HUKUM ASURANSI Part 1: istilah, pengertian, menurut UU, unsur-unsur, hukum asuransi, prinsip-prinsip asuransi, asuransi dan perjudian

Agustus 12, 2017

ISTILAH

Berkaitan dengan asuransi ini maka ada dua istilah yang digunakan yaitu pertanggungan dan asuransi. Istilah asuransi dinggris: insurance, untuk yang dapat dinilai dengan uang. Assurantie, untuk yang tidak dapat dinilai dengancttnkuladedidikirawan uang.

PENGERTIAN

Menurut UU

Psl 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung , dengan menerima suatu permi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakancttnkuladedidikirawan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertantu.

Ps 1 angka 1 UU No. 2 tahun 92 : asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke 3 yang mungkin akan diderit tertanggung yang timmbul dari suatu peristiwa yang tidakcttnkuladedidikirawan pasti atau untuk memebrrrrrrikn pembayaran yang diadasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kemajuan dalam UU No 2 tahun 92 : KUHD hanya meliputi asuransi kerugian sedangkan UU No. 2 tahun 92 selain asuransi kerugin juga meliputi asuransi sejumlah uang asuransi jiwa, risiko imbul karena anggung jawab hukum. Dikaakan suau kemajuan krena ps 246 KUHD erleak pada keenuan umum asuransi sehingga konsekuensinya haruscttnkuladedidikirawan dapa diberlakukan pada semua jenis asuransi. Pengerian asuransi dalam Psl 246 KUHD ini merupakan pengerian sempi dari asuransi karena asuransi ini melipui; kerugian, kerusakan, kehilangan. Yang hanya merupakan sesuau yang bersifa maeriil aau dapa dinnilai dengan uang dengan demikian maka hanya berlaku bagi asuransi kerugian.

Dalam UU No. 2 ahun 1992 : dinyaakan adanya anggungjawab hukum kepada pihak ke3. Didasarkan aas meninggal / hidupnya seseorang yang diperanggungkan èasuransi peranggungjawaban (liabiliyinsurance). Kasus doker yang menyebabkkan meninggal pasennya akiba kesalahannya . maka ia memiliki kewajiban memberikan kompensasi (Ps.1365 KUHPd). Jadi yang menjadi dasar hukum yang khusus dari pada liabiliyy insurance ini adalah ps. 1365 KUHPd. Liabiliy insurancecttnkuladedidikirawan dikaakan sebagai suau penerobosan karena dengan ps 1365 KUHPd ini maka bisa karena kesalahan bisa juga kesengajaan. Psl 276 KUHD dinyaakan bahwa kesalahan membebaskan kewajiban membayar kompensasi sedangkan liabiliy insurance maka adanya unsur kesalahan harus juga berhak diberi kompensasi. Dikenal pula welijkheid verzekering, yakni asuransi peranggungjawaban berdasarkan undang-undang. Conoh A menabrak B, B elah mengasuransikan dengan asuransicttnkuladedidikirawan kecelakaan kendaraan nya maka perusahaan asuransi membayar gani rugi kepada B bukan A yang membayar kompensasi. Karena perusahaan asuransi dipeanggungjawabkan kompensasi kepada A (prinsip subrogasi).

Ps. 7.717 NBW; asuransi adalah suau perjanjian pada mana penanggung dengaan penerima premi dalam lawan pihaknya menuup asuransi mengikakandiri unuk melakukan sau aau beberapa kali pembayarancttnkuladedidikirawan premi / kedua-duanya diganungkan oleh keadaan overmach bagi kedua belah pihak pada kejadian berakhirnya perjanjian. Definisi yang diberikan NBW gak fokus dan umum.

Unsur-unsur:

  1. Perjanjian, bersifa saling memperoleh hak dan kewajiban para pihak yang saling berhadapan yang salning menjamin kepercayaan. Berlaku buku III KUHPD yakni; 1320,1338, 1266, 1267, 1253,- 1262, 1318,1339, 1347, 1365. Ps. 1774 ; perjanjian asuransi merupakan perjanjian kemungkinan melipui: perjanjiancttnkuladedidikirawan peranggungan asuransi, cagak hidup, permainan perjudian. Psl 1 KUHD selama KUHD gak mengaur maka KUHPD berlaku. Psl 1338 KUHPD psl 246,255, 257, 258,KUHD. Psl 1338 KUHPD bisa juga dikaikan dengan psl 268 KUHD
  2. Aeranggung dan penanggung
  3. Premi, ps. 246,256 butir 7 KUHD, pengecualian UU No.33 ahun 64 premi mengenai angkutan darat. Premi sitfanya wajib berdasarkan psl 246 KUHD dalam asuransi sosial maka premi tidak wajib misal; angkutan kreta api tunuk perjalanan kurangcttnkuladedidikirawan dari 50 km maka tidak diwajibkan membayar premi, sedangkan jika seandainya terjadi kecelakaan maka ganti rugi merupakan kewajiban jasa raharja.
  4. Ganti kerugian diberikan apabila peristiwa tak tertentu dan diperjanjikan tersebut terjadi. Ketentuan KUHD yang membeskan penanggung dari kewajibannya untuk membayar gnti kerugian:
    1. Psl 249 KUHPdt è buruk sendiri,
      1. Kerugian yang timbul cacat sendiri (terhadap benda pertanggungan).
      2. Kerugian yang timbul dari kebusukan sendiri
  • Kerugian yang imbul dari sifat dan kodra benda pertanggungan.
  1. Psl 276 KUHPdt kesalahan tertanggung sendiri, karena ksalahan tertanggungcttnkuladedidikirawan terjadi (harus dibedakan antara sengaja atau lalai)
  2. Psl 294 KUHPdt kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang melampaui batas

Molest suatukeadaan dimana pennggung dapat dibebaskan dari tanggung jawab dalam pengangkutan laut diatur psl 647,648,649 KUHD. Dapat dianalogikan pada asuransi-asuransi pada umumnya. Pengertian molest sempit ; tindakan kekerasan atau pksaan oleh negara dalam keadaan perang. Pengertian molest luas: bukancttnkuladedidikirawan hanya daalm keadaan perang tetapi juga pada waktu damai. Molest dapat tidak berlaku jika dalam perjanjian ada klausula zonder molest dan diberlakukan jika ada klausula met molest.

  1. Peristiwa yang tak tertentu (onzeker voorval), peristiwa tak tertentu adalah peristiwa yang tidak dapat diharapkan kejadiannya, merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksikan akan terjadi. Psl 246 KUHD , PSL 169 PSL 597 (sav) psl 306 (OBJECt orvaal) psl 270 (rav). Mengenai perisiwa yang belum pasi terjadi ini : dikaitkan dengan psl 269 KUHD bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa belum pasti terjadi secara subjektif maksudnyacttnkuladedidikirawan bahwa apabila perjanjian asuransi ketika ditutup peristiwanya sudah terjadi adalah batal demi hukum jika tertanggung telah mengetahui bahwa peristiwa tak tertentu itu telah terjadi . ini diselsaikan dengan psl 270 KUHD dengan dugaan hakim (recht vermogen) yang dianut disini oncttnkuladedidikirawan voorval yang subjekif è Kasus: jam 07;00 WIB tertanggung pergi menemui penanggung untuk membuat perjanjian asuransi guna mengasuransikan rumahnya jam 08;00 WIB perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak , padahal pada jam 07;30 wib rumah tertanggung yang diasuransikan terbakar apakah penanggung wajib memberikan ganticttnkuladedidikirawan rugi ?. pengetahuan dari tertanggung bila pada saat perjanjian disepakati tertanggung tidak mengetahui maka ganti rugi wajib dilakukan. Jika penanggung mengetahui maka tidak wajib. Peristiwa tak tertenu yang bersifat subjektif dalam asuransi kerugian pengetahuan tertanggung terhadap objek diasuransikan ketika perjanjian dibuat. Misal; dalam asuransicttnkuladedidikirawan kebakaran apabila meskipun tertanggung tidak mengetahui bahwa rumahnya sebenarnya sudah terbakar ketika asuransi dibuat maka tertanggung tetap berhak atas ganti rugi. Dikaitkan dengan psl 306 KUHD bahwa dalam perjannjian asuransi mengenai asuransi jiwa dianut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat objektif. Peristiwa tak tertentu yang bersifat objektif dalamcttnkuladedidikirawan asuransi jiwa terhadap objek (manusia) yang diasuransikan misal; apabila ketika perjanjian dibuat objek (orang yang diasuransikan) sudah meninggal , maka meskipun tertanggung (yang mengasuransikan objek tersebut) tidak mengetahuinya (ketika perjanjian di buat) maka perjanjian itu tetap batal. Dikaitkan dengan psl 597 KUHD bahwa dalam perjanjian asuransi pengangkutan cttnkuladedidikirawanlaut dianut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat subjektif , kecuali menggunakan klausula atas kabar baik dan kabar buruk. Mengenai pembuktiannya maka psl 276 KUHD hanya tertanggung yang membuktikannya tetapi berdasarkan psl 294 KUHD maka dapat si penanggung juga yang sangat melampaui batas.

Hukum Asuransi

Hukum asuransi adalah hukum yang mengatur kegiatan masyarakat asuransi. Berdasarkan definisi tersebut di atas terdapat 3 variabel yaitu; hukum, kegiatan, masyarakat asuransicttnkuladedidikirawan.

Hukum , menurut prof. mochtar hukum terdiri dari unsur:

  1. Kaidah, dalam KUHD dan kUHPdt
  2. Asas, prinsip-prinsip khusus dalam KUHD
  3. Lembaga, institusi dalam asuransi
  4. Proses, menyangkut hubungan antara hukum yang sifatnya abstrak sollen dancttnkuladedidikirawan praktik sein.

Sumber-sumber hukum asuransi terdiri dari; yang tertulis yaitu hukum kebiasaan constumary law, hukum kebiasaan merupakan kebiasaancttnkuladedidikirawan yang bersanksi, kebiasaan bersifat individual sedangkan hukum kebiasaan lebih bersifat kolektif diakui oleh masyarakat. Yang tidak tertulis.

Kegiatan, kegiatan disini adalah kegiatan dalam arti perbuaan hukum, misal; kontrak, klaim, survey terhadap kasus, dll.

Masyarakat asuransi, adalah mereka yang berkaitan dengsn kegiatan asuransi baik langsung maupun tidak langsung misal; tertanggung persuahaan asuransi, broker asuransicttnkuladedidikirawan, suveyor, sebagai pendukung asuransi.

Prinsip-prinsip Asuransi

Antara lain:

  1. Prinsip kepentingan insurable interest, psl 250 KUHD, kepentingan adalah kewajiban tertanggung yang diasuransikan diperanggungkan. Apabila kita melihat psl 250 KUHD yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah menutup perjanjian asuransi untuk diricttnkuladedidikirawan sendiri apabila seseorang untuknya telah diadakan perjanjian asuransi semasa berjalannya perjanjian asuransi tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian. Selanjutnya jika dikaitkan dengan psl 268 KUHD maka melihat dari ketentuan-ketentuan psl-psl tersebutmaka kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang , harus dapat diancam dengan bahaya dan harus tidak dikecualikan olehcttnkuladedidikirawan undang-undang. Menurut prof. Emmy; kepentingan ini harus ada pada saat peristiwa terjadi. Kepentingan tidak sama dengan objek bahaya tapi kadang-kadang sama. Kepentingan yang tidak dapat diasuransikan adalah kepentingan yang; tidak dapat dinilai dengan uang, tidakcttnkuladedidikirawan diancam bahaya, dan dilarang undang-undang. Bila psl 250 KUHD dihubungkan dengan psl 1320 KUHPdt maka kepentingan itu termasuk syarat ke 3 untuk sahnya perjanjian yaitu untuk sebab kausa yang halal. Penerapan prinsip kepentingan ; bahwa harus pada saat menutup asuransicttnkuladedidikirawan harus ada kepentingan, conoh; A mengasuransikan rumah orang lain tanpa kuasa maka hal ini dianggap tak ada kepentingan.
  2. Prinsip itikad baik, utmost good faith principle psl 251 KUHD. Dalam perjanjian asuransi diaur maka mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam psl 251 KUHD yaitu
    1. Memberikan keterangan yang keliru
    2. Memberikan keterangan yang tidak benar
    3. Tidak memberikan keterangancttnkuladedidikirawan mengenai hal-hal yang diketahui

Kewajiban pemberitahuan ini penting bagi penanggung aggar penanggung mengatahui besar kecilnya risiko yang ditanggung karena berhubungan dengan besar kecilnya premi yang ditentukan, hal tersebu ditentukan berdasarkan bahwa tertanggung yang paling mengetahui mengenai objek yang diasuransikan , namun dipihak lain ketentuancttnkuladedidikirawan psl 251KUHD ini dirasakan terlalu memberatkan tertanggung disebabkan antara lain:

  1. Ancaman yang sama berupa batalnya asuransi terhaap tertanggung yang beritikad baik
  2. Tidak diberikan kesempatan memperbaiki kekeliruan bagi tertanggung yang keliru dalam memberikan keterangan. Don Houtmans merekomendasikan agar selama seblum terjadi kerugian tertanggung diberikan kesempatan untuk memperbaiki informasinya semula, cttnkuladedidikirawanjika itu kurang lengkap/ salah.

Psl 251 KUHD ini dirasakanerlalu memihak penanggung dan memberakan tertanggung khususnya yang beritikad baik. Ada beberapa jalan yang diusulkan untuk mengatasi psl 251 KUHD ini yaitu dapat di tempuh melalui :

  1. Melawwan psl 251 KUHDtERHADAP asas itikad baik daklam psl 1338 KUHPdt (3) pada waktu perjnjian dilaksankan.
  2. Melalui yurisprudensi yaitu diharapkan putusan hakim dalam sengketa asuransi berlandaskan penerapancttnkuladedidikirawan asas itikad baik pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi.
  3. Melalui prubahan undang-undang, yaitu mengenai psl 251 KUHD sehingga tindakan penolakan klaim berdasarkan psl 251 KUHD harus diuji terlebih dahulu terhadap psl 1338 KUHPDt asas itikad baik haanya diterapkn pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi. Dengan adanya keberatan pada psl 251 KUHD itucttnkuladedidikirawan maka dalam praktik juga sering diadakan permohonan yaitu dengan mencantumkan klausula penyimpangan renuntiatie clausula dan klausula sudah mengetahui bekenheids clausula.
  4. Prinsip indemnitas indemnity principle, adalah prinsip asas keseimbangan dalammemberikan ganti rugi . prinsip ini merupkan prinsip yang sangat penting, menysyaratkan bahwa risiko yang diperalihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan jumlah premincttnkuladedidikirawanyang diberikan oleh tertanggung. Dalam ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung kerugian yang diganti harus seimbang dengan risiko yang harus ditanggung oleh penanggung, jika risiko dari benda prtanggungan hanya sebagian yang diperalihkan maka penanggung hanya berkwajiban membayar ganti kerugian sebagian pula dri kerugian yang timbul, tetapi jika risiko yang diperalihkan untuk seluruhnya maka ganti kerugian yang ditanggung oleh penanggungcttnkuladedidikirawan pun untuk seluruhnya dari kerugian yang timbul. Asas ini erat kaitannya dengan asa nemoplus (menerima/memberi sesuatu dengan apa yang diberikan diterima). Pasal-psl yang berkaitan dengan asas ini antara lin: 250,252, 253, 274, 277, 279, 284 KUHD. Prinsip keseimbangan ini mencgahcttnkuladedidikirawan adanya anggapan bahwa perjanjian asuransi itu sama deengan prjudian atau pertaruhan karena didalam pelaksanaan perjanjian terdapa t prestasi timbal balik. Penerapan prinsip indemnitas conoh; A mengasuransikan rumahnya berharga Rp 260 juta rupiah sebesar Rp 60 juta rupiah pada suatu waktu rumah A trbakar akibatnya A menderita kerugian sebesar 50 juta rupiahcttnkuladedidikirawan maka penggantian yang di dapat A sebesar 60/100x 50 =Rp 30 jt rupiah. Double insurance (bagi yang penuh ) bertentangan dengan prinsip indemnitas, sedangkan yang sebagian maka tidak bertentangan. Misal total kerugian mencapai 100 jt dari perusahaan asuransi A mendapat 50 jt dan dari perusahaan B mendpat 50 jt, ssehingga dijumlah tidak mencapai melebihi 100 jtcttnkuladedidikirawan. Apabila jumlah ganti kerugiannya melebihi kerugian yang diderita maka hal itu bertentangan dengan prinsip indemnitas. Under insurance è asuransi di bawah harga sepenuhnya; apabila A mengasuransikan rumahnya yang berharga 100 jt dengan nilai asuransi sebesar 200 jt makacttnkuladedidikirawan yang dianggap sah adalah 100 jt.
  5. Prinsip subrogasi (subrogaion principle), subrogasi adalah penyerahanm ahk menuntut dari tertanggung kepada penanggung. Subrogasi dalam asuransi timbul karena undang-undang . subrogasi pada hakikatnya adalah pengganti kreditur . hak subrogasi biasanyacttnkuladedidikirawan digunakan untuk seminimal mungkin menggnti kerugian. Dalam hal subrogasi tertanggung masih bisa menuntut ganti kerugian sebesar sisanya. Seorang penanggung yang telah membayar ganti rugi atas suatu benda yang dipertanggungkan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ke3 yang telah enimbulkan kerugian tersebut dan tertanggung tersebut bertanggungjawab untuk setiapcttnkuladedidikirawan perbuatan yang dapat merugiakan hak penanggung terhadap pihak ke3 tersebut. Psl yang terkait dalam psl ini adalah psl 284 KUHD. Syarat-syarat subrogasi: penanggung telah membayar kerugian, dan adanya oppihka ke 3 yang menimbulkan kerugian. Jadi apabila tertanggung telah mendapat ganti kerugian daroi penanggung maka ia tidak berhak lagi mendapatkan penggantian dari pihak ke 3 yang menimbulkan kerugian tetapi hak yang beralih kepadacttnkuladedidikirawan penanggung. Dalam pelaksanaan subrogasi ini tertanggung pun tidak boleh merugiakn penanggung misalkan; pihak ke 3 dibebaskan dari tuntutzan ganti kerugian dari tertanggung sehingga pada saat dituntut oleh penanggung pihak ke3 menyatakan diri telah bebas dari tertanggung. Jadi dari subrogasi ini daalam perjanjian asuransi yaitu mencegah tertanggung mendapatkan gant kerugian yang berlipat ganda, juga mencegah pihak ke 3 cttnkuladedidikirawanmembebaskan diri dari kewajiban nya membayar ganti kerugian. Subrogasi tidak berlaku bagi asuransi jiwa. Kasus ; braakensiek arrest è Braakensiek mengauransikan sebesar7.500 gulden untuk asuransi kecelakaan, kemudian ia mendapat kecelakaan, ia menuntut ganti kerugian bagi asuransi kecelakaannya dan ia juga menuntut ganti kerugian kepada perusahaan kereta api . pengadilan belanda menolak tuntutan ganti kerugian nya kepada cttnkuladedidikirawanperussahaan kereta api karena prinsip subrogasi disini tidak berlaku.
  6. Prinsip kontribusi (contribution princiiple), pada dasarnya merupakan pembagian terhadap risiko pelaksanaannya dengan cara sebagai berikut: dalam perjanjian asuransi terhadap benda pertanggungan tertentu dmana penanggungnya lebih dari satu orang jadi, polis di tanda tangani lebih dari satu orang penanggung. Bila terjadi pemenuhan ganti kerugian maka ganti kerugian ditanggung oleh penanggung masiong-masing berdasarkan imbangan dari jumlah untuk mana mereka telah cttnkuladedidikirawanmenandatangani polis. Dalam praktek biasanya asuransi demikian digunakan untuk asuransi yang mempunyai nilai sangat tinggi, misalnya; pesawat terbang, kapal laut, pabrik, dsb.
  7. Prinsip follow the fortune, prinsip ini merupakan prinsip yang khusus digunakan untuk perjanjian reasuransi, pada dasar nya prinsip ini menyatakan bahwa penanggung ulang mengikuti suka duka penanggung utama perama. Prinsip ini menghendaki bahwa penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan cttnkuladedidikirawansecara sendiri terhadap objek pertanggungan akibatnya segala sesuatu termasuk aturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertaman berlaku juga bagi penanggung ulang.
  8. Prinsip sebab akibat, pada dasarnya prinsip ini karena kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa untuk itu harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang mnjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung tau tidak dalam pinsip ini dikehendaki bahwa akitbat kerugian yang terajdi memang oleh suatucttnkuladedidikirawan sebab yang merupakan tanggungan penanggung tuk menentukan sebab akibat ini maka scheltema mengemukakan teori antara lain:
    1. Teroi causa proxima sebab yang paling dekat
    2. Teori conditio sine qua non, kejadian yang mutlak yang diperjanjikan.
    3. Teori causa remota (seabab yang paling jauh)
  9. Prinsip gotong royong (bagi-bagi risiko keuntungan)

Asuransi dan Perjudian

 

HUKUM ASUURANSI Part 3 : Pembagian Risiko, Tujuan Asuransi, Peranan asuransi, RUANG LINGKUP, Making and Breaking Contract, PENGGOLONGAN ASURANSI.

