, penyewaan ciptaan bagi pemagang hak cipta atau rekamanctnadedidikirawan video film dan program computer. Hak yang berkaitan dengan hak cipta yaitu perlindungan bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga pengaturan lisensi hak cipta.

WIPO

WIPO adalah organisasi internasional yang mengadministrasi segala sesuatu menyangkut HKI. WIPO Internet Traeties berfungsi :

  1. Secara internasional memodernisasi system hak cipta dan hak-hak lain yang berkaitan dengannya (merupakan tonggakctnadedidikirawan sejarah WIPO),
  2. mengantarkan hak cipta memasuki abad digital yang dimulai pada akhir abad ke 20.

Internet dan Perlindungan Hak cipta

 

HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Part 1: Latar Belakang,Definisi,Penggolongan,Hkm HKI,Konvensi International, Agreement Establishing The WTO, Pengaturan

April 19, 2017

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan perbagai ciptaan-ciptaan termasuk HKI yang menghasilkan nilai ekonoomi yang sangat tinggi dan kurangnnya instrument hokum yang mengatur tentangcttnkul adedidikirawan HKI ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI yang ternyata telah mengganggu pembangunan nasional. HKI dikembangkan karena:

  1. Pengharggaan (karena membutuhkan waktu untuk menemukannya),
  2. Penghormatan ;
  3. Perlindungan

Dengan ketiga hal ini maka akan menciptakan situasi yang aman/iklim yang kondusif dalam dunia bisnis dan dengan aasan itulah maka dibuatlah suatu pengaturan mengenai HKI. Indonesia ikut berperan aktif dalam daalam memberikan perlindungan hokum terhadap HKI sejalan dengan tujun Negara yang terkandung dalamcttnkul adedidikirawan pembukaan UUD 45 yaitu “ ikut serta memelihara ketertiban dunia” selanjutnya dijabarkan dalam Tap MPR No. II/MPR/1993 ttg GBHN Bab IV (F) bidang ekonomi butir 1 sub g.

Definisi

Secara subtantif maka pengertian HKI dapat dideskripsikan sbb: ha katas kekayaan timbul karena kemampuan intelektual manusia berupa ciptaan-ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologgi yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya menggunakan daya cipta rasa karsanya. HKI berbeda dengan hak milik/cttnkul adedidikirawankekayaan nyata real property karena hak milik atas rumah terjadi bukan karena satu ciptaan. Intelektual manusia bersikap dayacipta, rasa, karsa. Hal inilah yang membedakan HKI dengan real property. HKI harus dibedakan dari kekayaan-kekayaan jenis lain, yaitu kekayan-kekayaan yang timbul tidak dari kemampuan intelektual manusia misalnya:

  1. Kekayaan yang dapat dari alam seperti : tanah (hak milik, HGB,HGU, hak penambangan), air (hak pengelolaan sumber air), udaracttnkul adedidikirawan (hak lintas udara);
  2. Keyaan yang didapat dari benda-benda berwujud (seperti mobil, kapal)

Inetelektual property tersebar pada bidang-bidang ilmu pengetahuan sastra, seni, dan teknnologi (awalnya HKI hanya dibidang seni dan sastra saja). Kesemuanya diciptakan dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya dari, si penciptacttnkul adedidikirawan sehingga ciptaan yang dihasilkan memiliki nilai (dapat menimbulkan manfaat ekonomoi)menimbulkan koonsep kekayaan dari ciptaan –ciptaan intelektual bagi duniia asset perusahaan , yang dilindungi bukan idenya melainkan wujud idenya yaitu ciptaan tersebut. Unsur HKI :

  1. Hak (kepentingan seorang yang dilindungi oleh UU)
  2. Kekayaan (kepentingancttnkul adedidikirawan yang bersifat immaterial
  3. Dihasilkan karena kemampuan intelektual

Ciri khususdari kekayaan intelektual adalah:

  1. Merupakan suatu bentuk keyaan (yang bentuknya tidak berwujud
  2. Hak-hak yang melekat padacttnkul adedidikirawan kekayaan intelektual sering tidak berdiri sendiri

HKI menimbulkan 3 macam konsepsi :

