PARADIGMA TEORI HUKUM PENGAYOMAN DALAM KONSEPSI NEGARA DAN ILMU HUKUM

Desember 4, 2016

 

Part IV

Tujuan Teori Hukum Pengayoman

Tujuan hokum berdasarkan cita hokum pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam rumusan tadi termasuk juga tujuan untuk memelihara danadedidikirawan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita – cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa (penjelasan UUD1945). Pelaksanaan pengayoman itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan:

  1. Ketertiban dab keteraturan yang memunculkan predikbilitas;
  2. Kedamaian yang berkententraman
  3. Keadilan (distributive, komutatif, vindikatif, protektif)
  4. Kesejahteraan dan keadilan social
  5. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa

 

KONSEPSI NEGARA

Negara adalah masyarakat yang secara menetap mendiami suatu wilayah tertentu yang mengorganisasikan dirinya secara politik dalam sebuah badan hokum public sebagai wahana untuk secara demokratis dalam semangat kebersaamaan berikhtiar mewujudkan kesejahteraan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat . pemerintah berkedudukan sebagai primu inter pares (bukan sebagai pemilik atau penguasa Negara dan rakyat), sebagai pamong, yangadedidikirawan mengemban tugas pimpinan masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan sebagai demikian berkewajiban untuk mempertasipasikan rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional dalam mewujudkan masyarakat sejahterayang adil dan makmur. Jadi pemerintah harus menghadirkan diri dan berfungsi sebagai pusat-pusat koordinasi pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan tujuan bernegara. Pelaksanaan  berbagai tugas pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan, bersaranakan dan tunduk pada aturan hokum positif dengan mengacu cita hokum cita Negara dann tujuan bernegara secara kontekstual.

KKONSEPSI ILMU HUKUM

Ilmu hokum adalah sebuah eksemplar normologi yang termasuk kelompok ilmu-ilmu praktis yang dengan menghimpun memaparkan mensistematisasi menganalisis, mengintepretasidan menilai hokum positifpada analisis terakhir terarah untuk menwarkan penyelesaian terhadap masalah hokum dengan bertumpu dan dalam kerangka tatanan hokum yang berlaku. Masalah hokum berintikan pertanyaan tentang apa hokumnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan tertentu, dan berdasarkan itu apa yang seharusnya dilakukan orang,, yang kepatuhannya tidak diserahkan pada kemauan bebas bersangkutan. Masalah hokum dibedakan dalam masalah hokum mikro dan masalah hokum makro. Masalah hokum mikro adalah berkenaan dengan hubungan antar subyek hokum, yang penyelesaiannya dilakukan dengan penemuan hokum dan penereapan hokum secara kontekstualdengan mengacu tujuan yang mau dicapai dengan aturan hokum terkait dalam kerangka tujuan hokum pada umumnya. Masalah hokum makro berkenaan dengan masyarakat sebagai keseluruhan, yang berintikan ihwal menentukan dan menata pola hubungan antar manusia yang berkekuatan normative dan secara rasional memungkinkan masing-masing mencaapai tujuan secara wajar, sehingga disitu pihak penyelenggaraan ketertiban berkeadilan tetap terjamin, dan dilain pihak mendorong kemajuan masyarakat. Pertanyaan intinya adalah perangkat aturan hokum apa yang diperlukan masyarakat. Penyelesaian terhadap masalah hokum makro iniadedidikirawan dilakukan dengan pembentukan hukuum secara kontekstual dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan dalam kerangka tujuan hokum pada umumnya dengan mengacu cita hokum, yang produknya berupa aturan hokum yang secara obyektif berlaku umum (perundaang-undangan).

Ilmu hokum bertujuan untuk menawarkan penyelesaian yuridis terhadap masalah hokum yang ditimbulkan oleh dan dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Ketetapan penyeleasian yang ditawarkan itu akan tergantung pada ketepatan perumusan masalah hukumnya ke dalam pertanyaan-pertanyaan yuridis yang diajukan. Ketepatan perumusan masalah hokum itu ditentukan oleh ketepatan persepsi atau pemahaman terhadaap situasi yang memunculkan masalah hokum tersebut. Untuk memperoleh pemahaman setepat mungkin tentang situasi yang dihadapi, maka situasi tersebut harus dianalisis ke dalam fakta-fakta relevan yang yuridis relevan dengan memisahkannya dari yang tidak relevan dilakukan berdasarkan kaidah hokum yangadedidikirawan harus ditemukan dengan menggunakan metode interpretasi atau konstruksi hokum terhadap aturan hokum atau sejumlah aturan hokum yang relevan terhadap situasi kenyataan faktualyang dihadapi. Sebaliknyya memilih aturan hokum dan mendistilasi kaidah hukumm yang relevan harus atau hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dari sudut situasi kenyataan factual yang dihadapi. Jadi dalam proses berpikir untuk merumuskan penyelesaian yuridis yang akan ditwarkan itu, berlangsung proses lingkaran hermeneutical.

Pengembanan ilmu hokum selalu melibatkan dua aspek, yaknii kaidah hokum dan fakta (kenyataan masyarakat), artinya aspek normative preskriptif untuk menemukan kaidah hukumnya yang menetapkan apa yang seharusnya terjadi, dan aspek empiris deskriftip untuk menetapkan fakta-fakta yang relevan dari kenyataan kemasyarakatan. Dalam proses pengembanannya kedua aspek itu berinteraksi atau harus diinteraksikan. Putusan yang diambil untuk ditawarkan sebagai penyelesaian bagiadedidikirawan masalah hokum yang dihadapi  itu dimaksudkan sebagai penyelesaian definitive untuk masalah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan secara rasional dalam arti harus tetap mampu mempertahankan ketertiban berkeadilan dengan mempertimbangkan juga kemungkinan dampak kemasyarakatannya. Karena itu putusan yang dihasilkan harus dapat ditempatkan dalam tatanan hokum yang berlaku dank e dalam tatanan kemasyarakatan yang di dalamnya tatanan hokum itu merupakan salah satu subsistemnya. Yang disebut terakhir ini adalah sistemasi eksternal material hokum yang menjadi point of entery bagi pendekatan deskriftip nomologis dan masukan dari ilmu-ilmu manusia lainnya khususnya ekonomi, sosiologi, antropologi, politik dan sejarah), etika dan pendekatan antisipatif futurlogi. Sehubungan dengan itu, dipandang dari sudut ilmu hokum sebagai disiplin ilmu mandiri, maka produk ilmu ekonomi, sosiologi hokum, antropologi hokum, sejarah hokum, etika dan futurology merupakan ingredients yang harus diolah menjadi pengembanan ilmu hokum untuk memproduk proposisi yuridis (hipotesis) dan teori hokum. Dengan melaksanakan fungsi sistematisasi eksternal maka pengembanan ilmu hokum itu sudah dijalankan dengan mengacu strategi ilmu social yang memungkinkan ilmu hokum itu menjadi hidup dan relevan terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun pengolahan akhir berbagai masukan ini tetap hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode normative yang mengacu nilai danadedidikirawan kaidah. Bagaimanapun ilmu hokum dalam pengembanannya selalu harus mengacu dan berintikan rasionalitas nilai dan rasionalitas kaidah tanpa mengabaikan rasionalitas efisiensi dan rasionalitas kewajaran. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam pengembannnya, ilmu hokum itu sekaligus mengakomodasikan ke dalam dirinya sejarah hokum sosiologi hokum, antropologi hokum, psikologi hokum, dan teori tentang keadilan.

Metode ilmu hokum pada dasarnya adalah metode penilitian hokum normative, khususnya metode interpretasi daan konstruksi hokum, namun dalam pengembannya, sehubungan dengan tujuannya sendiri secara dialektis (akan harus mampu)mengakomodasi produk danadedidikirawan cara kerja metode penelitian ilmu ilmu social yang bersifat deskriptif empris. Dengan demikian dalam pengembanan ilmu hokum itu, terbawa oleh karakternya sebagai ilmu praktis normologis, sesungguhnya secaara metodologis merupakan dialektika normologis dan nomologis.

Berdasarkan dua maslah pokok yang menjadi aufgabe, ilmu hokum dapat dipandang terdiri atas dua bagian besar bagian pertama adalah bidang studi yang mempelajari penyelesaian hokum mikro dengan mempelajari system hokum yang berlaku, yang dapat disebut teori penemuan hokum. Bagian kedua mempelajari penyelesaian terhadap masalah hokum makro yang dapat disebut teori pembentukan hokum atau teori perundang-undangan. Dalam berkiprahnya baik teori penemuan hokum maupun teori pembentukan hokum berintikan caraadedidikirawan berpikir tertentu yang disebut argumentasi yuridis. Dengan demikian secara pradigmatik, ilmu hokum terdiri atas teori argumentasi yuridis, teori penemuan hokum, dan teori perundang-undangan. Teori penemuan hokum berintikan teori sumber hokum, teori interpretasi dan konstruksi hokum, serta teori klasifikasi kaidah hokum. Teori perundang-undangan terdiri atas proses perundang-undangan , metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan.

Ilmu hokum dalam pengembanannya harus selalu mengacu nilai. Sebab hokum yang menjadi obyek studi ilmu hokum adalah hasil karya cipta manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada kehidupan yang tertib  berkeadilan. Tiap kaidah hokum positif adalah produk penilaian manusiaa terhadap perilaku yang mengacu pada ketertiban berkeadilan tersebut, dank arena ituadedidikirawan berakar pada nilai-nilai. Hokum dan berbagai kaidahnya adalah produk dan bagian dari kehidupan kejiwaan manusia. Dan sebagia demikian aspek kebudayaanadedidikirawan sebagai produk proses membudaya. Ini berarti bahwa tata- hokum itu bermuatan system-nilai. Karena itu, pemahaman secara ilmiah terhadap hokum dan penggunaannya dalam kehiduupan nyata hanya mungkin bermakna jika dilakukan dengan mengacu pada nilai dengan presfektif titik berdiri internal terbatas. Artinya ilmu hokum itu tidak bebas nilai.

Karena obyek telaahnya adalah realitas sarat nilai, dan ilmu hokum itu sendiri tidak bebas nilai, maka pengembanan ilmu hokum juga mengemban fungsi kritis terhadap obyek telaahnya. Dilaksankannya fungsi kritis ini dengan mengacu cita hokum sebagai norma kritisnya, akan mendorong penerapan dan pengembanan ilmu hokum yang lebih sesuai dengan tujuannya dalam konteks kenyataan kemasyarakatan dan dengan ituadedidikirawan mendorong dilaksanakannya praksis dan politik hokum yang lebih adekuat terhadap tujuan hokum dalam kerangka Negara dan tujuan bernegara pada umumnya. Karena itu juga pengembanan ilmu hokum berdampak atau menyandang sifat mengkaidahi dan dengan demikian secara langsung terlibat pada proses pembentukan hokum dan penemuan hokum.

Berdasarkan uraian terdahulu secara umum dapat dikatakan ilmu hokum bertujuan untuk :

  1. Memaparkan secara sistematisasi material hokum (perundang-undangan, yurisprudensi, hokum tidak tertulis, doktrin)
  2. Menunjukan apa hukumnya tentang ikhwal tertentu dengan mengacu aturanadedidikirawan hokum relevan
  3. Memberikan penjelasan historis tentang situasi tatanan hokum yang berlaku
  4. Memberikan kritik terhadap tatanan hokum aturan hokum positif atau putusan hokum berdasarkan doktrin kebijakan dan politik hokum yang sudah disepakati dengan mengacu cita hokum, cita Negara, dan tujuan bernegara.
  5. Mengeliminasi kontradiksi yang tampak tampil dalam tata hokum;
  6. Merekkomendasi interpretasi terhadap aturan hokum jika aturan hokum itu kabur atau tidak memberikan kepastian
  7. Mengusulkan amandemen terhadap perundang-undangan yang ada adedidikirawanatau pembentukan undang-undang baru.

 

PARADIGMA HUKUM INDONESIA DALAM CITA HUKUM PANCASILA

Oktober 29, 2016

Part II

Tatanan hokum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantaan cita hokum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan kedalam berbagai perangkat aturan hokum positif , lembaga hokum dan proses (prilaku birokrasi dan warga masyarakat). Yangadedidikirawan dimaksud denggan cita hokum adalah gagasan karsa cipta dan pikiran berkenaan dengan hokum atau persepsi tentang makna hokum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsu keadilan, kehasilgunaan, danadedidikirawan kepastian hokum. Cita hokum itu terbentuk dalam pikiran sanubari manusia sebagao produk berpadunya pandangan hidup keyakinan keagamaan dan kenyataan kemassyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur cita hokum tersebut. Dalam dinamika kehidupan kemaysarajatan, citaadedidikirawan hokum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani norma kritik kaidah evaluasi dan factor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hokum. Dirumuskan dan dipahaminya cita hokum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan danadedidikirawan aturan perilaku dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hokum. Dengan demikian seyogyyanya tata huukum itu merupakan sebuah eksemplar ratifikasi cita hokum kedalam berbagai asas dan kaidah hokum yang tertata dalamadedidikirawan sebuah system. Sejalan dengan itu ilmu hokum mempelajari tatanan hokum sebagai sarana intelektual untuk memahami daan menyelenggarakan tatanan hokum tersebut dalam pengembanannya seyogyanya pula bertumpu dan mengacu pada cita hokum.

Cita hokum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para bapak pendiri NKRI ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia danadedidikirawan tuhan, manusia dan sesame manusia , serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dalam dinamika kehidupan pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan arah pada pikiran danadedidikirawan tindakan.  cita hokum pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila dengan sendiri akan mencerminkan tujuan bernegara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan batang tubuh serta penjelasan UUD1945.

Pandangan hidup Pancasila bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, yang sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Kehadiran manusia di dunoa dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiapadedidikirawan manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan satu dengan yang lain. Keseluruhan pribadi manusia dengan keunikannya masing-masing mewujudkan satu-kesatuan yakni kemanusiaan. Jadi, kesatuan dalam perbedaan. Sebaliknya, dalam kebersamaan kesatuan ituadedidikirawan tiap manusia individual warga kesatuan itu memperlihatkan kodrat kepribadian yang unik, yang berarti terdapatnya perbedaan di dalam kesatuan kemanusiaan. Jdi perbedaan dalam kesatuan. Kodrat kepribadian iini tidak dapat disangkal tanpa meniadakan kodrat kemanusiaannya. Tiap manusia danadedidikirawan masyarakat harus mengakui menerima memelihara dan melindungi kepribadian tiap manusia warga masyarakat. Namun hal itu tiadak berarti bahwa kepentingan tiapadedidikirawan manusia individual secara tersendiri harus didahulukan dari masyarakat. Sebab, terbawa oleh kkodrat kebersamaan dengan sesamanya itu, tiap manusia individual hanya dapat mewujudkan kemunasiannya di dalam masyarakat, dalam kebersamaan dengan sesame manusia. Jadi dalam kehadiran dan kehidupannya, manusia itu tidak terlepas dari ketergantungan pada kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat. Kebbehagiaan dan upaya untuk mewujudkannya tidak terisolasi dariadedidikirawan kebahafiaan masyarakat sebagai keseluruhan. Selain itu, manusia juga tidak terlepas dari ketergantungan pada lingkungan alam semesta dan tuhan. Kebersamaan dengan sesamanya serta ketergantungan pada alam dan tuhan adalah struktrur dasar yang hakiki dari keberadaan manusia. Struktur dasar kebersaman dengan sesamanya dan keterikatan pada alam dan tuhan ini dirumuskan dalam bentuk sila-sila dari pancasila.

Pandangan hidup pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara dan pengembanan hokum prkatis, kesatuan lima nilai fundamental itu bersama-bersama dengan berbagai nilai yang dijabarkan atau diderivasi berdasarkannya, mewujudkan sebuah system nilai dan dijewantahkan keadedidikirawan dalam berbagai asas hokum dan kaidah hokum yang keseluruhannya mewujudkan sebuah system hokum. Tiap kaidah hokum mencerminkan atau dijiwai sebuah nilai, dan tata hokum mencerminkan atau bermuatan system nilai. Dalam esensinya, system-sistem nilai itu dapat dibedakan kedalam nilai dasar sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atauadedidikirawan memperjuangkan sesuatu, dan nilai tujuan sebagai sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan atau diwujudkan. Sebagai system nilai pancasila merupakan nilai dasar dan sekaligus juga merupakan nilai tujuan. Keseluruhan nilai-nilai dalam system nilai pancasila itu dipersatukan oleh asas kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu. Asas yang mempersatukan itu dalam lambing Negara RI dirumuskan dalam ungkapan Bhineka Tunggal Ika. Jadi Bhineka Tunggal Ikaadedidikirawan mengungkapkan titij tolak cara pandang bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual didalam masyarakat dan dalam alam semesta Dalam ungkapan tersebut terkandung pengakuan serta pernghormatan terhadap martabat manusia individual, kekhasan kelompok-kelompok etnis kedaerahan yang ada danadedidikirawan keyakinan keagamaan dalam kesatuan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia yang dikemukakan tadi maka cita hokum pancasila berintikan, ketuhanan yang maha esa, penghormatan atan martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan social, moral dan budi pekerti yang luhur, Partisipasi dan transparasi dalam proses pengambilan keputusan publik

 

PARADIGMA ILMU HUKUM INDONESIA

Oktober 27, 2016

Part. I

Proklamasi Kemerdekaan dan pembentukan Negara Republik Indonesia yang dituangkan krdalam UUD 1945 membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan diwilayah yang sebelumnya dinamakan Hindia Belanda termasuk pada penyelenggara hukumnya. Dengan itu secara implisit sudah terjadi perubahan dalam isi cita-cita hokum sebagai asas-dasar yang mempedomani dalam penyelenggaraan hokum di Indonesia. Juga pengembanan ilmu Hukum di Indonesia, sebagaiadedidikirawan pendamping ilmiah yang membantu dan membimbing pada penyelenggaraan hokum yang kini sudah menjadi ilmu hokum Indonesia, harus disesuaikan pada perubahan yang sudah terjadi. Ini berarti diperlukan perubahan paradigm dalam pengembanan ilmu hokum, yang sesungguhnya secara implisit sudah timbul dengan terjadinya perubahan dalam isi cita hokum tersebut. Agar dapat digunakan secara sadaradedidikirawan dalam mengartikulasikannya ke dalam pembentukan konsep-konsep yuridis dan teori-teori hokum untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan hokum yang fungsional maka paradigm ilmu hokum Indonesia perlu dieksplistkan. Ini adalah tugas teori hokum dan filsafat hokum Indonesia.beberapa penstudi ilmu hokum sudah melakukan upaya perintisan kearah itu, antara adedidikirawanlain, Satjipto Rahardjo. Di bawah ini diajukan beberapa butir pokok pikiran sebagai bahan telaah guna dipertimbangkan kemungkinannya untuk dikembangkan dalam rangka ikut berpartisipasi pada upaya mengeksplisitkan paradigm ilmu hokum Indonesiasebagai landasan atau kerangka umum pengembangan ilmu hokum.Yaitu Cita Hukum Pancasila, Konsepsi Hukum Indonesia, dan Tujuan Hukum Indonesia