Agustus 20, 2017

Pembagian Risiko

Menurut Mowbray

  1. Risiko spekulatif, melihat kejadian untung/rugi
  2. Risiko murni, melihat kejadiand ari kerugiannya saja

Menurut Willer:

  1. Risiko statis, ditimbulkan dari situasi ekonomi yang tidk berubah missal; banjir,gunung meletus.
  2. Risiko dinamis, terjadi karena perubahan ekonomi/dinamikacttnkuladedidikirawan masyarakat missal; karena ada kemajuan teknologi maka produk lama tidak laku.

Menurut KUlp :

  1. Risiko fundamental, menimta orang pada umumnya missal; banjir
  2. Risiko khusus, hanya menimpa orang tertentu saja.

Menurut Vaughan dan Elliot Curtis:

  1. Risiko pribadi (personal); missal; meninggal,dsb.
  2. Risiko harta kekayaan, menimpa benda-benda milik orang;
  3. Risiko tanggungjawab, objeknya adalah tanggungjawab seseorang baik yang lahir karenaperajanjian maupun karena undang-undang missal; seorang supir menabrakcttnkuladedidikirawan orang (psl 1365 jo. Psl 1367 KUHPdt).

Dengan adanya risko tersebut maka manusia berusaha mengendalikan risiko yaitu dengan mengelola risiko tersebut. Jadi risiko dalam asuransi adalah kemungkinan untukmendapatkan kerugian yang didalamnya terdapat unsure-unsur cttnkuladedidikirawanketidakpastian dan kerugian.

Tujuan Asuransi

Antara lain:

  1. Tujuan ekonomi, bahwa asuransi diharapkan dpat memberikan tambahan nilai ekonomis berupa sejumlah uang, penggantian bagi seseorang/ bagi sesuatu perusahaan missal; asurasi beasiswa, asuransi kredit bagi usaha perbankan.
  2. Tujuan Sosial, bahwa asuransi diharapkan dapat cttnkuladedidikirawanmengatasi risiko-risiko social, missal asuransi pengangkutan penumpang umum.

Peranan Asuransi

Antara lain:

  1. Memberikan rasa aman atau terjamin (sehingga pimpinan persuhaan tidk berfokuspada kerugian);
  2. Meningkatkan efisiensi dan kegiatan perusahaan
  3. Memberikan perkiraan penilaian yang cenderung llayak (besarnya risiko menentukan besarnya premi).
  4. Menjadi dasar pemberian kreditcttnkuladedidikirawan;
  5. Mengurangi timbulnya kredit;
  6. Alat pembentukan modall;
  7. Alat pembayaran.

RUANG LINGKKUP

RUANG lingkup asuransi meliputi:

  1. kontrak asuransi (contract of insurance)
  2. bisnis asuransi (bussines of insurance)
  3. kontrak asuransi, diatur dalam KUHD (Buku I Bab 9 dan 10 Buku IIBab 9 dan 10), kontrak asuransi disini adalah perjanjian yang berkaitan dengan asuransi yaitu antara tertanggung dengan penanggung. Asuransi merupakan perjanjian, perjanjiancttnkuladedidikirawan melahirkan perikatan, dalam hal ini maka asuransi merupkan perikatan yang dilahirkan karena perjanjian. Karena asuransi merupakan perikatan maka verlaku BUku III KUHPdt Psl 1233 KUHpdt. Dimana ada hak dan kewajiban maka disitu terdapat perikatan. Asuransi itu sebenarnya merupakan perjanjian jual beli, dalam hal ini mmaka objek yang diperjual belikan adalah risiko. Adapun yang menjadi perbedaan antara perjanjian jual beli dan perjjanjian asuransi adalah bahwa perjanjiancttnkuladedidikirawan asuransi maka pembeli (risiko) lah yang menerima uang (premi); perjanjian asuransi masuk dalam ruang lingkup hokum perdata sehinga berlaku KUHPdt dan berdasarkan Psl 1 KUHD maka juga KUHD pun berlaku. Psl 1 KUHD ada karena kita menganut kodfikasi terpisah antara KUHPddt dengan KUHD, tidak seperti NBW yang menyatukan antara KUHPdt dan KUHD. Psl255 KUHD mengenai polis dalam Psl 257KUHD è perjanjian asuransi sudah terjadi seteolah kesepakatan meskipun polis belum di tanda tangani. Prjanjian ausransi mulai berlaku ketika bayar premi ( setelah hak dan kewajiban terpenuhi). Aplikasi eblum tentu diterima karena belum terjadi kesepkatan. Tanda bayar bukti premi mbisa dijadikan dasar tuntutan meskipun polis belum diserahkan. Polis merupakan kewajiban penanggung . polis bukan sat0u-satunya alat bkti. Polis merupakan peranjian bakucttnkuladedidikirawan Psl 18 UU No.8/98. Polis ada dua macam yaitu polis standard an polis tambahan. Polis standar dibuat oleh dewan asuransi indoesia. Polis tmbahan isinya berbeda—beda. Berdasarkan psl 255 KUHD maka perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis. Psl 257 KUHD merupakan penerobosan dari psl 255 KUHD, dalam hal ini maka berdasarkan psl 257 KUHD bawa perjanjiancttnkuladedidikirawan asuransi itu ada ketika hak dan keajiban telahh dilaksanakan meskipun ppolis belum ditandatangani. Psl 258 KUHD mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi yang menysyaratkan adaanya bukti lain selain polis.
  4. Bisnis asuransi, berkaitan dengan masalah usaha/bisnis (mengorganisasikan untuk mencari keuntungan). Missal mengatur bagaimana syarat-syarat asuransi; siapa yang dapat menjadi perusahaan asuransi,broker,surveyor, dsb. Dalam hal ini berkaitan dengan administrasi. Bisinis asuransi berkaitan dengan masalah market/pemasaran contoh, bagaimana mengembangkancttnkuladedidikirawan bisnis asuransi itu , yaitu dengan mencari jenis baru missal;
    1. Asuransi pita suara, adapun yang menjadi dasar hokum bagi asuransi-asuransi yang baru tersebut adalah Psl 247 KUHD: “…antaralain…”, kalimat antara lain bersifat demonstrative (tidak limitative) sehingga dimungkinkan yamg baru/yang lain dari pada yang telah disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut
    2. Asuransi kendaraan bermotor, ada SRCC (STRICT RIOT CIVIL COMMUTATION), ada tanggung jawab terhadap pihak ke tiga disini adalahcttnkuladedidikirawan orang lain dicelakakan oleh tertanggung. Dalam hal ini yang diasuransikan adalah tanggungjawabnya
    3. Asuransi kecalakaan diri, ada dua macm:
      1. Komperhensif/gabungan (allrisk). Penggantian kerugian kerusakan pengendara bermotor dari segala risiko dikecualikan oleh polis, missal; spion pecah, dll.
      2. TLO (Total Lose Only). Yang dijamin antara lain; kehilangan kendaraan karena perampokan klaim hanya satu kali, perbuatan jahat orang lain, pencurian yang didahului, disertai diikuti dengan kekerasan ancaman, kebakaran termasuk benda lain yangcttnkuladedidikirawan berdekatan atau karena air untuk memadamkan kebakaran oleh berwenang untuk memadamkan api, petir, biaya yang dikeluarkan untuk membawa mobil k bengkel.

Yang tidak di jamin asuransi antara lain:

  1. Kerugian yang disengaja oleh tertanggung, anggota keluarga yang bekerja pada tertanggung Psl 276 KUHD.
  2. Pengemudi sedang dalam keadaan mabuk,dibawah pengaruh miniuman keras/alcohol, tidak punya sim, dipakai balap mobil, dipakai belajar mengemudi, dipakai dalam keadaan rusak, digunakan untuk pawai, digunakan untuk perbuatan terlarang, dijalan terlarang, muatan lebihcttnkuladedidikirawan, perang,bemncana alam, reaksi nuklir, aus dan karat.

Perluasan jaminan:

  1. Tanggung jawab hokum terhadap pihak ke 3
  2. Huru hara dan kerusuhan: (RSMD/riot strict and malicious damage, dan RSCC/riot strict civil commutation)
  3. Kecelakaan diri (personal accidentcttnkuladedidikirawan)

Objek asuransi kecelakaan bermotor pada prinsipnya yaitu:

  1. Semua jenis kendaraan bermotor aadakalanya perusahaan mempunyai kebijakan missal total risk 5 tahun TOL 10 tahun.
  2. Asesoris non standar, tape, cd, changer(harus disebut secara rinci.

Risiko yang dijamin: tabrakan, benturan, terbalik, terguling dijalan.

Making and Breaking Contract

Berkenaan dengan making and breaking contract, pasal yang berkenaan dengan ini antara lain, Psl 255,156,157,158 KUHD. Hanya menjelaskan proses secara umum mengenai teknis-teknisnya. Untuk:

  1. Offered = penawaran
  2. Acceptance= penerimaan
  3. Consideration= pertimbangan
  4. Intention= keinginancttnkuladedidikirawan

Ada dokumen-dokumen yang bersifat sementara yang tidak lazim ada dikontrak, yaitu:

  1. Cover note/nota penutupan
  2. Note sementara
  3. Dokumen pembahasancttnkuladedidikirawan

Dalam setiap perjanjian selalu ada klausula-klausul untuk menghindari suatu jebakan yang antara lain:

  1. Mistake; kekeliruan
  2. Misreprensention; keterangan yang tiak benarcttnkuladedidikirawan
  3. Illegality ;keabsahan suatu perjanjian
  4. Non disclosure; ketidakterbukaan

Contoh mistake;kekeliruan:

Kalau ada perjanjian ada kekeliruan berkenan dengan pasal 1320 KUHPdt, yaitu: terhadap ayat (1) dan (2) yaitu kata sepakat, tidak ada paksaan, penipuancttnkuladedidikirawan, kekeliruan è dapat dibatalkan (syrat subyektif).

Contoh lain:

Lukisan raden saleh diajukan ke pengadilan , berdasarkan psl 1266 KUHPdt (ada syarat batal). Batal dimana bila ada upaya hokum batal pada saat awal. Dapat dibatalkan, dimanacttnkuladedidikirawan bila ada upaya hokum batal pada awal diputus oleh pengadilan.

Psl 251 KUHD è kekeliruan mengakibatkan batal demi hokum . merupakan penyimpangan dari psl 1320 KUHPdt ayat (1). Dasar hokum bahwa KUHD boleh menyimpangi KUHPdt adalah psl 1 KUHD. Mewajibkan untuk memberikan keterangan yang benar guna pertimbangan. Adapun yang harus diterangkan adalah yang berhubungan dengan risiko. Ketentuan ini dianggap menibulkan akibatcttnkuladedidikirawan hokum yang terlalu keras. Psl 251 KUHD ini selanjutnya direnovasi oleh putusan-putusan pengadilan.

PENGGOLONGAN ASURANSI

PENGGOLONGANasuransi , KUHD toidk tegas menggolongkan asuransi. Penggolongan asuransi yang pertama adalah oleh molengraf, dimana di dalam ketentuan KUHD molengraf melihat bahwa selain ada ketentuan-ketentuan yang umum berlaku terdapat pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi satu golongan dan tidak berlaku bagi golongan lain. Di dalam NBW membagi secara tegas asuransi menjadi:

  1. Schade verzekring (asuransi kerugian)
  2. Sommen verzekring(asuransi jumlah)

Sedangkan pengertian asurasi sendrir di dalam NBW lebih luas dri psl 246 KUHD, yang dapat dikatakan mengandung system yang tertutup karena lebih menitik beratkan pada asuransi kerugian saja. Psl 7.717 NBW tidak hanya mengaturcttnkuladedidikirawan asuransi kerugian saja. Penggolongan asuransi ada 4 yaitu

  1. Penggolongan asuransi secara yuridis:
    1. Asuransi kerugian, adalah suatu perjanjian yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan perstasi berupa; memberikan ganti kerugian kepada tertanggung, seimbang dengan kerugian yangcttnkuladedidikirawan diderita oleh pihak tertanggung. Cirri-ciri:
      1. Kepentingan dapat dinilai dengan uang
      2. Berlaku prinsip indemnitas dalam menentukan besar kerugian;
  • Berlaku ketentuan tentang subrogasi

Contoh asuransi kerugian;

  1. asuransi pencurin (thief insurance)
  2. auransi pembongkaran (burglary insurance)
  • asuransi perampokan (robbery insurance0
  1. asuransi kebakaran (firen insurance)
  2. asuransi bahya terhadap yang mengancam pertanian (corp insurance)
    1. asuransi jumlah , adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan baha penanggung terikat untuk melakukan perstasi berupa pembayaran sejumlah uangcttnkuladedidikirawan yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Cirri-ciri:
      1. kepentingan tidak dinilai dengan uang
      2. jumlah uang yang dibyarkan penanggung ke tertanggung sudah ditentukan jumlahnya

untuk asuransi jumlah ini tidak berlaku prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi. Contoh asuransi jiwa, asuransi sakit, asuransi kecelakaan, (apabila jumlahnya sudah ditentukan sebelumnyacttnkuladedidikirawan).

  1. Penggolongan asuransi berdasarkan kehendak bebas para pihak:
    1. Asuransi sukarela (voluntary insurance) aalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari para pihak yang mengadakannya. Asas kebebasan berkontrak menjadi dasar perkembangancttnkuladedidikirawan perjanjian asuransi sukarela. Asuransi yang diatur dalam KUHD termasuk perjanjian sukarela.
    2. Asuransi wajib (compulsory insurance), adalah suatu perjanjian asuransi yang terbentuk karena diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan sehingga ada unsure memaksanya, beberapa diantaranya apabila tidak dilakukan akan terkena sanksi.
  2. Penggolongan asuransi berdasarkan sifaat dari penanggung (penggolongan disini adalah berdasarkan pada sifat dari badan hokum yang bertindak sebagai penanggung):
    1. Asuransi premi, adalah suatu perjanjian asuransi antara penanggung dan atas masing-masing tertanggung, dan antara tertanggung yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan hokum. Dlam perjanjian asuransi ini setiap tertanggungcttnkuladedidikirawan mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung.
    2. Asuransi saling menanggung, merupakan bentuk perkumpulan yang terdiri dari [para tentanggung sebagai anggota. Dibentuknya perkumpulan tersbut karena antara para anggota terdapat suatu hubungan hokum dan mempunyai tujuan yang sama. Setiap anggota tidakcttnkuladedidikirawan membayar premi tetapi membayr semacam iuran tetap kepada perkumpulan tersebut. Apabila terdapat anggota yang mengalami kerugian karena suatu peristiw yang semula belum dapat dipastikan, perkumpulan akan memberikan pembayaran seejumlah uang kepada yang bersangkutan. Prof Wirdjono, mengatakan bahwa perkumpulan saling menanggung ini mirip dengan perkumpulan koperasi karena mempunyai sifat kerjasama dan tujuannya bukancttnkuladedidikirawan untuk memperoleh keuntungan melainkan slaing membagi risiko.
  3. Penggolongan asuransi dilihat dari segi tujuan:
    1. Asuransi komersial
    2. Asuransi sosial

 

HUKUM ASURANSI Part 2: asuransi dan perjudian, sifat-sifat perjanjian, SEJARAH, PENGATURAN, Hubungan Asuransi dengan Buku III KUHPdt, FUNGSI,TUJUAN DAN PERANAN, O Premire Resque, Onder Verzekring, dan Over Verzekring.

Agustus 13, 2017

Asuransi dan Perjudian

Berdasarkan psl 1774 KUHPdt maka asuransi adalah salah satu perjanjian untung-untungan disamping bunga cagak hidup dan perjudian. Perbedaan asuransi dengan cagak hidup ada pada peggantian kerugian, dimana dalam asuransi yaitu ketika peristiwa terjadi .sedangkan cagak hidup yaitu ketika masih hidup sampai mati/sebelum mati. Ada pihak yang mengidentikan asuransi dengan perjudian tetapi kebanyakan tidak setuju cttnkuladedidikirawanbahwa asuransi identik dengan perjudian. Adapun yang menjadi perbedaan antara asuransi dan perjudian:

  1. Prjanjian asuransi melahirkan akibat hukum sedangkan UU tidak memberikan suatu tuntutan hukum terhadap utang yang terjadi karena perjudian. Pada prjudian jika pihak yang kalah judi/taruhan tak bayr/wanprestasi mka pengadilan perdata/pidanacttnkuladedidikirawan tak dpat memaksanya. Pada perjanjian asuransi ada schuld denganhaftung sedangkan dalam perjudian ada schuld tanpa haftung.
  2. Perjanjian asuransi melahirkan perbuatan perikatan perdata sedangkan perjudian sebagai perikatan alam (natuurlijke verbintenis).
  3. Pada perjanjian asuransi maka kepentinan merupakan syarat esensialyng harus ada pada saat ditutupnya perjanjian sedangkan pada perjudian dan pertaruhan tidak dmikian. Kepentingan para pihak dalam perjudian mulanya tidak ada, dengan terjadinya peristiwa tak tertntu , dan peristiwa mana sebetulnyacttnkuladedidikirawan tidak mempunyai arti bgi mereka kemudian dijadikan sayarat untuk melaksanakn prestasi. Pada perjudian pihak yang kalah harus membeayar sejumlah ung tertentu dan pembayaran ini tidka ada hubungannya dengan adanya kerugian yang menang taruhan/judi. Dalam perjudian pun terdapat kepentingan tetapi kpntingan dalam perjudan lahir di akhir.