  1. Konsepsi kekayaan
  2. Konsepsicttnkul adedidikirawan hak
  3. Konsepsi perlindungan hokum

HKI bersifat eksklusif tetapi tidak berarti bahwa HKI merupakan wujud faham individuallistik karena dengan diakuinya HKI sebagai hak milik maka HKI tidak bersifat individual karena hak milik itu bersifat social, yang mana jika masyarakat memerlukan mka boleh dilesensikan atau dialihkan kepada orang lain. Dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban dikenal adanya justifiable compromise yaitu perlu adanya keseimbangancttnkul adedidikirawan keselarasan dan keserasian antara hak cipta seseorang yang perlu untuk dilindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat luas atauu fungsi sosialnya hakcipta salah satu contohnya, adalah diberikannya kelonggaran terhadap perbuatan-perbuatan tertantu (penggunaan yang layak ) sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hak cipta.

Penggolongan.

2 cabang utama kekayan intelektual yaitu :

  1. Kekayaan industrial, adalah bidang penemuan-pnemuan, merek, desain industry, indikasi geografis.
  2. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan (pelaku) adalah kekayaan dibidang tulisan-tulisan, ciptaan music, ciptaan drama, ciptaan audio visual, lukisan dancttnkul adedidikirawan gambar, pakaian, ciptaan pita, ciptaan arsitektur, rekaman suara, pertunjukan pemusik, actor dan penyanyi, penyiaran,

Ada 7golongan utama dari kekayaan intelektual menurut TRIPs :

  1. Copyright and related right
  2. Trade mark
  3. Geographical indication
  4. Unducttnkul adedidikirawanstrial design
  5. Patent
  6. Layout design of integrated circuit
  7. Undisclosed information

Hukum HKI

Hokum HKI meliputi suatu bidang hokum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah piker manusia bertautan dengan kepentingancttnkul adedidikirawan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Konvensi Internasional

Konvensi-konvesi internasional berkaitan dengan HKI :

  1. Konvensi Bern 1886 (berkaitan dengan karya sastra
  2. GATT
  3. Konvensi hak cipta universal 1955
  4. Rome convention

Uraian konvensi tersebut adalah:

  1. Konvensi Bern 1886 (berkaitan dengan karya sastra), pada garis besarnnya memuatu 3 prinisp dasar berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standarcttnkul adedidikirawan minimum perlindungan hokum yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi Negara-negara berkembang, prinsip tersebut antara lain:
    1. Prinsip national treatment, bahwa ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian yang pertama kali diterbitkan harus mendapat perlindungan hokum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga Negara sendiri.
    2. Prinsip automatic protection, bahwa perlindungan hokum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun
    3. Prinsip independence of protection, bahwa perlindungan hokum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hokum Negara asal pencipta.

Standar minimium pelindungan hokum yang diberikan yaitu ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan dibidang sastra ilmu pengetuahan , seni, dalamcttnkul adedidikirawan bentuk apapun perwujudannya kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan atau pengecualian. Yaitu terhadap yang tergolong sebagai hak-hak eklusif

  1. Konvensi hak cipta universal 1955, merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNISCO untuk mengakomodasikan dua alliran falsafah berkenaan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional yaitu civil law system dan common law system, sebagai pemenuhan kebutuhan akan suatu common dinamisator convention (UCC) yang secara garis besar menetapkan hal-hal yang antara lain: adequate and effective protection, national treatment, formalities, dualtion of protection, translation right, jurisdiction of the international court of justice, bern safeguard clause.ratifikasi terhadap ketentuan internasional , paris convention for the protection of industrial property dan convention establishing the world intellectual property organization èUU No.15 tahun 1997 sebagai perubahan Keppres No.24 tahun 1979. Agreement establishing the WTO è UU No. 7 tahun 1994. Patent corporation treaty (PCT) è Kepres No.16 tahun 1997. Trade markcttnkul adedidikirawan law treaty (TML)èKepres No.17 tahun 1997. Bern convention for the protection of literary and artistic work èKepres No. 18 tahun 1997. WIPO copyright treaty (WCT) èKepres 19 tahun 1997. Ratifikasi TRIPs bersifat full compliance kerahasiaan penuh. Prinsip national treatment berlaku bagi HKI yaitu karya cipta yang didaptarkan dinegara tertentu dianggp sudah didaftarkan dinegara lain (berlaku bagi mereka yang meratifikasi TRIPs. Tidak ada suatu konvensi pun yang mewajibkan suatu Negara memberikan perlindungan hokum terhadap pencipta bukan waraga Negaranya, kecuali jika Negara bersangkutan menjadi pesetra perjanjian international yang mewajibkannya memberikan perlindungan hokum hak cipta ciptaan warga Negara asing di Negara peserta perjanjian.