DASAR-DASAR ILMU FILSAFAT MORAL ETIKA TRANSENDENTAL KESUSILAAN DALAM TEORI DAN PRAKTEK MORALITAS

Oktober 18, 2016

Sekian jauh kita telah melihat bhwa tujuan akhir manusia adalah kebahagian sempurna dalam memiliki tuhan kecuali itu juga telah kita ketahui bahwaadedidikirawan kearah tujuan tadi adalah perbuatan manusiawi yakni perbuatan manusia yang sukarela sekarang pertanyaan yang kita hadapi adalah menghubungkan dijalan ke tujuan Dapatkah setiap macam perbuatan membawa kita kita keadaan tujuan akhir kita bila kita menjawab ia berarti bahwa tidaklah terdapat perbedaan antara hal yang benar dan hal yang salah selanjutnya tidak terdapat ilmu filsafat moral tidak terdapat etika seperti kita katakan etika mendasarkan dirinya pada fakta pengalaman yakni keputusan tentang hal yang benar dan yang salah keyakinana yang dimiliki manusia bahwa beberapa perbuatan adalah dan sepantasnya dikerjakan bahwa ada perbuatan yang salah dan sepantasnya tidak dikerjakan bahwa terdapat perbuatan yang indefeerent yang boleh dijalankan atau tidak dijalankan fakta ini menyatakan bahwa manusia memutuskan bahwa terdapat macam perbuatan yang slah dan tidak akan membawa kita kearah tujuan terakhhir dan bahwa terdapat macam perbuatan benat yang sesungguhnya akan membawa kkita kearah tujuan terakhir tersebut demikian jauh kita hanya memakai saja fakta-fakta tersebut apabila berkata bahwa kebijaksanaan tuhan dan derajat manusia menuntut supaya manusiaadedidikirawan membimbing dirinnya sendiri kearah tujuan akhirnya dengan dengan memakai kehendak bebasnya kita juga merangkum dalam pernyataan kita tadi bahwa sanya terdapat kemungkinan memilih antara hal-hal yang akan membawa manusia kearah tujuannya adedidikirawan dan hal-hal yang tidak akan membawa manusia kearah tujuannya dan hal-hal yang tidak akan membawa arah tujauannya sebab apabila semua jalan akan membawa kita ketujuan yang sama agaknya jelas tidak diperlukan adanya pimpinan atau pemilihan Pembicaraan mengenai kesukarelaan dan kemerdekaan lebih-lebih mengnai prinsip akibat rangkap (the principle of double effeot) adalah berdasarkan pengalaman sehari-hari bahwa konsekuenssi atau akibat buruk atau jahat dapat terbit dari perbuatan manusiawi sering manusia bertanggung jawab atas perbuatan hal-hal yang buruk tersebut sekarang saatnya kita membuktikan semuanya itu apakah keyakinan umum umat manusia yang berkata bahwa ada perbuatan yang benar dan salah itu suatu yang benar mengapa terdapat perbuatan yang dianggap benar dan terdapat perbuatan yang dianggap salah apakah gerangan nilai-nilai alasan –alasan yang diberikan inilah apa yang disebut problm moralitas ARTI MORALITAS Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia dengan mana berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah baik atau buruk moralitas mencakup pengertian tentang bai buruknya perbuatan manusia kata a-moral non-moral berarti bahwa tidak mempunyai hubungan dengan moral tidak mempunyai arti moral istilah imoril artinya moril buruk moralitas objektif memandang perbuatan semata sebagai sesuatu perbuatan yang telah dikerjakan bebas lepas dari pengaruh sukarela pihak pelaku lepas dari segala keadaan-keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri dan bertanya adakah orang yang sepenuhnya menguasai dirinya dijadikan dengan suka rela menghendaki macam perbuatan tersebut moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengrtian dan persetujuan sipelaku sebagai individu adedidikirawanpula dipengaruhi dikondisionir oleh lataar belakangnya pendidikannya kemantapan emosinya dan sifat-sifat pribadi lainnya yang ditancapkan emosinya dan sifat-sifat pribadi lainnya yang dicanangkan adakah perbuatan tersebut sesuaiadedidikirawan atau tidak sesuai dengan hati nuraninya (conscience) sendiri dari pelaku disini kita tidak perbincangkan adakah moralitas itu subjektif ada. Karena ini adalah suatu fakta pengalaman bahwa hati nurani mnyetujui atau tidak menyetujui apa yang dikerjakan seluruh persoalannya marilah ditunda sampai saatnya membicarakan tentang hati nurani persoalan yang dihadapi kini hanya tentang moralitas objektif apakah hakekat dari perbuatan-perbatab adedidikirawanitu sendiri adakah perbuatan-perbuatan tersebut telahmemiliki kuwalitas moral sifat benar salah yang hakiki sendiri ataukah buatan-buatan tersebut mempunyai arti moril karena sebab-sebAb ekstrinsiik karena sebab-sebab dari luar Moralitas dapat intrinsik ATAU ekstrinsik pembagian diatas tadi moralitas instrinsik memandang perbuatan menurut hakekatnya bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif yang dipandang axdalah adakah perbuatan baik atau buruk hakekatnya bukan adakah seseorang telah memerintahkannya atau telah melarangnya moralitas ekstrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai sesatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang kuasa atau oleh hukum positif baik dari manusia asalnya maupun dari tuhan Bahwa sanyaa terdapat moralitas ekstirinsik semua orang bisa setuju karena tidak ada orang menolak kenyataan bahwa hukum-hukum positif bagaimanapun nilai sahnya adalah benar-benar ada seperti umpamanya adedidikirawanhukum negara atau hukkum yang tak tertulis atau hukum adat jadi disini kita tidak mengadakan pemilihan antara moralitas intrisnik dan moralitas ekstrinsik disini kita bertanya disamping moralitas ekstrinsik adakah juga terdapaat moralitas intrinsik atau juaga pertanyaan itu diperintahkian atau dilarang karena perbuatan tersebut pada hakekatnya benar atau salah adakah moralitas kodrat ataukah perbuatan tersebut padaa hakekatnya benar atau salah karena diperintahkan atau dilarang adakah semua moralitas situ sekedar sesuatu yang konvensional Teori yang mengatakan bahwa semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh konvensi bahwa semua bentuk moralitas itu adalah resultan dari kehendak seseorang yang dengan semau-maunya memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu tanpa medasarkan pada sesuatau yang intirinsik dalam perbuatan manusia sendiri atau pada hakekat manusia dikenai sebagai aliran positivisme moril disebut begitu karena menurut aliran tersebut semua moralitas bertumpu pada hukum positif sebagai lawan hukum kodrat (natural law) menurut teori tersebut perbuatan dianggap benar atau salah berdasar : 1.       Kebiasaan manusia 2.       Hukum-hukum negara 3.       Pemilihan bebas tuhan  Teori yang berkata bahwa moralitas itu sekedar kebiasaan sja sudah lama tersebar yakni sejak jaman paraadedidikirawan sophist dan kaum skeptik dijaman yunani kuno ada yang mengira bahwa moralitas itu dipaksakan oleh orang –orang pandai dan berpengaruh untuk menundukan rakyat biasa oleh tekanan dan pendapat umum dan tradisi orang biasa menerima hukum moral dan mau memakai rantai belenggu juga telah dibuatkan untuknya dan hanya beberapa pemberani berani berjuang dan dapat merdeka inilah filsafat adedidikirawandari dunia pemberontakan dalam bidang moril mandeville dalam bukunya enquiry into the origin of moral virtue menyocokan gagasan tersebut pikiran friedrich nietszche tidak jauh berbeda menurut dia pada permulaan yidak ada hal yang baik dan yang buruk yang ada hanya yang kuat dan yang lemah yang seperti perempuan juga sabar ramah tamah lembut yang lemah takut pada yang kuat masing-masing golongan memuja sifatnya masing-masing dan menghukum golongan lain demikian munculah perbedaan antara moralitas bendoro dan moralitas budak oleh karena jumlahnya besar dan kena pengaruh agama katolik moralitas budak menang iini merupakan bencana bagi rakyat tidak terhitung adalah tugasnya masyarakat untuk menimbulkan golongan aristrokat para ubermensch yang akan mengembalikan sifat –sifat kejahatan dan mengembalikan moralitas bendoro ubermensch itu mengatasi segalanya yang baik dan buruk ia adalah merupakan suatu hukum tersendiri hukum bagi dirinya sendiri Para hukum evolusionis modern seperti herbert sepencer umpamanya mencari jejak permulaan pertama gagasan –gagasan moril pada binatang sebagaimana manusia berkembang dari hewan demikian juga gagasan –gagasan moril tentu mengalami perkembangan evolusi yang sama cara berbuat yang dianggap berguna berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan suku-suku primitif bersama dengan majunya peradaban semakin disaringadedidikirawan lah dan menjadi sistem morilyang kita miliki sekarang oleh karena proses evolusi belum berhenti maka sistim tersebut masih bisa menjadi sistem yang lebih tinggi Aguste comte pendiri aliran positivisme memandang etika sebagai bagian sosiologi yang dianggap sebagai ilmu tertinggi kebiasaan moril itu muncul dari kebiasaan sosial dan terus menerus berubah bersama dengan perbuatan-perbuatan juga terdapat dalam masyarakat jadi semacam relativisme etika friedrich paulsen yang tidak dapat golongkan sebagai seorang postivist menegaskan bahwa pada konkritnya tidak terdapat moralitas yang universal sifatnya hukum moral (moral code) itu berbeda bagi setiap orang setiap filsafat moral itu hanya saja bagi suasana peradaban dimana filsafat moral tadi muncull karl marx dan engels beserta semua pengikutnya memegang konsepsi materialis tentang sejarah menegaskan bahwa gagasan-gagasan moral politik seni sosial dan filsafat ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat setiap saat setiap rakyat dan setiap kelas membentuk gagasannya sendiri untuk menserasikan dengan situasi ekonoomi yang khusus menurut anggapan komunis perubahan ekonomi adedidikirawanharus dilaksanakan denbgan jatuhnya kapitalisme dan pada saat ini akan dibutuuhkan bentuk moralitas yang baru yang harus menggantikakn moralitas borjius sekianlah beberapa contoh dari teori yang menolak adanya moralitas intirinsik mereka tidak menerima bahwa perbedaan antara baik dan buruk yang dibuat manusia umumnya itu didasarkan pada hakekat barang-barang untuk lebih mendekati pandangan tersebut marilah kita menyelidiki apakah itu adat adat itu munculnya karena perbuatan yang sama yang diulang dengan cara yang sama mengapa perbuatan diulang karena pada permulaan kalinya menjalankan perbuatan tersebut mereka menemukan bahwa perbuatan tersebut menyenangkanatau berguna dan mereka menghendaki hal tersebut kembali pada mulanyamanusia mengulang perbuatan-perbuatan tertentu tidaklah karena telah mengerjakannya barang sekali dua kali tetapi untuk keuntungan tertentu sampai adat tersebut terbentuk adat sendiribukanlah sumber dari perbuatan nilai adat danadedidikirawan tradisi adalah sebagai sesuatu juga diwariskan turun temurun kepada generasi mendatang dalam adedidikirawanbentuk yang sdh ready made yakni sesuatu kumpulan pengalaman-pengalaman yang berguna dan profitable dari orang-orang tua sebagai hubungan sejarah dengan masa lalu sebagai kelangsungan budaya adat adalah tiang penyokong setiap bentuk peradaban ada juga bisa merupakan penghalang kemauan setelah beberapa lama keadaan mungkin telah berubah secara radikal dan perbuatan yang dulu menguntungkan mungkin dalam keadaan baru menjadi tidak berguna dan merugikan nzmun karena tekanan kebiasaan yang kuat manusia terus menjalankan perbuatan tersebut tanpa memikirkan mengapa berbuat demikian umpamanya manusia terusmenerus mengikuti dan mentaati upacara-upacara tertentu meskipun telah lupa (tidak tahu) akan artinya tradisi dapat demikian hebat pengaruhnya sehingga orang terus sja berkeras kepala menentangkan akal sehat meskipun ia telah tahu bahwa tidak masuk akal ia tidak gisa lagi meninggalkan pola tingkah laku yang telah demikian biasa kita pernah mengadakan perbedaan antara tata caara tatatertib yang merupaakan adat istiadat semata dan adat istiadat bukan tata krama yang bukan etiquetee semata-mata tetapi yang mempunyai arti moral adat semata yakni perbuatan-perbuatan yang diulang semata adedidikirawankarena pernah dijalankan menurut penagalaman dapat dirubah meskipun sukar sejarah telah membuktikan bahwa adat    semacam itu dapat dirubah oleh lamanya waktu yang telah berjalan olehadedidikirawan suatu kekerasan yang kuat oleh propaganda yang terus menerus dan dapat dirubah dengan reduksi juga merata bahkan juga adat yang sudah berurat akar terdapat adat kebiasaan yang tidak pernah dapat dirubah makna dan bernafas adalah adat kebiasaan tetapi tidak ada orang dapat dididik kembali untuk bisa hidup tanpa keduamya bercakap-cakap dan bertukar pikiran adalah adat kebiasaan dan hanya orang sinting yang melarangnya musik dan ekperesi seni adalah adat kebiasaan hanya mental tidak beres yang mau menghancurkan secara total sebab nya adalah karena semuanya ini bukan adat semata tetapi berdasar pada tuntutan fisik mental dan emosional manusia dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa arti moralitas adalah kebetulan kesalahan dari perbuatan-perbuatan manusiawi moralitas itu objektif atau subjektif sesuai dengan sejauh tidak memperhatikan ciri pribadi dari pelaku atau sejauh memperhatikannya intrinsik atau ekstrinsik sejauh menemukan benar dam salahnya dalam adedidikirawanhakekat perbuatan atau dalam ketentuan hukum positif pernyataan ini adalh tentang moralitas objektif dan morilats ekstrensik adakah semua moralitas (kesusialaan) itu eksterensik dan konvensional ataukah beberapa moralitas itu intrinsik dan kodrati positivisme moral adalah teori yang teori yang mengatakan bahwa semua moralitas itu konvejnsional bahwa sanya tidak terdapat perbuatan yang menurut hakekatnya baik atau buruk ditunjuk tiga sumber konvensi: 1.       Adat kebiasaan pendapat iiini dipegang oleh para filsuf seperti sepencer nietzsche ccotet dan marx adat kebiasaan bisa mendapatkankekuatan hukum dan memberi moralitas ekstrensik pada jenis perbuatan yang indifferent sifatnya tetapi tidak semua moralitas dapat didasarkan pada adat kebiasaan karena sementara adat kebiasaan tidak dapat dihapuskan dan beberapa jenis perbuatan tidak pernah dapat dijadikan adat kebiasaan satu-satunya alasan untuk itu adalah bahwa perbuatan-perbuatan adedidikirawanini tidak pernah dijadikan adat kebiasaan satu-satunya alasan untuk ituadalah bahwa perbuatan-perbuatanitu baik atau buruk tidak tergantunng dari adat kebiasaan apapun juga dan adat kebiasaan bukanlah sumber semua moralitas 2.       Negara hobbes dan rosseou berkata bahwa sebelum pembentukan negara tidak terdapat moralitas moralitas adalah kekuatan (pentaatan) atau tidak ketaatan (pentaatan ) pada hukum sipil argumentasi melawan gagasan ini sama dengan yang terdapat diatas negara dapat memberikan moralitas ekstrinsik pada jenis perbuatan yang indifferent sifatnya tetapi tiada negara yang dapat sepenuhnya tidak terikat pada peraturan mengnai hukum-hukumnya terdapat perbuatan-perbuatan yang setiap negara harus memerintahkannya dan terdapat perbuatan-perbuatan yang setiap negara harus melarangnya karena kehidupan manusia sendiri menutut hal ini perbuatan-perbuatan telah bermoral atau tidak bermoral sebelum ada negara 3.       Dekrit tuhan meskipun moralitas tergantung pada kehendak tuhan juga tuhan tidak dapat sepenuhnya semau-mau dalam hal adedidikirawanyang beliau kehendaki kehendaknya tergantung pada intelleknya sedang baik intelek maupun kehendaknya tergantung pada esensinya tidak dapat berlawanan dengan dirinya sendiri oleh karena beliauadedidikirawan sendiri tidak dapat berbuat menurut cara yang berlawanan dengan esensinya yang takterbatas beliau juga tidak dapat memerintahkan atau mengidijinkan mahluknya berbuat seperti itu Beberapa perbuatan hanya mempunyai suatu moralitas ekstrinsik menurut hakekatnya indifferent menjadi baik atau buruk hanya karena seseorang yang berkuassa telah memerintahkannya atau melarangnya tetapi terdapat lain perbuatan yang mempunyai moralitas iintrinsik menurut hakekatnya perbuatan tersebut baik buruk dan tiada adat kebiasaan hukum manusiawi atau bahkan dekrit tuhan dapat membuatnya lain NORMA-NORMA MORALITAS Apa yang disebut moralitas itu sungguh ada ada beberapa perbuatan yang menurut hakekat nya indifferent yang mendapat moralitas ekstrinsik karena diperintahkan atau dilarang oleh kekuasaan yang sah tetapi ada perbuatan-perbuatan yang sungguh mempunyai moralitas intirinsik moralitas perbutan-perbuatan itu tidak didasarkan pada hal-hal yang sembarangan dan semuanya sajha baik dari adat negara malah juga tuhan tetapi berdasarkan pada hakekat perbuatan-perbuatan tersebut sendiri dan oleh karena alasan-alasan ini perbuatan-perbuatan tersebut telah menjadi adat kebisaan diantara manusia atau ditentukan oleh negara atau ditentukan oleh tuhan tugas kita selanjutnya adalah menemukan norma-norma yang bisa kita pakai untuk menntukan hakekat perbuatan-perbuatan mana perbuatan adedidikirawanyang baik mana yang buruk dan mana yang indifferent menurut hakekatnya langkah 2 yang kita tempuh adalah sebagai berikut : 1.       Apakah yang dimaksud dengan suatu norma moralitas 2.       Kemampuan manakah yang harus kita pakai untuk untuk mengukur moralitas 3.       Bagaimana membangun moralitas 4.       Apakah norma moralitas yang benar 5.       Bagaimana membuktikan bahwa ini adalah norma yang benar 6.       Apakah norma ini sesungguhnya praktis dan dekat apakah norma terhadir moralitas ARTI SUATU NORMA Norma adalah sturan standarad ukuran norma adalah sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu lain yan g hakekatnya besar kecilnya, ukurannya kwalitasnya adalah ragu-ragu jadi norma moralitas adalah aturan standarad atau ukuran dengan mana kita bisa mengukur kebaikan atau keburukan sesuatu perbuatan haruslah sesuatu dengan mana sesuatu perbuatan (haruslah) secara positif sesuai untuk dapat disebut secara moral indifferent haruslah sesuatu yang netral terhadap ukuran tadi Suatu norma dapat dekat atau terakhir untuk mengerti beberapa panjangnya sesuatu pakai meteran tetapi bagaiimana pembuat ukuran meteran menentukan bahwa sekian panjang ituadedidikirawan satu meter dia mengukur meteterannya dngan ukuran yang resmi dipakai dan diatasnya itu tidak terdapat ketentuan lain pada umumnya suatu norma dekat adalah norma yang secara langsung dapat diterapkan  pada benda yang harus diukur norma tersebut siap dipakai norma asli atau norma terakhir adalah alasan terakhir mengapa norma dekat itu seperti kenyataannya secara teoriitis hal yangsama dapat dipakai adedidikirawanuntuk memenuhi fungsi dari kedua norma yakni dekat dan terakhir Bahwasanya harus terdapat sesuatu norma moralitas dijelas telah kita tunjukan bahwa ada beberapa perbuatan yang menurut hakekatnya buruk maka haruslah terdapat sesuatu hal yang bisa untuk menentukan mengapa yang stu demikian sedangkan lainnya begitu dan norma tersebut haruslah norma dekat artinya dapat langsung diterapkan pada perbuatan kongkrit satu-satunya macam perbuatan yang sesungguhnya ada Supaya norma sahnya dekat terjamin harus terdapat norma terakhir yang memberi dijaminan untuk menemukan sesuatu kita harus mencarinya dengan cara yang benar-benar ditempat yang benar seperti kita tidak dapat mencari adedidikirawanemas dengan jalan mendengarkannya dan mencarinya sebagai sesuatu yang tumbuh dipohon maka juga dallam usaha kita menemukan norma moralitasharus kita putuskan: 1.       Dalam mencari kemampuan mana yang harus dipakai dan 2.       Didaerah mana kemampuan tersebut harus digunakan  MORAL SENSE THEORI Adakah mempunyai kemampuan khusus untuk menemukan dan mengukur moralitas menjelang akhirabad ke 17 dan selama abad ke 18 beberapa moralitas inggris berpendapat bahwa pengertian tentang sesuatu yang moral baik dan moral buruk dikerjakan oleh kemampuan yang berbeda dari intelek atau akal budi kemampuan khusus tersebut mereka berikan nama moral insitut atau moral intuition atau moral sense Anthon ashley cooper sangat terpukau dan tertarik pada pemikiran filsaat tentang yang indah mengatakan bahwa disamping bentuk-bentuk lainnya juga terdapat keindahan moral bahwa hidup moral adalah sesungguhnya hidup juga indah The sesnse of beuty menurut pandangannya adalah a special faculty of the mind dan bilamana diterapkan pada moral beauty menjadi the  moral sense keindahan moral (moral beuty) terletak pada perimbanngan yang sebenarnya dari apa yang disebut publik danprivat afections perimbangan dari dorongan-dorongan sosial dan menghasilkan suatu hidup huga bulat dan harmonis teori ini adalah aestheticixme moral Francis hutcheson I mengembangkan pandangan as cooper dengan memisahkan moral sense dari sesthi thic sense dan moral sense berfungsi khusus yakni membedakan yang benar dari yang salah joseph butler mengambil langkah yang jelas dengan menjamakan moral sense dengan adedidikirawanconsien factuly yang berbeda dari intelek thomas reid menguraikan moral sense theory sebagai berikut: The abstract nation of moral good and ill would be of no use to direct our life if we had not the power off applying it to particular actions and determining what is morality good and what is morally ill some philosophers with  hom i agree ascribe this to an orginal power of faculty in man which they call the moral sense the moral faculty conscience……………………………………………………………… The name of the moral sense though more frequently given to conscience since lord shatesbuty and Dr. Hutcheson wrote is not new……………………………………………………………………………………. In its dignity it is with out doubt far superior to every other power of the  mind but there is this analogy between it and the external senses that as by them we have not only the original conceptions of the various qulitieas of bodies but the original judgement that this body has such a quality that such another so by our moral faculty we have both the original conceptions of right and worng in conduct of merit and demerit and the original judgement that this conduct is right that is wrong that is worng that this charactr has worth that demerit The testimony of our moral faculty like that of the external senses is the testimony of nature and we have the same reason to rely upon it Adam Smith seorang ekonom mendekati etika dari standpointnya psychologycal analisis moral faculty atau consicience adalah suatu rasa simpati yang naluri yang ia dijelaskan sebagai berikut: We either approve or disprove of our own conduct according as we feel that when place our selves in the situation of another man adedidikirawanand view it as it were wtih this eyes and from the situation we either can or cannot enter into and symphatize with thw senti ments and motives which inflluence it When i endevour to examine my own conduct when i endecour to pass sentence upon it and either to approve or condemen it it is evident that iin all such cases i devide my self as it were into two persons and that i the examiner and judge represent a different character from that other  i the person whose conduct is examined into and judged of Teori-teori tersebut semuanya menuntut adanya kemampuan juga berbeda dariadedidikirawan intelek untuk memutuskan yang benar dan salah atau fungsinya hanya itu atau menjamakannya dengan aesthetic sense atau dengan hati nurani (conscience) atau dengan sentiments of symphaty moral instuteonisme dari ralph cudrowith dan samuel clarke termasuk golongan pendapat juga semacam karena adedidikirawanmeskipun mereka mengatakan bahwa intelek adalah kemampuan yang menentukan benar atau salah tetapi menurut mereka intelek ini dalam memutuskan demikian tidaklah melalui proses pemikiran tetapi by an immediate intelectual intuition of the external fitness of things yang merupakam ekpresi dari idea-idea ilahi Kritik: tidak dibutuhkan adanya suatu kemammpuan moral khusus yang berbeda dari intelek keputusan-keputusan moral pada dasarnya bukanlah berbeda dari keputusan-keputusan lainnya karena kemampuan –kemamppuan adedidikirawanmoral tersebut kebenaran-kebenaran yang jelas dengn sendirinya atau kesimpulan hasil pemikiran dengan bertolak dari prinsip yang jelas dengna sendirinya Mengerti adalah fungsi intelek lain kemampuan yang bukan intelek bakal bisa mengerti mengapa perbuatan-perbuatan tertentu baik atau buruk adalah ganjil mengharapkan orang memakai intelek dibidang ilmu bussiness hukum dan politik tetapi tidak dibidang perbuatanya sendiri dan dalam mencapai tujuan terakhirnya Menjamakan moral sense dengan aesthetic sense tidaklah menjatuhkan soal apa-apa karena kita tidak butuh kemampuan istimewa untuk menangkap yang indah benar bahwa ada adedidikirawanapa yang disebut keindahan moral danadedidikirawan bahwa kebajikan (virtue ) indah dan kejahatan itu buruk tetapi kebenaran tersebut lebih jelas dalam abstraknya dari pda dalam konkritnya keindahan memang seharusnya memikat dan menarik tetapi moralitas dapat ada tanpa dikenal keindahan harus memberikan kesenangan tetapi moralitas tidak jarang sukar adedidikirawandan meminta pengorbanan merenungkan dengan intelek kita perlu untuk bisa menangkap keindahan suatu moral hidup Hati nurani adalah norma moralitas subjektif bukan norma moralitas objektif seperti yang akan kita lihat hati nurani bukanlah suatu kemampuan istimewa tetapi hanya nama intelek yang memutuskan moralitas atas suatu peralatan khusus yang konkrit disini dan kini keputusan hati nurani adalah kesimpulan dari suatu dylogisme yang dicapai melalui proses rasional dalam artinya yang sebenarnya rasa meskipun dalam bentuknya yang agung seperti rasa simpati tidak dapat menjadi adedidikirawanpembimbing yang dapat dipercaya untuk yang benar dan yang salah rasa terusmenerus berganti terus menerus berubah tergantung dari kondisi fisik kita dan gerak emosi kita perbuatan yang sama dapat baik atau buruk sesuai dengan yang merasakan juga bila perbuatan-perbuatan diklasifikasi menurut rasa-rasa yang biasa mereka ajukan sebagai ukuran toh harus ditentukan pula alasan-alasan objektif perasaan-perasaan tersebut biasa diajukan dan alasan objektif inilah yang akan menjadi norma Meskipun menurut pendapatnyaadedidikirawan orang bijak kita mempunyai intuisi tentang prinsip moral yang pertama tetapi prinsip-prinsip moral demikian sangat sedikit mungkin hanya satu karena tidak adaadedidikirawan proses pemikiran yang dapat dikembalikan terus menerus jelas bahwa kita tidak mempunyai intuisi langsung tentang kebaikan moral atau keburukan moral perbuatan –perbuatan konkrit yang dilaksanakan disini  dan kini apabila moralitas intuitif dan tidak perlu dibuktikan dengan argumen rasional adedidikirawanbagaimana adanya demikian banyak pendapat-pendapat yang berbeda tentang moralitas itubisa dijelaskan MEMBENTUK NORMA Kesimpulan yang dapat kita tarik ialah bahwa kemampuan yang semestinya dipakai dalam membedakan baik dan buruk adalah intelek manusia Pengikut-pengikut aristoteles kaum sotoa filsuf-filsuf abad pertengahan dan banyak filsuf modern benar dalam berkata bahwa suatu perbuatan baik apabila sesuai dengan akal yang benar pemikiran yang benar (right reason) jadi kurang lebih membuat right reason sebagai norma moralitas tetapi ini hanya menjawab separuh dari pertanyaan kemempuan mana yang harus dipakai bukan bagaimana dan dimana memakainya bagaimana kita dapat tahu bahwa sesuatu pemikiran benar logika mengajar kita bagaimana menarik kesimpulan yang benar dari premis-premis yang ada tetapi logika tidak memberi premiskepada kita lalu dimana kita mencarinya hal-hal ini dan bagaimana kita bisa mengenalnya bilamana kita telah menemukannya Suatu norma harus dibentuk dengan menguuji macamnya barang-barang yang hendak kita ukur dan menyelidiki maksud untuk apa kita harus mengukurnya barang-barang yang hendak kita ukur adalah perbuatan-perbuatan manusiawi dan maksdu kita mengukur adedidikirawanadalah untuk menentukan kebaikannya dan keburukan mengapa suatu hal disebut baik sebab hal itu adalah sesuatu tujuan pada dirinya atau suatu jalan menuju tujuan diingikan karena dirinya sendiri atau karena hal yang dituju Pada permulaan tiada satupun diantaranya yang bisa diharapkan kenyataan bahwa sesuatu hal menginginkan hanyalah menunjukan bahwa sesuatu tadi ontologis baik bukan bahwasanya sesuatu tadi moral baik setiap perbuatan yang kita kerjakan secara ontologis adalah baik sesuatu juga menjurus kearah kepuasan sesuatu keinginan tetapi harus lah kitaadedidikirawan cari ukuran lain untuk kebaikan moral persoalanya belum selesai dengan merenungkan perbuatan sebagai jalan kearah tujuan memang betul bahwa perbuatan-perbuatan manusiawi (human acts) adalah jalan menuju tujuan terakhir bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut baik bilamana membawa mmanusia kearah tujuan adedidikirawanterakhirnya dan buruk apabila merupakan penghalang kearah tujuan akhirnya dan kini yang kita perbincangkan adalah tentang kebaikan moral kesukarannya bagaimana kita mengetahuuinya apakah mereka membantu atau menghalangi  Andaikata dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri orang-orang yang berhasil mencapai tujuan akhirnya dapatlah kita mengadakan penyelidikan tentang bagaimana caranya mencapai tujuan terakhir tersebut dan dapatlah jalan yang sama itu kita pakai sendiri tetapi seperti yang kita lihat banyak orang yang telah melewati masa hidupnya dan kita tidak tahu adedidikirawansiapa-siapa yang mencapai tujuan terakhirnya dan siapa-siapa yang tidak orang-orang ini juga tidak kembali lagi kedunia untuk bercerita kepada kita perbuatan mana yang ternyata merugikan jadi tidak terdapat metode langsung yang dapat kita pakai Kecuali itu bila ada hanya akan merupakan moralitas eksentrik dari pperbuatan bukan moralitas intirinsiknya yang nampak kepafdakita hanya bahwa perbuatan itu sungguh membantu ketujuan bukan mengapa perbuatan tersebut sungguh membantu kearah tujuan tidak akan menunjukan apa-apanya tentang hakekat perbuatan sendiri yang membuat perbuatan itu baik atau buruk karrena sesuatu perbuatan tidaklah baik karena justru adedidikirawanmembawa kearah tujuan tetapi lebih tepat perbuatan ini membawa ketujuan karena perbuatan tersebut adalah baik Problem yang kita hadapi dapat kita selsaikan meskipun kita hrus mengadakan pendekatan secara tidak langsung akan kita perbincangkan mengnai tiga pokok : 1.       Perbuatan manusia 2.       Tujuan manusia 3.       Hakekat manusia   1.       Perbuatan manusia kita mengerti hubungan perbuatan-perbuatan dengan tujuan perbuatan-perbuatan manusiawi karena merupakan sarana kearah tujuan terakhir adalah baik apabila membantu kita ketujuan dan buruk apabila menghalangi kitaadedidikirawan tetapi seperti juga telah dikatakan diatas kita hanya dapat mengetahuinya secara abstrak dan kita tidak adedidikirawanmmpunyai cara untuk memisahkan antara perbuatan yangmembantudan perbuata-perbuatan yang menghalangi 2.       Tujuan manusia kita juga tahu mengnai  hubungan antara tujuan dan hakekat kita mengatakan suatu benda itu untuk apa dengan melihat pada caranya bendanitu dibuat kita menemukan tujuan sesuatu benda dengan menyeldiki hakekatnya dengan cara demikianpulalah kita menemukan apakah tujuan terakhir dari manusia yakni kebahagian sempurna dalam memiliki tuhan karena keinginan adedidikirawanmanusia pada kebahagiaan sempurna tersurat dan tersirat dalam hakekat manusia Hal ini bagaimanapun juga tidak menunjukan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan manusiawi dan tentang inilah pokok pernyataan kita 3.       Hakekat manusia kedua hubungan ini membawa kita kepada yang ketiga yakni hubungan perbuatan-perbuatan dengan hakekat apabila kebaikan dan keburukan perbuatan manusia ditentukan dalam menolong tidaknya kearah tujuan terakhir dan tujuan manusia ditentukan atas dasar penyelidikan hakekat manusia maka dapat kita tinggalkan adedidikirawanlangkah tengah dan memutuskan kebaikan atau keburukan perbuatan-perbuatan manusiawi dengan menyelidiki hakekat manusiawi prosedur ini sungguh tepat memberikan apa yang kita kehendaki mencapai meskipun tujuan terakhir tidaklah dicapai dalam hidup kini dan bukan objek dari pengalaman kita toh hakekatnya manusia dan perbuatan-perbuatan manusiawi secara langsung ada didepan kita didalam hidup ini adedidikirawan dan dapat diselediki disini dan sekarang jadi dapat kita miliki ukuran yakni kita dapat memakai hakekat untuk mengukur perbuatan-prbuatan kita maka kesimpulan kita adalah perbuatan-perbuatan manusiawi membimbing kearah tujuan terakhir manusia dan moral baik apabila sesuai dan serasi dengan hakekat manusia jadi hakekat manusia paling sadedidikirawanedikit dalam arti tertentu adalah norma morlitas  Dari uraian diatas dapat disimpulkan norma moralitas adalah  stndard kepada apa kita membandingkan perbuatan-perbuatan manusiawi guna menentukan kebaikan atau keadedidikirawan burukannya norma dekat (proxmiats norm) adalh norma adedidikirawan juga secara langsung dapat diterapkan pada perbbuatan norma terakhir (ultimate norm) adalah norma yang menjamin kesahanya norma dekat Teori moral sense menganjurkan suatu fakultas (kemampuan) yang berbeda dari intelek untuk memastikan baik atau buruk tetapi tidak perlu terdapat fakultas semacam itu karena adedidikirawan itu akan membuat perbuatan yang bernilai moral menjadi non rasionil dan jadi tidak sepantasnya bagi mehluk manusia yang rasionil Suuatu perbuatan itu baik bila selesai dengan pikiran benar (right reason ) tetappi bilamana kita bisa bilang jika pikiran itu adedidikirawan benar-benar meskipun perbuatan baik adalah perbuatan yang membo3tetapi tidak perlu terdapat fakultas semacam itu karena itu akan membuat perbuatan yang bernilai moral menjadi non rasionil dan jadi tidak sepantasnya bagi mehluk manusia yang rasionil Suuatu perbuatan itu baik bila selesai dengan pikiran benar (right reason ) tetappi bilamana kita bisa bilang jika pikiran itu benar-benar meskipun perbuatan baik adalah perbuatan yang membimbing ketujuan terakhir mereka kita tidak pernah punya pengalaman atau mendengar kesaksian orang-orang yang berhasil mencapai tujuan terakhir mereka kkita harus menggunakan adedidikirawan kodrat manusia kita sebagai jembatan oleh karenaadedidikirawan kita menemukan apa tujuan terakhir itu dengan mempelajari kodrat kita kita berkesimpulan behwa perbuatan-perbuatan yang sesuai (confermed) pada kodrat kita akan meb awa kita ketujuuan terakhir kita Maka norma moralitas adalah kodrat hakekat manusia diambil sepenuhnya dalam sluruh bagian-bagiian dan nasib-nasibnya : 1.       Bagian-bagian    : (metafisis: animalitas dan rasionalitas  (  (fisis:badan dan jiwa  (  (integral :bagian-bagian badan dan orang-orang 2.       Nisbah-nisbah : (kreturil : kepada tuhan  (sosial : kepada sesama manusia (posesif :kepada benda-benda didunia Tuhan yang menjuruskan segala sesuatu ketujuan mereka dengan melalui kodrat yang ia berikan kepada mereka juga menjuruskan manusia kearah tujuan dengan melaluiadedidikirawan kodratnya tuhan yang memberi manusia seluruh kodrat kemanusiaaan adedidikirawan dengan segala bagian-bagian dan nisbah-nisbahnya haruslah menghendaki dari manusia macam aktivitas yang memelihara harmoni yang semestinya dalam bagian-bagian dan hisbah-hisbah ini dan ini akan merupakan macam aktivitas yang baik bagi manusia (baik secara integral baik dalam arti moral maka kodrat hakekat manusia sepenuhnya adalah norma moralitas Inilah norma dekat yang benar karena tiada lain selain kodrat manusia yang bisa memenuhi fungsi-fungsi ini : 1.       Memberi aturan-aturan morallitas yang sama pada semua manusia 2.       Membberi semua atran-aturan moralitas pada setiap manusia 3.       Tidak berubah akan tetapi dapat diterapkan pada semua kehidupan 4.       Selalu hadir dan nampak pada semua manusia Norma terakhir adalah kodrat illahi sebagaimana kodrat manusia itu menyamai kodrat oillahi maka perbuatan manusia harus menyamai perbuatan illahi manusia berbuat benar adedidikirawan bila ia mengerjakakn apa yang tuhan kerjankan salah bila manusia menyalah gunakan kemerdekannya dengan mengerjakan apa yang tuhan tidak dapat mengerjakan FAKTOR PENENTUAN MORALITAS Untuk menerapkan norma moralitas pada kejadian-kejadian yang konkrit kita harus menemukan apa yang terdapat dalam perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan tadi sesuai atau tidak sesuai dengan norma kita ketemukan tiga macam faktor penentuan dalam moralitas : 1.       Perbuatannya sendiri 2.       Motif 3.       Keadaan Perbuatan sendiri adalah apa yang dikehendaki si pelaku memandangnya tidak dalam tertib fisis tetapi dalam tetrtib moral kita telah tunjukan bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang menurut  hakekekatnya mengarah motif berhubung dikehendaki dengan sadar membri saham pada moralitas dari perbutan tersebut malah kadang-kadang memberi jenis moralitas lain keadaan adalah adedidikirawan segala yang terdapat (terjadi) pada sesuatu peristiwa perbuatan sementara keadaa tidak mempunyai akibat pada moralitas sementara lain berakibat entah memberi jenis moralitas baru pada perbuatan atau memberi suatu taraf baru dalam adedidikirawan jenis yang ada keadaan bisa diketahui sebelumnya dan jika demikian dikehendaki dalam saat menghendaki perbuatan tersebut maka juga memberi saham pada moralitas perbuatan tersebut suatu perbuatan yang buruk menurut hakekatnya tidak dapat dijadikan baik atau indiferent oleh motif maupun oleh keadaan meskipun meski taraf keburukan bisa agak berubah suatu perbuatan yang menurut hakekat nya baik dihancurkan adedidikirawan oleh setiaf motif yangadedidikirawan sngat buruk atau keadaan yang sangat buruk motif atau keadaan yang sedikit buruk melemahkan kebaikan perbuatan tetapi tidak menghancurkan suatu perbuatan yang menuurut hakekatnya indifferernt mendapatkan seluruh adedidikirawan moralitasnya dari motif dan keadaan apabila dari salah satu darinya buruk perbuatannya menjadi buruk apabila sementara baik dan lainnya buruk bisa mungkin memisahkan perbuatan fisik menjadi dua perbutan moral kita beranggapan bahwa pada konkritnya tiada perbuatan yang indiferent sebab atau perbuatan tadi diarahkan atau tidak diarahkan paling sedkit secara implisit pada tujuan terakhirnya jika tidak buruk mka perbuatan tadi baik kaum adedidikirawan stoicis tidak setuju dengan pendapat ini moralitas bersemayam didalam perbuatan bathin kehendak yang tidak niscaya dilaksanakan keluar menjdai aksi luaran tetapi bila dilaksanakan keluar perbuatan bathin memberikan moralitasnya kepada aksi luaran tersebut karena adedidikirawan keduanya merupakan satu keseluruhan moral perbuatan bathin hanya dapat secara aksidentil dipengaruhi oleh perbuatan luaran

OPTIMALISASI PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI JAWA BARAT”

Oktober 18, 2016

SEMINAR NASIONAL HUKUM LINGKUNGAN PASCA SARJANA STHB

DI GEDUNG SATE BANDUNG/21 OKTOBER 2013

TEMA :

“OPTIMALISASI PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI JAWA BARAT”

 

NARA SUMBER :

  1.        1.            Widodo Sambodo (Asdep 1/V Deputi bidang Penataan Hukum Lingkungan)
  2.        2.            Prof. Dr. Takdir Rahmadi (Hakim Agung RI/Anggota Pokja Sertifikasi Hakim Lingkungan)
  3.        3.            Prof. Dr.Daud Silalahi (Akademisi)
  4.        4.            Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh (Kepala Biro Hukum Kemendagri/Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Borobudur)

 

  1. 1.       Widodo Sambodo (Implementasi Perizinan yang Berwawasan Lingkungan)

Perizinan yang berwawasan lingkungan di atur:

  • Tidak ada
  • Dari waktu ke waktu mulai muncul
  • Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupadedidikirawan.
  • Berangsur-angsur manjadi ada

Izin harus berwawasan lingkungan :

  • Mengapa harus berwawasan lingkungan
  • Lihat filosophi pembangunan berwawasan lingkungan (Sustainable Development)
  • Tiga Pilar PBL

Menuju pembangunan berwawasan lingkungan:

  • Harus diatur, diantaranya ada:
    • Amdal
    • Audit Lingkungan
    • Bakumutu lingkungan
    • Jasa lingkungan (environment service)
    • Ekonomi hijauadedidikirawan (rendah karbon)

Pengaturannya dalam izin :

  • Izin lingkungan
  • Izin-izin PPLH

Amanah UU No. 32 Tahun 2009: Pengaturan Jenis usaha lain dan/atau kegiatan wajib amdal :

  • Pasal 22 Ayat (1), “Setiap usaha dan/atau kegiatan berdampak penting bagi lingkungan wajib dilengkapi dengan amdal”.
  • Pasal 36 UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Pasal 2 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan : “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajjib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.
  • Pemarkarsa è wajib menyusun (Amdal danadedidikirawan UKL/UPL) è wajib memiliki èIzin lingkungan è Izin usaha atau kegiatan.

Muatan Izin Lingkungan :

  • Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:
    • Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
    • Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri gubernur, atau bupati/walikota; dan
    • berakhirnya izin lingkungan.
  • Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemarkarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH
  • Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah: Izin lingkungan berlakuadedidikirawan selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak dicabut; Sumber: Pasal 48 PP 27/2012 Izin lingkungan. Dalam PP 27/1999 Ketentuan terkait hall ini tidak diatur/tidak ada
  • Mengawasi ketaatan terhadap izin lingkungan
  • Pengawasan berwenang melakukan: pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran.
  • Diatur dalam Peraturan pemerintah

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan:

  • Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk :
    • Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
    • Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota; dan
    • menyediakan dana pinjaman untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
  • Laporan disampaikan secara berkala setiap enam bulan. (sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin lingkungan. Dalam PP 27/1999 Ketentuan terkakit hal iniadedidikirawan tidak diatur/tidak ada.

Perubahan Izin Lingkungan Hidup :

  • Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
  • Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dialami meliputi:
    • Kepemilikan usaha dan/atau kegiatan
    • Perubahan pengelolaan dan pematauan lingkungan hidup
    • Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup harus memenuhi kriteria:
      • Adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
      • penambah kapasitas produksi;
      • Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
      • perubahan sarana usaha;
      • perluasan lahan dan bangunan usaha;
      • perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
      • Kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan kawasan;
      • terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
      • terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa  alam atau karenaadedidikirawan akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
      • Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
      • Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan (Sumber : Pasal 50 PP27/2012 Izinadedidikirawan lingkungan. Dalam PP 27/1999. tidak ada pengaturan perubahan izin lingkungan ketentuan yang hampir sama diatur dalam Pasal 24, 25, 26, dan 27 è kadaluwarsa dari batalnya hasil Amdal, RKL dan RPL).
      • Pembekuan Izin “penjatuhan pembekuan izin dilakukan apabila tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintah”.
      • Pencabutan Izin “ pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau tidak ada kemauan untuk menaati izin dan/atau dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tidak dapat dipulihkan.

Kapan Sanksi Teguran Tertulis Diterapkan :

  • Pelanggarannya belum berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
  • Tidak memenuhi perintah peringatan sebanyak dua kali.
  • Melampaui baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu gangguan
  • Tidak melaksanakan kewajibanadedidikirawan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam persyaratan izin lingkungan.

Kapan Sanksi Paksaan Pemerintah Diterapkan:

  • Tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam teguran tertulis dan sudah menimbulkan pencemaran
  • melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang didalam izin
  • Bentuk sanksi:
    • Penghentian sementara kegiatan prod
    • pemindahan sarana produksi
    • penutupan saluran pembuangan.
    • Pembongkaran
    • Penyitaan
    • Penghentian sementara seluruh kegiatan
    • tindakan lain untuk menghentikan dan memulihkan.

Implikasi Hukum Apabila Sanksi Paksaan Pemerintahan tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan:

  • Dapat dikenakan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan (Pasal 79 UU 32/2009)
  • Dapat dikenakan denda administrasi atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah (Pasal 81 UU 32/2009)
  • Dipidana paling lama 1 tahunadedidikirawan penjara dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 114 UU No. 32/2009)

Kapan Sanksi pembekuan Izin lingkungan diterapkan:

  • Tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintahan
  • Dapat “dicairkan” kembali izin lingkungan setelah segala kewajiban/perintah dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan.
  • Dapat dipidana sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1) UU 32/2009

Kapan Pencabutan izin lingkungan diterapkan :

  • Tidak melaksanakan perintah dalam sanksi pembekuan izin lingkungan;
  • Tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
  • Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan & bahaya kesehatan manusia.

 

 

 

  1. 2.       Prof. Dr. Takdir Rahmadi ( “Hukum lingkungan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan”)

Perkembangan Sumber Hukum Lingkungan Di Indonesia:

  • Dari UU No. 4 Tahun 1982 ke UU No. 23 Tahun 1997
  • Dari UU No. 23 Tahun 1997 ke UU No. 32 Tahun 2009
  • Memperlihatkan adanya perkembangan norma-norma undang-undang dan isntrumen-instrumen kebijakan.
  • UU No. 32 Tahun 2009 mengadopsi asas-asas pembangunanadedidikirawan berkelanjutan dalam deklarasi Rio+otonomi daerah.
  • Asas-asas dalam Pasal 2 selain sebagaiadedidikirawan acuan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam mengadili kasus-asas sebagai norma terbuka

Asas pembangunan berkelanjutan :

  • Tanggung jawab negara (prinsip dua deklarasio rio);
  • kelestarian berkelanjutan;
  • keserasian dan keseimbangan;
  • keterpaduan (prinsip 4 deklarasi rio)
  • manfaat
  • kehati-hatian (prinsip 15 deklarasi rio).
  • keadilan (prinsip 3, 5 dan 6 deklarasio rio).
  • Ekoregion
  • keanekaragaman hayati,
  • pencemar membayar (prinsip 6 deklarasi rio)
  • Partisipatif (prinsip 10)
  • Kearifan lokal (prinsip 22).
  • tata kelolaadedidikirawan pemerintah yang baik
  • otonomi daerah.

