HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Part 3: Internet dan Perlindungan Hak cipta,sifat,pencipta, pelanggaran, PATEN (Pengaturan, Sifat,Penemuan),MEREK.

April 26, 2017

Internet dan Perlindungan Hak cipta

Abad ke 21 sebagai abad informasi sangat menutut peran teknologi informasi khussusnya teknologi digital. Hal tersebut mengakibatkan :

  1. Dengan teknologi informasi digital maka kebutuhan dunia modern untuk berkkomunikasi secara cepat murah efesien dan menjangkau seluruh dunia sangat diperlukan
  2. Dengan adanya teknologi informasi digital maka tidak dikenal batas-batas Negara
  3. Menjelang abad 21 salah satu teknologicttn kuladedidikirawan digital yang digunakan adalah internet
  4. Dengan penggunaan teknologi informasi digital melalui internet maka perlu adanya pengaturan berdasarkkan hokum di bidang hak cipta.

Untuk mengetahui peraturan mengenai penggunaan internet maka perlu:

  1. Menguasai lebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak cipta dan pelanggaran-pelanggara apa yang terjadi,
  2. Memahami aplikasi standar-standar ataucttn kuladedidikirawan peraturan baku hokum hak cipta terhadap internet

Dalam mempelajari peraturan internet berdasarkan hak cipta maka kita perlu mengetahui istilah –istilah teknis yang digunakan dalam internet, antara lain:

  1. Akses (acces), adalah memasuki mengintruksikan atau berkomunikassi dengan fungsi logika aritmatika, atau memori dari computer atau jaringan computer.
  2. Computer, adalah setiap alat permoses data elektronik magnetic optikal ataupun alat yang berkecepatan tinggi lainnya atau system yang melaksanakan fungsi logika aritmatika dan memori (penyimpanan) dengan manipulasi elektronikcttn kuladedidikirawan mengetik atau implus-implus optikal dan termasuk seluruh input output proses penyimpanan perangkat lunak computer atau fasilitas computer yang digabungkan dengan computer dalam suatu system computer atau jaringan computer.
  3. Jaringan computer, adalah hubungan intern antara satu atau lebih computer melalui:
    1. Penggabungan satelit gelombang mikro terrestrial line atau melalui komunikasi lainnya,
    2. Terminal atau suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebiih computer yang tergabung secara intern baik secaracttn kuladedidikirawan berkelanjutan atau tidak
  4. Sandi (password) akses adalah kata hhuruf angka atau kombinasi diantaranya yang merupakan satu jaringancttn kuladedidikirawan kompter tertentu
  5. Nama domain adalah alamat intern dari seseorang perkumpulan organiasai atau badan usaha yang didalamnya terdapat nama tingkatcttn kuladedidikirawan ke 2 domain tingkat pertama generic dan atau domain tingkat Negara.
  6. Nama tingkat ke-2 adalah nama dari seseorang perkumpulan organisasi atau badan usaha yang memiliki nama domain berdasarkancttn kuladedidikirawan itikad baik
  7. Domain tingkat pertama generic adalah kategori jenis usaha atau kegiatan jenis usaha atau kegiatan daricttn kuladedidikirawan nama tingkat ke -2
  8. Domain tingkat pertama kodee Negara adalah kode dari Negara temapt nama dari nama domain cttn kuladedidikirawandidaftarkan
  9. Pembajakan nama domain adalah kegiatan yang dilakukan secara sengaja dengan itikad buruk dalam pelanggarann nama domain yang dilakukancttn kuladedidikirawan dengan cara membuat tanpa seizing pemilik yangs ah dari nama domain terseebut.

Homepage disuatu website mengandung nilai-nilai artistic karya drama karya musical sinematografi fotografi yang dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional dalam UUHC. Teknologi internet memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan tenologi dari media –media yang kita kenal sebelumnya yaitu berupa teknologi yang tidak membedakan antara bentuk aslicttn kuladedidikirawan dan yang tidak asli dari material yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya hal ini menyulitkan diterapkannya prinsip-prinsip tradisional dalam UUHC. Dengan UUHC membawa konsekuensi dimana oranglain uang secara melawan hokum atau tanpa izin pencipta dilarang untukcttn kuladedidikirawan melakukan hak-hak pencipta/pemegang hak cipta prinsip inilah yang merupakan prinsip-prinsiip utama yang dapat diaplikasikan kedalam lingkup pelanggaran hak cipta dijaringan internet. Contoh pelanggaran hak cipta internet adalah membuat situs-situs lagu terkenal dengancttn kuladedidikirawan liriknya tanpa seizin para penyanyi yang dimuatnya mengakses berita dari suatu situs milik orang lain tanpa seizing pemilik situs yang mana berita itu termuat dsb.

Sifat Hukum Hak Cipta

Antara lain:

  1. Merupakan benda bergerak immaterial , yaitu kelompok intellectual property right. Bendaa bergerak dapat dilakukan seebagian/seluruhnya karena pewarisan hibah wasiat dijadikan milik Negara, perjanjian (harus melalui akta/tidak dapat secaracttn kuladedidikirawan lisan kecuali pewarisan otomatis) (Pasal 3 UUHC)
  2. Tidak dapat dibagi (indivisible), dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUHC hak cipta dapat dibagi tetaoi ciptaannya tidak dapat dibagi.
  3. Tidak dapat di sita, ketentuan Pasal 4 UUHC, tidak dapat disita karena hak cipta itu bersifat pribadi dan mnunggal dengan diri pencipta, haknya tidak dapatcttn kuladedidikirawan disita yang dapat disita adalah penciptanya.

Pencipta dan Ciptaan

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi kecekatan keterampila aatau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 angka (1) UUHC). Karya telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat/dibaca didengar sehingga perlindungancttn kuladedidikirawan hak cipta diberikan pada suatu ide. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra (Pasal 1 angka (2)UUHC). Khas bentuk lain dari ciptaan yang sudah ada. Ciptaan dilindungi UU karena pada ciptaan melekat hak cipta. Ciptaan yang dilindungi antara lain (lihat Pasal 11 UUHC). Pendaftaran sifatnyacttn kuladedidikirawan tidak wajib bukan untuk memperoleh hak cipta tetapi hanya untuk kepentingan pembuktian. Dengan didaftarkan maka yang mendaftarkan tersebut dianggap sebagai pencipta sampai daoat dibuktikan sebaliknya (pembuktian kebenaran harus dilakukan dimuka pengadilan negeri system deklaratif). Pejabat pendaftaran adalah pejabat pada dinas hak cipta ditjen hokum dan perundang-undangan departemen kehakiman. Kekuatan hokum suatu pendaftaran hapuss karena :

  1. Penghapusan atas permohonan pencipta atau pemegang hak cipta;
  2. Lampau waktu masa berlaku hak cipta (Pasal 26 dan 27)
  3. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kapan hak cipta itu dilindungi yaitu :

  1. Bila hak cipta sudah dalam bentuk konkrit (tidak hanya berupa ide saja karena ide tidak dilindungi UU),
  2. Karya tersebut harus asli (orsinil) artinyya bahwacttn kuladedidikirawan benar karya itu adalah haasil karya cipta
  3. Hak cipta dilinddungi sejak diumumkan (menganut asas/prinsip deklaratif)

Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, menangkap mengutip, merekam memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain baik sebagian atau seeluruhnya tanpa izin pencipta /pemegang hak cipta serta bertentangan dengan UUHC. Pelanggaran hak cipta dapat bersifat :

  1. Perdata apabila materi hak cipta digunkan tanpa izin baik seluruhnya atau sebagian;
  2. Pidana apabila dilakukan secaracttn kuladedidikirawan sengaja baik diproduksi maupun dipublikasikan.

Pelanggaran hak ciipta dpat dibedakan menjadi 2 jeenis :

  1. Plagiat yaitu mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan memasukan dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciiptaan sendiri ataucttn kuladedidikirawan mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri.
  2. Pembajakan, yaitu ciptaan orang lain untuk memperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta penerbit (perekam)

Ada 2 golongan pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta (Pasal 44 UUHC):

  1. Pelaku utama sengaja melanggar hak cipta
  2. Pelaku pembantu yang menyiarkan memamerkan menjual kepada umumcttn kuladedidikirawan ciptaan yang diketahui melanggar hak cipta

Tidak dianggap melanggar hak cipta yaitu:

  1. Untuk keperluan pendidikan
  2. Untuk keperluancttn kuladedidikirawan pembelaan di muka /diluar pengadilan
  3. Ceramah guna pendidikan
  4. Program computer untuk digunakan sendiri.

PATEN

Definisi

Paten/oktroi adalah suatu hak mutlak yang diberikan kepada seseorang atas suatu invensi dalam bidang teknologi (bisa terhadap cara kerja atau perbaikancttn kuladedidikirawan terhadap cara kerja tersebut), contoh IPTN memiliki cara dalam hal pembuatannya cara tersebutlah yang merupakan paten.

Definisi dalam UU Paten

Paten adalah hak eklusif diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil investasinya dibbidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invesi adalah ide onvestor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemacahan masalah yang spesifik dibidangcttn kuladedidikirawan teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Investor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersma-sama melaksanakan ide yang di tuangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan paten. Permohonan adlah permohonancttn kuladedidikirawan paten yang diajukan kepada direktorat jendral. Pemegang paten adalah investor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Kuasa adalah konsultan hakcttn kuladedidikirawan kekayaan intelektual. Pemeriksa adalah seseoorang yang karena keahliannya diangkat dengan keputusan menteri sebagai pejabat fungsional pemeriksa paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantive terhadap permohonan. Menteri adalah menteri yangcttn kuladedidikirawan membawahkan departemen yang salah satu tugas tanggung jawabnya meliputi : pembinaan dibidang hak kekayaan intelektual termasuk paten. Direktorat jendral adalah direktorat jendral kekayaan intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh menteri. Tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi cttn kuladedidikirawanpersyartan administrative. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yangbergabung dalam Paris convention for the protection of industrial propertycttn kuladedidikirawan atau agreement establishing the world trade organization untik memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara adalah merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga salah dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan cttn kuladedidikirawanberdasarkan Paris convention tersebut. Lisensi adalah izin yang dbireikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonoomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jjangka waktu dan sayrat tertentu.

Pengaturan

Diatur dalam UU No.6 tahun 1989 tentang paten (UUP), yang selanjutnya diubah dan disempurnakan oleh UU No. 13 tahun 1997 kemudian diubah oleh UU No. 14 tahun 2001.

Sifat Hukum Paten

Antara lain :

  1. Merupakan benda bergerak immaterial
  2. Tidak dapat disita
  3. Paten diberikan oleh Negara

Penemu atau Penemuan

Penemu adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hokum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan (pasal 1 angka 3 UUP).penemuan adalah kegiatan pemecahan maslah tertentu dibidang teknologi, cttn kuladedidikirawan yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi (Pasal 1 angka 2 UUP). Paten sederhana bersifat serba sederhana, produknya dikenal sebagai utility model. Pemegang paten dapat berupa

  1. Pemilik paten
  2. Penerima paten
  3. Penerima lebih lanjut

Suatu invensi dapat dipatenkan apabial memenuhi syarat (mengandung unsur-unsur) yaitu :

  1. Novelty, mengandung unsur kebaruan
  2. Obvious, suatu penemuan harus tanpa diduga
  3. Dibidang teknologi

Penemuan yang tidak dapat diberikan paten :

  1. Penemuan yang penggunaannya bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan peraturan yang berlaku missal senjata biologi
  2. Penemuan berkaitan dengancttn kuladedidikirawan proses penyembuhan terhdap suatu penyakit
  3. Penemuan tersebut tidak memberikan manfaat praktis missal teori matametika

Terhadap paten yang berlaku asas konstitutif artinya agar paten tersebut dilindungi maka harus didaftarkan terlebih dahulu.

MEREK

HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Part 2 : Pengaturan,Definisi HakCipta,WIPO,Internet dan Perlindungan Hak cipta

April 22, 2017

PENGATURAN

Secara tradisional maka HKI dibagi menjadi 2 :

  1. Hak cipta (UU no.12 tahun 1997 jo. UU No. 7 tahun 1987)
  2. Hak milik industrial,antara lain: paten, paten sederhana,

(UU No,14 tahun 2001 jo. UU No.13 tahun 1997)

  1. Merek (UU No. 15 tahun 2001 jo. UU nO.14 tahun 1997),
  2. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000)
  3. Desain tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000)
  4. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)

Disebut pengelompokan tradisonal karena telah berlangsung sejak dulu ,pengelompokan ini juga bukan pengelompokan resmi.

HAK CIPTA

Definisi

Hak cipta adalah hak khusus baggi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yangctnadedidikirawan berlaku (Pasal 2 ayat (1)UUHC). Hak cipta adalah suatu hak mutlak yang diberikan kepada seseorang yang menciptakan sesuatu bidang dalam ilmu pengetahuan kesenian dan kesusastraan. Dikatakan sebagai hak khusus /eklusif karenactnadedidikirawan khusus bagi pencipta.hak khusus hanya dimiliki oleh pencipta/penerima hak cipta dan dan tidak boleh ada orang lain yang boeh melakukan itu kecuali dengan izin penciptanya. Hak khusus tersebut adalah hak untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin  untuk mengumumkan atauctnadedidikirawan memperbanyak. Hak cipta/ hak pengarang/auterus-recht/author right/hak penciipta/ hak cipta. Hak khusus memiliki 2 aspek :hak ekonomi dan hak moral.