Agreement Establishing The WTO

Diratifikasi dalam UU No. 7 tahun 1994 memuat beberapa annex: multilateral agreement on trade in goals, general agreement on trade in services, agreement on trade related aspects of IPR, annex understanding on rules andprocedure governing thecttnkul adedidikirawan settlement ofdisputes. Annex 1 c agreement TRIPs :

Part II : standards concerning rge availbilitiy scope and use of IPR.

Section 1 : hak cipta dan hak-hak terkait

Section 2 : merek

Section 3: indikasi geografis

Section 4 : desain industry

Section 5 : paten

Section 6 : desain tata letak terpadu

Section 7 : perlindungan rahasia dagang

Section 8 : control praktik-praktik anti persaingan dalam perjanjian lisensi.

Hubungan HKI dengan BW

Tentang benda diatur dalam buku II BW tetapi masalah HKI tidak diatur dalam buku II BW. BW merupakan satu kodifikasi yang dipengruhi oleh hokum Romawi yang pada waktu itu memiliki pandangan bahwa yang namanya benda itu diasumsikan hanya sebagai suatu yang berwujud fisik atau ada kaitannya dengan hal-hal yang berwujud misalnyacttnkul adedidikirawan: hipotik dianggap sebagai benda berwujud karena ada hubungan dengan tanah gadai ada hubungannya dengan benda bergerak oleh karena itulah sekarang berkembang bahwa HKI itu bisa merupakan benda berwujud atau tidak berwujud.

PENGATURAN

 

HUKUM PENANAMAN MODAL Part 3 : Multinational Enterprise, STATE ENTITY,Bentuk Kerjasama, Kepemilikan Modal Asing, Nasionalisasi, Kompensasi

April 16, 2017

MULTINATIONAL ENTERPRISE DAN TRANSNATIONAL CORPORATION

Ada 2 macam multinasional :

  1. National multinational hanya memiliki satu kebangsaan
  2. International multinational memiliki lebih dari satu kebangsaan

Definisi menurut Robert E Tindal: MNE as combination of companies of different nationality connacted by means of share holding managerial control and contract and constituting economic unit. Adalah merupakan kombinasi perseroan yang berkebangsaan lain yang saling berhubungan melalui pemilikan saham control, manajemen, kontrak yang kesemuanya merupakan satu unit kesatuan ekonomi. Pengertiannya sama sekali tidak dikenal dibidang cttnadedidikirwnhokum namun hokum nasional hanya mengenal pengertoan perusahaan nasional dan asing. Hhukum Indonesia hanya mengatur transnational corporation (TNC). Adapun pengertiN TNC menurut UUPMA adalah suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia menrut hokum Indonesia tetapi secara organisatoris, managerial, financial ,kkontraktual atau strategis seluruhnya atau sebagian merupakan bagian dari satu kesatuan (unit) ekonomi yang lebih besarberpusat do salah satuu Negara di luar negeri. Dari definisi yang dikemumukan oleh Tindal:

Prof Sunaryati menggunakan pengertian multinasional enterprise karena banyak ragam istilah untuk hal ini seperti international companies multinational corporation, multinational enterprise/transnational enterprise. Menurut beliau transnational corporation (TNT) merupakan salah satu bagian dari multinational enterprise (TNE). MNE terdiri dari:

  1. Cabang branch, bukan merupakkan badan hokum yang berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang secara formal tidak terpisahkan dari kantor/usaha pusatnya, manajemen,administrasi, keuangan serta kebijakan adalah sama dengan pusat dan dikendalikan dari pusat.
  2. Subsidiary (anak perusahaan), merupakan badan hukumm yang berdiri sendri terlepas dariinduk perusahaan dan lzimnya didirikan berdasarkan hokum yang berlaku di Negara tempat anak perusahaan itu berada (the part of multinational enterprise, parent company (pusat), branch, agent (wakil) representative office (diluar perusahaancttnadedidikirwn fungsinya hanya memberikan informasi ), holding company (gabungan perusahaan induk), subdiary (anak perusahaan), joint venture ).