Instrumen kebijakan dan hukum:

  • KLHS, tata ruang, baku mutu LH, kriera baku kerusakan LH, Amdal, UKL, UPL, perizinan, instrumen ekonomi, peraturan PERUU berbasis LH, anggaran berbasis LH, analisis risiko LH, audit LH.

Perkembangan Hak :

  • Pengakuan Hak atas lingkungan hidup (Pasal 65 Ayat (1))
  • Pengakuan hak peranserta masyarakat, hak memperoleh informasi LH (Pasal 65 Ayat (2), (3) dan (4).
  • Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata bagi orang yang memperjuangkan hak-hak LHadedidikirawan (Pasal 66) sebagai dasar hukum anti Slapp

Pembidangan Hukum Lingkungan :

  • Hukum Administrasi
    • Instrumen izin lingkungan, dikeluarkan oleh menteri gubernur dan bupati/walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
    • Izin lingkungan terpadu (Pasal 123).
    • Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (Pasal 36 Ayat (1)).
    • Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL (Pasal 36 Ayat (2)).
    • Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkanadedidikirawan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL (Pasal 36 Ayat (3)).
    • Pengawasan. Pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan (Pasal 71 dan Pasal 72).
    • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mendelegasikan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggungjawabadedidikirawan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
    • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional  
    • Penegakan hukum jalur kedua (2nd line law enforcement) :
      • Pasal 73 :
      • Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
      • Pasal 76 :
      • Menteri, gubernur,atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaranadedidikirawan terhadap izin lingkungan.
      • Sanksi administratif terdiri atas :
        • Teguran tertulis;
        • paksaan pemerintah;
        • pembekuan izin lingkungan; atau
        • pencabutan izin lingkungan.
        • Pasal 77 (2nd Line Enforcement):
        • menteri dapat menerapkan sanksi administratid terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
        • Pasal 78 :
        • Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawabadedidikirawan usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
        • Pasal 79 :
        • pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lngkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
        • Pasal 80 :
        • Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) huruf b berupa :
  1.                                                                     a.       Penghentian sementara kegiatan produksi;
  2.                                                                     b.       pemindahan sarana produksi;
  3.                                                                      c.       Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  4.                                                                     d.       pembonngkaran;
  5.                                                                     e.       penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  6.                                                                      f.       penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  7.                                                                     g.       tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
  • Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
    • ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
    • dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
    • kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
    • Pasal 81 “ setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.”
    • Pasal 82 “(1) menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memkasa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
    • Pasal 82 “(2) menteri gubernur,adedidikirawan atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
    • Hukum Pidana
      • Pasal 94 PPNS LH berwenang: “ a…j
      • k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
      • Berkordinasi dengan penyidik pejabat polisi negara republik indonesia.
      • Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik POLRI.
      • memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi negara republik indonesia.
      • Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penutut umum.
      • Ketentuan larangan (Pasal 69 Ayat (1)) :
        • Setiap orang dilarang:
  1.                                                                                a.            melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  2.                                                                               b.            memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia;
  3.                                                                                c.            memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan republik indonesia ke media lingkungan hidup negara kesatuan republik Indonesia.
  4.                                                                               d.            memasukan limbah B3 ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia;
  5.                                                                               e.            membuang limbah ke media lingkungan hidup;
  6.                                                                                 f.            membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
  7.                                                                                g.            melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  8.                                                                               h.            melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  9.                                                                                 i.            menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
  10.                                                                                 j.            memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
  • Delik Materiil :
    • Perbuatan mengakibatkan terlampaunya baku mutu air, baku mmutu udara ambien, baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan LH.
    • Dengan sengaja, ancaman hukuman: minimal 3 tahun denda minimal 1miliar, maksimum 10 tahun, denda maksimum 10 miliar.
    • Akibatkan luka/bahaya kesehatan, 4 TH, 4 miliar, 12 th,dan 12 miliar maks.
    • luka berat & mati : 5th, 5miliar minimal, 15 th dan 15 miliar maksimal.
    • karena lalai, ancaman hukuman, 1th dan 1 miliar minimal, 3 th dan 3 miliar.
    • akibatkan luka/bahaya kesehatan mans: 2 Th. dan 2 miliar minimal, 6 th dan 6 miliar  maksimal.
    • Delik Materiil terhadap pejabat pemerintah:
      • Pejabat yang berwenang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan pejabat kegiatan usaha yang mengakibatkan terjadinya pencemaran/kerusakan LH yangadedidikirawan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia penjara 1 tahun dan atau denda 500 juta (Pasal 112).
      • Delik-delik formiil:
        • Melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, baku mutu air laut, baku mutu gangguan, ancaman hukuman maks 3 tahun, 3miliar maks (Pasl100). Sebagai ultimatum remedium, setelah sanksi administrasi tidak dipatuhi.
        • Melepaskan/mengedarkan produk rekayasa genetika ke media LH yang bertentangan dengan peraturan PerUUan/izin LH : 1 th, 1 miliar minimal, 3th dan 3 miliar maksimal (Pasal 101).
        • Mengelola limbah B3 tanpa izin : 1 th, 1 miliar minimal, 3 thn dan 3 miliar maksimal (pasal 102).
        • Tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Pasal 59: 1 thn, 1 miliar minimal, dan 3 tahun, 3 miliar maksimal (Pasal 103).
        • Melakukan dumping limbahadedidikirawan tanpa izin; 3 tahun maksimal dan 3 miliar maksimal (Pasal 104).
        • Memasukan limbah ke wilayah NKRI : 4 thn, 4 miliar minimal; 12 thn dan 12 miliar maksimal (Pasal 105).
        • memasukan limbah B3 ke wilayah NKRI : 4 th, 4 miliar minimal, 12miliar maksimal (Pasal 106)
        • Memasukan B3 ke wilayah NKRI tanpa izin: 5 th, 5 miliar minimal, 15 th dan 15 miliar maksimal. (Pasal 107)
        • melakukan pembakaran lahan : 3 thn dan 3 miliar minimal, 10 tahun 10 miliar maksimal (Pasal 108, dengan memperhatikan kearifan lokal).
        • menjalankan usaha tanpa izin LH : 1 tahun 1 miliar minimal, 3 thn 3 miliar maksimal (Pasal 109).
        • menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi : 3 tahun dan 3 miliar maksimal (Pasal 110).
        • Pejabat memberi izin LH tanpa Amdal/UKL UPL : 3 tahun, 3 miliar maksimal (Pasal 111 Ayat (1))
        • Pejabat pemberi izin usaha menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin LH : 3 tahun dan denda 3 miliar maksimal (Pasal 111 Ayat 2).
        • Memberikan informasi palsu, menghhilangkan informasi, merusak informasi, memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan bagi pengawasan dan penegakan hukum penjara 1 tahun dan denda 1 miliar maksimal (Pasal 113).
        • Penjab yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah: penjara 1 tahun dan denda maksimal 1 miliar (Pasal 114).
        • Dengan sengaja menghalangi atau mengagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas LH dan PPNS LH : Penjara 1 thn dan denda 500 juta maksimal (Pasal 115).
        • Pertanggungjawabanadedidikirawan Korporasi (Pasal 116 dan Pasal 118).
        • Badan usaha dikenai hukuman
        • orang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin yang dalam tindak pidana (Pasal 116).
        • Pasal 118 pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus,
        • Penjelasan Pasal 118: tuntutan pidana dan sanksi pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha
        • Hukum Perdata
          • Hak gugat pemerintah (Pasal 90).
          • Ayat (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
          • Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
          • Hak gugar masyarakat (Pasal 91)
          • masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
          • Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
          • (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
          • Hak gugat organisasi LH (Pasal 92)
          • (1) Dalam rangka pellaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,adedidikirawan organissi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
          • (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
          • (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
          • berbentuk badan hukum;
          • menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
          • telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.
          • Gugatan TUN (Pasal 93) oleh warga :
          • (1) setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
          • badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
          • badan atau pejabat TUN menerbbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan atau
          • badan atau pejabat tata usagha negara yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
          • (2) tata acara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara.

 

  1. 3.       Prof. Dr.Daud Silalahi (Implikasi terhadap sistem perizinan lingkungan terhadp penataan hukum lingkungan dalam pembangunan berkelanjutab di daerah )

 

  1. A.      Identifikasi masalah

Gerakan kesadaran lingkungan dalam proses pembangunan nasional sejak tahun 1970-an menjadi dasar pertimbangan pembentukan hukum dan kebijakan lingkungan pada pembentukan UU No.4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup. perkembangan ini mencapai puncaknya pada laporan komisi Bruntland tahun 1987 dengann konsep pembangunan berkelanjutan pada tahun 1990 an ,berdasakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan program agenda 21 sejak tahun 2002 dan pengembangannya hingga tahun 2012 berdasarkan deklarasi Rio 1992 membawa perkembangan yang makin kompleks dengan masuknya aspek perubahan iklim pada kerangka kerja agenda 21 untuk pengembanganh hukum dan kebijakan lingkungan global berdasarkan kompilasi laporan masing-masing negaraadedidiki anggota pada konferensi para pihak (COP) untuk mencapai kesepakatan bersama secara global. Dengan pendekatan dan proses ini pemikiran dan kesepakatan global diharapkan dapat ditransformasikan ke dalam peraturan daerah danadedidikirawan kebijakan sistem perizinan lingkungan dan izin usaha berdasarkan prinip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Amdal merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dan mendasar dari sistem hukum lingkungan sebagai model analisis untuk memberikan alat ukur secara ilmiah terhadap kemungkinan terjadinya dampak penting pada lingkungan dari suatu rencana kegiatan. dengan terjadinya desentralisasi proses pengambilan keputusan tentang sistem perizinan, termasuk izin lingkungan membawa tantangan yang cukup signifikan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang cepatdengan ssegera mempengaruhi proses penyusunan dan penilaian amdal sebagai dasar penetapan izin lingkungan hidup dan prasayarat izin usaha. peningkayan kualitas sumberdaya manusia di daerah dapat membentu mengintegrasikan pemikiran profesional dan kapasitas pengambilan keputusan di daerah, hal ini akan menjadi pokok bahasan dari seminar ini.

  1. B.      Peran KLHS mewujudkan pembangunan berkelanjutan menurut UU No. 32 tahun 2009 berdasarkan perda RTRW di daerah.

Salah satu ketentuan yang paling mendasar dan menjadi landasan keterkaitan hukum semua ketentuan hukum sektor di daerah, khususnya penetapan syarat-syarat perizinan lingkungan dan usaha adalah perda RT/RW di provinsi. Ketentuan yang mengandung prinsip hukum bersifat global dan keunikan lokal dirumuskan dengan tegas pada pasal 15 UUPLH 2009 yang menetapkan bahwa: “pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah manjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana dan atau program. (ayat 1) selanjutnya ditetapkan agar “pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ke dalamadedidikirawan penyusuanan atau evaluasi : a. RT/RW beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah 9rp/jm nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b. kebijakan rancana dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan. Dari paparan di atas kecermatan dalam penyediaan informasi kawasan secara terukur dan akurat secara ilmiah merupakan syarat perizinan di daerah. pada gilirannya kebutuhan ini sangat tergantung pada perkembangan perda RT/RW di daerah secara berkala sesuai dengan pasal 16 UUPR No. 26 tahun 2007.

  1. C.      Pengembangan peta keterkaitan hukum dan kebijakan sebbagai buku pintar (smart regulation) di daerah.

pengembangan kerangka hukum (legislative frammework and review) perlu dilakukan (smart regulations) untuk menyusun pedoman teknis sebagai desain teknis (engineering design). pertama, reformasi perundang-undangan sejak reformasi berdasarkan prinsip otonomi daerah (UU No. 32/2004), terkait dengan pelaksanaan UUSDA (air,hutan, minerba, pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, perikanan berdasarkan Tap MPR No. IX/2001 tentang reformasi hukum agraria dan SDA) sebagai modal pembangunan/prosejahtera. Kedua, UUPR-07 terkait dengan UUPLH 09 sebagai dasar peruntukan kawasan dan penyusunan amdal sebagai dasar perlindungan/pelestarian fungsi lingkungan. pada tahap ini penyempurnaan perda tentang RT/RW melalui model analisis ilmiah sebagai peninjauan kembali tingkat akurasi informasi geografis berdasarkan ekoregion yang cermat berdasarkan mekanisnme review clause (if clause) sebagaimana diatur pada pasal 16 UUPR no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam presfektif glogal dan sekaligus memenuhi pelaksanaan proper sebagai bagian dari sistem sistem peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan di daerah sesuai dengan karakter dan keunikan lingkungan lokal; ketiga, peningkatan kapasitas perda RTRW untuk memberikan informasi yang cermat dan akurat tentang indeksi potensi ekonomi, khususnya sumber daya alam diwilayah proyek, isu sosial dan lingkungan, tenaga kerja dan inovasi teknologi, sehingga menjadi dasar pengembangan peraturan dan kebijakan di berbagai bidang kegiatanpembangunan di daerah. Pada proses pengambilan keputusan tentang sistem perizinan terkait dengan karakteristik dan keunikan kawasan peruntukan peningkatan kapasitas masyarakat (community capacity building) sangatadedidikirawan diperlukan agar kualitas peran serta masyarakat dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan dan mempunyai rasa memiliki dalam prose pembangunan di daerah. sistem pengelolaan lingkungan berdasarkan keterkaitan hukum dan kebijakan yang terintegrasi secara holistik sebagaimana diuraikan di atas, menuntut terwujudnya keterpaduan pengelolaan lingkungan sebagai ciri khas hukum dan kebijakan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

  1. D.      Peran Amdal sistem perizinan lingkungan sebagai prasyarat izin usaha di daerah.

amdal diperlukan sebagai bagian dari konsep pembangunan pada tahun 1970 an. pada RPJP/M/D Amdal merupakan bagian dari studi kelayakan suatu rencana kegiatan, sehingga mengandung karakter penelitian ilmiah, yang memerlukan kecermatan data dan secara ilmu pengetahunamerupakan alat ukur terhadap perkiraan dampak lingkungan baik positif maupun negatif terhadap wilayah proyek meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. sebagai bagian dari sistem perizinan dalam pembangunan, Amdal merupakan dasarpertimbangan yang paling signifikan dalam proses keputusan tentang layak atau tidaknya rencana kegiatan dilihat dari segi ekonomi-finansial, teknis-ilmiah, sosial dan lingkungan. Amdal di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui tiga generasi pembentukan UULH dan empat generasi konsep Amdal. Perubahan dan penyempurnaan konsep Amdal sebagai bagian dari sistem perizinan dalam proses pembangunan merupakan tuntutan dari perkembangan ilmu dan teknologi yang cepat, disertai dengan dinamika pembangunan dan perubahan sosial, khususnya kegiatan industri yang sarat dengan teknologi. ketentuan peralihan yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan antar perbedaan konsep Amdal dari satu generasi ke generasi berikutnya selalu membawa masalah lingkungan ke dalam sengketa dan sanksi administratiof yang beragam dan rumit sehingga hasil evaluasi bank dunia juga berkesimpulan terjadinya inkonsistensi kebijakan lingkungan dan sistem Amdal sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proyek-proyek pembangunan, termasuk investasi secara transnasional. pengalaman dari pelaksanaan Amdal, khususnya sejak desentralisasi Amdal dan komisi Amdal di daerah telah menimbulkan tingkat sengketa lingkungan yang secara luas diperdebatkan sebagai pelaksanaan Amdal dalam sistem perizinan di daerah. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Amdal yang menimbulkan masalah lingkungan terutama disebabkan pemahaman Amdal sebagai bagian dari studi kelayakan dan kemampuan sumberdaya manusia yang kurang terlatih dengan baik untuk mengevaluasi Amdaladedidikirawan dan rekrutmen anggota  komisi Amdal yang memiliki sertifikat Amdla merupakan persoalan yang bersifat umum. Sealin itu, terdapat kecenderungan Amdal sebagai bagian dari keputusan tentang izin lingkungan dikaitkan dengan persoalan pendapatan asli daerah (PAD). dengan cara berfikir ini, bilamana pertimbangan lingkungan dalam sistem perizinan di daerah berbenturan dengen kepentingan ekonomi akan dapat mengurangi kualitas Amdal sebagai sarana perlindungan fungsi lingkungan dikawasan peruntukna sebagai penggerak ekonomi pertumbuhan. Hal ini secara signifikan diperlihatkan dalam kegiatan pertambangan yang secara teknologi masih bersifat eksploitatif, dan secara ekonomi menyangkut modal besar yang dianggap sebagai sumber PAD, perkebunan dan kehutanan yang marank dengan sengketa lingkungan pengadilan maupun konflik peruntukan antar sumber daya alam sebagai akibat dari kurang cermatnya pelaksanaan perda tentang RT/RW di daerah. Ada pula yang beranggapan bahwa sosialisasi Amdal dalam proses perizinan yang memerlukan kompetensi ilmu terkait dengan keakhlian yang memadai merupakan alasan yang layak untuk diperhatiakn. Untuk membantu memahami secara sederhana proses kajian Amdal dari sejak rencana kegiatan sampai dengan proses pengambilan keputusan tentang izin usaha dilampirkan gambar alau proses kajian dan keputusan yang menjadi dasar izin usaha dan/atau kegiatan.

  1. E.       Pengawasan dan sanksi administratif oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan karakter kaidah hukum lingkungan yang mengandung aspek teknis dan ilmiah secara signifikan pada umumnya penyelesaian masalah lingkungan didasarkan pada asas subsidiritas yang mengedepankan yuridiksi eksekutip (primary jurisdiction) melalui sanksi administratif. dengan asas ini sengketa lingkungan dalam arti hukum perdata dan hukum pidana dilakukan setelah terlebih dahulu diverifikasi teknis, dan ilmiah terhadap kriteria dan parameter kunci untuk menyatakan terjadinya perbuatan melawan hukum (trot/eco-crime) sebagai dasar penyidikan dalam proses peradilan (rex judicata/court proceding). sistem hukum menempatkan tindak pidana lingkungan pada tahap terakhir dengan pengecualian yang sangat ketat (strict) seperti kegiatan yang dapat membahayakan akibat limbah buangan atau bahan bakunya mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), risiko yang sangat tinggi (high risk), seperti limbah nuklir, dan sebagainya. Piramide sistem hukum lingkungan, khususnya kegiatan ekonomi yang manjdai andalan pembangunan menempatkan sanksi administratif,khususnya pencabutan izin pada puncak poramide sistem ketaatan dan penegakan hukum lingkungan (complience and enforcement system). Perusahan multinasional dengan saham terbuka untuk pasar nidal sangat peka pada pencabutan izin usaha/atauadedidikirawan kegiatan. Hal ini tercermin dalam sistem penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada bab II yang mengatur asas, tujuan dan ruang lingkup pengaturan, BabXII dengan judul pengawasan dan sanksi administratif (Pasal 71 smapai dengan Pasal 83) ditempatkan mendahului Bab XIII dengan judul ‘penyelesaian sengketa lingkungan (Pasal 84 smpai dengan Pasal 93) dan Bab XIV tentang penyidikan dan pembuktian (Pasal 94 sampai dengan pasal 96), serta Bab XV tentang ketentuan pidana (Pasal 97 sampai dengan Pasal 120) sebagai tahapan dalam proses penaatan (compliance stage) dan proses peradilan (court proceeding stage) pasa tahap pengawasan (compliance monitoring) sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap proses pelaporan secara berkala melalui proper (lihat RKL-RPL/UKL-UPL) ditetapkan sebagai berikut “Menteri, guberunur, atau bupati/wlikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan”. lingkup wewenang sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (3) tentang pejabat pengawas sebagai jabatan fungsional meliputi : a. melakukan pematauan (monitoring); b. meminta keterangan; c. membuat salianan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotre; f. membuat rekaman audio visual; g mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau j. mengehantikan pelanggaran tertentu. Pada proses ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan. pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan sebagaimana diatur pada pasal 71 sampai dengan 74 dalam peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. sanksi administratif, sebagaimana diatur pasal 76 meliputi, a. teguran tertulis, b. paksaan pemerintah, c. pembekuan izin lingkungan, d. pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: a. penghentian semntara kegiatan produksi; penutupan saluran pembuangan sarana produksi; b. pemindahan sarana produksi, c. penutupan saluran pembuangan, d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Bahkan paksaan pemerintah dapat dilakukan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran dilakukan menimbulkan. a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;b. dampak yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusaknnya (Pasal 80). Selainitu, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenakan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah (pasal 81), serta memksa untuk melakukan pemulihan lingkungan dan memikul biaya pemulihan (pasal 82). sebagai model penelusuran unsur pelanggaran syarat perizinan lingkungan dan izin usaga diberikan proses kegiatan dari hulu hingga hilir untuk membantu instansi pengawasan dan kemungkinan tindakan sanksi administratif.

  1. F.       tantangan dan pengembangan perda didaerah.

Bilamana diperhatikan substansi UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH-09) secara cermat dari segi hukum lingkungan yang berlaku di berbagai negara dan dikaitkan dengan perkembangan hukum lingkungan global dimana Indonesia ikut serta membahas dan merumuskannya terdapat tantangan dan perkembangan baru yang perlu diperhatikan.perkembangan baru ini juga telah menjadi perhatian kelompok akhli divisi hukum lingkungan dan konvensi (UN-DELC) dan kelompok akhli hukum lingkungan berbagai universitas negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia (ref. Himpunan Pembina Hukum lingkungan Indonesia). tantangan dari perkembangan baru secara global akan dengan segera mempengaruhi pelaksanaan UU No. 32 tahun 2009 tentang pplh-09 sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan lingkungan global. dengan terjadinya desentralisasi amdal danadedidikirawan proses keputusan tentang izin lingkungan, maka menurut pendapat saya peningkatan kapasitas konsultan Amdal dan komisi amdal daerah, maka perkembangan sebagaiman terjadi secara global dan di negara-negara berkembang lainnya perlu mendapat perhatian di daerah. Kurangnya perhatian terhadap perkembangan di negara-negara berkembang lain dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang relevan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara enviromental havens bagi perusahan multinasional makin berperan dalam pembangunan ekonomi indonesia di masa yang akan datang. karena pusat pertumbuhan ekonomi akan berpusat pada rencana pembangunan di daerah dan izin lingkungan terutama dilakukan pemerintah daerah, maka perkembangan baru ini menjadi tantangan dan sekaligus menjadi peluang pengenmbangan peraturan daerah dibidang lingkungan yang menjadi dasar utama sistem perizinan kegiatan usaha di daerah.

  1. G.     Penutup

Bersadarkan uraian kajian masalah lingkungan dan pengaturan hukumnya ditingkat global, nasional dan lokasi kegiatan didaerah beberapa kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pada seminar ini;

1)      memperhatikan masalah lingkungan sebagai bagian dari proses pembangunan yang terutama berdasarkan potensi ekonomi sumberdaya alam, disertai dengan teknologi yang pada tahap awal masih bersifat eksploitatif telah menyebabkan tekanan pada daya dukung lingkungan dan pengurusan sumber daya alam secara prisnip dan dengan segera dirasakan.

2)      Pembentukan hukum lingkungan dengan ciri utama keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup yang menempatkan UULH sebagai ketentuan payung bagi semua ketentuan tentang aspek-aspek lingkungan berbagai peraturan perundang-undangan menutut pendekatan hukum secara lintas sektor. namun pada pelaksanaannya mengalami kesulitan disebabkan tradisi pendekatan hukum secara sektoral telah mengakar pada mekanisme koordinasi kelembagaan dalam proses pembangunan sebelumnya;

3)      ditetapkan undang-undang penataan ruang sebagai sarana hukum untuk menerjemahkan karakter dan keunikan lokasi dalam bentuk indeks informasi secara terukur (GIS) sebagai dasar kabijakan diharapkandapat melakukan pengendalian peruntukan kawasan pada rencana kegiatan dalam proses pembangunan, ternyata dalam prktek juga kurang mampu menghadapi tekanan ekonomi yang mindsetnya masih market oriented bahkan cenderung mengalahkan pertimbangan lingkungan sebagai instrumen hukum untuk mengurangi risiko lingkungan melalui kajian dampak lingkungan (Amdal)

4)      Proses globalisasi ekonomi pada abad ke 21 disertai dengan gerakan reformasi ddengan gerakan otonomi daerah di indonesia membawa tantangan yanng sangat berat dan rumit bagi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan sarana pembangunan pada tingkat perkembangan ilmu dan teknologi pada abad ini. Dengan makin besarnya peranan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas GIS dalam penyempurnaan perda tenteng RTRW dan peningkatan kulitas sumber daya manusia melalui program pelatihan kompetensi sebagi pemangku kepentingdan dalam proses pembangunan dijadikan sebagai peluang dan kesempatan bagi perbaiakan instrumen hukum sebagai dasar kebijakan sistem perizinan kegiatan di daerah.

5)      Masuknya isu perubahan iklim pada pertimbangan lingkungan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan yang bersifat global membawa peran daerah makin signifikan dalam sistem perizinan menghadapi tantangan yang rumit dan risiko berskala besar. oleh karena itu, bilamana pembangunan indonesia dilakukan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sistem perijinan lingkungan berdasarkan Amdal sebagai prasyaratadedidikirawan izin kegiatan dan/atau usaha merupakan tantangan dan peluang yang perlu dijawab melalui peraturan dan kebijakan yang tidak saja mampu menerjemahkan karakter dan keunikan lokal, juga mampu manjawab tantangan yang bersifat regional dan global.

 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

UU NO. 5/84 Industri UU No.32/09 Pengelolaan LH UU No. 26/07 Penataan Ruang UU No.9/90 Pariwisata UU Sektor yang relevan
PP No.13/1987 pelaksanaan UU No 5/1984 PP No.27/2012 Amdal. PP No.69/96 peran serta masyarakat PP sektor yang relevan  
  PP No.19/1994 jo. PP No. 12/95 jo. PP No. 18/1999 Jo. No.85/99 B3.      
    Keppres Ttg Kawasan Industri    
  Kepmen No. 17/2001 Jenis kegiatan wajib amdal      

PERDA

 

ENVIROMENTAL LEGAL SYSTEM

EMS in UULH-97/UUPLH -09

 

Management Information System (MIS)

Spatial Plan

Natural Resources

Amdal

  1.     a.     Protection Zone
  2.     b.     Cultivation Zone

 

  1. Preservation
  2. Conservation

Ecoeflclency

  1. Res. Allocation

RKL&RPL (EMS)

  1. Safety Factor
  2. Cost Benefit

Enviromental permit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         RT RW                                                                     

2. Res. Management

Business Permit

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1. Spatial Planning and Environmental in mining practices

 

Mining permit IUP/IUPK/IPR

Mining Area (WP) Art.9 Law No.4/2009

Planning                                                                                                                              Operational

RT/RW Chapter VI Law No.26/2007

Zone utilization (Art. 37 UU 26/2007)Zone utilization (Art. 37 UU 26/2007)

UU 32/2009

–  Env Permit (Art.36).

– Quality Std (Art.20)

– Amdal (Art.22)

– Good mining practice

 

KLHS Art. 15 UU 32/2009

 

 

 

 

 

 

 

     

Spatial Planning and Resource Management (Law No.26/2007)

Environmental /Elogical concern (Law No. 32/2009)

 

 

 

 

 

 

  1. 4.       Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh (Aspek Hukum Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Penyelenggaraan otonomi daerah )
  • Tataran filosofis :
  • Mengapa perlu ada pemerintah?
    • Untuk menciptakan “Law and order” (ketentraman dan ketertiban)
    • Untuk menciptakan “welfare (kesejahteraan)
    • Mengapa perlu ada pemerintah daerah ?
      • wilayah negara terlalu luas
      • menciptakan kesejahteraan secara demokratis

Pemerintah Administratif/wilayah

PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAH

Daerah Otonom

Provinsi Kabupaten Kota

Desentralisasi

DEKONSENTRASI

-Kanwil/Kandep

– Kepala Wilayah

-DLL

DELEGASI

-Otorita

– BUMN

– Nusakambangan

Pemerintah Pusat

Privatisasi

–   Swasta Murni

–   BOT

–   BOO

–   BOL.  DLL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Anatomi Urusan Pemerintahan
    • ABSOLUT (Mutlak urusan pusat):
      • Hankam
      • Moneter
      • Yustisi
      • Politik Luar Negeri
      • Agama
      • Concurent (Urusan bersama pusat, provinsi, dan Kab/kota) :
        • Pilihan/optional (sektor unggulan), contoh pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb.
        • Wajib/obligatory (pelayanan dasar), contoh kesehatan,pendidika, lingkungan hidup, pekerjaan umum,adedidikirawan danperhubungan . (Standar pelayanan minimal (SPM)).
        • Tolok Ukur Tindakan :
          • Tindakan pemerintah syah diukur:
            • Kewenangan
            • prosedur
            • substansi
            • Prizinan Lingkungan:
              • Politik Hukum perizinan lingkungan:
                • Izin lingkungan: diterbitkan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
                • Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH): diterbitkan sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
                • Semua izin lingkungan diterbitkan sebelum diterbitkannya izin usaha
                • Izin lingkungan diterbitkan pada tahap perencanaan
                • Kewenagan Penerbitan Izin
                  • Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur,adedidikirawan atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan:
                    • surat keputusan kelayakan lingkungannya
                    • rekomendasi UKL-UPLnya
                    • Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan  atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
                    • Perizinan
                      • Pasal 37 UU 32/2009:
                      • Pasal 37 Ayat (1) “ Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
                      • Pasal 37 Ayat (2) izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
  1.                                                                a.            Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  2.                                                                b.            Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
  3.                                                                 c.            Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penaggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
  • Pasal 38 UU 32/2009:
  • Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.”
  • Pasal tersebut memberikan ruang kepada pihak yang dirugikan akibat keputusan tata usaha negara terkait perizinan oleh pejabatadedidikirawan tata usaha negara bersangkutan.
    • Pasal 39 UU 32/2009:
      • Ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
      • Ayat (2) pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudag diketahui oleh masyarakat.
      • Pasal 40 UU 32/2009:
        • Ayat (1) izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi)
        • Ayat (2) dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan
        • Ayat (3) dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.
        • Pasal 16 Ayat (1) dan (2) UU 32/2004:
          • Pasal 16 Ayat (1) hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Ayat (5) meliputi: kewenangan, tanggungjawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;pengalokasian pendanaan pelayanan umum menjadi kewenangan daerah; dan fasilitas pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daeraj dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
          • Pasal 16 (2): Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Ayat (5) meliputi: pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerahadedidikirawan; kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
          • Perubahan Izin lingkungan:
            • Izin lingkungan wajib diubah apabila:
            • Terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan
            • perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
            • perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
  1.                                                    a.          Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  2.                                                    b.          penambahan kapasitas produksi;
  3.                                                     c.          Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
  4.                                                    d.          perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
  5.                                                    e.          perlusasan lahan dan bangunana usaha dan atau kegiatan;
  6.                                                     f.          perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan atau kegiatan;
  7.                                                    g.          usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan
  8.                                                    h.          terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  9.                                                      i.          terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  • Terdapat perubahan damapak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  • Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

ETIKA HUKUM

Oktober 18, 2016

Secara umum dapat dikatakan bahwa etika hokum adalah etika tentang atau berkaitan dengan hokum. Etika adalah refleksi (renungan mendasar) tentang pembuatan bertanggung jawab, yang dimaksud disini adalah perbutan yang dilakukan manusia, dalam etika sebagai sebuah disiplin filsafat, direnungkan tentang bila suatu perbuatan dapat dikatakan bertanggung-jawab, yakni dapat dijelaskan mengapa hal itu telah atau harus dilakukan. Ini berarti bahwa pelaku harus mampu menjawab dan menjelaskan mengapa ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan atau tindakan tertentu, dan apa patokan yang dijadikan dasar bagi pilihan tiindakan yang akan dilakukan. Patokan-patokan ini muncul dariadedidikirawan dalam nurani serta akal budi manusia, dan berinteraksi dengan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan. Karena itu, etika dan produk renungnya dipengaruhi oleh agama, pandangan hidup. Kebudayaan, peradaban dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan. Dengan demikian wujud konkrit etika yakni kaidah-kaidah moral dan cara penerapannya (sikap batin dan perilaku warga masyarakat), hingga derajat tertentu terkait dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berlangsung dalam ruang dan wktu.

Etika hokum adalah kajian kritis fundamental pada tataran analisismoral terhadap keberadaan aturan hokum atau tata hokum sebagai keseluruhan perkataan etika hokum sekurang-kurangnya menimbulkan asosiasi pada dua aspek. Yang pertama menunjuk pada tuntunan etis atau moral padaadedidikirawan kegiatan pengembannan hokum praktis. Yang kedua menunjuk pada tuntunan etis atau moral terhadap hokum itu sendiri, yakni berkaitan dengan muatan moral dari hokum.

Tuntunan-tuntunan etis atau moral pada kegiatan pengembanan hokum praktis mencakup pembentukan hokum, penerapan hokum dan penegakan hokum. Dalam konteks ini maka etika hokum mempersoalkan atau menunjuk pada pertanggung jawaban moral dalam melakukan tindakan pembentukan,penerapan dan penegakan hokum.ini menyangkut masalah pertanggungjawaban professional. Dengan kataadedidikirawan lain masaalah etika profesi dalam mengemban fungsi pembentukan ,penerapan penegakan hokum.