Hak Ekoonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Dapat dieksploitasi atau dapat dialihkan jika pencipta tidak mengekplopitasictnadedidikirawan sendiri. Meliputi : hak memperbanyak, hak mengumumkan, hak adaptasi yaitu penyesuaian missal terjemahan, hak pertujukan drama,

Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta.tidak dapat dieksploitasi tidak dapat dialihkan oleh pencipta /melekat selamanya pada penciptactnadedidikirawan sampai waktu hidup maupun setelah wafat, contoh lagu bengawan solo tidak dilepaskan dari pencipta lagu gesang (penciptanya). Meliputi:

  1. Hak untuk menutut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada penciptanya,
  2. Hak untuk tidak dilakukanctnadedidikirawan perubahan
  3. Hak untuuk mengadakan perubahan.

Pada umumnya hak cipta bersifat eklusif tetapi ada pengecualian yaitu bagi hak cipta yang bersifat public domain ataupun yang anonym.

Definisi dalam UUHC

Hak cipta adalah hak eklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersma-sama yang atas inspirasinya melahhirkan suatu ctnadedidikirawanciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi kecekatan,, keterampilan, keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni,sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebihctnadedidikirawan lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pngumuman adalah pembacaan,penyiaran pameran, penjualan, pengendaran, atau penyebaran suatu ciptaan denganmenggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukn dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca didengar atau dilihat orang lain. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhanctnadedidikirawan maupun bagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak yang diciptakan dengan cara dan alat apapun. Program computer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, ctnadedidikirawan skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibca dengan computer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instuksi-instruksi tersebut. Hak terkait adalah hak yangctnadedidikirawan berkaitan dengan hak cipta yaitu hak ekslusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan petunjukannya, bagi produsen rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekamamn suara atau rrekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaraan untuk membuat memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Pelaku adalah actor penyanyi pemusik penari, atau mereka yangctnadedidikirawan menampilkan, memperagakan, mempertunjukan menyanyikan, menyampaikan,mendeklasikan, atau memainkan suatu karya music, drama, tari, sastra, floklor, atau karya seninya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hokum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melksanakan prekaman suara atau perekaman bunyi baik perekaman dari suattu pertunjukan maupun perekaman suaractnadedidikirawan atau perekaman bunyi lainnya. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hokum, yang melakukan penyiaran atau suatu karya siaran dengaan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik. Permohonan adalah permohonanctnadedidikirawan pendaftaran ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada direktorat jendral. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. Kuasa adalah konsultanctnadedidikirawan hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam keteentuan-ketentuan undang-undang ini. Menetri adalah menteri yang membawakan departemen yang salah sattu lingkup tugas dan tanggungjawabnyamelliptui pembinaan dibidang hak kekayaan termasuk hak cipta. Direktorat jendral adalah direktorat jendral hak kekayaan yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh menteri.

Pengaturan

Uu Hak Cipta (UUHC) diperlukan karena banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta yang menimbulkan akibat negative terhadap laju pembangunan dibidang hak intelektual. Hak cipta diatur dalam Auterswet 1912 yang diganti dengan UU No. 6 tahun1982 selanjutnya disempurnakanctnadedidikirawan (penyempurnaan I ) sengan UU No. 7 tahun 1987 dan penyempurnaan II dengan UU No. 12 tahun 1997 dan disempurnakan lagi oleh UU No 19 tahun 2002.

Penyempurnaan I

Yaitu terhadap ketentuan mengenai : sifat hak cipta(dari delik aduan menjadi delik biasa), ancaman pidana yaitu penjara min 3 tahun menjadi maks 7 tahun, dendactnadedidikirawan min 5 juta menjadi 100 juta, sifat ancaman yang alternative menjadi kumulatif.

Penyempurnaan II

Yaitu terhadap ketentuan mengenai: perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptaannya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan, hak dan wewenang menggugat, penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS). Dan penambahan yang bersifat perubahan yaitu, penyewaan ciptaan bagi pemagang hak cipta atau rekamanctnadedidikirawan video film dan program computer. Hak yang berkaitan dengan hak cipta yaitu perlindungan bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga pengaturan lisensi hak cipta.

WIPO

WIPO adalah organisasi internasional yang mengadministrasi segala sesuatu menyangkut HKI. WIPO Internet Traeties berfungsi :

  1. Secara internasional memodernisasi system hak cipta dan hak-hak lain yang berkaitan dengannya (merupakan tonggakctnadedidikirawan sejarah WIPO),
  2. mengantarkan hak cipta memasuki abad digital yang dimulai pada akhir abad ke 20.

Internet dan Perlindungan Hak cipta

 

HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Part 1: Latar Belakang,Definisi,Penggolongan,Hkm HKI,Konvensi International, Agreement Establishing The WTO, Pengaturan

April 19, 2017

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan perbagai ciptaan-ciptaan termasuk HKI yang menghasilkan nilai ekonoomi yang sangat tinggi dan kurangnnya instrument hokum yang mengatur tentangcttnkul adedidikirawan HKI ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI yang ternyata telah mengganggu pembangunan nasional. HKI dikembangkan karena:

  1. Pengharggaan (karena membutuhkan waktu untuk menemukannya),
  2. Penghormatan ;
  3. Perlindungan

Dengan ketiga hal ini maka akan menciptakan situasi yang aman/iklim yang kondusif dalam dunia bisnis dan dengan aasan itulah maka dibuatlah suatu pengaturan mengenai HKI. Indonesia ikut berperan aktif dalam daalam memberikan perlindungan hokum terhadap HKI sejalan dengan tujun Negara yang terkandung dalamcttnkul adedidikirawan pembukaan UUD 45 yaitu “ ikut serta memelihara ketertiban dunia” selanjutnya dijabarkan dalam Tap MPR No. II/MPR/1993 ttg GBHN Bab IV (F) bidang ekonomi butir 1 sub g.

Definisi

Secara subtantif maka pengertian HKI dapat dideskripsikan sbb: ha katas kekayaan timbul karena kemampuan intelektual manusia berupa ciptaan-ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologgi yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya menggunakan daya cipta rasa karsanya. HKI berbeda dengan hak milik/cttnkul adedidikirawankekayaan nyata real property karena hak milik atas rumah terjadi bukan karena satu ciptaan. Intelektual manusia bersikap dayacipta, rasa, karsa. Hal inilah yang membedakan HKI dengan real property. HKI harus dibedakan dari kekayaan-kekayaan jenis lain, yaitu kekayan-kekayaan yang timbul tidak dari kemampuan intelektual manusia misalnya:

  1. Kekayaan yang dapat dari alam seperti : tanah (hak milik, HGB,HGU, hak penambangan), air (hak pengelolaan sumber air), udaracttnkul adedidikirawan (hak lintas udara);
  2. Keyaan yang didapat dari benda-benda berwujud (seperti mobil, kapal)

Inetelektual property tersebar pada bidang-bidang ilmu pengetahuan sastra, seni, dan teknnologi (awalnya HKI hanya dibidang seni dan sastra saja). Kesemuanya diciptakan dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya dari, si penciptacttnkul adedidikirawan sehingga ciptaan yang dihasilkan memiliki nilai (dapat menimbulkan manfaat ekonomoi)menimbulkan koonsep kekayaan dari ciptaan –ciptaan intelektual bagi duniia asset perusahaan , yang dilindungi bukan idenya melainkan wujud idenya yaitu ciptaan tersebut. Unsur HKI :

  1. Hak (kepentingan seorang yang dilindungi oleh UU)
  2. Kekayaan (kepentingancttnkul adedidikirawan yang bersifat immaterial
  3. Dihasilkan karena kemampuan intelektual

Ciri khususdari kekayaan intelektual adalah:

  1. Merupakan suatu bentuk keyaan (yang bentuknya tidak berwujud
  2. Hak-hak yang melekat padacttnkul adedidikirawan kekayaan intelektual sering tidak berdiri sendiri

HKI menimbulkan 3 macam konsepsi :

  1. Konsepsi kekayaan
  2. Konsepsicttnkul adedidikirawan hak
  3. Konsepsi perlindungan hokum

HKI bersifat eksklusif tetapi tidak berarti bahwa HKI merupakan wujud faham individuallistik karena dengan diakuinya HKI sebagai hak milik maka HKI tidak bersifat individual karena hak milik itu bersifat social, yang mana jika masyarakat memerlukan mka boleh dilesensikan atau dialihkan kepada orang lain. Dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban dikenal adanya justifiable compromise yaitu perlu adanya keseimbangancttnkul adedidikirawan keselarasan dan keserasian antara hak cipta seseorang yang perlu untuk dilindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat luas atauu fungsi sosialnya hakcipta salah satu contohnya, adalah diberikannya kelonggaran terhadap perbuatan-perbuatan tertantu (penggunaan yang layak ) sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hak cipta.

Penggolongan.

2 cabang utama kekayan intelektual yaitu :

  1. Kekayaan industrial, adalah bidang penemuan-pnemuan, merek, desain industry, indikasi geografis.
  2. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan (pelaku) adalah kekayaan dibidang tulisan-tulisan, ciptaan music, ciptaan drama, ciptaan audio visual, lukisan dancttnkul adedidikirawan gambar, pakaian, ciptaan pita, ciptaan arsitektur, rekaman suara, pertunjukan pemusik, actor dan penyanyi, penyiaran,

Ada 7golongan utama dari kekayaan intelektual menurut TRIPs :

  1. Copyright and related right
  2. Trade mark
  3. Geographical indication
  4. Unducttnkul adedidikirawanstrial design
  5. Patent
  6. Layout design of integrated circuit
  7. Undisclosed information

Hukum HKI

Hokum HKI meliputi suatu bidang hokum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah piker manusia bertautan dengan kepentingancttnkul adedidikirawan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Konvensi Internasional

Konvensi-konvesi internasional berkaitan dengan HKI :

  1. Konvensi Bern 1886 (berkaitan dengan karya sastra
  2. GATT
  3. Konvensi hak cipta universal 1955
  4. Rome convention

Uraian konvensi tersebut adalah:

  1. Konvensi Bern 1886 (berkaitan dengan karya sastra), pada garis besarnnya memuatu 3 prinisp dasar berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standarcttnkul adedidikirawan minimum perlindungan hokum yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi Negara-negara berkembang, prinsip tersebut antara lain:
    1. Prinsip national treatment, bahwa ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian yang pertama kali diterbitkan harus mendapat perlindungan hokum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga Negara sendiri.
    2. Prinsip automatic protection, bahwa perlindungan hokum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun
    3. Prinsip independence of protection, bahwa perlindungan hokum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hokum Negara asal pencipta.

Standar minimium pelindungan hokum yang diberikan yaitu ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan dibidang sastra ilmu pengetuahan , seni, dalamcttnkul adedidikirawan bentuk apapun perwujudannya kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan atau pengecualian. Yaitu terhadap yang tergolong sebagai hak-hak eklusif

  1. Konvensi hak cipta universal 1955, merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNISCO untuk mengakomodasikan dua alliran falsafah berkenaan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional yaitu civil law system dan common law system, sebagai pemenuhan kebutuhan akan suatu common dinamisator convention (UCC) yang secara garis besar menetapkan hal-hal yang antara lain: adequate and effective protection, national treatment, formalities, dualtion of protection, translation right, jurisdiction of the international court of justice, bern safeguard clause.ratifikasi terhadap ketentuan internasional , paris convention for the protection of industrial property dan convention establishing the world intellectual property organization èUU No.15 tahun 1997 sebagai perubahan Keppres No.24 tahun 1979. Agreement establishing the WTO è UU No. 7 tahun 1994. Patent corporation treaty (PCT) è Kepres No.16 tahun 1997. Trade markcttnkul adedidikirawan law treaty (TML)èKepres No.17 tahun 1997. Bern convention for the protection of literary and artistic work èKepres No. 18 tahun 1997. WIPO copyright treaty (WCT) èKepres 19 tahun 1997. Ratifikasi TRIPs bersifat full compliance kerahasiaan penuh. Prinsip national treatment berlaku bagi HKI yaitu karya cipta yang didaptarkan dinegara tertentu dianggp sudah didaftarkan dinegara lain (berlaku bagi mereka yang meratifikasi TRIPs. Tidak ada suatu konvensi pun yang mewajibkan suatu Negara memberikan perlindungan hokum terhadap pencipta bukan waraga Negaranya, kecuali jika Negara bersangkutan menjadi pesetra perjanjian international yang mewajibkannya memberikan perlindungan hokum hak cipta ciptaan warga Negara asing di Negara peserta perjanjian.

Agreement Establishing The WTO

Diratifikasi dalam UU No. 7 tahun 1994 memuat beberapa annex: multilateral agreement on trade in goals, general agreement on trade in services, agreement on trade related aspects of IPR, annex understanding on rules andprocedure governing thecttnkul adedidikirawan settlement ofdisputes. Annex 1 c agreement TRIPs :

Part II : standards concerning rge availbilitiy scope and use of IPR.

Section 1 : hak cipta dan hak-hak terkait

Section 2 : merek

Section 3: indikasi geografis

Section 4 : desain industry

Section 5 : paten

Section 6 : desain tata letak terpadu

Section 7 : perlindungan rahasia dagang

Section 8 : control praktik-praktik anti persaingan dalam perjanjian lisensi.