MNE terbagi menjadi 2:

  1. MNE vertical, (system integrasi vertical) adalah sustu sistm produksi pemasaran dan manajemn yang diterpkan trhadap perusahan-perusahan yang bernaung di bawah induk perusahaan multinasional dimana perusahan-perusahaan afliasi melakukan kegiatan-kegiatan yang saling mendukung satu sama lain.
  2. MNE horizontal, adalah bentuk hubungan erat yang spesialisasi produksi di luar negeri dengan cara memperluas pasar secara geografis dancttnadedidikirwn memperbanyak pilihan atau barang/jasa yang tersedia bagi konsumen.

Segi negative MNE:

  1. MNE MENGIKUTI suatu strategi untuk kepentingan pusat, tidak memperhatikan kepentingan Negara tempat usaha sehingga melahirkan konflik
  2. Diluar control Negara;
  3. Wewenang untuk memutuskan kebijakan-kebijakannya ditangan perseroan induk;
  4. MNE seering memiliki wewenang politik
  5. Hasil pajak Negara asal maupun Negara tempat usaha dipengaruhi oleh kebijakan transfer pricing yang ditangan induk;
  6. Pemilikan saham dimiliki oleh bangsa asing
  7. MNE tidak memasukan teknologi mutakhir
  8. Teknologi maju tidak mmbantu mengatasi pengangguran
  9. Currency hedging penentuan sumber keuangan penggunaan uang local transfer laba/ deviden sangat mempengaruhi kebijakancttnadedidikirwn keuangan Negara tempat usaha;
  10. Mengkonsentrasikan pada perkembangan industry dan bahan mentah yang hanya menguntungkan diri sndiri
  11. Sering merugikan system hubungan industry dengan jln menolak mengikuti serikat buruh dan merusak upah
  12. MNE dengan memindahkan produksi ke Negara sedang berkembang maka menarik keuntungan atas harga tenaga buruh yang murah;
  13. MNE dapat dengan mudah memilih tempat kedudukan usaha dinegara taxhoven (bebas pajak)

Segi positif MNE :

  1. Membangun sarana
  2. Mengeskploitasi kekayaan alam
  3. Membuka lapangancttnadedidikirwn pekerjaan

Sifat dasar TNC :

  1. Manajemen
  2. Akses dan pengausaan teknologi
  3. Akses ke pasar modal dancttnadedidikirwn uang internasional

Kategori TNC untuk perusaahan yang merupakan bagian dari perusahaan asing berbentuk:

  1. PT yang merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh orang badan hokum pihak asing.
  2. PT yang merupkan joint interprise baik yang merupakan PMA (yang bergabung dengan modal setempat) atau PMDN (joint venture)
  3. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan keahlian modal fasilitas dan tenaga-tenaga asing baik management contrac tehnical assistance contrac kontrak karyacttnadedidikirwn production sharing franchise (joint venture),

Contoh:

  1. Kontrak karya dilaksanakan oleh pertamina
  2. Production sharing dilaksankan oleh PN aneka tambang
  3. Management contrac dilaksanakan oleh hotel
  4. Joint venture dan pinjaman modal diadakan olehcttnadedidikirwn beberapa perusahaan perkebunan
  5. Kerjasama berdasarkan kontrak yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan [erusahaan transnasional.

Pada kenyataannya berbagai pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan perusahaan yang bersangkutan untuk sebagian besarcttnadedidikirwn tergantung pada keinginan perusahaan  diluar negeri yang memberikan bentuan keahlian pinjaman modal. Hubungan PMA dengan Negara penerima modal sebagai agent of development and agent weapon of exploration.

STATE ENTITY

State trading meruupakan suatu fenomena yang bukan hanya ada dinegara sosialis tetapi juga di Negara liberalis dengan indiviidualismenya. Terhadap state entity maka hokum yang berlaku adalah hokum perdata international dan hokum publiknya (Negara sebagai pemerintah). Dalam praktek maka yang berperan lebih banyak adalah hokum publiknya yaitu dalam seggi kebijaksnaan . alasan Negara turut campur dalam PMA adalah bahwa Negara pun sebagaicttnadedidikirwn entity /corporate membutuhkan suatu modal dan teknologi untuk mengelola kekayaan alam urusan domestic dan Negara menginginnkan modal dan teknologi tersebut masuk kedalam negaranya. Jika Negara tidak bekerjasama dengan pihak asing maka akan mengalami kesulitan dalam pemasaran produk. Berkaitan penanaman modal, maka dalam melaksanakan tugasnya BUMN mempunyai fungsi:

  1. Memonopoli bidang tertentu apabila berkenaan dengan produk yang menyangkut kepentingan public missal, BULOG dalam penyediaan beras,
  2. Memberikan pengaruh terhadap tujuan dan kebijakan pemerintah dalamcttnadedidikirwn pencapaian tujuannya dalam sector industry maupun ekonomi.