Sifat Perjanjian Asuransi

Sifat –sifat/ciri khusus dari perjanjian asuransi;:

  1. Perjanjian asuransi bersifat konsensual, bearti perjanjian asuransi sudah terbentuk sjak adanya kata sepakat, tetapi dalam praktek biasanya diikuti dengan perjanjian tertulis polis sebagai alat bukti.
  2. Perjanjian asuransi bersifat alletoir, artinya perstasi para pihak tidak dilkukan xecara serempak (serempak misalnya; seperti pada jual beli, dimana barang diserahkan sekarang begitu juga dengan barangnya).
  3. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat artinya, karena kewajiban penanggung digantungkan pada syarat –syarat teretentu (syarat-syaratcttnkuladedidikirawan dalam perjanjian lebih banya k ditentukan oleh penanggung) disebut juga perjanjian adhesi / adhesi contrac.
  4. Perjanjian asuransi bersifat untlateral, karena dalam perjanjian asuransi hanya ada satu pihak yang mmberikan janji yaitu pihak penanggung mmberikan janji akan mengganti kerugianapabila ssudah membayar premi dan polis sudah berjalan (polis adalah alat bukti perlu kaernacttnkuladedidikirawan jangka waktu perjanjian yang lama).

SEJARAH

APABILA melihat pada sejarah maka asuransi mengalami perkembangan; asuransi atas budak, asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi varia.

PENGATURAN

Antara lain: KUHPdt (psl 1774), KUHD (BUKU I bab 9 dan 10, buku II bab 9 dan 10), UU no.2/1992 ttg penyelenggara usaha perasuransian, perundang-undangan ttg asuransi wajib (bentuknya dapat berupa UU,PP,KEPPRES,dsb), misalnya askes, astek, asabri, asuransi penumpang angkatan umum (UU No.33/1964 dan PP No.17/1965 ttg danacttnkuladedidikirawan kecelakaan umum, UU No.34 /1964 dan PP no.16/1965 ttg dana kecelakaan lalu lintas jalan),reasuransi korban diluar kendaraan.

Diatur dalam KUHD;

  1. PSL 247 meliputi; asuransi kebakaran (psl 287 & 298), asuransi hasil pertanian (psl 299 , 300,301),asuransi jiwa (psl 302s/d 308 è 303, 306,307), asuransi pengangkutan (psl 592, s/d 685 è 593, 594, 598, jo.270)

Diatur di luar KUHD;

  1. BERdasarkan ketentuan psl 247,246,250 jo.268,251 KUHD. 1338 (1) jo.1320, 1321,KUHPdt, contoh asuransi deposito,asuransi kecelakaan. Asuransi wajib sifatnya penyelenggarannya masih pemerintah. Dilihat dari risiko penanggung maka masih tepat karena asuransi waajib itu mengcover risiko sosial. Dilihat dari segi persaingan usahacttnkuladedidikirawan (UU no.5 tahun 1999) maka BUMN masih dikecualikan adalah tidk tepat, karena secara yuridis bahwa BUMN berbentuk PT. dan PT berorientasi pada profit . WTO tidak boleh ada monopoli.

Hubungan Asuransi dengan Buku III KUHPdt.

Psl 1774,1338,1320 KUHPDT, Psl 1266 KUHPdt : syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbale balik bila salah satu pihak mengingkarinya . namun demikaian perjanjian tidak batal demi hokum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan, bagi tertanggung ketentuan tersebut perlu diperintahkan karena keterlambatan membayar permi dapat dijadikan alas an pembatalan. Dalam praktik pasal ini dianggap tidak praktis maka untuk mengatasinya cttnkuladedidikirawanbiasanya dalam perjanjian asuransi dicantumkan klausula-klausula. Pasal 1243 s/d 1251 KUHPdt: ketentuan dalam pasal tersebut harus diperhatikan terutama bila peenanggung melakukan ingkar janji dlam hal ini tertanggung dapat melakukan berbagai sikap antara lain:

  1. Memaksa penanggung untuk memenuhi prestasi.
  2. Menuntut pembatalan perjanjian asuransi desertaituntutan atas biaya kerugian dari bunga.

Psl 1253 s/d 1262 KUHPdt: berkaitan dengan perstasi penanggung ditangguhkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, maka si tertanggung harus mempperhatikan pasal-pasal tersebut agar si penanggungtidak menambah syrata-syarat lainnya, apabila harus memenuhi kewajiban mengganti kerugian. Psl 1318 KUHPdt: bahwa ahli waris dari penanggung polis/tertanggung dari perjanjian asuransi mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi dalam pasal tersebut dinyatakan pula bahwa seseorang minta diperjanjikan tentangcttnkuladedidikirawan suatu hal maka dianggap juga untuk ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh haknya dari padanya. Psl 1338 KUHPdt: dalam ayat 1 pasal ini terkandung asas kebebasaan berkontrak, kekuatan mengikat dan kpercayaan. Asas kebebasan berkontrak mengikat apaboiala dihubungkan dengan perjanjian asuarasnsi, berarti pihak penanggung dan tertanggung terkait oleh ketenntuan-ketentuancttnkuladedidikirawan yang telah disepakatinya sedangkan asas kepercayaan mrngandung arti bahwa mereka yang melakukan perjanjian asuransi saling mempercayai dalam pelaksanaann perjanjiannya, dengan adanya asas kepercayaan dan kebebsan berkontrak menjadi landasan untuk dilakukannya perjanjian baku (standard contract).Psl 1339 KUHPdt: tentang prinsip pacta sunt servanda, bahwa perjanjian tidak hanya mengikatcttnkuladedidikirawan para pihak tetapi juga lain berdasarkan kepatutan,kesopanan, kesusilaan. Psl 1342 KUHPdt ; penafsiran, psl 1365 KUHPdt, dapat digunakan untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang merugikan penanggung.

FUNGSI, TUJUAN, DAN PERANAN.

Fungsi

Adalah mengelola risiko mengalihkan / membagi risiko. Bagaimana cara orang mengendalikan / mengelola risiko:

  1. Dilakukan pentahapan untuk mengelola/mengatasi risiko,
  2. Diukur,
  3. Dicari cara untuk mengelolanya, selanjtnya cara mengelola risiko dilakukan dengan cara:
    1. Menghindari risiko (avoidance risk),
    2. Menerima risiko ( retention risk),
    3. Mencegah risiko (prevention risk),
    4. Mengalihkan / membagi risiko (distribution of risk) cttnkuladedidikirawan.

Cara ke empatlah (d) yang merupakan fungsi dari asuransi

Mengalihkan risiko mungkin bagi yang lain hanya dapat dinilai dengan uang saja tetapi yang membagi risiko juga bagi yang memiliki nilai imateril yang tidak dapat dinilai dengan uang missal tubuhcttnkuladedidikirawan manusia. Rumus untuk asuransi yang tujuannya pembagian risisko:

  1. Jumlah pembayaran adalah nilai yang diperjanjikan dibagi nilai sebenarnya dikali dengan kerugian yang diderita. Berlaku ketentuan pengecualian ( yang dikenal dengan o premiere resque), tetapi tetap tidak melebihi jumlah total yang diperjanjikan .

Penilai terhadap besarnya kerugian dari tertanggung atas objek yang diasuransikan dilakukan oleh adjuster. Ada premi yang dapat dikembalikan lagi kepada tertanggung, missal premi restorno (dengan ketentuan belum jatuh tempo pasal 281 KUHD. Cara mengalihkan dan membagi dapat dilihat dengan contoh misalnya dalam mengalihkancttnkuladedidikirawan, misalnya:

Harga benda yang diasuramnsikan Rp 100 jt dimana yang diasuransikan Rp 100 jt (sebagai permi) maka penggantiannya pun 100 jt. Kerugian total (total lose) maka diganti seluruhnya , missal kerugian Rp 10 jt maka diganti dengan Rp 10 jt kalau Rp 5 jt maka diganti Rp 5 jt. Memabagai (terkandung asas gotong royong). Missal harga benda yang diasuransikan Rp 100 jt , dimanacttnkuladedidikirawan yang diasuransikan rp 80 jt , maka penggantiannya aalah sebesar berbandingnya yaitu: (missal kerugian 60 jt ), maka penggantiannya yang diterima adalah 80/100 X 60 jt = Rp 48 jt.

O Premire Resque, Onder Verzekring , dan Over Verzekring.

Psl 253 (3) KUHD mengenai o premire resque /opr ( asurnasi dengan batas atau dengan limit). Missal; harga ruma 100 jt, rumah tersebut diasuransikan untuk asuransi kebakaran seharga Rp 60 jtopr. Jika hal tak tertentu disini adalahkebakaran terjadi, maka apabila kerugian yang diderita tertanggung Rp 30 jt maka diganti rp 30 jt , apabila Rp 60 jt maka diganti Rp 60 jt, namun apabila kerugian Rp 65 jt maka digantinya hanya 60 jt. Opr è biasanya dalam jenis asuransi pertanggungjawaban, karenacttnkuladedidikirawan dalam asuransi pertanggungjawaban objek bahanya belmu tentu missal; kita tidak tahu kendaraan kita akan menabrak apa.

Psl 253 (2) KUHD onder verzeekring (asuransi di bawah harga sepenuhnya/ under insurance. Missal harga rumah Rp 100 jt rumah tersebut diasuransikan untuk asuransi kebakaran seharga Rp 60 jt apabila kerugiannya Rp 40 jt maka diganticttnkuladedidikirawan Rp 24 jt.

Psl 253 (1) KUHD è over verzekring, asuransi yang melebihi harga sepenuhnya. Terhadap hal ini maka hanya sah sampai harga sepenuhnya, missal ; harga rumah Rp 100 jt rumah tersebut diasuransikan untuk asuransi kebakaran seharga Rp 120 jt apabila terjadi kebakaran mka yang diganti hanya Rp 100 jt. Psl 253 (1) KUHD dan (2) untuk mempertahankan prinsip indemnitascttnkuladedidikirawan (supaya tidak beralih menjadi judi karena asuransi termasuk perjanjian untung-untungan).

Risiko

Risiko adalah kemungkinan menghadapi suatu kerugian,kehilangan kerusakan tanggungjawab. Seperti kita ketahui bahwa asuransi mempunyai kaitan erat dengan risiko pengertian risiko sendiri berbeda-beda tetapi walaupun berbeda-beda pada dasarnya risiko itu adalah sesuatu yang merugikan. Jadi risiko adalah suatu kemungkinan untuk menderita kerugian diakitkan dengan kehidupan manusia dan mayarakat maka setiap manusia den masyarakat selalu berhubungan dengan risisko. Dalam cttnkuladedidikirawanhokum asuransi sendiri (KUHD), risiko mempunyai beberapa arti;

  1. Risiko diartikan sebagai kemungkinana untuk menderita kerugian disini risiko yang menjadi sasaran dari bahaya sehingga ada cttnkuladedidikirawankemungkinan untuk menderita kerugian ( missal objek bebahaya , pabrik dll).
  2. Risiko sebagai suatu tanggung jawab, disini risiko sebagai suatu sasaran dan asuransi yang merupakan penilaian untuk diterima atau ditolaknya asuransi tertanggung risikonya atau besar kecilnya risiko yang ada (missal dalaam asuransi kendaraan maka seorang pemabuk/ anak di bawah 17 tahuncttnkuladedidikirawan perlu diterima atau tidak),
  3. Risiko sebagai suatu bahaya yang mengancam atau peril, missal gempa, bumi dsb. (peril harus dibedakan dengan hazard). Peril è bahaya, hazard adalah suatu keadaan yng memperceept bahaya(peril)/segala sesuatu yang mungkin meningkatkancttnkuladedidikirawan/menambah peril, terdiri dari:
    1. Physical hazard adalah keadaan fisik/bersifat kebendaan yang mempercept terjadinya ssuatu bahaya , missal; bnda-benda yang dapat menambah /meningkatkan bahaya seperti bensin dsbcttnkuladedidikirawan.
    2. Moral hazard adalah berhubungan dengan sikap atau prilaku yang mungkin meningkatkan bahaya didalamnya mencakup sikap , perangai, tingkah lakucttnkuladedidikirawan seseorang, missal sikap ceroboh.

Pada dasarnya semua risiko dapat diasuransikan meskipun ada pembatasan:

  1. Jangan sampai dilarang UU
  2. Jangan sampai kemungkinan itu sudah terjadi

Jenis-jenis ridiko antara lain:

  1. Beerdasarkan sifatnya: risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni hanya mempertimbangkan factor kerugian ssedngkan risiko sfekulatip mempertimbangkan factor untung dan rugi missal jual rumah dalam jual beli, risiko sfekulatip tidak bias discover asuransi. Yang menjadi objek asuransi kebanyakan risiko cttnkuladedidikirawanmurni.
  2. Berdasarkan objeknya ; risiko perorangan, risiko harta kekayaan, risiko tanggung jawab (kebanyakan timbul dari perbuatan melawan hokum).

Pembagian risiko:

HUKUM PERIKATAN Part 4: PERBUATAN MELAWAN HUKUM, perbuatan melawan hukum oleh badan hukum, perbuatan melawan hukum oleh penguasa, HAPUSNYA PERIKATAN, pembayaran, subrogasi, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan, pembaharuan utang, perumpaan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, kebatalan perikatan, daluwarsa

Agustus 1, 2017

PERBUATAN MELAWAN HUKUM /ONRECHTMATIGE DAAD

PSL 1365KUHPdt mengenai perbuatan melawan hukum, perkembangannya 31 januari 1919 (arrest linden bau-cohenèaliran legisme /tak adahukum tanpa UU). Berbuat atau tidak berbuat merupakancttnkuladeddikirawan suatu perbuatan melawan hukum jika ;

  1. Melanggar hak orang lain
  2. Bertentangan dengan kewjiban hokum dari sipembuat atau
  3. Bertentangan dengan ksusilaan
  4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat terhadap diricttnkuladeddikirawan atau barang orang lain

Perbuatan melawan hokum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hokum sendiri atau bertentangan deengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan sikap berhati-hati yang seharusnya dilakukan dalam pergaulan bermasyarakat terhadap diri atau benda orang lain.syarat-syarat atau unsure-unsur perbuatan ,melwancttnkuladeddikirawan hokum: adanya perbuatan yang melawan hokum, adanya kesalahan, danya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Arrest-arrst yang berkenaan dengan perbuatan melawan hokum:

  1. Arrest H.R. tanggal 6 Januari 1905 (perkara singernaaimachine mij)
  2. Arrest H.r. tanggal 10 juni 1910/arrest pipa air leidingdari zutphen (perkara zutphensecttnkuladeddikirawan juffrouw)
  3. Standar arrest H.R. tanggal 31 januari 1919 (perkara choen contra lindenbaum)

Kesalahan; harus dapat dipertanggungjawabkan, keadaan tertentu dapat meniadakan unsure kesalahan. Melawan hokum tidak selamanya harus dengan ganti rugi tetapi sesuai dengan kondisi dalam hal ini ada; alas an pembenar dan alas an pemaaf, yang meniadakan kesalahan missal; sebuah rumah terbakar karena ada orang didalamnya maka kemudia seserng berusaha untuk menyelamatkan orang trsebut dengan memecahkan kaca. Kerugian terdiri daricttnkuladeddikirawan materil(bias dihitung dinilai dengan uang), idiil tidak bias dinilai dengan uang Psl 1372 KUHPdt tentang nama baik. Perbedaan ganti rugi pada prestasi dengan ganti rugi pada melawan hokum :

  1. Pada prestasi adalah akiabt melangagr perjanjian
  2. Pada perbuatan melawan hokum adalah akibat melanggar UU kesusilaan dan kepatutan kerugian selain materiil juga idiil.

Orang yang dirugikan sendiri mempunyai kesalahan ia harus dibebani sebagai dari kerugian. Kerugian telah disebabkan karena perbuatan – perbuatan dari lebih seorang pembuat atau pertanggung jawab solider atau renteng. Wujud penggantian kerugian antara lain: uang, pemuliahan dalam keadaan semula rehabilitasi. Berkenaan dengan hubungaaan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terdapat dua teori yaitu; pertama conditio sine quo non (Von Buri ) semua cttnkuladeddikirawanfaktor adalah sebab, kedua adequate verozaaking (Von Kries) yaitu faktor-faktor yang berhubungan dekat saja layak.

Perbuatan Melawan Hukum Olhe Badan Hukum

Perbuatan melawan hukum dapat pula dilakukan oleh badan hukum (badan hukum privatmisal; PT badan hukum publik (negara ). Yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum adalah komisaris direktur atau juga korps yaitu jika si yang bertanggungjawab cttnkuladeddikirawandalam lingkungan formal badan hukum tersebut. Jika pegawai tata usaha yang melakukan ksalahan dibawah penguasaan badan hukum dan orang tersebut bertindak dalam lingkungan formal daripada wewenang maka berrrlaku psl 1367 KUHPdt.

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

Perbuatan melawan hokum oleh penguasa dapat; dibidang hokum perdata dan dibidang hokum public, sampai tahun 1900 jika penguasa melakukan tugas untuk kepentingan umum dibidang hokum public maka pemerintah tidak dapat dituntut berdasarkan perbutan melawan hukum. Arrest Vroow elske tahun 1846 Hooge raad cttnkuladeddikirawanmenolak ganti rugi karena kota praja sebagai penguasa bertindak untuk kepentingan umum, arrest oysterman tahun 1924: Negara bias dituntut berdasarkan OD dengan tidak melihat apakah perbuatan penguasa ada di bidang hokum perdata ataupun hokum public. Jika perbuatan penguasa keluar dari lingkungan freies ermessen; jika kebijakan menjadi kesewenang-wenngan hakim dapat mengujinyacttnkuladeddikirawan. Psl 1367 KUHPdt bertanggung gugat atas perbuatan orang lain dan benda. Penyalahgunaan hak; melaksanakan hak kita dengan merugikan orang lain. Arrest-arrest yang berkaitan dengan perbutan melawan hokum oleh pengusa diantara nya:

  1. Arrest HR tanggal 9 November 1917 (Militair Hospital), seseorang tentara menjadi invalid akibat perwtan yang salah dari sebuah rumah sakit tntara,
  2. Arrest HR tanggal 5 mei 1933 (Meerboeien), kapal Zaandam terlepas dan mengalami kerusakan akibat tekanan angin ketika berlabuh pada sesuatu boei tertentu cttnkuladeddikirawandi pelabuhan Amsterdam yang menjadi penguasaan kotapraja.
  3. Arrest HR tanggal 29 mei 1846 (Vrouw elske), kapal vrouw elske yang berada di peraiaran umum kotapraja Leeuwarden menabarak sebuah tiang yang berdiri di bawah permukaan air yang menyebabkan kapal bocor dan rusak .
  4. Arrest HR 20 november 1924 (oysterman arrest), pegawai douane diamsterdam menolak memeriksa barang-barang yang akan diekspor oleh oysterman dan menolak untuk memenuhicttnkuladeddikirawan syarat-syarat formil yang diperlukan untuk mengekspor barang tersebut. Dll

HAPUSNYA PERIKATAN

Diatur dalam bab IV BUKU III KUHPDT. Berdasarkan psl 1381 KUHPdt maka hapusnya perikatan adalah:

  1. Pembayran
  2. Penawaran pembayaran,diikuti dengan penitipan,
  3. Pembaharuan utang (novasi)
  4. Perjumpaan utang (kompensasi) cttnkuladeddikirawan
  5. Percampuran utang
  6. Pembebasan utang
  7. Musnahnya barang yang terutang
  8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan

Adapun cara lain yang diatur di luar bab iv Buku III KUHPdt yaitu: syarat yang membatalkan bab I dan daluarsa (buku IV bab VII).