Salah satu tuntutan etis yang paling fundamental dalam menjalankan pengembanan hokum praktis adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut (pembentukan, penerapan dan penegakan hokum)harus selalu mengacu pada cita hokum . Cita hokum ini berintikan finalitas hokum yang mencakup tujuan dan makna hokum, serta cara bagaimana tujuan dan makna hokum itu paling baik dapat diwujudkan. Finalitas hokum pada hakikatnya adalah kedamaian sejati dalam masyarakat yang berintikan terwujudnya ketertiban,kepastian,prediktabilitasdan keadilan. Hanya dalam kedamaian sejati saja, tiapadedidikirawan manusia individual akan dapat mengembangkan diri dalam keutuhannyatanpa harus bergantung pada kekuatan apappun, baik pisik, ekonomi finansial, politik maupun intelektual.Kedamaian sejati adalah suasana kehidupan yang didalamnya para warga masyarakat dapat merasakan ketentraman dalam batin .ketentraman batiniah ini aka nada jika para warga masyarakat merasa yakin bahwa :

  1. Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik maupun non fisik
  2. Sepanjang tidak melanggar hak dan merugiakan orang lain, tanpa rasa khawatir para warga masyarakat secara bebas dapat menjalankan apa yang diyakininya sebagai benar, dan adedidikirawansecara bebas dapat mengembangkan potensi dan kesenangannya;
  3. Merasa selalu akan mendapat perlakuan wajar, berkemanusiaan adil daan beradab juga pada waktu ia telah melakukan kesalahan.

Nilai dasar yang melandasi dan menjiwai cita hokum adalah martabat manusia. Karena iitu semua asas hokum pada hakikatnya dapat dan harus dapat dikembalikan pada satu asas tunggal yakni asas penghormatan martabat manusia. Dengan mengacu pada cita hokum, makaadedidikirawan semua kegiatan penyelenggaraan pembentukan ,penerapan dan penegakan hokum pada analisis terakhir harus selalu mengacu pada penghormatan martabat manusia.

Dalam kenyataan kemasyarakatan sesungguhnya, cita hokum itu tidak dapat terwujud secara penuh. Cita hokum menyandang sifat sebagai utopia. Artinya bahwa cita hokum itu disatu pihak tidak dapat direalisasikan secara penuh didalam hokum, namun dilain pihak juga tidak dapat sama sekali tidak ada dalam hokum. Namun pada penyelenggara hokum di dalam masyarakat, cita hokum itu bagaimana pun mutlak diperlukan, yakni sebagai asas yang mempedomani. Sebagai asas yang mempedomani itu , cita hokum, disadari atau tidak, akan membimbing dan mengarahkan penyelenggara hokum. Citaadedidikirawan hokum inilah yang mempersatujan keseluruhan kaidah-kaidah hokum, sehingga tatanan hokum itu menjadi sebuah system. Jadu cita hokum itu adalaha juga sumber konsistensi dan koherensi dalam tatanan hokum.

Karena itu, kegiatan pembentukan penerapan dan penegakan hokum seyogyianya harus selalu mengacu atau berpedoman pada cita hokum yang dianut, apalagi dalam masyarakat yang tengah menjalani perubahan-perubahan akbar dan dilanda krisis mendasar. Dalam maysarakat yang tengah dilanda perubahan dan krisiskemasyarkatan, maka gambaran tentang cita hokum ini dapat menjadi kabur, sehubungan dengan itu maka perhatian khusus dan studi tenyang cita hokum iniadedidikirawan sangat penting, agar pengacuan secara sadar terhadapnya dapat membantu pembangunan hokum yang mampu mendorong mengarahkan dan menkanalisasi perubahan-perubahan kemasyrakatan yang tidak terelakan itu, kearah tatanan kemasyarakatan yang lebih baik.

Di proyeksikan pada kenyataan konkret di Indonesia dewasa ini, sulit disangkal bahwa masyarakat Indonesia tengah dilanda krisis. Hal ini tercermin pada pengebaian etika profesi . Sejarah sudah menunjukan bahwa tiap masyarakat yang mengalami krisis mendasar, maka kehidupan hukumnya sebagaimana yang terwujud dan teramati dalam penyelenggaraan pengembanan hokum praktis dalam kenyataan kemasyarakatan juga dengan cepat akan mengalami kemrosotan. Hal inilah yangadedidikirawan tampaknya juga sedang terjadi di Indonesia, yang memperlihatkan gejala-gejala kemerosotan kehidupan hokum yang cukup jelas.

Yang kedua berkaitan dengan muatan moral dalam hokum itu sendiri. Tentang hal ini, menurut lon Fuller perlu dibedakan dua aspek, yakni aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternalnya menunjuk pada tuntunan moral terhadap hokum yang harus dipenuhi agar hokum berfungsi dengan baik dan adedidikirawan adil.titi tolaknya adalah asas tunggal pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia, yang merupakan induk dari asas-asas hokum lainnya. Asas ini mengimplikasikan hak tiap manusia individual untuk manjadi dirinya sndiri secara utuh. Hak ini adalah hak yang sangat fundamental.

Hak untuk menjadi diri sendiri lebih jauh mengimplikasikan sejumlah hak fundamental berikut ini:

  1. Hak untuk memiliki sarana-sarana yang paling mutlak diperlukan untuk hidup secara wajar sesuai dengan harkat martabat manusia;
  2. Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik;
  3. Hak atas keamanan milik adedidikirawan;
  4. Hak atas perllindungan terhadap kejahatan dan tindakan kekerasan lain;
  5. Hak atas kebebasan berkeyakinan.

Berdasarkan hak-hak fundamental tersebut tadi, maka tuntunan moral terhadap hokum mencakup:

  1. Hokum harus mempertahankan standar hidup manusiawi;
  2. Hokum harus menyelenggarakan ketertiban dan keamanan;
  3. Hokum harus melindungi yang lemah dan adedidikirawan;
  4. Hokum harus menciptakan kondisi yang perlu bagi kehidupan manusia yang adil.

Apa yang dimaksud Lon Fuller tentang aspek eksternal moralitas hokum dapat dipandang sebagai penjabaran lebih lanjut atau eksplisit dari cita hokum yang di atas dikemukakan secara umum. Aspek internal moralitas hokum menunjuk pada aturan-aturan teknikal dari perwujudan hokum dalam aturan-aturan atau kaidah-kaidah hokum sebagai wahana yang memungkinkan aspek eksternal moralitas hokum dapat diwujudkan. Asas-asas yang merupakan penjabaran dari aspek internal moralitas hokum iniadedidikirawan dapat juga dipandang sebagai landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi asas legalitas. Lon Fuller mengemukakan delapan asas yang merupakan penjabaran dari aspek internal moralitas hokum, yakni:

  1. Hokum dipersentasikan dalam aturan-aturan umum;
  2. Hukkum harus dipublikasikan
  1. Hokum harus non retroaktif;
  2. Hokum harus dirumuskan secara jelas;
  3. Hokum harus tidak mengandung pertentangan (harus konsisten);
  4. Hokum harus tidak menuntut atau mewajibkan sesuatu yangadedidikirawan mustahil;
  5. Hokum harus relative konstan;
  6. Pemerintah sejauh mungkin berpegang teguh pada aturan-aturan hokum (yang diciptakannya sendiri atau yang diakuinya)

Sesungguhnya delapan asas ini yang dikemukakan oleh Lon fuller tersebut tadi pada dasarnya tidak berbeda daru asas-asas sebuah Negara hokum dan pemerintahan  yang baik, yang sudah dikenal. Asas asas tersebut adalah syarat-syarat minimal untukadedidikirawan menjamin terwujudnya kepastian hokum dan prediktabilitas di dalam masyarakat

 

PENDIDIKAN IDEOLOGI MASYARAKAT DAN SAINS

September 18, 2016

 

MASYARAKAT DAN SAINS

Saya ingin membela masyarakat dan penduduknya dari semua ideologi, ilmu pengetahuan disertakan. Semua ideologi harus dilihat dalam perspektif. Seseorang tidak harus membawa mereka terlalu serius. Salah satunya membaca mereka seperti dongeng yang memiliki banyak hal menarik untuk mengatakan tetapi yang mana juga  mengandung kebohongan jahat, atau seperti resep etika yang mungkin berguna aturan praktis, tetapi yang mematikan bila diikuti untuk surat itu.

Sekarang, apakah ini bukan sikap yang aneh dan konyol? Ilmu pengetahuan, tentu, selalu terdepan dari perjuangan melawan otoritarianisme dan takhayul. Ini adalah ilmu yang kita kekurangan peningkatan intelektual tentang beragama, melainkan untuk ilmu yang kita kekurangan  pembebasan manusia dari bentuk kuno dan kaku pemikiran. Hari ini bentuk-bentuk pikiran tidak lain hanyalah mimpi-dan buruk adedidikirawanini kita pelajari dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan pencerahan adalah satu dan hal yang sama-bahkan kritikus paling radikal dari masyarakat percaya ini. Kropotkin ingin menggulingkan semua institusi tradisional dan bentuk keyakinan, dengan pengecualian ilmu pengetahuan. Ibsen mengkritik konsekuensi paling intim dari abad kesembilan belas ideologi borjuis, tetapi ia meninggalkan ilmu tersentuh. Levi-Strauss telah membuat kami menyadari bahwa Pemikiran Barat bukanlah puncak kesepian pencapaian manusia itu pernah diyakini, tapi dia tidak termasuk ilmu dari relativisasi nya ideologi. Marx dan Engels yakin bahwa ilmu pengetahuan akan membantu para pekerja dalam upaya mereka untuk pembebasan mental dan sosial. Apakah semua orang tertipu? Apakah mereka semua keliru tentang  peran dari ilmu ? Apakah mereka semua korban dari gagasan yang tak masuk akal? Untuk pertanyaan ini jawaban saya adalah sebuah perusahaan Ya dan Tidak Sekarang, mari saya jelaskan jawaban saya.Penjelasan saya terdiri dari dua bagian, satu yang lebih umum, satu lebih spesifik.

Penjelasan umum sederhana. Setiap ideologi yang melanggar terus sistem yang komprehensif pemikiran memiliki pada pikiran manusia memberikan kontribusi untuk pembebasan manusia. Setiap ideologi yangadedidikirawan membuat keyakinan pertanyaan manusia diwariskan adalah bantuan untuk pencerahan. Sebuah kebenaran yang memerintah tanpa checks and balances adalah tiran yang harus digulingkan, dan setiap kepalsuan yang dapat membantu kita dalam membuang lebih dari tiran ini harus disambut. Oleh karena itu, abad ketujuh belas dan abad kedelapan belas ilmu memang merupakan instrumen pembebasan dan pencerahan. Ini tidak berarti bahwa ilmu pengetahuan terikat untuk tetap instrumennya. Tidak ada yang melekat dalam ilmu atau ideologi lain yang membuatnya dasarnya membebaskan. Ideologi dapat memburuk dan menjadi agama bodoh. Lihatlah Marxisme. Dan bahwa ilmu sekarang ini sangat berbeda dari ilmu 1650 terlihat pada pandangan yang paling dangkal.

Sebagai contoh, mempertimbangkan ilmu peran yang sekarang bermain dalam pendidikan. Ilmiah “fakta” yang diajarkan di usia yang sangat dini dan dengan cara yang sama di mana agama “fakta” yang diajarkan hanya satu abad yang lalu. adedidikirawan Tidak ada upaya untuk menyadarkan kemampuan kritis murid sehingga ia mungkin bisa melihat hal-hal dalam perspektif. Di universitas situasinya bahkan lebih buruk, untuk indoktrinasi di sini dilakukan dengan cara yang jauh lebih sistematis. Kritik tidak sepenuhnya absen. Masyarakat, misalnya, dan institusi, dikritik paling parah dan sering yang paling tidak adil dan ini sudah di tingkat sekolah dasar. Tapi ilmu dikecualikan dari kritik. Dalam masyarakat pada umumnya penghakiman ilmuwan diterima dengan hormat yang sama seperti mengadili para uskup dan kardinal yang diterima tidak terlalu lama. Bergerak menuju “demitologisasi,” misalnya, sebagian besaradedidikirawan dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari bentrokan antara ide-ide Kristen dan ilmiah. Jika seperti bentrokan terjadi, maka ilmu pasti benar dan Kristen yang salah. Mengejar penyelidikan ini lebih lanjut dan Anda akan melihat bahwa ilmu pengetahuan sekarang telah menjadi sebagai menindas sebagai ideologi itu sekali untuk melawan. Jangan disesatkan oleh fakta bahwa saat ini hampir tidak ada yang terbunuh untuk bergabung dengan bid’ah ilmiah. Ini tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Ini ada hubungannya dengan kualitas umum dari peradaban kita. Bidah dalam ilmu masih dibuat menderita dari sanksi yang paling berat ini peradaban yang relatif toleran ditawarkan.

Tapi adalah deskripsi ini tidak benar-benar tidak adil? Apakah aku tidak disajikan masalah dalam cahaya yang sangat terdistorsi dengan menggunakan terminologi tendensius dan mendistorsi? Harus kita tidak menggambarkan situasi dalam cara yang sangat berbeda? Saya telah mengatakan bahwa sains memiliki kesulitan, bahwa ia telah berhenti menjadi instrumen perubahan dan pembebasan, tanpaadedidikirawan menambahkan bahwa ia telah menemukan kebenaran, atau sebagian besar daripadanya. Mengingat fakta ini tambahan kita sadari, sehingga keberatan pergi, bahwa kekakuan ilmu bukan karena kesengajaan manusia. Ini terletak pada sifat hal. Untuk sekali kita telah menemukan kebenaran. Apa lagi yang bisa kita lakukan selain mengikutinya?

Ini jawaban usang adalah sesuatu tapi asli. Hal ini digunakan setiap kali sebuah ideologi ingin memperkuat iman para pengikutnya. “Kebenaran” adalah suatu kata yang baik netral. Tidak ada yang akan menyangkal bahwa itu adalah terpuji untuk berbicara kebenaran dan jahat untuk berbohong. Tak seorang pun akan menyangkal, namun tidak ada yang tahu apa sikap seperti itu bertambah. Sehingga mudah untuk memutar hal dan mengubah kesetiaan kepada kebenaran dalam urusan sehari-hari seseorang menjadiadedidikirawan setia kepada Kebenaran suatu ideologi yang tidak lain adalah pertahanan dogmatis ideologi itu. Dan itu tentu saja tidak benar bahwa kita harus mengikuti kebenaran. Kehidupan manusia dipandu oleh banyak ide. Kebenaran adalah salah satunya. Kebebasan dan kemerdekaan jiwa orang lain. Jika Kebenaran, seperti yang dipahami oleh beberapa ideolog, dengan kebebasan  konflik, maka kita punya pilihan. Kita mungkin meninggalkan kebebasan. Tapi kita juga dapat meninggalkan Kebenaran. (Atau, kita bisa mengadopsi ide yang lebih canggih kebenaran yang tidak lagi bertentangan dengan kebebasan, itu solusi Hegel.) Kritik saya ilmu pengetahuan modern adalah bahwa hal itu menghambat kebebasan berpikir. Jika alasannya adalah bahwa ia telah menemukan kebenaran dan sekarang mengikutinya, maka saya akan mengatakan bahwa ada hal-hal yang lebih baik daripada temuan pertama, dan kemudian mengikuti rakasa seperti.

Ini mengakhiri bagian umum dari penjelasan saya. Ada  argumen yang lebih spesifik untuk mempertahankan posisi ilmu yang luar biasa telahadedidikirawan di masyarakat saat ini. Dimasukkan ke dalam Singkatnya argumen mengatakan (1) ilmu yang akhirnya menemukan metode yang tepat untuk mencapai hasil dan (2) bahwa ada banyak hasil untuk membuktikan keunggulan metode. Argumen ini kekeliruan namun sebagian besar upaya untuk menunjukkan keunggulan ini menjadi buntu. Metodologi telah sekarang menjadi begitu penuh sesak dengan kecanggihan kosong yang sangat sulit untuk melihat kesalahan sederhana di dasar. Hal ini seperti memerangi  satu  salah, dan delapan kekhususan mengambil tempatnya. Dalam situasi ini satu-satunya jawaban adalah kedangkalan: ketika kecanggihan kehilangan konten maka satu-satunya cara untuk tetap berhubungan dengan realitas adalah menjadi kasar dan dangkal. Ini adalah apa yang saya berniat untuk menjadikannya.

SAINS DAN EDIOLOGI

Ada sebuah metode, mengatakan bagian (1) argumen. Apa itu? Bagaimana cara kerjanya? Salah satu jawaban yang tidak lagi sepopuler dulu adalah bahwa ilmu pengetahuan bekerja dengan mengumpulkan fakta-fakta dan teori-teori menyimpulkan dari mereka. Jawabannya adalah tidak memuaskan sebagai teori tidak pernah mengikuti dari fakta-fakta dalam arti logis yang ketat. Untuk mengatakan bahwa mereka mungkin masih didukung dari fakta mengasumsikan gagasan dukungan yang (a) tidak menunjukkan cacat ini dan (b) cukup canggih untuk memungkinkan kita untuk mengatakan sampai sejauh mana, katakanlah, teori relativitas didukung oleh fakta . Tidak ada gagasan seperti itu tidak ada saat ini, juga tidak mungkin bahwa itu pernah akan ditemukan (salah satu masalah adalah bahwa kita perlu dukungan tidak abu-abu di mana gagak dapat dikatakan untuk mendukung “semua gagak berwarna hitam”). Hal ini diwujudkan dengan konvensional dan idealis transendental yang menunjukkan bahwa bentuk teori dan fakta ketertiban dan karena itu dapat dipertahankan apapun yang terjadi. Merekaadedidikirawan dapat dipertahankan karena pikiran manusia baik secara sadar atau tidak sadar menjalankan fungsinya dengan memesan. Masalahnya dengan pandangan ini adalah bahwa mereka menganggap untuk pikiran apa yang mereka inginkan untuk menjelaskan bagi dunia, yaitu., Bahwa ia bekerja dengan cara yang biasa. Hanya ada satu pandangan yang mengatasi semua kesulitan. Ini diciptakan dua kali pada abad kesembilan belas, oleh Mill, dalam esai-nya yang abadi On Liberty, dan oleh beberapa Darwinis yang diperpanjang Darwinisme ke pertarungan ide. Pandangan ini mengambil sapi jantan dengan tanduk: teori tidak dapat dibenarkan dan keunggulan mereka tidak dapat ditampilkan tanpa mengacu pada teori-teori lainnya. Kita dapat menjelaskan keberhasilan teori dengan mengacu pada teori yang lebih komprehensif (kita dapat menjelaskan keberhasilan teori Newton dengan menggunakan teori relativitas umum), dan kami dapat menjelaskan preferensi kami untuk itu dengan membandingkannya dengan teori-teori lainnya.

Seperti perbandingan tidak membangun keunggulan intrinsik dari teori yang telah kita pilih. Sebagai soal fakta, teori kami telah memilih mungkin cukup buruk. Ini mungkin berisi kontradiksi, hal itu mungkin bertentangan dengan terkenal fakta, mungkin rumit, tidak jelas, penelitian di tempat-tempat yang menentukan, dan sebagainya. Tapi itu masih mungkin lebih baik daripada teori lain yang tersedia pada saat itu. Ini mungkin sebenarnya teori buruk terbaik yang ada. Juga adalah standar penghakiman yang dipilih secara mutlak. Kecanggihan kami meningkat dengan setiap pilihan yang kita buat, dan begitu juga standar kita. Standar bersaing hanya sebagai teori bersaingadedidikirawan dan kita memilih standar yang paling sesuai dengan situasi historis di mana pilihan terjadi. Alternatif ditolak (teori, standar, “fakta”) tidak dieliminasi. Mereka melayani sebagai koreksi (setelah semua, kita mungkin telah membuat pilihan yang salah) dan mereka juga menjelaskan isi dari pandangan yang lebih disukai (kita memahami relativitas lebih baik ketika kita memahami struktur pesaingnya, kita tahu arti penuh kebebasan hanya ketika kita memiliki gagasan tentang kehidupan di sebuah negara totaliter, dari kedatangan dan yang ada datangnya banyak juga dari kelemahan). Pengetahuan sehingga dipahami adalah lautan alternatif disalurkan dan dibagi oleh lautan standar. Hal pelaksanaan pemikiran untuk membuat pilihan imajinatif dan dengan demikian membuatnya tumbuh. Itu membuat mampu dari pikiran kita memilih, membayangkan, mengkritik.

Saat ini pandangan ini sering dihubungkan dengan nama Karl Popper. Tapi ada sangat menentukan perbedaan antara aresome Popper dan Mill. Untuk mulai dengan, Popper mengembangkan pandangannya untuk memecahkan masalah khusus dari epistemologi-dia ingin memecahkan “masalah Hume.” Mill, di sisi lain, yang tertarik dalam kondisi menguntungkan bagi pertumbuhan manusia. Epistemologi-Nya adalah hasil dari suatu teori tertentu manusia, dan bukan sebaliknya. Juga Popper, yang dipengaruhi oleh Lingkaran Wina, meningkatkan bentuk yang logis dariadedidikirawan sebuah teori sebelum membahas hal itu, sementara Mill menggunakan setiap teori dalam bentuk yang terjadi dalam ilmu pengetahuan. Ketiga, standar Popper perbandingan yang kaku dan tetap, sementara standar Mill diijinkan untuk mengubah dengan situasi historis. Akhirnya, standar Popper menghilangkan pesaing sekali dan untuk semua: teori yang baik tidak difalsifikasi atau difalsifikasi dan dipalsukan tidak memiliki tempat dalam ilmu pengetahuan. Kriteria Popper jelas, ambigu, tepat dirumuskan, kriteria Mill tidak. Ini akan menjadi keuntungan jika ilmu itu sendiri yang jelas, ambigu, dan tepat dirumuskan. Untungnya, itu tidak.

Untuk mulai dengan, tidak ada teori ilmiah yang baru dan revolusioner yang pernah dirumuskan dengan cara yang memungkinkan kita untuk mengatakan dalam keadaan apa kita harus menganggapnya sebagai terancam punah: teori revolusioner banyak unfalsifiable. Versi difalsifikasi memang ada, tetapi mereka hampir tidak pernah setuju dengan pernyataan dasar diterima: setiap teoriadedidikirawan cukup menarik adalah dipalsukan. Selain itu, teori memiliki kekurangan formal, banyak dari mereka mengandung kontradiksi, penyesuaian ad hoc, dan seterusnya dan sebagainya. Diterapkan dengan tegas, kriteria Popperian akan menghilangkan ilmu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang sebanding. Mereka tidak berguna sebagai bantuan untuk ilmu pengetahuan. Dalam dekade terakhir ini telah direalisasikan oleh para pemikir berbagai Kuhn dan Lakatos di antara mereka. Gagasan Kuhn menarik, tetapi, sayangnya, mereka terlalu samar untuk menimbulkan apa-apa tapi banyak udara panas. Jika Anda tidak percaya padaku, melihat literatur. Belum pernah literatur pada keilmuan filsafat telah diserang oleh merinding begitu banyak dan tidak kompeten. Kuhn mendorong adedidikirawanorang-orang yang tidak tahu mengapa batu jatuh ke tanah untuk berbicara dengan jaminan tentang metode ilmiah. Sekarang saya tidak keberatan ketidakmampuan tapi aku objek ketika inkompetensi disertai dengan kebosanan dan pembenaran diri Dan ini adalah persis apa yang terjadi. Kami tidak mendapatkan ide-ide palsu yang menarik, kita mendapatkan ide-ide yang membosankan atau kata-kata yang berhubungan dengan tidak ada ide sama sekali. Kedua, di mana pun seseorang mencoba untuk membuat ide-ide Kuhn yang lebih pasti menemukan bahwa mereka adalah palsu. Apakah pernah ada periode ilmu normal dalam sejarah pemikiran? Tidak ada-dan saya menantang siapa pun untuk membuktikan sebaliknya.

Lakatos yang tak terkira lebih canggih dari Kuhn. Alih-alih teori ia menganggap program penelitian yang urutan teori dihubungkan dengan metode modifikasi, heuristik disebut. Setiap teori dalam urutan mungkin penuh kesalahan. Ini mungkin dilanda anomali, kontradiksi, ambiguitas. Nilai-nilai bukanlah bentuk teori tunggal, tetapi kecenderungan yang ditunjukkan oleh urutan. Kami menilai perkembangan sejarah dan prestasi selama periode waktu, daripada situasi pada waktu tertentu. Sejarah dan metodologi yang digabungkan ke dalam satu perusahaan. Sebuahadedidikirawan program penelitian dikatakan maju jika urutan teori menyebabkan prediksi baru. Hal ini dikatakan merosot jika kekurangan untuk menyerap fakta-fakta yang telah ditemukan tanpa bantuan. Sebuah fitur yang menentukan metodologi Lakatos ‘adalah bahwa evaluasi tersebut tidak lagi terikat dengan aturan-aturan metodologis yang memberitahu ilmuwan baik untuk mempertahankan atau meninggalkan suatu program penelitian. Para ilmuwan dapat menempel ke program merosot, mereka bahkan mungkin berhasil dalam membuat program menyalip para pesaingnya dan karena itu mereka melanjutkan rasional apa pun yang mereka lakukan (asalkan mereka terus memanggil program merosot merosot dan program progresif progresif). Ini berarti bahwa Lakatos menawarkan kata-kata yang terdengar seperti unsur-unsur metodologi, ia tidak menawarkan metodologi. Tidak ada metode sesuai dengan metodologi yang paling maju dan canggih yang ada sekarang. Ini selesai jawaban saya untuk bagian (1) dari argumen tertentu.

TOLAK UKUR PENDIDIKAN SAINS DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Tujuan pendidikan, sehingga orang akan berpikir, adalah untuk memperkenalkan para anak muda  ke dalam kehidupan , dan itu berarti: ke dalam masyarakat di mana mereka dilahirkan dan ke alam semesta ini secara fisik mengelilingi masyarakat. Metode pendidikan seringkali terdiri dalam pengajaran dari beberapa mitos dasar. Mitos ini tersedia dalam berbagai versi. Versi yang lebih canggih dapat diajarkan oleh ritual inisiasi yang tegas menanamkan mereka ke dalam pikiran. Mengetahui mitos, dewasa ini dapat menjelaskan hampir semua (atau dia dapat beralih ke ahli untuk informasi lebih rinci). Dia adalah penguasa Alam dan Masyarakat. Dia memahami mereka berdua dan dia tahu bagaimana untuk berinteraksi dengan mereka. Namun, ia bukanlah penguasa mitos yang memandu pemahamannya.

Penguasaan lebih lanjut seperti bertujuan, dan sebagian dicapai, oleh Presocratics Presocratics.itu tidak hanya mencoba untuk memahami dunia. Mereka juga mencoba untuk mengerti, dan dengan demikian menjadi tuan dari, sarana  pemahaman keduniaan. Alih-alih menjadi puas dengan mitos tunggal mereka mengembangkan banyak dan begitu berkurang kekuatan cerita yang baik mengatakan memiliki lebih dari pikiran manusia. Para sofis memperkenalkan metode masih adedidikirawanlebih lanjut untuk mengurangi efek melemahkan menarik, koheren, “empiris yang memadai” dll dll prestasi tales. Hal itu dari para pemikir tidak dihargai dan mereka pasti tidak dipahami saat ini. Ketika mengajar mitos kita ingin meningkatkan kemungkinan bahwa hal itu akan dipahami (yaitu tidak ada kebingungan mengenai fitur mitos), diyakini, dan diterima. Ini tidak melakukan bahaya ketika mitos tersebut diimbangi oleh mitos lainnya: bahkan yang paling berdedikasi (totaliter yaitu) instruktur dalam versi tertentu dari pemeluk kristiani tidak dapat mencegah muridnya dari mendapatkan berhubungan dengan Buddha, orang lain Jewsand jelek. Hal ini sangat berbeda dalam hal ilmu pengetahuan, atau rasionalisme mana lapangan hampir sepenuhnya didominasi oleh orang-orang beriman. Dalam hal ini adalah sangat penting untuk memperkuat pikiran kaum muda, dan “memperkuat pikiran kaum muda” berarti memperkuat mereka terhadap penerimaan yeasy pandangan yang komprehensif. Apa yang kita butuhkan di sini adalah pendidikan yang membuat orang sebaliknya, kontra-sugestif, tanpa membuat mereka mampu memahami diri untuk elaborasi dari pandangan tunggal. Bagaimana tujuan ini?

Hal ini dapat dicapai dengan melindungi imajinasiadedidikirawan luar biasa yang kekanak-kanakan dan dengan mengembangkan semangat yang penuh kontradiksi yang ada di dalamnya. Pada anak-anak secara keseluruhan jauh lebih cerdas daripada guru-guru mereka. Mereka menyerah, dan menyerah kecerdasan mereka karena mereka diganggu, atau karena guru mereka mendapatkan lebih baik dari mereka dengan cara emosional. Anak-anak dapat belajar, memahami, dan tetap terpisah 2-3 bahasa yang berbeda (“anak” dan dengan ini saya berarti tiga sampai usia lima tahun, bukan usia delapan tahun yang bereksperimen pada baru-baru ini dan tidak keluar terlalu baik, kenapa karena mereka sudah merusak oleh pengajaran tidak kompeten pada usia lebih dini). Tentu saja, bahasa harus diperkenalkan dengan cara yang lebih menarik daripada biasanya dilakukan. Ada penulis yang mengagumkan di suatu bahasa dari semua telah menceritakan kisah-kisah luar biasa-mari kita mulai pengajaran bahasa kami dengan mereka dan bukan dengan “der Hund hat einen Schwanz” dan sumpah serapahnya serupa. Menggunakan cerita yang kita dapat tentu juga memperkenalkan “laporan ilmiah”, katakanlah, tentang asal-usul dunia dan dengan demikian membuat anak-anak berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Namun ilmu tidak harus diberi posisi khusus kecuali untuk menunjukkan bahwa ada banyak orang yang percaya di dalamnya. Kemudian cerita yang telah diberitahu akan dilengkapi dengan “alasan,” di mana oleh alasan Maksudku rekening lebih lanjutadedidikirawan dari jenis yang ditemukan dalam tradisi yang cerita milik. Dan, tentu saja, juga akan ada alasan bertentangan. Kedua alasan dan alasan bertentangan akan diberitahu oleh para ahli di bidang sehingga generasi muda menjadi akrab dengan segala macam khotbah dan semua jenis pembiayaan gajji.hal itu menjadi berkenalan dengan mereka, ia menjadi berkenalan dengan cerita mereka, dan setiap individu dapat membuat pikirannya yang cara untuk pergi. Sekarang semua orang tahu bahwa Anda bisa mendapatkan banyak uang dan hormat dan bahkan mungkin hadiah Nobel dengan menjadi seorang ilmuwan, begitu banyak akan menjadi ilmuwan. Mereka akan menjadi ilmuwan tanpa telah diambil oleh ideologi ilmu pengetahuan, mereka akan berilmu karena mereka telah membuat pilihan bebas. Tetapi tidak banyak waktu terbuang sia-sia pada mata pelajaran ilmiah dan akan hal ini tidak mengurangi kompetensi mereka setelah mereka telah menjadi ilmuwan? Tidak sama sekali! Kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu yang baik tergantung pada ide-ide baru dan kebebasan intelektual: ilmu pengetahuan telah sangat sering dikemukakan oleh orangadedidikirawan luar (ingat bahwa Bohr dan Einstein menganggap diri mereka sebagai orang luar). Tidak akan banyak orang membuat pilihan yang salah dan berakhir di sebuah buntu? Yah, itu tergantung pada apa yang Anda maksud dengan “jalan buntu.” Kebanyakan ilmuwan saat ini tanpa ide, penuh ketakutan, berniat memproduksi beberapa hasil remeh sehingga mereka dapat menambah banjir kertas konyol yang sekarang merupakan “kemajuan ilmiah” di banyak daerah. Dan, selain itu, apa yang lebih penting? Untuk menjalani hidup yang satu telah memilih dengan mata terbuka, atau untuk menghabiskan waktu seseorang dalam upaya saraf menghindari apa yang beberapa orang tidak begitu pintar menyebutnya “buntu”? Tidak akan yang dari keilmuwan jumlah menurun sehingga pada akhirnya ada seorang pun untuk menjalankan laboratorium kita yang berharga? Saya rasa tidak. Mengingat pilihan banyak orang dapat memilih ilmu pengetahuan, untuk ilmu yang dijalankan oleh agen bebas terlihat jauh lebih menarik daripada ilmu saat ini yang dijalankan oleh budak, budak lembaga dan budak dari “alasannya.” Dan jika disana kekurangan sementara ilmuwan situasi selalu dapat diatasi dengan berbagai macam insentif. adedidikirawan Tentu saja, para ilmuwan tidak akan memainkan peran utama dalam masyarakat membayangkan saya. Mereka akan lebih dari seimbang dengan penyihir, atau imam, atau astrolog. Situasi seperti tak tertahankan bagi banyak orang, tua dan muda, kanan dan kiri Hampir semua dari Anda memiliki keyakinan bahwa setidaknya beberapa jenis kebenaran telah ditemukan, bahwa itu harus dilestarikan, dan bahwa metode mengajar saya menganjurkan dan bentuk masyarakat saya membela akan encer dan membuatnya akhirnya menghilang. Anda mempunyai keyakinan, banyak dari Anda bahkan mungkin memiliki alasan. Tapi apa yang harus Anda pertimbangkan adalah bahwa tidak adanya alasan bertentangan baik adalah karena kecelakaan sejarah, melainkan tidak terletak pada sifat hal. Membangun jenis masyarakat saya sarankan dan pandangan Anda sekarang menghina (tanpa mengetahui mereka, untuk memastikan) akan kembali dalam kemegahan sedemikian rupa sehingga Anda akan harus bekerja keras untuk mempertahankan posisi Anda sendiri dan mungkin akan sepenuhnya mampu melakukannya. Anda tidak percaya padaku? Kemudian melihat sejarah. Astronomi ilmiah tegas didirikan pada Ptolemy dan Aristoteles, dua pemikir terbesar dalam sejarah Pemikiran Barat. Siapa yang marah mereka dengan baik-berargumen, secara empiris yang memadai dan sistem tepat dirumuskan? Philolaos dengan Pythagoras gila dan kuno. Bagaimana ini bisa Philolaos tahap seperti cerdas? Karena dia menemukan bek mampu: Copernicus. Tentu saja, Anda dapat mengikuti intuisi Anda karena saya mengikuti saya. Tapi ingat bahwa intuisi Anda adalah hasil dari “ilmiah” pelatihan Anda di mana oleh ilmu pengetahuan saya juga berarti ilmu Karl Marx. Pelatihan saya, atau, lebih tepatnya, saya non-pelatihan, adalah seorang jurnalis yang tertarik dalam acara-acara aneh dan ganjil. Akhirnya, itu tidak benar-benar adedidikirawantidak bertanggung jawab, dalam situasi dunia saat ini, dengan jutaan orang kelaparan, orang lain diperbudak, tertindas, dalam kesengsaraan hina tubuh dan pikiran, untuk berpikir mewah seperti ini? Bukankah kebebasan pilihan mewah dalam keadaan seperti itu? Bukankah kesembronoan dan iwant humor untuk melihat dikombinasikan dengan kebebasan pilihan mewah dalam keadaan seperti itu? Harus kita tidak menyerah semua memanjakan diri dan bertindak? Bergabung bersama, dan bersikap? Ini adalah keberatan paling penting yang saat ini diajukan terhadap pendekatan seperti yang direkomendasikan oleh saya. Ini memiliki daya tarik yang luar biasa, ia memiliki daya tarik dedikasi mementingkan diri sendiri.