BUMN harus melayani kepentingan public.

BENTUK KERJASAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPMA :

Pasal 23 ayat (1) tentang kontrak (dengan Pasal 3 UUPMA), Pasal 23 ayat (2) tentang cara dan bentuk kerjasama (ditentukan oleh pemerintah), modal nasional meliputi:

  1. Modal pemerintah pusat
  2. Modal pemerintah daerah
  3. Modal koperasi
  4. Modal swasta nasional

Ada 3 bentuk kerjasama (Pasal 3UUPMA) :

  1. Joint venture, adalah suatu bentuk kerja sama yang mana para pihak tidak perlu membentuk suatu badan hokum kerjasama antar pemilik PMA dan PMDN yang semata-mata karena perjnjian; menurut Prof Soemantoro joint venture meruupakan kerjasama antar pemilik modal asing dengan modal nasional yang hanya bersifat kontraktual tetapi biasanya tujuannya tidak hanya memberikan keuntungan saja tetapi juga untuk memberikan pengalaman kerja pada pemilik modal nasional contoh: franchise, management contract.
  2. Joint enterprise, adalah perusahaan dalam rangka kerjasama modal asing dal modal nasional yang modalnya dimiliki kedua belah pihak dan harus dalam bentuk suatu badan hokum baru. Keuntungan joint venture :
    1. Modal asing tidak perlu menanam modal dalam bentuk valuta asing tetapi bisia langsung dalam rupiah
    2. Memudahkan perizinan dalam memasukan mesin-mesin untuk mengelolaa pabrik;
    3. Risiko penanaman modal asing berkurang dengan badan hokum baru adanya kerjasama dengan modal nasional dikendalikan cttnadedidikirwnoleh hokum Indonesia.
  3. Kontrak karya, adalah perjanjian kerjasama dibidang pertambangan (migas dll)

Bentuk kerjasama lain dalam praktek:

  1. Bagi hasil (production sharing) biasanya dibidang pertambangan
  2. Penanaman modal dengan direct investment conversion schame lahircttnadedidikirwn dari hutang yang belum bisa dibayar dan kemudian dijadikan modal asing
  3. Kredit investasi pemerintah (PMDN)
  4. Kredit proyek berbentuk modal bukan uang contoh : peralatan parbrik

PP No.20 tahun 1994 tentang pemilikan saham asing dalam perusahaan PMA

Tujuannya adalahh untuk menrik investasi sebanyak mungkin di semua sector ekonomi untuk mencapai sasaran –sasaran pembanggunan nasional serta menciptakan peluang untuk bersaing secara bebas, terbuka dan adil dengan tujuan itu akhirnya diharapkan terciptanya daya saing yang kuat dan mruni tanpa proteksi. PP ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menabah sumber pembiayan pembangunan terutama pemenuhan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana yang dirasakan sudah mendesak. Dan pemenuhan kebutuhan melalui PMA akan mengurangi ketergantungan terhadp pinjaman utang luar negeri. PP ini dianggap sebagai langkah yang yang sangatcttnadedidikirwn berani dan berarti yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah khususnya sejak dimulainya reformasi perekonomian Indonesia yang besar mengenai perekonomian Indonesia di masa depan yaitu pada masa pasca perjanjian GATT WTO, AFTA, dan APEC. PP ini yang disusul dengan petunjuk pelaksananya yaitu SK Manives No.15 tahun 1994, merupakan cerminan keingnan politik pemerintah untuk serius mengubah perekonomian indonseia menjadi lebih terbuka dab lebih mampu beradaptasi terhadap system global. Hal-hal pokok yang diatur dalam PP No.20 Tahun 1994 antara lain :