Pembayaran

Dalam arti luas mka yang dimaksud dengan pembayaran adalah meliputi tidak saja pembayaran berupa uang melaainkan juga pemayaran suatu barang yang dijual penjualannyacttnkuladeddikirawan dengan kata lain pelaksaanaan perjnjian. Yang membayar ada;lah

  1. Yang berkepentingan (1382 (1) KUHPDt) debitur,borg
  2. Yang tidak berkepentingan (1383 KUHPdt) sebgai ketentuan pegecualian bagi psl1382 cttnkuladeddikirawankUHpdt; a.n. debitur (lastgeving Psl 1792 KUHPdt). A.n. kreditur (zakwarneming).

Pembayaran harus dilakukan pada (psl 1385 KUHPdt): kreditur, wakil yang dikuasakan kreditur,orang yang dikuasakan oleh hakimcttnkuladeddikirawan atau undang-undang. Tempat pembayrana (Psl 1393 KUHpdt);yang ditentukan dalam perjanjian.waktu pembyaran tergantung perjanjian dan segera.

Subrogasi

Adalah penggantian kreditur sebagi akibat pembayrn; pembayaran oleh pihak ke 3 atas nama sendiri yang tidak mengakibatkan musnahny utang. cttnkuladeddikirawan Subrogasi diatur dalam Psl 1400 KUHPdt; dapat terjadi karena perjanjian, debitur dengan pihak ke 3, undang-undang (Psl 1490 KUHPdt).

Contoh subrogasi: A debitur berhutang kepada B kreditur kemudian muncul C yang menggantikn B sebagai kreditur baru (C membayar utang A kepada B), sehingga A berkewajiban memenuhi kewajiban kepada C. ada perjanjian bahwa C menggantikan posisi B merupakancttnkuladeddikirawan penggantian kreditur lama kepada kreditur baru. Syarat subrogasu; perjanjian utang dan akta pelunasan harus otentik. Subrogasi harus dnyatakan dengan tegas dan bersamaan dengan pembayaran. Psl !401 (1) dan (2) KUHPdt subrofgasi sah oleh debitur apabila dengan; akte pinjam uang dan akte pelunasancttnkuladeddikirawan (keduanya harus otentik aktenya).selain psl 1402 KUPHdt maka subrogasi dapat juga terjadi sebagaiamana diatur Psl 1106,1202,1840 KUHPdt. Cessie adalah suatu perbuatan pemindahan suatu piutang kepada orang yang telah membeli piutang. Subrogasi berbeda dengan pemindahan suatu piutang atau cessie adapun perbedaannya antara lain:

  1. Subrogasi ;uang telah dibayar lunas oleh pihak ketiga tetapi perikatan utang piutang masih tetap ada antara pihak ketiga dengan debitur. Cessie; perikatan antara pihak ke 3 dengan debitur tidak ada.
  2. Subrogasi ; tidak perlu dengan akta, cessie; harus ada akta otentik/dibawah tangan.
  3. Subrogasi;baru berlaku tidak perlu pemberitahuan ataucttnkuladeddikirawan persetujuan, cessie; baru berlaku bagi debitur apabila sudah diberitahukan kepadanya atau sudah diberitahukan kepadanya atau sudah diakui.

Penwaran Pembayran Tunai Di ikuti dengan Penitipan

Dasar hukumnya adlah psl 1404 KUHPdt. Merupakan suatu cara pembayarab yang hasrus dilakukan apabila kreditur menolak pembayran, yaitu hanya untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang barang bergerak. Dengan diterimanya penawaran pembayran maka telah terjadi cttnkuladeddikirawanpembayaran.

Pembaruan HUtang (Novasi)

Dasar hukumnya adalah Psl 1413 KUHPdt. Merupakan suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama dan pada saat yangcttnkuladeddikirawan sama menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama. Dari Psl 1413 KUHPdt maka novasi terdiri dari:

  1. Novasi objektif
  2. Nnovasi subjektif :
    1. Novsi subjektif aktif, penggantian kreditur
    2. Novasi subjektif pasif, penggantian debitur
      1. Delegasi, ada persetujuan antara debitur,kreditur semula dan debitur baru.
      2. Ekspromisi, debitur semula cttnkuladeddikirawanberganti oleh debitur baru tanpa bantuan sebitur semula.

Perbedaan novasi dan subrogasi:

  1. Novasi terjadi dengan pihak-pihak yang bersangkutn dan subrogasi karena ditetapkan oleh undang-undang perjanjian
  2. Novasi dapat disimpulkan dari perbuatan para pihak dan subrogasi dinyatakan secara tegas dalm perjanjian
  3. Novasi hak acessoir pada umumnya tidak berpindah dan subrogasicttnkuladeddikirawan semua hak dan hipotik perjanjian lama ikut berpindah kepada kreditur baru.

Perjumpaan Utang

Dasr hukumnya adalah psl 1425 KUHpdt. Perjumpaan hutang sering disebut dengan perhitungan utang/kompensasi. Masing-masing mempunyai tagihan satu sama lain. Syarat kompenssicttnkuladeddikirawan antara lain:

  1. 2 orang secara timbal balik harus menjadi debitur dan kreditur
  2. Utang harus sama-sama mengenai uang ataubarang yang dapat dihabiskan dengan kualitas yang sama
  3. 2utang tersebut dapat segera ditetapkancttnkuladeddikirawan besarnya atau jumlahnya
  4. Seketika dapat diganti

Dikatakan ada perjumpaan utang apabila terhadp utang piutang antara debitur dan kreditur dilakukan perhitungan baru dengan perhitungan lama hilang, contoh; A berhutangcttnkuladeddikirawan kepada B Rp 120 rbu, B hutang kepada A Rp 145 rb maka B berhutang kepada A Rp 25 rb.

Percampuran Utang

Dasar hukumnya adalah psl 1436 KUHPdt terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur bersatu pada satu orang misal kreditur meninggal dan debitur adalah satu-satunya ahli waris. Percampurancttnkuladeddikirawan utang terjadi secara otomatis.

Pembebasan Utang

Dasar hukumnya psl 1438 KUHPt. Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum dimana kreditur mlepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur.

Musnahnya Brang yang Terhutang

Dasar hukumnya adalah psl 1444 KUHPdt dibebaskan dari kewajiban memenuhi prestasi terhadap kreditur tetapi apabila debitur mempunyai hak-hak atau tuntutan ganti rugi menganai musnahnya barang tersebut, misal uang asuransicttnkuladeddikirawan, maka debitur wajib mmberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut pada kreditur.

Kebatalan Perikatan

Dasar hukumnya adalah pasal 1446 KUHPdt. Kata yang tepat bukan kebatalan kan tetapi pembatalan. Berdasarkan Psl 1446 KUHPdt :

  1. Vernietigbaar (dapat dibatalkan). Berakibat hukum bahwa sampai ada putusan hakim yang menyatakan perikatan batal maka perbuatan tersebut adalah sah. Misal setelah ada penetapan hakim mengenai kecakapan.
  2. Neitig (batal demi hukum). Berakibat hukum bahwa sejak semula maka perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada. Misal tidak ssesuaicttnkuladeddikirawan dengan UU.

Daluwarsa / lewat waktu

Dasar hukumnya adalah Psl 1946 KUHPdt. Daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktucttnkuladeddikirawan tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undng-undang. Terdiri dari:

  1. Acquisitif, yaitu daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang
  2. Extinctif, yaitu daluarsa untuk dibeaskan dari suatu perikatan/atas suatu tuntutan.

Berdasarkan psl 1967 KUHPdt maka daluarsa 30 tahun maka perikatan hapus/perikatan bebas.

 

HUKUM PERIKATAN Part 3: Perjanjian baku,akibat-akibat perjanjian,pembatalan perjanjiantimbal balik, ppenafsiran perjanjian, PERIKATAN YANG LAHIR KARENA UNDANG-UNDANG,(Perikatan Sukarela (zaakwarneming),pembayaran yang tidak terutang,perikatan alam, perbuatan melawan hukum/ ONRECHTMATIGE DAAD

Juli 30, 2017

Perjanjian Baku

Perjanjian baku atau perjanjian standar /adhesie contract merupakan suatu perkembangan dalam lingkungan perjanjian. Perjanjian baku dibuat oleh satu pihak disini maka unsur sepakat tidak sempurnma karena pihak lain hanya menerima. Contoh perjanjian ini misal; ditoko yaitu pada bukti pembelian dimana dinyatakan bahwa barang yangsudah dibeli tidak dapatcttnkuladedidikirawan dikembalikan atau ditukar pernyataan ini hanya dibuat oleh pemilik toko, syarat perjanjian baku antara lain :

  1. Dibuat secara tertulis
  2. Berlaku secara serentak
  3. Naturalia

Adhesi contrac sangat efisien dalam hal waktu misal dalam perjanjian perbankanmengeni penetapan bunga bank.

Akibat-akibat Perjanjian

Prinsip perjanjian (1315 KUHPdt); pihak-pihak terkait dalam perjanjian adalah merekapihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pengecualian psl 317 KUHPdt janji untuk pihak ke 3 (orang yang berada diluar perjanjian-sttipulator-promissor). Perjanjian yang isinya jaminan dimana orang ke 3 melkukan sesuatu misal mengenai wesel. Psl 1316 KUHPdt borgtocht (berkaitan dengan hukum jaminan)èjaminanperseorangan accesoir berdiri sendiri. Psl 1318 kUHPdt perjanjian mengikatcttnkuladedidikirawan ahliwaris. Psl 1319 KUHPdt perjanjian yang bernama dan perjanjian yang tidak bernama(menandakan bahwa buku ke III menganut sistem terbuka). Psl 1340 KUHPDt perjanjian tidak dapat merugiakan pihak ke 3 dan tidak dapat memberikan keuntungan /manfaat bagi pihak ke 3 ((kecuali psl 13 17 KUHPDT), jika merugikan pihak ke 3maka upaya hukum oleh pihak ke 3 adlah sebagaimana diatur dalam psl 1341 kKUHPdt dengan permohonan pembatalancttnkuladedidikirawan. PSl 1341 KUHPdt actio paulina upaya kreditur untuk membatalkan perjanjian yang merugikannya. Psl 1338 KUHPdt jo. 1320 KUHPdt perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya dan tidak dapat dicabut secara sepihak. Psl 1338 KUHPdt asas kebebasan berkontrak –persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik yaitu mengandung kejujuran,keadilan,kepatutan,tidak melanggar hukum atau undang-undang. Psl 1338 ayat 1 KUHPdtsetiap/semua…,èasas kebebasan berkontrak yaitu bebas mengadakan perjanjian sesuai dengan pilihanyan namun dibatasi psl 1320 KUHPdt. Psl 14 ayat (1) AB perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan ksusilaan , ayat (3) …itikad baik . pelaksanaan perjanjian haruscttnkuladedidikirawan mengindahkan normanorma kepatutan kesusilaan.Psla 1339 KUHPdt kebiasaan, misal; beras dan karung tanpa mengurangi harga. Psl 1347 KUHpdt dianggap termuat dalam suatu perjanjian. Yang mengikat dalam suatu perjanjian (psl 1339 kUHPdt):

  1. Apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak
  2. Ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat mengatur
  3. Kebiasaan misal; penjualan dalam partai besar biasanya ada komisi
  4. Kepatutan

Pembatalan Peranjian Timbal Blaik

Psl 1266 KUHPdt : syarat batal selalu dianggap ada, kreditur yang berhak menutut pembatalan. Syarat-syaratcttnkuladedidikirawan berlakunya pembatalan perjanjian antara lain:

  1. Harus ada perjanjian timbal balik
  2. Harus ada ingkar janji
  3. Putusan hakim

Pembatalan tidak secara otomatis tapi harus dengan putusan hakim bersifat konstitutif

Penafsiran Perjanjian

Kata-kata jelas tidak diperkenankan penafsiran lain, kata-kata tidak jelas dipilih maksud para piahk (harus diperhatikan itikad baik) cttnkuladedidikirawan misal pesan 1 kg jagung tidak boleh dikirim 2 ton jagung meskipun 2 ton jagung dapat menghasilkan 1 kg jagung. Pedoman dalam melakukn penafsiran antara lain:

  1. Maksud para pihak (Psl 1343 KUHPdt), misal angsuran ditetapkan setiap tanggal 1 menurut kreitur tanggal 1meu sudah mulai sedang menurut debitur tanggal 1 april.
  2. Kemungkinan janji itu dilaksanakan (Psl 1344 KUHPdt) misal pesan mentega tidak dijelaskan mentega yang bagaimana, karena di daerah tersebuthanyacttnkuladedidikirawan memungkinkan mentega sayur maka dipenuhi dengan mentega sayur.
  3. Kebiasaan setempat, misal utang luar ngeri indonesia dibayar dengan makanan pokok mka yang dimaksud makanan pokok disini adalah bers.
  4. Dalam hubungan perjanjian keseluruhan (Psl 1348 KUHPdt), misal makanan pokok pada awal-awal disebutkan namun selanjutnya dinyatakan beras maka ditafsirkan makanan pokokitucttnkuladedidikirawan adalah beras
  5. Penjelasan dengan menyebutkan contoh (Psl 1351 KUHPDT) misal hasil bumi contohnya kopi, ini berarti bukan hanya kopi,
  6. Tafsiran berdasarkan akal sehat.

PERIKATAN YANG LAHIR KARENA UNDANG-UNDANG

Perikatan Sukarela (zaakwarneming)

Psl 1353 KUHPdt membedakan perikatan-periikatan yang timbul dari undang-undang karena perbutan manusia yaitu meliputi :

  1. Yang sesuai dengan hukum (Psl 1354, 1359 KUHPdt)
  2. Yang tidak sesuai dengan hukum (Psl 1365 KUHPdt)

Zaak warnwming adalah suatu perbuatan dimana seseorang dengan sukarela dan tanpa mendapatkan perinath mengurus kepentingan urusan orang lain dengan tanpa upah schuld ohne haftung. Zaakwarneming adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang laincttnkuladedidikirawan dengan perhitungan dan risiko orang tersebut. Yang mewakili secara sukarela disebut zaak warnemer atau gestor sedangkan yang diurus kepentingannya disebut dominos. Syarat adanya perwakilan sukarela :

  1. Adanuya kepentingan orang lain
  2. Secara sukarela
  3. Harus mengetahui dan mengehendaaki
  4. Adanya keadaan yng membenarkan adanya perwakilan sukarela

Psl 1354 KUHPdt bahwa perwakilan sukarela dapat terjadi tanpa sepngatuhan orang yang diwkkilinya. Psl 1356 dan psl 1357 KUHpdt :bahwa seorang gestor harus bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik dan megurus dengan patut layak kepentingan dominos.psl 1355 KUHPdt bahwa jika dominos meninggal maka gestor masih terus berkewajiban untuk menguruscttnkuladedidikirawan kepentingan dominos sampai selsai. Seorang gestor tidak berhak menerima upah tetapi berhak menerima penggantian atas biaya yang dkeluarkan sehubungan dengan pekerjaannya selaku wakil sukarela. Dikenal dua macam perwakilan yaitu; perwakilan dengan upah lastgeving dan perwakilancttnkuladedidikirawan skarela tanpa upah. Lastgeving bersumber pada perjanjian jika yang diurus kepentingannya meninggal mka perwakilannya hapus.

Pembayaran yang tidak terutang

Psl 1361 KUHPdt bahwa seorang yang membayar tanpa adanya utang berhak menutut kembali apa yang telah dibayrkan, dan yang menerima tanpa hak berkwajiban untuk mengembalikan.

Perikatan Alam

Perikatan alam diatur dalam Psl 1359 ayat 2 kUHPdt perikatan dimana kreditur tidak mempunyai hak untuk menutut pelaksanaan prestasi walaupun dengan bantuan hakim, sebaliknya debitur tidk mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi prestasi. Perikatan alam berada ditengah-tengah antara perikatan moral atau kepatutan dancttnkuladedidikirawan perikatan hukum. Perikatan alam dalam KUHPdt diatur dalam :

  1. Psl 1766 KUHPdt membayar bunga tidak diperjanjikan dalam utang piutang
  2. Psl 1788 KUHPdt hutang yang terjadi dalam ataucttnkuladedidikirawan karena perjudian, tidak dapat dituntut pemenuhannya.

Perikatan alam timbul dari moral (sumber).

PERBUATAN MELAWAN HUKUM /ONRECHTMATIGE DAAD

PSL 1365KUHPdt mengenai perbuatan melawan hukum, perkembangannya 31 januari 1919 (arrest linden bau-cohenèaliran legisme /tak adahukum tanpa UU). Berbuat atau tidakcttnkuladedidikirawan berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika ;

  1. Melanggar hak orang lain
  2. Bertentangan dengan kewjiban hokum dari sipembuat atau
  3. Bertentangan dengan ksusilaancttnkuladedidikirawan
  4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat terhadap diri atau barang orang lain

Perbuatan melawan hokum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hokum sendiri atau bertentangan deengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan sikap berhati-hati yang seharusnyacttnkuladedidikirawan dilakukan dalam pergaulan bermasyarakat terhadap diri atau benda orang lain.syarat-syarat atau unsure-unsur perbuatan ,melwan hokum: adanya perbuatan yang melawan hokum, adanya kesalahan, danya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Arrest-arrst yang berkenaan dengan perbuatan melawan hokum:

  1. Arrest H.R. tanggal 6 Januari 1905 (perkara singernaaimachine mij)
  2. Arrest H.r. tanggal 10 juni 1910/arrest pipa air leidingdari zutphen (perkara zutphense juffrouw) cttnkuladedidikirawan
  3. Standar arrest H.R. tanggal 31 januari 1919 (perkara choen contra lindenbaum)

Kesalahan; harus dapat dipertanggungjawabkan, keadaan tertentu dapat meniadakan unsure kesalahan. Melawan hokum tidak selamanya harus dengan ganti rugi tetapi sesuai dengan kondisi dalam hal ini ada; alas an pembenar dan alas an pemaaf, yang meniadakan kesalahan missal; sebuah rumah terbakar karena ada orang didalamnya makacttnkuladedidikirawan kemudia seserng berusaha untuk menyelamatkan orang trsebut dengan memecahkan kaca. Kerugian terdiri dari materil(bias dihitung dinilai dengan uang), idiil tidak bias dinilai dengan uang Psl 1372 KUHPdt tentang nama baik. Perbedaan ganti rugi pada prestasi dengan ganti rugi pada melawan hokum :

  1. Pada prestasi adalah akiabt melangagr perjanjian
  2. Pada perbuatan melawan hokum adalah akibat melanggar UU kesusilaan dan kepatutan kerugian selain materiil juga idiil.