Hubungan HKI dengan BW

Tentang benda diatur dalam buku II BW tetapi masalah HKI tidak diatur dalam buku II BW. BW merupakan satu kodifikasi yang dipengruhi oleh hokum Romawi yang pada waktu itu memiliki pandangan bahwa yang namanya benda itu diasumsikan hanya sebagai suatu yang berwujud fisik atau ada kaitannya dengan hal-hal yang berwujud misalnyacttnkul adedidikirawan: hipotik dianggap sebagai benda berwujud karena ada hubungan dengan tanah gadai ada hubungannya dengan benda bergerak oleh karena itulah sekarang berkembang bahwa HKI itu bisa merupakan benda berwujud atau tidak berwujud.

PENGATURAN

 

HUKUM PENANAMAN MODAL Part 3 : Multinational Enterprise, STATE ENTITY,Bentuk Kerjasama, Kepemilikan Modal Asing, Nasionalisasi, Kompensasi

April 16, 2017

MULTINATIONAL ENTERPRISE DAN TRANSNATIONAL CORPORATION

Ada 2 macam multinasional :

  1. National multinational hanya memiliki satu kebangsaan
  2. International multinational memiliki lebih dari satu kebangsaan

Definisi menurut Robert E Tindal: MNE as combination of companies of different nationality connacted by means of share holding managerial control and contract and constituting economic unit. Adalah merupakan kombinasi perseroan yang berkebangsaan lain yang saling berhubungan melalui pemilikan saham control, manajemen, kontrak yang kesemuanya merupakan satu unit kesatuan ekonomi. Pengertiannya sama sekali tidak dikenal dibidang cttnadedidikirwnhokum namun hokum nasional hanya mengenal pengertoan perusahaan nasional dan asing. Hhukum Indonesia hanya mengatur transnational corporation (TNC). Adapun pengertiN TNC menurut UUPMA adalah suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia menrut hokum Indonesia tetapi secara organisatoris, managerial, financial ,kkontraktual atau strategis seluruhnya atau sebagian merupakan bagian dari satu kesatuan (unit) ekonomi yang lebih besarberpusat do salah satuu Negara di luar negeri. Dari definisi yang dikemumukan oleh Tindal:

Prof Sunaryati menggunakan pengertian multinasional enterprise karena banyak ragam istilah untuk hal ini seperti international companies multinational corporation, multinational enterprise/transnational enterprise. Menurut beliau transnational corporation (TNT) merupakan salah satu bagian dari multinational enterprise (TNE). MNE terdiri dari:

  1. Cabang branch, bukan merupakkan badan hokum yang berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang secara formal tidak terpisahkan dari kantor/usaha pusatnya, manajemen,administrasi, keuangan serta kebijakan adalah sama dengan pusat dan dikendalikan dari pusat.
  2. Subsidiary (anak perusahaan), merupakan badan hukumm yang berdiri sendri terlepas dariinduk perusahaan dan lzimnya didirikan berdasarkan hokum yang berlaku di Negara tempat anak perusahaan itu berada (the part of multinational enterprise, parent company (pusat), branch, agent (wakil) representative office (diluar perusahaancttnadedidikirwn fungsinya hanya memberikan informasi ), holding company (gabungan perusahaan induk), subdiary (anak perusahaan), joint venture ).

MNE terbagi menjadi 2:

  1. MNE vertical, (system integrasi vertical) adalah sustu sistm produksi pemasaran dan manajemn yang diterpkan trhadap perusahan-perusahan yang bernaung di bawah induk perusahaan multinasional dimana perusahan-perusahaan afliasi melakukan kegiatan-kegiatan yang saling mendukung satu sama lain.
  2. MNE horizontal, adalah bentuk hubungan erat yang spesialisasi produksi di luar negeri dengan cara memperluas pasar secara geografis dancttnadedidikirwn memperbanyak pilihan atau barang/jasa yang tersedia bagi konsumen.

Segi negative MNE:

  1. MNE MENGIKUTI suatu strategi untuk kepentingan pusat, tidak memperhatikan kepentingan Negara tempat usaha sehingga melahirkan konflik
  2. Diluar control Negara;
  3. Wewenang untuk memutuskan kebijakan-kebijakannya ditangan perseroan induk;
  4. MNE seering memiliki wewenang politik
  5. Hasil pajak Negara asal maupun Negara tempat usaha dipengaruhi oleh kebijakan transfer pricing yang ditangan induk;
  6. Pemilikan saham dimiliki oleh bangsa asing
  7. MNE tidak memasukan teknologi mutakhir
  8. Teknologi maju tidak mmbantu mengatasi pengangguran
  9. Currency hedging penentuan sumber keuangan penggunaan uang local transfer laba/ deviden sangat mempengaruhi kebijakancttnadedidikirwn keuangan Negara tempat usaha;
  10. Mengkonsentrasikan pada perkembangan industry dan bahan mentah yang hanya menguntungkan diri sndiri
  11. Sering merugikan system hubungan industry dengan jln menolak mengikuti serikat buruh dan merusak upah
  12. MNE dengan memindahkan produksi ke Negara sedang berkembang maka menarik keuntungan atas harga tenaga buruh yang murah;
  13. MNE dapat dengan mudah memilih tempat kedudukan usaha dinegara taxhoven (bebas pajak)

Segi positif MNE :

  1. Membangun sarana
  2. Mengeskploitasi kekayaan alam
  3. Membuka lapangancttnadedidikirwn pekerjaan

Sifat dasar TNC :

  1. Manajemen
  2. Akses dan pengausaan teknologi
  3. Akses ke pasar modal dancttnadedidikirwn uang internasional

Kategori TNC untuk perusaahan yang merupakan bagian dari perusahaan asing berbentuk:

  1. PT yang merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh orang badan hokum pihak asing.
  2. PT yang merupkan joint interprise baik yang merupakan PMA (yang bergabung dengan modal setempat) atau PMDN (joint venture)
  3. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan keahlian modal fasilitas dan tenaga-tenaga asing baik management contrac tehnical assistance contrac kontrak karyacttnadedidikirwn production sharing franchise (joint venture),

Contoh:

  1. Kontrak karya dilaksanakan oleh pertamina
  2. Production sharing dilaksankan oleh PN aneka tambang
  3. Management contrac dilaksanakan oleh hotel
  4. Joint venture dan pinjaman modal diadakan olehcttnadedidikirwn beberapa perusahaan perkebunan
  5. Kerjasama berdasarkan kontrak yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan [erusahaan transnasional.

Pada kenyataannya berbagai pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan perusahaan yang bersangkutan untuk sebagian besarcttnadedidikirwn tergantung pada keinginan perusahaan  diluar negeri yang memberikan bentuan keahlian pinjaman modal. Hubungan PMA dengan Negara penerima modal sebagai agent of development and agent weapon of exploration.

STATE ENTITY

State trading meruupakan suatu fenomena yang bukan hanya ada dinegara sosialis tetapi juga di Negara liberalis dengan indiviidualismenya. Terhadap state entity maka hokum yang berlaku adalah hokum perdata international dan hokum publiknya (Negara sebagai pemerintah). Dalam praktek maka yang berperan lebih banyak adalah hokum publiknya yaitu dalam seggi kebijaksnaan . alasan Negara turut campur dalam PMA adalah bahwa Negara pun sebagaicttnadedidikirwn entity /corporate membutuhkan suatu modal dan teknologi untuk mengelola kekayaan alam urusan domestic dan Negara menginginnkan modal dan teknologi tersebut masuk kedalam negaranya. Jika Negara tidak bekerjasama dengan pihak asing maka akan mengalami kesulitan dalam pemasaran produk. Berkaitan penanaman modal, maka dalam melaksanakan tugasnya BUMN mempunyai fungsi:

  1. Memonopoli bidang tertentu apabila berkenaan dengan produk yang menyangkut kepentingan public missal, BULOG dalam penyediaan beras,
  2. Memberikan pengaruh terhadap tujuan dan kebijakan pemerintah dalamcttnadedidikirwn pencapaian tujuannya dalam sector industry maupun ekonomi.

BUMN harus melayani kepentingan public.

BENTUK KERJASAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPMA :

Pasal 23 ayat (1) tentang kontrak (dengan Pasal 3 UUPMA), Pasal 23 ayat (2) tentang cara dan bentuk kerjasama (ditentukan oleh pemerintah), modal nasional meliputi:

  1. Modal pemerintah pusat
  2. Modal pemerintah daerah
  3. Modal koperasi
  4. Modal swasta nasional

Ada 3 bentuk kerjasama (Pasal 3UUPMA) :

  1. Joint venture, adalah suatu bentuk kerja sama yang mana para pihak tidak perlu membentuk suatu badan hokum kerjasama antar pemilik PMA dan PMDN yang semata-mata karena perjnjian; menurut Prof Soemantoro joint venture meruupakan kerjasama antar pemilik modal asing dengan modal nasional yang hanya bersifat kontraktual tetapi biasanya tujuannya tidak hanya memberikan keuntungan saja tetapi juga untuk memberikan pengalaman kerja pada pemilik modal nasional contoh: franchise, management contract.
  2. Joint enterprise, adalah perusahaan dalam rangka kerjasama modal asing dal modal nasional yang modalnya dimiliki kedua belah pihak dan harus dalam bentuk suatu badan hokum baru. Keuntungan joint venture :
    1. Modal asing tidak perlu menanam modal dalam bentuk valuta asing tetapi bisia langsung dalam rupiah
    2. Memudahkan perizinan dalam memasukan mesin-mesin untuk mengelolaa pabrik;
    3. Risiko penanaman modal asing berkurang dengan badan hokum baru adanya kerjasama dengan modal nasional dikendalikan cttnadedidikirwnoleh hokum Indonesia.
  3. Kontrak karya, adalah perjanjian kerjasama dibidang pertambangan (migas dll)

Bentuk kerjasama lain dalam praktek:

  1. Bagi hasil (production sharing) biasanya dibidang pertambangan
  2. Penanaman modal dengan direct investment conversion schame lahircttnadedidikirwn dari hutang yang belum bisa dibayar dan kemudian dijadikan modal asing
  3. Kredit investasi pemerintah (PMDN)
  4. Kredit proyek berbentuk modal bukan uang contoh : peralatan parbrik

PP No.20 tahun 1994 tentang pemilikan saham asing dalam perusahaan PMA

Tujuannya adalahh untuk menrik investasi sebanyak mungkin di semua sector ekonomi untuk mencapai sasaran –sasaran pembanggunan nasional serta menciptakan peluang untuk bersaing secara bebas, terbuka dan adil dengan tujuan itu akhirnya diharapkan terciptanya daya saing yang kuat dan mruni tanpa proteksi. PP ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menabah sumber pembiayan pembangunan terutama pemenuhan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana yang dirasakan sudah mendesak. Dan pemenuhan kebutuhan melalui PMA akan mengurangi ketergantungan terhadp pinjaman utang luar negeri. PP ini dianggap sebagai langkah yang yang sangatcttnadedidikirwn berani dan berarti yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah khususnya sejak dimulainya reformasi perekonomian Indonesia yang besar mengenai perekonomian Indonesia di masa depan yaitu pada masa pasca perjanjian GATT WTO, AFTA, dan APEC. PP ini yang disusul dengan petunjuk pelaksananya yaitu SK Manives No.15 tahun 1994, merupakan cerminan keingnan politik pemerintah untuk serius mengubah perekonomian indonseia menjadi lebih terbuka dab lebih mampu beradaptasi terhadap system global. Hal-hal pokok yang diatur dalam PP No.20 Tahun 1994 antara lain :

  1. Adanya peningkatan kelonggaran dan kepastian dalam kepimilikam dan besarnya saham yang akan ditempatkan dalam PMA, yaitu tergantung dari kekayan usaha demikian juuga dalam bntuk usaha patungan dengan kelonggatan missal 5 % dari modal yang disetor untuk penyertaan modal indonseia. Rancngan ini diharapkan akan meneubuhkan industry penunjang (supporting industry) dan berkaitan industry kecil dan menengah sserta industry besar.
  2. Aspek penyamaan dalam arti meniadakan perbedaan yang selama ini dianut seperi perusahaan PMA PMDN den non PMA/PMDN menegaskan bahwa pengalihan saham tidak mengubah status perusahan(Pasal 7 ayat (2)) hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi dan yang pada dasarnya adalah bahwa semua perusahaan tadi secara hokum memiliki kedudukan yang sama, yaitu merupakan badan hokum Indonesia yang tunduk pada hokum Indonesia. Dengan demikian persamaan ini diharapkan akan terjadi persaingan sehhat di dalam negeri yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan.
  3. Penegasan dalam jenis usaha yang akan dpat dimasukan oleh modal asing bagi PMA patungan dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bsgi Negara dan hajat hidup orang banyak yaitu, pelabuhan produksi tarnsmisi serta distribusi listrik untuk umum, kereta api umum, pelayaran, penerbangan, air minum, telekomunikasicttnadedidikirwn, pembangkt tenaga atom, dan media massa kegiatan tersebut diizinkan bagi PMA patungan adalah yang tergolong sarana prasarana yang penting penyediaan dalam menunjang pembangunan industry.
  4. Adanya kelonggaran pembebasan dalam memilih lokasi usaha yang diperkenankan diseluruh wilayah Indonesia. Kelonggaran ini diharpkan akan mendorong modal asing untuk mengolah SDA diberbagai daerah di Indonesia sesuai arah pembangunan industry dan juga menjadi daya Tarik yang kuat untuk masuknya modal asing yang pada akhirnya akan meningkatkan keterkaitan antar sector industry dan peningkatan ekspor. Dengan demikian maka secara berangsur –angsur akan mewujudkan pemerataan pembangunan.
  5. Dihapuskannya ketentuan investasi minimum;
  6. Dihapuskannya keharusan divestasi dan persyaratan khusus;
  7. Dimungkinkan perusahaan PMA yang telah berproduksi komersil membeli saham perusahaan yang telah berproduksi komersil membeli saham perusahaan ysng telah berdiri dan berbentuk PT menurut hokum Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat ditetapkan.

NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Dalam pasal 21 UUPMA dinyatakan  bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindkan nasionalisasi/pancabutan hak secara menyeluruh atas perusahaan –peusahan modal asing tindakan –tindakan yang mengurangii hak menguasai dan untuk mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan UU dinyatakan kepentingannegara menghendako tindkan demikian. Nasionalisasi hanya dpat dilakukan untuk kepentingannegara dancttnadedidikirwn harus dengan UU. Diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUPMA sedangkan pasal Pasal 22 ayat (2) dan (3) mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam hal nasionalisasi. Nasionalisasi dilakukan:

  1. Dengan UU dalam hal ini harus mendapat persetujuan dari DPR (bila kepentingan Negara menghendaki)
  2. Pemberian kompensasi (ganti rugi) yang harus mengikuti asa-asas hokum internasional /prinsip-prinsip hokum internasional.
  3. Syarat yang harus dipenuhi dalam kompensasi:
    1. Prompt, cepat, maksudnya pembayaran ganti rugi dilakukan langsung tidak dicicil (dalam praktek tergantung pada kesepakatan para pihak);
    2. Adequate, yaitu ganti rugi yang diberikan harus cukup,
    3. Effective, bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan dalam valas/mata uang Negara perusahaan asing yang perusahaannya dinasionalisasi, prinsip lain dari resolusi general assembly economic commite bahwa nasionalisasi dapat dilakukan atas dasar keamanan kepeentingan nasional dari Negara yang bersangkutancttnadedidikirwn dan untuk itu pemilik harus memperoleh kompensasi yang appropriate sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara yang melakukan nasionalisasi dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil.

Nasionalisasi ada 2 macam :

  1. Pencabutan hak secara individual (kompenasai dilakukan secara sepenuhny)
  2. Pencabutan hak secara umum (kompensasi sebagian partialcttnadedidikirwn compantation tidak cash tetapi cicilan

HUKUM PENANAMAN MODAL Part 2 : Tujuan, Permasalahan,Bentuk & Kedudukan PMA,Tenaga Kerja PMA, hak,jangka waktu PMA,perlindungan,pelaksanaanPMA,multinational enterprise

April 13, 2017

Tujuan PMA

Antara lain:

  1. Menanggulangi kemrosotan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang harus didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia.
  2. Meningkatkan kemakmuran rakayt dengan menambah produksi barang dan jasa.
  3. Meningkatkan tekanan-tekanan padacttn adedidikirwn neraca pembangunan luar negeri,
  4. Menambah kemampuan kita untuk mendatangkan modal skill dan teknologi dari luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka UU No. 1 tahun 1967 memberikan kelonggaran –kelonggaran terhadap investor asing yaitu meliputi beberapa segi dan bidang antara lain:

  1. Segi operasional, dapat dilihat adanya jaminan terhadap perusahaan modal asing bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi /pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaaan modal asing ataupun tindakan yang mengurangi hak menguasai atau mengurus perusahaan tersebut.
  2. Bidang manajemen, pemilik modal diberi wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam dan bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja WNI pemilik modal diberi izin untuk mendatangkan /menggunakan tenaga ahli dan tenaga yang bukan WNI.
  3. Bidang keuangan, perusahaan modal asing diberi hak untuk mentransfer income dan modalnya dalam valuta asing yang ditanamkan;
  4. Bidang perpajakan, dapat dibebaskan dari pajak tetapi dengan persyaratan tertentu,
  5. Segi pemberian fasilitas, terhadap perusahaan modal asingcttn adedidikirwn juga berlaku ketentuan dimana dalam ha katas tanaah juga memiliki hak guna bangunan dan hak guna usaha

Masalah Dalam Penanaman Modal

Dalam bidang penanaman modal maka terdapat beberapa masalah yaitu antara lain:

  1. The problem of ultra vires, merupakan peraturan umum yang hamper selalu ada dalam system peraturan dan peraturan tersebut adalha menyangkur rentang komposisi tindakan hokum BUMN dapat dibatalkan jika tindakan tersebut melebihi wewenang BUMN tersebut. Masalah dalam ultra vires adalah bahwa kadangkala pejabat melebihi kewenangannya dalamcttn adedidikirwn membuat kontrak, maka kontrak itu tidak bisa dicabut dan akan menyangkut terus pada perusahaan tersebut. Jika dari awal maka kontrak ini tidak sah.
  2. Fraud and corruption, penipuan dan korupsi missal terjadi penyogokan,
  3. Breach of agreement by legislation, pemutusan kontrak biasanya dilakukan oleh peraturan.
  4. Souverign immunity and enforcement, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa khususnya dalam sengketa penaanaman modal,
  5. Corporate nationality

BENTUK HUkum dan Kedudukan Perusahaan PMA

Perusahaan PMA harus berbentuk PT. keuntungan perusahaan PMA berbentuk PT:

  1. Kegiatannya lebih mudah dibatasi dan dikontrol,
  2. Dengan berbentuk PT maka sebelum suatu proyek PMA disetujui maka dapat dilakukan pengawasan terlebih dahulu oleh BKPM.

Berkenaan dengan daerah usaha, maka pemerintah menetapkan daerah usaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi daerah macam perusahaan besarnya penanaman mdoal dan keinginan pemilik modalcttn adedidikirwn asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Bidang Usaha

Bidang usaha ini penting dalam menentukan besar kecilnya modal asing yang diperlukan untuk keperluan penanaman modal (investasi) dan juga penting untuk menentukan macam skill dan teknologi yang diperlukan bagi suatu bidang usaha. Bagi pemerintah sangat penting untuk prioritas bidang usaha perushab PMA sesuai dengan prioritas-prioritas dalam rangka peelaksanaan kebijakan ekonomi pembangunan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Hokum penanaman modal Indonesia mmenganut system terbuka dan tertutup. UUPMA sendiri tidak menetapkan bidang bidang usaha mana yang terbuka bagi modal asing, tepi penetapan perincian bidang usaha inicttn adedidikirwn ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 5 UUPMA). Dalam melakukan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas harus dipertimbangkan dahulu berdasarkan beberapa hal yang antara lain:

  1. Penanaman modal asing yang dapat menambah penerimaan devisa bagi Negara missal pertambangan, eksporhasil pertanian, turisme, industry, dsb.
  2. Penanaman-penanaman modal asing yang dapat membantu mengurangi impor suatu barang bahan dan jasa
  3. Penanaman-penanaman modal asing yang meskipun tidak menambah penerimaan devis maupun mengurangi impor secara berarti, tapi :
  4. Dapat memberi hasil yang cepat missal kurang dari 2 bulan
  5. Dapat menambah kesempatan kerja secara berarti
  6. Mengintroduksi teknologi dan cara-cara kerja baru yang dapatcttn adedidikirwn menaikan produktivitas dalam sector produksi itu,
  7. Membawakan alat-alat pelengkapan modern yang dapat memperbesar efektivitas kerja dan menurunkan biaya produksi.

Bidang usaha tertutup (Pasal 6 UUPMA) meliputi:

  1. Bidang usaha tertutup oleh penanam modal asing dengan penguasaan secara penuh yaitu bidang-bidang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
  2. Bidang usaha yang tertutup baggi PMA dalam arti dilarang samacttn adedidikirwn sekali yaitu bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara.

PMA dibidang pertambangan harus berbentuk kontrak karya. Badan usaha yang terbuka bagi PMA dibagi dalam 2 golongan yaitu:

  1. Badan usaha secara penguasaan penuh oleh perusahaan PMA missal unilevr Indonesia.
  2. Badan usaha tidak secara penguasaan penuh yaitu, PMA tersebut hanya diperbolehkan bekerja atas dasar kerja sama yang dibagi dalam 2 golongan :
  3. Atas dasar kerjasama hanya dengan pemerintah. Dlm hal ini tidak menguraangi wewenang pemerintah untuk menyerahkan pelaksanaannya kepadacttn adedidikirwn perusahaan Negara.
  4. Atas dasar kerjasama baik dengan pemerintah (pusat dan daerah) maupun swasta nasional.

Tenaga Kerja dalam PMA

Pemilik perusahaan diperkenankan menentukan direksi pada perusahaan tersebut (pasal 9). Perusahaan-perusahaaan asing harus mmpergunakan tenaker Indonesia , kecuali tenaga ahli yang taka da di Indonesia dan wajib melatih WNI untuk menggantikan tenaga kerja asing. Perusahaancttn adedidikirwn asing wajib melakukan pelatihan pada tenaker Indonesia untuk alat-alat yang mereka bawa dari luar negeri agar tenaker WNA dapat diganti dengan tenaker WNI (pasal 12).

Hak Perusahaan PMA.

Tidak diberikan hak milik melainkan hanya HGB (jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun) HGU (jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang 60 tahun) dancttn adedidikirwn hak pakai.

Jangka Waktu PMA

Berdasarkan pasal 18 maka setiap izin PMA diberikan untuk waktu yang tidak lebih dari 30 tahun melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dihitung pada saat perusahaan tersebut mulai berproduksi secara komersial sebagaimana ditetapkan dalam izin usahanya(aturan pelaksanaannya adalah PP No.9 tahun 1993 sebagai pengganti PP No. 24 tahun 1986). Batas maks 30 tahhun dimaksudkan agar tidak terjadi dominasi asing. Untuk perluasan usaha perusahaancttn adedidikirwn PMA diberi jangka waktu usaha maks 30 tahun dihitung sejak perluasan usahanya berproduksi secara komersil sebagaimana ditetapkan dalam izin perluasan usaha. Dengan pengertian izin usaha yang telah dimiliki ikut mendapat perpanjangan sepanjang perluasan usahanya dilakukan dalam jangka waktu masih berlakunya izin usaha yang telah dimilikinya.

Perlindungan Terhadap PMA

UUPMA memberikan perlindungan terhadap PMA brupa jaminan hak transfer dalam valuta asing. Hak transfer dalam valuta asing teersebut meliputi :

  1. Keuntungan yang diperoleh oleh modal sesudha dikurangi pajak-pajak dan pembayaran lain di Indonesia;
  2. Keuntungan yang berhubungan dengan tenaga asing yang diperggunakan di inodnesia;
  3. Biaya-biaya lain yang akan ditentukan lebihcttn adedidikirwn lanjut;
  4. Penyusutan atas alat perlengkapan tetap;
  5. Kompensasi dalam hal nasionalisasi.

Macam-macam hak transfer:

  1. Transfer keuntungan
  2. Transfer social, missal tenaga ahli asing
  3. Transfer penerimaan baru missal royalty
  4. Transfer mengenai penyusutan barang
  5. Transfer berupa repatrisasicttn adedidikirwn modal

Repatrisasi adalah pengembalian modal asing kembali ke negri asalnya (Pasal 24-26 UUPMA)

Pelaksana PMA

Pelaksana penanaman modal (the actors):

  1. Multinational corporation
  2. State corporations
  3. Internationalcttn adedidikirwn organization (ICSID, UNCTAD, OECD).

MULTINATIONAL ENTERPRISE DAN TRANSNATIONAL CORPORATION

Ada 2 macam multinasional :

  1. National multinational hanya memiliki satu kebangsaan
  2. International multinational memiliki lebih dari satucttn adedidikirwn kebangsaan

Definisi menurut Robert E Tindal: MNE as combination of companies of different nationality connacted by means of share holding managerial control and contract and constituting economic unit. Adalah merupakan kombinasi perseroan yang berkebangsaan lain yang saling berhubungan melalui pemilikan saham control, manajemen, kontrak yang kesemuanya merupakan satu unit kesatuan ekonomi. Pengertiannya sama sekali tidak dikenal dibidang hokum namun hokum nasional hanya mengenal pengertoan perusahaan nasional dan asing. Hhukum Indonesiacttn adedidikirwn hanya mengatur transnational corporation (TNC). Adapun pengertiN TNC menurut UUPMA adalah suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia menrut hokum Indonesia tetapi secara organisatoris, managerial, financial ,kkontraktual atau strategis seluruhnya atau sebagian merupakan bagian dari satu kesatuan (unit) ekonomi yang lebih besarberpusat do salah satuu Negara di luar negeri. Dari definisi yang dikemumukan oleh Tindal:

Prof Sunaryati menggunakan pengertian multinasional enterprise karena banyak ragam istilah untuk hal ini seperti international companies multinational corporation, multinational enterprise/transnational enterprise. Menurut beliau transnational corporation (TNT) merupakan salah satu bagian dari multinational enterprise (TNE). MNE terdiri dari:

  1. Cabang branch, bukan merupakkan badan hokum yang berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang secara formal tidak terpisahkan dari kantor/usaha pusatnya, manajemen,administrasi, keuangan serta kebijakan adalah sama dengan pusat dan dikendalikan dari pusat.
  2. Subsidiary (anak perusahaan), merupakan badan hukumm yang berdiri sendri terlepas dariinduk perusahaan dan lzimnya didirikan berdasarkan hokum yang berlaku di Negara tempat anak perusahaan itu berada (the part of multinational enterprise, parentcttn adedidikirwn company (pusat), branch, agent (wakil) representative office (diluar perusahaan fungsinya hanya memberikan informasi ), holding company (gabungan perusahaan induk), subdiary (anak perusahaan), joint venture ).