 

 

 

September 11, 2016

 

  1. Dalil Pertama: Filsafat hukum adalah filsafat. Karena itu, ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan gejala hukum.

Penjelasan :

  1. Filsafat adalah refleksi tentang landasan dari kenyataan. Filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematikal yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fiskal, partikal, psikhikal atau kerohanian saja. Ia tidak hanya mempertanyakan mengapa dan bagaimana nya hejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan. Dalam hal itu, maka filsafat tidak akan terlalu lekas puas dengan suatu jawaban. Setiap dalil filsafat harus terargumentasikan atauadedidikirawandibuat dapat dipahami secara rasional. Filsafat adalah kegiatan berpikir, artinya dalam suatu hubungan dialogikal dengan yang lain ia berupaya merumuskan argumen-argumen untuk memperoleh pengkajian. Filsafat menurut hakikatnya bersifat terbuka dan toleran. Filsafat bukanlah kepercayaan dogmatika.
  2. Kepercayaan adalah suatu bentuk kepastian yang langsung. Kebenaran (ketetapan, keabsahan, keberlakuan) suatu pendirian diterima begitu saja, tanpa argumentasi yang berarti. Pada umumnya orang penerima suatu pendirian sebagai benar atas dasar kewibawaan seorang lain. Hal ini dapat berarti bahwa orang mempercayai argumentasi rasional dari seorang ahlli atau pakar yang memiliki kewibawaan seorang lain. Hal ini dapat adedidikirawanberarti bahwa orang mempercayai argumentasi rasional dari seorang ahli atau pakar yang memiliki kewibawaan (otoritas) itu artinya menerima begitu saja. Dapat saja diajukan argumen-argumen rasional untuk mempercayai (memeluk kepercayaan tertentu). Juga kepercayaan keagamaan sebagai suatu tindakan spesifik dapat diberikan landasan kefilsafatan. Walaupun demikian, kepercayaan adalah sesuatu yang lain sekali dibandingkan dengan filsafat dan ilmu. Filsafat tidak mungkin tanpa suatu argumentasi rasional, dan jilka tiba saatnya untuk itu ia tidak pernah menerima sesuatu, semata-mata atas dasar kewibawaan orang lain. Tiap kepastian kefilsafatan secara substansial harus diungkapkan (dibuktikan secara rasional). Filsafat akan menjadi bersifat dogmatik jika ia tidak lagi terbuka bagi argumentasiadedidikirawan baru dan secara kaku berpegangan kepada pemahaman yang sekali telah diperoleh. Filsafat dogmatik secara partikal akan menyebabkan kekakuan (ketiadaan toleransi) hal itu akan mengganggu keterbukaan hakiki  dari komunikasi manusiawi. Lebih jauh filsafat akan terdorong menjadi irasional, yang berarti bahwa emosionalitas akan memainkan peranan tanpa kendali atau secara tidak adedidikirawanseimbang (tidak proporsional). Seringkali dogmatika secara pratikal berarti perwujudan kekuasaan yang murni. Jika argumentasi rasional yang terbuka tidak lagi berperan sebagai batu ujian terakhir bagi filsafat, maka suautu diskusi filosofikal yang sejati akan sangat dibahayakan.
  3. Filsafat harus memenuhi syarat rasionalitas ini berarti dua. Pertama, penalaran-penalaran kefilsafatan harus sah secara logikal, artinya memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh logika. Kedua, pemilihan premis-premis dan formulasi kesimpulan harus mempertahankkan suatu struktur terbuka adedidikirawanartinya, selalu terbuka bagi suatu bantahan rasional dalam dialogia intersubjektif. Intersubjektivitas adalah suasana yang didalamnya kebenaran dapat dan harus ditemukan. Namun penitipberatkan pada rasionalitas kefilsafatan ini bukanlah rasionalisme. Artinya, hubungan yang eart antara rasio dan emosi tidak disangkal. Perasaan dan rasio tidak lagi boleh dipertentangkan. Emosionalitas memiliki logikanya sendiri dan tak diragukan memiliki momen-momen kognitif. Dilain pihak, momen –momen emosional memainkan peranan besar pada argumentasi, upaya untuk mnyakinkan dan retrorika. Namun filsafat tentang emosi masih sedikit. Upaya permulaan kita temukan pada Max Schaler. Filsafat yang rasional tidak boleh mengabaikan emosionalitas. Cara bagaimana saling berhubungan antara rasio dan perasaan harus dipikirkan dan bentuk yang ke dalamnya realisasi hubungan ini harus dilakuakn masih merupakan suatu masalah kefilsafatanyang terbuka, yang termasuk ke dalam tataran kelas satu.
  4. Filsafat adalah refleksi sistematikal terhadap landasan (dasar-dasar) dari kenyataan. Untuk dapat memahami kenyataan, filsafat mencoba menelusuri asas-asas yang menjadi landasan dari kenyataan itu. Kegiatan berfilsafat ini tidak selalu bertolak dari presfektif yang sama, terdapat banyak aliran kefilsafatan. Pluriformitas ini di dalam filsafat berkaitan dengan berbagai faktor. Sangat penting adalah situasi historikal yang berubah-ubah. Pertanyaan-pertanyaan kefilsafatan dalam suatu periode tidaklah sama dengan yang dipermasalahkan pada periode lain. Masalh-masalah yang dihadapkan pada pemikiran manusia berbeda menurut waktu dan tempat. Berarti bahwa motivasi untuk berfilsafat dan khususnya untukadedidikirawan berfilsafat dari suatu sudut spesifik, selalu berubah-ubah. Dari sudut motif-motif, jadi dari sudut zaman filsafat warna dan gaya suatu filsafat dapat dimengerti. Pemikiran Plato, Thomas Aquinas atau Marx sangat berbeda yang satu dengan yang lainnya. Situasi historikal dapat banyak menjelaskan perbedan-perbedan itu. Jadi filsafat menurut hakikatnya bersifat historikal. Pemahaman ini tidak boleh membawa kesuatu historisme atau relativisme, artinya sampai pada kesimpulan bahwa semua pendirian kefilsafatan adalah sama bahwa filsafat yang satu tidak lebih berharga dari yang lainnya, bahwa kebenaran itu bagaimana pun tidak dapat diketahui, dan seterusnya. Sebab jika demikian maka akan lupa bahwa setiap filsafat berpretensi menyatakan dengan salah satu bentuk keberlakuan secara umum. Ini berlaku juga bagi kaumadedidikirawan relativis sendiri. Setiap filsuf memiliki pretensi bahwa ia telah merumuskan suatu keyakinan (pendirian) yang juga bagi orang lain meyaknikan bahwa dengan demikian juga hrus diterima oleh orang lain. Justru sehubungan dengan pretensi itu ia merumuskan argumen-argumen, ia memberikan dasar-dasar dan alasan-alasan untuk pendiriannya dan ia mengharapkan, dalam suautu diskusi terbuka dengan orang lain, telah mengungkapkan kebenaran. Tanpa pretensi universelitas ini, maka kegiatan berfilsafat tidak memiliki makna.tanpa pretensi itu maka setiap argumentasi rasional akan kehilangan landasanya. Karena itu, historisitas dari filsafat bukanlah relativisme. Ia hanya berarti bahwa sejarah filsafat adalah esensial untuk filsafat. Mungkin saja situasi-situasi historikal (dan motif-motif) berbeda-beda, namun cita-cita universelitas yang dimaksud bersifat umum, artinya cita-cita universelitas itu mengatasi (mentransendensi) waktu; kemampuan refleksi dan berpikir adalah ciri khas semua manusia pada setiap waktu. Itu sebabnya pemikiran Plato dan Aristoteles bagi kita masih berpengaruh (masih merupakan unsur yang membangun), ia melatih pikiran kita dan mungkin memberikan kepada kita suatu wawasan (VISI) terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang dapat kita olah dalam suatu filsafat modern. Filsafat tanpa sejarah filsafat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga arogan (jurnawa). Bukanlah kita dapat berpretensi bahwa kita sendiri akan dapat melakukan semua itu tanpa dapat mengetahui suatu kemungkinan keberlakuan secara umum yang dilihat oleh filsuf lain. Kita juga melihat bahwa tidak ada filsuf besar yang mengabaikan studi sejarah filsafatsecara mendasar.
  5. Filsafat merefleksi berbagai masalah dan persoalan. Dalam perjalanan sejarah, beberapa tema pokok telah mencapai kristalisasi, misalnya tentang hakikat hal ada (metafisika), struktur pengetahuan (teori pengetahuan, epistemologi), bentuk-bentuk berpikir yang sah (logika), penilaian perilaku sebagai baik atau buruk(etika) hakikat keindahan (estetika). Berbagai bagian dari filsafat yang disebut tadi telah berkembang menjadi kurang lebih spesialisasi yang mandiri dalam lingkungan filsafat. Contoh lalin adalah filsafat ilmu dan filsafat hukum. Namun bahaya dari pemandirian ini adalah bahwa hubungan dengan filsafat dalam keumumannya dan disiplin-disiplin filsafat lainnya akan dapat terputus. Epistemologi dan etika tidak dapat diabstraksi (dipisahkan) misalnya dari metafisika dan filsafat hukum. Pengembanan suatu bagian dari filsafat tanpa melibatkan keterkaitannya pada keseluruhan akan membawa pada kesepihakan dan kecenderunganuntuk berlebihan. Kita mengenal contoh-contoh yang demikian dalamadedidikirawan filsafat ilmu dan filsafat hukum. Tiap bagian dan bentuk dari filsafat tetap merupakan filsafatdan memiliki ciri-ciri dari filsafat sebagai keseluruhan hal ini berlaku juga untuk filsafat hukum. Filsafat hukum adalah bentuk kegiatan berfilsafat yang khusus memusatkan perhatiannya pada gejala hukum. Sudah dari sejak permulaan, pemikiran filsafat hukum ini telah berlangsung dalam kerangka suatu orientasi kefilsafatan umum (Plato Aristoteles). Ini berarti bahwa keseluruhan kerangka pengertian-pengertian kefilsafatan dan sejarah filsafat dalam totalitasnya juga relevan untuk filsafat hukum. Tanpa filsafat tidak ada filsafat hukum.

 

  1. Dalil Kedua: Terdapat tiga tataran abstraksi refleksi teoritikal atas gejala hukum, yakni ilmu hukum teori hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembanan hukum teoritikal dan pengembanan hukum praktikal.

 

Penjelasan :

  1. Dalam arti pragmatikal yang murni, maka ilmu hukum adalah bentuk pengembanan hukum teoritikal yang paling penting. Kebanyakan para yuris menyibukan diri dengan ilmu hukum itu pada masa kini kita mengenal lima bentuk hukum:
  2. Ilmu hukum dogmatik (atau:dogmatik hukum). Ilmu ini terarah pada kegiatan memaparkan, menganalisis mensistematisasi dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku. Kita menemukannya dalam adedidikirawanbuku-buku teks, monografi-monografi, artikel-artikel dalam jurnal-jurnal hukum dan terutama dalam anotasi-anotasi pada putusan hakim. Jenis ilmu hukum ini yang terutama diajarkan pada fakultas-fakultas hukum. Pendidikan hukum diarahkan untuk mengajarkan keahlian hukum kepada para mahasiswa agar mereka dapat mengemban hukum di dalam praktek secara bertanggung jawab. Ilmu hukum dogmatik adalah bentuk pengembanan hukum teoritikal yang benar-benar praktikal, artinya relevan untuk pembentukan hukum dan penemuan hukum (dalil ketiga). Pandangan-pandangan yang berpengaruh dalam kepustakaan hukum sering secara langsung menentukan, dalam arti apakah hukum diterapkan dalam praktek hukum. Ajaran yang berpengaruh dalam banyak hal dipandang sebagai sumber hukum. Tidaklah tepat setidak-tidaknya sejauh yang menyangkut ilmu hukum dogmatik untuk memisahkan secara tajam antara ilmu dan praktek. Hal ini memaparkan (het beshrijven) dalam ilmu dan hal mewajibkan (het voorschrijven) di dalam praktek berjalan saling berimpitan (Paul Scholten dalam Algemeen Deel)
  3. Sejarah hukum, adalah bentuk ilmu hukum yang mempelajari gejala-gejala hukum dari masa lampau (artinya hukum positif yang dahulu berlaku). Ia mencoba memaparkan dan menjelaskan agar dapat dipahami hukum positif yang berlaku di masa lampau itu. Mengenai objek dan metodenya kurang lebih sama dengan apa yang berlaku dalam ilmu sejarah pada umumnya. Pertentangan antara penjelasan kausal (dari ilmu-ilmu alam, Naturwissenschften)  dan pemahaman yang mengindividualisasi (dari Geisteswissenshaften atau ilmu-ilmu kerohanian) tentang gejala-gejala, berlaku juga dalam sejarah hukum. Secara tidak langsung, sejarah hukum penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang berlaku (sekarang). Dalam arti ini ia dapat dipandang sebagai termasuk kedalam ilmu-ilmu bantu untuk ilmu hukum partikal atau ilmu hukum dogmatik.
  4. Perbandingan Hukum, mempelajari berbagai sistem hukum positif yang belaku satu disamping yang lain pada berbagai negara atau lingkungan hukum. Isi dan bentuk dari berbagai sistem hukum positif itu saling diperbandingkan. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaanadedidikirawan dicari dan dipaparkan. Untuk itu, maka perlu sekali bahwa hukum positif yang akan diperbandingkan itu dipahami terlebih dahulu. Berkenaan dengan perbedaan kultur (yang mendasari atau melatarbelakangi masing-masing hukum positif tersebut) yang besar, hal itu kadang-kadang menimbulkan kesulitan.adedidikirawan Perbandingan hukum dengan sendririnya memerlukan bantuan antropologi atau sosiologi. Berdasarakn keadaan yang nyata ada, perbandingan hukum berupaya menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada dalam berbagai hukum positif. Dalam hal itu ia dekat pada sosiologi hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu yang baru yang belum berkembang. Ia harus dibedakan dari (dan jangan dikacaukan dengan ) metode perbandingan, yang merupakan suatu bentuk penanganan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu bantu untuk ilmu hukum dogmatik.
  5. Sosiologi Hukum pada saat sekarang seedang berkembang pesat. Ilmu ini terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan. Kita telah belajar untuk melihat bahwa hukum bukanlah gejala yang netral, yang semata-mata merupakan hasil rekaan bebas manusia, tetapi bahwa ia berada dalam jalinan yang sangat erat dengan masalah-masalah dan perkembangan kemasyarakatan. Hukum dapat dengan dua cara dihubungkan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Pada satu sisi, hukumitu sendiri dapat dijelaskan dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan; pada sisi lain, gejala-gejala kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan hukum. Dalam dua hal itu, maka hukum dan gejala kemasyarakatan diletakan pada suatu tatanan yang sama. Dalam sosiologi hukum, yang dimaksud dengan menjelaskan adalah memberikan penjelasan kuasal konform dengan pandangan-pandangan yang berpengaruh dalam ilmu-ilmu empirik, jadi menurut sebagian besar sosiologi hukum, sosiologi hukum adalah ilmu empirik yang setia hanya pada pemaparan fakta-fakta (J. Griffiths). Sementara itu terdapat juga aliran-aliran lain, misalnya yang berasal dari lingkungan fenomologi atau teori kritikal(Frankfuter Schule) mengembangkan model-model yang lebih bernuansa, karena itu, dapat diharapkan bahwa Methodenstriet (perdebatan tentang metode) yang hangat dalam lingkungan sosiologi hukum akan terjadi
  6. Psikologi hukum, adalah cabang ilmu –hukum yang paling muda. Tujuannya adalah untuk mengerti atau memahami hukumpositif dari sudut pandang psikologi. Psikologi dapat memberikan sumbangan dalam tiga arti:pertama, dari sudut psikoanalisis (Ferud dan pengikut-pengikutnya). Gejala-gejala hukum dan negara dengan cara ini dapat dengan cara yang interes atau menarik diherinterpretasi (Fromm Marcuse, Ehrenzweig). Kedua, psikologi humanistik, dari sudut itu mungkin dapat diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang cara kesadaran hukum atau perasaan hukum berfungsi pada manusia. Ketiga, psikologi perilaku (empirik). Didalamnya perilaku yang diamati dapat dengan pertolongan model penjelasan kausal dipahami dari sudut konstelasi tertentu. Model ini dapat diterapkan pada hukum (misalnya prilaku para hakim, advokat, pembentuk undang-undang). Psikologi hukum di kemudian hari akan berperan penting. Pada masa kini ia hanya memainkan peranan kecil dalam bidang hukum pidana(kesalahan, pertanggungjawaban, kebebasan). Namun didalamnya perlahan-lahan terjadi perubahan.
  7. Teori Hukum, berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum; ia mewujudkan pealihan kefilsafat hukum. Teori hukum merefleksi objek dan  metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Karena itu, ia dapat dipandang juga sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Ia misalnya mempermasalahkan pertanyaan apakah sosiologi hukum atau ilmu hukum dogmatik harus dipandang sebagai ilmu empirikyang bersifat deskriptif atau tidak. Uraian sub 1 di atas juga termasuk suatu uraian yang bersifat teori hukum. Terutama tentang ciri khas dari ilmu hukum dogmatik dalam teori hukum terdapat perbedaan pendapat yang besar. Tentang hal itu maka kontribusi pada nomor Ars Aequi ini memperlihatkan contoh-contoh. Menurut pandangan saya dalam ilmu hukum dogmatik, maka momen-momen empirikal, normatif dan hermeneutikal harus secara cermat dibedakan. Bagi saya tampaknya tidaklah tepat, jika disiplin ini dipandang sepihak, apakah hanya sebagai suatu bentuk dari hermenneutika. Ilmu hukum dogmatik memperlihatkan beberapa ciri dari semua ilmu-ilmu ini. Namun tentang butir ini disini tidak akan kita bahas lebih lanjut. Teori hukum modern banyak mengambil hasil-hasil dari filsafat ilmu modern. Itu sebabnya ada kecenderungan untuk menonjolkan pandangan ilmu empirik. Juga nilai penting yang ia berikan pada teori sistem dan pada hubungan antara hukum dan logika, adedidikirawanharus dipahami dengan latar belakang ini. Sementara itu, teori hukum juga mempunyai tugas lain; ia juga merefleksi ciri khas dari pengembanan hukum praktikal (lihat dalil ketiga). Ia mempelajari makna dan struktur dari pembentukan hukum dan penemuan hukum. Teori hukumdengan demikian menjadi ajaran metode yuridik. Sudah sejak lama penemuan hukum dan khususnya seni interpretasi mendapat perhatian utama para pengemban teori hukum dan ilmu hukum dogmatik. Untuk itu lihat karya-karya standar dari Paul Scholten, Karl Larenz dan Fikentscher. Dalam teori hukkum modern, maka ajaran metode dan seni interpretasi ini telah berkembang menjadi suatu teori argumentasi yuridik yang penuh. Baik filsafat klasik (Topika dan Retroika dari Aristoteles) maupun filsafat modern telah memberikan sumbangan (kontribusi) pada perkembangan itu. Terutama pada titik ini, teori hukum modern telah berkembang pesat.
  8. Dengan filsafat hukum, kembali ke filsafat, filsafat hukum dan teori hukkum tidaklah sama. Jadi legal Theory dan legal science  bukanlah filsafat hukum (beberapa pemikir berpendapat lain) filsafat hukum merefleksi semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum, dan tidak hanya merefleksi hakikat dan metode dari ilmu hukum atau ajaran metode. Lebih dari itu, filsafat hukum bersifat kriktkal terhadp pengaruh dari filsafat ilmu modern pada teori hukum. Juga untuk pengaruh ini harus diajukan argumen-argumen. Untuk itu, maka perlu secara cermat diadakan pembedaan antara hakikat pengemban hukum dan pengembanan ilmu-ilmu empirik. Hukum sesungguhnya bukanlah gejala empirikal murni, tetapi memperlihatkan juga ciri-ciri normatif. Dalam suasana hukum, maka Sein dan Sollen justru tidak dapat dipisahkan secara tajam yang satu dari yang lain hukum adalah suasana dari da sein yang didalamnya das sollen mendapatkan wujudnya. Fakta dan kaidah di dalam hukumadedidikirawan selalu berjalan saling berimpitan: hukum adalah fakta dan kaidah sekaligus. Dari sini tampak bahwa filsafat hukum tidak puas dengan kesimpulan-kesimpulan dari teori hukum. Ia misalnya mempertanyakan apakah ilmu hukum itu? Apa arti khusus dari menjelaskan, memahami dan mengerti? Apa yang dimaksud dengan berargumentasi? Tetapi filsafat hukum bergerak lebih jauh lagi dan merefleksi pertanyaan-pertanyaan bagi teoori hukum sama sekali tidak relevan lagi khususnya persoalan keadilan. Huubungan antara hukum dan etika adalah masalah yang paling pokok dalam filsafat hukum. Sudah sejak zaman kuno masalah ini oleh sebagian besar para filsuf diketengahkan. Filsafat ilmu modern dan teori hukum dalam lingkungan persoalan ini (tentang masalah keadilan atau hubungan antara hukum dan etika) tidak dapat memberikan kontribusinya. Disini kita menyentuh tema yang paling klasik dari filsafat praktikal, khususnya maslah yang berkaitan dengan pertanyaan berdasarkan kriteria apa kita menilai perilaku manusiawi ? apakah hal penentuan isi dari baik dan buruk itu termasuk persoalan subjektif-irasional yang murni, atau apakah isi ini secara kefilsafatan dapat diargumentasi secara rasional? Filsafat hukum tidak puas hanya dengan kerangka kaku dan penataan yang diberikan oleh teori hukum modern.

 

  1. Dalil Ketiga: Pengembanan Hukum Praktikal atau Penanganan Hukum secara nyata dalam kenyataan kehidupan sungguh-sungguh mengenal tiga bentuk: Pembentukan Hukum, Penemuan Hukum, dan Bantuan Hukum. Disini terutama Ilmu Hukum Dogmatika menunjukan kepentingan praktikalnya secara langsung.

Penjelasan:

  1. Pembentukan Hukum, adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Pada umumnya hal itu berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Disamping itu, pemebentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan-keputusan konkrit (hukum preseden atau yurisprudensi). Juga dapat terjadi berkenaan dengan tindakan nyata: dengan suatu tindakan yang terjadi hanya sekali saja (einmalig) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ-organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya, yang menimbulkan perubahan fundamental pada hukum tata negara tanpa perubahan undang-undang atau Undang-Undang Dasar. Ini bukan hukum kebiasaan, melainkan lebih merupakan sejenis hukum preseden yang bukan keputusan hakim (neit rechterlijke precedentenrecht)  namun, perundang-undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling penting dan juga paling modern. Di dalamnya diciptakan suatu model prilaku abstrak, yang dikemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan konkret. Dengan model-model itu dimunculkan tipe konflik tertentu, dan dengan itu orang menstandarisasikan penyelesaian-penyelesaian tertentu. Semua itu dilakukan dengan merumuskan aturan-aturan abstrak dan umum bagi sejumlah persoalan. Pada stadium berikutnya diperlukan pengkhususan yang terarah pada kejadian-kejadian (persoalan) konkret. Keabstrakan dari sifat umum perundang-undangan justru akan menghilangkan dengan konkretisasi ini. adedidikirawanDalam penerapan pada kejadian konkret maka keumuman dari undang-undang diwujudkan, dijadikan kenyataan. Pada perundang-undangan dapat dibedakan dua momen sentral (unsur pokok). Yang pertama adalah momen politik idiil. Dengan itu dimaksudkan hal menampilkan isi undang-undang yang diinginkan (diaspirasikan). Hal ini berkaitan dengan hal mengartikulasi atau mengolah tujuan politik tujuan-tujuan politik(oleh politisi, pejabat negara, yuris, dan lain-lain), sedemikian sehingga penyelesaian-penyelesaian politik tertentu menjadi dimungkinkan. hal menciptakan perundang-undangan adalah tindakan politik perundang-undangan adalah tujuan dan hasil proses-proses politik. Tetapi sesungguhnya perundang-undangan bukan hanya sekedar endapan dari konstelasi politik empirikal, ia juga memiliki aspek normatif. Unsur idiil perundang-undangan memiliki sifat teknikal. Perundang-undangan mengandaikan kemampuan untuk merumuskan pemahaman-pemahaman umum kedalam naskah-naskah normatif yang konkret. Apa yang dinamakan teknik perundang-undangan telah menjadi suatu keahlian tersendiri. Berdasarkan semua itu, dapat dikatakan bahwa perundang-undangan adalah bentuk yang paling sempurna yang didalamnya tidak hanya paham-paham politik tetapi juga filsafat hukumbagi kita menjadi langsung relevan secara praktikal. Dengan bersarankan perundang-undangan, filsafat menjadi dapat diwujudkan contohnya adalah revolussi Perancis. Tidak hanya dalam Declaration de droit de I’ homme et du citoyen tahun 1789, tetapi juga dalam konstitusi-konstitusi yang kemudian filsafat dari antara lain Locke dan Rosseau menjadi berlaku secara umum. Garis-garis besar dari kultur hukum dan kenegaraan masa kin (pengertian konstitusi, undang-undang, sistem parlemen, hak-hak dasar) sepenuhnya berada dalam kerangka tradisi ini. Terutama Rosseau telah memperlihatkan bagaimana ide hukum (cita hukum) memperoleh bentuknya yang khas dalam perundang-undangan, artinya kebebasan tampil dalam undang-undang yang berlaku sama bagi setiap orang, jadi dalam suatu bentuk abstrak dan umum. Perundang-undangan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan konfrom pandangan barat, suatu kategori fundamental dari pemikiran filsafat hukum.
  2. Pada penemuan Hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pemebentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris, dan sebagainya). Dalam arti tertentu, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum. Jika pada pembentukan hukum yang terjadi adalah menetapkan hal umum yang berdasarkannya pada saatnya dapat dijabarkan hal yang khusus, maka pada penemuan hukum hal yang khususlah yang mengemuka (dimunculkan terlebih dahulu), namun pada saat yang bersamaan dapat dikonstatasi  dampak keberlakuan secara umum. Dalam hal yang terakhir kita berbicara tentang preseden atau paseudo perundang-undangan. Berbeda halnya dengan pembentukan hukum, kekhasan dari penemuan hukum telah mendapat perhatian (pembahasan) yang luas dalam teori hukum dan filsafat hukum. Jumlah publikasi tentang metedologi penemuan hukumsudah sulit untuk dihitung lagi. Namun tentang teori penemuan hukum dapat kita amati adanya perkembangan tertentu. Jika dahulu (yakni dalam abad XIX) adedidikirawanperhatian terutama dicurahkan pada keahlian interpretasi dan menguraikan (menjelaskan), pada masa kinni titik berat lebih banyak diletakan sebagaimana sudah kita lihat pada dalil kedua pada penemuan suatu argumentasi yang dipertanggungjawabkan secara rasional. Kita sudah sampai pada pemahaman bahwa penafsiran undang-undang atau penerapan hukum adalah lebih dari sekedar hanya menerapkan suatu silogisme secara formal dan benar. Masalahnya terletak pada menemukan dan menyusun premis-premis dari suatu penalaran. Kini sudah tidak cukup lagi bahwa penalaran dijalankan secara logikal benar ( dan dengan demikian sah), melainkan juga untuk pemilihan premis-premis harus dijalankan dengan memberikan argumen-argumen yang rasional (sejauh hal itu dimungkinkan). dalam hubungan ini, maka dibedakan antara heuristika dari suatu keputusan yuridikal dan legitimasi terhadapnya. Dengan yang pertama dimaksudkan sejarah terjadinya secara faktual dari keputusan tersebut, dengan yang kedua pertanggungjawaban rasional (jika dikehendaki: pertanggungjawaban normatif) dari keputusan tersebut. Memisahkan heuristika dan legitimasi dalam waktu adalah keliru: dua-duanya berjalan saling menutupi, yang berarti bahwa baik pada tahap sebelum pengambilan keputusan (exante) maupun pada tahap sesudahnya (ex post). Faktor-faktor faktual (psikologikal dan kemasyarakatan) dan argumentasi-argumentasi rasional memainkan peranan. Namun titik beratnya terletak, baik ex ante maupaun ex post, pada argumentasi rasional. Sebuah keputusan hukum konkret yang dihadapan forum ilmiah hukum dan di hadapan para pihak yang terkait pada keputusan itu tidak mampu mengembangkan argumentasi yang dapat diterima, seyogyanya tidak berlaku (tidak diberlakukan) sebagai hukum positif. Pemahaman yang demikian itu di dalam ajaran metode yuridikdan teori argumentasi telah dikembangkan secara mendasar. Terkait padanya juga muncul kepermukaan sifat khas dari apa yang dinamakan berpikir yuridik. Sesungguhnya berpikir yuridik itu tidak ada, artinya tidak ada jenis berpikir yang terpisah atau tersendiri (yang lain dari yang lain). Seorang yuris menalar dan berpikir (semoga) sama baik atau jeleknya seperti yang lain-lain. Hanya struktur dari konteks, yang didalamnya seorang yuris yang terlibat dalam pembentukan hukum, berargumentasi adalah spesifik (khas). Kespesifikan ini terletak dalam struktur dari pertanggungjawaban dihadapan forum yang relevan. Untuk suatu pemahaman tentang kekhasan dari penemuan hukum maka tradisi hermeneutika yang sudah sangat tua adalah sangat penting. Sebuah keputusan hukum selalu mengimplikasikan hal penetapan suatu hubungan tertentu antara kaidah dan fakta, yakni antara momen-momen normatif (dari undang-undang misalnya) dan momen-momen faktual ( dari situasi konkret). Momen-momen ini saling mempengaruhi, antara keduanya terdapat semacam hubungan sirkular (lingkaran tak berujung pangkal) fakta-fakta dikualifikasi dari sudut-sudut kaidah dan kaidah diseleksi berdasarkan kejadian (fakta-fakta). Martin Kriele mengatakan ada suatu Hinund Herwandern des Blicks (memalingkan arah pandangan kekanan dan kekiri berulang-ulang) yang terus menerus. Kaidah dan fakta mewujudkan pra pemahaman bagi masing-masing yang menentukan pada penafsiran dan penilaian momen yang lain. Tokoh-tokoh besar dalam bidang hukum perdata Belanda seperti: Scholten, Bregstein, dan Eggens sudah berkali-kali menyatakan pemahaman ini dalam kata-kata secara lisan maupun dalam tulisan dan juga dalam penanganan hukum mereka didemonstrasikan (bandingkan kesimpulan-kesimpulan dari AG Eggens pada tahun-tahun (limapuluhan). Namun tampaknya masih mungkin untuk menstrukturkan lebih lanjut argumentasi-argumentasinya. Tentang hal ini, di belanda antara lain Crombag dan De Wild telah menghasilkan karya penting.
  3. Tentang bantuan hukum, dapat dijelaskan secara singkat sebuah uraian yang terkenal berbunyi : hal pemberian pelayanan jasa-jasa secara terorganisasi oleh para ahli dalam situasi-situasi problematikal dan/atau situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum, dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridikal. Jadi bantuan hukum adalah tindakan secara nyata mendampingi orang-orang yang terlibat dalam kesulitan hukum. Pikiran kita tertuju pada para advokat, biro bantuan hukum ,lembaga bantuan hukum yang diselenggarakan oleh mahasiswa fakultas hukum (rechtswinkel). Karena hukum modern terdiri atas sejumlah aturan yang pertambahannya meningkat terus, yang lebih dari itu memperlihatkan suatu struktur yang rumit, maka bantuan hukum itu lebih dekat pada atau mirip dengan pekerjaan sosial  (social works) atau bantuan terapeutik, namun aksennya tetap pada penerapan hukum. Gambaran di atas memperlihatkan bahwa masalah-masalah filsafat hukum pada bantuan hukum dalam hakikatnya tidak berbeda dari masalah-masalah filsafat hukum hukum pada pembentukan hukum dan penemuan hukum. Yang khas pada bantuan hukum terletak pada sifat pratikalnya dan tidak pada struktur teoritikalnya.