HUKUM PERIKATAAN PART 2 : keadaan memaksa, Risiko,macam-macam perikatan, PERIKATAN YANG LAHIR KARENA PERJANJIAN,syarat-syarat perjanjian

Juli 30, 2017

Keadaan Memaksa/overmacht

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan debitur tidak dapat melakukan /melaksanakan kprestasi karena tidak mampu. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa tidak dapat dan bukancttnkuladedidikirawan karena kesalaahnaannya,peristiwa mana tidak dapat diketahui diduga akan terjadi pada waktu akan membuat perikatan. Keadaan memaksa diagi menjadi 2 yaitu:

  1. Overmacht absolut, secara mutlak debitur tidak dapat menghindar /resikoditanggung kreditur
  2. Overmacht relatif, ,harus dibuktikan melalui pengadilan apabila adacttnkuladedidikirawan kesalahan kelalaian yang dapat mengakibatkan wanprestasi maka resiko punhrus ditanggung debitur.

Dala,m keadaan memaksa debitur tidak dapat dipersalahkan kerena keadaan tersebut timbul diluar kemampuan debitur, wanpreestasi karena keadaan memaksa karena perbuatan debitir untuk terlambat berprestasi, misal; untuk prestasi berbuat ssuatu , seseorang pelukis diberi waktu jatuh tempo 3 hari untuk meylsikan pelukisnya tetapi si pelukis sakit sehingga tidak dapat melukis maka berhalangan sakitcttnkuladedidikirawan ini termsuk relatif karena setelah sembuh ia dapatmelukis kembali walaupun tidak memenuhi jatuh tempo. Sehubuuungancttnkuladedidikirawan dengn kedaan memksa naka persolaan yang timbul ialah siapa yang harus memikul risiko sdang debitur tidak bersalah. Unsur-unsur yang terapat dalam keadaan memaksa adalah:

  1. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatupristiwa yang meminasakan/memusnahkan yang menjai objek perikatan, hal ini bersifat tetap,
  2. Tidak dpat dipenuhi prestai karena suatu presitiw yang menghalangi perbuatan debitur untuk berrestasi dapat bersifat tetap,atau sementara
  3. Pristiwaini tidak dpt dikethui atau diduga kan diketahui pada waktucttnkuladedidikirawan dibuat perikatan baik oleh debitur mupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.

Sehubungan dengan keadaan memaksa dalam ilmu hukum dikenal 2 ajaran yaitu:

  1. Ajaran yang bersifat objektif, artinya benda yang menjadi objekperikatan tidak mungkin dipenuhi oelah siapapun, dasar ajaran ini adalah ktidakmungkinan Vollman menyebut keadaan ini dengn absolute overmacht yakni apabila benda objek perikatan itu musnah atau diluar kesalaahan debitur misal sebuah hotel terbakar diluar kesalahan si pemilik hotel. Menurut ajaran ini keadaan memaksa tersebut jika setiap orang sama sekali tidak memnuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu, dalam keaaan demikan secara otomatis keadaan memaksa tersebut mengakhiri periktan karena tidak mungkin dapat di[penuhi dengan kata laincttnkuladedidikirawan perikatan itu dapat menjadi batal dengan demikian keadaan memks ebrsifat tetap.
  2. Ajaran bersifat subjektif, karena mnyangkut perbuatan debitur itu sendiri jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur, dasar ajaran ini debitur itu masih mungkin untuk memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau bahaya vollaman menyebutnya dengan relative overmmacht yaknicttnkuladedidikirawan apabila pemenuhan prestasi itu masihmungkin dilakukan tetapi memerlukan pengorbnan besar/menimbulkan bahaya yang besar bagi debitur.

Tangkisan-tangkisan debitur agar ia dapat melepaskan diri dari kewajiban memberikan ganti kerugian anatara lain;

  1. Exceptio on adimpleti contractus, tangkisan bahwa kreditur sendiri tidak melaksanakan kewajiban tidak ada, tidk disebutkan dalam undang-undang hukum, cttnkuladedidikirawan yurisprudensi/ contoh tanpa uang muka barang tidk dikiriam.
  2. Pelepasan hak/rechtsverwerking), sikap dari kreditur dimana debitur dapat menyimpulkan bahwa kreditur sudah tidak akan menuntut gnti rugi contoh::: pesan barang golongan A tetapicttnkuladedidikirawan dikrim golongan B sedang kreditur tetaop diam maka dianggap kreditur tersebut menerimanya.

Risiko

Risiko adalah kemungkinan untuk menderita kerugian risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kealahan ssalah satu pihak. Risiko pada perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur psl 1245 kuhpdt. Risiko cttnkuladedidikirawanpada perjanjian timbal balik, dalam hal ini undang-undang tidak memberikan pemecahan;menurut pitlo dengan berdasar pada psl 1444 kuhpdt menurut kepantasan, jika debitur tidak lagi berkewajiban maka pihak lain pun bebas dari kewajibannya. Psl 1545 kuhpdt pada perjanjian tukar menukar apabilacttnkuladedidikirawan barang nya musnah diluar kesalah pemilik maka perjanjian dianggap gugur, dalam hal ini risiko ada pada pemilik barang,

Macam-macam Prikatan

Menurut doktrin maka perikatan dapat dibedakan atas :

  1. Menurut isi dari pada prestasinya:
    1. Perikatan positif dan negatif
    2. Perikatan sepintas lalu berkelanjutan
    3. Perikatan alternatif
    4. Perikatan fakultatif
    5. Perikatan generik dan spesifik
    6. Perikatan yang dpt dibagi dan tidak
  2. Menurut subjeknya:
    1. Perikatan tanggung menanggung
    2. Perikatan pokok& tambahan
  3. Menurut mulai berlakunya dan berakhirnya:
    1. Perikatan bersyarat
    2. Perikatan dengan ketetapan waktu

Uraian :

  1. Menurut Isi dari pada prestasinya,

Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan positif yang memberi sesutu dan berbuat sesuatu. Perikatan negatoif adalahperikatan yang prestasinyaberupa sesuatu perbuatan yang netatif yaitu tidak berbuat sesuatu. Perikatan sepintas lalu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup hanya dilakukan deengan satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat tujuan perikatam telah tercapai. Perikatan berkelanjutan adalah perikatan yang prestasinya berkelanjutancttnkuladedidikirawan. Perikatan alternatif adalah perikatan dimana debitur dibebaskan untuk mmenuhi satu dari dua atau lebih prestasi yag disebutkan alam perjanjian. Perikatan fakultatif adalah periikaan yang mempunayi satu objek prestasi, dimana debitur mempunyai hak unyiuk mengganti dengan prestasi lain bilaman debitur tidak mungkin memnuhi prsatsi yang telah ditentukan semula. Periktan generik adalah perikatan dimanacttnkuladedidikirawan objeknya hnayaditentukan jenis dan jumlah baranag yag harus diserahkan debitur kpada kreditur. Prikatan spesifik adalah perikatan dimana objeknya ditentukan secara terperinci sehingga tampak ciri-ciri khususnya. Perikatan yang dapat dibagi adalah prtikatan yang prestasinya dapat dibai pembagian mana tidak boleh mengarungi hkikat perstasi itu. Perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang perstasinya tidak dapat dibagi.

  1. Menurut subjeknya

Perikatan tanggung menanggung/perikatan solider/periakatan renteng adalah periktan dimana debitur dan atau kreditur nya teridiri dari beberapa orang. Perikatan pokok perikatan principle adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa tergantung ppadacttnkuladedidikirawan adanya perikatan yang lain. Perikatan tambahan perikatan accesoire aalah perikatan antara debitur dan kreditur yangdiadakan sebagai perikatan tambahan dari pada perikatan pokok.

  1. Menurut mulai berlakunya dan berakhirnya

Perikatan bersyarat adalah prikatan yang lahirnya maupun berakhirnya batalnya digantungkan pada suatupristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi.. perikatan dengan ketetapan waktucttnkuladedidikirawan adalah perikatan yang dilaksankan ditangguhkan sampaipada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba messkipun mungkin belum dapatdipastikan kapan waktu yang dimaksudkan akan tiba.

Menurut undang-undang maka perikatan dapat dibedakan atas:perikatan bersyarat perikatan dengan ketepatan waktu perikatan manasuka /alternatif, perikatan tanggungcttnkuladedidikirawan menanggung, perikatan yang dapat dibagi,dan yang tdk dapat dibagi,perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah perikatan dimna ditentukan behwa debitur akan dikenakan suatuhukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan.

PERIKATAN YANG LAHIR KARENA PERJANJIAN

Pasl 1313 KUHpdt memberikan definsi mengenai persetujuan sebagai berikut: “persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kekurangan dari dfinisi tersebut diantaranya; perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukumcttnkuladedidikirawan dan menambahkan perkataan atau saling mengikatkan diri. Hukum perjanjian dikuasai ooleh 3 asas yaitu :

  1. Asas konsensual (psl 1320 KUHpdt), perjanjian ada setelah tercapai kata sepakat, tidak ditemukan formalitas,
  2. Asas kekuatan mengiakat (psl 1338 Kuhpdt), atau asas pcta sun servnda, perjanjian berlaku sebagai undang-undangcttnkuladedidikirawan bagi mereka yang membuatnya
  3. Asas kebebasan berkontrak (psl 1338 KUHPdt), orang bebas untuk mengadakan perjanjian menurut pilihannya bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja bbas dalam menetapkan isis syarat dan sebagainya

Prof subekti asas konsensual dari psl 1320 kuhpdt dapat dilihat pada kata-kata sepakat mereka yang mengikatkan diri. Bagian-again perjanjian antara lain :

  1. Unsur esentialia, menurut unsur-unsur perjanjian ini misal dalam jual beli ada barang dan ada harga, merupakan unsur yang harus ada yangcttnkuladedidikirawan meru[pakan hal pokok sebagai syarat tidak terpenuhinya bagian ini maka perikatan menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak.
  2. Naturalia, ketentuan yang sifatnya mngatur, naturalia merupakan ketentuan hukum umum suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian.apabilacttnkuladedidikirawan tidak termuat dalam perjanjian maka UU akan mengisi kekosongannya.
  3. Accidentalia, hal-hal yang khusus diperjanjian misal menyewakan rumah kecuali vavilium harus disebutkan. Aksidentalia merupakan suatu syarat yang tidak harus ada tetapi dicantumkancttnkuladedidikirawan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian.

Macam-macam perjanjian obligator, antara lain:

  1. Perjanjian sepihak dan timbal balik, perjanjjian sepihak adalah perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salahsatu pihak saja misal hibah. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok padacttnkuladedidikirawan kedua belah pihak misal jual beli, sewa menywa.
  2. Perjanjian dengan Cuma-Cuma atau atas beban, perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain secara Cuma-Cuma. Peranjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadapcttnkuladedidikirawan prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain misal jual beli sewa menyewa.
  3. Perjanjian konsensuil,riil,dan formal, perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang terjadi dengan kata sepakat, perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain kata sepakat juga diperlukan penyerahan barang, perjanjian formil adalah perjanjian yang dibuat atau dituangkancttnkuladedidikirawan dalam bentuk formil.
  4. Perjanjian bernama,tidak bernama, dan cmpuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dimana telah diatur secara khususcttnkuladedidikirawan dalam undang-undang. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Perjanjian campuran adalah perjanjaian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian yang sulit dikualifikasikan sebagai perjanjian bernama dancttnkuladedidikirawan tdk bernama. Terhadap perjanjian campuran maka UU memberikan pemechan pada psl 11601 kuhpdt dalam hal ini terdapat 3 teori yaitu:
    1. Teori absorptie,, ditera0pkan ketentuan perundang-undangan yang paling menonjol
    2. Teori combinatie, diterapkan ketentuan perundang-undangan untukcttnkuladedidikirawan masing-masing bagian perjanjian
    3. Sui generis, ketentuan-ketentun dari pada perjanjian campuran diterapkan secara anlogi.

Macam-macam perjanjian llinnya:

  1. Perjanjian liberatoire, adalah perbuatan hukum yang atas dasar sepakat para pihak menghapuskan perikatan yang telah ada
  2. Perjanjian dalam hukum keluarga misal; perjanjian perkawinan, mempunyai sifat khusus
  3. Perjanjian kebendaan, adalah perjnjian untuk menyerahkan bendacttnkuladedidikirawan atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-haknya kebendaan.
  4. Perjanjian mengenai pembuktian, adalah mengenai alat-alat bukti yang akan digunakan dalam suatu proses pembuktian

Syarat Sahnya Perjanjian Psl 1320 kUHPdt:

  1. Sepakat antara pihak-pihak
  2. Kecakapan
  3. Suatu hal tertentu
  4. Suatu sebab yang halal

Sepakat antara para pihak

Kecocokan antara kehendak kedua belah pihak ada pertemuan kehendak dan persresuaian dari pernyataan kehendak. Penawaran (kehendak,pernyataan) çèpenerimaan (kehendak dan pernyataan) cttnkuladedidikirawan. Unsur kesepakatan è penawaran dan penerimaan. Kapan ada sepakat dijawab dengan tiga teori antara lain:

  1. Teori kehendak, jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki maka kita tidak terkait kepada pernytaan tersebut
  2. Teori pernyataan, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan tanpa menghiraukan apa yang dinyatakan tersebutcttnkuladedidikirawan sesuai dengan kehendaknya masing-masing pihak atau tidak.
  3. Teori kepercayaan kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

Cacat kehendak (kkurangan yuridis ) antara lain (Psl 1321 KUHPdt)

  1. Kekhilafan (psl 1322 KUHPdt), bisa mengenai hakikat barang bisa juga mengenai orang. Jika kehendak seseorang pada waktu itu membuat perjanjian dipengaruhi oleh kesan atau pandangan palsu.
  2. Paksaan (psl 1324 KUHpdt), keadaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman, hipnotis bukan merupakan paksaan.
  3. Penipuan (psl 1328 KUHPdt), yaitu sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangancttnkuladedidikirawan palsu dan tidak benar, seseorang pedaggang yang berbohong bukan merupakan penipuan tetapi melakkakn kebohongan.

Kecakapan

Psl 1330 KUHPdt : orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu :

  1. Orang yang belum dewasa,
  2. Merek a yang dibawah pengampuan
  3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-udnang

Suatu Hal Tertentu

Diatur psl 1332 psl 1334 KUHpdt yaitu halal, barang diluar perdagangan dilarang prestasinya harus tertentu atu sekurang-kurangnya dapatcttnkuladedidikirawan ditentukan jenisnya ditentukan cukup jelas jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.

Suatu Sebab Halal

Diatur dalam psl 1335 dan 1337 KUHPdt . sebab adalah tujuan dari perjanjian. Isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicpai oleh pihak-pihak. Sebab bukan motif motif adalah dorongan batin untuk melakukan suatu hal, psl 1337kuhpdt halalcttnkuladedidikirawan tidak bertentangan dengan undan-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Sebab atau causa yang dilarang undang-undang:

  1. Menutup perjanjian yang merupakan tindakan yang dilarang undang-undang contoh perjanjian jual beli narkoba
  2. Prestasi tidak dilarang tetapi melakukan prestasinya dilarang contoh perjanjian jual belicttnkuladedidikirawan senjata
  3. Motif yang dilarang dimasukan dalam isi perjanjian contoh perjanjian untuk meledakan bom

Causa yang bertentangan engan ketertiban umum : perjanjian tanpa causa tanpa tujan bersama yang hendak dicapai misal mengatur angsuran pembayarancttnkuladedidikirawan utang yang ternyata tidak ada utangnya dan causa yang palsu misal jual beli yang sebetulnya utang piutang.

Causa yang bertentangan dengan kesusilaan ; perjanjian mengenai hal yang seharusnya bebas mengenai hal itu misal memberi uang untuk pindah agama, dan penyalahgunaan keadaancttnkuladedidikirawan misal jual beli bayi.

Syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif apabila tidak dipenuhi akibat hukumnya perjanjian dapat dibatalkan/vernietigbaar. Syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif apabila syarat objektif tidak dipenuhicttnkuladedidikirawan maka akibat hukum perjanjian adalah perjanjain batal demi hukum/nietig.

Perjanjian Baku

 

HUKUM PERIKATAN Part 1 : PENDAHULUAN,ISTILLAH,DEFINISI, SUBJEK PERIKATAN, OBJEK PERIKATAN (syarat objekperikatan), PERIKATAN PADA UMUMNYA (kenyataan hukum,sumber perikatan, kesalahan,kesengajaan,kelalaian,ingkarjanji/wanprestasi,keadaan memaksa/overmacht).HUKUM PERIKATAN Part 1 : PENDAHULUAN,ISTILLAH,DEFINISI, SUBJEK PERIKATAN, OBJEK PERIKATAN (syarat objekperikatan), PERIKATAN PADA UMUMNYA (kenyataan hukum,sumber perikatan, kesalahan,kesengajaan,kelalaian,ingkarjanji/wanprestasi,keadaan memaksa/overmacht).

Juli 19, 2017

PENDAHULUAN

Hukum perdata menurut doktrin :

  1. Hukum perorangan (personenrecht)
  2. Hukum keluarga (familirecht).
  3. Hukum harta kekayan vermogenrecht), hak kekyaan absolut; hak kebendaancttnkuladedidikirawan,hak atas benda-benda imateriil , dan hak kekayaan relatif
  4. Hukum waris (erfrecht)

Pembagian hukum perdata menurut KUHPdt:

  1. Buku I tentang orang (van personen)
  2. Buku II tentang benda (vanzaken); kekayaan absolut
  3. Buku III tentang perikatan (vanverbintenissencttnkuladedidikirawan); kekayaan relatif (yang dipelajari dalam hukum perikatan).
  4. Buku Iv tentang pembuktian dan daluarsa (van bewijs en verjaring).

Buku III hal-hal yang mengatur hukum antara subjek hukum perikatan; mengatur hak terhadap orang lain. Buku II mengatur hak terhadap benda; hak-hak yang timbul dalam hak benda bersifat kebendan, sedang hukum perikatan bersifat perseorangan. Perikatan dalam buku III bersifat terbuka artinya orang bisa mmbuat perjanjian apa saja asal kan tidk bertentangan dngan kesusilaancttnkuladedidikirawan dan kepatutan. Sifat kebendan dalan hukum benda menimbulkan gejala-gejala hukum seperti:

  1. hubungan langsung antara pmilik benda dan benda
  2. adanya suatau hak yang melekat tetap pada benda itu dimana saja berda
  3. sifat mutlak dalam arti bahwa pemlik dapat melaksanakan haknya cttnkuladedidikirawanterahdap siapa pun

sifat perorangan menimbulkan gejala-gejala hukum akibat hubungan hukum perseorangan dengan person lain. Hak perorangan adalah hak relatif artina suatu hak yang berlaku terhadap orang tertentumisal kebebasan, kehormatancttnkuladedidikirawan, nama baik, . hak kebendan adalah hak absolut artinya suatu hak yang memberikan kewenangan atas sebagaian atau keseluruhan dri pda sesuatu benda.