MNE terbagi menjadi 2:

  1. MNE vertical, (system integrasi vertical) adalah sustu sistm produksi pemasaran dan manajemn yang diterpkan trhadap perusahan-perusahan yang bernaung di bawah induk perusahaan multinasional dimana perusahan-perusahaan afliasi melakukan kegiatan-kegiatan yang saling mendukung satu sama lain.
  2. MNE horizontal, adalah bentuk hubungan erat yang spesialisasi produksi di luar negeri dengan cara memperluas pasar secara geografis dan memperbanyak pilihancttn adedidikirwn atau barang/jasa yang tersedia bagi konsumen.

Segi negative MNE:

  1. MNE MENGIKUTI suatu strategi untuk kepentingan pusat, tidak memperhatikan kepentingan Negara tempat usaha sehingga melahirkan konflik
  2. Diluar control Negara;
  3. Wewenang untuk memutuskan kebijakan-kebijakannya ditangan perseroan induk;
  4. MNE seering memilikicttn adedidikirwn wewenang politik
  5. Hasil pajak Negara asal maupun Negara tempat usaha dipengaruhi oleh cttn adedidikirwnkebijakan transfer pricing yang ditangan induk;
  6. Pemilikan saham dimiliki oleh bangsa asing
  7. MNE tidak memasukan teknologi mutakhir
  8. Teknologi maju tidak mmbantu mengatasi pengangguran
  9. Currency hedging penentuan sumber keuangan penggunaan uang local transfer laba/ deviden sangat mempengaruhi kebijakancttn adedidikirwn keuangan Negara tempat usaha;
  10. Mengkonsentrasikan pada perkembangan industry dan bahan mentah yang hanya menguntungkan diri sndiri
  11. Sering merugikan system hubungan industry dengan jln menolak mengikuti serikat buruh dan merusak upah
  12. MNE dengan memindahkan produksi ke Negara sedang berkembang maka menarik keuntungan atas harga tenaga buruh yang murah;
  13. MNE dapat dengan mudah memilih tempat kedudukan usaha dinegara taxhoven (bebas pajak)

Segi positif MNE :

  1. Membangun sarana
  2. Mengeskploitasi kekayaan alam
  3. Membuka lapangancttn adedidikirwn pekerjaan

Sifat dasar TNC :

HUKUM PENANAMAN MODAL Part 1: Pendahuluan,Sejarah,macam,risiko,modal asing, tujuan PMA

April 12, 2017

PENDAHULUAN

Hal-hal yang mempengaruhi HPM Indonesia:

  1. Komitmen Indonesia terhadap Negara-negara lain , dimana Indonesia mengikatkan diri kepada perjanjian bilateral terutama mengenai jaminan penanaman modal investment guaranty agreement.
  2. Komitmen Indonesia secara multilateral dlm AFTA, APEC, GATT

Akibatnya, Indonesia harus memperbaharui HPM tertutama tentang PMA , AGAR dapat disesuaikan dengan kesepakaatan –kesepakatan yang tercantum dalam adedidikirawanperjanjian internasional terssebut dengan mempertahankan pada tingkat daya saing Indonesia.

PENANAMAN MODAL

Sejarah

Sejarah penanaman modal secara umum :

  1. Abad ke 18-19, penanaman modal sudah ada tetapi dalam konteks modal penjajah di Negara-negara jajahan.
  2. Sebelum PD II ekspansi industry dan rrevolusi prancis
  3. Setelah PD II priode pasca kolonialisme dirasakan perlunya HPMadedidikirawan.

Macam-macam

Dibagi menjadi :

  1. Penanaman modal asing (PMA)dan
  2. Penanaman modal dalam negeri (PMDN)

PMA dan PMDN mempunyai kesamaan dalam hal pengaturan yaitu ; jangka waktu, bidang usaha, perizinan, fasilitas. Secara yuridis peraturan per UUan maka PMA dan PMDN dipisahkan tetapi secara praktis disatukan. PMDN diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU tentang PMDN tidak menyebutkan bentuk badan hokum yang harus dipenuhi  bagi PMDN tetapi hanya berdasarkan hokum yang berlaku di Indonesia sedangkan dalam peraturan pelaksanaannya dikatakan bahwa badan hokum Indonesia adalah CV Fad an PT. pada prinsipnya semua bidang usaha terbuka kecuali bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal-hal yang diatur dalam RUU investasi : ruang lingkup sectoradedidikirawan apa yang bisa dimasuki; jangka waktu; kepemilikan pengalihan saham; perlakuan sama antara PMA dan PMDN; perizinan ;prosedur.

Rissiko dalam Penanaman Modal

Risiko tersebut meliputi :

  1. Ideological hostility (perubahan ideology). Sebagai contoh adalah PMA Di cina sedikit-sedikit telah mengubah idiologi cina sosialis kepada liberalis (dalam bidang perdagangan)
  2. Nationalism (rasa nasionalis). Sebagai contoh adalah proyek antara AS dengan Mesir (rezim Mubarak ) dengan alasan melindungi peninggalan sejarah dan pihak AS melepaskan proyek tanpa menutut ganti kerugian.
  3. Change in the industry pattern (perubahan pola industry). Sebagai contoh adalah pada tahun 1970 dengan penentuan harga minyak oleh OPEC.
  4. Contrac made by the previous rezim kontrak yang dibuat rezim seebelumnya.
  5. Onerous contrac (kontrak yang besar ) missal kontrak dalam pembuatan adedidikirawanpelabuhan tanker minyak dsb.

Modal Asing

Pasal 2sub a UUPMA : modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiyaan di Indonesia. Modal asing adalah alat-alat perusahaan termasuk penemuan –penemuan baru orang asing dan bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Modal asing adalah bagian dari hasil perusahaan yang berdaasarkanadedidikirawan UU ini diperkenankan ditransfer tapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Alat pembayaran luar negeri adalah modal asing. Dalam hal ini kriteria yang digunakan UU  adalah kekayaan devisa Indonesia. Devisa adalah saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari BI dan valuta asing lainnya tidak termasuk uang logam yang mempunyai catatan kurs BI. Adapun yang termauk devisa adalah alat pembayaran luar negeri, bagian perusahaan, alat-alat. Devisa bisa dikuasi oleh WNA, jadi yang dimaksud kekayaan devisa Indonesiaadedidikirawan adalah yang dikuasi oleh Negara dan yang dimiliki baik oleh Negara maupun WNI. Retained earning: keuntungan yang tidak dibagikan dan kemudian dimasukan kembali dalam modal perusahaan, maka devisa yang bersangkutan mempunyai status modal asing dan bukan baggian dari kekayaan devisa Indonesia.

For the developing countries: foreign investment have become of vital in fortance with a considerable past of their nations.

PENANAMAN MODAL ASING (PMA).

Latar Belakang

Inflasi 26%-30% deficit anggaran pendapatan belanja Negara APBN sarana dan prasarana rusak (bagi Negara PMA merupakan hal yang menakutkan  karena memperlihatkan bahwa keadaan ekonomi Negara tidak baik) prinsip berdikari tidak dapat dilaksankan dan ekonomi kurangadedidikirawan baik. Pangkal tolak PMA:

  1. Pelaksanaan dari TAP MPR No. XXIII/MPRS/1996 sebagai langkah untuk memperbaiki ekonomi rakyat
  2. Keinginan pemerintah dalam mencapai tujuan yang dikehendaki dengan upaya pengelolaan kekuatan ekonomi
  3. Penggunaan modal dan teknik dari luar negeri tidak boleh menyebabkanadedidikirawan ketergantungan

Pengaturan PMA

Meliputi :

Zaman orde lama

Periode cabinet karya (berlaku UUDS 1950), UU No. 78 Tahun 1958 tentang PMA, Pasal 3 ayat (1) èhanya untuk bidang pertambangan (jadi sebenarnya modal asing tidak dibolehkan). Pasal 3 ayat (2) è dibolehkan hanya sebagai pinjaman (sebagai pasal pengecualian bagi pasal 3 ayat (1)). Diubah dengan UU No. 15 Prp Tahun 1960. Dicabut oleh UU No. 16 Tahun 1965. Priode cabinet Ampera èUU No. 1 tahun 1967 (UUPMA) (dibentuk berdasarkan UUD 1945, disahkan tanggal 10 januari 1967 dan diundangkan dalam LN no. 1 Tahun 1967). Dasar pemikiran dibuatnya UUPMA ini adalah sebagai pelaksanaan dari tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang landasan kebijakan ekonomi keuangan dan pembangunan, yang mana berdasarkan TAP MPRS ini maka harus diambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat waktu itu. UUPMA ini menegaskan prinsip-prinsip ekonomi yangadedidikirawan rasional dan realistis, krena itu diberikan arti luas terhadap asas berdasarkan kemampuan dan kesanggupan sendiri.

Zaman Orde Baru

UU No. 11 tahun 1970 (perubahan dan penambahan terhadap UUPMA), peraturan pelaksanaan bagi UUPMA, PP No. 20 Tahun 1994 dan UU No. 1 Tahun 1996. Menambah kemungkinan bagi pihak investor asing untuk menanamkan modalnya secra langsung di Indonesia. Ketentuan hokum tentang penanaman modal di Indonesia, PMA è UU No. 1 tahun 1967 diubah UU No. 11 tahun 1997. PMDN è UU No. 6 tahun 1968 diubah UU No. 12 Tahun 1970 (UUPMDN). Pengaturan dan pengawasan pada dsarnya berada di dalam lingkup menteri penggerak dana investasi (manives) badan koordinasiadedidikirawan penanaman modal (BKPM)

Pengertian.

Pengertian PMA (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967): PMA dalam UU ini hanya meliputi PMA secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan UU ini dan digunakan untuk menjalannkan perusahaan INDonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Penanaman modal asing dalam UUPMA dibedakan:

  1. PMA dalam arti sesungguhnya yaitu modal asing yang sejak semula memang diperuntukan bagi penanaman modal (investasi).
  2. PMA yang berasal dari hutang (kreditur luar negeri ) yang dikenal dengan DICS (debt investment conversionadedidikirawan schame)

3 unsur pokok dari pengertian PMA :

  1. Penanaman modal secara langsung, definisi yang diberikan OEEC (organization for European economic co-orporation) mengandung 2 pengertian :
    1. Direct investment , yaitu penanaman modal yang diberi keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam (investor diberi penguasaan atasadedidikirawan modal)
    2. Portfolio investment, yaitu penanaman modal dengan jalan membeli saham-saham atau obligasi-obligasi diperusahaan –perusahaan dngan jumlah tertentu dimana jumlah tersebut tidak akan mencukupi untuk memberikan penguasaan atas perusahaan kepada penanaman modaladedidikirawan tersebut. Teori-teori berkenaan dengan protofolio antara lain:
      1. Classical theory
      2. The dependency theory
  • The middle theory
  1. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan, melakukan/menjalankan perusahaan di Indonesia dapat dengan cara :
    1. Perusahaan itu berkedudukan di luar negeri, dan menjalankan perusahaan diindonesia dengan mempunyai kantor tertentu/kantor cabang,tanpa mendirikan badan hokum menurut hokum di Indonesia dan berkedudukanadedidikirawan di Indonesia
    2. Dengan mendirikan badan hokum menurut hokum Indonesia dan berkeduaukan di Indonesia (berstatus PT).
  2. Risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal, tujuan dari UU INI adalah untuk luar negeri, jadi Negara tempat modal ditanam tidak menanggung risiko. Risiko ini dalam pelaksanaannya dapat dituangkan dalam benttuk saham-saham dengan demikaian modal asing yang ditanamkan di Indonesia dalam suatu perusahaan tersendiri, yang dimaksud oleh UUPMA adalah berstatus PT. modal asing yang ditanam untuk menjalankan perusahaanadedidikirawan sebagai kesatuan perusahaan tersendiri dikehendaki dalam bentuk saham-saham dapat lah dituntuk (Pasl 27 UUPMA).

Tujuan PMA

Antara lain:

  1. Menanggulangi kemrosotan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang harus didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia.
  2. Meningkatkan kemakmuran rakayt dengan menambah produksi barang dan jasa.
  3. Meningkatkan tekanan-tekanan pada neraca pembangunan luar negeri,
  4. Menambah kemampuan kita untuk mendatangkan modal skill dan teknologiadedidikirawan dari luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka UU No. 1 tahun 1967 memberikan kelonggaran –kelonggaran terhadap investor asing yaitu meliputi beberapa segi dan bidang antara lain:

  1. Segi operasional, dapat dilihat adanya jaminan terhadap perusahaan modal asing bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi /pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaaan modal asing ataupun tindakan yang mengurangi hak menguasai atau mengurus perusahaan tersebut.
  2. Bidang manajemen, pemilik modal diberi wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam dan bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja WNI pemilik modal diberi izin untukadedidikirawan mendatangkan /menggunakan tenaga ahli dan tenaga yang bukan WNI.
  3. Bidang keuangan, perusahaan modal asing diberi hak untuk mentransfer income dan modalnya dalam valuta asing yang ditanamkan;
  4. Bidang perpajakan, dapat dibebaskan dari pajak tetapi dengan persyaratan tertentu,
  5. Segi pemberian fasilitas, terhadap perusahaan modal asing juga berlaku ketentuan dimana dalam ha katas tanaah juga memiliki hak guna bangunan dan hak guna usaha

 

 

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL Part 4: Sumber, Piagam-piagam, Penyelesaian Sengketa

April 12, 2017

SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Sumber-sumber hokum formil internasional (Pasal 38 ayat 1 statuta mahkamah internasional) dapat juga menjadi sumber –sumber hokum formil bagi hokum ekonomi internasional yang meliputi :

  1. Konvensi-konvensi internasional
  2. Kebiasaan-kebiasaan internasional
  3. Prinsip-prinsip hokum yang diakui bangsa-bangsa beradab
  4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran dari para ahli hokum yang terpandangadedidikirawan.