 

  1. Dalil Keempat, Tema terpenting dari filsafat hukum berkaitan dengan hubungan antara hukumdan etika. Ini berarti bahwa diskusi yang sudah yang sudah berlangsung sangat lama antara para pengikut aliran hukum kodrat dan para pengikut aliran hukum kodrat dan para pengikut positivisme hingga kini masih tetap aktual. Hukum dan etika dua-duanya merumuskan kriteria untuk penilaian terhadap perilaku (tindakan) manusia : namun mereka melakukan hal ini dari sudut titik pandang yang berbeda. Hukum adalah suatu momen dari etika.

 

Penjelasan:

  1. Tentang arti dari pengertian-pengertian hukum, etika, hukum kodrat, dan positivisme terdapat perbedaan pandangan yang besar. Kita bertolak dari etika dan akan sampai, melalui hubungan antara hukum dan etika, pada hukum kodrat dan positivisme. Berkenaan denganadedidikirawan etika maka berbagai tataran perlu dibedakan. Etika normatif adalah yang paling; ia terdiri atas keseluruhan kriteria, yang berdasarkannya orang-orang dan tindakan-tindakannya dinilai sebagai baik dan buruk (Van Haersolte) . Disini isi kaidah-kaidah etika dikembangkan dan diberi argumentasi. Etika normatif adalah suatu bagian klasik dari dari filsafat; ia juga juga, berkenaan dengan sifat dan struturnya, sangat bergantung pada latar belakang filsafat ini. Etika dari Kant misalnya memiliki sifat formal. Hegel mencoba mengembangkan isi etika dari sudut realisasi kebebasan di dalam masyarakat. Dalam filsafat Max Schaler maka keberlakuan dalam arti substansial dari sejumlah nilai (nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kepribadian) diupayakan agar dapat diterima. Etika normatif harus dibedakan dari etos dan moralitas positif. Etos adalah penampilan faktual dari etika normatif juga disebut moral kritikal sebagaimana ia dalam suatu masyarakat konkret pada suatu waktu tertentu berlaku. Jadi, dengan etos dimaksudkan pandangan-pandangan yang faktual ada (berlaku) tentang isi dari etika (normatif). Dengan perkataan lain etos adalah etika normatif, sejauh ia secara umum berpengaruh dan dengan demikian secara empirikal tampil jadi, disni intinya adalah keberlakuan secara faktual. Pada moralitas positif pokok persoalannya tidak terutama mengenai kaidah-kaidah yang secara faktual diterima, melainkan tentang perilaku faktual dari orang-orang memang prilaku tidak perse harus sebangun dengan etos. Dapat saja terjadi ideal dari etos yang berfungsi secara faktual tidak sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku praktikal (moralitas positif). Tentu saja semua pola-pola kaidah dapat tampak dalam moralitas positif, namun hal ini tidak perlu (harus) sama sebangun dengan etos, baik etos maupun moralitas positif dapat ,menjadi objek studi dari apa yang dinamakan etika deskriftif. Disiplin ini dapat sebbagai ilmu empirik memaparkan, menginterpretasi, dan eventual menjelaskan pandangan-pandangan dan perilaku etikal yang faktual berlaku. Yang terakhir iini dapat saja misalnya dilaksanakan dengan tetap memperhitungkan perkembangan kemasyarakatan, keadaan-keadaan historikal dan sebagainya. Dengan cara ini maka berlakunya kaidah-kaidah etikal tertentu dapatlah menjadi dimengerti. Refleksi-refleksi terhadap gejala-gejala etikal yang disebutkan di atas dapat di cakupdengan istilah meta etika namun, dengan penggunann istilah itu saja maka arah dan sifat dari refleksi sama sekali belum ditunjuk (belum diungkapkansecara ekplisit).
  2. Sekali lagi perlu dikemukakan bahwa berkenaan dengan etika, tidak boleh mengacukan dimensi isi normatif dengan apa yang faktual. Bahwa suatu etos tertentu atau suatu moralitas positif tertentu secara faktual dapat ditunjukan, kenyataan itu dari dirinya sendirisama sekali tidak mengimplikasikan bahwa kaidah-kaidah etikal yang berfungsi di dalamnya juga dari sudut kefilsafatan dapat diterima. Tidak semua apa yang secara faktual diterima orang sebagai etikal adalah juga secara etikal benar-benar baik. Hal baik tidak sama sebangun dengan pandangan-pandangan yang berpengaruh tentang hal baik. Kaidah-kaidah etikal tidak boleh begitu saja disimpulkan dari fakta-fakta etikal. Sebaliknya, tidak semua yang secara etikal baik juga secara faktual diakui. Etika dalam perjalanan sejarah memperlihatkan suatu perkembangan dan secara pribadi saya berpendapat bahwa perkembangan ini adalah perkembangan yang menuju yang baik. Dengan refleksi yang lebih jauh akan selalu diperoleh pemahaman etikal yang baru. Disini kita menyentuh persoalan sulit (sebuah masalah inti dari etika) mengenai cara bagaimana keberlakuan substansial dari etika (tentang baik dan buruk) dapat diperlihatkan. Kelompok ethici yang dinamakan non kognitivis berpendapat bahwa kaidahkeberlakuan ini tidak pernah dapat diargumentasikan secara rasional. Kaidah-kaidah etika misalnya adalah pernyataan dari suatu keyakinan subjektif atau emosi yang bebas. Menurut pandangan mereka kaidah-kaidah etika tidak pernah menuntut keberlakuan secara umum. Secara kefilsafatan, relativisme nilali ini telah diargumentasikan dengan berbagai cara. Namun, pandangan-pandangan ini bagi kelompok ethici lain tidak dapat diterima. Kelompok ethici kognitivs berpendapat bahwa keberlakuan substansial dari kaidah-kaidah etika(atau nilai-nilai) dapat diperlihatkan. Filsafat nilai dari Max Schaler merupakan suatu percobaan ke arah itu yang mengesankan. Percobaan-percobaan modern, kita temukan pada Habermas dan Apel, yang berpendapat bahwa bertolak dari data dari komunikasi intersubjektif terbuka(dan dari bentuk praxis lain) dapat dijabarkan (diturunkan) kaidah-kaidah etika tertentu. Struktur argumentasi ini untuk keberlakuan substansial dari kaidah-kaidah etika kadang-kadang berbeda sedikit dari struktur argumentasi untuk keberlakuan substansial dari kaidah-kaidah etika kadang-kadang berbeda sedikit dari struktur argumentasi yang kita temukan pada penemuan hukum. Lebih dari itu, semua ini berarti bahwa etika lebih dari sekedar hanya produk faktual kenyataan-kenyataan kemasyarakatan, politik dan sejenisnya. Etika adalah artikulasi dari apa yang dianggap orang esensial berkenaan dengan realisasi  kuat dari kepribadian bebas mereka, ditinjau baik secara individual maupaun dalam kebersamaan dengan sesamanya. Berdasarkan pada suatu titik tolak personalistik (pandangan yang melihat setiap manusia sebagai subjek yang memiliki kepribadian) demikiandapatlah dibangun suatu etika.
  3. Wawasan kefilsafatan pada etika juga menentukan hubungan antara etika dan hukum. Hubuungan inilah ysng menentukan bagi hubungan antara hukum kodrat dan positivisme. Uraian (pemaparan batasan pengertian) tentang hukum yang kurang lebih dapat diterima adalah yang menyatakan bahwa hukum terdiri atas kaidah-kaidah (aturan-aturan dan keputusan-keputusan) yang berkaitan dengan hubungan-hubungan lahiriah antar manusia juga dalam kaitan dengan kekuasaan menentukan terhadap hal-hal (urusan-urusan) dan benda-benda. Menurut Kant, hal ini menyebabkan hukum sebagian termasuk dan sebagian tidak termasuk etika. Termasuk, dalam arti bahwa juga isi hukum harus memenuhi (sesuai dengan) kaidah etika tertinggi yakni imperatif kategorik. Itu berarti bahwa kita secara etikal terikat (berkewajiban) untuk memenuhi kaidah-kaidah hukum semata-mata berdasarkan penghormatan pada kewajiban etikal. Lebih dari itu isi, dari kaidah hukum itu sendri harus memenuhi syarat dapat diuniversalkan. Di pandang dari sudut etika maka hukum adalah yang legitimi (yang sah) ditinjau dari sudut hukum, maka motif dari tindakan sama sekali tidak relevanadedidikirawan. Hukum merasa dirinya sudah puas dengan fakta kepatuhan (dipenuhinya) aturan-aturan, dengan legalitas. Demikianlah menurut kant, sangat mungkin bahwa orang bertindak sepenuhnya legal atau sah secara hukum pada saat yang sama sekaligus mewujudkan tindakan yang tidak memenuhi tuntutan etikal. Etika berfungsi normatif terhadap hukum tetapi sedemikian bahwa hukum justru karena sudah puas dengan perilaku lahirlah tetap menempati posisinya. Wawasan kantian tentang hubungan antar hukum dan etika sangat memberikan kejelasan ia berpengaruh. Kita tidak dapat mengolah lebih lanjut pemahaman ini disini. Semua hukum mengenal tegangan polaritatif antara ide asas (yakni kebebasan sebagai inti dari apa yang dinamakan nilai-nilai kepribadian), maka hukum etika adalah sama. Perbedaan hukum dan etika terletak dalm bentuk perwujudan dari asas tersebut. Pada etika perwujudan itu terjadi dengan cara yang sangat pribadi, yang didalamnya budi nurani (conscience) sebagai organ inti dari substansi etikal memainkan peranan sentral. Baik berkenan dengan apa yang termasuk tindakan individual maupun yang termasuk gidup dalam kebersamaan titik beratnya disini terletak pada tindakan kemauan yang bebas dari pribadi dan dengan demikian atas tenggung jawab individualnya sendiri. Kebebasan dan pertanggungjawaban pribadi ini juga terdapat berkenaan dengan hukum. Karena itu suatu tindakan yang tepat secara yuridikal dapat secara etikal sangat tercela. Namun, hukum memiliki suatu kedirian dan otonomi yang vokal atau jelas (tanpa kehilangan keterkaitannya secara immanen dengan etika) bukanlah ia berkaitan dengan perilaku lahiriah dan penguasaann atas benda-benda. Itulah yang menyebabkan hadirnya bentuk-bentuk yang bersifat apriori yang di dalamnya hukum mereleasasikan diri, yakni aturan, keputusan, figur, dan lembaga(tentang hal dalil kelima). Didalamnya forum intersubjektif yuridikal menampilkan diri. Argumentasi dan legitimasi rasional adalah ciri dari hukum. Namun pertanggungjawaban rasional dari kaidah-kaidah etikal terarah pada keterlibatan individual dari pribadi. Saya menyadari bahwa apa yang dikemukakan tetap masih terlalu sumir (sederhana). Hubungan antara hukum dan etika lebih majemuk ketimbang yang kadang-kadang dikira orang. Dengan pernyataan-pernyataan seperti hukum dan moral terpisah secara tajam atau hukum dan moral berimpitan karena itu, tidak cukup bagi kita.
  4. Dengan latar belakang apa yang telah dikemukakan diatas, dapatlah perbedaan antara hukum kodrat dan positivisme secara skematikal dikemukakan sebagai berikut. Para pengikut ajaran hukum kodrat berpendapat bahwa kaidah-kaidahetikal dengan salah satu cara tertentu relevan bagi isi dan berlakunya hukum positif. Untuk itu etika dipandang tidak penting. Positivisme paling jauh akan menerima asas-asas, yang menentukan struktur dari hukum positif itu sendiri, misalnya keumuman yang abstrak, kepastian hukum, dapat diramalkan (prediktabilitas), tata, damai, keteraturan(keajegan). Namun, tentang hal memberikan landasan kefilsafatan pada asas-asasdemikian tidak dipersoalkan. Berlakunya hukum positif begitu saja dipostulasikan (diandaikan). Sebaliknya hal ini tidak berarti bahwa para pengikut positivisme juga tidak akan menerima kaidah-kaidah etikal, yang dengan bersarankannya hukum positif dapat atau harus dinilai (diuji). Seorang positivis tidak perlu perseorang non kognitivis dalam bidang etika atau seorang relativis nilai-nilai (walaupun kombinasi ini sering terjadi). Juga seorang positivis dapat berdasarkan pertimbangan etikal mencela hukum positif. Namun, celaan ini hanya memiliki konsekuensi etikal dan tidak mempunyai konsekuensi yuridikal. Jadi hakim harus tetap menerapkan hukum yang demikian itu, jika tidak, maka ia hrus mengundurkan diri. Singkatnya, berlakunya hukum positif menurut para positivis tidak terpengaruh oleh penilaian etikal terhadp isi hukum positif. Pandangan-pandangan etikal paling jauh akan memainkan peranan pada pembentukan hukum atau dalam hal penemuan hukum pada kasus-kasus yang berkenaan dengannya hakim misalnya hingga derajat tertentu diberi Freies ermessen.
  5. Hubungan antara hukum kodrat dan positivisme sesungguhnya lebih majemuk ketimbang kesan yang ditimbulkan oleh uraian diatas. Jika orang memandang ke dua istilah itu dalam arti luas (dan hal demikian sudah biasa), maka orang harus membedakan berbagai bentuk dari hukum kodrat dan dari positivisme. Demikianlah, ke dalam hukum kodrat dapat dimasukan filsafat hukum dari aristoteles dan dari Stoa Romawi; hukum kodrat kristiani atau skolastik dari Thomas Aquinus (dan dari Neothomisme, terutama filsuf-filsufhukum katolik dari masa kemudian hukum kodrat rasional dari zaman baru (Hobbes, Locke, Spinoza Thomasius, Wolff) pandangan-pandangan idealistik dari kant dan Hegel yang menalar dari asas-asas yang untuk hukum memiliki arti langsung filsafat nilai-nilai dari Scheler. Dalam semua hal ini (dalam pandangan-pandangan tersebut tadi), asas-asas substansial dipandang sangat penting untuk hukum positif, walaupun dengan cara yang sangat berbeda. Demikianlah, terdapat adedidikirawanperbedaan besar tentang pernyataan apa yang harus berlaku jika hukum positif bertentangan dengan hukum kodrat. Atau tentang pertanyaan bagaimana kodrat tepatnya harus diartikan.penanganan yang bernuansa tentang permasalahan tersebut mutlak diperlukan. Contoh-contoh cara penanganan demikian dapat kita temukan dalam uraian dari Hans Reiner dan Ota Wein berger pada World Congress on Legal Philosophy di Basel (agustus 1979). Sementara itu, permasalahan tersebut terfokus pada pertanyaan tentang peranan apa yang dimainkan keadilan dalam hubungan dengan hukum positif. Juga pengertian ini sudah dibahas oleh Aristoteles yang dalam pembahasannya dihubungkan dengan konsep persamaan (equality). Analisis lebih jauh menunjjukan bahwa juga banyak positifis yang menerima pengertian-pengertian demikian dan karena itu mungkin kurang positivistik ketimabng apa yang mereka sendiri menganggap tentang dirinya. Sementara itu, positivisme juga mempunyai banyak bentuk dan arti. Positivisme yang dikemukakan disini adalah positivisme hukum yakni pandangan yang hanya menerima berlakunya hukum positif. Ini tidak begitu saja berjatuhan sama dengan positivisme kefilsafatan. Keberlakuan hukum diinterpretasi sebagian secara faktual sebagian normatif. Keberlakuan hukum secara normatif semata-mata tergantung pada kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi (Kelsen). Keberlakuan secara faktual (efektivitas) berkaitan dengan kenyataan bahwa ia diberlakukan (dibuat) oleh otoritas yang berwenang (austin , kelsen) tau dengan penerimaan secara psikologikal atau sosiologikal oleh para warga masyarakat. Semua aspek-aspek iini dalam berbagai teori positivistik dijabarkan dengan cara masing-masing. Demikianlah positivisme undang-undang (legisme) meletakan titik berat pada pemberlakuan oleh kekuasaan yang berwenang. Tampaknya filsafat dari Hart dalam semua ini menempati suatu posisi istimewa (bandingkan Van Twist ) tugas filsafat hukum adalah meneliti semua ini dan menjelaskannya.

 

 

  1. Dalil kelima: Filsafat Hukum adalah Refleksi secara sistematikal tentang kenyataan dari hukum. Kenyataan hukum harus dipikirkan sebagai realisasi (perwujudan) dari ide hukum (cita Hukum) dalam hukum positif kita selalu bertemu dengan empat bentuk: aturan Hukum, Putusan Hukum, Figur Hukum (pranata Hukum), lembaga hukum, lembaga hukum terpenting adalah negara. Tetapi tidak hanya kenyataan hukum, juga filsafat hukum harus direfleksi secara sistematikal. Filsafat hukum adalah sebuah sistem terbuka yang di dalamnya semua tema saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Penjelasan:

  1. Tegangan ploratif dalam semua hukum antara ide dan realisasi dari ide tersebut sudah disinggung dalam penjelasan (butir 3) pada dalil keempat disini akan diberikan pengolahan lebih lanjut. Memberikan kejelasan tentang sifat khas (hakikat) dari ide hukum atau cita hukum (Rechtsidee) adalah tugas penting filsafat hukum. Dalil bahwa semua kultur (hukum, seni, ilmu, agama) adalah perwujudan dari suatu ide (atau asas)berasal dari Neokantianisme. Dalam bideng hukum, dalil itu terutama dipertahankan oleh Radbruch ia menjabarkan ide hukum dalam tiga aspek kepastian hukum, kegunaan dan keadilan. Pertautan antara tiga aspek itu berubah-ubah Radbruch adalah seorang relativis nilai, sehingga menurut pandangannya tidak dapat ditentukan asas yang mana yang harus diutamakan. Karena itu, yang menemukan adalah kekuasaan kehendak dari pembuat undang-undang positivitas dari hukum pada akhirnya tergantung pada keputusannya (sesudah perang dunia kedua pandangan Radbruch berubah ke arah hukum kodrat). Pemikiran-pemikiran lain, terutama dibawah Hegel mengembangkan lebih lanjut makna dari ide hukum. Dalam hubungan iini upaya J Binder sangat penting . di dalam tulisan-tulisan filsuf hukum modern K. Engisch, kita dapatadedidikirawan menemukan kembali jejaknya . secara pribadi sya tidak menerima relativisme Radbruch. Pembagian tiga (kepastian hukum kegunaan dan keadilan) yang dikembangkannya bersifat kebetulan. Hubungan yang berubah-ubah antara tiga aspek itu tidak memuaskan. Juga filsafat hukum harus berupaya mencapai landasan yang mantap (ajeg). Karena itu, orientasi pada filsafat hukum Hegel jauh lebih menarik, disana dicoba untuk mengembangkan kebebasan sebagai landasan dari hukukm (dan etika). Tentang hal ini terdapat banyak salah paham. Kebebasan tidak diartikan sebagai kesewenangan yang murni, misalnya melakukan apa yang kau maui. Dalam arti itu hampir  tidak ada seorang pun yang bebas, berhubung tidak ada seorang pun yang memiliki pilihan kemungkinan-kemungkinan tanpa batas dan dapat melakukan apa saja yang ia ingini. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kau ingin. Hegel membela kemauan bebas (willsvrijheid freewill) tetapi juga kemauan bebasitu bukanlah hal kebetulan atau kesewenangan, ia berkaitan erat dengan keniscayaan (yang tidak dapat dielakan ) kita untuk mewujudkan (melaksanakan) apa yang dituntut dari kita oleh apa yang menjadi hakikat kita (yakni kepribadian kita: kenyataan bahwa kita adalah suatu pribadi). Jadi kebebasan adalah tugas (bebas untuk) untuk mengembangkan kepribadian kita sendri. Demikianlah Hegel memperlihatkan bagaimana berbagai figur hukum (hak milik, kontrak, pelanggaran hukum, atau ganti rugi ) dan lembaga hukum (keluarga negara) dari sudut ide ini dapat dimengerti semua itu selalu berkenaan dengan suatu upaya untuk memberikan wujud pada kebebasan dalam struktur dari masyarakat. Mungkin saja Hegel keliru dan semuanya itu tidak cocok. Namun tetap penting adalah bahwa hukm dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dan itu adalah sesuatu yang juga bagi filsafat hukum modern tetap penting. Bertolak dari situ kita dapat mengembangkan hubungan antara kebebasan, persamaan, keadilan, kepastian hukum, dan sebagainya dengan lebih baik dan lebih fundamental, ketimbang yang telah dilakuakn misalnya Radbruch nilai-nilai hukum bukanlah bidak-bidak yang mudah digesr seenak kita atau sekedar menuruti dorongan hati sebaliknya, keberadaan mereka berkaitan satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai hukum itu tertutup bagi kesewenangan (seenak sendiri) dan hal itu berlaku juga untuk hubuungan diantara  mereka orientasi pada ide hukum dipandang sebagai kebebasan ini akan kehilangan landasannya, jika dapat ditunjukan bahwa manusia bukanlah mahluk bebas. Pada masa kini banyak filsuf dan antropolog yang menyangkal kebebasan manusia. Jika mereka benar, maka orientasi pada ide hukum akan menjadi tidak bermakna dan kita akan lebih baik untuk menyibukan diri dengan teori hukum empirik atau ilmu hukum saja. Namun argumen-argumen yang diajukan tidak meyakinkan. Fakta bahwa pada beberapa orang (atau banyak) kemauan bebasitu tidak ada misalnya karena faktor-faktor keturunan pendidikan,lingkungan, dan sebagainya tidak dengan sendirinya berarti bahwa manusia menurut bakatnya memang tidak bebas. Sama seperti adanya penyakit secara faktual tidak berarti bahwa orang-orang sesungguhnya seharusnya tidak sehat dalam arti menurut pandangan kita, maka kebebasan termasuk hakikat dari manusia, yang lambat laun harus dikembangkan hingga kini perdebatan tentang kebebasan manusia masih belum selesai. Demikian juga diskusi tentang makna dari ide hukum.
  2. Tentang arti aturan hukum dan keputusan hukum sudah kita bicarakan di atas sekarang kita bicarakan dua bentuk lainnya figur hukum dan lembaga hukum tidak berbeda secara asasi dua-duanya berkenaan dengan perangkat-perangkat aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum. Kita baru saja sudah melihat bahwa hak milik, kontrak, dan ganti rugi adalah contoh-contoh dari figur hukum, sedangkan keluarga, perkumpulan, perusahaan kotamadyadan negara adalah xontoh-contoh dari lembaga-lembaga hukum. Peralihannya bersinambung dan berkaitan dengan derajat kemejemukan dari hubungan-hubungan itu. Figur-figur hukum dan lembaga-lembaga hukum memiliki sifat historikal yang hakiki, tidak hanya dapat berubah ini berlaku untuk hak milik dan kontrak. Tidak dapat dipertahankan bahwa ini termasuk hukum kodrat artinyabahwa mereka adalah figur-figur yang selalu ada dan berlaku (dalam arti normatif ) dimanapun. Namun mutlak perlu bahwa ada seperangkat aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang terarah pada perwujudan ide hukum dalam suatu konstelasi historikal tertentu. Wujudnya tidak perlu harus berupa hak milik atau kontrak . demikianlah juga negara dalam hakikatnya bersifat historikal. Ia negara adalah gejalla dari zaman baru dan mungkin dimasa mendatang dapat lenyap. Hal itu tidak berarti bahwa orang-orang tidak akan hidup lagi dalam salah satu bentuk dari persekutuan masyarakat politik. Namun ia akan tampil dalam suatu struktur lain (yang sekarang bagi kita belum kenal) jadi figur-figur dan lembaga-lembaga tidak boleh dimutlakan. Hal sudh dengan sendirinya yang hidup dalam kesadaran sebagian terbesar dari kita, terutama berkaitan dengan tradisidan struktur masyarakat barat. Lebih dari itu sebenarnya tidak ada sementara itu lembaga dibandingkan dengan figur terutama dipolakan oleh hubungan-hubungan kewibawaan (kekuasaan) artinya diferensiasi fungsional antara orang-orang yang memberikan pimpinan (artinya mempengaruhi prilaku orang lain) dan mereka yang mematuhi mengikuti pimpinan ini. Kewibawaan dan kekuasaan adalh gejala-gejala esensial dalam setiap masyarakat manusia. Orang-orang akan selalu membutuhkan lembaga-lembaga untuk menata (menstrukturisasi) masyarakat mereka lembaga hukum mengkonkretisasi kekuasaan hukum.
  3. Negara adalah lembaga hukum terpenting negara sebagai suatu gejala historikal adalh sebuaha lembaga hukum dengan ciri-ciri khusus. Akan disebutkan beberapa diantaranya. Negara mewujudkan medan inoptima forma yang didalamnya politik dijalankan. Ia mencakup sekelompok orang yang hidup pada suatu wilayah tertentu. Negara melambangkan dan mengkonkretkan struktur kewibawaan yang didalamnya orang-orang menjalani kehidupan. Didalam negara juga aspek normatif memainkan peranan sentral yang menampakan diri dalam dua segi. Di satu pihak dalam kedaulatan dari negara, artinya kemauan berkuasa dari kewibawaan yang mengambil keputusan. Tanpa kedaulatan tidak ada kewibawaan. Dilain pihak dalam hubungan timbal balik antara negara dan hukum. Negara adalah sumber dari hukum, sejauh ia menciptakan hukum dan menjaminadedidikirawan penegakan dan pelaksanaannya. Negara juga terikat pada hukum, sejauh produksi hukum ini tidak sewenang-wenang sebagai lembaga sesungguhnya negara memiliki tugas in optima forma untuk mewujudkan ide hukum. Butir ini perlu kita masuki. Kita telah melihat bahwa institusi negara barat berasal dari masa sektar Revolusi Perancis  tata negara barat untuk sebagian merupakan konkretisasi dari Locke , Rosseau, dan Kant. Undang-undang Dasar, Parlemen, perundang-undangan, hak-hak asasi, peradilan, semuanya itu bukanlah institusi-institusi sembarangan saja, tetapi mereka dipandang sebagai jaminan dari kebebasan manusia. Keyakinan (pemahaman) ini misalnya tampak dalam Statuta Dewan Eropa dan KonvensiEropa tentang perlindungan hak-hak asasi manusia  yang diterjemahkan kedalam hukum positif. Jadi sama sekali bukan pernyataan yang asing jika kita mengajukan bahwa negara terarah pada realisasi dari kebebasan. Hal itu sangat dikenal dalam cara berpikir barat. Ia juga merupakan inti dari filsafat Rosseau dan Kant di dalamnya landasan dari institusi-institusi kenegaraan barat dipertanggungjawabkan secara filosofikal dan sedemikian, bahwa dalam institusi-institusi itu suatu masyarakat yang bebas memperoleh wujudnya. Dengan cara ini juga dapat ditunjukan bahwa demokrasi adalah bentuk negara in optima forma untuk realisasi dari kkebebasan. Disini terletak suatu tugas penting bagi filsafat hukum dan ilmu negara umum. Pada saat ini juga dibarat teori negara Marxistik sedang berkembang pesat. Tentang perkembangan teori negara yang demokratik hanya sedikit yang tampak. Pengembangan hukum tata negara di Belanda tampaknya mengabaikan hal ini (kecuali Cowenberg). Jika hukum tata negara kehilangan isi filsafatnya yang asli, maka filsafat dari luar harus diperankan kembali. Dari sudut filsafat hukum, suatu teori demokratik yang sangat dibutuhkan pada saat barat berada di tengah-tengah krisis tentang negara dan hukum dapat distimulasi. Dalam upaya itu, maka hubungan imanen antara negara dan kebebasan harus selalu menjadi pusat orientasi negara tidak boleh dipandang sebagai suatu gejala politik sembarangan dalam zaman kita ia kurang lebih satu-satunya pegangan untuk menghindarkan sesuatu pada kebebasan.