ISTILAH

KUHPdt menggunakan istilah perikatan untuk verbintenis dan persetujuan untuk overeenkomst. Secara umum maka untuk verbintensi dikenal 3 istilah yaitu perikatan, perutangan, perjanjian. Sdangkan oveerenkomst dikenal 2 istilah yaitu; perjanjian, persetujuan. Verbintenis berasal dari kata verbiden artinya mengikat, menunjukan adanya ikatan atau hubungancttnkuladedidikirawan karena itu maka perikatan merupakan istilah yang lebih tepat untuk verbintenis. Overenkomst berasal dari kata overeenkomen artinya setuju atau sepakat ; menunjukan adanya kata sepakat atau setuju sehingga persetujuan lebih tepat untuk overnkomst

DEFINISI

Menurut Hofmanperikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subej-subejk hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya debitur acttnkuladedidikirawantau para debitur mengikatkan dirinya untuk brsikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikianitu.

Menurut Pitlo; perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih tas dasar mana pihak yang satu berhak/kreditur dan pihak yangcttnkuladedidikirawan lain berkewajiban /debitur atas suatu prestsi. Ikat disini adalah akibat hukumnya daripada ada yang berhak dan ada yang berkewajiban.

Menurut subekti perikatan adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepad orang lain atau dimana dua orang itu saling beranji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa adalah fakta hukumcttnkuladedidikirawan yang bisaterjadi karena prbuatan. Perjanjian menimbulkan perikatan dan perjanjian sumber perikatan.

Kesimpulan dalam suatu perikatan paling sdikit ada stu hak dan satu kewajiban. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur diakui oleh  hukum hubungan yang mempunyai akiat hukum,

SUBJEK PERIKATAN

Subjek perikatan adalah para pihak padasuatu perikatan yaitu kreditur yang berhakatas suatu prestasi dan debitur yangberkewajiban untuk memenuhiprestasi. Pada debitur terdapat dua unsur yaitu schuld dan haftung. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi disebut schuldcttnkuladedidikirawan dan selain dari pada schuld maka debitur berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh kekayaannya (psl 1131 KUHpdt) disebut haftung. Tetapi UU memberikan pengecualian :

  1. schuld tanpa haftung (misal hutang yang terjadi pada perjudian atau perikatanalam)
  2. schuld dengan haftung terbatas (misal pada ahli waris trbatascttnkuladedidikirawan (denganhak pendaftaran))
  3. haftung dengan schuld pada orang lain (mengalihkan tanggung jawab orang boros)

kreditur adalahpihakyang aktif dalam hal pergantian para pihak:

pergantian kreditur è tidk ada masalah

perjanjian debitur è harus ada perjanjian tiga pihak

OBJEK PERJANJIAN

Objek perikatan atau prestasi diatur dalam psl 1234KUHPdt. Objek perikatan atau prestasi terdiri dari:

  1. memberikan sesuatu, yaitu berupa menyerahkan sesuatui barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang misal antara penjual dan pembeli mengenai suatu barang. Dapat digunakan eksekusi rieal.
  2. Berbuat sesuatu, yaitu setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu misal melukis, berhubungan dengan pribadi seseorang ( tidak dapatcttnkuladedidikirawan dilakukan eksekusi riel).
  3. Tidak berbuat sesuatu , yaitu jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu , misal tidak akan membangun rumah, mungkin dilakukan eksekusi riealatas izin pengadilan misal membongkar gedung).

Syarat Objek Perikatan

Antara lain:

  1. Tertentu (psl 1320 ayat 3, psl 1465 KUHPdt)
  2. Objeknya diperkenankancttnkuladedidikirawan (Psl 1335 Psl 1337 KUHPdt).
  3. Prestasinya dimungkinkan

Berkaitan dengan syarat ke 3 ada dua teori yaitu:

  1. Ketidakmungkinan objektif, tidak akan menimbulkan perikatan karena prestasi tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Misal prestasi untuk menempuh jarak bandung jakarta dalamcttnkuladedidikirawan waktu 1 jam.
  2. Ketiakmungkinan relatif, tidak menghalangi terjadinya perikatan karena adanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak dapat melakukan. Misal prestasicttnkuladedidikirawan untuk menyanyi untuk seorang yang bisu.

Kreditur dapat menuntut pelaksanaan dariprestasi bila dapat dilaksanakan secara nyata dieksekusi real jika debitur tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan prestasi masih ada upaya lain yaitum ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, pasal 1236cttnkuladedidikirawan kuhpdt kewajiban untuk mengganti biaya rugi bunga baru ada kalau debitur mempunyai kesalahan , kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian, ketentuan ini merupkan konsekuensi dari psl 1235 kuhpdt kewajiban debitur dalam perikatan memberi sesuatu adalah menyerahkan hak milik kenikmatan atas suatu benda.

PERIKATAN PADA UMUMNYA

Kenyataan Hukum

Kenyataan hukum adalah kenyataan yang menimbulkan hukum yaitu tentang timbulnya hukum berubahnya hukum, dan hapusnya hukum, kenyataan-kenyataan hukum dibedakancttnkuladedidikirawan ke dalam: perbuatan hukum, perbuatan yang bukan perbuatan hukum, peristiwa hukum.

Sumber-sumber Perikatan

Perikatan diatur psl 1233 kuhpdt.

  1. Undang-undang saja :pekarangan yang berdampingan (( psl 625 KUHPdt), alimentasi (psl 104,321,kuhpdt).
  2. Undang-undang karena perbuatan manusia (perbuatan menurut hukum (perwakilan sukarela psl 1354kuhpdt) dan pembayaran tak terutang psl 1359cttnkuladedidikirawan kuhpdt) dan perbuatan melawanhukum psl 1365 kuhpdt).

Perikatan yang bersumber dari undang-undang diciptakan secara langsung karena suatu keadaan tertentu perbuatan atau kejadian dan memikulkan suatu kewajiban dengan tidakcttnkuladedidikirawan menghiraukan kehendak orang yang harus menghendakinya. Perikatan yang bersumber dari perjanjian:

Keharusan memenuhi kewajiban beru tercipta setelah yang bersangkutan yang harus memnuhinya memberikan persetujuan atau menghendaki.

Keslahan

Kesalahan dalam arti luas adalah kesengajaan atau opzet dan kelalaian atau onachtzaambeid. Keslahan dalam arti sempit adalah kelalaiansaja, kesalahan adalah berbuat membiarkan suatu yang merugiakan orang lain. Kesalahan harus memnuhi syarat: perbuatan yang dilakukan dapaycttnkuladedidikirawan dihindarkan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepda soi pembuat untuk dapat menduga akibatnya,

Kesengajaan

Sengaja itu adalah perbuatan diketahui dengan sengaja, contoh seorang penyewa merusak tangga kayu rumah yang disewanya. Kesengajaan; peristiwa mengetahui akibatnya untuk merusak barang iorangcttnkuladedidikirawan lain.

Kelalaian

Mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugiakan orang lain contoh sititipi uang tidak disimpan dalam brangkas tapi disimpan pada lemari biasa, psl 1243 kuhpdt ; deebitur baru berkwajiban membayar ganti rugi biaya bunga apabila ia tidak berprestasi/wamprestasi setelahdinyatakan lalai oleh cttnkuladedidikirawankreditur tetapi tidak melaksanakan perikatan atau bila debitur tidak melaksanakan prestasi dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Beban pembuktian pada kreditur: ada perikataan, debitur wanprestasicttnkuladedidikirawan debitur telah dinyatakan lalai, kreditur menderita kreugian karena wanprestasi debitur.

Ingkar Janji

Wanprestasi yaitu apabila debitur tidak melaksaanakan kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa, ada tiga bntuk wanprestasi:

  1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prstasi
  2. Terlambat memenuhi prestasi
  3. Salah memenuhi prestasicttnkuladedidikirawan

Atas wanprestasi yang dilakukan debitur maka kreditur ddapat emnuntut:

  1. Pemenuhan prikatan
  2. Pemenuhan perikatan dang anti rugi
  3. Ganti rugicttnkuladedidikirawan
  4. Pembatalan persetujuan timbale balik
  5. Pembatalan dang anti rugi

Debitur dapat dinyatakan lalai apabila memenuhi syarat yaitu engan terlebih dahulu melalui lembaga penetapan lalai. Penetapan lalai/pernyataan lalai somasi adalah pesan dari kreditur kepada debitur dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambat ia ia mengharpakan pemenuhan prestasi. Somasi harus memenuhi unsure:teguran keras, tanggal terakhir untuk melakukan prestasi, sanksi dapat berupa pembatalancttnkuladedidikirawan perjanjian dan atau ganti rugi. Jika pada suatu perjanjian sudah ditetapkan tanggal akhir pelaksanaan prestasi maka tidak perlu somasi, fungsi soamasi adalah untuk menetapkan saat debitur lalai somasi dalam praktek bias ilakukan beberapa kali. Pasal 1238 kuhpdt si berutang adalah lalai apabila ia dngan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menerapkan bahwa siberutang kan dianggap lalai dengan lwatnya waktu yang telahcttnkuladedidikirawan ditentukan ada dua keadaan yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu; wanprestasi dan overmacht.

Keadaan Memaksa/overmacht

 

HUKUM DAGANG Part 3: MONOPOLI PERSAINAGN USAHA TIDAK SEHAT (Dasar hukum, latarbelakang, pengaturan dalam perUUan, ketentuan-ketenttuanpencegahan) Alternative Penyelesaian Sengketa DAN ARBITRASE(materi pokok,keuntungan,ruanglingkup,ketentuan peralihan,ketentuan umum, pasal per pasal alternative penyelesaian sengketa (APS)).

Juli 13, 2017

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USHA TIDAK SEHAT

Dasar Hukum

UU No. 5 Tahun 1995 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU anti monopoli). Sebelum lahirnya uu anti monopoli maka yang mejadi dasar hokum adalah psal 1365 KUHpdt namum dalam prakteknya sangat sulit diterapkan karena prinsipnya berdasarkan kesalahan (prinsip based oncttnkuladedidikirawan fault) dengan pembuktian kepada penuntut.

Latar belakang

Kesejahteraan merupakan tujuan Negara yang diwujudkan melalui pembangunan ekonomi (makro dan mikro) bertumpu pada demokrasi ekonomi yang memberikan kesempatan sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa cttnkuladedidikirawan, dan dengan prinsip persaingan sehta dan wajar meka diharapkan akan melahirkan efisiensi dan inovasi yang pada akhirnya melahirkan daya saing ditingkat internasional.

Pengaturan Dalam Undang-undang

Hal-hal yang diatur dalam UU anti monopoli:

  1. Bagian pengaturan:
  2. Perjanjian yang dilarang
  3. Kegiatan yang dilarang
  4. Posisi dominan cttnkuladedidikirawan
  5. Komisi persaingan usaha (KPPU)
  6. Penegakan hokum
  7. Ketentuan lain
  8. Hal-hal pokok yang diatur:
  9. Berorientasi pada pendekatan perubahan prilaku usaha yang bertitik tolak pada perubahan struktur pasar kea rah lebih terbuka demokratis, tanpa adanya hambatan di pasar
  10. Perjanjian yang dilarang yaitu oligopoly,penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel,trust, oligopsoni, integrasi, vertical, perjanjian tertutup cttnkuladedidikirawan dan perjanjian dengan pihak luar (semuanya dalam konteks apabila perbuatan (perjanjian) tersebut mengakibatkan praktek monopoli dab atau persaingan usaha tidak sehat) (Psl 4 s/d psl 16 UU anti monopoli).
  11. Kegiatan yang dilarang yaitu; monopoli,monopsony, penguasaan pasar, dan persengkongkolan antar pelaku usaha yang daapat mengakiibatkan persaingan usaha tidak sehat(psl 17 s/d psl 24 UU anti monopoli) termasuk disini adalah perilaku usaha yang mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat missal dalam cttnkuladedidikirawan penggunaan posisi dominan (psl 25 UU anti monopoli), jabatan rangkap psl 26UU anti monopoli, serta penggabungan dan peleburan, pengambilalihan saham dan badan usaha lain psl 28 dan 29 UU anti monopoli. UU anti monopoli pelaku yang patut diduga melakukan penguasaan produksi dan pemasaran suatu jenis barang dan jasa tertentu adalah :
  12. Jika satu pelaku usaha sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar
  13. Jika 2/3 pelauk usaha secara bersama-sama menguasai lebih dari 75% pangsa pasar.

Penggunaan posisi dominan yaitu suatu bentuk pemilikan saham mayoritas dibeberapa perusahaan sejenis/bersaing (Psl 21 UU antimonopoly) yang melakukan cttnkuladedidikirawan kegiatan usaha dalam bidang yang sama dan dapat berakibat pada :

  1. Penguasaan pangsa pasar 50% atau lebih 1 pelaku usaha atau 1 kelompok pelaku usaha
  2. Penguasaan pangsa pasar 75% atau lebih oleh 2/3 pelaku usaha (psl 25 UU anti monopoli)
  3. Pengecualian (Psl 50 UU anti monopoli) antara lain diberikan kepada perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta,paten, desain produk industry, rangkaian terpadu, serta rahasia dagang. Hal yang sama juga berlaku untuk perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, perjanjian internasonal yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI cttnkuladedidikirawan, perjanjian dan atau perbuatan dalam rangka ekspor barang dan jasa, serta usaha kecil dan kopersi secara khusus vertujuan melayani anggota.
  4. Ketentuan lain yang juga merupakan pengecualian adalah moonopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang serta yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi penting yang  bagi Negara cttnkuladedidikirawan dengan UU dan diselenggarakan oleh BUMN dan badan/lembaga yang dibentuk oleh pemerintah (Psal 51 UU anti monopoli)

Ketentuan –Ketentuan Pencegahan

Ketentuan-ketentuan untuk mencegah praktek monopoli dalam UU anti monopoli antara lain:

  1. PERJANJIAN yang dilarang;
  2. Oligopoly psl 4
  3. Penetapan harga psl 5 s/d 8
  4. Pembagian wilayah psl 9
  5. Pemboikotan psl 10
  6. Kartel psl 11
  7. Trust psl 12
  8. Oligopsoni psdl 13
  9. Integrasi vertical cttnkuladedidikirawan psl 14
  10. Perjanjian tertutup psl 15
  11. Perjanjian dengan pihak luar negeri psl 16
  12. Kegiatan yang dilarang:
  13. Monopli psl 17
  14. Monopsony psl 18
  15. Pengusaan psr cttnkuladedidikirawan psl 19 s/d 21
  16. Persengkokolan psl 22 s/d 24
  17. Posisi dominan:
  18. Penyalahgunaan posisi dominan psl 25
  19. Jabatan rangkap psl 26
  20. Pemilik saham mayoritascttnkuladedidikirawan psl 27
  21. Penggabungan peleburan dan pengambilalihan psl 28 s/d 29.

Oligopoly

Oligopoly adalah perjanjian antara pelaku usaha secara bersama-sama untuk melakukan penguasaan produksi dan pemasaran barang jasa dengan mengakibatkan terjadinya paktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Syarat 2 atau 3 pelaku usaha/kelompok usaha menguasai cttnkuladedidikirawan lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang jasa tertentu. Sanksi administrative, pidna denda kurungan.

Price Fixing /Penetapan Harga

Penetapan harga adalah perjanjian antar pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar konsumen pada pasar yang sama dengan ; harga berbeda, dibawah harga pasar, persyaratan untuk tidak menjual memasarkan dengan harga yang lebih rendah.pengecualia cttnkuladedidikirawan n antara lain: perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan undang –undang yang berlaku. Sanksi administrative pidana denda atau kurungan.

Market Division

Market divisiom adalah perjanjian antar pelaku usaha untuk membagi wilayah pasar terhadap barang jasa dengan mangakibtkan prktek cttnkuladedidikirawan monoppoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pemboikotan

Pemboikotan adalah perjanjian antar pelaku usaha yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama dengan tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan menolak menjual setiap barang jasa dari pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan merugikan pelaku usaha lain dan membatasi pelaku usaha lain dalam menjual cttnkuladedidikirawan membeli setiap barang jasa dari pasar bersangkutan.

Kartel

Kartel adalah perjanjian ntar pelaku uasaha untuk mempengaruhi harga dengan mengatur prodduksi dan pemasaran suatu barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya praktik monoppopli dan persaingan usaha tidak sehat, OPEC idlegalisasi karenabertujuan untuk menstabilkan harga cttnkuladedidikirawan minya dunia.

Trust

Trust adalah perjanjian antar pelaku usaha untuk melakukan kerja sama dengan membantuk gabungan perusahan perseroan yang lebih besar dimana masing-masing perusahaan perseroan itu tetap eksis dengan tujuan mengontrol produksi dan pemasaran atas barang jasa cttnkuladedidikirawan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tida sah, sayarat; penguasaan 75 % pangsa pasar satu jenis barang dan jasa tertentu.

Oligopsoni

Oligosoni adalah perjanjian antar pelaku usaha yang ebrtujuan untuk bersama-sama mengusai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga barang atau jasa dalam cttnkuladedidikirawan pasar yang bersangkutan syarat 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai 75% pangsa pasar satu jeni s barang dan jasa tertentu.

Integasi Vertikal

Integrasi Vertikal adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai sejomlah produk yang masuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa dimana produksi tersebut cttnkuladedidikirawan merupakan pengolahan proses lanjutan mengakibatkan terjadinya persainagan usaha tidak sehat dan merugikan rakyat.

Taying Contract

Tyaing contrac adalah perjanjian antara pelaku usaha yang memuat persayaratan bahwa pihak yang menerima barang jasa akan memasok tidak memasok kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak tertentu dan pada tempat tertentu memuast persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa cttnkuladedidikirawan tertantu harus bersedia membeli barang jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau perjanjian mengenai haraga potongan harga tertentu atas barang dan jasa yang memuat persyaratan; harsu bersedia membelibarang jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau tidak akan membeli barang dan jasa yang sama sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Untuk franchise diperbolehkan.

Perjanjian dengan pihak luar negeri

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat memuat ketentuan dan dapat mengakibatkan terjadinya prktik monopoli dan persaingan cttnkuladedidikirawan usaha tidak sehat, adalah tugas KPPU untuk proaktif melihat memantau dan mengawasi dan berhak cttnkuladedidikirawan membatalkan perjanjian.

ARBITRASE DAN ALTERNATIP PENYELESAIAN SENGKETA (APS)

Dasar Hukum

UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS (UU arbitrase), berlaku pada tanggal dipersidangkan 12 agustus 1999 mencabut ketentauan psl 615-651 Reg. acara perdata (R.v.)psl 377 Reg. Indonesia cttnkuladedidikirawan yangdiperbaharui (1941;44)(HIR) dan psl 705 Rbg. (stb.1927;227), dan dinyatakan tidak berlkau psl 81.

Materi Pokok

Meliputi:

  1. Ketentuan umum
  2. Alternative penyelesaian sengketa (APS) ATAU alternative dispute resolution (ADR)
  3. Syarat arbitrase syarat pengangkatn arbiter hak cttnkuladedidikirawan ingkar (syarat arbitrase, syarat pengangkatan arbiter, hakingkar)
  4. Acara yang berlaku dihadapan majelis hakim arbitrase; acara arbitrase dan sanksi,saksi ahli
  5. Pendapat dan putusan arbitrase
  6. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional
  7. Pembatalan putusan
  8. Berakhirnya tugas arbiter cttnkuladedidikirawan
  9. Biaya arbitrase
  10. Ketentuan peralihan
  11. Ketentuan penutup

Keuntungan

Keuntungan ADR adalah cepat, murah, efisien (karena putusan lebih objektif), kerahasiaan putusan terjamin, (terhadap dampak negative dari public), dan bersifat winwin solution cttnkuladedidikirawan.