Sumber-sumber hokum ekonomi internasional lainnya:

  1. Perjanjian internasional, diatur dalam konvensi wina mengenai perjanjian internasional tahun 1969. Pada umumnya mempunya sifat :
    1. Mempengaruhi secara luas tidak hanya hubungan antar Negara tetapi juga system hokum (dan politik) Negara-negara yang menjadi peserta perjanjian tersebut
    2. Efektivitas yang berkelanjutan dari perjanjian tergantung kesepakatan para peserta
    3. Efektivitas perjanjian internasional tergantung pada efektivitasadedidikirawan perjanjian.
  2. Hhukum kebiasaan internasional, lahir sebagai akibat 2 faktor yaitu (dari kasus north sea continental shelf case):
    1. Suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus
    2. Masyarakat internasional memandang tindakan tersebut sebagai mengikat (opinion juris sive necessitatesadedidikirawan).
  3. Prinsip-prinsip hokum umum, contoh prinsip good faith (itikad baik) dan prinsip tanggung jawab Negara.
  4. Jurisprudensi dan doktrin sebagai sumber hokum tambahan
  5. Resolusi, tidak satu pun jawaban mengenai kekuatan mengikat suatu resolusi ada banyak factor yang menentukan apakah suatu resolusi mengikat atau tidak (mantan hakim mahkamah internasional herman mosler).
  6. Keputusan-keputusan (decision), pada umumnya hanya mengikat anggota-anggota organisasi.
  7. Code of conduct, digunakan untuk menunjuk kepada suatu perangkat aturan bagi hubungan-hubungan bisnis transnasional yang dibentuk bukan saja oleh Negara organisasi antar pemerintah tapi juga perusahaan swasta serta organisasi internasional missal ICC, tidakadedidikirawan mempunyai kekuatan mengikat seperti misalnya perjanjian internasional tetapi hanya sebagai pedoman (tidak mengikat)sifatnya sukarela.

PIAGAM HAK-HAK DAN KEWAJIBAN EKONOMI NEGARA-NEGARA

PERTAMA kali diusulkan oleh presiden mexico Luis Ecverria Alvarez pada tahun 1971 ia berpendapat bahwa ekonomi internasional harus diatur oleh suatu dasar hokum yang kuat untuk itu diperlukan suatu piagam hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi Negara-negara. Piagam terpenting kedua setelah piagam PBB (menurut Negara-negara berkembang),bentuknya piagam bukan konvensi sebagaimana diinginkan oleh Negara-negara maju, dalam hal ini adalah piiagam Havana (Havana charter) mengenai pembentukan perdagangan internasional (cikal  bakal GATT) piagam ini gagal terbentuk karena kongres AS menolakadedidikirawan meratiifikasinya. Piagam  terdiri dari 34 pasal yang terdiri dari 5 topik:

  1. Mukadimah
  2. Prinsip-prinsip fundamental mengenai hhubungan-hubungan ekonomi internasional
  3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi Negara-negara
  4. Tanggung jawab bersama terhadap masyarakat internasional
  5. Ketentuan penutup

PENYELESAIAN SENGKETA EKKONOMI INTERNASIONAL

Pada pokoknya hokum ekonomi internasional menghendaki agar sengketa-sengketa antar Negara diselsaikan secara damai (pertama lahir sejak diselenggarakannya the hague peace conference tahun 1899 yangadedidikirawan menghasilkan the convention on the pacific settelemnet of international dispute tahun 1907). Penyelesaian sengketa biasanya dikalasifikasikan ke dalam dua cara:

  1. Penyelesaian secara diplomatic
  2. Penyelesaian sengketa secaara hokum.

Perbedaannya teletak pada pengawasan para pihak terhadap prosedur dan hasil dari penyelesaian. Penyelesaaian secara hokum dilakukan para pihak sudah melepaskan pengawasannya terhadap beberapa prosedur hokum acara penyelesainnya. Penyelesaian secara diplomatic dilakukan para pihak menghendaki persetujuannya mengenai syarat-syarat atau peraturan-peraturan penyelesaian sengketanya dan mana kala dilakukan secaara diplomatis maka penyelesaian secaaraadedidikirawan sepihak dapat dibatalkan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1)piagam PBB maka metode –metode penyelesaian sengketa dapat dikategorikan :

  1. Negoisasi
  2. Penyelidikan
  3. Mediasi
  4. Konsiliasi
  5. Arbitrase
  6. Pengadilan
  7. Badan-badan regional
  8. Cara damai lainnya.

 

 

 

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL Part 3: subjek,organisasi, sumber hukum

April 5, 2017

SUBJEK-SUBJEK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Definisi subjek hokum ekonomi internasional menurut mahkamah internasional dalam kasus reparation for injures case (1949): “a subject of the law is an entity capable of possessing international rights and duties having the capacity to maintain its right by bringing international claim”.pengertian subjek dalam bidang ini adalah setiap kesatuan yang mampu memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk mempertahankannya menurut hokum ekonomi internasional. Dari definisi tersebut maka syarat subjek hokum ekonomi internasional adalah:

  1. Negara,individu prusahan internasional, organisasi internasional atau siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban hokum ekonomi internasional.
  2. Memiliki kemampuan untuk mempertahankan membwa sengketa ke peradilan internasional

Dengan demikian maka subjek-subjek hokum internasional meliputi : Negara, individu, perusahaan internasional, organisasiadedidikirawan internasional.  

PERUSAHAAN TRANSNASIONAL

Perusahaan transnasional adalah subjek hokum ekonomi internasional yang dewasa ini berperan sangat penting karena telah banyak dituduh telah mempengaruhi kebijakan ekonomi internasional dan mempengaruhi lahirnya hokum ekonomi internasional. Negara dengan perusahaan dagangnya yang pertama kali VOC  milik belanda. Perusahaan internasional mampu meminta suatu Negara untuk melindungi kepentingannya. Dampak negatip perusahaan transnasional antara lain mencemari lingkungan dan merusak adat setempat. Masalah-masalahh adedidikirawanhokum yang paling menonjool berkenaan dengan subjek hokum kaitannya dengan hokum ekonomi internasional :

  1. Masalah eksporpriasi dan nasionalisasi;
  2. Masalah penyelesaian sengketa manakala timbul perselisihan antara perusahaan dengan Negara transnasionaal pemerintah.

Prompot, adequate, effective dan compensation è prinsip yang memperbolehkan Negara menasionalisasi perusahaan asing yaitu apabila terpaksa guna kepentingan umum dengan memberikan ganti adedidikirawanrugi.

ORGANISASI INTERNASIONAL (OI)

Kedudukan OI sebagai subjek hokum internasional karena ia memiiliki legal personality menurut hokum internasional mengenai bentuk-bentuk organisasi eekonomi internasional terdiri dari lima tahap:

  1. Suatu organisasi ekonomi internasional yang bertujuan hanya untuk menetapkan system tariff preferensial multilateral;
  2. Suatu organisasi ekonomi nternasional yang berupaya secara bertahap menghapus semua tariff-tarif internal dan pembatasan-pembatasan kuantitatif (free trade area)
  3. Suatu organisasi ekonomi internasional yang menerapkan free trade area daan telah memiliki keseppakatan mengenai suatu tariff eksternal bersama.
  4. Suatu organisasi ekonomi internasional yang mampu melaksanakn custom unions dan memiliki kkordinasi dibijakan moneter dan pajak adedidikirawan (common markets)
  5. Suatu organisasi ekonomi internasional yang telah memiliki kebijakan-kebijankan ekonomoi yangs eragam (total economic integration)

WORLD BANK / IBRD (INTERNATIONAL BANK FOR RECONTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Merupakanlembaga dunia yang dibentuk dalam konferensi Bretton Wood di New Hampshire AS pada Juli 1944 untuk membantu Negara-negara yang terpuruk perekonomiannya sehabis perang. Pada tahun 1947 resmi manjadi badan khusus PBB, bermarkas di Washington D.C.AS. membangun perekonomian suatu Negara dengan  pinjaman yang bunganya ringan. Tujuan utamanya adlah:

  1. Membantu pembangunan Negara-negara anggota
  2. Memajukan PMA
  3. Memberikan bantuan pinjaman keuangan untuuk tujuan-tujuan produktif
  4. Memajukan pertumbuhan perdagangan internasional dan memelihara neraca pembayaran’
  5. Mengelola pinjaman untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan mendesak
  6. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dengan emmperhatikan akibat-akibat PMA pada kondisi – kondisi bisnis diwilayahadedidikirawan anggotanya.

Kegiatan diawal-awal berdiri adalah memberikan bantuan kepada Negara-negara eropa ekonominya hancur akibat PD II kemudin membantu pembangunan infrastruktur Negara-negra berkembang. Hanya anggota IMF saja yang dapat menjadi anggota world bank. adedidikirawan Struktur organisasi terdiri dari:

  1. Board of government
  2. Executive directors
  3. President

Bank memiliki personalitas hokum penuh dan khususnya dapat membuat perjanjian dapat memiliki harta kekayaan dan dapat mengajukan tuntutan hokum.

IMF (INNTERNATIONAL MONETARY FUND)

Dibentuk pada konferensi Bretton Wood Juli 1944. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terulangnya krisis moneter pada tahun 1930an. IMF dibentuk untuk membangun perekonomian suatu Negara dengan pinjaman yang bunganya bersifat komersial (bunga komersial) yang berlaku antar bank-bank swasta. Fungsi dan kegiatannya:

  1. Menetapkan suatu kerangka bagi suatu system pembayaran multilateral dan suatu mekanisme untuk mencegah flukutasi nilai tukar mata uang.
  2. Memberikan pinjaman-pinjaman jangka pendek dan menengah kepada Negara yang membutuhkan
  3. Mengenai moneter internasional
  4. Sebagi forum diskusi
  5. Menyeleasaikan persoalan-persolan moneter dan keuangan internationaladedidikirawan

Syarat –sarat untuk menjadi anggota IMF :

  1. Mampu melaksanakan hubungan luarnegeri
  2. Mampu serta berkehendak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anggota IMF

Struktur organisasi terdi dari:

  1. The board of government
  2. The excutive director
  3. The managing directors
  4. Staff

Kegiatannya diprioritaskan kepada:

  1. Membantu Negara-negara yang perekonomiannya rusak karena terjadinya invansi terhadap Kuwait dan perang teluk
  2. Memberijan bantuan kenuangan dan teknik kepada Negara-negara eropa timur yang sedang berupaya beralih dari system ekonomi terpusat kepada system pasar
  3. Melanjutkan pemberian bantuan kepada Negara-negara terbelakang guna meningkatkan pertumbuhan perekonomianadedidikirawan

IMF dan IBRID è terlihat adanya suatu ketidakadiilan hokum yaitu dalam pengambilan keputusan organisasi tersebut maka keputusan (ya/tidak) ditentukan Negara yang terbanyak memasukan dana (bukan one state one voice) sehingga Negara-negara majulah yangadedidikirawan mengontrol negera-negara berkembang.

IDA

Dibentuk oleh Negara-negara maju dengan bantuan berupa pinjaman dengan bunga bank.

ICSID (international center for the settlement of investment disputes)

Merupakan badan yang dlahirkan oleh bank dunia bukan organisasi keuangan tetapi merupakan organisasi penyelesaian sengketa dalam penanaman  modal bagi Negara-negara yang meningkattkan diri pada konferensi ICSID/konferensi woshington atau yang meratifikasinya dalam undang-undang. Konfereensi woshington ini  sebagai konsekuensi desakan perusahaan transnasional kepada negaranya untuk mementuk lembaga peradilan yang khusus. ICSID bukan badan arbitrasee melainkan lembaga yang memberikan fasilitas arbitrase hanyya central/office-nya saja berada diadedidikirawan Washington DC.tujuan utama dari konferensi :

  1. Menjebatani jurang atau mengisi kekosongan upaya hokum di dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal dengan memberikan mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase atau konsoliasi
  2. Mendorong dan melindungi arus modal dari Negara maju kepada Negara ketiga.

The center berkedudukan di Washington DC berafliasi dengan world bank. Lahir sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia pada tahun 1950-1960 yaitu khususnya tatkala Negara-negara berkembang menasionalisasi dan mengeksporisasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di wilayahnya. Anggotannya adalah setiap Negara anggota bank dunia. Berkenaan subjek hokum yang membawa sengketaNYA ke ICSID maka dalam perkembangannyaadedidikirawan selanjutnya individu dapat membawa Negara keperadilan ICSID.