Dalil penutup saya dengan demikian adalah bahwa makna partikal dari filsafat hukum pada masa kini terletak dalam mutlak diperlukannya pengembangan suatu filsafat baru tentang demokrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dailil diatas menunjukan bahwa hukum berpikir dengan sebuah logika pemikiran manusia  namun, apabila ilmu hukum adedidikirawandipandang dari sudut ilmu kemanusaiaan maka harus memahami hakekat hukum sebagai ekspresi kemanusiaan yang terwujud dalam kemampuannya dalam berbahasa. Ekspresi dari hukum yang paling nyata dapat dilihat dan dirasakan ialah dalam wujudnya sebagai pernyataan-pernyataan itu dapat disebut sebagai suatu satuan dari bahasa. Bahasa adalah tanda yang dipergunakan dalam hubungan antar manusia (aku dan sesama ) dalam komunikasi antara pikiran dan dunianya. Pada dasarnya hukum dinyatakan dalam bentuk bahasa. Bahasa tersusun atas sejumlah kata-kata. Kata-kata yang tersusun dan memiliki makna disebut kalimat. Sejumlah kalimat-kalimat yang memiliki kesatuan makna tersusun dalam sebuah wacana. Susunan kata-kata yang kemudian membentuk kallimat-kalimat hukum itu terjadi karena adanya makna di dalamnya. Sedangkan makna itu menyampaikan pengertian yang ada dalam akal budi manusia. Apabila melihat kata-kata atau kalimat-kalimat hukum yang bersifat menghukum memboolehkan, memerintah, mengharuskan, melarang dan sebagainya adalah tersusun melalui kata-kata dan kalimat-kalimat. Kata-kata dan kalimat-kalimat yang mengandung makna hendak menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan tertentu yang dalam dunia hukum tentunya adalah gagasan tentang hukum.[1]

Kata-kata dan/atau kalimat-kalimat hukum adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang dapat dikatakan diberi tanda kurung. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipergunakan dalam keseharian dipergunakan untuk kepentingan hukum dengan memberikan makna khususs ke dalamnya. Pemberian makna khusus  sudah tentu melalui kesepakatan atau konvensi yang disetujui dalam kebersamaan dalam suatu ruang lingkup tertentu dan dilegitimasi oleh otoritas tertentu pula. Jadi kata-kata atau kalimat-kalimat yang memiliki makna hukum sudah ada dalam posisi yang beranjak dari kata-kata sehari-hari. Sebab itu maka pemberian makna kata dan juga pemahaman makna kata itu perlu terus-menerus digali validitasnya. Hal ini menjadi tugas dari ilmu hukum untuk memahaminya.Bahasa adalah percakapan antara subjek yakni orang dan obejk interaksi sosial. Melalui bahasa percakapan makna (meaning ) yang ada dalam pikiran manusia dinyatakan dalam relaitas yakni sesama dunia. Tetapi apkah bahasa mampu untuk dapat menggambarkan makna sedemikian sempurna, dalam hal inilah ada permasalahan bahasa memiliki keterbatasannya karena terbentur pada ruang dan wkatu. Keterbatasan bahasa  dibatasi oleh perkembangan kebudayaan. Sering kali khazanah bahasa tidak mencukupi untuk menggambarkan keluasan makna yang dipikirkan oleh manusia. Bahasa-bahsa tertentu tidak bisa menggambarkan konsep-konsep tertentu yang terjadi dalam kebudayaan lain. Lagi pula makna yang dicurahkan kedalam sebentuk bahasa seringkali juga memiliki kontesnya, apabila suatu karya yang merupakan curahanadedidikirawan makna melewati waktu dan tempat maka konteksnya menjadi berubah. Untuk itulah diperlukan usaha untuk memahami text-text dalam contextnya sehingga diperoleh pendekatan mengenai kebenaran maknanya.[2]

Percakapan terjadi proses saling memahami antara dua orang (Gadamer 2004: 467). Masing-masiing salinga membuka diri satu untuk yang lainnya, saling menerima pandangan dan saling memahami sebagai individu yang khusus. Perlu dipahami tidak hanya kebenaran objektif belaka tetapi juga adalah kebalikannya. Hal inilah yang harus dilakukan dalam sebuah proses hermeneutik. Proses hermeneutik adalah suatu proses berbahasa yang menterjemahkan apa yang terkandung dalam pikiran ke dalam percakapan. Percakapan adalah suatu ekspresi manusia yang intens dalam berbahasa. Menafsirkan adalah proses hermeneutis yang merupakan dilektika antara pernyataan dan jawaban (the dialectic of question and answer) yang dapat menggambarkan kehidupan historis dalam berbahasa.[3]

 

  1. Hermeneutika

Hermeneutika adalah ilmu dan seni penafsoran. Pada mulanya penafsiran dilakukan atau dipergunakan untuk text-text tertulis, tetapi kemudian berkembang pada penafsiran prilaku, perkataan dan pranata-pranata manusia yang dilakuakn dalam ilmu-ilmu buadaya atau dalam bahasa Jerman di sebut Geiteswissenchaften. Disampng itu dalam filsafat, penafsiran ditujukan pada eksestensi manusia.Kata Hermneutika berasal dari bahasa Yunani kuno yakni heurmeuneuein, bersangkutan dengan nama seorang dewa Yunani kuno bernama Hermes yang bertugas untuk menyampaikan kabar. Pada mulanya hermeneutika dipergunakan dalam teologi terutama dalam rangka penafsiran Bible (Old Testament dan New Tastement ) dapat dikatakan bahwa hermeneutika berangkat dari tradisi penafsiran kitab-kitab suci orang Yahudi. Disamping itu juga hermeneutika berangkat dari scriptual reformasi (Gadmeradedidikirawan 2004: 212), bagi Martin Luther pemahaman kitab suci tidak bisa hanya mengandalkan tradisi dan penafsiran yang diwariskan oleh ajaran kuno, tetapi kitab suci itu sendiri. Pemahaman kitab suci harus dipahami dalam rangka keseluruhan kitab suci sendiri sebab kitab suci adalah satu kesatuan. Dengan demikian langkah-angkah Luther telah memulai pemahaman hermeneutika karena mulai melepaskan diri juga dari penafsiran yang dogmatik. Bahkan dengan itu langkah Luther memperluas pemahaman sehingga pemahaman hermeuntik tidak hanya dilakukan untuk kitab suci tetapi juga untuk pemahaman sekuler.[4]

Ada beberapa kecenderungan kata hermeneutika yakni:[5]

  1. Hermeneutika dipahami sebagai teori penafsiran Kitab Suci (theory of bilical exegesis)
  2. Hermeutika sebagai metedologi filologi umum (general philological methodology)
  3. Hemeneutika sebagai ilmu tentang semuapemahaman bahasa(science of all linguistic understanding)
  4. Hermeuntika sebagai landasan metedologis dari ilmu-ilmu kemanusiaan (methodoligical foundation of Geistes wissenshaften)
  5. Hermeuntika sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi (phenomenology of exsitence dan of exsitential understanding).
  6. Hermeneutika sebagai sistem penafsiran (system of interpration) hermeuntika sebagai sistem penafsiran dapat diterapkan, baik secara kolektif maupun secara personal, untuk memahami makna yang terkandung dalam mitos-mitos ataupun simbol-simbol

Bagian hermeuntika ada yang disebut sebagai lingkar hermeuntika yakni bagian keseluruhan bagian (Howard, 2000: 48). Kehidupan seseorang dapat dikatakan sebagai pemadatan dari seluruh masyarakat. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupan antar manusia dapat dipahami melalui makna bagian-bagian individual untuk memahami kseluruhan, harus dilakukan dengan cara memahami bagiannya. Apa yang dinyatakan oleh manusia adalah suatu pernyataan dari pikirannya.[6]

Pikiran manusia itu diungkapkan melalui bahasa yakni sejumlah kata-kata dan kalimat-kalimat. Para ahli filosofi memahami keluasan makna melalui kata-kata dalam text, tetapi pemahaman itu tidak cukup hanya melalui komposisi kata-kata belaka, tetapi juga harus dipahami wawasan dari komposisi kata-kata yang melatarbelakanginya. adedidikirawanMemahami komposisi kata-kata lebih dari hanya memhami bahasa tetapi juga adalah memahami jiwa yang terkandung dari kata-kata tersebut karena jiwa dari kata-kata atau bahwa tersebut adalah jiwa yang terkandung dari semangat zamannya. Jadi ekspresi kebahasan manusia harus dipahami dalam totalitasnya. Hal ini dipahami sebagai divinasi. Bagi Gadmer dalam hermeneutika kebenaran seharusnya tidak dicapai lewat metode tetapi secara dialektika. Pendekatan dialektika merupakan antitesis metode. Pandangan ini berangkat dari dasar hermeneutika Gadmer tentang bahasa dilihat sebagai dialog. Bahasa adalah percakapan antara antara orang dan lingkungan, berbahasa adalah bercakap-cakap, itulah hakekat berbahasa, sedangkan bahasa tulis kehilangan daya ekspresifnya, bahasa tertulis mengalami aliensi. Sebab untuk bahsa tulis memerlukan adanya penafsiran. Tugas hermeneutika adalah mengeluarkan text dari alienasinyadan mengembalikan ke dialog kehidupan. Hal itu dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengambil jawaban-jawaban. Pengalaman hidup manusia tidak dapat terbuka tanpa melalui proses bertanya. Proses bertanya dan menjawab yang disebut proses dialektik.[7]

 

  1. Hukum Sebagai Text

Media atau objek penafsiran hermeneutika adalah text apakah hukum juga adalah text menurut bentuknya , hukum dapat digolongkan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dari hukum tertulis dikodifikasikan dan hukum tertulis tidak dikodifikasikan. Bentuk hukum tertulis dapat dikatakan adalah bentuk hukum yang sangat penting pada zaman modern. Adanya bentuk hukum yang tertulis memudahkan orang untuk mengetahui peraturan yang berlaku atau tidak berlaku. Denganadedidikirawan kata lain, bentuk ini memberi kepastian untuk setiap orang. Hal ini dapat dibandingkan dengan keadaan hukum tidak tertulis. Keadaan seperti itu orang sukar untuk mengetahui hukum yang berlaku atau tidak berlaku, orang harus mengalami atau bertanya pada kekuasaan hukum atau pada suatu otoritas yang tertentu untuk mengetahui jhukum yang berlaku. Hal ini tidak praktis dan efektif. Hukum yang tertulis pada dasarnya merupakan susunan bahasa yang diolah sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem tertentu. Sebagai suatu struktur bahasa, hukum tertulis merupakan konsep-konsep yang disengaja disusun entah terdiri dari peraturan yang diolah oleh akal budi (secara rasional) atau berasal dari kitab suci. Yang penting ialah bahwa hukum tertulis merupakan suatu text yang sengaja diolah atau dimanipulasi untuk tujuan atau kepentingan tertentu.[8]

Hukum tertulis sebagai text berbeda dari text-text lainnya.text hukum mempunyai ciri khas tersendiri daalam kekuatannya yakni mempunyai daya paksa yang disahkan oleh suatu kekuasaan yang berwibawa. Berbeda dengan text sastra.dalam text sastra kekuatannya tergantung dari daya subjektif yang saling berkaitan antara yang dimaksud pencipta dan penikmatnya. Text sastra lebih mengandalkan dan memberi kebebasan imajinatif pada pembacanya, sedangkan text hukum lebih memberikan jaminan dan kepastian akan keadilan. Sebuat text adalah susunan bahasa yang dimanipulatif dan diisolasi dalam suatu sistem. Dalam text hukum, sistem itu adalah peraturan (undang-undang, keputusan, perjanjian, traktat, konvensi, dan lain-lain). Text hukum dimanipulatif dan diisolasi dengan adanya garis-garis demakarsi yakni berdasarkan legitimasi dan validasi. Batas-batas legitimasi yakni bahwa text hukum  disahkan oleh sesuatu kekusaan yang berwenang dan berwibawa. Batas-batas validasi yakni bahwa text hukum sah berdasarkan adedidikirawankebenaran tertentu (secara ideologis atau ilmiah). Sebagai suatu text, text hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh. Text hukum terdiri dari bagian-bagian (bab-bab Pasal-Pasal dan sebagainya) yang berjalinan membentuk suatu keseluruhan. Bahkan suatu text hukum ada berhubungan dengan text hukum yang lain, baik dengan text yang lebih tinggi, lebih rendah atau yang sepadan tingkatnya.[9]

Text hukum dan kaidah hukum, text hukum dalam perwujudan sekedar menunjukan bentuk dari hukum, sedangkan kaidah hukum menunjukan isi dari hukum.  Baik text hukum maupun kaidah hukum adalah sesuatu yang mempunyai tujuan menciptakan tata tertib masyarakat.tetapi text hukum berbeda dengan kaidah hukum karena text hukum adalah sesuatu yang sengaja diciptakan atau dibuat, sedangkan kaidah hukum lebih bersifat alamiah. Text hukum lebih merupakan suatu penegasan atau suatu eksplisitas dari kaidah hukum. Sedangkan kaidah hukum merupakan eksplisitas dari prilaku hukumyang menjdai pedoman. Ada berbagai jenis text yakni text informatif yang menyajikan berita faktual tanpa komentar, text diskrusif yang mengaitkan fakta secara bernalar, text ekspresif yang menungkapkan perasaan, pertimbangan dan sebagainya dalam diri seorang pencipta, text persuasif yang berisi usaha untuk mempengaruhi pendapat perasaan dan perbuatan pembaca, dan text instruktif. Text hukum, dapat dimasukan kedalam text instruktif karena dalam sifatnya yang lebih mengharuskan merupakan suatu pengaturan dan perintah. Disamping itu text hukum juga dapat disebut text preskrifsi yakni text yang berisi penghukuman.[10]

 

  1.  Dalil Text Tekstologi Lichcev

Bidang yang membahas mengenai text disebut tekstologi. Pada mulanya yang berwenang dalam pembahasan atau studi kebudayaan berdasarkan text adalahadedidikirawan filologi. Tetapi kemudian karena istilah filologi hampir identik dengan linguistik maka istilah filologi sudah hampir simpang siur. Hal lain lagi dari kelemahan istilah filologi ialah karena istilah filologi lebih berkonotasi sejarah. Text yang dikaji lebih merupakan text sastra yang memberikan bukti-bukti kesejarahan dari pada memiliki konotasi yang lebih luas. Sedangkan istilah tekstologi mencakup ruang lingkup text yang lebih luas yakni pada text-text sastra moderndan tidak terbatas pada text sastra dan sejarah saja. Text adalah penuangan linguistik atas konsep-konsep hidup manusia dalam berbudaya. Text menggambarkan tradisi yang hidup dalam kebudayaan manusia yang menggambarkan jalannya sejarah dan kandungan pemikiran. Sebab itu text mengendung tradisi. Text sendiri sebagai tradisi linguistik memiliki kesiapan fisik dari pada monumen-monumen lainnya. Keunggulan text adalah ke=arena text menyisakan informasi yang dapat disampaikan pada generasi selanjutnya untuk dipelajari. Hal itu terjadi karena text tertuang dalam bentuk yang tertulis sehingga memiliki sifat medium yang mudah untuk dipahami dan dipelajari kembali kandungan pesan yang ada dalam suatu text untuk diungkapkan dalam peristiwa masa kini dalam kontekstualisasi. Tugas hermeneutika untuk merobek aliansi yang meliputi pesan yang terkandung dalam text yang tertulis tersebut. [11]

Untuk mengenal tekstologi sebaiknya dikutip dalil Lichcev yang memberi gambaran tekstotologi :[12]

(i)                 Tekstologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah text suatu karya. Salah satu penerapan praktis ilmu ini ialah suntingan ilmiah text bersangkutan

(ii)               Pertama-tama peneliti text baru kemudian penerbitnya

(iii)             Edisi text harus menggambarkan sejarahnya

(iv)             Tidak ada kenyataan tekstologi diluar penjelasannya

(v)               Kesaksian perubahan text yang sadar diadakan (secara ideologis estetis, psikologis, dan sebagainya) harus diberi prioritas atas kesaksian perubahan text yang mekanis (kesalahan tak sengaja oleh penyalin)

(vi)             Text perlu diteliti sebagai keseluruhan (prinsip kekomplekan pada peneliti text)

(vii)           Juga bahan penyerta tekstologi (konvoi, kolofon, dan lain-lain)

(viii)         Perlu diteliti bayangan sejarah text sebuah karya dalam monumen sejarah lain

(ix)             Pekerjaan sang penyalin dan kegiatan scriptoria masing-masing perlu diteliti

(x)               Rekonstruksi suatu text tidak dapat menggantikan text yang diturunkan secara factual

Jika memhami dalil Lichacev di atas ternyata metode dan prinsip-prinsip tekstologi tak dapat sepenuhnya diterapkan pada ilmu hukum. Tekstologi ternyata bersifat historis dan komparatif. Sifat tekstologi seperti itu lebih tepat diterapkan dalam kajian sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalil Lichecev tersebut lebih khusus dalam bidang sejarah dan sastra, sebab itu penerapan dalam dalam bidang hukum memerlukan penyesuaian. Tetapi, usaha demikian berarti membuka usaha baru atau mencari hal baru dalam ilmu hukum, hal itu akan menimbulkan kesukaan. Apabila prinsip-prinsip tekstologi akan diterapkan dalam penafsiran akademik dari pada penafsiran praktikal.[13]

 

  1. Memahami dan Menerangkan 

Yang dilakukan bidang-bidang humaniora ialah usaha untuk memahami. Usaha memahami dipertentangkan dengan usaha menerangkan. Perbedaan ini merupakan persoalan epistomologi yang cukup penting. Perbedaan antra memahami (Versetehen) dan menerangkan (Erklaren) adalah perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam dalam rangka epistemologi antara Geisteswissenschaft dan Natuurwissenchaft.  Memahami adalah usaha manusia untuk menghadirkan kembali makna historis dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam batin dengan melakukan penafsiran secara terus menerus khususnya terhadap text. Dengan usaha memahami, pengalaman orang lain dihidupkan kembali atau diwujudkan dalam bahasa. Memahami terjadi secara terus menerus. Memahami tidak hnya terjadi secara introspektif tetapi juga dilakuakan sunguh-sungguh  dengan penalaran. Memahami berbeda dengan menerangkan. Dalam memhami yang terjadi ialah pengertian data, sedangkan dalam menerangkan yang terjadi ialah pengertian data,sedangkan dalam menerangkan  selalu terbatas pada gejala-gejala yang dapat diamati secara lahiriah, sedangkan dalam memahami ditelusuri batin dari kenyataan historis. Walaupun demikian sebenarnya perbedaan antara memahami dan menerangkan sedemikian tipis. Dalam rangka penafsiran text sering ternyata bahwa memahami text tidak bisa lepas dari konteks hidup penafsiran. Terdapat hubungan yang erat antaraadedidikirawan text yang ditafsirkan dalam ruang dan waktu penafsir dengan ruang dan waktu penyusun text. Sebuah text adalah kristalisasi dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh penyusun text. Dalam usaha penafsirannya penafsir tak bisa lepas dari kepentingan,keadaan-keadaan dan pemikiran-pemikiran yang sedang terjadi. Sebab itulah dalam pemahaman sudah terpaut antara yang realitas dan yang rasionalistis. Dalam pemahaman ada prapemahaman berupa unsur-unsur beban bawaan yang ada dalam dir penafsir yakni peristiwa-peristiwa aktual(realitas) yang sedang terjadi.[14]

Disamping itu memahami sebenarnya tersirat di dalam menerangkan.dalam proses penelitian berupa penyusunan data sudah terkandung usaha-usaha untuk memahami. Seorang peneliti akan melakukan penelitian apabila ia sebelumnya sudah memahami persoalan yang akan ditelitinya. Kemudian sesudah penelitian dilakukan ia juga harus menafsirkan data-data yang sudah diorganisasikannya. Jadi, ada interaksi antara memahami dan menerangkan dalam usaha penelitian empiris maupun dalam penafsiran rasional. Pemahaman adalah proses kognitif dan afektif. Sebagai proses kognitif, pemahamanadedidikirawan bersifat personal. Pemahaman terjadi dengan mengadakan konstruksi di dalam batin segala pengalaman yang hendak ditafsirkan. Sebab itu pemahaman bersifat subjektif. Seolah-olah pemahaman hanya mementingkan unsur dalam dari manusia dan melupakan perbuatan sebagai unsur luar. Hal itu merupakan salah satu kritik atas hermeneutika sebagai pemahaman yang ternyata pemahaman hermeneulityis jangkauannya terbatas tidak memperhatikan interaksi dalam perbuatan manusia dan pemahaman cenderung mendekati individualisme metodologis. Pemahaman bersifat kohren. Bagian-bagian ditempatkan dalam keseluruhan dan keseluruhan pada bagian-bagian. Pemahaman menyatukan bagian-bagian sehingga terjadi integrasi. Pemahaman juga mengadakan interelasi yakni terjadi saling hubungan antara bagian.[15]

 

  1. Penafsiran

Teknis dari usaha memahami ialah penafsiran. Dengan menafsirkan sesuatu terjadi pemahaman atas makna terdalamadedidikirawan dari sesuatu. Persentuhan manusia dengan hal diluar dirinya sudahmerupakan titik awal dari penafsiran. Sedangkan yang membedakan satu penafsiran dari penafsiran yang lain ialah intensitasnya, kuantitas dan kualitasnya, keluasan dan kedalamannya. Terdapat perbedaan antara penafsiran biasa dan penafsiran secara serius sebagai displin. Penafsiran adalah tindakan untuk menangkap makna-makna dari text. Tidak hanya terhadap text-text tertulis  tetapi juga terhadap text-text lisan atau malahan terhadap suatu peristiwa. Dalam pemikiran burger penafsiran sosiologi sebenarnya ditujukan atas peristiwa. Bahwa suatu peristiwa perlu dipahami atau ditafsirkan didasarkan pada pendangan bahwa setiap peristiwa atau fakta dalam ilmu pengetahuan atau peristiwa biasa tidak ada yang mentah tetapi selalu didasari oleh suatu kerangka konseptual tertentu. Pengamatan atas suatu peristiwa selalu tidak lepas dari seleksi yang dilakuakn oleh pengamat. Dengan demikian. Deskripsi atas peristiwa-peristiwa perlu mendapat pemahaman yang dilakukan dengan penafsiran. Dengan penafsiran itulah struktur dalam dari konsep hendak diungkapkan.[16]

Dalam penafsiran secara langsung pada peristiwa adalah boleh jadi tetapi damadedidikirawan tindak penafsiran yang lebih terdisiplin diperlukan deskripsi atas peristiwa yang terjadi. Itu berarti telah terjadi dua tahap seleksi atas peristiwa. Pertama, peristiwa yang tercerap oleh indra pengamat, dan kedua, peristiwa yang disusun secara sengaja, sebab itu dalam penafsiran sebenarnya ada unsur deskripsi atas peristiwa dan pengungkapan makna atas peristiwa. Dalam hukum, text-text hukum telah mengalami beberapa kali seleksi atas peristiwa yang sengaja atau mengandung konsepsi yang terpilih. Tidakhanya dalam text tertulis (undang-undang, keputusan pemerintah, perjanjian-perjanjian dan lain-lain) tetapi juga atas peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang dipilih oleh suatu kekuasaan umum atau oleh para pihak sehingga mempunyai akibat hukum. Mereka secara langsung atau tidak langsung telah menentukan mana yang merupakan hukum. Dalam mengkategorikan hukum dan hukum sudah terjadi penafsiran. Penafsiran adalah tindak partikular karena terkadang suatu penafsiran hanya dilakuakn untuk suatu hal tertentu. Atau malahan suatu tindak subjektif karena suatu penafsiran mendapat predikat dari penafsirannya. Dengan kata lain akan mendapatkan penafsiran A, Penafsiran B , penafsiranC dan sebagainya atas suatu hal X tertentu. Jadi, akan terdapat keaneragaman penafsiran. Mengapa terjadi keanekaragaman itu terjadi karena yang dicari dalam penafsiran tidak hanya kebenaran tetapi juga kebaikan dan nilai-nilai lainnya. Penafsiran mengandung pencarian etis atau pertimbangan yang bersifat intropeksi etis.  [17]

 

  1. Hukum Teori Hukum dan  Bahasa

Bahasa dan hukum yaitu hubungan yang dipelajari dalam teori hukum. Orang tidak dapat membayangkan kegiatan yuridik yang didalam teori hukum. Bahwa belajar hukum orang mempelajari cara berpikir yuridik. Kegiatan ini memang lebih banyak merupakan suatu usaha untuk menguasai bahasa hukum, karena didalam bahasa hukum itulah bermukimnya cara berpikir yuridik. Yang mana dari dua pendangan itu yang dianut orang, akan bergantung pada wawasan yang dimiliki orang tentang hubungan antara kegiatan berpikiradedidikirawan (pikiran) bahasa. Namun hal itu adalah masalah yang dalam ilmu hukum dan dalam praktek hukum tidak dipersoalkan. Untuk itu orang harus lari ke teori hukum dan filsafat hukum. Hubungan antara hukum, pikiran dan bahasa adalah juga suatu tematik yang didalam tinjauan teoretikal bidang hukum tidak boleh dibiarkan tidak terbahas hal itu dalam studi ini juga akan tidak terjadi. Teori hukum dalam arti luas adalah istilah hukum dan teori, dari istilah teori hukum yang harus didefinisikan dengan teori orang sederhana dapat mengartikan suatu keseluruhan pernyataan (klaim, berweningen) yang saling berkaitan. Jika orang meletakan seperangkat pernyataan suatu hubugan, maka dengan begitu orang sudah dapat berbicara tentang teori. Kebanyakan orang membangun suatu teori untuk menjelaskan sesuatu. Demikianlah teori-teori sering orang temukan didalam ilmu. Orang bahkan mengatakan bahwa tugas paling utama dari seorang ilmuwan adalah membangun teori-teori. Namun tidak setiap perangkat pernyataan yang saling berkaitan dapat disebut teori ilmiah. Untuk dapat disebut teori ilmiah, maka teori itu harus memenuhi berbagai syarat. Secara umum orang berpendapat bahwa pada sebuah teori ilmiah setidak-tidaknya hrus ada hipotesis ataau sebuah penetapan permasalahan yang hendak digumuli oleh teori, harus ada metode tertentu yang dalam teori harus dilegitimasi, dan harus ada seperangkat pernyataan yang konsisten dan dapat dikontrol, yang mewujudkan teori itu sebagai produk dari kegiatan ilmiah. [18]

Jika dengan teori mengartikan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan maka teori hukum dapat ditentukan lebih jauh sebagai suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan derkenaan dengan hukum. Dengan ituadedidikirawan telah cukup menguraikan tentang apa yang diartikan dengan unsur teori (dari istilah teori hukum) dan harus mengarahkan diri pada unsur hukum. Dengan hukum mengartikan sebuah sistem konseptual kaidah-kaidah hukum dan keputusan-keputusan hukum (rechtsbeslissingen).[19]

 

Penentuan hukum sebagai sistem konseptual temukan juga pada G.C.J.J van den Bergh, RECHT EN TAAL, 1979, 26

 

Dengan sistem menunjuk lagi bahwa istilah  itu berkenaan dengan suatu keseluruhan yang saling berkaitan adalah sebuah sistem konseptual, karena iaadedidikirawan adalah sebuah gambaran (ontwerp), yang merupakan bagian dari kehidupan rokhani (geetstesleven) manusia. Namun sistem itu dapat dibuat tampak secara inderawi dengan bersaranakan pernyataan-pernyataan bahasa atau ejspresi bahasa (taaluitingen). Akhirnya harus dikemukakan bahwa sistem konseptual kaidah hukum dan keputusan hukum ini adalah produk kesadaran hukum manusia.[20]

Disini digunakan istilah kesadaran hukum dan bukan istilah berpikir hukum atau pikiran hukum, untuk menghindarkan kesalahpahaman bahwa orang berpendapat bahwa hukum itu semata-mata timbul dari pikiran rasional manusia yang ketat. Hukum adedidikirawanikutdibentuk oleh ihwal-ihwal seperti kepercayaan, intuisi etikal atau perasaan manusia, yang didalamnya ihwal rasional dan ihwal irasional terjalin. Hal itu juga tidak meniadakan ihwal bahwa pemikiran rasional adalah faktor terpenting pada pembentukan hukum. Salah satu ciri pikiran rasional itu adalah bahwa ia berikhtiar mencapai saling keterkaitan. Karena itu, hukum sebagai produk kesadaran hukum dapat disebut sebuah sistem konseptual. [21]

Suatu bagian terpenting sistem konseptual dieksplisitkan artinya ia memperoleh suatu bentuk tetap dalam pernyataan-pernyataan bahasa yakni dalam aturan-aturan dan keputusan-keputusan ini dalam suatu masyarakat ditugsakan kepada berwenang (pemerintah). Mereka menuangkan konsep-konsep yuridik yang ada dalam kepala mereka ke dalam formula-formula (rumusan-rumusan) tertentu, yang mewujudkan inti dari sistem hukum, yang di dalam masyarakat dianggap menjadi acuan orang dalam menjalaniadedidikirawan kehidupan. Dengan itu langsung tampil ke permukaan peranan penting dari bahasa untuk hukum. Tanpa bahasa maka hukum akan menjadi mustahil. Dengan memperhitungkan semuanya ini, dapat sampai pada suatu penetapan batasan pengertian definitift tentang  apa yang artikan dengan teori hukum. Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang slaing berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif. [22]

Jadi hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. Orang bahkan dapat lebih jauh lagi dan mengemukakan pendapat bahwa juga hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia, karena bahasa yang ia gunakan untuk berbicara. Dalil ini memutuskan kaitan dengan pandangan ke filsafatan tradisional, yang didalamnya bahasa hanya dipandang sebagai sarana bantu, yang dengannya manusia mempresentasikan kepada orang lain pikiran-pikirannya, yang dengannya manusia mempersentasikan kepadaadedidikirawan orang lain prikiran-pikirannya, yang terbentuk terlepas dari bahasanya. Dalam filsafat ini, misalnya Plato, hal berpikir dan hal berbicara adalah dua besaran (ihwal) yang bebas, yang berkenaan dengannya hal berbicara berfungsi mengabdi hal berpikir. Perkataan-perkataan dan pernyataan-pernyataan adalah hanya merupakan sarana transpor yang dengannya pikiran-pikiran diungkapkan (ditransfer). Dalam pandangan tradisional itu tersembunyi pra anggpan bahwa pemikiran manusia, meskipun ada keragaman bahasa, dapat sampai pada hasil-hasil yang isinya universal, yang dengan sarana bahasa apapun dapat disampaikan kepada orang lain.[23]

Filsafat modern, sebagaimana dikatakan, bertolak dari hubungan yang erat antara berpikir dan bahasa. Dalam filsafat analisis bahasa orang semakin memandang pikiran sebagai sejenis prarancangan dari berbicara dengan semua keuntungan yang ada padanya. Bukankah orang dapat meneliti dan menulis, sebab orang dapat mendengar apa yang dikatakan dan melihat apa yang ditulis. Hal itu tidak dapat dilakuakn orang pada pikiran. Dalam cara berbicaraadedidikirawan seolah-olah objek pikiran yang dapat diraba (yakni dapat didengar atau dibaca) ada dihadapannya. Pandangan kefilsafatan modern ini didukung oleh para ilmuwan. Yang tertarik pada studi perbandingan bahsa dalam studi antropologi budaya. Di dalamnya tampil kepermukaan bahwa pikiran manusia sedemikian erat berkaitan dengan bahasanya, sehingga orang-orang dari masyarakat bahasa berbeda juga pikirannya berbeda. Dalam linguistik, dalil ini dikenal sebagai hipotesis Sapir Whorf :[24]

Linguistik adalah ilmu tentang tanda-tanda bahasa (taalteken) linguistik adalah bagian penting dari semiotik, ilmu umum tentang tanda-tanda, yang didalamnya dipelajari di samping tanda-tanda bahasa juga tanda-tanda lain seperti misalnya gerakan jasmani (gebaren). Terkait pada masalah ini perlu dikemukakan pernyataan bahwa adalah berbahaya untuk jika, orang memandang berbagai masyarakat bahasa juga menyebabkan gambaran dunia dan bentuk pikiran yang berbeda-beda, dari dalamnya menarik kesimpulan-kesimpulan berkenaan dengan kualitas dari berbagai pikiran yang berbeda-beda, dari dalamnya menarik kesimpulan-kesimpulan berkenaan dengan kualitas dari berbagai pikiran yang berbeda-beda.[25]

Mengenai masalah kefilsafatan tentang seberapa dekat pikiran fsn bahasa berkaitan, tidak dimasuki lebih jauh disini. Bahwa keberkaitan itu ada dapat diterima dan itu sudah cukup untuk dalam teori hukum memberikan perhatian pada hubunganadedidikirawan antara hukum dan bahasa. Dalam kerangka itu, dalil bahwa mempelajari hukum adalah tidak lain berarti ikhtiar menguasai bahasa para yuris, dapat dipertahankan. Jika demikian halnya, maka yuris tidak dapat mengabaikan keterjalinan filsafat bahasa dan ilmu bahasa. [26]

 

  1. Apa Yang Kita Artikan dengan Bahasa

Pada pandangan pertama tampaknya ini sebuah pertanyaan menuju jalan yang dikenal. Bukankan orang cenderung untuk mengatakan bahwa tiap orang bagaimana pun menggunakan bahasa dengan demikian memang mengetahui apa bahasa itu. Bahkan untuk dapat mengajukan pertanyaan itu orang harus sudah menggunakan adedidikirawanbahasa. Tentu saja, pada tatanan pra refleksif hal itu benar namun jika menteoretisasi, dan itu yang terjadi dalam studi ini, maka kita merenung ulang tentang gejala-gejala yang secara alamiah sudah akrab bagi kita. Pada tataran refleksif itu kita mencoba mencapai suatu batasan pengertian tentang apa persisnya gejala-gejala itu dan dengan itu sampai pada pernyataan (kalim) pertama, yang dapat merupakan bagian dari suatu teori tentang hukum dan bahasa.

Jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan itu bergabung dengan penentuan batasan pengertian bahasa dari P.W. Brower (taal en Begripsvorming) ia mengatakan, “kita berbicara tentang suatu bahasa jika terdapat suatu sistem tanda-tanda yang memenuhi syarat-syarat berikut:[27]

  1. Dibuat oleh manusia
  2. Mengabdi komunikasi antar manusia
  3. Diterima dalam suatu masyarakat manusia
  4. Terdiri atas bunyi-bunyi dan/atau tanda-tanda.