  1. Adanya peningkatan kelonggaran dan kepastian dalam kepimilikam dan besarnya saham yang akan ditempatkan dalam PMA, yaitu tergantung dari kekayan usaha demikian juuga dalam bntuk usaha patungan dengan kelonggatan missal 5 % dari modal yang disetor untuk penyertaan modal indonseia. Rancngan ini diharapkan akan meneubuhkan industry penunjang (supporting industry) dan berkaitan industry kecil dan menengah sserta industry besar.
  2. Aspek penyamaan dalam arti meniadakan perbedaan yang selama ini dianut seperi perusahaan PMA PMDN den non PMA/PMDN menegaskan bahwa pengalihan saham tidak mengubah status perusahan(Pasal 7 ayat (2)) hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi dan yang pada dasarnya adalah bahwa semua perusahaan tadi secara hokum memiliki kedudukan yang sama, yaitu merupakan badan hokum Indonesia yang tunduk pada hokum Indonesia. Dengan demikian persamaan ini diharapkan akan terjadi persaingan sehhat di dalam negeri yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan.
  3. Penegasan dalam jenis usaha yang akan dpat dimasukan oleh modal asing bagi PMA patungan dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bsgi Negara dan hajat hidup orang banyak yaitu, pelabuhan produksi tarnsmisi serta distribusi listrik untuk umum, kereta api umum, pelayaran, penerbangan, air minum, telekomunikasicttnadedidikirwn, pembangkt tenaga atom, dan media massa kegiatan tersebut diizinkan bagi PMA patungan adalah yang tergolong sarana prasarana yang penting penyediaan dalam menunjang pembangunan industry.
  4. Adanya kelonggaran pembebasan dalam memilih lokasi usaha yang diperkenankan diseluruh wilayah Indonesia. Kelonggaran ini diharpkan akan mendorong modal asing untuk mengolah SDA diberbagai daerah di Indonesia sesuai arah pembangunan industry dan juga menjadi daya Tarik yang kuat untuk masuknya modal asing yang pada akhirnya akan meningkatkan keterkaitan antar sector industry dan peningkatan ekspor. Dengan demikian maka secara berangsur –angsur akan mewujudkan pemerataan pembangunan.
  5. Dihapuskannya ketentuan investasi minimum;
  6. Dihapuskannya keharusan divestasi dan persyaratan khusus;
  7. Dimungkinkan perusahaan PMA yang telah berproduksi komersil membeli saham perusahaan yang telah berproduksi komersil membeli saham perusahaan ysng telah berdiri dan berbentuk PT menurut hokum Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat ditetapkan.

NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Dalam pasal 21 UUPMA dinyatakan  bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindkan nasionalisasi/pancabutan hak secara menyeluruh atas perusahaan –peusahan modal asing tindakan –tindakan yang mengurangii hak menguasai dan untuk mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan UU dinyatakan kepentingannegara menghendako tindkan demikian. Nasionalisasi hanya dpat dilakukan untuk kepentingannegara dancttnadedidikirwn harus dengan UU. Diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUPMA sedangkan pasal Pasal 22 ayat (2) dan (3) mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam hal nasionalisasi. Nasionalisasi dilakukan:

  1. Dengan UU dalam hal ini harus mendapat persetujuan dari DPR (bila kepentingan Negara menghendaki)
  2. Pemberian kompensasi (ganti rugi) yang harus mengikuti asa-asas hokum internasional /prinsip-prinsip hokum internasional.
  3. Syarat yang harus dipenuhi dalam kompensasi:
    1. Prompt, cepat, maksudnya pembayaran ganti rugi dilakukan langsung tidak dicicil (dalam praktek tergantung pada kesepakatan para pihak);
    2. Adequate, yaitu ganti rugi yang diberikan harus cukup,
    3. Effective, bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan dalam valas/mata uang Negara perusahaan asing yang perusahaannya dinasionalisasi, prinsip lain dari resolusi general assembly economic commite bahwa nasionalisasi dapat dilakukan atas dasar keamanan kepeentingan nasional dari Negara yang bersangkutancttnadedidikirwn dan untuk itu pemilik harus memperoleh kompensasi yang appropriate sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara yang melakukan nasionalisasi dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil.

Nasionalisasi ada 2 macam :

  1. Pencabutan hak secara individual (kompenasai dilakukan secara sepenuhny)
  2. Pencabutan hak secara umum (kompensasi sebagian partialcttnadedidikirwn compantation tidak cash tetapi cicilan