Ruang Lingkup

Yang dapat diselsaikan oleh arbitrase : international law, konstitusional administrasi dan privat (missal pajak), organisasional (masalah manajemen prosedur struktur), sengketa perburuhan, corporate cttnkuladedidikirawan (antar pemegang saham)dikaitkan dengan permasalahan likuiddasi merger dll,commercial (masalah yang timbul dari perjanjian-perjanjian sehubungan dengan cttnkuladedidikirawan prdgangan), property (masalah tanah developer), perbuatan melawan hokum, sengketa dalam rumah tangga (dalam tuntutan pewarisan bisnis, keluarga,), issu gender, community, cultural, attitude,

Ketentuan Peralihan

Dalam UU arbitrase meliputi:

  1. Pasal 78 sengketa yang sudah diajukan kepada arbitrase lembaga arbitertetapi belum dilakukan pemeriksaan proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan UU arbitrase
  2. Psl 79 sengketa yang sudah diperiksa tetapi belum diputus tetap diperiksa dan diputus berdasarkan UU lama cttnkuladedidikirawan
  3. Psl 80. Sengketa yang sdah diputus dan memperoleh kekuatan hokum tetap pelaksanaan berdasrkan UU.

Ketentuan UMUM

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secaraa tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Psl 1 ayat (1) UU arbitrase). Perjanjian arbitrase adalah kesepekatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Psl 1 ayat (3) UU arbitrase). Arbiter adalah seseorang atau lbih yang ditunjuk dipilih oelh para cttnkuladedidikirawan pihak yang bersengketa pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusn mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase (Psl 1 ayat (7)). Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusn mengenai sengketa tertentu juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hokum tertentu dalam hal timbul sengketa (Psl 1 ayat (8) UU arbitrase). Putusan arbitrase internasional adalah cttnkuladedidikirawan putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase arbiter perorangan diwilayah hokum RI, putusan suatu lembaga arbiter arbitrase perorangan menurut ketentuan hokum RI dianggap sebagai putusan arbitrase internasional(Psl 1ayat 9 UU arbitrase). Alternative penyelesaian sngketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara cttnkuladedidikirawan konsultasi, negoisasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli (Psl 1 ayat (10) UU arbitrase). UU arbitrase mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hokum apabila telah mengadakan perjanjian arbitrase dan secara bebas menyatakan bahwa semua cttnkuladedidikirawan sengketa atau beda pendapat yang mungkin timbul di seksaikan dengan cara arbbitrase atau APS (Psl 2 UU arbitrase).

Pasal per Pasal

Pasal 4 :arbitrase berwenang dalam putusan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika  hal ini tidak diaturr dalam perjanjian mereka (ayat 1). Komentra, justru sengketa timbul karena para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang jelas-jelas diatur dalam perjanjian mereka, persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrasecttnkuladedidikirawan dianut dimuat dalam satu dokume n yang ditandatangani para pihak ayat (2). pasal 5 sengketa yang dapat diselsaikan mellaui arbiytrase sengketa dalam bidang perdagangan, sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa(midal dalam keluarga) tidak bagi sengketa yang menurut perUUan tidak dapat diadakan perdamaian.

Alternative penyelesaian sengketa (APS}

Bahwa:

Sengketa dapat diselsaikan melalui APSdidasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi DI PN. Diselsaikan melalui pertemuan langsuang paling lamam14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu keseepakatan tertulis. Bila tidak dapat diselsaikan asas kesepakatan tertulis diselsaikan melalui bantuan seorang atu lebih penasihat cttnkuladedidikirawan ahli maupun mesdiator. Dalam waktu 7 hari mediasi harus segera mulai. Dengan memegang teguh kerahasiaan paling lama 30 hari harus tercap[ai kesepakatan dalam bentuktertulis yang ditandatangani pihak terkait , kesepakatan tertulis adalh final mengikat para pihak untuk dilaksanakan itikad baik serta wajib didaftar di PN dalam waktu 30 hari sjak penadaftaran. Apabila tidak dapatcttnkuladedidikirawan dicapai berdasarkan kessepakatan para pihak secara tertulis mengajukan melalui lembaga adminstrasi arbiytras ad-hoc yang bersifat sementara.

Syarat-syarat

Antara lain:

Para pihak dapat menyetujui sengketa diselsaikan melalui arbitrase (Psl 7 UU arbitrase). Pemberitahuan dengan surat tercatat telegram,telegeaf, bahwa cttnkuladedidikirawanarbutrase berlaku (Psl 8 ayat 1 ). Surat pemberitahuan emmuat ; nama dan lamat para pihak, penunjukan klusula perjanjian arbitrase, perjanjian masalah yang disengketkan.

Diposting oleh ADE DIDIK IRAWAN (CIA.07.0015) (P.4301.11.028)

HUKUM DAGANG Part 2 : AKUISISI MERGER DAN KONSOLIDASI,syarat-syarat,holding compNY, INCOTERM, KEPAILITAN (dasar hokum, pengertian,fungsi,para pihak,syarat,asas,akibat hokum,fase-fase, proses beracara,putusan, PKPU, Eksekusi, MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

Juli 6, 2017

AKUISISI MERGER DAN KONOLIDASI

Akusisi (pengambilalihan take over)

Dasar hokum pasal103-105 UUPT dan PP no 27 tahun 1998 tentang penggabungan peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas. Akuisisi adalah perbutan hokum yang dilakukan oleh badan hokum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut (pasal 2 angka 3 PP No.27 tahun 1998) alasan akuisisi beberapa perusahaan mengalami kesulitan berkembang,baikcttnkuladedidikirawan kaerna kekurangan modal maupun manajeman perusahaan yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Tujuan akuisisi yaitu: memperbesar modal, menyelematkan kelangsungan produksi, mengamankan jalur distribusi, mengurangi persaingan serta menuju kepada monoplistik. Jenis-jenis akuisisi:

  1. Ditinjau dari segi kekuasaan perseroan:
    1. Akuisisi internal adalah akuuisisi terhadap perseroan dalam kelompok/grup sendiri
    2. Akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perseroan daricttnkuladedidikirawan kelompok lain baik sejenis meupun tidak.
  2. Ditinjau dari keberadaan perseroan:
    1. Akuisisi finansial adalah akuisisi terhadap satu atau beberapa perseroan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntunga finansial dengan jalan memperbaiki kondisi-kondisi perseroan tersebut.
    2. Akuisisi strategis adalah akuisisi dengan tujuan untukcttnkuladedidikirawan menciptakan sinergi berdasarkan pertimbagan jangka panjang. Mempunyai tiga tipe:
      1. Akuisisi horizontal terhadap perseroan yang memiiliki produk tidak sejenjis yaitu untuk memprluas pasar.
      2. Akuisisi vertical terhadap perseroan yang memiliki produk tidakcttnkuladedidikirawan sejenjis yaitu untuk menguasai mata rantai produksi
  • Akuisisi konglomerasi terhadap perseroan yang tidak ada kaitan dalam hal produksi yaitu untuk membentuk konglomerasi baru yang lebih besar.

Akibat hokum akusisi adalah beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Merger

Dasar hokum pasal 102,104-109 UUPT dan PP No. 27 tahun 1998. Merger adalah perbuatan hokum yang dilakukan oleh perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telha adacttnkuladedidikirawan, dengan demikian menyebabkan perseeroan yang menggabungkan diri menjadi bubar (tanpa likuidasi). Alasan dan tujuan sama dengan akuisisi. Akibat hokum merger adalah sejak tanggal penandatangann aktacttnkuladedidikirawan penggabungan direksi yang perseronya menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hokum karena perseroannya telah bubar.

Konsolidasi (peleburan)

Dasar hokum pasal 102,104-109 UUPT dan PP No.27 tahun 1998. Konsolidasi adalah perbuatan hokum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih yntuk meleburkan diri dengan perseroan lain dengan membentuk satu perseroan baru dimana masing-masing perseroan yang meleburkan diricttnkuladedidikirawan menjadi bubar (tanpa likuidasi) sehingga membentuk perusahaan baructtnkuladedidikirawan. Alasan dan tujuan sama dengan akuissi dan merger. Akibat hokum sejak tanggal akta pendirian perseroan hasil peleburan disahkan oleh menteri kehakiman perseroan yangcttnkuladedidikirawan meleburkan diri bubar.

Syarat-syarat:

Syarat-syrata akuisisi, merger, konsolidasi. Hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:

  1. Kepentingan perseroan
  2. Kepentingan pemegang sham minoritas
  3. Kepentingan karyawan perseroan
  4. Kepentingan krediturcttnkuladedidikirawan
  5. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar pemegang saham yang tidak setuju terhadap kkeputusan RUPS mengenai akuisisi merger dan konsolidasi tersebut hanya dapat menggunakan haknya untuk menjual sahamnya dengan tidakcttnkuladedidikirawan menghentikan proses pelaksanaaan akuisisi merger dan konsolidasi. Harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri pemegang saham min ¾ dari sejumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui min ¾ dari jumlah suara tersebut.

Holding Company

Holding company merupakan perusahaan kelompok dimana terdapat sebuah perushaan induk yang menaungi beebrapa perusahaan anakcttnkuladedidikirawan; dimana secara yuridis merupakan kesatuan entity (masing-masing perushaan anakcttnkuladedidikirawan/induk)) berdiri sendiri, tetapi secara ekonomi merupakan kesatuan perusahaan.

INCOTERM

Incoterm dibuat oleh international chamber of commerce (ICC). Indonesia tidak meratifikasi incoterm tapi penggunaannya adalah menjadi kebiasaaan. Berlaku apabila perusahaan Indonesia bertransaksi dengan perusaahaan asingcttnkuladedidikirawan. Incoterm ada untuk:

  1. Meminimize adanya perbedaann persepsi
  2. Memberi acuan dalam menafsirkan terms (klasula-klausula) yang dipakai
  3. Menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalamcttnkuladedidikirawan melakukan transaksi.

Terdiri dari terms yaitu:

  1. Grup E-Departure, (pembeli dating ke gudang penjual). EXW (ex Works).
  2. Group F-main carriage unpaid. (penjual mengirimkannya sampai tempatt yangcttnkuladedidikirawan ditentukan pembeli).FCA (Free Carrier) s/d FOB (Free onboard ship)
  3. Group C-main carriage paid, (penjual mengirimkan barang tanpa menanggung resikocttnkuladedidikirawan, kerusakan yang terjadi selama pengiriman).
  4. Group D-arrival,(penjual menanggung semua resiko sampai perbatasan Negara). DAFcttnkuladedidikirawan (deliver at frontier) s/d DDP (delivered of paid).
  5. Group O-other trading terms & variations,EXF (Ex factory), PAF (packed at factory) dsb.

KEPAILITAN

Dasar Hukum

Dasar hokum kepailitan adalah faillssement verordening (Fv) Stb. 1905 No. 217,UU No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan (UU Kepailitan).UU No.4 Tahun 1998 bersifat mengubah dancttnkuladedidikirawan menambah.

Pengertian

Hakikat kepailitan adalah sebagai lembaga penyelesaian utang. Tidak ada pengertian utang dalam undang-undang tetapi menurut yurisprudesi MA bahwa utang adalah setiap kewajiban yangcttnkuladedidikirawan dapat disetarakan deengan uang. Utang disini adalah utang yang lahir aantaara lain karena jasa, perikatan, pinjam-meminjam, sewa-menyewa.

Fungsi

Fungsi kepailitan adalah untuk menjamin agar penyelesaian utang piutang tersebut sesuai prossedur hokum memberikan kepastian bagi seluruh kediturcttnkuladedidikirawan.

Pihak-Pihak

Pihak dalam kepailitan: yang dapat mempailitkan : (debitur,kreditur),jaksa (untuk kepentingan umum), bank Indonesia, badan pengawas pasar modal(Bapepamcttnkuladedidikirawan). Yang dapat dipailitkan: orang, badan hokum (non bank dan non perushaan efek).

Syarat Kepailitan

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan :

  1. Debitur dalam keadaan berhenti membayar.debitur disini adalah orang perorang, istri dalam mana suaminya terkait apabila daalam perkawinannya secara hartacttnkuladedidikirawan persatuan, badan usaha.
  2. Minimal 2 kreditur dan 1 sudaah jatuhcttnkuladedidikirawan tempo
  3. Dengan permohonan sendiri atau kreditur

Asas-asas

Asas-asas dalam UU Kepailitan adalah:

  1. Asas perlindungan yang seimbang (Pasal 56 A UU Kepailitan), memperkenankan penundaan eksekusi selama 90 hari è (kritik; dengan dapat ditangguhkannya ini meka menghalangi hak kreditur separatis untuk mengeksekusi hak tanggungan, hak gadai, atau hakcttnkuladedidikirawan agunan atas kebendaaan lainnya, dengan seolah-olah ttakcttnkuladedidikirawan terjadi kepailitan sebagaimana diatur pasal 56 ayat 1 UU Kepailitan.
  2. Asas tidak semua kreditur harus menyetujui debitur untuk dipailitkan, hal ini dilihat dancttnkuladedidikirawan dinilai kewajarannya oleh hakim.
  3. Asas putusan pengadilan harus dapat perseetujuan para kreditur.
  4. Asas status quo, sejak dimulainya pengajuan PKPU semua dalam keadaan diam (stenseel) denga maksud menghindari perbuatan yang dapat merugikan daricttnkuladedidikirawan debitur terhadap kreditur, kreditur dapat membatalkan perbuatan-perbuatan debitur setelah putusan
  5. Asas UU harus menghormati pemegang hak sparatis /pemegang jaminan
  6. Asas kepailitan harus diputus secara cepat, dll.

Akibat Hukum

Akibat hokum yang lahir dari putusan pailit:

  1. Terhadap harta kekayaan; ssebelum pailit boedel ada pada debitur maka sesudah pailit ada pada curator;
  2. Terhadap sita jaminan; maka sita tersebut harus diangkat atau dicabut terhadap sita revindikator aadalah tetap karena karena tidak berkaitan dengan bendacttnkuladedidikirawan debitur;
  3. Terhadap perjanjian timbal balik antara debiitur dan pihak ke 3 bersifat kasuistiscttnkuladedidikirawan dalam arti perjanjian tersebut boleh dibatalkan bolh juga diteruskan;
  4. Terhadap tindakan-tindakan debitur yang diduga merugikan para kreditur; dapat dibatal kan dengan syarat pada Pasl 41 è42 a s/d f UU Kepailitan ; actioncttnkuladedidikirawan pauliana;
  5. Terhadap kreditur pemegang jaminan (kreditur sparatis); eksekusi ditangguhkan dalam waktu 90 hari.

Pengadilan yang berhak mengadili perkara kepailitan adalah pengadilan niaga, merupakan bagian dari peradilan umum. Penasihat yang dalam perrkara kepailitan adalah penasehat yang mendapat izincttnkuladedidikirawan prkatek psl 5 UU Kepailitan.

Fase-fase

Fase-fase dalam proses kepailitan:

  1. Fase sekestrasi atau penitipan; membentuk panitiia para kreditur sementara, menginventarisasi kreditur dan tagihan, memohon penetapan, rapat verifikasi (menghasilkan; kreditur dengan tagihan diakui; kreditur dengan tagihan yang diakui sementara ataucttnkuladedidikirawan harus diselsaikan segera; kreditur dengan tagihan ditolak), dapat ditawarkan perdamaian,
  2. Fase insolvensi atau pelelangan; semua harta kekayaan debitur akan dieksekusi dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur sesuai imbangan pemasukan atau inbreng; apacttnkuladedidikirawan bila ada sisa hutang maka dikemudian hari dapat ditagih kembali (Psl 190 UU Kepailitan èkedudukan debitur).

Proses Beracara

Permohonan pailit diajukan ke panitra PN oleh penasihat hokum yang memiliki izin praktik è Ketua PN (1X 24 jam)è (2X24jam)dipelajari di PN dan menetapkan hari siding è (maksimal 20 hari setelah pendaftaran) sidaang pemeriksaan è penundaan siding 25 hari è pemanggilan oleh paniteracttnkuladedidikirawan kepada debitur (7 hari sebelum siding pertama)è pernyataan permohonan pailit ; bersifat serta merta è (2X 24 jam setelah putusan) PN menyampaikan surat dinas tercatat kepada kreditur, debitur, curator, hakim pengawas è selama putusan atas permohonan pailit belum ditetapkan; sita jaminan dan menunjuk curator è upya hukumnya adalah (langsung) kasasi dan memori kasasi ke terkasasi è (7 hari sejak menerima) terkasasi mendapatkan mengajukan kontra memori kasasi (14 hari sejk didaftarkan)è panitera menyampaikan permohonan kasasicttnkuladedidikirawan, memori kasasi, kontra memori kasasi ke panitera MA è (2X24 jam) MA mempelajari dan menetapkan hari siding è 20 hari sejak didaftarkan siding pertama è 30 hari putusnaèputusan yang berkekuatan hukumm tetap è PK ke MA.

Putusan Pailit

Putusan kepailitan dinyatakan dengan vonis (bukan dengan penetapan karena ada akibat hkum baru sedangkan penetapan hanya menetapkan hal yang sudah ada)sifatnya summir dancttnkuladedidikirawan sertta merta. Upaya hokum yang dapat dilakukan:

  1. Kasasi ke MA pasal 8 ayat (1) UU Kepailitan
  2. PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Surseance van Getaling,Suspension of Payment (PKPU).

Diatur Psl 212 UU Kepailitan. Secara implisit memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang. Syarat PKPU harus diajukan ke pengadilan.segera setelah permohonan diajukan maka hakim harus mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan dalam waktu paling lama 45 hari siding pengadulan sudah harus mempertemukan debitur dancttnkuladedidikirawan kreitur (apabila akan disertakan perdamaian maka harus termuat dalam permohonan dan disampaikan 21 hari sebelum sidnag ke cttnkuladedidikirawansatu tersebut), dan setelah dikabulkan PKPU secara tetap maka dengan perpanjangannya (terhitung sejak penundaan sementara kewajiban pembayaran utangcttnkuladedidikirawan dengan perpanjangan tidak boleh dari pada 270 hari (Psl 217 ayat 4 UU Kepalitan)). Akibat hukumnya maka debitur dapat melakukan pengurusan perusahaan. Perbedaan antara UU Kepalitan (A) DENGAN Fv (B):

  1. Waktu:
    1. A; Debitur takk dapat diduga Psl 212
    2. B; debitur menduga
  2. Pengajuan:
    1. A; ditandatangani oleh debitur dan penasehat hukumnya Pasl 213 ayat (1)
    2. B; ditandatangani debitur atau penasehatcttnkuladedidikirawan hukumnya psl 213 ayat (1))
  3. Pihak :
    1. A; debitur,kreditur,hakim pengawas, hakim pengadilan, curator
    2. B; debitur, kreditur, curator

Eksekusi

Sejak putusan berkekuasaan kekuasaan tetap curator melakukan pengurusan dan pemberesan meskipun diajukan kasasi atau peninjauan kembali dalam hal dibatalkan karena adacttnkuladedidikirawan kasasi atau PK , perbuatan curator sebelum pembatalan adalah sah .