Pada penentuan batasan pengertian ini segera tampak bahwa ia berkenaan dengan suatu penentuan (bepaling) dalam arti pembatasan (inperking). Bukankah dari syarat pertama disimpulkan bahwa kita dalam buku ini tidak memandang bahasa binatang sebagai bahasa. Namun dari penelitian biologikal ternyata bahwa beberapa jenis binatang tertentu seperti lumba-lumba, simpanse, memiliki sistem komunikasi. Bahwa sistem ini dalam buku ini tidak termasuk bahasa, sehubungan dengan problematika bahasa dan hukum tidaklah menjadi keberatan. Bukankah hukum oleh kita ditetapkan sebagai sistem konseptual, dan itu pertama-tama adalah sesuatu yang semata-mata produk rokhani manusia. Syarat kedua memberikan fungsi paling utama dari bahasa. Sering kali tentang hal ini digunakan model sederhana: pihak yang berbicara (atau menulis) adalah pengirim dan pihak yang mendengar (atau membaca) adalah penerima, dan terkait padanya bahasa adalah sarana yang menyampaikan informasi. Dalam kenyataan, komunikasi itu lebih majemuk (rumit), sebab penerima itu menginterpretasi informasi dengan caranya sendiri, yang dikirim kepadanya oleh pengirim. Padanya lebih banayak sifat bahasa yang memainkan peranan ketimbang hanya menyampaikan informasi. Bahasa justru dapat digunakan untuk menahan informasi atau untuk memberikan informasi yang salah, kadang-kadang bahkan untuk menyampaikan sesuatu yang lain ketimbang informasi, sepertiadedidikirawan misalnya dalam doa puisi dan cinta. Tentang syarat ketiga, yang didalamnya aspek sosial bahasa sekali lagi ditampilkan, saya tidak akan mendalami lebih jauh, sebab syarat ini sesungguhnya merupakan pra pengandaian bagi yang kedua komunikasi. Syarat keempat merupkan baik pembatasan maupun pembedaan dalam bahasa. Tanda-tanda bahasa harus terdiri atas bunyi-bunyi atau tanda-tanda tertulis, semua tanda lain adalah bukan tanda bahasa. Kedipan mata, mengangkat bahu, lambaian sapu tangan, tanda perintah untuk berhenti dari polisi atau gerakan anggota badan lain. Dengan demikian tidak termasuk tanda-tanda bahasa dan itu adalah sebuah pembatasan. Di  sampingnya terdapat dua jenis tanda-bahasa, lisan dan tulisan (aksara). Sesungguhnya tanda bahasa jenis kedua diturunkan (diderivasi) dari yang pertama. Sangat banyak bahasa yang belum lama memiliki tanda bahasa tulisan. Beberapa bahasa belum memiliki tulisan. Yang tidak berarti bahwa bahasa-bahasa itu inferior. [28]

 

  1. Beberapa Pembedaan  dalam  bahasa

Disamping pembedaan dalam bahasa lisan dan bahasa tulisan terdapat pembedaan lain berkaitan dengan bahasa. Yang paling terkenal adalah antara bahasa pergaulan (omgangstaal) atau bahasa alamiah (natuurlijketaal) dan bahasa artifisal (kunstmatige taal) atau bahasa ilmiah (wetenschappelijketaal). Bagi kita adalah intersan apakah kita harus mengkualifikasi bahasa hukum sebagai bahasa pergaulan atau sebagai bahasa ilmiah. Jika hukum positif harus berfungsi di dalam masyarakat, maka hukum positif itu harus berfungsi di dalam masyarakat, maka hukum positif itu harus terbuka bagi para warga masyarakat itu. Atuaran-aturan dan putusan-putusan hukum positif dengan demikian harus memperlihatkan pemakaian bahasa yang tidak terlalu jauh dari bahasa pergaulan. Walaupun demikian, para yuris dalam ilmu mereka telah mengembangkanadedidikirawan suatu arsenal (perbendaharaan) pengertian-pengertian yang relatiif banyak, yang pada pemakaian perkataan-perkataan mereka memberikan arti yuridik spesifik. Di dalam hukum juga terdapat banyak formulasi tradisional yang telah lepas dari bahasa pergaulan. Jadi bahasa hukum dalam asasnya masih merupakan bahasa pergaulan, tetapi bahasa hukum itu demikian banyak menggunakan perkataan dan ungkapan yuridik yang khas, sehingga ia tampak merupakan bahasa teknikal tersendiri. Memberikan bantuan hukum sering terdiri atas menerjemahkan bahasa hukum kedalam bahasa pergaulan. Namun kita tidak berbicara tentang suatu bahasa ilmiah hukum yang sesungguhnya, karena aspek struktural bahasa hukum masih tetap struktur bahasa pergaulan.[29]

Suatu pembedaan lain dalam bahasa terutama untuk pendekatan ilmiah terhadap bahasa adalah penting. Kita dapat saja dalam pergaulan berbicara tentang bahasa pergaulan. Jika kita melakukan hal itu, maka kita berhadapan dengan dua fungsi dari bahasa. Bahsa yang didalamnya (yang dengannya)  berbicara dan bahasa yang tentangnya  berbicara. Bahasa yang pertamaadedidikirawan adalah bahasa meta dan yang kedua bahasa objek. Jadi  seharusnya  memperhatikan apakah berurusan dengan pernyataan-pernyataan bahasa pada tataran yang sama. Jika hal itu tidak demikian maka pembedaan antara meta bahasa dan bahasa objek akan bermakna. Di atas tadi sudah berjumpa dengan pembedaan ini. Jika suatu bahasa artifisial dijelaskan dalam bahasa pergaulan, maka bahasa pergaulan itu yang berfungsi sebagai meta bahasa dan bahasa artifisal itu berkedudukan sebagai bahasa objek.[30]

Pembedaan antara meta bahasa dan bahasa objek dipandang penting untuk menyelesaikan paradoks. Dalam logika, yang dimaksud dengan paradoks adalh sebuah putusan yang baik persetujuan maupun penyangkalannya membawa pada pertentangan.  Dalam adedidikirawanbahasa sehari-hari yorang mengartikan paradoks sebagai suatu yang lain, yakni putusan yang tampaknya tidak masuk akal namun sesungguhnya ia benar. Contohnya putusan dengan kalimat yang pertama akan menjadi yang terakhir. Hal tidak masuk akalnya terletak dalam hal bahwa perkataan-perkataan yang digunakan dalam putusan itu pada pandangan pertama bertentangan. Perkataan-perkataan itu sesungguhnya dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Jika terpilih tafsiran yang tepat, maka putusan itu tidak lagi tidak masuk akal.[31]

Paradoks-paradok seperti yang dikemukakan diatas menyebabkan orang menngadakan pembedaan antara kedua tataran bahasa yang berkenaab dengannya pada akhirnya tatran meta yang menentukan kebenaran dari sebuah putusan. Namun ini dalam dirinya membawa konsekuensi bahwa orang tidak dapat menunjukan bahsa yang berbicara tentang hubungan antara bahasa objek dan dunia yang ia paparkan. Bukankah hal itu hanya dapat terjadi dalam sebuah meta bahasa karena disini dibicarakan tentang suatu bahasa  lain (bahasa objek). Namun bahasa harus sekaligus berkenaan dengan benda-benda (hal-hal) di dalam dunia dan dengan itu per definisi juga adalah bahasa objek. Itu membawa pada kesimpulan bahwa bahasa itu sekaligus meta bahasa dan bahasa objek yang menyebabkan pembedaan  kembali menjadi kurang bermakna. Filsuf Wittgenstein dalam filsafat bahasa terdahulunya mencoba ke luar dari kesulitanadedidikirawan dengan berpegang teguh pada titik tolak bahwa bahasa itu hanya bermakna jika ia mencerminkan dunia kenyataan. Mengingat meta bahasa tidak melakukan hal itu, maka ia menurut Wittegenstein akan tidak bermakna. Sayangnya dalil itu juga tidak menghilangkan kesulitan. Putusan-putusan Wittgestein tentang bahasa yang bermakna (yakni bahasa objek) dan bahasa yang tidak bermakna (yakni meta bahasa). Per definisi berada pada tataran yang bersifat meta bahasa, sebab putusan-putusan itu berbicara tenteng bahasa sebagai objek. Hal itu memunculkan kesimpulan bahwa putusan-putusan itu berdasarkan kriterium itu, yang ditetapkan oleh Wittgenstein sendiri, tidak dapat dikualifikasi sebagai bermakna. Bukankah putusan-putusan itu termasuk dalam meta bahasa yang menurut Wittgen stein tidak bermakna.[32]

 

  1. Hukum dan Ilmu Bahasa
  2. Beberapa Pembedaan  Dalam Ilmu Bahasa

Beberapa orang mengatakan bahwa dalam ilmu bahasa modern dewasa ini, semiotik menempati posisi sentral. Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Istilah ilmu semiotik muncul dalam karya tulis Locke. Namun semiotik baru dikembangkan sebagai ilmu sekitar peralihan abad ke 19 ke abad 20 oleh Charles S. Peirce. Lingkup semiotikadedidikirawan itu relatif luas sehingga dalam ilmu ini dapat di bedakan ilmu-ilmu spesialisasi lain. Terdapat berbagai cara penggolongan ilmu-ilmu itu. Pada W.A Peter dapat ditemukan penggolongan berikut pertama-tama hrus diadakan pembedaan antara ilmu tentang tanda bahasa, yakni linguistik, yang terpaut padanya filologi dapat dipandang sebagai pelopornya, dan ilmu tentang tanda-tanda lain. Linguistik dapat dibagi lagi ke dalam linguistik terapan, yang kedalamnya termasuk misalnya cybernetik dan pengajaran bahasa, dan linguistik murni. Pada gilirannya, linguistik murni terdiri atas cabang linguistik deskripsi linguistik hirostikal, dan perbandingan linguistikke dalam linguistik deskriptif termasuk ilmu-ilmu yang terkenall seperti fonologi (ilmu tentang bunyi-bunyi) dan Gramatika.apa yang dimaksud diatas adalah pembagian formal semiotik berdasarkan spesialisasi keahlian. Yang lebih menarik (penting) adalah pembagian yang lebih materiil dalamadedidikirawan semiotik, yang pembagiannya dilakukan atas dasar aspek-aspek dari tanda-tanda itu sendiri, dalam paragraf ini pembagian yang paling dikenal menempati posisi sentral. Yang dimaksud adalah pembagian yang dilakukan oleh Ch Morris pada tahun 1946 dalam bukunya sign language and behavior. Di dalamnya semiotik dibagi dalam tiga bagian:[33]

  1. Sintaktik : disini dipelajari perkaitan diantara tanda-tanda satu dengan lainnya. Pusat perhataiannya adalah bentuk atau struktur tanda-tanda itu. Jika ihwalnya berkenaan dengan tanda-tanda bahasa, maka sintaktik itu berkaitan erat dengan apa yang diatas sudah disebut gramatika.
  2. Semantik : teori tentang arti-arti. Disini dipelajari perkaitan antara tanda-tanda dan yang diartikan (debetekende). Pusat perhatian nya isi tanda-tanda itu.
  3. Pragmatik: disini dipelajari perkaitan antara tanda-tanda dan pemakainya. Pusat perhatiannya adalah fungsi tanda-tanda.

Tentang pembagian ini dapat dikemukakan dua catatan. Pertama-tama harus dikemukakan bahwa tiga bagian itu berkaitan erat. Bukankah sebuah tanda baru yang menjadi tanda dalam suatu sistem tanda-tanda, dan sistem tersebut baru berfungsi dalam penggunaannya, dalam arti bahwa tanda-tanda itu memperoleh arti singkatnya justru dalam ajaran arti-arti bentuk isi dan fungsi dari tanda-tanda dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Kedua, harus dikemukakan bahwa terhadap berbagai tataran bahasa pada pembagian tiga tersebut di atas terdapat objek-objek studi lain. Pada tataran kedua dari bahasa, ihwalnya dalam sintaktik misalnya berkenaan dengan putusan dan kalimat, dalam semantk berkenaan dengan proposisi, dan dalam pragmatik berkenaan dengan tindakan-tindakan bahasa(taaldaad). Berbagai objek studi ini dapat diilustrasikan dengan sebuah contoh misalkan bahwa pada malam hari anada berjalan di jalan dan pada suatu saat yang tidak terduga seorang teman anda melompat ke hadapan anda dan berteriak : Berhenti ppolisi arti pristiwa bahasa ini dapat dipelajari dengan adedidikirawanberbagai cara menurut bentuk, menurut isi, atau menurut fungsi. Sintatikal kita dapat melihat apakah tanda-tanda dari peritah itu dibentuk menurut cara yang tepat. Lalu kita mempelajari putusannya. Semantikal ihwalnya berkenaan dengan menentukan isi perintah itu. Dengan itu mengarahkan diri pada tindakan bahasa. Dalam kejadian ini perintah itu harus dipandang sebagai suatu lelucon.[34]

  1. Klasifikasi Putusan Proposisi dan Tindakan Bahasa.

Hubungan perkaitan antara Sintaktik, semantik, dan pragmatik antara lain:[35]

  1. Sintaktik. Pada dataran ini terdapat kalimat atau putusan. Pada klasifikasi kalimat ini di dalam sintaktik tidak perlu berhenti lama, sebab hal itu sudah lama ditanamkan dalam gramatika. Pembagian yang paling utama adalah pembagian dalam kalimat-kalimat indikatif (bentuk yang menunjukan) imperatif (bentuk memerintah), dan konjungtif (yang mengaitkan) selanjutnya berbicara tentang kalimat-kalimat dengan corak membangkitkan semangat, bertanya berseru tetapi karena bentuk-bentuk dalam bahasa Belanda ini tidak membawa dampak pada penafsiran kata kerja, maka pembagian ini tidak begitu penting.
  2. Semantik. Pada dataran iniadedidikirawanterdapat proposisi atau pendapat berkenaan dengan proposisi dibuat beberapa pembagian pertama-tama terdpat perbedaan antara proposisi kognitif dan proposisi non kognitif. Jenis proposisi yang pertama memiliki isi pengetahuan akal budi (keninhoud) yang kedua tidak. Pada penggolongan kedua dibedakan tiga jenis proposisi berikut:

1)      Proposisi yang memberikan pemberitahuan tentang fakta-fakta, yang dinamakan proposisi informatif atau proposisi empirik.

2)      Proposisi yang memerintahkan melarang atau mengizinkan perilaku tertentu, yang dinamakan proposisi normatif

3)      Proposisi yang memiliki sifat menilai, yang dinamakan proposisi evaluatif . dalam kerangka ini sering dibedakan tiga jenis penilaian yakni:

  1. a) Estetikal (bagus atau jelek)
  2. b) Moral atau etikal (baik atau buruk)
  3. c) Teknikal atau pragmatikal (tepat atau salah)

Perlu dikemukakan bahwa tidak semua proposisi dengan sama mudah ditempatkan dalam pembagian tiga ini.beberapa penulis menempatkan proposisi eavaluatif ke dalam proposisi informatif. Banyak yang dapat dikemukakan.

Beberapa penulis meletakan hubungan antara kedua pembagian dalam proposisi-proposisi itu. Hanya proposisi informatif yang kognitif, sedangkan proposisi normatif dan evaluatif adalah nonkognitif. Latar belakang dari hal ini adalah perbedaan daam pendirian bidang teori pengetahuan (kentheorretische stellingname) . penulis-penulis yang meletakan hubungan ini pada umumnya dapat ditemukan dalam lingkungan aliran kefilsafatan positivisme. Dalam aliran ini berpendapat bahwa orangadedidikirawan hanya dapat berbicara tentang pengatahuan, jika pengetahuan itu dapat diuji secara empirik, artinya dengan bersarankan pengamatan inderawi. Jika pengujian itu tidak mungkinn dilakuakn, maka pengetahuan itu tidak ada dan a fortiori  tidak ada pengetahuan ilmiah. Akan menjadi jelas bahwa penulis-penulis ini menganut teori korespondensi sebagai teori kebenaran. Mereka juga akan memandang filsafat hukum, kebanyakan teori hukum dan dogmatik hukum sebagai bukan ilmu. Para penganut teori kebenaran pragmatik tidak mengalami kesulitan untuk memandang proposisi-proposisi normatif dan evaluatif sebagai benar.

  1. Pragmatik. Sebagaimana yang sudah dapat diharapkan berdasarkan apa yang baru dikemukakan, klasifikasi proposisi berdekatan dengan kalsifikasi tindakan bahasa. Klasifikasi tindakan bahasa yang paling terkenal adalah klsifikasi dari J. Searle, ahli bahasa kedua yang disamping Austin mempelajari problematikaadedidikirawantindakan bahsa. Kriterium untuk pembedaan yang digunakannya adalah jenis ilokusi, artinya peranan yang dipenuhi hal berbicara di dalam komunikasi, yang pada suatu tindakan bahasa tertentu menjadi pokok persoalan. Berdasarkan kriterium itu Searle sampai pada lima jenis tindakan bahasa, yang kemudian oleh ahli-ahli behasa yang lain ditambahkan jenis keenam, jadi dibedakan enam jenis tindakan bahasa berikut:

1)      Tindakan bahasa deskriptif atau informatif, yang menggunakan sebuah kalimat untuk menyatakannya.

2)      Tindakan bahasa direktif, yang padanya pembicara menggunakan sebuah kalimat untuk mencoba menggerakan pendengarnya melakukan sesuatu, misalnya dengan memohon atau memerintahkan sesuatu kepadanya. Dengan demikian termasuk kedalamnya apa yang oleh yuris sering dibedakan pemakaian bahasa preskriftip.

3)      Tindakan bahasa ekspriftip, yang dalam hal ini pembicaraan menggunakan sebuah kalimat untuk mengungkapkan perasaannya atau sikap tertentu.

4)      Perikatan yang dengan itu pembicara menggunakan sebuah kalimat untuk menyatakan bahwa ia mengikatkan diri akan melakukan atau tidak melakuakn suatu perbuatan

5)      Tindakan bahasa institusional, yang dalam hal ini pembicara menggunakan sebuah kalimat untuk sebuah pernyataan atau sebagai suatuadedidikirawan cara mewujudkan kewibawaan. Kalimat-kalimat ini diucapkan dalam kerangka institusi-institusi oleh otoritas atau pejabat tinggi , misalnya pada pembukaan gedung atau jalan, pembaptisan kapal (atau orang), pengangkatan, pernyataan perang dan sebagainya.

6)      Tindakan bahasa mengevaluasi, dalam hal ini pembicara menggunakn sebuah kalimat untuk mewujudkan nilai dari sesuatu seseorang

Berkenaan dengan klasifikasi tindakan bahasa muncul masalah yang sama seperti pada klasifikasi proposisi. Dari teksnya tampak bahwa beberapa tindakan bahasa dapat dimasukan ke dalam lebih dari satu klasifikasi. Jadi klasifikasi menyangkut lebih banyak aspek tindakan bahasa ketimbang kategori-kategori yang saling menutup.

Kita masih  berhenti sebentar pada klasifikasi tindakan bahasa ini untuk melihat tindakan bahasa yang mana yang terutama digunakan oleh para yuris. Tentu saja dalam hukum muncul tindakan-tindakan bahasa deskriptif, sebab di dalam hukum hal menyampaikan informasi itu sangat penting. Tindakanadedidikirawan bahasa evaluatif juga tidak akan absen pada pengembanan imu hukum. Dalam hukum terutama berkenaan dengan hal mempengaruhi perilaku dan dalam kerangka itu diperlukan tindakan-tindakan bahasa direktif dan institusional serta perikatan. Karena tindakan bahasa direktif dan perikatan sudah jelas dengan sendirinya, maka masih akan memberikan perhatian pada tindakan bahasa institusional.

Tindakan bahasa instutisional adalah tindakan bahasa yang di dalamnya dengan pernyataan sesuatu diadakan. Atau seperti Searle mengatakannya: where saying makes it so. Jadi tindakan bahasa ini menciptakan suatu situasi baru. Tindakan bahasa ini disebut tindakan bahasa institusional, karena dilaksanakan dalam kerangka sebuah institusi. Dalam institusi  terdapat aturan-aturanadedidikirawan konstitutif yang menentukan bila tindakan. Tindakan bahasa ini menimbulkan akibat institusional. Di dalam hukum terdapat banyak jenis institusi semacam itu yang dikenal :perundang-undangan, peradilan, pemerintah, dan sebagainya. Aturan konstitutif sering menentukan bahwa tindakan bahasa institutsional harus di dampingi dengan formula tetap tertentu, misalnya diktum sebuah undang-undang, untuk memperlihatkan secara jelas bahwa tindakan bahasa menimbulkan akibat institusional.

Orang dapat melangkah lebih jauh dan memandang keseluruhan hukum positif sebagai sebuah isntitusi. Sebab, hukum positif menetapkan bila pada perbuatan atau kejadian itu tindakan bahasa menempati posisi sentral, maka tindakan bahasa itu dapat dikualifikasi sebagai tindakan bahasa institusional sebab akibatnya adalah bahwa kejadian atau perbuatan itu sejak saat itu relevan untuk hukum.

 

 

 

 

 

 

filsafat ilmu part II; neil postman end of education

Juni 5, 2015

Bayangkan jenis baru sekolah. Sebuah sekolah dengan tujuan yang berbeda dan konten. Di sekolah ini, lima narasi menyediakan bertujuan untuk sekolah dan, dengan demikian, menawarkan bimbingan moral, rasa kontinuitas dan pemahaman masa lalu, sekarang dan masa depan. Ini narasi dan tujuan baru untuk sekolah yang mereka berikan adalah resep Neil Postman untuk reformasi pendidikan. Apa sekolah untuk? Ini adalah pertanyaan Postman berusaha untuk menjawab dalam The End of Education. Jawabannya? Peran sekolah adalah untuk menyampaikan lima narasi dan dengan demikian memberikan muda dengan “alasan untuk terus mendidik diri mereka sendiri”. Postman mengacu narasi sebagai “dewa” dalam arti bahwa mereka menceritakan asal-usul dan berjangka, memberi makna pada adedidikirawandunia dan memberikan rasa “komunitas”, “identitas pribadi” “kontinuitas” dan “tujuan”. Di masa lalu, ada dewa tua yang dilayani sekolah juga memberi mereka bimbingan, inspirasi dan tujuan sementara menanamkan nilai-nilai “kehormatan keluarga, menahan diri, tanggung jawab sosial, humilty dan empati untuk terbuang”. Mereka termasuk beberapa narasi demokrasi, Yesus, “mencairnya-pot-cerita yang hebat” dan “-cerita Protestan-etika”. Mereka adalah para dewa dari masa lalu-setidaknya sampai abad terakhir. Abad kedua puluh, Postman menyesalkan, “belum satu abad adedidikirawanyang baik untuk dewa”. Demikian juga, kurangnya dewa belum baik untuk pendidikan. “Teknik pembelajaran” atau penekanan pada pengembangan metode pengajaran yang lebih baik telah mengalihkan perhatian dari masalah metafisik dengan yang Postman merasa pendidik harus lebih peduli. Utilitas ekonomi, Consumership, Teknologi dan Multikulturalisme adalah istilah yang diciptakan oleh Postman untuk menggambarkan dewa yang baru, “dewa yang gagal”. Utilitas ekonomi mengatakan anak “Jika Anda akan memperhatikan di sekolah, dan melakukan pekerjaan rumah Anda, dan skor baik pada tes, dan berperilaku diri sendiri, Anda akan dihargai dengan pekerjaan bergaji ketika Anda selesai”. (Hal.27) Dewa Consumership memberitahu mereka: “siapa pun diakhiri dengan paling mainan menang” (p.33) Dewa palsu Teknologi “trik” orang menjadi percaya bahwa semua anak akan memiliki akses yang sama terhadap informasi dan teknologi yang. akan menyamakan kesempatan belajar bagi orang kaya danadedidikirawan orang miskin. Akhirnya, ada dewa Multikulturalisme, atau dikenal sebagai dewa Tribalisme atau Separatisme. Postman memperingatkan kita untuk tidak membingungkan gagasan pluralisme budaya dengan multikulturalisme. Mantan “merayakan perjuangan dan prestasi orang kulit putih sebagai bagian dari kisah manusia”. (Hal.53) Narasi dari Multikulturalisme, di sisi lain, bercerita tentang bagaimana “kebaikan melekat pada non-kulit putih, terutama mereka yang telah menjadi korban dari ‘hegemoni putih'”. (Hal.52)Sebagai alternatif untuk ini “dewa yang gagal kami”, Postman mengusulkan lima dewa baru atau narratives.The narasi pertama, salah satu yang Postman percaya memiliki potensi untuk mempromosikan kesadaran global, saling ketergantungan dan kerjasama adalah bahwa manusia sebagai pelayan atau pengasuh dari Spaceship Earth. Cerita ini berfokus pada “menemukan cara untuk melibatkan siswa dalam perawatan sekolah mereka sendiri, lingkungan dan kota-kota”. (P.100) Dimasukkan ke tema Spaceship Earth akan ajaran arkeologi, antropologi dan astronomi. Arkeologi akan menanamkan dalam diri siswa “kesadaran akan berharganya bumi” serta “beberapa rasa kelangsungan tinggal manusia di bumi”. Ajaran antropologi akan memberikan siswa “rasa kagum-inspirasi dari berbagai manusia dari perbedaan, serta rasa poin kitaadedidikirawan bersama.” (Hal.110) Ajaran astronomi akan berguna karena menimbulkan “pertanyaan mendasar tentang diri kita sendiri dan misi kami “dan memupuk” rasa kagum, saling ketergantungan, dan tanggung jawab global “.Berbeda dengan tema Bumi Spaceship, narasi of the Fallen Malaikat lebih memfokuskan pada metode dari pada konten. Postman berpendapat bahwa kita dapat meningkatkan pengajaran dengan menyingkirkan semua buku teks yang, menurut pendapat, “musuh pendidikan, instrumen untuk mempromosikan dogmatisme dan belajar sepele” nya. (P.116) Pengajaran akan juga secara signifikan meningkatkan, iaadedidikirawan menegaskan, “jika guru matematika ditugaskan untuk mengajar seni, ilmu pengetahuan guru seni, ilmu pengetahuan guru bahasa Inggris”. (P.114) Selanjutnya, siswa harus diajarkan untuk menjadi “detektor kesalahan” dan guru harus membantu mereka menemukan “kebenaran ditukar dan ide-ide abadi”. Secara umum, Fallen Angel dimaksudkan untuk menyembuhkan kita dari “gatal untuk pengetahuan mutlak” dan mendorong penerimaan pengetahuan kita tidak sempurna.Melalui penuturan Percobaan Amerika, siswa belajar tentang keberhasilan dan kegagalan dari Amerika dan terkena “studi argumen tentang kebebasan berekspresi, tentang budaya melting-pot, tentang arti pendidikan bagi seluruh penduduk dan tentang efek teknologi (…) “. (P.142) narasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan “yang bereksperimen dan berdebat adalah apa yang orang Amerika”. Narasi besar keempat, Hukum Diversity, mengatakan “bagaimana interaksi kita dengan berbagai jenis orang membuat kita menjadi apa yang kita” pemahaman (halaman 144) Mahasiswa keanekaragaman akan, Postman menjelaskan, dikembangkan melalui studi keragaman bahasa termasuk bahasa yang bahasa Inggris dan asing, dari perbandingan agama, adat nasional dan etnis, dan akhirnya melalui studi seni kreatif dan museum. Narasi kelima dan terakhir bercerita tentang “hubungan antara bahasa dan realitas” dan menjelaskan bagaimana orang bisaadedidikirawan baik mengubah dan diubah oleh bahasa. Melalui studi tentang unsur-unsur metafora, definisi dan pertanyaan, siswa dapat belajar bagaimana “bahasa membangun sebuah pandangan dunia”. Narasi kelima ini dari penenun Word / Makers Dunia adalah tujuan akhir untuk sekolah seperti yang disajikan dalam The End of Education. PEMBAHASANPostman telah memberikan resep untuk sistem pendidikan yang sakit. Jika pendidik memiliki iman dalam diagnosis dan mengikuti rencananya itu, pendidikan bisa disembuhkan, sepenuhnya menghidupkan kembali, direvitalisasi dan sembuh selamanya dari kesengsaraan yang menyerang itu. Mungkin penjelasan ini menarik terlalu banyak pada metafora medis. Mungkin itu melebih-lebihkan niat penulis. Meskipun demikian, istilah ‘resep’ menggambarkan secara ringkas dan jelas agenda Postman ini.Beberapa akan setuju dengan Postman bahwa pendidikan sangat membutuhkan reformasi. Beberapa akan setuju pembelajaran yang harus didorong oleh tujuan dan tujuan. Menyatakan apa tujuan ini atau tujuan ‘seharusnya’ menjadi dan, lebih jauh lagi, menentukan siapa yang memutuskan pada mereka, adalah di mana perdebatan mungkin terjadi. Sekilas tujuan pendidikan berbagai sekolah, dewan sekolah atau negara akanadedidikirawan menggambarkan secara rinci keanekaragaman visi bahwa orang-orang terus untuk pendidikan. Seringkali, lebih preskriptif tujuan, semakin kita cenderung memiliki orang-orang yang tidak setuju dengan mereka karena begitu sedikit ruang yang tersisa untuk interpretasi individu.Tendancy ini untuk meresepkan adalah khusus pada karakteristik proses desain instruksional dari banyak sistem pendidikan. Seperti Postman, desainer instruksional menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai serta pengetahuan dan pengalaman yang akan diinternalisasi oleh peserta didik. Desain instruksional menganggap tujuan atau tujuan (mari kita menyebutnya titik Z) bagi peserta didik yang datang ke sekolah pada titik A dan menetapkan rencana atau program studi yang akan membawa siswaadedidikirawan dari titik A ke Z. Apapun tujuan pendidikan, baik itu untuk menanamkan nilai-nilai Kristen, menyampaikan narasi, menciptakan budaya bersatu atau membentuk pekerja bagi perekonomian, proses AZ dirancang untuk mencapai tujuan.Kita begitu terbiasa dengan gaya preskriptif ini pendidikan dimana tujuan , maksud dan tujuan yang prapembagunan untuk peserta didik yang kita jarang mempertanyakannya . Kami juga tidak mempertanyakan asumsi yang mendasari , atau alternatif untuk , praktek-praktek tersebut . Penganut filosofi konstruktivisme pembelajaran akan berpendapat , antara isu-isu lain , bahwa belajar adalah proses yang jauh lebih individual . Banyak konstruktivis percaya bahwa belajar yang paling efektif bila peserta didik , melalui interaksi dengan dunia mereka , tepat dan merekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang berarti bagi interpretasi mereka sendiri . Menurut perspektif ini, tujuan, sasaran , konten dan bahkan tujuan pembelajaran yang demikian sangat pribadi dan sebagian besar ditentukan oleh peserta didik sendiri . Tergantung padaadedidikirawan merek konstruktivisme , mungkin ada beberapa resep . Meskipun demikian , belajar jauh lebih terbuka dan pribadi daripada apa yang akan terjadi dengan visi Postman untuk pendidikan .Esai ini mulai dengan meminta pembaca untuk membayangkan sebuah sekolah berdasarkan Postman lima narasi . Sekolah seperti dimungkinkan tetapi tidak untuk semua peserta didik . Akhir Pendidikan menyajikan visi alternatif untuk -satu pendidikan yang mungkin cocok untuk Postman dan bagi banyak orang lain . Namun kita harus menyadari bahwa visi Postman adalah hanya salah satu dari banyak cara yang mungkin konseptualisasi peran sekolah dan belajar . Tantangan bagi reformasi pendidikan tidak dapat meresepkan ‘a’ tujuan pendidikan bukan mungkin melibatkan membuat penyisihan beberapa visi dan tujuan . Pendekatan kurang preskriptif pendidikan akan memiliki potensi untuk menampung banyak visi yang berbeda dari sekolah , banyak cerita yang berbeda , banyak dewa yang berbeda . ” Apa sekolah untuk ? ” Postman bertanya . Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tergantung pada kepada siapa pertanyaan telah ditangani

SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM HUKUM ISLAM PART. 2

Juni 4, 2015
  1. Sistem Hukum Islam

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian (komponen-komponen, elemen-elemen) dan satu sama lain berkaitan saling ketergantungan. Hukum sebagai suatu sistem sampai saat ini, dikenal ada 5 yaitu sistem Kontinental, Sistem hukum Anglo Saxon (Amerika), sistem hukum islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum sosial atau komunis. sistem hukum islam mempunyai kelengkapan yang terdiri dariadedidikirawan sumber-sumber hukum islam, lapangan dan bidang-bidang hukum islam.

  1. Sumber hukum Islam

sumber hukum islam ada empat yaitu :

  1. Al-Quran, adalah kitab suci agama islam, isinya berupa kumpulan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Rasul Allah melalui perantaraan malaikat jibril. Al-Quran diturunkan selama jangka waktu lebih 23 tahun atau selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu 13 tahun atau 12 tahun 2 bulan 22 hari ketika nabi Muhammad berada di Mekah 10 tahun ketika hijrah ke Madinah . Wahyu yang diturunkann di Mekah disebut Makkiyah yang isinya kebanyakan mengatur kehidupan manusia dalam masalah kepercayaan (keimanan), seperti al arkanul assithah atau rukun iman. Sedangkan wahyu yang diturunkan di Madinah disebut Madanuyyah, isinya kebanyakan mengatur kehidupan manusia dalam hal muamalat seperti, perikatan, pernikahan, jinayah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, dan adedidikirawan dikodifikasi (dibukukan) pada masa Khalifah Usman.
  2. Sunnah, adalah sumber hukum islam yangkedua yang berupa cara-cara hidup meliputi perkataan (sunnah al qaul/sunnah al qauliyah), perbuatan (sunnah al fill/sunnnah fiiliyah), dan keadaan diam (sunnah assukut/taqririyah) Nabi Muhammmad sehari-hari. Sunnah tidak dibuat oleh manusia tetapi memang menyatakan secara tegas dalam Al Quran yaitu dalam surat ke 59 ayat 7 dinyatakan : “ apa-apa yang diperintahkan rasul kepadamu mak kerjakanlah dan apa-apa yang dicegah atasmu jauhilah, kemudian dalam quran surat ke 4 ayat 8 dinyatakan : barang siapa taat kepada Rasul sungguhlah ia taat kepada Allah SWT. dan didalam surat ke 4 ayat 59 dinyatakan pula, jika kamu bersengketa tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. kebiasaan dalam bertingkah laku sehari-hari nabi menjadi cerita yang selalu disampaikan kembali secara meluas yang disebut hadits. Jadi hadits adalah pendukung sunnah sebagai cerita tentang perkataan, perbuatan dan diam (takrir) nabi dalam menyaksikan perbuatan orang-orang yang tidak dilarangnya. Sunnah dikumpulkan dalam kitab-kitab hadits, secara garis besar dapat dikelompokan menurut, jumlah orang yang adedidikirawan meriwayatkannya atau memberikannya dan menurut kualitas pribadi (kepribadian) perawinya. Menurut jumlah orang meriwayatkannya atau memberikannya dibagi kedalam, sunnah mutawariah, sunnah masyurah, sunnaah atau hadits ahad. Menurut kualitas pribadi (kepribadian perawinya), dibagi kedalam, sunnah atau hadits sahih, sunnah atau hadits hasan, sunnah atau hadits da’if atau lemah. ketiga hadits tersebut merupakan hadits ahad. Syarat-syarat suatu hadits dinamakan sahih ditinjau dari, kekuatan ingatan perawinya, integritas pribadi orang yang menyampaikannya, tidak terputus mata rantai penghubungnya dari generasi ke generasi, tidak terdapat cacat mengenai isinya, tidak janggal dilihat dari susunan bahasanya.
  3. Idjma, kebulatan pendapat para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru bagaimana hukum islam, tolak pangkal perumusannya didasarkan pada quran dan hadits sahih. kebulatan pendapat (konsensus) terhadap suatu yang baru tersebut dapat berupa : idjma qauli, bila consensus seorang ulama besar dilakukan secara aktif dengan lisan (ucapan) terhadap pendapat seorang ulama/sejumlah ulama tentang perumusan hukum yang telah diketahui. Idjma Sukuti, bila consensus terhadap pendapat hukum dilakukan secara diam (tidak memberikan tanggapan). Kedudukan idjma quali lebih kuat dari idjma sukuti, karena keadaan diam seorang ulama besar terhadap pendapat ulama lainnya itu belum tentu berarti setuju. idjma termasuk sumber hukum islam selain Alquran dan sunnah, dan adedidikirawan keterangannya terdapat dalam al quran surat Annisa ayat 56: hai orang-orang mukmin patuhlah kepada Allh SWT, patuhilah kepada Rasul dan patuhilah kkepada Ulil Amri diantara kamu. uraian lebih lanjut klik disini