MIGA (multilateral investment guarantee agency)

Tujuan utamanya adalah menggalakan penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif di Negara-negra sedang berkembang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

  1. Mengeluarkan jaminan-jaminan terhdap risiko-risiko komersial penanaman modal
  2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi kelancaran aliran modal
  3. Melaksanakan kekuasaan-kekuasaan lainnya bagiadedidikirawan pencapaian tujuan

Anggota MIGA harus telah menjadi anggota bank dunia. Kenggotaannya dibagi menjadi dua kategori:

  1. Negara maju (uni eroopa, Australia, kanada, jepang, afrika selatan, amerika serikat)
  2. Negara berkembang.

Struktur organisasi terdiri dari:

  1. Council of governors
  2. Board of directors
  3. President
  4. Staff

UNCTAD (uniteed nations conference on track and development)

UNCTAD lahir dari ketidak pastian negaara-negara berkembang terhadap organisasi-organisasi ekonomi internasional yang ada. Yakni Negara-negara berkembang memandang bahwa organisasi-organisasi ekonomi internasional yang dibuat Negara-negara maju tidak mengakomodir kepentingannya. UNCTAD dibentuk untuk membantu, membangun dan mengembangkan Negara-negara berkembang. Dalam UNCTAD berlaku prinsip satu Negara satu suara. Setiap ada pembatasan-pembatasan berkenaan dengan masalah ekonoomi maka Negara-negara berkembang cendurng memilih UNCTAD karena dirasa suaranya adil. Keberadaan UNCTAD tidak didukung oleh Negara-negara maju karena dianggap terlalu menyampingkan kepentingannya. UNCTAD dibentuk oleh majelis umum PBB melalui resolusi No.1995 (XIX),sebagai badan atau organ PBB. Lahir sebagai reaksi dariadedidikirawan kegagalan masyarakat internasional dalam membentuk international trade organization(ITO) oleh piagam Havana 1948. Setelah gagal masalahnya disalurkan ke 2 forum :

  1. Dibentuknya GATT (untuk masalah-masalah berkenaan dengan pengurangan tariff dalam ITO)
  2. ECOSOC (untuk masalah-masalah diluar tariff).

Tujuan utama UNCTAD adalah memajukan perdagangan internasional , khususnya negra-negara sedang berkembang dengan maksud untuk peningkatan pembangunan ekonominya. Negara yang dapat menjadi anggotanya adalah Negara-negara anggota PBB atau anggota badanadedidikirawan khusus PBB atau anggota the international atomic energy agency. Sstruktur organisasi terdiri dari 2 badan utama yaitu:

  1. The trade and development board
  2. Secretariat

WTO

Bretton wood melahirkan:

  1. IBRD, IMF dan ILO
  2. ITO (dengan peraturannya disebut GATT).
  3. WTO asal mulanya dari GATT.
  4. GATT trade round :
    1. 1947 geneva (swiss)ètarif
    2. 1949 annccy (paris)è tariff
    3. 1951 torquayètarif
    4. 1956 genevaètarif
    5. 1960 genevaètarif
    6. 1961(dillon round)ètarif
    7. 1964 geneva dan
    8. 1967 (kennedy round)ètarif and antidumping measure
    9. 1973 geneva dan
    10. 1979 (Tokyo round) tariff and anti dumping measure +rule service intellectual property right disputes settlement textiles and clothing, agricultureadedidikirawan, estabilishment of the WTO,etc.

WTO dianggap telah gagal dalam menerapkan aspek pembangunan (sedangkan perdagangan dan pembangunana merupakan kesatuan). ITO tidak disetujui AS sehingga ITO tidak ada tetapi peraturannya (GATT) masih tetap dipergunakan oleh Negara-negara berkembang. Selanjutnya AS menyetujui terhadap pembentukan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia meskipun pemberian namaadedidikirawan ini kurang tepat karena nama WTO sudah ada dipakai yaitu world tourism organization. Tujuan WTO adalah meningkatkan standar hidup dan pendapatan menciptakan lapangan kerja yang luas memperluas produksi perdagangan serta memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia.piagam WTO memuat annexadedidikirawan lampiran penting yaitu antara lain :

  1. Memuat persetujuan –persetujuan multilateral yang terdiri dari dari hasil-hasil perundingan Uruguay yang semuanya bersifat memaksa yang terdiri: GATT mengenai tariff, GATT mengenai perdagangan jasa adan TRIFS mengenai perdagangan hak milik intelektual
  2. Mengatur pembentukan the trade policy review merchanism (TPRM)
  3. Memuat perjanjian-perjanijan yang sifatnya opsional yakni perjanjian –perjanjian bilateraladedidikirawan

Negara anggota WTO adalah anggota GATT bukan member tetapi contracting party. Dua cara dapat menjadi anggota WTO:

  1. Berdasarkan pasal XXXII GATT, suatu anggota dapat menjadi anggota berdasarkan prosedur normal.
  2. Berdasarkan pasal XXVI yaitu melalui sponsorshipadedidikirawan

Semua anggota WTO harus mematuhi semua perjanjian yang dibuat WTO single packge.struktur organisasi WTO mengikuti GATT:

  1. Ministerial conference, merupakan badan tertinggi anggotanya terdiri sari semua anggota WTO
  2. General council, mrupakan badan pelengkapan PBB sebagai badan pengawas dan pelaksana fungsi-fungsi dari ministerial conference membawahi tiga council utama: council for service, council for goods,trips council.
  3. Secretariat general, merupakan badan pelengkapan PBB yag bertugas melaksanakan tugas WTO sehari-hari
  4. Disputes settlement body, sebagao badan penyelesaian
  5. Trade policy review mechanism, merupakan badan yang mengevaluasi kebijakan –kebijakan anggota WTO , apakah sudah sesuai dengan perjanjian WTO atau tidak.perjanjiaan WTO ini d Indonesia berlaku dengan UU No. 7 tahun 1995 sebagai pengesahan terhadap agreement establishing the WTOadedidikirawan.

URUGUAY ROUND NEGOTIATION

Latar belakang, terjadi pada saat dunia mengelami kritis ekonomi, rise of attraction of regionalism. Why unique:

  1. Ada 120 negara yang mengikuti perundingan ini
  2. Merupakan upaya bersama –sama antra Negara maju dan berkembang
  3. Bidang yang diatur sangat luas (ada 15 agenda perundingan yang penting yaitu penanaman modal dan penyelesaian sengketaadedidikirawan.

Dibagi menjadi dua group:

Group I market acces, tariff, hal –hal yang diluar uang menjadi hambatan produk dari tropis produk dari alam, tekstil dan pakaian jadi, produk pertanian, aturan perdagangan, dalam GATT 1947, tindakan pengaman safe guards supaya produk dalam negeri tidak mati oleh barang-barangadedidikirawan impor.

Group II rules, subsidi (bntuan keuangan dari pemerintah supaya produknya dapat bersaing. Anti dumping (kebijakan pemerintah untuk membatasi menghalangi mmasuknya prosuk-produk yang menggunakan politik dumping). Rintangan teknis dalam perdagangan (technical barriers to trade). Penyelesaian sengketa (dispute settlement) sebagaimana ditetapkan dalam aturan GATT/WTO.super act 301 US trade ACT 1978, bahwa UU ini memberikan kewenangan kepada presiden AS untuk menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam perdagangan, dimana saja bukan hanya orang AS (extra territorial authority power). Strengthening of GATT rules memperkuat aturan GATT karena kadang-kadang seuatu Negara tidak melanggar aturan GATT tetapi melanggar semngat GATT.Voluntary exsport restraints),praktek kebijakan yang dikeluarkan suatu Negaraadedidikirawan kepada Negara pengekspor.

TRIMS

Trade rellted investment measure menjadi sangat penting karena telah PD II, arus  penenman modal meningkat dengan pesat, orang eropa memiliki banyak ung sehingga mereka menanamkan uang nya sebagai moda dinegara-negara berkembang dengan cara mendirikan pabrik-pabrik. Yang menjadi permasalahan adalah kuranya aturan ttg PMA , sehingga perkmbngannya tidak berkembang secara sistematis. Ada 4 bentuk pengaturanadedidikirawan PMA :

  1. Pengaturan perlindungan investor yang terdapat dalam hokum nasional. Missal UUNo. 11 tahun 1997 intinya bahwa terdapat jaminan dari Negara untuk tidak menasionalisasi perusahaan asing
  2. Bilateral investment treaty, adalah perjanjian perlindungan penanaman modal yang berisi jaminan suatu Negara (dimana modal ditanam) untuk memberikan perlindungan hokum.
  3. Regional treatment treaty, adalah perjanjian antara Negara-negara yang berada disuatu regional tertentu mengenai penanaman modal missal asean MEE
  4. TRIMS adalah perjanjian multilateral juga menyangkut kebijakan tentang penanamanadedidikirawan modal.

OCED (organization for economic corporation and development)

Sebagai organisasi multilateral gagal karena :

  1. Memutuskan modal secara sepihak
  2. Ketentuan-ketentuan perjanjian hanya melindungi investor
  3. Tidak mengindahkan aspek lingkunganadedidikirawan.

Sejak Negara-negara berkembang di asia dan afrika merdeka maka mereka mennganggap bahwa investasi itu merupakan upaya Negara –negara maju untuk menjajah kembali sehingga berkenaan dengan investasi ini maka diberikan banyak syarat yaitu:

  1. Entry requirements, adalah syarat-syarat bagi modal asing supaya dapat masuk, missal besarnya modal yang masuk perizinan.
  2. Performance requirements, adalah persyaratan bagi investor untuk merekrut tenaga kerja, bahan mentah dari dalam negeri dan produknya harus diekspor ke luaradedidikirawan negeri.

Entery requirements, dan performance requirements inilah yang oleh investor sebagai TRIMS.CFIRA (Canadian foreign investment review act) merupakan undang-undang kanada yang memberikan perlakuan khusus bagi investor yang membeli produk lokalnya disbanding investor yang membeli produk dari luar. AS merasa dirugikan dan membawanya ke GATT dan AS dimenangkan selanjutnyaadedidikirawan keputusan ini mnejadi precedent bagi AS untuk membawa masalah TRIMS pada pengaturan GATT. Berkenaan dengan hal tersebut maka Negara-negra berkembang memprotesnya karena:

  1. GATT tidak ada hubungan dengan PMA
  2. GATT tidak berkeahlian untuk mengurus PMA
  3. TRIMS adalah hak berdaulat setiap Negara untuk mengaturadedidikirawan modal asing Yng Masuk ke negaranya.

Ada dua pendekatan dalam penerapan TRIMS:

  1. Kebijakan dinegara berkembang dalam menerapkan TRIMS semata untuk kepentingan nasional kedaulatan Negara untuk mengatur modal asing didalam Negara.
  2. Negara maju menerapkan TRIMS untuk menjaga memelihara bidang-bidang yang strategis yangadedidikirawan perlu mendapat perlindungan.

Dalam perundingan Uruguay tahun 1986, PMA mendapat perhatian yang serius karena menyangkut penanaman modal yang ditanam disatu Negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Padaadedidikirawan waktu dikeluar kan deklarasi Uruguay mandate tujuan dari TRIMS sangat sempit yaitu hanya memuat tiga pokok:

  1. Bahwa pengakuan kebijkan penanaman modal dapat mempengaruhi kelncaran perdagangan internasional
  2. Bahwa ketentuan mengenai GATT berlaku untuk TRIMS.
  3. Bahwa perlu diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai apa ituadedidikirawan TRIMS.

Sejak tahun 1986 s/d 1994 TRIMS merupakan pembtasab yang peling sulit dan konflik antara Negara berkembang dengan Negara maju semakin kental, karena para pihak dalam perundingan ini tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan TRIMS itu sendiri,  karena jenisnya yang banyak dan sulit untuk disimpulkasn secara sederhana. Perundingan TRIMS ini menunjukan kekalahanadedidikirawan Negara berkembang yaitu:

  1. Tidak memiliki bergining power dalam bernegoisasi karena Negara berkembag berada pada posisi yang membutuhkan
  2. Pengetahuan hokum ttg penanaman modal sangat lemah
  3. Tidak memiliki SDM ahli dalam membahas Uruguayadedidikirawan Round.

Selanjutnya sekjen GATT Arthur Dunkel berinisiatif membaut aturan mengenai TRIMS berdasarkan proposal yang ada proposal ini diterima menjadi ketentuan yyang berlaku sekarang yaitu 9 pasal dan 1 ilustrative TRIMS. Pasal 1 menegaskan bahwa perjanjian mengenai TRIMS ini hanya berkeitan dengan perdagangan saja. Pasal 2 mengenai ketentuan penting yaitu, prinsip yang tidak boleh mendiskriminasi PMA dan PMDN (prinsip national treatment). Pasal 3 general exception (pengetahuan umum) dalam GATT diperbolehkan. General exception adalah ketentuanadedidikirawan yang membolehkan Negara-negara dalam GATT untuk melarang masuknya suatu produk import kedalam negaranya dengan alasann:

  1. Produk-produk yang bertentangan moral masyarakat
  2. Produk-produk yang dapat merusak kesehatan masyarakat
  3. Produk-produk yang dibuat oleh narapidana
  4. Produk-produk yang melanggar HAKI
  5. Produk-produk yang terbuat dari emas,perak
  6. Produk-proudk yang bernilai historis
  7. Produk-produk yang merusak komoditi adedidikirawanpertanina

Pasal 19 (ttg safe guard) dalam GATT tidak dimasukan dalam ketentuan TRIMS yang dimasukanadalah Pasal 20 yaitu general exception, hubungan PMA dengan Negara dimana modal ditanam sebagaii agent of development andadedidikirawan weapon of exploration.

SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Sumber-sumber hokum formil internasional (Pasal 38 ayat 1 statuta mahkamah internasional) dapat juga menjadi sumber –sumber hokum formil bagi hokum ekonomi internasional yang meliputi :

  1. Konvensi-konvensi internasional
  2. Kebiasaan-kebiasaan internasional
  3. Prinsip-prinsip hokum yang diakui bangsa-bangsa beradab
  4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran dari para ahli hokum yang terpandangadedidikirawan.

Sumber-sumber hokum ekonomi internasional lainnya:

  1. Perjanjian internasional, diatur dalam konvensi wina mengenai perjanjian internasional tahun 1969. Pada umumnya mempunya sifat :
    1. Mempengaruhi secara luas tidak hanya hubungan antar Negara tetapi juga system hokum (dan politik) Negara-negara yang menjadi peserta perjanjian tersebut
    2. Efektivitas yang berkelanjutan dari perjanjian tergantung kesepakatan para peserta
    3. Efektivitas perjanjian internasional tergantung pada efektivitas perjanjianadedidikirawan.
  2. Hhukum kebiasaan internasional, lahir sebagai akibat 2 faktor yaitu (dari kasus north sea continental shelf case):
    1. Suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus
    2. Masyarakat internasional memandang tindakan tersebut sebagai mengikat (opinion juris sive necessitates).
  3. Prinsip-prinsip hokum umum, contoh prinsip good faith (itikad baik) dan prinsip tanggung jawab Negara.
  4. Jurisprudensi dan doktrin sebagai sumber hokum tambahan
  5. Resolusi, tidak satu pun jawaban mengenai kekuatan mengikat suatu resolusi ada banyak factor yang menentukan apakah suatu resolusi mengikat atau tidak (mantan hakim mahkamah internasionaladedidikirawan herman mosler).
  6. Keputusan-keputusan (decision), pada umumnya hanya mengikat anggota-anggota organisasi.
  7. Code of conduct, digunakan untuk menunjuk kepada suatu perangkat aturan bagi hubungan-hubungan bisnis transnasional yang dibentuk bukan saja oleh Negara organisasi antar pemerintah tapi juga perusahaan swasta serta organisasi internasional missal ICC, tidak mempunyaiadedidikirawan kekuatan mengikat seperti misalnya perjanjian internasional tetapi hanya sebagai pedoman (tidak mengikat)sifatnya sukarela.

 

 

 

 

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL Part 2: Latar belakang, prinsip, subjek

Maret 27, 2017

PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

LATAR BELAKANG PRINSIP

Prinsip fundamental (harus melandasi semua prinsip hokum ekonomi internasional):

  1. Freedom of commerce, è kebebasan untuk berdgang dengan siapa saja.
  2. Freedom of communication,è kebebasan untuk mengadakan hubungan dagang.

Prinsip ini diperkenalkan oleh Hugo Grotius tahun 1608 dalam bukunya mare liberum suatu judul buku yang diminta pemerintah Belanda untuk memberikan alasan pembenar/justifikasi kepada pemerintah belanda bagi penjajahan di Maluku dan Jawaadedidikirawan. Prinsip inilah yang menjadikan Indonesia terjajah.

Pada tahun 1215 è Magna Charta dari King John è pada mulanya diterapkan secara bilateral anttar Negara dengan treaty friendship commercial and navigation (FCN). The oil platform case (ICJ 1996), anttara Iran vs AS:

  1. Armada laut AS menembaki tiga instalasi minyak iran di landasan continental.
  2. Iran menuntut AS dengan tuduhan bahwa AS telah melanggar perjannjian persahabatan perdagangan dan hubungan consular tahun 1965, pasal 1 yang menyatakan harus ada kebebasan berdagang dan berlayar, pasal 9 dan 10 tahun 1955 è harus ada kemerdekaan berdagang.
  3. AS berpendapat bahwa hanya kebebasan di laut, tidak ada kaitannya dengan minyak.
  4. Iran berpendapat bahwa kebebasan harus ditafsirkan secara luas (termasuk di dalamnya segala aktivitas yangadedidikirawan terkait dengan dagang yaitu termasuk pengambilan dan mengangkut hasiol minyaknya).

Prinsip freedom of commerce  dan freedom of communication dalam kasus the oil platform:

  1. Bahwa prinsip freedom of commerce harus diintrepretasikan secara luas (termasuk didalamnya kegiatan sebelum, pada saat, dam sesudah kegiaatan ekonomi dilakukan).
  2. Bahwa prinsip freedom of communication diwujudkan kedalam beberapa bidang didarat dilaut danadedidikirawan udara.

Prinsip innocent passage è bahwa suatu Negara tidak boleh melanggar /merugikan kepentingan Negara lain,melanggar hokumadedidikirawan .

Prinsip freedom of the high seasè merupakan prinsip kebebasan dilaut lepas (kebebasan berlayar, penerbengan,pelayaran, adedidikirawan dsb).

Prinsip freedom navigation èkebebasan berlayar.

Prinsip fundamental dalam hokum ekonomi internasional :

  1. Freedom of commerce
  2. Freedom of communication (in land, sea and air).

Kaidah-kaidah fundamental tersebut pada akhirnya akan menjiwai melahirkan prinsip-prinsip lainnya dalam hokum ekonomi internasional. Prinsip-prinsip lainnya itu antara lain:

  1. Minimum standards, kaidah dasar yang menyatakan bahwaa setiap Negara harus memberikan perlindungan kepada negera asing danadedidikirawan harta bendanya.
  2. Identical treatment, kaidah dasar yang menysyaratkan bagi setiap Negara untuk memberikan tindakan atau perlakuan berdasarkan asas resiprositas/timbal balikadedidikirawan.
  3. National treatment, kaidah dasar yang menyetakan bahwa suatu Negara harus diperlakukan /diterapkan terhadapnya/produk, orang asing sebagaimana hokum itu diterapkan dinegara aslinya. National disini artinyaadedidikirawan warga Negara. Contoh kasus Mobnas Timur èIndonesia membedakan terhadap hokum perpajakannya.
  4. Kewajiban untuk menahan diri untuk merugikan orang lain, adalah kaidah dasar yang menyatakan bahwa kewajiban bagi setiap Negara dalam melaksanakan transaksinya tidak boleh merugikan Negara lain.
  5. Escape clause/safeguard, adalah kaidah dasar yang menyatakan bahwa setiap Negara memiliki hak untuk melindungi produk dalam negerinya dari ancaman masuknya produk-produk luar yang sangatadedidikirawan banyak sekali jumlahnya.
  6. Most favoured nations (MFN), kaidah dasar yang menyatakan bahwa hokum yang sama yang diterapkan kepada suatu Negara harus diterapkan sama kepadaadedidikirawan Negara lain.
  7. Preferential,perlakuan khusus bagi Negara berkembang, kaidah dasar yang menyetakan bahwa terhadap Negara berkembang harus diberikan diskriminasi positif dalam melakukan hubungan, transaksi dengan Negara maju. Kaidah dasar ini dikenalkan oleh Negara berkembang,kaidah dasar ini juga merupakan penyimpangan terhadapadedidikirawan kaidah-kaidah sebelumnya.
  8. Penyelesaian sengketa secara damai, kaidah dasar yang menyatakan bahwa setiap sengketa-sengketa ekonomi harus diselsaikan secara damai oleh para pihak yangadedidikirawan bersengketa.
  9. Kedulatan Negara atas kekayaan alam, kaidah dasar yang menyatakan bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan penuh atas kekayaan alam yangadedidikirawan berada diwilayahnya. Kaidah dasar ini diperkenalkan oleh negra berkembang. Kaidah ini juga lahir berkaitan dengan Tarik menarik kepentingan antara Negara-negara maju (yang berpendapat bahwa negra-negara maju dapat ikut juga mengakses kekayaan alam Negara-negara berkembang). Dan Negara-negara berkembangyang merasa dirugikan dengan keluasan Negara-negara maju untuk mengakseskekayaan alamnya.
  10. Kaidah dasar kerja sama internasional, kaidah dasar yang menyatakan bahwa setiap Negara memiliki tanggung jawab  kolektif dan solidaritas untuk pembangunan danadedidikirawan kesejahteraan bagi semua Negara.

Prinsip-prinsip hokum internasional:

  1. Tanggungjawab Negara, apabila tindakan suatu Negara merugikan Negara lain maka harus bertanggungjawab, kalau merugikan secara ekonomis ètanggungjawab ekonomi.
  2. Territorial kedaulatan, semua Negara memiliki kedaulatan penuh atas negaranya untuk mengatur aktivitas ekonomi
  3. Juridiksi. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi, setiap Negaraè berhak menyelesaikan setiap sengketanya.
  4. Persamaan kedudukan Negara, setiap Negara memilki kedudukan yang sama sebagaiadedidikirawan subjek hokum ekonomi internasional.

SUBJEK-SUBJEK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Definisi subjek hokum ekonomi internasional menurut mahkamah internasional dalam kasus reparation for injures case (1949): “a subject of the law is an entity capable of possessing international rights and duties having the capacity to maintain its right byadedidikirawan bringing international claim”.pengertian subjek dalam bidang ini adalah setiap kesatuan yang mampu memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk mempertahankannya menurut hokum ekonomi internasional. Dari definisi tersebut maka syarat subjek hokum ekonomi internasional adalah:

  1. Negara,individu prusahan internasional, organisasi internasional atau siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban hokum ekonomi internasional.
  2. Memiliki kemampuan untuk mempertahankan membwa sengketa keadedidikirawan peradilan internasional

Dengan demikian maka subjek-subjek hokum internasional meliputi : Negara, individu, perusahaan internasional, organisasi internasional.

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL Part I: Ruang Lingkup,Definisi,Fungsi, Cabang Lainnya,Prinsip

Maret 22, 2017

POKOK-POKOK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

RUANG LINGKUP

Meliiputi lima bidang:

  1. Kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas batas di budang jual beli
  2. Jual beli jasa
  3. Pergerakan orang-orang/pekerja
  4. Pergerakan modal/atau jual beli saham
  5. Transaksi-transaksi menyangkut uangadedidikirawan asing

DEFINISI

Hukum ekonomi internasional adalah merupakan bagian hokum internasional public yang mengatur aktivitas ekonomi lintas batas Negara.pendekatan dalam merumuskan definisi hokumadedidikirawan internasional :

  1. Pendekatan berdasarkan pada asal hokum yang mengaturnya.
  2. Pendekatan yang berdasarkan pada objeknya.

bahwa hokum nasional, hokum perdata dan hokum public mengenai hubungan-hubungan ekonomi internasional disamping hokum internasional public merupakan hokum ekonomoi internasional.

Perbedaan hokum international public dan hokum ekonoomi internasional:

  1. Hokum ekonomi internasional merupakan bagian dari hokum internasional makaprinsip-prinsip hokum internasional berlaku terhadap hokum ekonommi internasional.
  2. Pada hokum internasional sangat sedikit sekali norma-norma kebiasaan, umumnya adalah didasarkan pada perjanjian-perjnajian internasional.
  3. Pendekatan yang digunakan hokum ekonomi internasional adalah pendekatan interdisipliner danadedidikirawan transnasional.

FUNGSI

Fungsi hokum internasional:

  1. Louis Henkin: menjembatani masalah-masalah interdependensi antar Negara majau dengan Negara berkembang.
  2. Jorge Castenada:membantu Negara sedang berkembang dalam membangun perekonomiannya.
  3. Harus berfungsi mengembangkan perekonomian setiap Negara di dunia tanpa melihat statuus Negaraadedidikirawan tersebut.

CABANG HUKUM LAINNYA

Cabang-cabang hokum internasional lainnya:

  1. Hokum komersial internasional.
  2. Hokum pembangunan ekonomi internasional
  3. Hokum pembangunan internasional.

SEJARAH

Sejarah perkembangan hokum ekonomi internasional:

SEBELUM PERAANG DUNIA II: hokum ekonomi internasional berkembang pada abad ke12 dengan most favoured nation, national treatment and reciprocitas. Prinsip freedom of navigation, prinsip cabotage. Abad ke 19 è zaman liberal èkulminasi klausula most favoured nation. Tahun 1914 è campur tangan Negara dalam mengatur hubungan-hubungan ekonomi internasional mulai tampak . LBB (Pasal 23 huruf (e) piagamnya)èperlunya perlakuan adiladedidikirawan dalam bidang perdagangan semua Negara.

PASCA PERANG DUNIA II (Bretton wood system): Negara-negara sekutu membentuk lembaga-lembaga ekonomi internasional AS mengeluarkan the reciprocal trade agreement act è kewajiban timbal ballik dalam pengurangan tariff .tahun 1944 pendirian IMF dan IBRD. Tahun 1947 è GATT sebagai perjanjian internasional yang mengikat. IMF IBRD dan GATT sebagaiadedidikirawan pembentuk Bretton wood system.

PASCA PERANG DINGGIN : semakin berperannya organisasi-organisasi internasional dalam bidang ekonomi. Aturan hokum ekonomi internasional yang semakin komplek è WTO. Bermunculnya sengketa-sengketa perdagangan internasional. Penyesuaian hokum nasionaladedidikirawan terhadap hokum ekonomi internasional.

Hokum ekonomi internasional menjadi penting seiring dengan arus globalisasi ekonomi yang cepat akibat kemajuan teknologi dan komunikasi. Akibat perkembangannya hokum ekonomi internasional ini menyebabkan :

  1. Batas-batas nrgara menjadi tidak jelas.
  2. Kedaulatan Negara menjadi berkurang
  3. Interdependensi (ketergantungan) antar Negara semakin tinggi è fungsi hukkumadedidikirawan ekonomi internasional.

PRINSIP-PRINSIP