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USHA TIDAK SEHAT

 

HUKUM DAGANG Part 1 : KUHD (sejarah, sumber hokum,inti hokum dagang)PEMBUKUAN(dasar hokum,fungsi pembukuan,dokumen perusahaan)PEDAGANG PERANTARA (makelar,komisioner,pedagang keliling,pedagang prokurasi,pengrus filial,agen perusahaan,distributor,perusahaan dagang,persekutuan,maatschap,firma, pesekutuan komanditer/CV), PERSEROAN TERBATAS/PT (definisi,asas,organ,pendirian,pengesahan,pendaftaran,,pengumuman,RUPS,saham,modal,pembubaran)AKUISISI,MERGER,DANKONSOLIDASI.

Juni 30, 2017

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Sejarah

Awal mula pada masa romawi belum dikenal adanya hokum dagang (WvK) maka yang berlaku adalah hokum tidak tertulis oleh para pedagang itu sendirri è di perancis lahir ordonance de commerce dan ordonance de la marine è ditindaklanjuti oleh kodifikasi hokum romawi yakni code civil (hasil kodifikasi kkaisar yustianus yaitu corpus ius civilis) dan code commerce è selanjutnya code commerce dikodifikasi dalm WvK (code civil; KUHPdt) è KUHD dan BW berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordasi (Pasal 131 jo.163 IS). Hokum dagang merupkana bagian hokum perdata dan ataucttnkuladedidikirawan hokum privat, yaitu keseluruhan hokum yang mengatur kepentingan kepentingan perorangan. Hubungan KUHD dan KUHPdt:

Sumber terpenting dari hokum dagang adalah KUHPdt (bukti Pasal 1 KUHD), KUHD adalah hokum perdata khusus sehingga berlaku asas lex specialize derogate lex generali, dengan konsekuensi bahwa:

Apabila KUHD yidak mengatur maka KUHPdt bisa diberlakukan, apabila KUHD dan KUHPdt mengatur maka yang berlaku adalah KUHD, dasarcttnkuladedidikirawan hukumnya Pasal 1,15,396 KUHD,dsb.

Sumber hokum

Antara lain:

  1. Sumber hokum tertulis yang dikodifikasikan: BW dan WvK, yang tidak tertulis : UUPT, UUPaten, UU Merek, UU Yayasan.dll.
  2. Sumber hokum tidak tertulis: kebiasaan (dasar hukumnya Pasal 1339,1346,1347 KUHPdt).
  3. Yurisprudensi merupakan sumber hokum tapicttnkuladedidikirawan tidak memiliki kekuatan mengikat.
  4. Perjanjian-perjanjian internasional traktat (GATT,WTO,TRIP
  5. Doktrin merupakan sumberhukum tapi tidak memiiliki kekuatan mengikat

Inti Hukum Dagang

Antara lain: pedagang, perbuatan pedagang, perikatan dagang.

Alasan Pasal 2 s/d 5 KUHD dicabut:

  1. Pengertian barang pada pasal 3 KUHD hanya melipiuti barang bergerak sehingga jual beli barang tidak bergerak tidak tunduk pasal 2 s/d 5 KUHD.
  2. Pengertian perbuatan perdagangan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputu perbuatan mmebeli sedangkan menjual adalah tujuan dari peerbuatan membeli. Sedangkan pasal 4 KUHD bahwa perbuatan mejual juga termasuk dalam perbuatancttnkuladedidikirawan perdagangan , missal: menjual wesel, jual beli kapal,dsb.
  3. Menurut ketentuan pasal 2 KUHD bahwa perbuatan dagang hanya dilakukan oleh pedagang, padahal pada pasal 4 KUHD juga termasuk komisioner, makelar, pelayan, dsb.
  4. Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanan perjanjian KUHD tidak dapat diterapkan karena KUHD hanya diberlakukan bagicttnkuladedidikirawan pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakuakn perbuatan dagang

PEMBUKUAN

Dasar hukum

Dasar hukumnya adalah Pasal 6 s/d 12 KUHD

Fungsi Pembukuan

Antara lain:

  1. Fungsi yuridis: sebagai alat bukti di pengadilan
  2. Fungsi ekonomis: mengetahui laba/rugi
  3. Fungsi administrasi: memperlancar proses administrasicttnkuladedidikirawan perusahaan
  4. Fungsi fiscal: menjadi acuan dasar bagi pengenaan pajak.

Dokumen Perusahaan

Dokumen perusahaan adalah data catatan keterangan yang dibuat oleh perusahaan atau diterima oleh perusahaan baik yang tertulis maupun terekam dalam bentuk apapun. Dokumen perusahaan terdiri dari, neraca, laporan laba rugi, lapporan perubahan modal, dan laporan harga pokok produksi. Neraca adalah daftar yang berisikan semua harta kekayaan, uatng-utang saldo-saldo. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar perubahan modal yang terjadi selama periode 1 tahun. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan data-data keuangan yang diterima maupun dibuat olehcttnkuladedidikirawan perusahaan. Unsur-unsur perusahaan : terus-menerus, terang-terangan, dalam kualitas kedudukan tertentu, mencari keuntungan/laba. Perbendaan pengertian menjalankan perusahaan dengan menjalankan pekerjaan: dalam menjalankan pekerjaan tidak ada laba, dalam menjalankan pekerjaaan tidak dibebankan pembukuan.

PEDAGANG PERANTARA

Yang diatur dalam KUHD adalah makelar dan komisioner, diluar KUHD (dalam praktek) aturan lain; pedagang keliling, pemegang prokurasi, dan afiliasi, dalam perkembangan agen,distributor.

Makelar

Dasar hukummnya adalajh Pasal 62 KUHD dan Pasal 1792 KUHPdt. Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, menjalankan perusahaan dengan mendapat upah atau provisi dan bertindak atas nama pemberi amanat/principal (Pasal 62 KUHD). Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekauasaan kepada seorang lain yangcttnkuladedidikirawan menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPdt). Konsekuensi yuridis: antara principal dengan pihak ke 3 (bukan makelar) berhak saling menuntut gunacttnkuladedidikirawan dalam pemenuhan prestasi (karena terjadi perwakilan langsung) begitu juga antara principal dan makelar, apabila makelar tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang maka yang berlaku hanya ketentuann pemberian kuasa.

Komisioner

Dasar hukumnya adalah Pasal 76 KUHD. Komisioner adalah seorang yang menjalankan perusahaan dengan mendapatkan provisi dan bertindak atas nama dirinya sendiri untuk menjalankan amanat orangcttnkuladedidikirawan lain. Konsekuensi yuridisnya antara lain:

  1. Antara principal/komiten dan pihak ke 3 (bukan komisioner) tidak dapat saling menuntut dalam pemenuhan prestasi (karena tidak terjadi perwakilan langsung maka berlaku pasal 1340 KUHPdt), namun antara principal dan komisioner tetap salingcttnkuladedidikirawan menuntut.
  2. Apabila komisioner bertindak masuk atas nama principal maka yang terjadi hanya pemberian kuasa (pasal 79 KUHD).

Pedagang Keliling

Pedagang keliling adalah pembantu pengusaha yang bekerja keliling diluar tokko atau kantor untuk memajukan perusahaan dengan mempromosikan barang dagangannya atau membuat perjanjian antara pengusaha dancttnkuladedidikirawan pihak ke 3 (calon pelanggan). Fungsinya adalah mewakili pengusaha memajukan perusahaan dengan kerja keliling diluar took ataucttnkuladedidikirawan kantor. Dasar hukumnya pasal 1792 KUHPdt mengenai pemberian kuasa pasal 1601 KUHPdt mengenai perjanjian perburuhan (majikan dan buruh) dan UU Perburuhan. Hubungan hokum tenaga kerja (buruh) yang bersifat subkordinatif.

Pemegang Prokurasi

Pemegang prokurasi adalh pemegang kuasa dari pengusaha untuk mengelola suatau bagian besar bidang tertentu dari perusahaan. fungsinya adalah mengelola bagian besar atau baggian tertentu dari perusahaan. Dasar hukumnya pasal 1792 dan 1601 KUHPdt dan UU Perburuhan. Hubungan hokumcttnkuladedidikirawan tenaga kerja (buruh) yang bersifat subkoordinatif.

Pengurus Filial (Afliasi)

Pengurus filial adalah pemegang kuasa yang mewakili pengusaha menjalankan perusahaan dengan mengelola suatu cabang perusahaan yang meliputi daerah tertentu. Fungsinya adalah memimpin cabang yyang mewakili pengusaaha pengelola cabangcttnkuladedidikirawan perusahaan. Dasar hukumnya pasal 1792 dan 1601 KUHPdt dan UU perburuhan. Hubungan hokum tenaga kerja (buruh) yang bersifat subkoordinatif.

Agen Perusahaan

Agen perusahaan adalah orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksankan perjanjian dengan pihak ke 3 atas nama pengusaha. Mempunyai hubungan tetap dan koordinatif dengan pengusaha.

Distributor

Distributor adalah orang yang mewakili penggusaha untuk mengadakan dan melaksankan perjanjian dengan pihak ke 3 atas nama dirinya. Mempunyai hubungan tetap dancttnkuladedidikirawan koordinatif dengan pengusaha. Distributor hamper memiliki kesamaand engan makelar.

Perusahaan Dagang

Perusahaan dagang adlah perusahaan yang didirikan oleh satu orang. Unsur-unsurnya: pengusaha perorangan, timbul dalamcttnkuladedidikirawan praktirk, lingkup keperdataan, pendirian berdasarkan kebiasaan.

persekutuan  

persekutuan adalah perusahaan yang didirikan 2 orang atau lebih dengan modal besar (pada umumnya) untuk mencapaicttnkuladedidikirawan tujuan. Unsurnya: ada kepentingan, kehendak, tujuan yang sama.

Maatschap

Maatschap adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri unutk dimasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yangcttnkuladedidikirawan terjadi Karena (pasal 1618 KUHPdt) unsurnya: perjanjian, masukan (inbreng),tujuan membagi keuntungan. Terdapat dua jenis hubungan:

  1. Hubungan intern (kedalam), bahwa setiap sekutu mempunyai kewajiban mmeberikan inbreng (berupa uang,barang,tenaga), adanya kepentingan bersama yang dibagi secaracttnkuladedidikirawan berimbang (pasal 1628, 1629 dan 1630 KUHPdt), dalam akta pendirian sudah ditentukan kepengurusannya (gerant statutaire) yang ditunjuk berdasarkan pemberian kuasa.
  2. Hubungan ekstern (keluar), setap sekutu bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaian sekutu lainnya spanjang adaa pemberiaan kuasa (psl 1642 KUHPdt), tanggung jawab yangcttnkuladedidikirawan sama rata (Psl 1643 KUHPdt),tanggungjawab masing-masing psl 1644 KUHpdt,ha katas perusahaan perdata atas prestasi psl 1645 KUHPdt.

Berakhirnya matschap pasl 1646 KUHpdt:

  1. Daluarsa
  2. Musnahnya objek atau perbuatan telah dilaksanakan
  3. Kehendak para sekutu
  4. Salah satu sekutu meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuancttnkuladedidikirawan, dinyatakan pailit.

Firma

Dasarhukumnya pasal 16 KUHD, firma adalah tiap-tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama. Unsurnya: persekutuan, menjalankan perusahaan, menggunakan nama bersama, firma merupakan persekutan khusus apabila didirikan tidak dengan akta maka merupakan firma umum (karena bidang usahanya yang tidakcttnkuladedidikirawan ditentukan), dengan konsekuensi yurudisnya: firma tersebut berdiri dengan waktu yang tidak terbatas, bidang usaha yang dijalankan berlaku umum, setiap firma bebas bertindak keluar (taka da pengecualian), masing-masing persero bertanggungjawab renteng (psl 18 KUHD).

Persekutuan Komanditer (CV)

Merupakaan persekutuan secara melepas uang (Psl 19 KUHD), merupakan bentuk khusus dari firma. Pengaturan CV bersamaan dengan  firma yang melepas uang adalah disebut komandit atau sekutu pasif dan yang mengurus disebut komplementer atau sekutu aktif. CV dapat menjadi firma apabila komplementernya lebih dari satucttnkuladedidikirawan sehingga membentuk sekutu (firma dalam CV). Ciri khas CV antara lain: nama komandit tidak boleh dipakai, tanggungjawab komplementer adalah renteng, sedangkan komandit terbatas. Komandit dapat melakukan pengawasan tetapi kalau iacttnkuladedidikirawan turut campur maka secara hokum menjadi sekutu komplementer. CV MERUPAKAN bentuk peralihan firma menuju PT syarat-syarat badan usaha yang berbadan hukuam :

  1. Syarat materiil:harta kekayaan yang terpisah, mempunyai organisasi teratur, tanggung jawab terbatas (pada modal disetor), tujuan tertentu (mencari laba).
  2. Syarrat formal: didirikan dengan akta pendirian yang dibuat notaris, mendapat pengesahan darri departemen hokum dan ham, harus didaftarkan ke hokum dancttnkuladedidikirawan ham
  3. Diumumkan ke media

PERSEROAN TERBATAS / PT.

Definisi

PT adalahbadaan hokum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratn-persyaratn yang ditetapkan dalam undang-undang inicttnkuladedidikirawan serta peraturan pelaksanaannya (Psl 1 UUPT). Perbedaan pengaturan PT antara UUPT dengan KUHD: bahwa dalam UUPT terdapat beberaapa halcttnkuladedidikirawan yang tidak dijumpai atau diatur dalam KUHD:

  1. Menggunakan prinsip-prinsip hokum asing
  2. Secara tegas diatur mengenai PT sebagai badan hokum
  3. Secara tegass menyatkan bahwa PT didirikan berdasarkan suatu perjanjian
  4. Pengaturan tentang modal diatur secara tegas
  5. Ada tanggungjwb tidak terbatass yang menyimpangi tanggung jawab terbatas yangcttnkuladedidikirawan ada dalam KUHD
  6. Ada perlindungan saham terhadap saham minoritas
  7. Pengaturan mengenai merger akusisi dan konsolidasi diatur secara tegas.

Asas-asas

Antara lain:

  1. Asas musyawarah untuk mufakat (Psl 74 UUPT).
  2. Asas piercing the corporate veil (Psl 3 ayt (2) UUPT), penerobosan atas tanggung jawab terbatas sebagai salah satu ciri badan hokum.
  3. Asas derivative action or divition of power or shifting of power (Psl 81,32, ayat 1 UUPT)penyerahan kewenangan kepada orang lan melalui RUPS.
  4. Asas put option with appraisal right (psl 55 jo. 104 ayat 2 UUPT) pemilik saham minoritas dapat menjual sahamnya dengan wajar sesuai harga pasar. Merupakan fungsicttnkuladedidikirawan perlindungan hokum terhadap pemegang saham minoritas
  5. Asas disclosure obligation (Psl 87,99, 111 ayat 6 UUPT), kewajiban transparansi bagi direksi kepada PT(psl 87 UUPT), kewajiban transparasi bagi komsiaris kepada PT (Psl 99 UUPT), kewajiban trnsparansi bagi direksi, kkomisaris, seluruh karyawan guna pemerikasaan dipengadilan (Psl 111 ayat 6 UUPT).
  6. Asas fiduciary duty (psl 89 UUPT), memberikan kuasa untuuk melakukan perbuatan hokum
  7. Asas duty of skill and care (Psl 85 ayat 1 dan Pasl 98 ayt 1 UUPT), kewajiban setiap anggota, direksi, komisaris, untuk bekerja dengan penuh itikad baik dancttnkuladedidikirawan bertanggung jawab (Psl 98 ayat 1UUPT). Kewajiban komisaris bekerja dengan penuh itikad baik dan bertanggungjawab (Psl 85 ayt 1UUPT).

Organ

Organ PT diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UUPT :

  1. RUPS/rapat umum pmegang saham
  2. Komisaris
  3. direksi

pendirian

pendirian PT:

  1. dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Psl 7 ayat 1 UUPT)
  2. berdasarkan perjanjian Pasal 1 ayat 1 UUPT
  3. akta pendirian memuat anggarancttnkuladedidikirawan dasar (AD) (psl 7 jo 8 UUPT)
  4. berstatus badan hokum setalah disahkan oleh menteri kehakiman

pengesahan PT:

diatur dalam Pasal 7 ayat 6 jo Pasal 9 UUPT :

  1. permohonan tertulis
  2. dilampirkan akta pendirian
  3. jawaban pengesahan dalam waktu tempo 60 hari (dikabulkan atau tidak)

sebelium disahkan maka berlaku Psl 11 UUPT. Jika sudah disahkan tapi belum diumumkan maka konsekuensicttnkuladedidikirawan yuridisnya èPssl 7 ayat 6 dan Psl 11 UUPT.

pendaftaran

Diatur dalam Psal 21 UUPT bila disahkan maka direksi wajib mendaftarkan akata pendirian beserta surat penggesahan dalam daftarcttnkuladedidikirawan perusahaan dalam waktu 30 hari

Pengumuman

Diatur dalam psl 21 UUPT yaitu di dalam tambahan berita Negara, dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pendaftaran, pendaftaran dan pengumuman berfungsi untukcttnkuladedidikirawan mwngikat pihak ke 3 secra intern maka sudah berlaku tanggungjwab terbatas, tetapi dalam kapasitas ekstern tidak berlaku.

RUPS

Terdiri dari RUPS biasa (Psl 26 ayat 1 UUPT), RUPS luar biasa (RUPS UNTUK merubah anggaran dasar (Psl 75 UUPT) èquorum > 2/3 yang hadir (yang hadircttnkuladedidikirawan minimal 2/3 dari semua).

Saham

Harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

  1. ada jenisnya
  2. harus memiliki nilai nominal (Psl 42 UUPT)
  3. diberikan bukti kepemilikan/sertifikat (psl44 UUPT)
  4. hak deviden dan hak suaracttnkuladedidikirawan RUPS (psl 45,46,47,72 ayat 1 UUPT)
  5. nama pemegang harus tercantum dalam daftar pemegang saham (Psl 86,87,UUPT)

terdiri dari dua jenis (menurut UUPT):

  1. saham atas nama /opnaam; tercantum nama pemilik
  2. saham atas tunjuk/aan order; tidak tercantum nama harusnya disebut saham atas tunjuk (aan tonder tetapi ada juga saham atas unjuk dimana dengan hanyacttnkuladedidikirawan menunjukan saja maka dapat diketahui

konsekuensi perbedaan nama ini (berakibat hokum pada pengalihan):

  1. dalam saham atas tunjuk maka dengan hanya pengambilalihan saja telah berganti kepemilikan
  2. dalam saham atas nama maka untuk berganti kepemilikan makacttnkuladedidikirawan harus ada perubahan nama terlebih dahulu/endosnaam.

Modal

  1. Terdiri dari modal dasar min 20 jt.
  2. Modal ditempatkan 25 % dari modal dasar
  3. Modal disetor 50% modal ditempatkan

Pembubaran

Diatur Psl 114 UUPT disebabkan:

  1. Keputusan RUPS
  2. Jangka waktu berdiri telah berakhir
  3. Penetapan pengadilan

AKUISISI MERGER DAN KONOLIDASI

Akusisi (pengambilalihan take over)

 

 

%d blogger menyukai ini: