HUKUM ASURANSI Part 1: istilah, pengertian, menurut UU, unsur-unsur, hukum asuransi, prinsip-prinsip asuransi, asuransi dan perjudian

Agustus 12, 2017

ISTILAH

Berkaitan dengan asuransi ini maka ada dua istilah yang digunakan yaitu pertanggungan dan asuransi. Istilah asuransi dinggris: insurance, untuk yang dapat dinilai dengan uang. Assurantie, untuk yang tidak dapat dinilai dengancttnkuladedidikirawan uang.

PENGERTIAN

Menurut UU

Psl 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung , dengan menerima suatu permi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakancttnkuladedidikirawan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertantu.

Ps 1 angka 1 UU No. 2 tahun 92 : asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke 3 yang mungkin akan diderit tertanggung yang timmbul dari suatu peristiwa yang tidakcttnkuladedidikirawan pasti atau untuk memebrrrrrrikn pembayaran yang diadasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kemajuan dalam UU No 2 tahun 92 : KUHD hanya meliputi asuransi kerugian sedangkan UU No. 2 tahun 92 selain asuransi kerugin juga meliputi asuransi sejumlah uang asuransi jiwa, risiko imbul karena anggung jawab hukum. Dikaakan suau kemajuan krena ps 246 KUHD erleak pada keenuan umum asuransi sehingga konsekuensinya haruscttnkuladedidikirawan dapa diberlakukan pada semua jenis asuransi. Pengerian asuransi dalam Psl 246 KUHD ini merupakan pengerian sempi dari asuransi karena asuransi ini melipui; kerugian, kerusakan, kehilangan. Yang hanya merupakan sesuau yang bersifa maeriil aau dapa dinnilai dengan uang dengan demikian maka hanya berlaku bagi asuransi kerugian.

Dalam UU No. 2 ahun 1992 : dinyaakan adanya anggungjawab hukum kepada pihak ke3. Didasarkan aas meninggal / hidupnya seseorang yang diperanggungkan èasuransi peranggungjawaban (liabiliyinsurance). Kasus doker yang menyebabkkan meninggal pasennya akiba kesalahannya . maka ia memiliki kewajiban memberikan kompensasi (Ps.1365 KUHPd). Jadi yang menjadi dasar hukum yang khusus dari pada liabiliyy insurance ini adalah ps. 1365 KUHPd. Liabiliy insurancecttnkuladedidikirawan dikaakan sebagai suau penerobosan karena dengan ps 1365 KUHPd ini maka bisa karena kesalahan bisa juga kesengajaan. Psl 276 KUHD dinyaakan bahwa kesalahan membebaskan kewajiban membayar kompensasi sedangkan liabiliy insurance maka adanya unsur kesalahan harus juga berhak diberi kompensasi. Dikenal pula welijkheid verzekering, yakni asuransi peranggungjawaban berdasarkan undang-undang. Conoh A menabrak B, B elah mengasuransikan dengan asuransicttnkuladedidikirawan kecelakaan kendaraan nya maka perusahaan asuransi membayar gani rugi kepada B bukan A yang membayar kompensasi. Karena perusahaan asuransi dipeanggungjawabkan kompensasi kepada A (prinsip subrogasi).

Ps. 7.717 NBW; asuransi adalah suau perjanjian pada mana penanggung dengaan penerima premi dalam lawan pihaknya menuup asuransi mengikakandiri unuk melakukan sau aau beberapa kali pembayarancttnkuladedidikirawan premi / kedua-duanya diganungkan oleh keadaan overmach bagi kedua belah pihak pada kejadian berakhirnya perjanjian. Definisi yang diberikan NBW gak fokus dan umum.

Unsur-unsur:

  1. Perjanjian, bersifa saling memperoleh hak dan kewajiban para pihak yang saling berhadapan yang salning menjamin kepercayaan. Berlaku buku III KUHPD yakni; 1320,1338, 1266, 1267, 1253,- 1262, 1318,1339, 1347, 1365. Ps. 1774 ; perjanjian asuransi merupakan perjanjian kemungkinan melipui: perjanjiancttnkuladedidikirawan peranggungan asuransi, cagak hidup, permainan perjudian. Psl 1 KUHD selama KUHD gak mengaur maka KUHPD berlaku. Psl 1338 KUHPD psl 246,255, 257, 258,KUHD. Psl 1338 KUHPD bisa juga dikaikan dengan psl 268 KUHD
  2. Aeranggung dan penanggung
  3. Premi, ps. 246,256 butir 7 KUHD, pengecualian UU No.33 ahun 64 premi mengenai angkutan darat. Premi sitfanya wajib berdasarkan psl 246 KUHD dalam asuransi sosial maka premi tidak wajib misal; angkutan kreta api tunuk perjalanan kurangcttnkuladedidikirawan dari 50 km maka tidak diwajibkan membayar premi, sedangkan jika seandainya terjadi kecelakaan maka ganti rugi merupakan kewajiban jasa raharja.
  4. Ganti kerugian diberikan apabila peristiwa tak tertentu dan diperjanjikan tersebut terjadi. Ketentuan KUHD yang membeskan penanggung dari kewajibannya untuk membayar gnti kerugian:
    1. Psl 249 KUHPdt è buruk sendiri,
      1. Kerugian yang timbul cacat sendiri (terhadap benda pertanggungan).
      2. Kerugian yang timbul dari kebusukan sendiri
  • Kerugian yang imbul dari sifat dan kodra benda pertanggungan.
  1. Psl 276 KUHPdt kesalahan tertanggung sendiri, karena ksalahan tertanggungcttnkuladedidikirawan terjadi (harus dibedakan antara sengaja atau lalai)
  2. Psl 294 KUHPdt kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang melampaui batas

Molest suatukeadaan dimana pennggung dapat dibebaskan dari tanggung jawab dalam pengangkutan laut diatur psl 647,648,649 KUHD. Dapat dianalogikan pada asuransi-asuransi pada umumnya. Pengertian molest sempit ; tindakan kekerasan atau pksaan oleh negara dalam keadaan perang. Pengertian molest luas: bukancttnkuladedidikirawan hanya daalm keadaan perang tetapi juga pada waktu damai. Molest dapat tidak berlaku jika dalam perjanjian ada klausula zonder molest dan diberlakukan jika ada klausula met molest.

  1. Peristiwa yang tak tertentu (onzeker voorval), peristiwa tak tertentu adalah peristiwa yang tidak dapat diharapkan kejadiannya, merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksikan akan terjadi. Psl 246 KUHD , PSL 169 PSL 597 (sav) psl 306 (OBJECt orvaal) psl 270 (rav). Mengenai perisiwa yang belum pasi terjadi ini : dikaitkan dengan psl 269 KUHD bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa belum pasti terjadi secara subjektif maksudnyacttnkuladedidikirawan bahwa apabila perjanjian asuransi ketika ditutup peristiwanya sudah terjadi adalah batal demi hukum jika tertanggung telah mengetahui bahwa peristiwa tak tertentu itu telah terjadi . ini diselsaikan dengan psl 270 KUHD dengan dugaan hakim (recht vermogen) yang dianut disini oncttnkuladedidikirawan voorval yang subjekif è Kasus: jam 07;00 WIB tertanggung pergi menemui penanggung untuk membuat perjanjian asuransi guna mengasuransikan rumahnya jam 08;00 WIB perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak , padahal pada jam 07;30 wib rumah tertanggung yang diasuransikan terbakar apakah penanggung wajib memberikan ganticttnkuladedidikirawan rugi ?. pengetahuan dari tertanggung bila pada saat perjanjian disepakati tertanggung tidak mengetahui maka ganti rugi wajib dilakukan. Jika penanggung mengetahui maka tidak wajib. Peristiwa tak tertenu yang bersifat subjektif dalam asuransi kerugian pengetahuan tertanggung terhadap objek diasuransikan ketika perjanjian dibuat. Misal; dalam asuransicttnkuladedidikirawan kebakaran apabila meskipun tertanggung tidak mengetahui bahwa rumahnya sebenarnya sudah terbakar ketika asuransi dibuat maka tertanggung tetap berhak atas ganti rugi. Dikaitkan dengan psl 306 KUHD bahwa dalam perjannjian asuransi mengenai asuransi jiwa dianut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat objektif. Peristiwa tak tertentu yang bersifat objektif dalamcttnkuladedidikirawan asuransi jiwa terhadap objek (manusia) yang diasuransikan misal; apabila ketika perjanjian dibuat objek (orang yang diasuransikan) sudah meninggal , maka meskipun tertanggung (yang mengasuransikan objek tersebut) tidak mengetahuinya (ketika perjanjian di buat) maka perjanjian itu tetap batal. Dikaitkan dengan psl 597 KUHD bahwa dalam perjanjian asuransi pengangkutan cttnkuladedidikirawanlaut dianut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat subjektif , kecuali menggunakan klausula atas kabar baik dan kabar buruk. Mengenai pembuktiannya maka psl 276 KUHD hanya tertanggung yang membuktikannya tetapi berdasarkan psl 294 KUHD maka dapat si penanggung juga yang sangat melampaui batas.

Hukum Asuransi

Hukum asuransi adalah hukum yang mengatur kegiatan masyarakat asuransi. Berdasarkan definisi tersebut di atas terdapat 3 variabel yaitu; hukum, kegiatan, masyarakat asuransicttnkuladedidikirawan.

Hukum , menurut prof. mochtar hukum terdiri dari unsur:

  1. Kaidah, dalam KUHD dan kUHPdt
  2. Asas, prinsip-prinsip khusus dalam KUHD
  3. Lembaga, institusi dalam asuransi
  4. Proses, menyangkut hubungan antara hukum yang sifatnya abstrak sollen dancttnkuladedidikirawan praktik sein.

Sumber-sumber hukum asuransi terdiri dari; yang tertulis yaitu hukum kebiasaan constumary law, hukum kebiasaan merupakan kebiasaancttnkuladedidikirawan yang bersanksi, kebiasaan bersifat individual sedangkan hukum kebiasaan lebih bersifat kolektif diakui oleh masyarakat. Yang tidak tertulis.

Kegiatan, kegiatan disini adalah kegiatan dalam arti perbuaan hukum, misal; kontrak, klaim, survey terhadap kasus, dll.

Masyarakat asuransi, adalah mereka yang berkaitan dengsn kegiatan asuransi baik langsung maupun tidak langsung misal; tertanggung persuahaan asuransi, broker asuransicttnkuladedidikirawan, suveyor, sebagai pendukung asuransi.

Prinsip-prinsip Asuransi

Antara lain:

  1. Prinsip kepentingan insurable interest, psl 250 KUHD, kepentingan adalah kewajiban tertanggung yang diasuransikan diperanggungkan. Apabila kita melihat psl 250 KUHD yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah menutup perjanjian asuransi untuk diricttnkuladedidikirawan sendiri apabila seseorang untuknya telah diadakan perjanjian asuransi semasa berjalannya perjanjian asuransi tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian. Selanjutnya jika dikaitkan dengan psl 268 KUHD maka melihat dari ketentuan-ketentuan psl-psl tersebutmaka kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang , harus dapat diancam dengan bahaya dan harus tidak dikecualikan olehcttnkuladedidikirawan undang-undang. Menurut prof. Emmy; kepentingan ini harus ada pada saat peristiwa terjadi. Kepentingan tidak sama dengan objek bahaya tapi kadang-kadang sama. Kepentingan yang tidak dapat diasuransikan adalah kepentingan yang; tidak dapat dinilai dengan uang, tidakcttnkuladedidikirawan diancam bahaya, dan dilarang undang-undang. Bila psl 250 KUHD dihubungkan dengan psl 1320 KUHPdt maka kepentingan itu termasuk syarat ke 3 untuk sahnya perjanjian yaitu untuk sebab kausa yang halal. Penerapan prinsip kepentingan ; bahwa harus pada saat menutup asuransicttnkuladedidikirawan harus ada kepentingan, conoh; A mengasuransikan rumah orang lain tanpa kuasa maka hal ini dianggap tak ada kepentingan.
  2. Prinsip itikad baik, utmost good faith principle psl 251 KUHD. Dalam perjanjian asuransi diaur maka mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam psl 251 KUHD yaitu
    1. Memberikan keterangan yang keliru
    2. Memberikan keterangan yang tidak benar
    3. Tidak memberikan keterangancttnkuladedidikirawan mengenai hal-hal yang diketahui

Kewajiban pemberitahuan ini penting bagi penanggung aggar penanggung mengatahui besar kecilnya risiko yang ditanggung karena berhubungan dengan besar kecilnya premi yang ditentukan, hal tersebu ditentukan berdasarkan bahwa tertanggung yang paling mengetahui mengenai objek yang diasuransikan , namun dipihak lain ketentuancttnkuladedidikirawan psl 251KUHD ini dirasakan terlalu memberatkan tertanggung disebabkan antara lain:

  1. Ancaman yang sama berupa batalnya asuransi terhaap tertanggung yang beritikad baik
  2. Tidak diberikan kesempatan memperbaiki kekeliruan bagi tertanggung yang keliru dalam memberikan keterangan. Don Houtmans merekomendasikan agar selama seblum terjadi kerugian tertanggung diberikan kesempatan untuk memperbaiki informasinya semula, cttnkuladedidikirawanjika itu kurang lengkap/ salah.

Psl 251 KUHD ini dirasakanerlalu memihak penanggung dan memberakan tertanggung khususnya yang beritikad baik. Ada beberapa jalan yang diusulkan untuk mengatasi psl 251 KUHD ini yaitu dapat di tempuh melalui :

  1. Melawwan psl 251 KUHDtERHADAP asas itikad baik daklam psl 1338 KUHPdt (3) pada waktu perjnjian dilaksankan.
  2. Melalui yurisprudensi yaitu diharapkan putusan hakim dalam sengketa asuransi berlandaskan penerapancttnkuladedidikirawan asas itikad baik pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi.
  3. Melalui prubahan undang-undang, yaitu mengenai psl 251 KUHD sehingga tindakan penolakan klaim berdasarkan psl 251 KUHD harus diuji terlebih dahulu terhadap psl 1338 KUHPDt asas itikad baik haanya diterapkn pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi. Dengan adanya keberatan pada psl 251 KUHD itucttnkuladedidikirawan maka dalam praktik juga sering diadakan permohonan yaitu dengan mencantumkan klausula penyimpangan renuntiatie clausula dan klausula sudah mengetahui bekenheids clausula.
  4. Prinsip indemnitas indemnity principle, adalah prinsip asas keseimbangan dalammemberikan ganti rugi . prinsip ini merupkan prinsip yang sangat penting, menysyaratkan bahwa risiko yang diperalihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan jumlah premincttnkuladedidikirawanyang diberikan oleh tertanggung. Dalam ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung kerugian yang diganti harus seimbang dengan risiko yang harus ditanggung oleh penanggung, jika risiko dari benda prtanggungan hanya sebagian yang diperalihkan maka penanggung hanya berkwajiban membayar ganti kerugian sebagian pula dri kerugian yang timbul, tetapi jika risiko yang diperalihkan untuk seluruhnya maka ganti kerugian yang ditanggung oleh penanggungcttnkuladedidikirawan pun untuk seluruhnya dari kerugian yang timbul. Asas ini erat kaitannya dengan asa nemoplus (menerima/memberi sesuatu dengan apa yang diberikan diterima). Pasal-psl yang berkaitan dengan asas ini antara lin: 250,252, 253, 274, 277, 279, 284 KUHD. Prinsip keseimbangan ini mencgahcttnkuladedidikirawan adanya anggapan bahwa perjanjian asuransi itu sama deengan prjudian atau pertaruhan karena didalam pelaksanaan perjanjian terdapa t prestasi timbal balik. Penerapan prinsip indemnitas conoh; A mengasuransikan rumahnya berharga Rp 260 juta rupiah sebesar Rp 60 juta rupiah pada suatu waktu rumah A trbakar akibatnya A menderita kerugian sebesar 50 juta rupiahcttnkuladedidikirawan maka penggantian yang di dapat A sebesar 60/100x 50 =Rp 30 jt rupiah. Double insurance (bagi yang penuh ) bertentangan dengan prinsip indemnitas, sedangkan yang sebagian maka tidak bertentangan. Misal total kerugian mencapai 100 jt dari perusahaan asuransi A mendapat 50 jt dan dari perusahaan B mendpat 50 jt, ssehingga dijumlah tidak mencapai melebihi 100 jtcttnkuladedidikirawan. Apabila jumlah ganti kerugiannya melebihi kerugian yang diderita maka hal itu bertentangan dengan prinsip indemnitas. Under insurance è asuransi di bawah harga sepenuhnya; apabila A mengasuransikan rumahnya yang berharga 100 jt dengan nilai asuransi sebesar 200 jt makacttnkuladedidikirawan yang dianggap sah adalah 100 jt.
  5. Prinsip subrogasi (subrogaion principle), subrogasi adalah penyerahanm ahk menuntut dari tertanggung kepada penanggung. Subrogasi dalam asuransi timbul karena undang-undang . subrogasi pada hakikatnya adalah pengganti kreditur . hak subrogasi biasanyacttnkuladedidikirawan digunakan untuk seminimal mungkin menggnti kerugian. Dalam hal subrogasi tertanggung masih bisa menuntut ganti kerugian sebesar sisanya. Seorang penanggung yang telah membayar ganti rugi atas suatu benda yang dipertanggungkan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ke3 yang telah enimbulkan kerugian tersebut dan tertanggung tersebut bertanggungjawab untuk setiapcttnkuladedidikirawan perbuatan yang dapat merugiakan hak penanggung terhadap pihak ke3 tersebut. Psl yang terkait dalam psl ini adalah psl 284 KUHD. Syarat-syarat subrogasi: penanggung telah membayar kerugian, dan adanya oppihka ke 3 yang menimbulkan kerugian. Jadi apabila tertanggung telah mendapat ganti kerugian daroi penanggung maka ia tidak berhak lagi mendapatkan penggantian dari pihak ke 3 yang menimbulkan kerugian tetapi hak yang beralih kepadacttnkuladedidikirawan penanggung. Dalam pelaksanaan subrogasi ini tertanggung pun tidak boleh merugiakn penanggung misalkan; pihak ke 3 dibebaskan dari tuntutzan ganti kerugian dari tertanggung sehingga pada saat dituntut oleh penanggung pihak ke3 menyatakan diri telah bebas dari tertanggung. Jadi dari subrogasi ini daalam perjanjian asuransi yaitu mencegah tertanggung mendapatkan gant kerugian yang berlipat ganda, juga mencegah pihak ke 3 cttnkuladedidikirawanmembebaskan diri dari kewajiban nya membayar ganti kerugian. Subrogasi tidak berlaku bagi asuransi jiwa. Kasus ; braakensiek arrest è Braakensiek mengauransikan sebesar7.500 gulden untuk asuransi kecelakaan, kemudian ia mendapat kecelakaan, ia menuntut ganti kerugian bagi asuransi kecelakaannya dan ia juga menuntut ganti kerugian kepada perusahaan kereta api . pengadilan belanda menolak tuntutan ganti kerugian nya kepada cttnkuladedidikirawanperussahaan kereta api karena prinsip subrogasi disini tidak berlaku.
  6. Prinsip kontribusi (contribution princiiple), pada dasarnya merupakan pembagian terhadap risiko pelaksanaannya dengan cara sebagai berikut: dalam perjanjian asuransi terhadap benda pertanggungan tertentu dmana penanggungnya lebih dari satu orang jadi, polis di tanda tangani lebih dari satu orang penanggung. Bila terjadi pemenuhan ganti kerugian maka ganti kerugian ditanggung oleh penanggung masiong-masing berdasarkan imbangan dari jumlah untuk mana mereka telah cttnkuladedidikirawanmenandatangani polis. Dalam praktek biasanya asuransi demikian digunakan untuk asuransi yang mempunyai nilai sangat tinggi, misalnya; pesawat terbang, kapal laut, pabrik, dsb.
  7. Prinsip follow the fortune, prinsip ini merupakan prinsip yang khusus digunakan untuk perjanjian reasuransi, pada dasar nya prinsip ini menyatakan bahwa penanggung ulang mengikuti suka duka penanggung utama perama. Prinsip ini menghendaki bahwa penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan cttnkuladedidikirawansecara sendiri terhadap objek pertanggungan akibatnya segala sesuatu termasuk aturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertaman berlaku juga bagi penanggung ulang.
  8. Prinsip sebab akibat, pada dasarnya prinsip ini karena kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa untuk itu harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang mnjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung tau tidak dalam pinsip ini dikehendaki bahwa akitbat kerugian yang terajdi memang oleh suatucttnkuladedidikirawan sebab yang merupakan tanggungan penanggung tuk menentukan sebab akibat ini maka scheltema mengemukakan teori antara lain:
    1. Teroi causa proxima sebab yang paling dekat
    2. Teori conditio sine qua non, kejadian yang mutlak yang diperjanjikan.
    3. Teori causa remota (seabab yang paling jauh)
  9. Prinsip gotong royong (bagi-bagi risiko keuntungan)

Asuransi dan Perjudian

 

Iklan

HUKUM ACARA PERDATA Part 1: PENGERTIAN, SIFAT HAPER, KEGUNAN HAPER, TUJUAN HAPER, SUMBER HUKUM HAPER, ASAS-ASAS HAPER, IDEAL BERACARA, PARA PIHAK YANG BERPEKARA, TUNTUTAN HAK, KEWENANGAN/KOMPETENSI MENGADILI, SURAT KUASA, PERDAMAIAN, SITA JAMINAN, PUTUSAN GUGUR DAN PUTUSAN VERSTEK.

Oktober 18, 2017

hukum

PENGERTIAN

Hukum acara perdata (haper) adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana seseorang bertindak terhadap Negara atau badan-badan hokum begitu pula sebaliknya kalau seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu cttnkulhkmadedidikirawanmelalui suatu badan yang disebut badan peradilan sehingga terdapat tertib hokum.

SIFAT HAPER

SEBAGAIMANA KITA KETAHuI bahwa hokum yang tergolong private recht bersifat mengatur dan hokum yang tergolong publiek recht bersifat memaksa. Haper bersifat memaksa mengandung arti bahwa bila telah terjadi suatu proses acara perdata dipengadilan maka ketentuannya tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati olehpara pihak (kalau tidak ditaati berakibat cttnkulhkmadedidikirawanmerugikan bagi pihak yang berpekara). Sifat haper yang memaksa ini tidak dalam konteks hokum public karena haper sendiri termasuk hokum privat tetapi sifat memaksa ini dalam konteks memaksa kepada para pihak apabila telah masuk pada suatu proses acara perdatanya di pengadilannya.

KEGUNAAN HAPER

Karena dalam hokum perdata materiil (BW) tidak diatur bagaimana cara mempertahankan hak dan kepentingan seseorang maka untuk merealisasikan nya diperlukan haper dengan demikian maka kegunaan haper adalah untukcttnkulhkmadedidikirawan mempertahankan hokum perdata materiil.

TUJUAN HAPER

Haper memberikan perlindungan hokum oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tndakan main hakim sendiri (etgenrichting) sehingga tercapai tertib hokum. Jadi tujuan haper adalah untuk mencapai tertib hokum dimana seseorang mempertahankanhaknyacttnkulhkmadedidikirawan melalui badan peradilan sehingga tidak akan terjadi perbuatan sewenang-sewenang.

SUMBER HUKUM HAPER

Sumber hokum haper antara lain: hokum positif, yurisprudensi, surat edaran MA, instruksi MA, dll. Adapun yang manjadi hokum positifnya adalah antara lain:

  1. HIR (Het Herziene indonesisch reglement). RIB (reglement Indonesia diperbaharui/ reglemen Indonesia baru). è1941 No.44 yang berlaku khusus untuk jawa dan Madura.
  2. Bg. (rechtsreglement buitengewesten) è stb. 1927 No.227 berlaku untuk wilayahcttnkulhkmadedidikirawan luar jawa dan Madura.
  3. UU No.20 /1947 ttg acara banding untuk jawa dan Madura.
  4. UU No.14/1970 ttg ketentuan-ketentuancttnkulhkmadedidikirawan pokok kekuasaan kehakiman
  5. UU No.35 /1999 perubahan terhadap UU No.14 /1970 jo. UU No.14/1970.
  6. UU No.14/1985 ttg MA RI
  7. UU No.2/1986 ttg peradilan Umum
  8. UU No. 7 /1989 ttg peradilan agama. UU ini menjadi hokum positif bagi haper karena untuk hokum acaranya mengacu kepada haper.
  9. UU No.1 /1998 ttg kepailitan.
  10. UU no.4/1998 ttg penetapan PP pengganti UU No. 1 /1998 ttg penetapan PP pengganti UU No.1/1998 ttg perubahan atas UU ttg kepailitan menjadi UU.
  11. UU No.1/1974 ttg perkawinan
  12. Peraturan MA No1/2000 ttg paksa badan pengganti sema No.2/1964 ttg instruksi penghapusan Sandra gizeling.
  13. Keputusan menkeu No.336 /2000 ttg paksa badan dalam rangka pengurusan piutang Negara. Masih menimbulkan kontroversi karena ada yang berpendapat bertentangan dengan HAM namun ada juga yang berpendapat bahwa sepanjang berkaitan dengan hutangcttnkulhkmadedidikirawan kepada Negara maka gizeling dibolehkan.
  14. V (untuk golongan eropa)
  15. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan acara perdata.

ASAS-ASAS HAPER

Antara lain:

  1. Hakim bersifat menunggu. Inisiatif ada pada pihak yang berkepentingan. Hakim menunggu datangnya tuntutan hak. Jika diajukan hakim tidak boleh menolak (baik deengan alas an tidak jelas maupun tidak ada hukumnya) (Psl 14 ayat 1 UU No.14/1970). Hkim dianggap tahu hukumnya (ius curia novit). Hakim wajib menggali cttnkulhkmadedidikirawanmengikuti dan memahami nilai-nilai hokum yang hidup dalam masyarakat (Psl 27 UU No.14 /1970). Hakim harus menggali mengadili menurut hokum (Psl 5ayat 1UU No.14/1970). Hakim harus mengadili menurut UU (Psl 20 AB) è dalam asas legisme hakim sebagai corong UU. Berdasarkan psl 20 AB maka hakim harus mengadili menurut UU sangkan berdasarkan psl 5 ayat 1UU No.14/1970 cttnkulhkmadedidikirawanhakim harus mengadili menurut hokum berkaitan dngan hal ini maka berlaku asas lexposteriori derogate legi priori (UU baru mengalahkan UU lama).
  2. Hakim pasif. Ruang lingkup sengketa ditentukan oleh pihak yang berpekara hakim tdak boleh menambah atau mengurangi. Hakim hanya membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan untuk tercapainya keadilan. Hakim aktif dalam memimpin siding dan member nasehat (psl 30 HR). hakim terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dilarang menjatuhkan putusan atau perkara yang tidak dituntut atau mengabulkancttnkulhkmadedidikirawan lebih dari pada yang dituntut (Psl 178 (2) dan (3) HIR). Pihak yang berkepentingan dapat secra bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan kepengadilan dan hokum tidak dapat menghalanghalangi.
  3. Sifat terbukanya persidangan. Siding pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali UU menentukan lain (Psl 17 ayt1 UU No.14/1970). Tujuannya memberikan perlindungan HAM dalam peradilan serta menjamin objektivitas. Putusan tidak sah dab tidak mempunyai kekuatan hokum è mengakibatkan putusan batal demicttnkulhkmadedidikirawan hokum. Meskipun siding tertutup persidangan harus tetap terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum lebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.
  4. Mendengar kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama tidak boleh memihak. Kedua belah pihak harus didengar keterangannya (audi et alterampartem). Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar sebelumcttnkulhkmadedidikirawan pihak lawan diberi kesempatan untuk didengar. Pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka siding.
  5. Putusan disertai alas an. Memuat alas an-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sebagai pertanggungjawwaban hakim atas putuannya terhadap masyarakat kepada pihak pengadilan lebih tinggi dan ilmu hokum.menurut yurisprudensi putusan tidak langkap atau kuranng cukupcttnkulhkmadedidikirawan dipertimbangkan merupakan alas an untuk kasasi dan harus dibatalkan. Kita tidak menganut asas the binding force of precedent (keputusan hakim sebelumnya tetapi tidak harus). Alas an mengapa hakim mengikuti keputusan hakim sebelumnya:
    1. Hakim sebelumnya lebih senior
    2. Pertimbangan bahwa jika dilakukan upaya hokum maka hukumnya akan sama.
    3. Merasa cocok è alas an ini lah yang paling tepat dalam menerapkan asas the binding force of precedent cttnkulhkmadedidikirawan (di Indonesia).
  6. Beracara dikenai biaya. Meliputi biaya kepaniteraan, panggilan siding biaya pemberitahuan para pihak biaya materai dan biaya kuasa hokum.
  7. Tidak ada keharusan mewakilkan. Para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki (Psl 123 HIR). Dalam psl 123 HIR psl 35 – 38 UU No.14/1970 mengenai LBH è tidak ada keharusan bagi pihak-pihak yang berpekara untuk mewakilkancttnkulhkmadedidikirawan kepada pihak orang lain akan tetapi para pihak dapat dibantu/diwakilioleh kuasa yang mau pada waktu ia menghendaki sedengkan dalam kuhpdt è mengharuskan mengenai wakilnya di pengadilan karena kalau tidak maka menyebbakan batalnya tuntutan hak atau diputus secara verstek. Tidak adacttnkulhkmadedidikirawan kewajiban untuk mewakilkan dengan demikian tidak ada pengertian asas verpliche procureurstelling seperti yang diatur dalam RV dimana mewakilkan

PROSES BERACARA

Bagan proses beracara dipengadilan:

Keterangan:

A:tingkat pngadilan negeri

B: tingkat pengadilan tinggi (banding)

C: tingkat mahkamah agung (kasasi)

IDEAL BERACARA

Pengajuan gugatan (pengugat/P) è jawaban (tergugat/T) è replik/ penguat dalil pengugat (P). merupakan tanggapan penggugat atas jawaban tergugat è duplik penguat dalil jawaban tergugat (T) è hakim bias memberi putusan sela. Kesimpulan Ièpembuktianèhakim bias member putusan sela. Kesimpulan akhirè putusan akhir (1. Tidak tetap dan 2. Tetap) è bagi putusan tetap bias dilakukan eksekusi sedangkan bagi putusan cttnkulhkmadedidikirawantidak tetap bias dilakukan upaya hokum selanjutnya di dapat putusan tetap yang akhirnya dapat dieksekusi. Biasanya replik dan duplik terjadi hanya sekali (undang-undang sendri membolehkan lebih dari satu kali jika hakim masih belum mengetahui apa permasalahan yang disengketakan atau para pihak masih membutuhkan).

PARA PIHAK YANG BERPEKARA

Dalam haper: penggugat adalah orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberap[a orang.

Dalam haper dikenal: partai formil (psl 123 HIR): pihak yang menghadap muka pengadilan guna kepentingan orang lain (wali,curator). Partai materiil :orang yang langsung memiliki hak dan kepentingan. Pengacara tidak termasuk partai formil karena iacttnkulhkmadedidikirawan ada dimuka pengadilan dengan adanya suatu perjanjian kerja dengan imbalan upah dan harus memakai surat kuasa khusus. Dalam haper tidak dikenal turut penggugat yang dikenal adalah turut tergugat.

TUNTUTAN HAK

Tunvtan hak dapat berupa:

  1. Permoohonan ; (untuk menguatkan hak);: tanpa sengketa, hakim sebagai tenaga administrasi/hanya mengesahkan, bentuknya penetapan, para pihak adalah cttnkulhkmadedidikirawanpemohoon dan termohon.
  2. Gugatan; ada sengketa, hakim memutuskan mengadili, bentuknya putsan, para pihak adalah penggugatdan tergugat.

Permohonan

Isi permohonan meliputi: identitas pemohon, dan termohon dan kuasanya, apa yang dimohonkan, alas an pengajuaan permohonan, hal-hal yang ingin diputuskan ntk ditetapkan oleh hakim.

Gugatan

Gugatan dapat berbentuk: tulisan Psl 118 HIR, lisan Psl 120 HIR. Apabila penggugat tidak dapat menulis (buta huruf) maka ia boleh mengajukan gugatan secara lisan keepada ketua PN yang akan mencatat atau menyuruh mencatat gugatan tersebutcttnkulhkmadedidikirawan selanjutnya di cap jempol dan di waarmerking yaitu pernyataan dari pihak berwenang bahwa cap jempol yang telah dibubuhkan adalah sah (supaya cap jempol diakui sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan tanda tangan). Tanda tangan bermakna bahwa yang bertanda tangan mengkui kebenarancttnkulhkmadedidikirawan dari surat yang ditandatanganinya. Isi gugatan (diatur dalam UU acara perdaata, Psl 8 ayat 3 R.V).

  1. Identitas para pihak
  2. Posita/pundamentum petendi (memuat gambaran yang jelas tentang duduk persoalannya atau dengan kata lain dasar gugatan harus dikemukakancttnkulhkmadedidikirawan dengan jelas. Posita terdiri dari 2 bagian:
    1. Bagian berdsarkan kenyataan
    2. Bagian berdasar kan hokum

Dalam praktik ada 2 teori :

  1. Substantiering theorie : menghendaki supaya di dalam dakwaan ini segala hal dari awal hinggga akhir (kronologis) dikemukakan yang kiranya akan menjadi cttnkulhkmadedidikirawanpertimbangan bagi hakim semua itu harus diperletakan.
  2. Individalisering theorie: menghendaki tidak secara detail tetapi hanya yang relevan saja (mulai dari yang berhubungan saja ) dengan pertimbangan bahwa penggugt sudah dianggap cukup terang didalam cttnkulhkmadedidikirawanmengajukan tuntutannya apabila apa yang dikehendakinya itu dalam garis besarnya sudah dapat diwujudkan (umumnya dianggap yang benar dan dijadikan pedoman di dalam yurisprudensi /dianut dicttnkulhkmadedidikirawan Indonesia). Indonesia menganut individualisering theorie karena dengan adanya pembuktian maka dianggap sudah cukup.
  3. (hal yang diinginkan diminta oleh penggugat agar diputuskan /ditetapkan dan diperintahkan oleh hakim). Petitium harus lengkp dn jelas (missal mengeni sita jamian makacttnkulhkmadedidikirawan yang dimohonkan untuk dinyatakan sah dan berharga).

Pada asasnya, gugatan diajukan ditempat tinggal tergugat (asas aqtor sequitor forum rei) psl 118 HIR. KTP merupakan bukti formal yang menunjukancttnkulhkmadedidikirawan kediaman (tempat tinggal è tempat ia berdiam dalam waktu lama , kediaman è tempat ia berdiam sewaktu-waktu). Pengecualian asas aqtor sequitor forum rei antara lain:

  1. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui
  2. Jika tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui
  3. Jika para trgugat dalam hubungan pihak yang berutang dan cttnkulhkmadedidikirawanpenanggung (diajukn benar-benar berutang).
  4. Jika mengenai barang tetap, terdapat 2 pendapat :
    1. Diajukan ditempat barang tempat berada
    2. Berlaku apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui
  5. Jika dengan suatu akta telah dipilih tempat penyelesaian sengketa (penggugat jika mau merupakan hak istimewa penggugat).

Surat gugatan; diharuskan :

  1. Mencantumkan tanggal
  2. Menyebutkan secara jelas identitas penggugat dantergugat /turut tergugat
  3. Tidak perlu bermateraicttnkulhkmadedidikirawan
  4. Bertanda tangan atau cap jempol steleah diwaarmerking
  5. Didaftarkan di kepaniteraan PN yang besangkutan
  6. Membayar persekot/uang muka biaya perkara

Gugatan yangdiajukan dapat:

  1. Dikabulkan
  2. Tidak dikabulkan:
    1. Tidak diterima (di N.O)èsolusinya adalah diprbaiki dapat di N.O apabila:
      1. Isi gugtan tidak berdasarkan hokum
      2. Belum sampai pada pokok perkara
  • Upya hokum
  1. Ditolak è solusinya banding dapat ditolak apabila:
    1. Gugatan tidak beralasan
    2. Telah memperhatikan pokok cttnkulhkmadedidikirawanperkara
  • Upaya hokum
  1. Ne bis in idem (tidak dpat menyindangkan 2 perkara yang sama)

KEWENANGAN /KOMPETENSI MENGADILI

Terdiri dari :

  1. Kewenangan absolute yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan kekVatan UU krpada pengailan yang tidak sejenis akan tetapi masih termasuk dalam satu lingkungan peradilan yang sama.
  2. Kewenangan relative yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan kekuatan UUkepada pengadilan sejenis akan tetapi masih termasuk dalam satu lingkungan cttnkulhkmadedidikirawanperadilan yang sama

Kekuasaan PN dalam perkara perdata meliputi: seluruh sengketa mengenai hak milik atau hak yang timbul oarenannya serta hak-hak keperdataan lainnya kecuali bila UU menentukan lain. Bagi yang beragama islam gugatan perceraian sengketa waris sengketa harta bersama perwalian perwakafan dan sengketa brkaitan dengan perkawinancttnkulhkmadedidikirawan harus diajukan kepada pengadilan agama. Jika tidaka da eksepsi (jawaban pertama) dari tergugt maka berkenaan dengan kewnangan relative yang keliru/salah hakim boleh melanjutkannya lain halnya dengan kompetensi absolute maka kapanpun dan tanpa eksepsi pun hakim harus mnghentikan perkara.

SURAT KUASA

Surat kuasa yang dimaksud disini adalah surat kuaasa khusus yaitu surat kuasa yang diberikan kapada kuasa hokum untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Dikatakan khusus karna diberikan hanya untuk menyelesaikan perkara dipengadilan. Dapat dicabut secara sepihak kapan saja (tetapi etikanya melalui pemberitahuan dahulu kepada yang menerima kuasa). cttnkulhkmadedidikirawansurat kuasa subsitusi (surat kuasa limpahan);

  1. Bias seluruhnya atau sebagian
  2. Harus ada pernyataan hak subsitusi
  3. Harus memenuhi peraturan bea materai (karena akan dijadikan barang bukti)

Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang diberikan berkaitan dengan alat bukti pengakuan dan sumpah yaitu dimana ia sendiri harus melakukan pengakuan atau sumpah tetapi dikuasakancttnkulhkmadedidikirawan kepada orang lain (penerima kuasa istimewa).

PERDAMAIAN

Dapat dilakukan :

  1. Diluar siding è dibawah tangan/akta dibawah tangan.
  2. Dimuka sdiang è putusan perdamian. Perdamaian di muka siding bukan merupkan ADR tetapi tetap merupakan court dispute.

Psl 130 HIR: hakim harus selalu berusaha mendamaikan. Harus tertulis dalam bentuk akta perdamaian /putusan perdamaian. Tidak boleh banding. Psl 131 HIR. Jika tidak trcapai perdamaian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hakim perdamaian desa merupakan bentuk pengadilan menurut hokum adat untuk menyelesaokan cttnkulhkmadedidikirawanperselisihan diantara penduduk mengenai adat kebiasaan desa dan perikehidupan sehari-hari didesa. Menurut psl 120a jo. 135a HIR è hakim tidak terpengaruh oleh hakim perdamaian desa. Kalau akata perdamaian berbentuk akta dibawah tangaan maka sengketa tersebut bias diajukan lagi ke pengadilan. Kalau akta perdamaian berbentuk putusan maka pada hakikatnya tak ada upaya hokum baginyacttnkulhkmadedidikirawan tpai kalaupun mau kasasi maka yang dasar/alasannya adalah ttg penerapan hukumnya (ttg keadilannya).

SITA JAMINAN

Sita jaminan memberikan jaminan kepada pihak pemenangagar tidak hanya menang di atas kertas (dengan cara melelangnya). Dibagi menjadi:

  1. Sita jaminan terhadap barang milik pemohon penggugat:
    1. Sita revindikatoir (psl 226 HIR).
    2. Sita marital (Psl 823a R.V.) cttnkulhkmadedidikirawan
  2. Sita jaminan terhadap barang milik termohon tergugat (konservatoir) (Psl 227 HIR).

Sita Revindikatoir.

Sita revindikatoir adalah penyitaan atas barang bergerak milik pemohon yang ada ditangan orang lain atas permintaan pemilik barang baik secara lisan maupun tertulis. Permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara è hakim member perintah penyitaan dengan surat penetapan. Barang yang disita harus tetap dibiarkan ada pada pihak tersita untuk disimpan. Akibat hukumnya è pemohon/penyita tidak dapat menguasai barang yang disita cttnkulhkmadedidikirawansebaliknya tersita tidak boleh mengasingkannya. Tidak perlu ada dugaan beralasan bahwa barang tersebut akan dialihkan (karena memang barang bergerak mudah untuk dipindah tangankan. Berdasarkan psl 226 HIR maka agar dapat diletakan sita revindikatoir;

  1. Harus benda bergerak
  2. Merupakan barang milik penggugat yang ada ditangan tergugat
  3. Diajukan pada ketua PN
  4. Dapat diajukan secara lisan/tertullis
  5. Barang tersebut harus diterangkan secara seksama dan terperinci.

Sita Marital.

Berlaku bagi mereka yang tunduk pada BW karena menurut BW seorang isteri tidak cakap melakukan perbutan hokum namun dalam prkembangannya di belanda seorang istri cakap melakukan perbuatan hokum maka sita marital diajukan oleh penggugat dalam sengketa perceraian è bukan hanya oleh isteri. Berfungsi melindungi hak permohon selama pemeriksan sengketa di pengdilan tentang cttnkulhkmadedidikirawanperceraian berlangsung è menyimpan/membekukan barang tersebut agar tidak beralih. Dulu harta mudah dipindahkan karena ada di tangan suami sekarang suami juga bias mengajukan sita marital. Tidak perlu dinyatakan sah dan berharga karena tidak berakhir dengan penyerahan/penjulan barangcttnkulhkmadedidikirawan yang distia. Dimohonkan ke PN oleh isteri yang tunduk pada BW è terhadap harta gono gini agar tidk dialihkan oleh suami.

Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Termohon /tergugat(Konservatoir).

Yaitu barang bergerak barang tetap barang bergerak yang ada di pihak ke3 terhadap kreditur pembeslag/gadai è sudah tidak berlaku barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Indonesia atau orang asing bukan penduduk Indonesia, pesawat terbang, barang milik Negara. Merupakan tindakan persiapan dari pengugat untuk cttnkulhkmadedidikirawanmenjamin dapat dilaksanakan putusan perdata dengan menjual barang tergugat yang disita untuk memenuhi gugatannya. Asas-asas dalam sita konservatoir:

  1. Tidak boleh dipindahkan (karena barang jaminan)
  2. Meletakan sita jaminan harus bayar
  3. Kalau menang sita harus diangkat
  4. Harus ada dugaan kuat (karena barangnya adalah milik tergugat cttnkulhkmadedidikirawansehingga akan mudah dipindahkan).
  5. Kalau tidak dinyatakan secara sah dan berharga maka tak dapat dieksekusi.

Dari psl 227 HIR dapat kita simpulkan bahwa berkenaan ddengan sita konservatoir:

  1. Hars ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sebelum putsan dijatuhkan atau dilaksankan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.
  2. Merupakan barang milik tergugat
  3. Permohonan diajukan kepadacttnkulhkmadedidikirawan ketua PN
  4. Permohonan diajukan secara tertulis
  5. Dapat diletakan baik terhadap barang tidak bergerak maupun bergerak.

Sita jaminan dapat diajukan bersama-sama dengan pokok perkara tetapi tidak mungkin merupakan tuntutan hak yang berdiri sendiri. Umumnya diajukan sebelum dijatuhkan putusan dan disatukan dalam gugatan tetapi dapat juga permohonan sita jaminan diajukann setelah ada putusanakan tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan atau juga dapat diajukan cttnkulhkmadedidikirawanpadawaktu perkara diperiksa di tingkat banding. Apabila putusan sedang dilaksanakan maka sita yang dimohonnkan agar dilakukan adalah sita ekskutorial. Permohonan sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga sehingga diperoleh title eksekutorial è berubah menjadi sita eksekutorial. Pencabutan sitacttnkulhkmadedidikirawan dapat dilakukan setiap saat dan akan ikabulkan oleh hakim bila debitur menyediakan tangguungan yang cukup juga sita jaminan itu tidak ada manfaatnya.

Persamaan antara sita revondikatoir deengan sita konservatoir 9TERLETAK PADA maksudnya) yaitu:

  1. Untuk menjamin gugatan apabila dikemudian hari dikabulkan
  2. Dapat dinyatakan sah dan berharga apabila dilakukan menurut cara yang ditentukan UU dan dalam halgugat dikabulkan
  3. Dalam hal guugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima makacttnkulhkmadedidikirawan keduanya akan diperintahkan untuk diangkat.

Berkenaann dengan fiducia maka oleh karena hak miliknya telah diserahkaan dan pihak tergugat hanya mempunyai hak pakai saja maka sita yang dimohonkan adalah sita revindikaatoir. Panbeslag adalah semacam sita jaminan yang dimohonkan oleh orang yang menyewakan rumah atau tanah a gar supaya diletakan suatu sitaan suatu perabot rumah tangga pihak penyewa/tergugat guna menjamincttnkulhkmadedidikirawan pembayaran uang sewa yang harus dibayar (Psl 751R.V.). barang tetap milik pemohon yang ada ditangan orang lain bias di rekandivatoir beslag meskipun secara teori maka haruusnya sita revvindikatoir karena milik pengugat tetapi UU tiidak mengatur demikian.

PUTUSAN GUGUR DAN PUTUSANN VERSTEK

HUKUM ACARA PIDANA Part 3: PUTUSAN PENGADILAN, UPAYA HUKUM, SEJARAH PERADILAN INDONESIA.

Oktober 16, 2017

hukum

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Psl 1 ayat 2 kuhap. Dasar dari putusan hakim adalah surat dakwaan terakhir yaitu setelah barangkali mengalami perubbahan atau penambahan selama pemeriksaan perkara dalam siding. Psl 182 ayat 5 kuhap yaitu bahwwa cttnkulhkmadedidikirawansedapat mungkin musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara yaitu:

  1. Putusan diambil dengan suara terbanyak
  2. Jika yang tersebut pada tidak diperoleh maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Terdapat 2 jenis putusan:

  1. Putusan akhir
  2. Putusan yang bukan putusan akhir

Uraian:

  1. Putusan akhir. Meliputi: bebas dari segala tuntutan vrijspraak psl 191 ayat 1 kuhap. Putusan bebas berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti maka unsurnya pun tidak ada.
    1. Bias dilukiskan:
      1. Perbuatan/bestandeel (unsure-unsur dan perbuatan inti)
      2. Missal psl 362 kuhp tindak pidana pencurian
  • Mengambil barang milik orang lainseluruhnya/sebagian
  1. Tidak bias dilukiskan:
    1. Unsure / elemen
    2. Missal psl 362 kuhp tindak pidana pencurian
  • Sengaja (opzet),(karena tidak bias diperagakan), melawancttnkulhkmadedidikirawan hokum (onrechttmatig), schuld / kesalahan.

Lepas dari segala tuntutan onsslag psl 191 ayat 2 kuhap. Lepas mengantung arti bahwa perbuatannya terbukti tapi bukan melawan hokum (unsure tidak terpenuhi). Missal aparat merampas yang barang oranglain untuk alat bukti, polisi menembak mati penjahat yang melarikan diri. Penghukuman /veraadeling psl 193kuhap. Pwnghukuman cttnkulhkmadedidikirawanmwngandung arti bahwa perbuatannya terbukti dan juga terdapat unsure melawan hokum .

  1. Putusan yang bukan putusan akhir. Antara lain meliputi:
    1. Putusan sela (tussen vonnis).
    2. Putusan yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili
    3. Putusan yang menyatakan dakwaan jaksa tidak jelas
    4. Putusan yang menyatakancttnkulhkmadedidikirawan ne bis in idem.
    5. Putusan akhir mengakhiri proses pengadilan dalam satu faase
    6. Putusan bukan putusan akhir tidak mengakhiri proses pengadilan.

Kalau ada beberapa terdakwa maka putusan langsung diberikan meskipun ada yang tidak hadir (bukan in absentia). Putusan adalah sah apabila diucapkan dimuka siding. Dalam tindak pidana yang bukan tindak pidana ksusus maka pengadilan harus dihadiri oleh terdakwa bias tidak dihadiri terdakwa jika undang-undang menghendaki. Hak terdakwa yang harus dibei tahukancttnkulhkmadedidikirawan adalah Psl 196 ayat 3 kuhap:

  1. Hak untuk segera menerima / menolak sebelum melakukan upaya hokum
  2. Hak untuk mempelajari putusan.
  3. Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan permohonan cttnkulhkmadedidikirawangrasi. Untuk grasi maka putusan harus sudah berkekuatan tetap dan dapat dilaksankan (dieksekusi). Grasi di bagi 2 macam:
  4. Grasi berjalan. Mengajukan grasi sambil menjalankan hukuman/pidana
  5. Grasi duduk. Mengajukan grasi dengan pelaksanaan pidana ditangguhkan.
  6. Hak untuk menggunakan upaya hokum banding. Ada tidaknya alas an permohonan banding tidak menghentikan pemeriksaan pengadilan.
  7. Hak untuk mencabut pernyataan didalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Putusan tetap dapat terjadi apabila:

  1. Para pihak menerima pada saat dijatuhkannya putusan
  2. Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hokum sudah daluwarsa missal; dari 7 hari yang diberikan ia mengajukncttnkulhkmadedidikirawan di hari ke 8
  3. Pihak yang telah mengajukan upaya hokum mencabut pernyataannya.

Yang termuat dalam putusan pemidanaan antara lain:

  1. Kepala putusan yang mengandung kalimat yang menyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa
  2. Identitas terdakwa secara l;engkap
  3. Dakwaannya
  4. Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenaicttnkulhkmadedidikirawan fakta dan keadaan yang disertai dengan alat-alat bukti guna menyatakan kesalahan terdakwa
  5. Tuntutan pidana harus sesuai dengan apa yang termuat dalam tuntutan umum
  6. Pasal perundang-undangan yang disangka telah dilanggar disertai dengan alas an yang memberatkan dan meringankan.
  7. Waktu msyawarah guna mengambil keputusan
  8. Pernyataan tentang kesalahan terdakwa;
    1. Alas an penjatuhan pidana
    2. Pernyataan ini telah memuat semua unsure pidana sehingga kita bias menentukann kualifikasi deliknya (bukan pasalnya tetapi dinyatakan kualifikasinya missal: pencurian dengan pemberatan).
  9. Harus menentukan siapa yang dibebani biaya perkara.
  10. Perintah apakah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan atau segera dimasukan dalam tahanan
  11. Harus menyebutkan hari dan tanggal putusan dan siapa saja yang hadir (hakim,jaksa, terdakwa):
    1. Kalauada hakim yang tidak hadir karena alas an tetap (missal: meninggal). Maka harus diganti dan dilakukan pemeriksaan ulang yaitu dengan hanya membacakan cttnkulhkmadedidikirawanberita acara persidangan siding-sidang sebelumnya.
    2. Kalau jaksa tidak hadir maka pemeriksaan tidak harus di ulang.
    3. Kalau penasehat hokum tidak hadir maka ia melimpahkan haknya (hak subsitusi baik sebagian maupun seluruhnya).
    4. Bila pengganti penasehat hokum tidak dating maka hal ini tidak menangguhkan putusan.

Pada putusan yang bukan pemidanaan maka sama sekali tidak memuat :

  1. Tuntutan pidana
  2. Pasal yang dilanggar (kualifikaasi delik)
  3. Tak ada pernyataan mengenai kesalahan

Untuk menjatuhkan putusan bebas ataupun lepas harus menyebutkan alasannya. Apabila diputus dengan putusan bebas/lepas maka terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan dan biaya perkara yang ditanggung Negara. Putusan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera setelah putusan diucapkan (merupakan akta otentik). Dalam kenyataannya MA menerima kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan dibawahnya cttnkulhkmadedidikirawandengan alas an kadang kala pengadilan yang lebih rendah salah dalam memberikan pertimbangan. Terhadap putusan bebas maka terdapat bentuk lain darinya yaitu :

  1. Putusan bebas murni. Yaitu bila perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
  2. Putusan bebas tidak murni. Psl 183 kuhap menghendaki ada 2 alat bukti dan keyakinan hakim dalam hal ini maka 2 alat bukti tersebut ada tetapi tidak ada keyakinan hakim (in dubio proreo).
  3. Putusan bebas terselubung. Karena hakim tidak bias membedakan akah untuk suatu perkara diputus dengan putusan bebad ataukah lepas (hanya melihat hal cttnkulhkmadedidikirawanyang dituduhkan saja tetapi tidak melihat perbuatan lainnya yang ternyata terbukti)
  4. Putusan bebas karena tidak mencapai tujuannya. Tidak mencapai tujuan pemidanaan missal: ia harusnya dipidana tapi umurnya sudah tua.

Putusan bebas murni tidak bias banding dan kaasasi. Yang melaksanakan putusan adalah kejaksaan (psl 270-276 kuhap). Selain pidana mati (dalam kuhap) maka dalam penetapan presiden No.2 /1964, diatur mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati dalam peradilan umum dan militer yaitu ditembak dilaksanakan disuatu tempat didaerah pengadilan tingkat I di lembaga pemasyarakaatan tentara atau persetujuan antara pengadilan dengan pihak TNI karena penembaknya adalah dari pihak militer/TNIcttnkulhkmadedidikirawan atau ditentukan lain. Pidana denda (psl 273 kuhap) diberikan dalam jangka waktu 1 bulan untuk membayar dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Pidana denda dapat pula dengan subside pidana kurungan. Apabila perkara diputus bebas maka biaya perkara ditanggung oleh Negara namun apabila putusannya adalah pemidanaan maka ditanggung oleh terpidana. Dalam pelaksanaan putusan eksekusi dikenal lembaga pengawasan pelaksanaan putusan hakim (yaitu hakim pengawas) yang cttnkulhkmadedidikirawanbertugas untuk masa tertentu (2 tahun) dan diangkat oleh ketua pengadilan (Psl 277 kuhap). Lembaga ini adalah untuk mengawasi apakah putusan itu dijalankan dengan baik atau tidak. Cara memantaunya yaitu dengan jalan menerima laporan daari kepala lapas (kalapas). Meskipun seharusnya hakim wasmat harus terjun langsung.

UPAYA HUKUM

Terdiri dari:

  1. Upaya hokum biasa: verzet, banding, kasasi
  2. Upaya hokum luar biasa: kasasi demi kepentingan hakim dan peninjauan kembali (PK,herziening).

Verzet

Didalam kuhap hanya diatur mengenai banding dan kasasi. Verzet adalah perlawanan terhadap putusan diluar hadirnya terdakwa (putusan perstek) yang hanya menyangkut perempasan kemerdekaan terdakwa. Verzet diajukan terdakwa kepengadilan yang menjatuhkan putusan dalam waktu dan hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Akibat diajukannya verzet maka putusan perstek dianggap gugur. Pengadilan yang menerima verzet harus cttnkulhkmadedidikirawanmenentukan hari siding. Apabila verzet telah diajukan dan putusannya tetap berupa perampasan kemerdekaan terdakwa maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding.

Banding

Diatur pada psl 67kuhap. Tujuan dari banding ada 2:

  1. Menguji putusan pengadilan tingkat pertama ttg ketetapannya
  2. Untuk pemeriksaan baru dan untuk kesuluruhan perkara itu

Yang bias diajukan banding adalah :

  1. Putusan yang bersifat pemidanaan
  2. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hokum
  3. Putusan dalam perkara cepat yang menyangkutcttnkulhkmadedidikirawan perampasan kemerdekaan terdakwa
  4. Putusan pengadilan ttg sah atau tidak nya penghentian penyidikan atau penuntutan

Putusan yang tidak dapat dimintakan banding:

  1. Putusan bebas
  2. Putusan leepas

Tenggang waktu untuk banding adalah 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Banding diajukan ke pengadilan tinggi melalui panitera pengadilan negeri yang memutus putusan yang diajukan banding. Memori banding diajukan terdakwa sedangkan kontra memori banding diajukan oleh penuntut umum. Memori dan kontra memori banding sifatnya dapat diajukan artinya boleh juga tidak. Jika dalam 7 hari tidak diajukan maka putusan dianggap diterima sehingga selanjutnya putusan tersebut cttnkulhkmadedidikirawanakan mempunyai kekuatan hokum tetap. Putusan tetap adalah putusan yang sudah diterima terdakwa atau penuntut umum. Banding bias dicabut kembali hanya satukali setelah itu tidak dapat diajukan kembali. Dalam hal banding telah diperiksa tapi belum diputus maka bandingmasih bias dicabut tapi biaya perkara dibayar oleh yang mencabut banding tersebut. Banding pada hakikatnya adalah unvk memperbaiki putusan lembaga ini merupakan suatu control vertical terhadap pengadilan dibawahnya supaya tercipta keseragaman dalam penerapan hokum.

Kasasi

Diatur dalam psl 224 kuhap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi tetapi berdasarka SE bersama MA dan Dep. Kehakiman angka 19 lampiran Kep. Menteri kehakiman No. M-14 pw 07.03 /1983 memberi pedoman tentang putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi. Psl 67 jo.224 kuhap ditetapkan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tapi berdasarkan situasi demi keadilan dan kebenaran cttnkulhkmadedidikirawanmaka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi dan hal ini dapat didasarkan pada yurisprudensi tgl 15 Des 1983 ttg kasus natawegawa sebagai tonggak sejarahnya kuhap yang masih baru lalhirnya (UU dikalahkan SE). tujuan dari pada kasasi : untuk menciptakan kesatuan penerapan hokum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalamcttnkulhkmadedidikirawan menetapkan hokum. Tenggang waktuksasi adalah 14 hari jika tidak maka sama dengan banding. Memori kasasi harus memuat alas an-alasan (psl 253 ayt 1 kuhap):

  1. Apakah benar suatu peraturan hokum itu tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya
  2. Apakah cara mengadili tidak sesuai dengan undang-undang
  3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

MA tidak menilai fakta-faktanya sperti yang dilakukan oleh pengadilan negeri Dn Pengadilan tinggi tapi hanya mengenai penerapan hukumnya judex juridis. Pengadilan tinggi merupakan instansi peradilan tingkat terakhir (bukan tingkat 2) karena dipengadilan ini lah terakhir fakta-fakta diperiksacttnkulhkmadedidikirawan judex factie.terhadap kasasi yangdiajukan maka MA bias menolak biasjuga mengabulkan (Psl 253 kuhap).

Kasasi Demi Kpentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hokum tidak diatur dalam Kuhap. Berbeda dengan kasasi yang diajukan terdap putusan yang belum tetapdiajukan oelh terdakwa ataupun penuntut umum (bias merugikan terdakwa maka kasasi demi kepentingan hokum diajukan terhadap putusan yang sudah tetap dan diajukan oleh jaksa aggung (putusan yang diberikancttnkulhkmadedidikirawan tidak boleh merugikan terdakwa dalam hal ini tidak ada penasihat hokum karena diajukan oleh jaksa aggung dan putusannya nanti pasti tidaka akan merugikan terdakwa.

Peninjauan Kembali

Dsar hukumnya adalah psl 263 -269 kuhap. Peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap putusan yang telah bekekuatan tetap. Yang mengajukan dapat terpidana ataupuncttnkulhkmadedidikirawan ahliwarisnya. Hal yang bias dijadikan dasar untuk diajukan peninjauan kembali :

  1. Apabila terdapaat keadaan baru
  2. Apabila terdapat bukti yang bertentangan
  3. Apabila putusan mengandung kekhilafan atau kekeliruan hakim

SEJARAH PERADILAN DI INDONESIA

Tahun 1596: belanda masuk ke Indonesia. Tahun 1839: terjadi kodifikasi besar-besaran di negeri belanda dan terjadilah pembentukan kitab undang-undang di negeri belanda. Tahun 1848: merupakan titik tolak sejarah peradilan di Indonesia karena mulai tahun tersebut berlaku konkordasi yakni semua cttnkulhkmadedidikirawanundang-undang yang berlaku di hindia belanda harus sesuai dengan yang berlaku di negeri belanda. Tahun 1848-1942: hokum bersifat dualistis : tiap golongan mempunyai pengadilan sendiri-sendiri:

  1. Peradilan pemerintah. Mengadili atas nama raja belanda yang mana hakimnya diangkat oleh pemerintah hindia belanda meliputi:
    1. Untuk wilayah jawa dan Madura (golongan eropa dan golongan Indonesia asli) meliputi: district gerecht, regentschap gerecht, landrechter secara lama, landraad, rad van justitie, hoogerecht schap of Nederland indie.
    2. Untuk wilayah luar jawa dari Madura (golongan eropa dan Indonesia asli) meliputi:negarij rechtbank, district gerecht, registsaat cttnkulhkmadedidikirawangerecht, magistraat gerecht, landrechter secara lama, landraad, raad van justitie, hoogrechtschap.
  2. Peradilan bumi putera(in heemsche rechtspraah). Mengadili tidak atas nama raja belanda. Yang mana hakimnya ditunjuk oleh cttnkulhkmadedidikirawanketertiban adat. Meliputi: peradilan swapraja, peradilan adat, peradilan agama.

Tahun 1942 -1945. Pengadilan yang terdapat pada zaman ini antara lain:

  1. Guu hooin (district gerecht)
  2. Ken hooin (regentschap gerecht)
  3. Keisai hooin (pengadilan kepolisian)
  4. Tihoo hooin (pengadilan negeri/ landraad)
  5. Suryo hooin (pengadilan agama)
  6. Kaluyo koutooi hooin (mahkamah islam tinggi)
  7. Hoo tooi hooin (pengadilan tinggi/ raad van justitie)
  8. Saikoo hooin (mahkamah agung cttnkulhkmadedidikirawan/ hoogerechtschap)

Tahun 1945 – tanggal 27 desember 1949: terdapat 2 macam pengadilan yaitu:

  1. Yang terdpat diwilayah RI :
    1. Pengadilan kewadanaan
    2. Pengadilan kabupaten
    3. Pengadilan negeri
    4. Pengadilan tinggi
    5. Mahakamah agung
    6. Raad agama
    7. Mahkamah islam tinggi
  2. Yang terdapat diwilayah Indonesia yang diduduki oleh hindia belanda antara lain: landrechter stijkbam, appelraad, hogerechtschap.

Tahun 1949- sekarang. Berdasarkan undang-undang No.1 drt 1951 maka di seluruh Indonesia terdapat: pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahakamah agung. Landrechter secara lama adalah pengadilan yang merupakan kekecualian dari sifat dualism karena pengadilancttnkulhkmadedidikirawan ini mengadili juga perkara-perkara bagi orang eropa dan yang disamakan maupun bagi golongan bangsa-bangsa lain. Adapun yang diadili adalah kejahatan ringan atau pelanggaran-pelanggaran ringan yang disebut dalam psl 116 Novies RO. Hokum acaranya terdapat dalam regeling landrecht stb 1914 No. 31. Raad van justitie (pengadilan sehari-hari bagi golongan eropa dan yang dipersamakan ). Merupakan pengadilan yang memeriksa perkara-perkara dalam tingkat ke 2 yaitu mengenai perkara yang sudah diputus oleh landraad yang dimintakan revisi. District gerecht berlaku bagi bangsa Indonesia dan hanya perkara yang terdiri dari perkara cttnkulhkmadedidikirawanpelanggaran yang diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya 3 Gulden kecuaali perkara pajak dan cukaai Negara. Regentschap (pengadilan sehari-hari bagi golongan Indonesia asli dan yang dipersamakan). Hoogerechtschap merupakan pengadilan kasasi.

HUKUM ACARA PIDANA Part 2: PEMBUKTIAN, KEWENANGAN MENGADILI / KOMPETENSI MENGADILI,PEMERIKSAAN PERSIDANGAN, PUTUSAN PENGADILAN.

Oktober 14, 2017

hukum

PEMBUKTIAN.

Pembuktian merupakan bagian yang paling sentral yang dilakukan oleh penuntut umum yang member dalil bahwa seseorang bersalah maka ialah yang harus dibuktikan. Tujuan pembuktian adalah meyakiknkan kepada hakim mengenai perbuatan konkrit yang dilakukan terdakwa yang mengandung unsure pidana bestaandeelcttnkulhkmadedidikirawan. Dalam setiap delik terdapat:

  1. Bestaandeel unsure-unsur perbuatan inti
  2. Element unsure suatu delik.

Yang harus dibuktikan adalah bestaandeel. Berdasarkan psl 183 kuhap maka kita mengenal 2 teori:

  1. Suatu perbuatan pidana harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan hakim harus yakin akan kesalahancttnkulhkmadedidikirawan terdakwa
  2. Keyakinan hakim harus didasarkan alat bukti

Kedua teori ini saling berhubunagan dimana alat bukti meyakinkan hakim dan keyakinan hakim didasarkan alat bukti.

System Pembuktian

System pembuktian bagaimana cara meletakan pembuktian pada perkara yang sedang dipriksa antara lain:

  1. System pembuktian conviction in time, menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa smata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Mengenai darimana hakim menarik kesimpulan maka hal itu tidak dipersoalkan sehingga cttnkulhkmadedidikirawansystem ini banyak mengandung kelemahan.
  2. System pembuktian conviction in raisance, factor keyakinan hakim dibatasi karena harus ada alas an-alasan yang masuk akal.
  3. System pembuktian positive wettelijk berdasarkan undang-undang, bertolak belakang dengan system pembuktian yang berdasarkan keyakinan. Semata-mata digantungkan padacttnkulhkmadedidikirawan alat bukti yang sah. Dalam system ini maka keyakinan diabaikan.
  4. System yang dianut dalam kuhap, psl 183 kuhap: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa cttnkulhkmadedidikirawansuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam system ini maka hakim terikat oleh 2 alat bukti dan keyakinan system inilah kemudian dinamakan system negative wettelijk.

Beban Pembuktian

Mengenai beban Pembuktian psl 66 kuhap, secara implicit menyatakan bahwa penuntut umum lah yang mempunyai beban pembuktian. Terdakwa tidak dibebani pembuktian kecuali pada tindak pidana tertentu missal pada tindak pidana korupsi : pembuktian terbalik. Menurut Prof. Romli ; pembuktian terbalik berimbang karena keduanya mempunyai beban cttnkulhkmadedidikirawanpembuktian. Dalam pembuktian maka:

  1. Penuntut umum memiliki daya upaya untuk membuktikan
  2. Terdakwa berhak melemahkan tuntutan dengan sangkalan bantahan yang beralsan memanggil saksi a de charge atau dengan alibi.

Alat Bukti

Berdasarkan psl 184 kuhap maka yang menjadi alat bukti adalah:

  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa

Uraian:

  1. Keterangan saksi, diatur dalam psl 185 kuhap. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan oleh saksi di depan pengadilan. Keterangan saksi saja tidak cukup dikaitkan dengan asas unus testis nulus testis satu saksi bukan bukti. Alat bukti yang bulat adalah keterangan-keterangan saksi yang kemdian dapat dirangkai menjadi suatu rangkaian yang cttnkulhkmadedidikirawanbulat maka dapat diterima. Saksi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan keterangan yang harus ia ketahui sendiri yang didasarkan :
    1. Apa saja yang ia lihat
    2. Apa saja yang ia dengar
    3. Apa saja yang ia alami sendiri

Keterangan yang ia ketahui dari orang lain bukan merupakan lat bukti disebut testimonium de auditu. Saksi yang pertama diajukan ialah saksi korban dimana ketiga dasar diatas harus dipenuhi. Keterangan saksi diluar siding tidak sah tetapi dapat dijadikan pedoman dalam pembuktian. Dalam pembuktian cttnkulhkmadedidikirawanmaka hal-hal umum tidakperlu dibuktikan lagi missal malam itu gelap, siang itu terang, apa itu panas, dsb. Disebut notoire feiten. Dalam pemeriksaan perkara pidana setelah penuntut umum membuktikan atau meyakinkan akan kesalahan terdakwa maka penasehat terdakwa diberikan kesempatan untuk membela kliennya dengan bertanya dan menghadirkan cttnkulhkmadedidikirawansaksi-saksi yang menringankan a de charge sedangkan saksi-saksi yang memberatkan a charge diajukan oleh penuntut umum. 4 jenis pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan JPU atau kuasa hokum terdakwa:

  1. Yang bersifat menjerat.
  2. Yang bersifat mengesahkan
  3. Yang bertentangan dengan kesaksian
  4. Yang tidak relevan

Terhadap pertanyaan diatas maka hakim harus menolak pertanyaan tersebut. Berdasarkan psl 185 ayat 6 kuhap maka untuk menilai kebenaran keterangan saksi maka hakim harus menguji yaitu berkaitan dengan:

  1. Persesuaian keterangan saksi dengan saksi lain
  2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
  3. Alas an saksi memberikan keterangan tertenu
  4. Tata cara hidup saksi

Jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka iaa akan dituntut atas sumpah palsu dan dapat dikenakan terhadapnya psl 242 kuhp. Saksi dapat mengundurkan diri dengan kedudukan saksi / saksi relatief on bevoegd psl 168 kuhap:

  1. Saksi mempunyai hubungan keluarga baik garis lurus ke atas meupun ke bawah.
  2. Saksi mempunyai hubungan keluarga karena cttnkulhkmadedidikirawanperkawinan.
  3. Suami /istri sekaalipun mereka pernah bercerai.

Saksi tersebut di atas boleh menjadi saksi apabila memenuhi syarat:

  1. Para pihak tidak berkeberatan
  2. Saksi berssedia untuk memberikan keterangan dan bersedia disumpah

Terhadap saksi absolute on bevoegd maka ia boleh didengar tapi tak boleh disumpah yaitu antara lainpsl 171 kuhap:

  1. Orang yang sakit jiwa ingatannya sekalipun terkadang pikirannya tenang
  2. Anak-anak yang belum cukup umur 15 tahun ataupun belum pernah menikah.

Sumpah saksi diatur psl 161 kuhap. Sumpah dapat diambil sebelum dan sesudah ia melakukan kesaksian. Sumpah yang dilakukan sebelum melakukan kesaksian disebut sumpah promissoris, sedangkan sumpah yang diberikan sesudah kesaksian disebut sumpah assertoriscttnkulhkmadedidikirawan. Sumpah itu sama dengan janji. Ada 2 macam sumpah:

  1. Sumpah biasa, membacakan apa yang dibacakan oleh hakim bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
  2. Sumpah berat. Menurut ketentuan agamanya missal: di islam dikenal sumpah pocong.

Staatblad 1920 no 69 peraturan ttg sumpah dimana saksi dalam bersumaph disampaikan sesuai dngan ketentuan agama. Untuk penganut agama protestan maka agama melarang untuk brsumpah. Saksi menolak sumpah psl 161 ayat 2 kuhap hakim harus tetap menilai keterangan saksi sebagai keterangan yang menguatkan cttnkulhkmadedidikirawankeyakinan hakim pada dasarnya bukan alat bukti yang sah. Terhadap saksi yang menolak sumpah dapat dikenai sandera dirutan paling lama 14 hari dengan melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian saksi dapat tidak disumpah apabila:

  1. Saksi menolak memberi sumpah
  2. Saksi tidak hadir dapat dibacakan
  3. Karena saksi relative
  4. Karena saksi absolute

Semua keterangan saksi yang tidak dengan sumpah harus tidak dijadikan alat bukti yang sah meskipun ada persesuaian maka tidak mempunyai nilai pembuktian tetapi dapat digunakan sebagai tamabahan alat bukti yang sah oleh hakim dijadikan petunjuk yang dapat menambah keyakinan hakim (petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian cttnkulhkmadedidikirawanmaka agar suatu keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah maka harus memenuhi syarat:

  1. Saksi harus member keterangan berdasarkan sumpah
  2. Saksi hanya memberikan keterangan yang ia lihat ia dengar dan ia alami sendiri.

Saksi mahkota ialah saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara lain yang dipisah displit. Missal; dalam suatu perkara maka yang menjadi terdakwa adalah A,B, dan C tETAPI dalam perkara A maka B dan C sendiri yang menjadi saksi maka disini yang menjadi saksi mahkota adalah Bdan C.

  1. Keterangan Ahli. Psl 186 kuhap: keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.
  2. Surat diatur dalam psl 187 kuhap. Dalam pidana dikenal visum eterevertum (surat dokter kehakiman). Apabila doternya menghadap di cttnkulhkmadedidikirawanpersidangan maka ia menjadi saksi ahli.
  3. Psl 188 ayat 2 kuhap petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan cttnkulhkmadedidikirawantindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari :
    1. Keterangan saksi
    2. Surat
    3. Keterangan terdakwa.

Petunjuk bersifat tidak berdiri sendiri (on zelfstanding).

  1. Keterangan terdakwa. Psl 189 ayat 1 kuhap keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di siding tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan ia bersalah tetapi harus disertai alat bukti lain. Pada alat bukti yang disimpan oleh pengadilan. Alat bukti tersebut dapat diambil oleh pemiliknya apabila alat bukti atau cttnkulhkmadedidikirawanbarang tersebut merupakan alat vital dalam menunjang alat hidup pemiliknya dengan terlebih dahulu diajukan permintaan tersebut kepada penyidik disebut pinjam pakai barang bukti.

KEWENANGAN MENGADILI ATAU KOMPETENSI MENGADILI

Pengadilan yang mendapat perkara harus mengetahui kewenangan mengadili terdiri dari 2 macam:

  1. Kewenangan absolute (distributier van rechtsmacht)
  2. Kewenangan relatief (attibutier van rechttsmacht)

Uraian:

  1. Kewenangan absolute. Adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan kekuatan undang-undang kepada pengadilan yang tidak sejenis akan tetapi masih termasuk di dalam satu lingkungan peradilan yang sama. Pengadilan yang tidak sejenis misalnya: pengadilan negeri dengan pengadilan agama.
  2. Kewenangan relatief. Adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan kekuatan undang-undang kepada pengadilan sejenis akan tetapi masih termasuk di dalam satu lingkungan peradilan yang sama. Pengadilan sejenis adalah pengadilan yang sederajat mempunyaicttnkulhkmadedidikirawan hak dan kewajiban yang ssama missal, pengadilan negeri bandung dengan pengadilan negeri cianjur.

Sengketa Mengadili (jurisdictie geschill).

Sengketa mengadili terjadi dalam hal:

  1. Bila masing-masing pengadilan sejenis menyatakan tidak berwenang mengadili
  2. Bila masing-masing pengadilan sejenis menyatakan berwenang mengadili.

Karena itu maka dalam suatu perkara maka mengenai tempat harus tepat jelas. Dalam pengadilan tempat disebut forum. Contoh kasus:

  1. Forum domisilinya di Jakarta
  2. Forum komisionisnya adalah Bandung
  3. Forum apherensionisnya adalah Bogor

Pengadilan mana yang berwenang mengadili?. Jika pengadilan itu sewilayah hokum missal Jawa Barat maka yang berwenang adalah pengadilan tinggi Jawa Barat jika tidak sewilayah maka yang berwenang adalah Mahakamah Agung. Dalam perkara pidana maka pembuktian adalah paling penting sehingga forum komisionis lebih mudah memperoleh bukti cttnkulhkmadedidikirawankarena itu biasanya kewenangan mengadili diberikan pertama-tama kepada forum komisionis Bandung.

Prejudicial Geschill

Adalah sengketa pengadilan yang timbul dan sengketa yang diperiksa dimana pengadilan yang sdang memeriksa tidak berwenang untuk memutus perkara yang naru timbul tersebut sehingga diperlukan pengadilan lain yang berwenang terlebih dahulu. Terjadi ketika pengadilan pidana sedang berjalan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan perdata sehingga ditempuh terlebih cttnkulhkmadedidikirawandahulu pengadilan perdata. Sengketa yang timbul antara hakim dan penuntut umum. Apabila terjadi sengketa antara hakim dan penuntut umum maka pengadilan mengeluarkan SP3 surat penetapan penolakan perkara.

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Asas-asas yang berlaku dalam hokum acara pidana (lebih lengkap lihat dalam penjelasan kuhap) antara lain:

  1. Asas persamaan kedudukan equality
  2. Asas praduga tak bersalah
  3. Asas pengadilan cepat sederhana biaya ringan jujur dan tidak memihak
  4. Asas setiap orang yang cttnkulhkmadedidikirawantersangkut perkara wajib diberi tahu hak-haknya.
  5. Asas setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi bantuan hokum

Asas-asas yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam pemeriksaan antara lain:

  1. Asas openbaarheid/keterbukaan. Asas terbuka untuk umum kecuali untuk tindak pidana kesusilaan dan kejahatan anak (akibatnya dpt demi hokum).
  2. Asas onmiddalijkheid (kelangsungan). Adalah sebuah asas yang menghendaki bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara langsung (berhubungan secara langsung). Baik terdakwa saksi penuntut umum ataupun hakim. Asas ini dapat dikesampingkan missal saksi yang seharusnya dihadapkan di siding jika tida bias dihadapkan misalnya cttnkulhkmadedidikirawankarena sakit dapat membuat keteragan dalam bentuk lain missal surat. Bagi orang tuli bisu asas ini tidak berlaku. Dengan memperhatikan asas ini hakim wajib menanyakan kepada penuntut umumyaitu:
    1. Apakah terdakwa telah dipanggil secara patut atau tidak. Jika pada pemanggilan pertama dan kedua tidak hadir mka terdakwa harus didatangkan secara paksa kaarena kberadaan terdakwa pada persidangan bersifat imperative (harus ada) hakim tidak bias memutus tanpa adanya terdakwa kecuali pada perkara tindak pidana tertentu.
    2. Hakim mencocokan identitas terdakwa yang telah tercamtum dalam surat dakwaan untuk menghindari kesalahan teknis.
    3. Hakim memerintahkan penunutut umum untuk membacakan surat dakwaan cttnkulhkmadedidikirawandengan berdiri. Jaksa staandz magistrature. Hakim attandz magistrature.
    4. Menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti atas isi surat dakwaan.
    5. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia melakukan perbuatan yang didakwakan padanya.
  3. Asas oral debat. Asas ini menghendaki bahwa dalam pemeriksaan pengadilan terjadi suatu dialog.

Ketiga asas ini disebut Triple (O).

Acara pemeriksaan dipengadilan meliputi:

  1. Acara pemeriksaan cepat (roll)
  2. Acara pemeriksaan singkat
  3. Acara pemeriksaan biasa

Uraian :

  1. Acara pemeriksaan cepat. Terdiri dari:
    1. Acara pemeriksaan untuk tindak pidana ringan. Yaitu perkara yang diancam dengan kurungan penjara 3 bulan atau denda Rp 7.500 dimana:
      1. Yang menghadapkan terdakwa ke pengadilan adalah penyidik atas kuasa penuntut umum
      2. Dihadapkan ke pengadilan 3 hari sejak berita acara dibuat
  • Saksi tidak mengucapkan cttnkulhkmadedidikirawansumpah
  1. Hakim tunggal
  1. Acara pemeriksaan untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini:
    1. Tidak ada berita acara pemeriksaan
    2. Terdakwa dapat diwakilkan
  • Hakim tunggal.
  1. Acara pemeriksaan singkat dalam acara pemeriksaan singkat :
    1. Yang diperiksa adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk psl 205 kuhap
    2. Perkara yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana
    3. Dakwaan penuntut umum diberitahukan dengan lisan kepada terdakwa meskipunn biasanya dibuat secara tertulis dengan tidak seperti format cttnkulhkmadedidikirawansurat dakwaan.
    4. Putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dibuat dalam berita acara
    5. Hakim hanya memberikan surat yang berisi amar putusan tersebut tanpa alas an dan pertimbangan-pertimbangan.
  2. Acara pemeriksaan biasa.

Dalam acara pemeriksaan biasa:

  1. Yaitu untuk perkara-perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya sulit
  2. Surat dakwaan harus dibuat secara tertulis
  3. Putusannya harus dibuat secara terperinci seperti pasl 197 kuhap yaitu memuat: kepala putusan, surat dakwaan, cttnkulhkmadedidikirawanpertimbangan, alas an, ketentuan pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, hari, tanggal musyawarah hakim.

Tata Cara Persidangan.

Antara lain:

Pengadilan negeri menerima pengajuan perkara setelah dianggap berwenang maka pengadilan negeri menunjuk hakim dan menentukan hari siding. Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua siding harus:

  1. Menyatakan siding terbuka untuk umum
  2. Menanyakan identitas terdakwa
  3. Menanyakan ksehatan terdaakwacttnkulhkmadedidikirawan
  4. Mengingat kan terdakwa ttg segala sesuatu yang akan didengarkan dalam persidangan.

Penuntut umum membacakan surat dakwaan. Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak tentang surat dakwaan. Kalau terdakwa tidak mengerti maka penuntut umum cttnkulhkmadedidikirawanharus menjelaskan nya. Eksepsi oleh penasehat hokum terdakwa dalam hal:

  1. Pengadilan itu tidak berwenang.
  2. Dakwaan tidak dapat diterima missal: delik aduan tanpa pengaduan
  3. Dalam hal surat dakwaan harus dibatalkan demi hokum missal karena obscure libbel.

Tanggapan Penuntut umum

Hakim harus mempertimbangkan eksepsi (diterima/tidak) jika tidak diterima maka perkara dilanjutnya. Pemeriksaan alat bukti. Saksi dipanggil seorang demiseorang. Penuntut umum menyatakan tuntutannya requisitoir. Penasehat hokum menyampaikannya pembelaannya /pledooi. cttnkulhkmadedidikirawanPenuntut umum memberikan tanggapan atau pledoi (replik, jawaban atas pledooi).

(jika sudah puas maka hakim memberikan putusan): penuntut umum mengajukan triplik, penasehat hokum mengajukan quoduplik, putusan.

PUTUSAN

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Psl 1 ayat 2 kuhap. Dasar dari putusan hakim adalah surat dakwaan terakhir yaitu cttnkulhkmadedidikirawansetelah barangkali mengalami perubbahan atau penambahan selama pemeriksaan perkara dalam siding. Psl 182 ayat 5 kuhap yaitu bahwwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara yaitu:

  1. Putusan diambil dengan suara terbanyak
  2. Jika yang tersebut pada tidak diperoleh maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Terdapat 2 jenis putusan:

  1. Putusan akhir
  2. Putusan yang bukan putusan akhir

 

HUKUM ACARA PIDANA Part 1: DEFINISI DAN PENGERTIAN, PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA, PENUNTUTAN, PEMBUKTIAN.

Oktober 11, 2017

hukum

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Hokum pidana mengatur hubungan antara Negara dengan individu (public). Hokum pidana dalam arti luas mencakup hokum pidana dan hokum acara pidana, sedang dalam arti sempit mencakup hokum pidana saja. Hokum pidana bersifat public / pbuliek rechtelijk, maksudnya bahwa dalam perkara pidana tidak dserahkan pada individucttnkulhkmadedidikirawan tetapi oleh Negara melalui alat Negara yaitu polisi, jaksa dan hakim dan tidak mengenal perdamaian atau arbitrase. Hokum acara pidana bersifat public karena ternyata setiap orang memiliki kepentingan masing-masing. Hokum acara oidana melaksanakan hokum pidana yang dimualai dari sejak timbulnya sangkaan. Mengenai alat Negara diatas apabila berbicara mengenai tugas fungsi wewenangnya maka cttnkulhkmadedidikirawanmerupakan bidang kajian HAN sedangkan mengenai lembaganya maka menjadi bidang kajian bagi HTN. Salah satu tujuan hokum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil hakiki sejati dngan menemukan fakta yang disukung oleh disiplin ilmu lain yaitu:

  1. Ilmu logika, dengan logika maka dapat menghasilkan asumsi kesimpulan awal untuk hipotesa dan untuk selanjutnya penting bagi tahap verifikasi pembuktian
  2. Psikologi oleh ahli jiwa, setiap orang yang diperiksa selalu dalam keadaan tertekan sedangkan pemeriksaan dibawwah tekanan psikologis tidak sah dalam menentukan kebenarancttnkulhkmadedidikirawan
  3. Psikiatri oleh dokter jiwa, bahwa orang yang sakit jiwa mendapat perlindungan hokum
  4. Ilmu kedokteran kehakiman, ilmu ini berguna dalam hokum pidaana karena tidak semua aparat hokum menguasai keahlian dalam mengungkap penyebab-penyebab perkara pidana yang menyangkut jiwa, tubuh manusia, cttnkulhkmadedidikirawan kehormatan kesusilaan.
  5. Kriminalistik, bukan ilmu yang berdiri sendiri karena memiliki objek ilmu lain, yaitu ilmu sidik jari, ilmu tentang tulisan tangan, ilmu balistik.
  6. Kriminologi, mencari sebab causa terbaik yaitu factor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana dilakukan atau mencri modus motivasi.

Definisi hokum acara pidana menurut simons; hokum acara pidana adalah hokum pidana formil yan mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Pendapat ini didukung oleh J Mr.Bosh Kemper yang menyatakan bahwa: hokum acara pidana adalah keseluruhan dari pada asas-asas dan per UUan menurut mana Negara menggunkan hak-haknya untuk menghukum cttnkulhkmadedidikirawansementara undang-undang pidana dilanggar. Persamaan antara dua definsi diatas adalah bahwa kedua nya menitik beratkan pada sanksi penjatuhan pidana dan menurut sarjana lain bahwa definisi ini tidak memuat tujuan dan ada juga pendapat sarjana lain yang mnyatakan bahwa putusan hakim tidak selamanya member hukuman. Menurut JM van Bermmalen: hokum acara pidana adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan hokum yang mengatur cara bagaimana Negara bila dihadapkan pada suatu cttnkulhkmadedidikirawankeadaan kejadian yang menimbulkan syakwasangka telah terjadi suatu pelanggaran hokum pidana dengan perantara alat-alatnya mencari kebenaran menetapkan dimuka dan oleh hakim suatu keputusan mengenai bagaimana hakim harus memutusakan suatu hal yang telah terbukutti dan bagaimana cttnkulhkmadedidikirawankeputusan itu harus dijalankan. Tujuan pokok hokum acara pidana antara lain:

  1. Mencari kebenaran materiil. Kebenaran ini dapat diuji kembali sedangkan kebenaran formil merupakan kebenaran yang menurut undang-undang dianggap benar pada perdata yang dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat.
  2. Mendapatkan keputusancttnkulhkmadedidikirawan
  3. Melaksanakan keputusan hakim.

Dalam hokum pidana dikenaal dua system mengenai kedudukan pemeriksaan dan yang diperiksa yaitu:

  1. System aquisatoir, yaitu dimana kedudukaan antara pemeriksa dan yang diperiksa adalah sjajr karena itu sekarang kedudukan pemeriksa yang mendakwa adlah Negara.
  2. System inquisatoir, yaitu dimana kdudukn antara pemeriksa dan yang diperiksa adalah tidak sejajar / yang diperiksa lebih rendahcttnkulhkmadedidikirawan.

System inquisatoir ini mengaggap bahwa yang diperiksa adalah bukan merupkan subjek. Dengan demikian maka yang diperiksa adalah bukan manusia/benda. Sehingga system ini dirasa bertentangan dangan HAM karena itu yang dianut dalam KUHP sekarang adalah system aquisatoir. System aquisatoir penuh menghendaki bahwa yang diperiksa sejak awal sudah didampingicttnkulhkmadedidikirawan oleh pengacara.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Meliputi:

  1. Penyidikan oleh penyidik
  2. Penuntutan oleh penutut umum
  3. Persidangan

Penyidikan

Dalam UU No.8 /1981 ttg KUHAP bahwa: penyidik adalah pejabat polisi Negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dal;am undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukncttnkulhkmadedidikirawan tersangkanya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidiik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yangd iduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidik melakukan penyawetan terhadap barang bukti conserving maatregeling dengan tujuan untuk menjaga agar barang bukti tidak menjadi rusaka atau hilang karena akan digunakan untuk proses selanjutnya terutama proses pembuktian. Mengenaicttnkulhkmadedidikirawan barang bukti terdapata beberapa definisi yaitu :

  1. Adalah barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pidana instrumcnta delictie missal pisau.
  2. Adalah barang yang menjadi sasaran tindak pidana corpora delictie missal mobil
  3. Adalah barang yang dijadikan petunjuk mengenai adanya tindak pidana anwijzing in missal baju yang berlumuran darah
  4. Adalah barang yang tercipta sebagai hasil kejahatan contoh uang palsucttnkulhkmadedidikirawan.

Jika barang buktinya orang maka keterangannya dijadikan dibuat berita acara adapun macam-macam berita acara diantaranya menurut psl 75 KUHAP ada 10 macam: pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, dst. Penyidik dapat mengetahuicttnkulhkmadedidikirawan adanya tindakpidana yaitu dari:

  1. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tetng telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pristiwa pidana.
  2. Pengaduan adalah pemberitahuan disetai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hokum kepada seseorang yang telah melakukan tindakpidana aduan yang merugikannya.
  3. Tertangkap tangan ;
    1. Adalah perbuatan yang dilakukan atau sedang tengah dilakukan’
    2. Adalah perbuatan yang diketahui segera setelah dilakukan
    3. Adalah perbuatab t=yang segera setelah dilakukan diteriaki oleh khalayak ramai
    4. Adalah perbuatan bila pada diri tersangka terdapat alat-alatcttnkulhkmadedidikirawan perkakas atau suatu yang dapat membuktikan atau menunjukan bahwa ia adalah pelakunya

Di belanda hanya menganut a dan b

  1. Mengetahui sendiri yaitu jika tertangkap tangan oleh polisi.

Penyidik mempunyai wewenang dalam hal;

  1. Penangkapan
  2. Penahanan

Uraian:

  1. Adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal srta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Diatur dalam psl 16 – 19 KUHP. Seseorang dapat ditangkap apabila terdapat bukticttnkulhkmadedidikirawan permulaan yang cukup (paling tidak ada saksi korban saksi yang melihat kejadian surat Psl 17 KUHAP. Alat bukti berdasarkan psl 184 KUHAP antara lain:
    1. Keterangan saksi
    2. Keterangan ahli
    3. Surat
    4. Petunjuk
    5. Keterangan terdakwa

Penangkapan dilakukan oleh polisi dengan surat tugas harus disertai surat perintah penangkapan mencantumkan identitas tersangka dan alas an penangkapan. Lamanya penangkapan adalah paling lamacttnkulhkmadedidikirawan satu hari 1 X24 jam. Dengan demikian maka syarat sahnya penangkapan:

  1. Bukti permulaan cukup
  2. Surat tugas surat perintah penangkapan
  3. Tembusan
  4. Penangkapan dilakukan selama-lamanya 1 hari 1 X 24 jam

Surat perintah penangkapan memuat:

  1. Identitas tersangka dengan jelas missal A bin B
  2. Alas an penangkapan diuraikai secara singkat mengenai perkaranya
  3. Tempat tersangka diperiksacttnkulhkmadedidikirawan
  4. Tembusan yang diberikan kepada pihak keluarga.

Dalam hal tertangkap tangan maka tidak perlu surat penangkapan. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggilkan secara sah dua kali berturut-turut tidak memnuhi panggilan itu tanpa alas ancttnkulhkmadedidikirawan yang sah

  1. Adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oelh penyidik atau penutut umum atau hakim dengan penetapaannya dalam hal serta menurut cara yang cttnkulhkmadedidikirawandiatur dalam undang-undang. Diatur dalam psl 20 -31 KUHAP. Alas an penahanan :
    1. Alasan subjektif dilihat dari tersangkanya: bahwa terdapat bukti yang cukup dalam hal:
      1. Tersangka diduga akan melarikan diri
      2. Adanya kekhawatiran si tersangka akan menghilangkan bukti-bukti
  • Khawatir tersangka akan mengulangi perbuatannya
  1. Alasaan objektif dilihat dari perbuatannya: hanya pada perbuatan tersebut diancam 5 tahun lebih atau tercantumcttnkulhkmadedidikirawan dalam Psl 21 ayaat (4) sub (b)

Syarat syahnya penhanan aantara lain:

  1. Kepada tersangka atau terdkwa harus diberikan surat perintah penahanan atau surat penetapan hakim
  2. Surat penahanan harus memuat identitas jelas, alas an dan uraian singkat mengenai perkaranya tempat dimana ia ditahancttnkulhkmadedidikirawan.

Jenis-jenis penahanan aantara lain: penahanan rumah tahanan Negara rutan, penahanan rumah, penahanan kota. Penahanan memiliki konsekuensi yaitu mengurangi lamanya vonis yang dijatuhkan yaitu:

  1. Untuk penahanan; rumah tahanan Negara adalah dikurangkan seluruhnya
  2. Untuk penahanan rumah : 1/3 nya
  3. Untuk penahanan kota adalah 1/5 nyacttnkulhkmadedidikirawan

Lamanya waktu penahanan:

  1. Oleh penyidik lamanya 20 hari kemudian DAPAT DIPERPANJANG OLEH PENUTUT umum pling lama 40 hari.
  2. Olwh penutut umum 20 hari kem udian dapat diperpnang oleh ket ua pengadilan negeri paling lama 30 hari
  3. Oleh hakim PN paling lama 30 hari dapat diperpanajang olehcttnkulhkmadedidikirawan hakim PN paling lama 60 hari
  4. Oleh pengadilan tinggi paling lama 30 hari dapat diperpanjang oleh hakim PN paling lama 60 hari
  5. Oleh hakim ag ung paling lama 50 hari dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri 60 hari.

Alasan perpanjangan penahanan antara lain:

  1. Alas an gang uan fisik mental berat
  2. Apabila ancaman huk uman nya 9 tahnu lebih

penangg uhan penahanan dapat dimohonkan kepada penyidik denganata u tanpa jaminan uang ata u jaminan orang dengan s uat u alas an yang jelas dimana besarnya uang apabila dengan jaminan uang adalah ses uai perjanjian dengan melihat kemamp uan penjamin dan dengan s uat u kesepakatancttnkulhkmadedidikirawan. penangg uhan penahanan mengalihkan jenis tahanan yang diberikan missal dari r utan menjadi tahanan kota psl 31 KUHAP.

Pra peradilan

Diatur dalam psl 77-83 KUHAP prap[eradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai acara yang diatur dalam undang-undang mengenai:

  1. Ssah atau tidaknya penangkapan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga tersangka atau pihak lain atas kuasa tersangka.
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penyidik atau penutut umum atau pihak ke tiga demi tegaknya hukm dan peradilan.
  3. Permintaan ganti keruugiaun atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak uyang diberui kuasa yang perkaranya cttnkulhkmadedidikirawandihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan

Lembaga peradilan sebagai lembaga pengawas controlling terhadap pelaksanaan peradilan yang menyangkt HAM. Pengadilan negeri hanya berwenang untk mensahkan saja tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau ganti rugi. Menurut van Bellen bahwa lembaga penahanan sebagai pedang bermata dua dikatakan demikian karena bias mengenai orang yang bersalah juga orang yang tidak bersalah. Lembaga pra peradilan inilah sebagai lembagacttnkulhkmadedidikirawan yang member keempatan untuk meminta ganti kerugian dimana yang member ganti kerugian adaklah Negara. Objek praperadilan meliputi :

  1. Penangkanpan dan penahanan tidak sah
  2. Penghentian penyidikan dpat merugikan tersangka
  3. Penghentian penuntutan hanya penghentian sementaracttnkulhkmadedidikirawan
  4. Rehabilitasi

Yang berpekara dalam praperadilan adalah penyidik termohon dan tersangka pemohon. Keluarga berhak mengajukan pra peradilan karena keluarga merupakan salah satu pihak yang diberitahu atas penahanannya. Acara pemeriksaan pra peradilan :

  1. Dalam 3 hari setelah diterimanya permintaan hakim yang ditunjuk harus sudah menentukan hari siding
  2. Dilakukan secara cepat dalam waktu 7 hari harus sudah diputus
  3. Dlam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan cttnkulhkmadedidikirawanpermintaan praperadilan baru diajukan maka permintaan pra peradilan gugur bukan batal.

Apabila ternyata penangkapan tidak sah maka hakim harus melepas tersangka sedangkan apabila penghentian penyidikan tidak sah maka hakim memutus untuk melanjutkannya. Penyidikan dimulai ketika ada sangkaan dan berhenti cttnkulhkmadedidikirawanketika berkas perkara diberikan kepda penutut umum.

PENUNTUTAN

Psl 1 ayat 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dlam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuus oleh hakimcttnkulhkmadedidikirawan di siding pengadilan. Penuntu bila mendapat berkas perkara dari penyidik ia harus mempunyai alas an:

  1. Perbuatas yeng dilakukan trsangka memenuhi rumusan delik
  2. Mampu mempertanggungjawabkannya.

Asas dalam penututan antara lain:

  1. Asas opportunitas
  2. Asas legaliteit

Uraian :

  1. Asas opportunitas. Adalah suatu asas yang menghendaki agar tindak pidana tidak smpai ke pengadilan yaitu bila ada hal-hal yangmenyangkut kepentingan umum yang akan dirugikan. Kalau ada prkara yang tidak dituntut menyampingkan perkara disebut perkara yang di deponeercttnkulhkmadedidikirawan atau acte van depot seharusnya dituntut demi kepentingan umum. Apabila suatuperbuatan memenuhi rumusan delik dan tidak ada alas an deponeer maka harus dituntut. Yang berhak men deponeer hanyalah jaksa agung.
  2. Asas legaliteit. Adalah suatu asas yang menghendaki bahwa setiap tindak pidana harus dituntut.

Antara keduanya memiliki kesamaan yaitu bahwa keduanya sama-sama ingin menuntut perkra. Dalam proses penuntutan terdapat istilah prapenuntutan yaitu dimana penyidik diminta mel;engkapi berkas penyidikan dan dalam waktu 14 hari harus kembali. Jika hasil penyidikan belum lengkap maka penuntut umum dapat meminta untuk melengkapinyacttnkulhkmadedidikirawan paling lama 14 hari jika sudah lengkap maka dibuat surat dakwaan. Cara menyampaikan berkas dari penyidik kepada penuntut umum:

  1. Berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum tanpa alat bukti dilakukan jika penuntut umum ingin petunjuk
  2. Berkas perkara sudah lengkap berikut alat bukti.

Surat Dakwaan

Surat dakwaan acte van verwijzing/qcte van dagvaarking adalah surat yang dibuat penuntut umum yang didasarkan pada penyidikan untuk menuntut tersangka mengenai perbuatan yang telah diperiksa. Surat dakwaan merupakan surat penting karena merupakan dasar pemeriksaan siding. Pada perkara cepat tidak ada surat dakwaan biasanya dalam siding mengenai pelanggaran lalulintas missal mengenai tilang maka surat tilang dijadikan sebagai surat dakwaannya. Pada perkara cttnkulhkmadedidikirawansingkat hanya diberitahukan dalam persidangan ada pada panitera yaitu salinan surat dakwaan. Dalam perkara biasa surat dakwaan harus dibuat. Surat dakwaan mengikat semua pihak:

  1. Mengikat terdakwa, karena terdakwa dituntut hanya sesuai surat dakwaan.
  2. Mengikat jaksa karena jaksa hanya menuntut sesuai surat dakwaan.
  3. Mengikat hakim karena hakim memutus sesuai apa yang dituntut dalam surat dakwaancttnkulhkmadedidikirawan.

Pandangan dan posisi hakim jaksa pembela dan terdakwa dalam persidangan:

  1. Hakim; pandangan objektif, posisi objektif
  2. Jaksa; pandangan subjektif posisi objektif
  3. Pembela; pandangan objektif posisi cttnkulhkmadedidikirawansubjektif karena harus membela kliennya
  4. Terdakwa pandangan subjektif posisi subjektif

Kalausurat dakwaan tidak jelas disebut obscure libbelobscruri libelli akibat hukumnya maka dakwaan dapat dibatalkan atau juga batal demi hokum. Supaya tidak obscure libel maka dakwaan harus memenuhi sayart:

  1. Syarat formal :
    1. Yaitu segala hal menyangkut identitas tersangka
    2. Tidak memenuhi syarat formil dapat berakibat dakwaan dapat dibatal.
  2. Syarat materiil:
    1. Perbuatan yang didakwakan / perbuatan konkrit yang dilakukan terdakwa
    2. Waktu dan tempat kualifikasi delik missal
      1. Pada tindak pidana pencurian, pencurian dengancttnkulhkmadedidikirawan pemberatan karena dilakukan dimalam hari
      2. Penuntut umum dengan kalimat luasnya missal antara tanggal X s/d y.
    3. Hal-hal yang memberatkan ataumeringankan tetapi kalau tidak ada tidak membatalkan tuntutan

Tidak memenuhi syarat materiil dapat berakibat dakwaan batal demi hokum. Bentuk pokok surat dakwaan:

  1. Dakwaan tunggal, surat dakwaan dimana dii dalam surat dakwaan tersebut hanya di dakwakan 1 psl pelanggaran. Hal tersebut terjadi karena penuntut umum sudah yakin terhadap apa yang harus didakwakan terhadap tersangka
  2. Dakwaan laternatif, pilihan surat dakwaan dimana penuntut umum merasa ragu ragu karna daricttnkulhkmadedidikirawan satu perbuatan dapat melanggar beberapa ketentuan spidana missal:
    1. Primer psl 338 KuHP
    2. Subside psl 359 KuHP
    3. Lebih subside 340 KuHP
    4. Lebih subside lagi….

Urutannya acak apabila urutanya tidak acak missal sanski nya makin subside makin berat maka disebut dakwaan subside tidakcttnkulhkmadedidikirawan sama dengan dakwaan alternative missal:

  1. Primer psl 359kuhp
  2. Subside psl 338 kuhp
  3. Lebih subside psl 340 kuhp
  1. Dakwaan kumulatif , surat dakwaan dimana dibuat kalau suatu perbuatan dilakukan dimana sebelum sempat dipidana sudah dating lagi dakwaan baru. Cirinya: ada perbuatan yang didakwakan seperti: dakwaan I dakwaan II dakwaan III, dst.., dengan waktuyang berbeda. Dibuktikan dan dihukum berdasarkan apa yang terbukti dengancttnkulhkmadedidikirawan lama hukuman kumulatif yaitu hukuman terberat ditambah 1/3nya.
  2. Dakwaan kumulatif dan alternative, missal:

Dakwaan I primer psl 263 (1) kuhp subside psl 263 (2) kuhp

Dakwaan II primer psl 362 kuhp subside psl 371 kuhpcttnkulhkmadedidikirawan

3 jenis perkara pidana : perkara biasa, perkara singkat, perkara cepat. Perubahan dakwaan diajukan 7 hari sebelum persidangan diadakan perubahan itu bertujuan:

  1. Untuk memperbaiki surat dakwaan
  2. Untuk menghentikan penuntutan apabila ternyata surat dakwaan yang sudah disusun tidak memiliki kesesuaian dengan alat bukticttnkulhkmadedidikirawan.

PEMBUKTIAN.

 

 

TINDAK-TINDAK PIDANA KHUSUS : PENDAHULUAN, KEJAHATAN DN PELANGGARAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN, KEJAHATAN TERHADAP NYAWA ORANG LAIN, KEJAHATAN DAN PELANGGARAN MENGENAI KESOPANAN, TINDAK PIDANA EKONOMI, TINDAK PIDANA POLITIK, TINDAK PIDANA KORUPSI,TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.

Oktober 5, 2017

hukum

PENDAHULUAN

Sifat yang sama pada tiap tindak pidana ialah sifat melanggar hokum atau wederrechtelijkheid onrechtmatigheid. Menghakimi sendiri atau eigen richting diperbolehkan artinya tidak bersifat melanggar hokum selama perbuatan tersebut tidak masuk perumusan tindak pidana lain missal masuk psl 335 ayat 1 KUHP yaitu memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu. Seorang korban tindak pidana missal pencopetan berhak melakukan kekerasancttnkulhukumadedidikirawan sebagaimana diatur pada psl 49 ayat 1 KUHP nooderweer/membela diri asalkan tidak melampaui batas dan seimbang dengan kepentingan di korban yang dibelanya. KUHP membagi tindak pidana menjadi:

  1. Kejahatan misdrijven dalam buku II
  2. Pelanggaran overtredingen dalam buku III

Penggolongan tersebut berdasarkan beratnya sanksi kuantitatif.

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN

Meliputi:

  1. Bab XXII buku II ttg pencurian
  2. Bab XXIII buku ii ttg pemerasan
  3. Bab XXIV Buku II ttg penggelapan barang
  4. Bab XXV buku II ttg penipuan
  5. Bab XXVI buku II ttg merugikan orang berpiutang dan berhak
  6. Bab XXVII buku II tentang penghancuran atau perusakan cttnkulhukumadedidikirawanbarang
  7. Bab XXX buku II ttg penadahan
  8. Bab VII buku III ttg pelanggaran-pelanggaran ttg tanah – tanah tanaman

Pencurian diefstal

Diatur dalam psl 362 – 363 KUHP. Unsure khususnya adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Jenis-jenis pencurian:

  1. Pencurian biasa (362 KKUHP), unsure-unsurnya, mengambil, barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki denganmelawan hokum
  2. Pencurian denganpemberatan pidana terkualifikasi (363 KUHP, unsure-unsurnya:
    1. Pencurian ternak
    2. Pencurian pada waktuada kebakaran , letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta cttnkulhukumadedidikirawanapi, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang,
    3. Pencurian diwaktu malam
    4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
    5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak sarana yang menuju barang tersebut.
  3. Pencurian ringan psl 364 KUHP, pencurian yang mana harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 25,-
  4. Pencurian dengan kekerasan psl 365 KUHPcttnkulhukumadedidikirawan
  5. Pencurian dalam keluarga psl 367 KUHP, jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan adalah suami atau istri dari yang terkena kejahatan dan tidka terpisah meja atau tempat tidur.

Tidak bias diituntut secara pidana.

Pemerasan alfpersing dan pengancaman afdreiging

Diatur dalam psl 368 – 371 KUHP unsure khas pemerasan adalah memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Bedanya dengan pencurian adalah bahwa dalam pencurian yang mengambil adalah pelaku sendiri sedangkan pemerasan adalah si korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.. pemerasan merupakan pengkhususnan dari delik paksaan pada cttnkulhukumadedidikirawanumumnya psl 335 ayat 1 KUHP. Unsure khas [engancaman adalah memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikaaaaaaan sesuatu. Persamaan dengan delik p[emerasan adalah bahwa yang dituju di pelakunya adala sama adapun perbedaan nya adalah dalam cara-cara yang dipergunakan sipelaku untuk mencapau tujuan dalam hal ini dalam delik pengancaman adalah ancaman saja bukan cttnkulhukumadedidikirawanancaman dengan kekerasan melainkan membuka rahasia.

Penggelapan.

Verduistering diatur dalam psl 372 – 377 KUHP. Unsure khasnya adalah memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya. Barang ada dalam kekuasaannya tetapi bukan karena tindak pidana. Contoh kasus: pada saat si A beralan-jalan disuatu terminal ia cttnkulhukumadedidikirawanmenemukan jam tangan. A mengambilnya dan menjualnya. A melakukan 2 tindak pidana:

  1. Pencurian yaitu terjadi ketika pertama si A menemukan jam tangan tersebut ia berniat untuk memilikinya.
  2. Penggelapan yaitu terjadi apabila ia tidak berniat memilikinnya dan ia akan melaporkannya ke polisi tetapi ia tidak jadi melapor melainkan menjualnyacttnkulhukumadedidikirawan.

Jenis-jenis penggelapan meliputi:

  1. Penggelepan biasa (372KUHP)
  2. Penggelapan ringan (373 KUHP)
  3. Penggelapan dengan pemberatan pidana (374 KUHP)
  4. Penggelapan karena terpaksa diberi barang untuk disimpan psl 375 KUHPcttnkulhukumadedidikirawan
  5. Penggelapan dikalangan keluarga psl 376 KUHP

Penipuan

Oplichting diatur dalam psl 378 -395 KUHP, unsure khasnya adalah membujuk orng lain dengan tipu muslihat untuk member sesuatu persamaannya dengan pemerasan dan pengancaman adla bahwa ketiganya memiliki keamaan mengenai akibat yang dituju yaitu agar si korban menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan cttnkulhukumadedidikirawansuatu piutang adapun perbedaannya adalah pada cara yang dipergunakan si pelaku dimana pada penipuan yaitu dengan mempergunakan nama atau kedudukan palsu atau perbuatan tipu muslihat listge kunstgrepen atau rangkaian kebohongan samenweefsel van verdichtsels.

Merugikan Orang Berpiutang

Diatur dalam psl 396 – 405 KUHP. Unsure khasnya adalah sebagai orang berutang berbuat sesuatu terhadap kekayaannya sendiri dengan merugkan si berpiutangcttnkulhukumadedidikirawan.

Penghancuran dan Perusakan Barang.

Diatur dalam pasal 406 – 412 KUHP. Unsure khasnya adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itucttnkulhukumadedidikirawan.

Penadahan

Heling diatur dalam pasal 480 – 485 KUHP unsure khasnya adalah menerima atau memperlakukan barang yang diperolah orang lain secara tindak pidanacttnkulhukumadedidikirawan.

Pelanggaran-pelanggaran Tentang Tanah-tanah Tanaman.

Diatur dalam pasal 548 – 551 KUHP. Unsure khasnya adalah adanya tanah yang ditaburi ditugali atau ditanami yang dirusak dengan cara berjalan atau berkenderaan diatas tanah cttnkulhukumadedidikirawantersebut.

KEJAHATAN TERHADAP NYAWA ORANG LAIN

Meliputi:

  1. Bab XV buku II ttg meninggalkan orang-orang yang perlu ditolong.
  2. Bab XVIII buku ii ttg kejahatn-kejahatan terhadap kemerdekaan orang
  3. Bab XIX buku II ttg kejahatan-kejahatan cttnkulhukumadedidikirawanterhadap nyawa orang
  4. Bab XX buku II ttg penganiayaan
  5. Bab XXI buku II ttg menyebabkan matinya atau lukanya orang karena kealpaan.
  6. Bab V buku III ttg pelanggaran –pelanggaran mengenai orang-orang yang perlu ditolong.

Menurut KUHP kejahatan terhadap nyawa orang lain terdiri dari:

  1. Didasarkan pada uneur subjektifnya:
    1. Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja (bab XIX buku II psl 338 – 350 KUHP).
    2. Kejahatan terhadap nywa manusia yang dilakukan karena cttnkulhukumadedidikirawankealpaan (bab XXI buku II psl 359 KUHP).
  2. Didasarkan pada unsure objektifnya :
    1. Kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa manusia pada umumnya psl 338-340, 433-345 KUHP
    2. Kejahatan terhadap nyawa seseorag anak pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian setelah dilahirkan psl 341 – 343 KUHP.
    3. Kejahatan terhadap nywa seorang anak yang masih cttnkulhukumadedidikirawandalam kandungan seorang perempuan psl 346 – 349 KUHP.

Pembunuhan

Menurut psl menurut pasal 338 KUHP pembunuhan didefinisikan sebagai DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN nyawa orang lain. Psl 338 KUHP disebut psl pembunuhan biasa, psl 339 KUHP disebut psl pembunuhan dengan pemberatan psl 241 disebut psl pembunuhan berencana. KUHP tidak melarang untuk melakukan bunuh diri tetapi tidak diperbolehkan orang lain membunuh cttnkulhukumadedidikirawanorang atas permintaannya sendiri psl 344 KUHP.

Kejahatan Terhadap Seorang Anak Saat Dilahirkan atau Tidak lama Setelah Dilahirkan.

Psl 341 KUHP Endedoodslag: seorang ibu yang merampas nyawa anaknya sendiri. Unsure pentingnya yaitu takutdiketahui bahwa anaknya adalah hasil hubungan gelap. Psl 342 KUHP: ketika analk masih dalam kandungan ada niat cttnkulhukumadedidikirawanuntuk dibunuh missal karena lelakinya tidak mau bertanggungjawab. Psl 345 KUHP: membantuproses pembunuhan anak yang masih dalam kandungan. Abortus terdiri dari:

  1. Abortus spontanius yaitu akibat keguguran keluar dengan sendiri
  2. Abortus provocartus
  3. Abortus provocatus therapantis (medicantis. Diperbolehkan oleh hokum karena demi keslamatan jiwa ibucttnkulhukumadedidikirawan.
  4. Abortus provocartus criminale. Dilaeang oleh hokum.

Psl 347 KUHP aborsi dengan persetujuan si wanita.

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN MENGENAI KESOPANAN

Meliputi:

  1. Bab XIV buku II ttg kejahatan – kejahatan melanggar kesopanan
  2. Bab XVI buku II ttg pelanggaran – pelanggaran ttg kesopanan.

Masing-masing bab memuat dua macam tindak pidana:

  1. Tindak pidana melanggar kesusilaan zedelijkheid
  2. Tindak pidana melanggar kesopanan zeden yang bukan kesusilaan

Kejahatan-kejahatan yang masuk golongan ke 1 adalah yang memuat dalam psl 281 – 299 KUHP dan yang masuk golongan ke 2 adalah yang termuat dalam psl 300 -303 KUHP. Pelanggaran-pelanggaran yang masuk golongan ke 1 adalah yang termuat dalam psl 532- 535 KUHP dan yang masuk golongan ke 2 adalah yang termuat dalam psl 535 -547 KUHP. Kesusilaan cttnkulhukumadedidikirawanberkaitan erat dengan patut atau tidak patutnya suatu perbuatan dengan diri kita. Definisi kesusilaan tidak dapat secara sempit karena bukan hanya p[ersoalan yuridis saja tetapi juga menyangkut rasa keadilan dan kesusilaan dalam masyarakat yang tiap komunitas masyarakat memiliki criteria sendiri-sendiri.

Zina overspel

Diatur pada pasal 284 KUHP. Terjadi apabila dua orang melakukan persetubuhan yang mana salah satunya sudah menikah. Pada kamus besar bahasa Indonesia.kata zina artinbya,

  1. Pebuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan/perkaswinan
  2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istribnya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan cttnkulhukumadedidikirawanseorang laki-laki yang bukan suaminya.

Unsure zina :

  1. Pria dan wanita
  2. ,mengetahui lawan jenis terikat perkawinan
  3. Melakukan [persetubuhan
  4. adanya pengaduan

di Negara seperti AS, perancis, dll, perbuatan zina sebagai delik telah dihapus. Penghapusan zina sebagai delik jika diamati perkembangan pemikiran cttnkulhukumadedidikirawandunia dianggap merupakansuatu hal yang logis dengan alas an-alsan antara lain:

  1. perbuatan zina merupakan perbuatan tercela tetapi tujuannya untuk melindungi perkawinan yangsah sehingga diberi sanksi pidana maka hal tersebut tidak dapat dipertahankan karena rumusan mewajibkan mereka untuk bercerai. Kalau toh akhirnya bercerai akan sia-sia member pidana pada yang bersangkutan.
  2. Penegakan terhadap HAM yang telah berpengaruh luas sehingga kesamaan hak untuk menikmati seks dianggap milik setiap manusia yang telh dewasa. Suami istri hidup berdampingan sejajar tanpa ada merasa lebih tinggi atau lebih perkasa
  3. Menurut perkembangan ilmu pengetahuan seks dianggap sebagai suatu kebutuhan orang dewasa. Menyadari cttnkulhukumadedidikirawanhal tersebut tidak jarang pada berperang atau bertugas lama telah dibagikan kondom.

Perkosaan

Verkarchting/rape diatur psl 285 KUHP. Dirumuskan berupa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Dalam rancangan KUHP mrital rape /perkosaan yang dilakukan oleh suami cttnkulhukumadedidikirawanterhadap istrinya termasuk bentuk perkosaan.

Homoseksual/Lesbian.

Menunjuk pada suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antara dua orang yang berkelamin sama laki-laki dengan laki-laki/homoseksual ataupun perempuan dengan perempuan/cttnkulhukumadedidikirawanlesbian. Dilarang apabila salah satu belum dewasa dan yang sudah dewasalah yang dihukum.

Incest

Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap anaknya. cttnkulhukumadedidikirawanDiatur pada pasal 294 KUHP.

Mucikari

Diatur psl 296 KUHP

Perdagangan Anak

Diatur pasl 297 KUHP

Abortus provocartus

Diatur psl 299 KUHP

Menjual Minuman Yang Membuat Mabuk

Diatur psl 300 KUHP

Child abuse

Diatur psl 301 KUHP. Mengemis bila dilakukan oleh anak-anak orang tuanya bias ditahan karena termask kejahatancttnkulhukumadedidikirawan.

Pornografi

Diatur pada psl 282 ayat 1 KUHP / kejahatan dan psl 533 KUHP/pelanggaran. Pornografi berarti tulisan gambar atau patung atau barang pada umumnya yang bersi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Perdebatan sekarang masih terdapat grey area antara pornografidancttnkulhukumadedidikirawan seni seperti kasus yang terjadi di Indonesia baru-baru ini.

Perjudian

Diatur psl 303 dan 542 KUHP.

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang-orang cttnkulhukumadedidikirawanyang khusus diundang untuk itu. Jika undangan dapat dengan mudah missal dengan membayar sejumlah uang saja maka itu dilarang

Politik Hukum Terhadap Wanita

Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan convention on the elimination of all forms of discrimination against woman diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1984. Meliputi:

  1. Social politik budaya
  2. Perlindungan kehamilan
  3. Penghapusan praktik inferioritas superioritas
  4. Pemberantasan perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran
  5. Kehidupan politik dan kemasyarakatan Negara sertacttnkulhukumadedidikirawan pemerintah
  6. Pendidikan
  7. Ketanagakerjaan
  8. Ekonomisosial
  9. Kesehatan
  10. Hokum
  11. Perkewinan dan keluarga

TINDAK PIDANA EKONOMI

Pengaturan untuk tindak pidana ekononmi berada diluar KUHP. Dalam KUHP maka korporasi tidak sama dengan subjek hokum sedangkan dalam pidana ekonomi maka korporasi sama dengan cttnkulhukumadedidikirawansubjek hokum. Adanya organisasi social ekonomi yang terjadi karena:

  1. Mobility society yaitu pergerakan dalam masyarakat yang sering berpindah-pindah.
  2. Complexity influence of society
  3. Technology influence of society
  4. Regulation of society

Kejahatan ekonomi memiliki cirri-ciri:

  1. Pelakunya professional
  2. Prosesnya lama
  3. Ruang lingkupnya luas

Syarat penjatuhan pidana dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan atas asas actus non facit reum nisi mens sit rea yang berarti an act doesn’t make aperson guilty unless the mind legally blame worthy. Sanksi dalam pidana ekonomicttnkulhukumadedidikirawan meliputi:

  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
  5. Pidana tambahan
  6. Tindakan tata tertib
  7. Tindakan tata tertib semnetara
  8. Akumlasi sanksi

TINDAK PIDANA POLITIK

Meliputi:

  1. Bab I buku II tentang kejahatan –kejahatan terhadap keamnan Negara
  2. Bab II buku II tentang kejahatan-kejaahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden
  3. Bab III buku II tetang kejahatan –kejahatan terhadap Negara-negara asing bersahabat dan terhadap kepala dan wakil Negara-negara tersebutcttnkulhukumadedidikirawan.
  4. Bab IV buku II tentang kejahatan-kejahatan mengenai kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan.
  5. Bab X buku III tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap keamanan Negara.

Kejahatan-kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Yang menjadi unsure khasnya adalah adanya sifat penghianatan verraad. Penghianatan tersebut terdiri dari:

  1. Penghianatan intern; diujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada
  2. Penghianatan ekstern: ditujukan untuk membahayakan keamanan Negara terhadapcttnkulhukumadedidikirawan serangaan dari luar negeri.

Makar

Diatur dalam psl 104 KUHP. Meliputi:

  1. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala Negara
  2. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan kepla Negara
  3. Makar yang dilakukan dengan tujuan cttnkulhukumadedidikirawanmenjadikan kepala Negara tidak dapat menjalankan pemerintahan.

TINDAK PIDANAKORUPSI

PERISTILAHAN:

  1. Corruptio (latin)
  2. Corruption,corrupt (inggris)
  3. Corruption (prancis)
  4. Corruptive (blanda)

Secara harfiah korupsi bearti kebusukan keburukan kebejatan ketidakjujuran dapat disuap ytidak bermoral penyimpangan dari kesucian kata0-kata atau ucapan yang menghina cttnkulhukumadedidikirawanatau memfitnah. Unsure yang menonjol pda tindak pidana korupsi adalah:

  1. Memperkaya diri
  2. Menyalahgunkan – jabatan atau kedudukan
  3. Merugikan keuangan atau perekonomian Negara

TINDAK PIDANA NARKOTIKA PSIKOTROPIKA

Diatur dlm UU No.5 /1997 ttg psikotropika dan UU No. 22 /1997 ttg narkotika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental. Dapat menyebabkan kerusakan cttnkulhukumadedidikirawanpartial pada syaraf pusat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman dapat sistetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkkan menurunnya atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Perbedaan antara keduanya adalahcttnkulhukumadedidikirawan dilihat pada saat ketigahian yang mana pada narkotika dapat menyebabkan kelumpuhan total. Sedangkan pada psikotropika tidak sampai kelumpuhan total. Terhadap tindak pidana narkotika dan cttnkulhukumadedidikirawanpsikotropika ini peraturan hokum yang mengaturnya dapat berbentuk:

  1. Preventif, melindungi masyarakat dari produk-produk narkotika dan psikotrofika
  2. Represif pemidanaan baik kumulatif maupun alternative
  3. Rehabilitative, perbaikan terhadap fisik dan mental para pecandu
  4. Regulative, mengatur cttnkulhukumadedidikirawanperedaran dan perdagangan narkotika dan psikotropika

HUKUM PIDANA Part. 3: HUBUNGAN SUBJEK HUKUM DENGAN AJARAN PERCOBAAN PENYERTAAN DAN PERBARENGAN,SIFAT MELAWAN HUKUM, UNIFIKASI KUHP, DELIK ADUAN

Oktober 3, 2017

hukum

HUBUNGAN SUBJEK HUKUM DENGAN AJARAN PERCOBAAN PENYERTAAN DAN PERBARENGAN.

Percobaan

Pada umumnya suatau tindak pidana diselsaikan secara tuntas oleh si subjek tidak timbul permasalahan dan dinyatakan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Namun sering terjadi dimana subjek tidak dapattuntas menyelesaikan tindak pidana yang diinginkan. Masalah ini menyangkut cttnkulhkmadedidikirawanajaran percobaan atau poging atau attempt . ini diatur dalam Psl 53 KUHP dengan unsure-unsurnya :

  1. Ada niat
  2. Harus ada permulaan pelaksanaan
  3. Pelaksanan tidak tuntas dikarenakan hal-hal diluar kemampuan si subjek

Ketiga unsure tersebut merupakan syarat untuk dipidanannya pelaku percobaan. Mengenai unsure pertama yaitu niat, moeljatno mengatakan niat dalam psl 53 KUHP belum dapat dikatakan kesengejaan sebelum niat itu ditindak lanjuti. Yang dimaksud dengan hal-hal diluar kemampuan si pelaku(unsure ke 3) missal; saat ia melakukan perbuatan sudah terlanjur tertangkap basah atau diteriaki orang. Maka di dalam dakwaan tergantung cttnkulhkmadedidikirawantindak pidana nya missal: percobaan pencurian Psl 53 Jo.362 KUHP. Percobaan pembunuhan Psl 53 Jo.338 KUHP. Maka untuk pelaku percobaan menurut psl 53 KUHP pidannya dikurangi 1/3 namun sering juga terjadi orang mempunyai niat , niat itu sudah tindak lanjuti pada saat mau melaksanakan timbul niat dalam pikirannya untuk tidak melanjutkan mengurungkan niatnya, maka disini merupakan percobaan cttnkulhkmadedidikirawanyang tidak dipidana. Kesimpulannya tidak terselsaikan tindak pidana ada kalanya pengaruh dari luar dan dalam diri orang itu sendiri.

Dalam Buku II KUHP ada bentuk percobaan yang oleh pembentuk UU dinyatakan sebagai delik berdiri sendiri delictum suigeneris misalnya delik-delik maker (pasal 104 KUHP). Hakikatnya adalah percobaan namun dinyatakan berdirisendiri dikarenakan ancaman pidana dikurangi 1/3 nya. Kemudian psl 54 KUHP percobaan terhadap pelanggaran tindak pidana (dlm KUHP pidana maka percobaan hanya untuk kejahatan tidak untuk pelanggaran). Ketentuan ini dikecualikan oelh delik-delik diluar KUHP cttnkulhkmadedidikirawanmisalnya delik ekonomi dimana percobaan terhadap pelnggaran justru dipidana (UU No.7 drt/1955, percobaan terhadap tindak pidana ekonomi justru dipidana dan pidananya justru disamakan dengan pelaku). Jadi pasal 53 dan 54 KUHP disimpangi oleh UU ini dan ini dibenarkan oleh psl 103 KUHP: adanya ketentuan yang umum menyimpangi yang khusus.

Penyertaan

Kemudian seperti kita ketaui bahwa suatu tindak pidana cukup diselsaikan oleh satu orang disebut pelaku dari tindak pidana namun sering terjadi dimana tindak pidaana tidak cukup dilakukan oleh satu orang melainkan melibatkan beberapa orang ini menyangkut ajaran penyertaan atau deelneming/complicity. Inicttnkulhkmadedidikirawan diatur dalam psl 55 dan 56 KUHP memuat bentuk-bentuk penyertaan yaitu bentuk-bentuk penyertaan yang dikenal dalam psl 55 KUHP tersebut ada 4 bentuk:

  1. Mereka yang melakukan atau pelger
  2. Mereka yang menyruh atau doen pleger
  3. Mereka yang turut serta melakukan atau mendepleger
  4. Mereka yang sengaja menganjurkan atau cttnkulhkmadedidikirawanmembujuk atau uitlokker

Ini pidananya disamkan dengan alas an sama jahatnya sedangkan psl 56 KUHP mengatur bentuk yang ke 5 yaitu mereka yang membantu atau medeplichtige. Pidannya tidak disamakan dengan mereka dalam psl 55 KUHP tegasnya pidana untuk pembantu dengan melihat psl 57 ada yang dikurangi 1/3 ada juga yang ditentukan 15 tahun. Yang sering terjadi dalam praktik missalcttnkulhkmadedidikirawan menyangkut bentuk ke 3 harus dipenuhi syarat-syaratnya menurut langemeijer yang dianut sampai saat ini dan dianggap yurisprudensi:

  1. tidak semua orang yang terlihat harus melakukan perbuatan pelaksanaan cukup satu orang saja asal peserta yang lain menginsyafi bahwa perorangan cukup untuk menjunjung terselsaikannya delik bersangkutan
  2. harus ada kerjasama yang erat diantara mereka meliputi:
    1. kerjasama kesadaran beuriste samenwerking yaitu sebelum mereka berbuat terlebih dahulu diuantara mereka sudah melakukan permufakatan perundingan untuk mengatur taktik dan starategi.
    2. Kerjasama fisik physieke samen wwerking ini muncul saat mereka berbuat maupuncttnkulhkmadedidikirawan setelah mereka berbuat.

Misalnya : penyertaan pencurian psl 55 Jo.362 KUHP, Penyertaan penganiayaan psl 55 Jo.351 KUHP. Perangai pembantu tanpa syarat sering terjadi dalam praktik yaitu ke 4 syaratnya:

  1. Ada orang yang sengaja menganjurkan danada orang yang mau dibujuk
  2. Cara melakukan penganjuran harus dengan insentif atau daya upaya diatur dalam psl 55 ayat 1 dan 2
  3. Orang yang dinjurkan harus mau melakukannya cttnkulhkmadedidikirawankalau tak ada yang disebut penganjuran yang gagal mislukte nitlokking psl 163 bis (1).

Contoh:

Perbarengan

Adakalanya pada subjek hokum tak cukup hanya melakukan satu kejahatan saja me;llainkan banyak kejahatan adakalanya dengan satu perbuatan ada pula yang beberapa perbuatan yang   tempat waktu berbeda dengan kata lain seseorang melakuakn kejahatan dengan satu perbuatan dengan beberapa perbuatan disebut perbarengan atau samenloop/concursus. Psl 63,64,66 dan 71 KUHP. Apabila beberapa tindak pidana yang dilanggar hanya dengan satu perbuatan maka itu cttnkulhkmadedidikirawandinamakan concursus idealis atau eedaadre samenloop (satu perbuatan dalam tempat dan waktu yang sama menimbulkan beberapa tindak pidana), contoh klasik: dengan satu tembakan mengakibatkan orang yang duduk dibelakang kaca mati maka perbuatan pidananya,

  1. Merusak kaca psl 402 KUHP
  2. Pembunuhan psl 338 KUHP

Maka hakim hanya mengambil satu ancaman pidana yang paling berat saja, ini namanya stelsel pemidanaan hisapan murni. Dalam praktik sering terjadi seorang perampok menembak si korban menembus 3 orang langsung A, B, C ini namanya concorsus idealis homogentus, perbedaan dengan idealis biasa adalah cttnkulhkmadedidikirawanakibatnya yang tidak sama. Kemudian yang sering dipakai dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang sifatnya berdiri sendiri kita tahu berdiri sendiri dilihat dari waktu tempat berbeda beberpa tindak pidana dilakukan dalam waktu dan tempat berbeda (concorsus realis). Maka menurut psl 65 KUHP hakim hanya akan mengambil satu kejahatan saja ditambah 1/3 dari hukuman maksimalnya stelsel hisapan dipertajam. Contoh: 1 september A mencopet diterminal (psl 362), 5 september memperkosa cttnkulhkmadedidikirawandi station (psl 285), 7 september membunuh dipasar (Psl 338). Maka hakim mengambil ancaman maksimal pidana terhadap pelanggaran psl 338 + 1/3 dari hukuman maksimal psl 338, ajaran concorsus ini meringankan. Aturan permainan dalam consorsus realis, beberapa kejahatan harus dituntut sekaligus dalam waktu bersmaan. Namun dalam prakteknya aturaan main tersebut sangatlah sulit, untuk mengatasi kendala tersebut maka dimungkinkan pengajuan perkara secra bertahap, pegangan hakim dalam cttnkulhkmadedidikirawanmenghadapi pengajuan perkara secra berthapia harus berpegang pada psl 71 KUHP. Agar tidak terjadi perkosaan terhadap hak asasi terdakwa yang menyangkut keadilannya maka kewajiban jaksa apabila mengajukan perkara tidak sekaligus maka jaksa wajib memberoikan catatan dalam berkas tentang tidak dapat diajukannya sekaligus dari sekian kejhatan dilakukan.

SSIFAT MELAWAAN HUKUM

Sifat melawan hokum (penilaian objektif mengenai pebutan). Dikatakan melawan hokum apabila orang tersebut melanggar UU yang ditetapkan oleh hokum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hokum karena ada alas an pembenar, berdasarkan psl 50,51 KUHP. Contoh: Psl 51 qyqt 2 bil dihubungkan dngan psl 338 tentang pembunuhan maka apabila seorang petugas menembak seorang penjahat dlam rangka tugascttnkulhkmadedidikirawan Negara maka petugas tersebut tidak dikenai pidana. Sifat melawan hokum meliputi:

  1. Formil: harus diatur oleh UU (simons,dll).
  2. Materiil: tidak selaluharus diatur UU tetapi juga dengan perasaan keadilan masyarakat (Von Liszt, Zu Dohna, Mayer, Zevenbergen, Van Hattum, dll).

Perbuatan melawan hokum dapat dibedakan:

  1. Fungsi negative, mengakui kemungkinan adanya hal-hal di luar UU dapat menghapus sifat melawan hokum suatu perbuatan yang memnuhi rumusan UU sebagai alas an penghapus sifat melaawan hokum.
  2. Fungsi poitif, mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana dalam UU. Apabilacttnkulhkmadedidikirawan bertentagan dengan hokum atau aturan-aturan yang ada di luar UU.

Sifat melawan hokum untuk yang tercantum dalam UU secara tegas harus dibuktikan. Jika unsure sifat melawaan hokum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu delik maka hal itu harus dibuktikan. Jika unsure sifat melawan hokum dianggap memiliki fungsi negative maka hal itu tidak perlu cttnkulhkmadedidikirawandibuktikan.

UNIFIKASI KUHP

Unifikasi 1918 berlaku bagi Indonesia dan Beelandda sebagai unifikasi pertama. Berdasarkan UU No.1 tahun 1946 psl 1 taanggal 8 maret 1942 diberi nama WvSNI/wetboek van strafrecht nedherland indische. Kemudian berdasarkan psl VI WvSNI ini deberi nama WvS/wetboek van strafrecht dan diterjemaahkan kedalaam cttnkulhkmadedidikirawanbahasa Indonesia sebagai KUHP. Berdasarkan UU No.73 /1958 (UU unifikasi pidana). Psl 1 merupakan unifikasi KUHP ke 2 deengan unifikasi ini maka terjadi dualism hokum pidana yaitu

  1. KUHP tyang berlaku bagi RI yang beribukota di Yogyakarta dan
  2. KUHP yang berlaku bagi RIS yang beribukota di Batavia.

Unifikasi ke 2 ini berlaku untuk jawa dan Madura, selanjutnya untuk daerah lain ditetapkan oleh pemerintah melalui PP contohnya untuk sumateera dengan PP 8 tahun 1946. Psl V UU No.1/1946 yang berbunyi peraturan hokum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan RI sebagai Negaracttnkulhkmadedidikirawan merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seleuruhnya atau sebagian sementara tidk berlaku. Memiliki fungsi batu penguji (toetsteen). Psl V ini memuat pandangan:

  1. Restriktif /pandangan sempit Prof. Soedarto : pandangan ini berpendapat bahwa psl V hanya bias digunakan untuk ketentuan-ketentuan hokum pidana diluar KUHP saja karena perbuatan-perbuatannya sudah diatur seddemikian rupa (lihat psl VIII UU No. 1/1946 berbunyi “semua perubahan sudah dilakukan dalam buku ini”.
  2. Ekstensif / pandngan luas Prof. Moeljatno, pandangan ini berpendapat bahwa pasal V ini dapat diterpkan baik daalam KUHP maupun diluar KUHP berhubung KUHP cttnkulhkmadedidikirawanyang berlaku ini masih merpukan produk colonial .

Eksitensi psl V ini mempunyai arti bagi hokum bukan hanya menghapuskan sifat ancaman pidananya melainkan juga menghapuskan perbuatan pidananya (defenalisasi dan dekriminalisasi). Fungsi batu penguji memuat criteria:

  1. Seeluruh/sebagian
  2. Bertentangan
  3. Tak mempunyai arti lagi

Ketiga criteria ini meempunyai akibat hokum:

  1. Defenalisasi, dulu merupakan tindak pidana sekarang sudah bukan merupakan tindak pidana lagi dimana sanksi pidananyacttnkulhkmadedidikirawan dicabut tapi UU nya belum dicabut contoh psl 283 KUHP mengenai alat kontrasepsi.
  2. Dekriminalisasi, dulu merupakanm tindak pidana namun karena perkembangan masyarakat maka tindak pidana tersebut tidak lagi merupakan tindak pidana dan UUnya di cabut contoh Psl 523 KUHP tentang pekerjaan cttnkulhkmadedidikirawanrodi.

Konsep KUHP 1997-1998

Kkonsep ini berorientasi pada perbuatan daad – pelaku dader – hokum pidana strafrecht. Psl 1 KUHP mengandung asas legalitas : ayat 1 “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundanng-undangan yang telah ada sebelum cttnkulhkmadedidikirawanperbuatan itu dilakukan”. Psl 1 ayat 1 KUHP inimengandung konsekuensi :

  1. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan kecuali:
    1. Perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan.
    2. Perbuatan yang tidak dilakukan merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sat tidak dilakukan perbuatan cttnkulhkmadedidikirawantersebut.
  2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hokum yang hidup yang menentukan bahwa cttnkulhkmadedidikirawanmenurut adat setempat seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peratuaran perUUan.

Kkonseop ini memperluas daya berlakunya asas legalitas / materiil asas legalitas sekarang tidak berlaku mutlak. Asas legalitas mempunyai 3 arti:

  1. Menjamin kepastian hokum
  2. Larangan menggunakan analogi
  3. Tidak berlaku surut

Tindak pidana merupakan perbutan melakukan ayau tidak melakukan perbuatan yang oleh peraturan perUUan dinyatakan sebagai perbutan yang dilarang dan diancam cttnkulhkmadedidikirawandengan pidana.

Ajaran causilatet (Hubungan sebab – akibat).

Ajaran ini penting untuk menentukan sebab akibat terjadinya tindak pidana. Ajaran ini penting dalam delik ,materiil dellik yang dikualifikasikan oleh akibatnya seperti pada : psl 187, 188, 194 (2), 195 (2), 333 (2), 351 (2) KUHP; terjadinya akibat sebagai esentialia. Ajaran ini melahirkan teori condition sine quanon (ekavalensi); tiap syarat baik positif sebab-sebab yang dekat/dominan ataupun negative cttnkulhkmadedidikirawan (sebab-sebab jauh/kecil). Mempunyai nilai sama sebagai sebab. Teori ini dibagi 2 teori :

  1. Teori individualisasi (post pactum), tokohnya brikmayer. Teori ini melihat post pactum (setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi) dari serangkaian peristiwa itu dipilih persoalan yang penting dan yang paling menentukan dari peristiwa tersebut sedang factor-faktor lainnya hanya merupakan syarat belaka. Penentuan mana yang paling penting dan menentukan ini dalam praktiknya sangat sulit.
  2. Teori generalisasi ante pactum. Teori ini menyebutkan bahwa dari serangkaian syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu artinya menurut pengalamancttnkulhkmadedidikirawan hidup biasa perhitungan hidup yang layak orang yang tidak hati-hati akan menimbulkan akibat pelanggaran hokum. Teori ini melihat sebelum peristiwa itu terjadi dalam menentukan sebab-sebab diluar akibat sehingga dapat dikatakan teori lebih objektif dan teori inilah yang dipakai dalam praktek.

Untuk menentukan sebab-sebab yang pada umumnya dapat diterima ada beberapa pendirian:

  1. Penentuan secara subjektif menurut Vonkreis: disini yang dianggap sebab ialah apa yang oleh pembuat dapat diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu dapat menimbulkan akibat semacam itu.
  2. Penentuan objektif menurut Rumelin: dasar penentuannya ditentukan secara objektif kemudian diketahui atau pada umumnya layak dipertanggungjwabkan bahwa sebab tersebut memang sebagai akibatnya. Teori generalisasi dengan cttnkulhkmadedidikirawanpenentuan objektif ini disebut teori adekuat.

Ajaran causaliteit:

  1. Teori Von Kriess: mengandung menyangkut kesalahan; perbuatan kausaliteit tidak murni sedangkan yang murninya adalah teori Von Buri.
  2. Teori Rumellin: mengandung atau menyangkut pertanggungjawabancttnkulhkmadedidikirawan.

Dalam delik formil tidak diajarkan ajaran causaliteit. Ajaran causaliteit ini tidak mempunyai peranan penting terhadap delik formil karena didalam delik formil yang dilarang dan diancam hanyalah serangkaian perbuatan tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut. Sebaliknya dalam delik materiil akibat terjadinya kejahatan justru merupakan bagian esensial dari delik tersebut, sehingga dipersoalkan sebab-sebab terjadinya akibat tersebut. Oleh karena itu delik materiil mempunyai relavansicttnkulhkmadedidikirawan dengan ajaran causaliteit yang khsusu mempersoalkan atau menentukan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

HUKUM PIDANA ADAT

Dalam peristilahannya dikenal:

  1. Hokum adat pidana dimana norma-norma nya merupakan norma adatsedangkan sanksinya merupakan sanksi pidana.
  2. Hokum pidna adat

Hokum Pidana Adat

Dasar berlakunya adalah UU No.1 drt/1951 psl 5 ayat 3 sub b yang mana UU ini memuat syarat unsure :

  1. Perbuatan ini bertentangan dengan hokum tidak tertulis yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan pidana
  2. Tidak ada bandingannya atau padanannya dengan KUHP
  3. Berlaku untuk daerah dan orang-orang tertentu.

Eksistensi dari hokum pidana adat ini pada saat ini tidak berlaku secara universal namun dalam konsep dianggap sebagai perbuatan yang mempunyai fungsi positif artinya perbuatan-perbuatan yang tidak ada persamaannya dalam KUHP/RUU KUHP dianggaop sebagai tindak pidana. Jadi kesimpulannya bahwa hokum pidana adat ini berlaku apabilacttnkulhkmadedidikirawan tidak ada bandingannya dalam KUHP.

DELIK ADUAN

Dibagi atas delik aduan absolute dan delik aduan relative. Urauiian:

  1. Delik aduan absolute. Suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan yang diadukan hanyalah perbuatannya saja meskipun demikian apabila yang bersangkutan dalam perkara tersebut lebih dari pada satu orang dan yang diadukan hanya orang tertentu bukan berarti orang lain lepas darituntutancttnkulhkmadedidikirawan hokum, karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hokum dalam masalah penuntutan tiddak boleh dipisah-pisahkan atau onsplitsbaar. Contoh : A dan B adalah sepasang suami istri. B selingkuh dengan C dan D maka yang diadukan oleh A adalah B dan yang terlibat C dan D. yang diadukan adalah perbuatannya. Akibat hukumnya onsplitsbaar tak dapat dipisah-pisahkan karena yang diadukan perbuatannya maka orang tersangkut harus diadukan pula. Psl 284, 293, 294, 310, 320, kecuali ps 316 KUHP.
  2. Delik aduan relative> suatu delik yang semula merupakan delik biasa karena ada hubungan istimewa/keluarga maka sifatnya berubah menjadi delik aduan. Missal pencurian dalam keluarga penggelapan dalam keluarga, dalam hal ini yang diadukan orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara cttnkulhkmadedidikirawantersebut terlibat orang lain agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kembali oleh karena itu dalam delik aduan relative sifatnya dapat dipisah-pisahkan splitsbaar. Contoh : A adalah orang tua dari B dan C adalah keponakan dari A B dan C kerjasama untuk melakukan pencurian terhadap A. dalam perkara ini jika A hanya mengadukan C saja lah yang dintutut sedangkan B tidak. Yang diadukan adalah masalah orangnya. Akibat hukumnya splitbaar (dapat dipisah-pisahkan. Psl 370,376,394,411 KUHP. Delik aduan sifatnya pribadi/privat memiliki syarat:

Harus ada aduan dari pihak yang dirugikan, bila tak ada pengaduan maka tuntutan menjadi gugur. Lihat psl 72 -75 KUHP: bukan merupakan dasar hokum tapi merupakan dasar tata cara pengaduan kecuali perseroan mengandung unsurecttnkulhkmadedidikirawan pemaksaan yang berakibat luas pada tindak pidana lain.

HUKUM PIDANA Part 2 : Pertanggungawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan, HUBUNGAN SUBJEK HUKUM DENGAN AJARAN PERCOBAAN,PENYERTAAN DAN PERBARENGAN.

Oktober 1, 2017

Pertanggungjawaban Pidana

Hokum pidana mengacu pada orang tanpa melupakan perbuatan . pertanggungjawaban pidana dalam arti luas disebut kesalahan / ajaran kesalahan. Ia mengacu pada satu asas pokok yang sifatnya tidk tertulis /karena tidak diaturdalam UU yaitu asas tiada pidana tanpa cttnkulhkmadedidikirawankesalahan. Jadi dalam peradilan pidana (Indonesia Belanda) mengandung asas pokok penting yaitu :

  1. Unsure asas legalitas /legaliteit
  2. Unsure kesengajaan/opzet
  3. Unsure alas an pembenar dan pemaaf

Uraian:

  1. Unsure asas legalitas . asas ini berlaku sebagai pegangan bagi polisidan jaksa sedangkan tiada pidana tanpa kesalahan dipegang oleh hakim. Didalam hokum pidana asas tidak tertulis ini dinyatakan dengan cttnkulhkmadedidikirawanbebagai istilah hokum secara bervaraiasi:
    1. Geen straf zonder schuld
    2. Nulla poena sine culpa
    3. Kerine stafre sine schuld
    4. Actus non facit reum russi mens sitrea
    5. An act does’nt make a person guilty unless the mind is guilty

Walaupun sifatnya tidak tertulis namun eksistensinya dalam peradilan pidana diakui psl 6 ayat (2) UU No.14/1970. Tak ada suatu perbutan pun yang dpat dipidana kecuali setelah hakim dalam persidangan meneliti bukti-bukti yang ada keyakinan bersalah. Negeri belanda sampai saat ini masih mengacu hokum pidana yang mengacu cttnkulhkmadedidikirawanpadaajaran kesalahan (schuld starfrecht baik itu untuk orang sebagai subejk hokum ataupun korporasi sebagai subjek hokum karena pada hakikatnya perbuatan korporasi inidilakukan oleh orang. Berbeda dengan Indonesia selagi subjeknya orang ia menganut tiada pidana tanpa kesalahan. Apabila korporasi sebagai subjek hokum ia tidak menggunakan asas kesalahan cttnkulhkmadedidikirawanmelainkan berlakulah pertanggungjawaban secara langsung atau strict liability dasar pemikirannya untuk badan hokum sulit untuk dibuktikan kesalahannya sehingga cukup dilakukan pemidanaan pada perbuatan yang dilakukannya saja. Pertanggungjawaban pidana dalam arti seluas-luasnya tadi ia mempunyai beberapa unsure atau syarat-syaratnya:

  1. Kemampuan bertanggungjawab, jadi hanya kemampuan bertanggung jawab itu bukan unsure tindak pidana melainkan hanya bagian saja dari pertanggungjawaban pidana
  2. Adanya hubungan kausa;l antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, ini dapat berupa kesengajaan atau intent, opzet, dolus atau kealpaan / negligence, matatig, culpa.
  3. Tidak adanya alas an penghapus kesalahan atau tidak ada alas an pemaaf, alas an pembenar: sifat melawan hokum hilang. Alas an pemaaf: kesalahan yang hilang. Kesamaan antara alas an pembenar cttnkulhkmadedidikirawandan pemaaf adalah sama-sama menghapuskan pemidanaan. KUHP tidak mengatur penjelasannya yang ada hanya ketentuan tentang tidak mampu bertanggung jawab dalam pasal; 44 KUHP rumusan yang panjang ini dapat ditelaah dan disimpulkan dalam 2 hal:
    1. Yang disebut dengan deskriptif,
    2. Analitis; hakim menilai dari hasil deskriptif ahli jiwa.

Deskriptif menjadi tugas dari ahli jiwa sedangkan hasil dari psikiater diberikan kepada hakim kemudian terjadilah penilaian oleh hakim bagaimana cttnkulhkmadedidikirawankeadaan jiwa orang tersebut saat melakukan perbuatan (hakim menilai)

Di ddalam praktek mengenai tidak mampu bertanggungjawab ada 2 pandangan:

  1. Apabila hakim ragu-ragu menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya orang tersebut tetap dipidana dasar pemikirannya; kemampuan bertanggungjawab tetap aa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
  2. Apanbila ada keragu-raguan bagi hakim maka orang tersebut tidak dipidana alasannya dalam hal ini hakimberpegang cttnkulhkmadedidikirawanpada ketentuan yang sifatny menguntungkan terdakwa atau in dubio prorea.

Masalah ketidak mampuan bertanggungjawab dalam kepustakan hokum pidana berhubungan pula dengan ilmu kedokteran yang menyangkut penyakit jiwa, seseorang pada dasarnya orang tersebut mampubertanggung jawab namun dalam hal-hal tertentu yang menyangkut penyakit jiwanya menyebabkan orang tersebut tidak dipidana dengan cttnkulhkmadedidikirawanperkataan lain masalah ini yang dinamakan tidak mampu bertanggung jawab sebagian. Contoh:

  1. Kleptomania: secara insidentil ia mampu bertanggung jawab ketika sembuh ia tidak dapat di pidana
  2. Piromani: kebiasaan seseorang melakukan pembakarann secara iseng
  3. Klostropobi: ia cttnkulhkmadedidikirawanmempunyai penyakit jiwwa dimana kalau masuk ruangan sempit ia mengamuk
  4. Paranoid: seseorang yang merasa dikejar-kejar musuhnya. Dll.
  5. unsure kesengajaan atau opzet, keseengaajaan intent didalam KUHP tidak ada pengakuannya, hal ini hanya dapat kita ketaahui dalam rumusan yang berkaitan oleh memori penjelasan atau memorie van toelichting dari KUHP ia menjelaskan cttnkulhkmadedidikirawanberbuat dengan seengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui atau willen en wetens oleh karena itu dari rumusan mvt melahirkan dua teori keesengajaan:
  6. teori kehendak atau willens theorie, yaitu inti ksengajaan adalah kehndak orang tersebut untuk melakukan apa yang dirumuskan dalam UU tokohnya Von Hippel.
  7. teori pengetahuan wetness theorie, yaitu ksengajaan adalah pengetahuan dari seseorang dengan membayangkan apa yang ia lakukan beserta akibatnya akan timbul cttnkulhkmadedidikirawantokohnya: Frank.

Beda dari kedua teori ini dilihat dari sikap batin. Dari dua teori ini melahirkan pula 3 corak kesengjaan yakni:

  1. Kesengajaan sebagai maksud opzet ols dogmerk, contoh; menempeleng orang supaya berkata jujur.
  2. Kesengajaan sebagai tujuan, nood zakelijkheid bewistzijn, contoh; menembak orang dengan terlebih dahulu merusak benda lain
  3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, vorrwaadelijk opzet/dolus even tualis, contoh mengirim kue telah dibubuhi racun untuk seseorang yang mungkinjuga orang lain yang mati selain orang yang diinginkancttnkulhkmadedidikirawan.

Dari 3 corak kesengajaan tersebut melahirkan 2 pandangan tentang kesengajaan:

  1. Kesengajaan berwarna atau gekleurd, menysyaratkan bahwa sipembuat atau si pelaku yang berbuat haruslah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hokum. Dalam praktik sulit dibuktikan pembuktian bahwa si pembuat harus sadar perbutannya bertentangan dengan hokum.
  2. Kesengajaan tidak berwarna atau kleurloss. Pelku tidak usah mengetahui apakah perbuatan itu bersifat melawan hokum apakah perbuatan itu bersifat melawan hokum atau tidak pokoknya ia menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, sipembuat menghendaki perbuatan yang dilarang. Pandangan inilah yang dianut cttnkulhkmadedidikirawandalam praktiknya.

Kealpaan (salah satu jenis kesengajaan); alpa atau kulpa pada umumnya diartikan bahwa orang tersebut tidak melakukan penghati-hatian atau penduga-dugaan sehingga timbul akibat yang dilarang. Jenis-jenis kulpa; kulpa lata atau berat dan kulpa levis atau ringan. Di dalam BW buku II KUHP psl 188,359 dan 360 tentang kejahatan alpa, maka kedua jenis kulpa menyatu dalam pasal-pasal tadi. Kulpa yang disadari : sipembuat dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat tetapi ia berharap akibatnya itu tidak akan terjadi. Pada cttnkulhkmadedidikirawandolus eeven tualis tidak mengurungkan nniatnya. Menurut ilmu pengetahuan atau doktrin:

  1. Dolus premeditates (Ps.303,340,342,KUHP); direncanakan dulu
  2. Dolus directus ; ditujukan pada perbuatan dan akibatnya
  3. Dolus indirectus; perbuatan yang dilarang dilakukan dengan sengaja timbul akibat yang tidak diinginkan
  4. Dolus eterminatus dan indeterminatus; pendirian bahwa kesengajaan dapat lebih pasti atau tidak.
  5. Dolus akternativus; menghendaki A atau B
  6. Dolus generalis; harus ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa atau pelaku dan akibatnyacttnkulhkmadedidikirawan
  7. Unsure Pembenar dan Pemaaf. Alas an pemaaf diartikan sebagai alas an yang meniadakan alas an seseorang contoh dalam BUKU I KUHP: Psl 44 , 48 tentang daya paksa contoh : pembelaan darurat melampaui batas (Psl 49 ayat 2 KUHP). Melaksanakan cttnkulhkmadedidikirawanperintah atasan yang dianggap sah (Psl 51 ayat 2 KUHP). Putusan hakimnya adalah berbunyi dibebaskan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana maka dalam KUHP selain dikenal strict liability dikenal pula vicarious liability. Strict liability atau mutlak atau langsung, langsung dipidana tanpa memperhatikan kesalahan. Dasar hokum untuk strict liabiilitiy Psl 37 KUHP: seseorang hanya dip[ertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana karena sengaja atau kealpaan. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja kecuali peraturan cttnkulhkmadedidikirawanperundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaamn dapat di pidana. Pasal 36 : UU dapat menntukan bahwa pelaku tindakpidana tertentu dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsure –unsur tindak pidana atas perbuatannya tanpa memperhatikan lebih dahulu kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dasar hokum untuk vicarious liability: Psl 35: suatu UU dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan cttnkulhkmadedidikirawanatas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain kalau ada hubungan kerja . misalnya antara buruh dngan majikan.

Pidana dan Pemidanaan.

Pemidanaan diartikan sebagai vonis atau penjatuhan sanksi pidana. Unsure-unsur dari pemidanaan ada 2 yaitu:

  1. Yang bersifat kemanusiaan, unsure ini harus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
  2. Unsure edukatif, unsure ini mampu membuat orang sadar sepenuhnya akan perbuatan yang telah dilakukan dan mampu menimbulkan nilai positif.

Tujuan dari pemidanaan : tanpa melupakan teori absolutatau teori pembalasan dan teori relative maka tujuan pemidanaan adalah berusaha:

  1. Menampung adnya perlindungan dalam masyarakat atau social dpense theory
  2. Berusaha mencegah baik secra umum khusus terhadap timbulnya kejahatan (general and special prevention theory
  3. Berusaha menyelesaikan konflik dalam masyarakat conflict solution theory. Tujuan ketiga ini sesuai dengan konsep hokum adatcttnkulhkmadedidikirawan.
  4. Berusaha membeskan rasa bersalah terpidana atau teori pembebeasan rasa bersalah.

Pemidanaan atau penjatuhan sanksi vonis hakim maka sanksi pidana di dalam hokum pidana modern berupa straf – pidana dan maatregel – tindakan. Pidana pada hakikatnya merupakan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jenis-jenis diatur dalam psl 10 KUHP yang terdiri dari 2 bagian :

Bagian pertama , mengatur tentang jenis-jenis pidana pokok yang terdiri dari: pidana mati, pidana seumur hidup (seumur hidup dan semantara waktu paling lama 20 tahun), pidana cttnkulhkmadedidikirawankurungan (kurungan biasa dan kurungan pengganti denda),dan pidana denda. Pada tahun 1946 UU No20 /1946 pernah dimasukan pada Psl 10 KUHP adanya jenis pokok pidana baru yaitu pidana tutupan yang hanya khusus ditetpkan bagi para pelaku tindak pidana politik. Ini hanya brlaku sampai tahun 1958. Sekarang dicabut oleh UU No.73 /1958 ttg unifikasi hokum pidana di Indonesia.

Bagian kdua, pidana tambahan ini terdii dari:

  1. Pencabutan hak-haktertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu,
  3. Pengumuman putusan hakim – merupakan peringatan yang diberikan terhadap diri seseorang terhadap pelaku kejahatan cttnkulhkmadedidikirawanyang telah divonis hal ini dilakukan untuk membuat masyarakat jera.

Pidana pokok mempunyai beberapa sifat:

  1. Mandiri ; selalu harus dijatuhkan oleh hakim
  2. Keharusan; imperative

Sedankkan pidana tambahan mempunyai sifat: tidak berdiri sendiri artinya hakim boleh memutuskan boleh juga tidak atau disebut fakultatif. Sifat fakultatif dapat menjadi imperative khusus terhadap delik pemalsuan uang. Jenis-jenis pidana psl 10 KUHP diurut sengaja- dasar hukumnya adalah psl 69KUHP. Diluar KUHP kita jumpai pula adanya perluasan psl 10 KUHP cttnkulhkmadedidikirawanmissal dalam delik ekonomi korupsi, narkoba, yaitu dikenalnya jenis-jensi sanksi baru misalnya terpidana wajib mengganti kerugian yang diderita Negara. Dalam UU tindak pidana ekonomi mengenal sanksi administrative sanksi organisatoir yaitu mengenai perusahaan terpidana dicabut izin usahanya. Dan sanksi keperdataan misalnya perusahaan terpidana ditempatkan pada pengampuan/kuratel cttnkulhkmadedidikirawanyang berwajib /bias kejaksaan atau bias juga pengadilan negeri. Dicakupnya keuntungan dari perusaahaan baik yang sudah nyata baik yang akan diterima itu dicabut. Dlam RUU KUHP mengenal jenis pidana pokok yang baru yang semula tidak ada yaitu pidana pengawasan dimaksud sebagai pengganti dari pidana ringan yang semula akan dijatuhi hakim. Jenis pidana dalam KUHP disertaidengan system pemidanaan yang berba dengan system pemidanaan diluar KUHP. KUHP mengenal system alternative artinya hakim hanya diperkenankan memilih satu dari beberapa pidana pokoko yang diancamkan. cttnkulhkmadedidikirawanKodenya atau. Diluar KUHP is memakai system yang bervaraiasi pada umumnya dipakai system kumulatif dengan kode dan, juga ada juga perkataan dan/atau, disebut system kumulatiif alternative dimana hakim boleh memilih dan saja atau saja. Ada juga system tunggal terdapat dalam UU pemilu, artinya hanya pidana penjara saja. Sedangkan masih ada system lagi diluar KUHP yang disebut double track cttnkulhkmadedidikirawansystem atau system pemidanaan melalui 2 jalur, misalnya pada tindak pidana ekonnomoi jalur pertama adalah kumulasi penjara dan denda, jalur kedua adalah diberikan tindakan berupa ijin perusahaan dicabut. Contoh-contoh dari tindakan pada psl 45KUHP contoh : hakim memerintakan agar terdakwwa ditempatkan dirumah sakit jiwa untuk direhabilitasi.

Prof. Sudarto membedakan pidana dan tindakan dari 2 segi sudut:

  1. Sudut tradisional, pidana merupakan pembalasan/ nestapa/ penderitaan akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan dan diberikan kepada orang yang mampu bertanggungjawab sedangkan tindkan untuk prevensi untuk ketertiban dalam masayarakat dan pembinaan.
  2. Sudut dogmatis, tindakan sebenarnya lebih tepat diberikan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab / tak ada kesalahan.

Pada umumnya sebgian besar sarjana menyetujui bahwa pidna itu merupakan pembalasan/nestapa/pendritaan kecuali seorang sarjana belanda yaitu Hulsman beliau tidak sependapat dengan pendapat pada umumnya. Mengatakan bahwa hakikat pidana cttnkulhkmadedidikirawanadalah menyerukan untuk tertib dengan dua tujuan:

  1. Mempengaruhi tingkah laku pelaku
  2. Penyelesaian konflik (meminta maaf pada lingkungan adat)

Didalam praktikdengan mengacu pada KUHP maupun perUUan diluar KUHP seseorang yang telah divonis bersalah oleh hakim dapat akhirnya tidak usah menjalani pidananya dalam LP inidapat terjadi dengan melihat pada KUHP cttnkulhkmadedidikirawanbias terjadi kalau terpidana tersebut :

  1. Meninggal dunia (psl 84,85 KUHP)
  2. Cara lain:memanfaatkan lembaga daluarsa (dengan smbunyi./buron dalam waktu lama)
  3. Yang diluar KUHP yaitu dengan memanfaatkan UU No.3 /1950 tentang grasi dengan syarat formal yaitu ia harus menerima dahulu putusan hakim yang dijatuhkan lallu memohon grasi. Dengan grasi apabila dikabulkan maka hak untuk menjalankan pidana menjadi gugr ini tidak berarti bahwa kesalahan terpidana juga hilang /apabila cttnkulhkmadedidikirawanmengulangi lagi/residipis pidananya + 1/3 sebagai pemberatan.
  4. Cara lain dengan memanfaatkan UU No.11 drt/1954 ttg amnesty, dengan amnsti yang diberikan presiden maka segala akibat hokum pidana dari orang tersebut hilang trmasuk kesalahannya . namun tidak semua terpidana bias mengharapkamn pemberian amnesty dari presidencttnkulhkmadedidikirawan.

Perbedaan grasi dan amnesty:

  1. Grasi diberikan untuk smua tindakpidana sdangkan amnsti hanya diberikan kepada pelaku-pelaku kejahatan politik saja.
  2. Grasi diminta oleh terpidana sedangkan amnsti diberikan oleh presiden setelah mendapat saran dan prtimbangan dari MA dari sudut yuridisnya sedangkan saran menkopolkan dari sudut politik keamanan Negara.
  3. Grasi menghilangkan pelaksanaan pidana /keslahan masih tetap ada, sedangkan amnesty menghilangkan segala akibat hokum pidana yang melekat 0pada diri ornang tersebut termasuk kesalahannyacttnkulhkmadedidikirawan.
  4. Grasi menimbulkan residive dengan pemberatan pidana brupa penambahan 1/3 sedangkan amnesty tidak menimbulkan residive karena vonis hakim menyatakan kesalahan seseorang turut hilang atau hapus.

Menurut Prof Sudarto pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan. Sedangkan tindakan adalah untuuk perlindungan masyarakat dan pembinaan perwatan pelaku. Hulsman menerukan ketertiban hal ini menimbulkan dispalitas atau perbedaan penjatuhan pidana. Konsep KUHP mengenai pmidanaan meliputi keseimbangan 2 sasaran pokok yaitu; perlindngan masyarakat dan perlindungaan atau pembinaan pelaku. Perlindungan kepentingan cttnkulhkmadedidikirawanmasyarakat adalah mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang baru (mmati dan sumur hidup) pidana mati bukan pidana pokok tapi pidana yang bersifat khusus pengecualian (harus selektif, hati-hati dan berorientasi pada perlindunganpelaku). Pedoman pemidanaan adalah; Umum: pengarahan mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbankan. Khusus :dalam menjatuhkan memilih jenis pidana. cttnkulhkmadedidikirawanDalam mnerapkan system perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Definisi pidana :

menurutSoeedarto, pidana ada;ah pendritaan yang sengaja diebebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat –syarat tertentu. Roeslan Saleh: pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud nestapa yang segaja cttnkulhkmadedidikirawanditimpakan Negara pada pembuat delik itu.

Cirri-cri pidana:

  1. Merupakan pendritaan/nestapa atau nestapa/ akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
  2. Diberikan dengan sengaja oleh instansi badan yang berwenang/hakim
  3. Dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindk pidna

Dari ketiga cirri ini dapatd diambil 2 buah inti :

  1. Untuk memberikan penderitaan
  2. Untuk menyerukan ketertiban.

Perbeadan antara pidana dan tindak pidana menurut H.L Packer:

  1. Tindakan : treatment=maatregelen. Fokusnya pada tujuan yaitu untuk memperbaiki orang yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pidana (punishment)=starf, fokusnya pada perbuatan salah ataui tindak pidana si pelaku yaitu: mencegah terjadinya tindak pidana dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelaku.

Gugurnya hak penuntut dan pelaksanaan pidana diatur dalam BUKU I Bab VIII KUHP:

  1. Tidak ada pengaduan pada delik-delik aduan
  2. Ne bis in idem (Psl 76)
  3. Matinya terdakwa (Psl 77)
  4. Daluarsa (Psl 78)
  5. Lembaga afkoop (Psl 82)

Apkoof (Penebusan) : telah ada pembayaran denda maksimal kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (hanya untuk perkara dengan ancaman denda).

Diluar KUHP: abolisi dan amnesty keduanya hanya diberikan bagi yang berjasa bagi bangsa dan Negara. Tak hapusnya pelaksanaan pidana: Dalam KUHP (matinya terdakwa Psl 83, Daluarsa Psl 84,85), Di luar KUHP (Grasi UU No.2/1950, Amnesti UU No.11 drt/1954). Dikenalcttnkulhkmadedidikirawan pula kekeliruan kesesatan (dwaling) yaitu:

  1. Menyangkut peristiwa / fentelijke dwaling/ error facti non nocet
  2. Menyangkut hukumnya/recht dwaling/ erroeiusris

In objecto: erroriuris nocet (tidak menghapuskan pemidanaan). In persona: kemripan rupa. A berratioictus: karena meleset. A menembak B tapi B mengelak dan C kena sehingga C mati. Kualifikasinya: percobbbaan pembunuhan terhadap B menyebabkan matinya C karena kelalaiancttnkulhkmadedidikirawan.

HHUBUNGAN SUBJEK HUKUM DENGAN AJARAN PERCOBAAN PENYERTAAN DAN PERBARENGAN.

Percobaan

Pada umumnya suatau tindak pidana diselsaikan secara tuntas oleh si subjek tidak timbul permasalahan dan dinyatakan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Namun sering terjadi dimana subjek tidak dapattuntas menyelesaikan tindak pidana yang diinginkan. Masalah ini menyangkut ajaran percobaan atau poging atau attempt . ini diatur cttnkulhkmadedidikirawandalam Psl 53 KUHP dengan unsure-unsurnya :

  1. Ada niat
  2. Harus ada permulaan pelaksanaan
  3. Pelaksanan tidak tuntas dikarenakan hal-hal diluar kemampuan si subjek

Ketiga unsure tersebut merupakan syarat untuk dipidanannya pelaku percobaan. Mengenai unsure pertama yaitu niat, moeljatno mengatakan niat dalam psl 53 KUHP belum dapat dikatakan kesengejaan sebelum niat itu ditindak lanjuti. Yang dimaksud dengan hal-hal diluar cttnkulhkmadedidikirawankemampuan si pelaku(unsure ke 3) missal; saat ia melakukan perbuatan sudah terlanjur tertangkap basah atau diteriaki orang. Maka di dalam dakwaan tergantung tindak pidana nya missal: percobaan pencurian Psl 53 Jo.362 KUHP. Percobaan pembunuhan Psl 53 Jo.338 KUHP. Maka untuk pelaku percobaan menurut psl 53 KUHP pidannya dikurangi 1/3 namun sering juga terjadi orang mempunyai niat , niat itu sudah tindak lanjuti pada saat mau melaksanakan timbul niat dalam pikirannya untuk tidak melanjutkan mengurungkan niatnya, maka disini merupakan percobaan yang tidak dipidana. Kesimpulannya tidak terselsaikan tindak pidana ada kalanya pengaruh dari luar dan dalam diri orang itu sendiri.

Dalam Buku II KUHP ada bentuk percobaan yang oleh pembentuk UU dinyatakan sebagai delik berdiri sendiri delictum suigeneris misalnya delik-delik maker (pasal 104 KUHP). Hakikatnya adalah percobaan namun dinyatakan berdirisendiri dikarenakan ancaman pidana dikurangi 1/3 nya. Kemudian psl 54 KUHP percobaan terhadap cttnkulhkmadedidikirawanpelanggaran tindak pidana (dlm KUHP pidana maka percobaan hanya untuk kejahatan tidak untuk pelanggaran). Ketentuan ini dikecualikan oelh delik-delik diluar KUHP misalnya delik ekonomi dimana percobaan terhadap pelnggaran justru dipidana (UU No.7 drt/1955, percobaan terhadap tindak pidana cttnkulhkmadedidikirawanekonomi justru dipidana dan pidananya justru disamakan dengan pelaku). Jadi pasal 53 dan 54 KUHP disimpangi oleh UU ini dan ini dibenarkan oleh psl 103 KUHP: adanya ketentuan yang umum menyimpangi yang khusus.

Penyertaan

Kemudian seperti kita ketaui bahwa suatu tindak pidana cukup diselsaikan oleh satu orang disebut pelaku dari tindak pidana namun sering terjadi dimana tindak pidaana tidak cukup dilakukan oleh satu orang melainkan melibatkan beberapa orang ini menyangkut ajaran penyertaan atau deelneming/complicity. Ini diatur dalam psl 55 dan 56 KUHP memuat cttnkulhkmadedidikirawanbentuk-bentuk penyertaan yaitu bentuk-bentuk penyertaan yang dikenal dalam psl 55 KUHP tersebut ada 4 bentuk:

  1. Mereka yang melakukan atau pelger
  2. Mereka yang menyruh atau doen pleger
  3. Mereka yang turut serta melakukan atau mendepleger
  4. Mereka yang sengaja menganjurkan atau membujuk atau uitlokker

Ini pidananya disamkan dengan alas an sama jahatnya sedangkan psl 56 KUHP mengatur bentuk yang ke 5 yaitu mereka yang membantu atau medeplichtige. Pidannya tidak disamakan dengan mereka dalam psl 55 KUHP tegasnya pidana untuk pembantu dengan melihat psl 57 ada yang dikurangi 1/3 ada juga yang ditentukan 15 tahun. Yang sering terjadi dalam praktik missal menyangkut bentuk ke 3 harus dipenuhi syarat-syaratnya menurut langemeijer yang dianut sampai saat ini dan dianggap cttnkulhkmadedidikirawanyurisprudensi:

  1. tidak semua orang yang terlihat harus melakukan perbuatan pelaksanaan cukup satu orang saja asal peserta yang lain menginsyafi bahwa perorangan cukup untuk menjunjung terselsaikannya delik bersangkutan
  2. harus ada kerjasama yang erat diantara mereka meliputi:
    1. kerjasama kesadaran beuriste samenwerking yaitu sebelum mereka berbuat terlebih dahulu diuantara mereka sudah melakukan permufakatan perundingan untuk mengatur taktik dan cttnkulhkmadedidikirawanstarategi.
    2. Kerjasama fisik physieke samen wwerking ini muncul saat mereka berbuat maupun setelah mereka berbuat.

Misalnya : penyertaan pencurian psl 55 Jo.362 KUHP, Penyertaan penganiayaan psl 55 Jo.351 KUHP. Perangai pembantu tanpa syarat sering terjadi dalam praktik yaitu ke 4 syaratnya:

  1. Ada orang yang sengaja menganjurkan danada orang yang mau dibujuk
  2. Cara melakukan penganjuran harus dengan insentif atau daya upaya diatur dalam psl 55 ayat 1 dan 2
  3. Orang yang dinjurkan harus mau melakukannya kalau tak ada yang disebut penganjuran yang gagal mislukte nitlokking psl 163 bis (1) cttnkulhkmadedidikirawan.

Contoh:

Perbarengan

Adakalanya pada subjek hokum tak cukup hanya melakukan satu kejahatan saja me;llainkan banyak kejahatan adakalanya dengan satu perbuatan ada pula yang beberapa perbuatan yang   tempat waktu berbeda dengan kata lain seseorang melakuakn kejahatan dengan satu cttnkulhkmadedidikirawanperbuatan dengan beberapa perbuatan disebut perbarengan atau samenloop/concursus.hukum

HUKUM PIDANA Part 1 : Pasal 1 ayat (2) KUHP, Waktu Terjadinya TIndak Pidana/ lex tempus delicti, PERBUATAN PIDANA (tindak pidana, Pertanggungjawaban Pidana).

September 28, 2017

Perundang-undangan harus ada sebelum perbutan dilakukan. Dengan rasio dasar pemikiran dari pembentuk UU :

  1. Untuk kepastian hokum dan mengantisipasi perbuatan sewenang-wenang dari penguasa
  2. Adanya UU yang mencantumkan sanksi pidana dimaksudkan pula untuk mencegah terjadinya kejahatan, ini berhubungan dengan teori an selm van feurbach (Jerman) atau teori paksaan piskis , dalam moeljatno disebut pengereman batin. Ini pun berhubungancttnkulhukumadedidikirawan dengan politik hokum pidana pembentuk UU.

Psl 1 ayat (2) KUHP:

Apabila terjadi perubahan UU setelah terjadiprbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa haruslah dikenakan ketentuan yang paling menguntungkan. Keuntungan disini bias UU yang lama atau bias juga UU yang baru pada waktu ia diadili. Hal ini berhubungan dengan hokum transito/hokum peralihan karena dalam kasus tersebut UU yang lama lebih menguntungkan maka lalu dikatakan disini berlaku asas retro aktif. Mengenai masalah pasal 1 ayat 2 KUHP ini ternyata tidak semua sarjana mensetujuinya ada yang menentang dan ada pula yang menyarankan cttnkulhukumadedidikirawanagar pasal 1 ayat 2 KUHP tersebut ditiadakan saja karena dalam praktiknya menimbulkan ketidakadilan menurut Hazeurinkel Suringa. Kalau dibandingkan ketentuan pasal 1 KUHP dengan inggris, maka inggris tidak mengenal rumusan seperti KUHP tersebut, sehingga kalau ada perubahan maka UU yang dipakai adalah tetap yang lama dengan alas an demi kepastian hokum lain halnya dengan sewedia kalau ada perubahan UU yang dipakai adalah yang baru dengan alas an UU baru sifatnya lebih baik dair pada yang lama. Walaupun psl 1 ayat 2 KUHP memunculkan banyak teori namun yang dipakai dalam praktiknya adalah teori yang lebih menguntungkan terdakwa kcuali yaitu apabila suatu peraturan cttnkulhukumadedidikirawanyang dibuat oleh pembenuk UU hanya berlaku untuk masa temporer saja maka disini bukanlah perubahan PerUUan (perubahan UU yang bersifat temporer bukan temasuk pengerian perubahan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP).

Waktu Terjadinya TIndak Pidana/ lex tempus delicti.

Locus delicti, diatur dalam pasal 2 s/d 9 KUHP. Penting dipelajari karena berhubungan dengan hal-hal:

  1. Apakah perundang-undangan kita berlaku untuk WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri.
  2. Kejaksaan ngeri mana dan pengadilan negeri mana yang berhak menutut dan mengadili seseorangcttnkulhukumadedidikirawan.

Dikenal dengan adanya beberpa asas-asas :

  1. Asas territorial, artinya KUHP berlku untuk setiap orang baik ia WNI maupun WNA yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah territorial RI. Pasal 2 KUHP: untuk terjadinya tindak pidana di wilayah RI tidak perlu selalu pelaku ada di wilayah RI bias juga diwilayah asing tapi korban berada diwilayah RI maka ia dinyatakan bersalah melakukan kejahatan diwilayah territorial RI. Kemudian Psl 2 KUHP ini diperluas dengan adanya Psl3 KUHP : ini berlaku untuk WNA melakukan kejahatan di atas cttnkulhukumadedidikirawankapal RI (dulu kapal itu hanya di air sedangkan sekarang termasuk di udara).
  2. Asas personal asas nasionalaktif, Psl 5 KUHP : KUHP Indonesia berlaku untuk warga Negara yang melakukan kejahatan di luar negeri. Psl 5 ini dibatasi oleh psl 6 yang menyatakan perbuatan dilakukan menurut hokum Indonesia dinyatakan sebagai kejahatancttnkulhukumadedidikirawan sdangkan diluar negeri tempat perbuatan itu dilakukan dinyatakan sebagai dapat dipidana.
  3. Asas nasional pasif, asas ini disebut juga dengan asas perlindungan karena bukan saja melindungi kpentingan nasional RI tapi juga kepentingan Negara asing.
  4. Asas universal, dalam asas universal ini terkandung pengertian menyelenggarakan tertib dunia.

Locus delicti menganut pula beberapa teori anatara lain:

  1. Teori perbuatan, dilkukannya aktiitas perbuatan
  2. Teori perbuatan diluaskan dengan alat disini dilihat tempat alat bekerja.
  3. Teori akibat; tempat akibat itu terjadicttnkulhukumadedidikirawan.

PERBUATAN PIDANA

ADA tiga inti perbuatan pidana anatara lain: tindak pidana, pertanggungjawaban, pidana dan pmidanaan.

Tindak Pidana / Strafbaar feit

Pengertian dari tindak pidana menurut dualistis adalah tindak pidana tidak mencakup pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang tidak boleh dilakukan dan kepada yang melanggar dikenkan sanksi. Tindak pidana ini mrupakan pengertian yuridis sifatnya dapat dippidana beda dengan perbuatan jahat kalau perbuatan jahat merupakan cttnkulhukumadedidikirawanperbuatan dalam kimonologis sifatnya patut dipidana karena perbuatan tersebut belum diatur dalam UU tetapi masyarakat mencelanya. Yuridis : UU melarang masyarakat mencela. Kriminologis: UU tidak melarang masyarakat mencela. Tindak ppidana /strafbaar feit memiliki unsure-unsur :

  1. Unsure objektif yaitu unsure yang tidak mlekat pada diri pelakunya, bias terdiri dari perbuatan akibat sifat melawan hokum syarat tambahan untuk mempidana seseorang dalam hal yang memberatkan dari tindak pidana
  2. Unsure subjektif yaitu unsure yang melekat pada diri orang yang berbuat misalnya sengaja,niat, sepatutnya menduga,lalai, cttnkulhukumadedidikirawanmaksud alpa, mengetahui.

Tindak pidana dirumuskan dalam UU cara merumuskan UU :

  1. Hanya menyebutkan norma-norma saja tanpa menyebutkan nama tindak pidana.
  2. Hanya menyatakannama tindak pidananya saja tanpa unsure-unsurcttnkulhukumadedidikirawan

Yang paling banyak dipakai adalah disamping mencantumkan unsure-unsure sekaligus kualifikasi nama dari tindak pidana diluar KUHP dalam perUUan pidana khusus norma dan sannksi dipisah tetap berlakucttnkulhukumadedidikirawan berdasarkan asas leglitas pasal 1 ayat 1 KUHP. Tindak pidana memiliki unsure:

  1. Perbuatan manusia
  2. Perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik
  3. Bersifat melawan hokum formil dan materiilcttnkulhukumadedidikirawan

Ketiga ini merupakan bagian inti dari delik . ada pula yang berpendapat bahwa perbuatan pidana memiliki unsure ke 4 yaitu tidak ada alas an pembbenar. Ada 3 pandangan atas perbuatan pidana ini:

  1. Moeljatno; setiap perbbuatan pidana harus ada sifat melawan hokum, sifat melawan hokum ini merupakan sifat yang mutlak harus ada bila tak ada unsure ini maka putusannya bebas. Jika tindak pidana terbukti kesalahan/pertanggungjawaban tak ada maka putusannya adalah lepas. Tindak pidana sifat melawan hokum tak terbukti maka jelascttnkulhukumadedidikirawan putusannya adalah bebas.
  2. Vrij; apabila unsure-unsur itu/syarat dalam tindak pidana dirumuskan maka ini disebut bagian inti delik, dan apabila bagian inti delik ini tidak terubukti maka putusannya harus berbunyi dibebaskan. Sedangkan unsure-unsur tercantum di luar rumusan delik misalnya asas-asas umum atau masalah kesalahancttnkulhukumadedidikirawan dan unsure ini tidak terbukti putusannya berbunyi dilepaska. Menurut Prof. Vrij terdapat:
    1. Inti (betendelen) bila ada dalam rumusan delik
    2. Unsure (elemen) bila tidak termuat dalam rumusan delik

Sdangkan yang dianut oleh kita bahwa (a) dan (b) menurut Prof. Vrij diatas adalah merupaakan unsure delik. Bagian inti delik tidak terbukti maka putusannya adalah bebas. Sedangkan apabila sifat melawan hokum bukan merupakan inti delik karena tidak dirumuskan dalam delik sedangkan sifat melawan hokum tersebut tidak terbukti maka putusannya adalah lepas. Karena sifat melawan hokum disini bukanlah inti delik hal ini sangat cttnkulhukumadedidikirawanbertentangan dengan pandangan Prof Moeljatno bahwa sifat melawan hokum adalah mutlak jadi putusanbebas diberikan apabila unsure sifat melawan hokum ini tak terbukti.

  1. Mahkamah Agung; apabila seseorang yang melakukan tindk pidana tidak terbukti perbuatannya artinya perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dibenarkan secara melawan hokum maka putusannya berbunyi dilepaskaan sebaliknya apabila perbuatan tersebut terbukti sebagai tindak pidana namun perbuatan tersebut dapatdipertanggungawabkan artinya orang tersebut tidak mempunyai kesalahan maka putusannya berbunyi dibebskan. Perbuatan melawan hokum terbukti namun cttnkulhukumadedidikirawanada alas an pembenar mka putusannya adalah lepas. Perbuatan terbukti tapi tak mempunyai unsure kesalahan pertanggungjawaban maka putusannya bebas. Hal ini bertentangan dengan pandangan Moeljatno dimana putusan bebas hanya diberikan apabila tidak ada unusr sifat melawan hokum sedangkan menurut pandangan MA di atas bahwa perbuatan terbukti berarti sudah mengandung unsure sifat melawan hokum namun karena tidak cttnkulhukumadedidikirawanmengandung unsure kesalahan maka putusannya bebas.

Dari tiga pandangan tesebut berpengaruh pada putusan :

  1. Bebas (vrijsprach) Psl 191 (1) KUHAP
  2. Lepas dari segala tuntutan hokum (onslag van alle rectuer volging) Psl 191 (2) KUHAP

Sebagai subjek hokum tindak pidaa dalam KUHP menganut subjek hokum berupa orang manusia sedangkan diluar KUHP menganut lebih dari satu subjek hokum tegas nya orang atau korporasi/ badan hokum dalam KUHP psl 59 mengatakan ttg badan hokum namun apa yang disebut dengan pasal tersebut hanya fictive saja seakan-akan badan hokum itu subjek saja ini dapat dilihat lebih lanjut menurut psl tersebut karena ternyatacttnkulhukumadedidikirawan yang mempertanggungjawabkan adalah pengurus badan hokum tersebut. Dalam RUU KUHP ternyata subjek hokum pidana di samping orang jugabadan huku,m. dianutnya orang sebagai subjek hokum dalam menganut ajaran kesalahan pribadi seseorang artinya hanya orang yang bersangkutan saja yang harus mmpertanggungjawabkan karena itu disini dalam pembuktiannya berlakulah ajaran kesalahan cttnkulhukumadedidikirawanpertanggungjawaban. Jenis tindak pidana antara lain:

  1. Rechtdelicten- mala perse (kejahatan) Sifat: krimilogis
  2. Wwetsdelicten- mala qua prohibits (pelanggaran), sifat: yuridis.

Konsep rancangan UU KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan dengan pelnggaran. Menurut doktrin perbedan aari keduanya adalah:

  1. Kuantitas (berat ringannya ancaman)
  2. Kualitas (sifatnya)

Memorie van toelichting tidak mmberikan penjelansan tentang perbdan antara kehatan buku II dengan pelanggaran buku III. Dalam RUU KUHP hnya dua buku saja yaitu:

  1. Buku I ttg ketentuan umum
  2. Buku II ttg tindak pidana

Pelanggaran termuat dalam UU. Kejahatan ada yang termuat ada juga yang tidak termuat. Jenis tindak pidana lainnya:

  1. Delik formil; esensinya adalah perbuatan /feit menyangkut poging/ajaran percobaan.
  2. Delik materiil; esensinya adlah akibatnya menyangkut causaliteit/ajaran;hubungan sebab akibat

Dalam KUHP;

  1. Ketentuan Umum (Psl 1 – Psl 103)
  2. Kejahatan (Psl 104 – Psl 448)
  3. Pelanggaran (Psl 489 – Psl 569)

Psl 103 KUHP merupakan pasal yang sangat penting karena merupakan landaan hokum bagi terjadinya penyimpangan diluar kUHP.

Pertanggungjawaban

Hokum pidana mengacu pada orang tanpa melupakan perbuatan . pertanggungjawaban pidana dalam arti luas disebut kesalahan / ajaran kesalahan. Ia mengacu pada satu asas pokok yang sifatnya tidk tertulis /karena tidak diaturdalam UU yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi dalam peradilan pidana (Indonesia Belanda) cttnkulhukumadedidikirawan mengandung asas pokok penting yaitu :

  1. Unsure asas legalitas /legaliteit
  2. Unsure kesengajaan/opzet
  3. Unsure alas an pembenar dan pemaaf

Uraian:

  1. Unsure asas legalitas . asas ini berlaku sebagai pegangan bagi polisidan jaksa sedangkan tiada pidana tanpa kesalahan dipegang oleh hakim. Didalam hokum pidana asas tidak tertulis ini dinyatakan dengan bebagai istilah hokum secara cttnkulhukumadedidikirawanbervaraiasi:
    1. Geen straf zonder schuld
    2. Nulla poena sine culpa
    3. Kerine stafre sine schuld
    4. Actus non facit reum russi mens sitrea
    5. An act does’nt make a person guilty unless the mind is guilty

Walaupun sifatnya tidak tertulis namun eksistensinya dalam peradilan pidana diakui psl 6 ayat (2) UU No.14/1970. Tak ada suatu perbutan pun yang cttnkulhukumadedidikirawandpat dipidana kecuali setelah hakim dalam persidangan meneliti bukti-bukti yang ada keyakinan bersalah.

hukum

ILMU NEGARA Part 2 : Bentuk susunan Negara, Demokrasi,Kekuasaan dan Hukum,trias politika, teori perjanjian masyarakat/teori kontrak social, prinsip kedaulatan rakyat, teori kedaulatan tuhan, Negara hokum, Negara kesejahteraan/welfarestate, pertumbuhan perkembangan ilmu Negara dengan beberapa pemikiran.

September 27, 2017

BENTUK SUSUNAN NEGARA

SECARA umum maka bentuk Negara dibedkan menjadi:

  1. Negara kesatuan /unitary state: sentralistik dan disentralistik
  2. Negara serikat /federasi/federal state

Uraian :

  1. Negara kesatuan (unitary state), makna kesatuan ; satu bukan berartiseragam tetapi satu dalan keanekaragaman. Keseragaman tidak identik dengan kesatuan. Menurut UU No. 22/1999 ttg otonomi daerah maka bidang hankam luar negeri, fiscal, moneter, agama dan peradilan tetap diatur oleh pusat. Hakikat desentralisasi adalah menghormati keanekaragaman. Otonomi daerah adalah dalam rangka kemandirian bukan cttnkulhukumadedidikirawankemerdekaan. Otonomi daerah dikuatkan dengan adanya subsitusi silang atau perimbangan keuangan dengan demikian maka daerah yang miskin akan sumber daya alam bukanlah penghalang untuk bagi perwujudnya otonomi daerah. Mengenai otonomi daerah hakikatnya adalah bagaimana mmanfaatkan sumber-sumber kekayaan daerah untuk menjalnakan roda pemerintahan daerah. Otonomi daerah hakikatnya adalah untuk persatuan dan kesatuan karena slah cttnkulhukumadedidikirawansatu upaya menjaga kesatuan dan persatuan adalah dengan pemerataan dan transmigrasi. Otonomi daerah; UUnya harus saling berkaitan atau tidak lepas sama sekali dan juga bahwa pada asasnya daerah harus juga memperhatikan kepentingan yang lebih besar.
  2. Negara federal (federal state), pada Negara federal, Negara bagian mempunyai konstitusi dan ada institusi kekuasaan dalam hal inidi Negara federal adalah presiden dan di Negara bagian adalah gubernur Negara bagian. Negara bagian tidak boleh melakukan hubungan internnasional. Bentuk Negara federal memiliki esensi yang sama dengan desentralistik yaitu ada pemecahan kewenangan di pusat dan sebagai cttnkulhukumadedidikirawandi daerah. Kesatuan desentralistik memiliki esensi yang sma dengan federal. Pada sentralistik seperti di Negara kita dengan adanya otonomi luas yang tetap diatur oleh pusat adalah: keuangan/moneter, pertahnan dan keamanan, agama, pengadilan, pendidikan, ekonomi.

DEMOKRASI

Demokrasi berasal dari demos dan cratien (bahasa yunani) yangberarti rakyat dan pemerintah. Menurut Abraham lincolnt; demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Macam-macam demokrasi, antara lain:

  1. Demokrasi langsung, yaitu rakyat scara langsung mengemukkan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihindari seluruh rakyat missal; plebisist, pemilu, referendum, recall,inisiatif.
  2. Demokrasi tak langsung, yaitu rakyat menyalurkan kehendaknya melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam DPR. Ada badan perwakilan (parlemen, kongres, -DPR, MPR, dsb), cttnkulhukumadedidikirawandan sebagai instrumennya adalah pemilu.

System pemilihan umum terdiri dari:

  1. System distrik, yaitu wilayah Negara dibagi-bagi dalam beberapa daerah pemilihan sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia dalam dewan perwakilan rakyat.
  2. System proporsional, yaitu dimana cttnkulhukumadedidikirawanjumlah kursi berdasarkan jumlah pemilih.

KEKUASAAN DAN HUKUM

Kekuasaan

Menurut Mariam Budiarjo; kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorng atau orang lain sedemikian rupa sehingga cttnkulhukumadedidikirawantingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.

Menurut Mac Lver; kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan alat dan cra yang tersedia. Kekuasaan Negara adalah kekuasaan yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan dibatasi oleh hokum disebut Negara hokum yang demokratis. Menurut teori trias politica: setiap cttnkulhukumadedidikirawanNegara selalu terdapat tiga mecam kekuasaan yaitu legistlatif, eksekutif, yudikatif.

Trias Politica

Teori ini sebagai reaksi terhadap teori Jhon Lock, menurut Jhon Lock, pembagian kekuasan meliputi: legislative,eksekutif, federative, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan alat-alat Negara dalam melakukan hubungan kerjanya baik secara intern maupun ekstern. Beranjak dari teori seperti demikian selanjutnya muncul teori llainnya yaitu teori trias politica (Montesquieu) yang menghendaki pemisahan kekuasaan antara lain: legislative, eksekutif, yudikatif. Juga menghendaki cttnkulhukumadedidikirawanpemisahan terhadap fungsinya. Hanya dengan cara ini absolutism dpat dicegah dan kebebasan politik terjamin. Di AS hanya diilhami teori ini dari segi organnya saja dimana legistlatif kongresnya mirip dengan di kita adanya check and balancing system. Di Indonesia bukan pemisahan tetapi pembagian distribusi sehingga Indonesia tidak menganut teori ini. Trias politica menghendaki agar setiap fungsi dari ketiga kekuasan tersebut tidak saling mencampuri. Kosntitusi memberikan pengaturan bagi cttnkulhukumadedidikirawanmasing-masing kekuasaan supaya tidak sewenang-wenang. Dalam konstitusi kita kata penjelmaan memiliki arti dimana rakyat mewakilkan kehendaknya kepada MPR. Berbicara mengenai teori trias politica maka pemisahan itu dalam praktiknya sangat sulit, sehingga selalu ada saja pembagian kekuasaan didalamnya dalam hal ini maka sebaiknya kita menganut dikotomi kekuasaan /policy executing dan cttnkulhukumadedidikirawanpolicy making meskipun dengan adanya dikotomi ini justru akan menyamarkan batasn antara ketiga kekuasaan tersebut.

Teori Perjanjian Masyarakat/Kontrak Sosial.

Tokoh-tokohnya:Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau. Perjanjian masyarakat mengandung dua esensi yaitu :

  1. Dimana orang-orang saling menghormati satu sama lain dan hidup damai (pactum unions).
  2. Dimana orang-orang tersebut bersatu untuk mematuhi pemerintah yang dipilih cttnkulhukumadedidikirawanoleh merka (pactum subjections).

Menurut Grotius 1583-1645:

  1. Perjanjian masyarakat mendahului terbentuknya konstitusi Negara.
  2. Rakyat menentukan bentuk pemerintah yang paling baik dianggap rakyat
  3. Rakyat menyerahkan hak untuk cttnkulhukumadedidikirawanmemerintah bagi menjalnkan kehendak rakyat

Menurut Hobbes 1588-1679:

  1. Hanya menganut esensi ke 2 dari perjanjian masyrakat
  2. Tidak mengakui keanekaragaman perjanjian masyarakat tanpa batas sehingga ia menganut absolutism
  3. Pemerintah berhenti apabila ada pemerintahan baru menggantikannya cttnkulhukumadedidikirawandan rakyat tunduk pada pemerintah baru tersebut.

Menurut John Locke 1632-1704 :

  1. Berfungsi melindungi hak alami individu
  2. Menganut kedua esensi perjanjian masyarakat
  3. Kekuasaan pemerintah dapat dicabut cttnkulhukumadedidikirawanapabila sudah keluar dari kehendk rakyat.

Menurut Rousseau 1712-1788 :

  1. Hanya mengenal esensi perjanjian masyarakat yang pertama.
  2. Rakyat hidup bersatu secara harmonis dan bersahaja   melalui hasil kerja cttnkulhukumadedidikirawanyang menyenangkan
  3. Perjanjian masyarakat bukan suatu realitas tapi hanya suatu dalil

Konsepsi dari Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Jhon Locke beranjak pada homo omni lupus bellum omnium contra omnes (penuh kekacauan). Konsep dari keempat konsep tersebut memang sama tapi implikasinya terhadap HAM berbeda. Konsep (1) sepanjang penguasa menempati janjinya (janji penguasa) maka tidak perlu berbicara tentang HAM. Konsep (2) seluruh hal diserahkan kepada Negara dalam praktik melahirkan absolutism. Konsep (3) adanya yang diserahkan cttnkulhukumadedidikirawansebagian kepada Negara ada hak yang masih melekat pada masing-masing individu (dasar dan lahirnya human right. Konsep (4) mengandung dua esensi yaitu:

  1. Pactum unions, pada sat pembentukan Negara
  2. Pactum subjections, isinya volunte generale, kehendak mayoritas identik dengan jkehendak rakyat sebagai wujud nyatanya adalah adanaya lembaga votting.

Prinsip Kedaulatan Rakyat

Berpijak pada kehendak mayoritas. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Negara. Rakyat merupakan sumber kekuasan Negara disebut Negara demokrasicttnkulhukumadedidikirawan.

Teori Kedaulatan Tuhan

Dipandang dari sudut teori ini maka ada beberapa macam Negara yaitu Negara agama, Negara sekuler, Negara kebangsaan. Indonesia adalah Negara kebangsaan. Sumber hokum Negara NKRI adalah hokum negra. Kedaulatan rakyat esensinyacttnkulhukumadedidikirawan bukan mayoritas dan minoritas tetapi persamaan.

Negara Hukum

Harus memenuhi syarat-syarat factor-faktor asas-asas antara lain:

Mennurut Koninjnenbelt; pemerintah menurut hokum, perlindungan ham, pembagian kekuasaan, pengawasan kekuasaan oleh badan peradilan. Menurut Ozippelius: pemerintah menurut hokum, perlindungan ham, pembagian kekuasan, pengawasan kekuasaan oleh badan peradilan khusus terhadap bestuur. Menurut Von Munch: perlindungan ham, pembagian kekuasaan, ketertiban semua organ Negara pada UUD dan keterikatan pemerintah dan [peradilan pada PerUUan dan hokum, aturan cttnkulhukumadedidikirawandasar ttg proposionalitas, pengawasan badan peradilan terhadap putusan-putusan atau penetapan-penetapan badan kekuasaan umum, jaminan badan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan, pembatasan terhadap asas berlaku surut UU. Menurut Tommy Bustomy : perlindungan ham, pemisahan dan pembagian kekuasan Negara, legislasi kewenangan pemerintah, peradilan tata usaha Negara.

Negara Kesejahteraan /Welfare State.

Apa yangd inamakan dengan walfare state tidak dapat dilepaskan dari Negara hokum Negara hokum materiil (luas). Lahirnya konsep ini merupakan suatu reaksi dari pada kekuasaan absolute pada masa ketika raja-raja berkuasa abad ke 17 an. Selanjjutnya dikehendki adanya suatupembatasan yaitui dengan aliran konstitusionalisnmenya (Cral Fredric) yang kemudian diluruskan dimana pembatasan ini dikemas sedemikian rupa dalam bentuk hokum, sehingga cttnkulhukumadedidikirawanlahir Negara hokum formil tokohnya staal, immanuel Kant,dll. Negara hokum formil ini bercirikan :pengakuan ham, pemisahan kekuasaan, tindakan penguasa berdasarkan UU, peradilan TUN. Konsp ini diilhami olh aliran positivism dari Austin dimana : tindakan negra hanya boleh apabila sesuai dengan UU, dan melarang Negara terlampau jauh masuk ke kehidupan rakkyat. Selanjutnya sebgai suatu pengembangan cttnkulhukumadedidikirawandari konspe ini yaitu lahir dengan apa yang dinamakan Negara hokum materiil di sini Negara harus intervensi (dalam UUD1945).

Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Negara dengan beberapa pemikiran

Terbagi menjadi :

  1. Masa yunani purba
  2. Masa romawi
  3. Masa abad pertengahan
  4. Masa renaissance
  5. Masa kenegaraan positif

Uraian :

  1. Masa yunani purba, ngara masih berbentuk polis-polis, tokoh-tokohnya:
    1. Socrates, pada masanya terjadi kesewenang-wenangan, korupsi, pemeasan, dll. Metode yang digunakan adalah metode dealektika.
    2. Plato, metode yang digunakan adalah metode deduktif spekulatif, menurutnya ada dua dunia yaitu: pertama dunia cita yang bersifat immaterial, dan kedua dunia alam yang bersifat materiil cttnkulhukumadedidikirawanatau dunia palsu. Ada beberapa bentuk Negara menurutnya yaitu monarkhi atau tirani, aristokrasi atau oligarkhi, demokrasi atau mobokrasi.
    3. Aristoteles ia adalah bapak ilmu pengetahuan empiris, ia tidak mengakui dua dunia (plato) tappi hanya mengakui satu dunia yang berproses menuju realita. Teori termashyurnya adalah zoon politiconcttnkulhukumadedidikirawan.
  2. Masa romawi meliputi: masa kerajaan, masa republic, masa prisnsipal atau menghisap kedaulatan rakyat, masa dominat atau monarkhi mutlak. Tokoh masa ini diantaranya adalah Cicero: dengan Pac Romana atau perdamaian abadi hanyalah dari peraturan-peraturan logis roma) dan hokum positif lenyap manakala bertentangan dengan hokum cttnkulhukumadedidikirawanalam.
  3. Masa abad pertengahan, tokoh-tokohnya :
    1. Agustinus; Negara tuhan terpisah dengan Negara setan
    2. Thomas Aquino; Negara didukung serta dilindungi oleh greja demi tercapainya kemuliaan abadi.
    3. Dante alieghieri; kerajaan dunia (bukan paus) yang akan mencapai perdamian dunia
    4. Marsiglio di padua; cttnkulhukumadedidikirawanpemisahaan kekkuasaan Paus dan Negara
  4. Masa renaissance

Tokoh-tokohnya : niccolo Machiavelli, kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, Jean bodin pemerintah absolute dengan tidak menghilangkan nilai-nilai moral. Ia adalah bapak ajaran kedaulatan. Aliran monarchomachen, tugas raja adalah menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Kekuasaan raja dibatasi undang-undang. cttnkulhukumadedidikirawanUndang-undang dibuat oleh raja saja di dalam badan perwakilan rakyat. Raja bertanggung jawab pada rakyat.

 

 

hukum

ILMU NEGARA Part 1: PENDAHULUAN(tinjauan filosofis, hubungan horizontal, hubungan vertical,istilah, syarat keilmuan ilmu Negara, nilai dan fungsi, status ilmu Negara), HUBUNGAN ILMU NEGRAA DENGAN ILMU LAINNYA (ilmu negara dengan ilmu hokum, ilmu negara dengan ilmu politik, ilmu Negara dengan HTN), PENGERTIAN POKOK DAN SENDI POKOK , METODE PENYELIDIKAN, PENGERTIAN NEGARA, UNSUR-UNSUR NEGARA, TIMBUL DAN TENGGELAMNYA NEGARA, FUNGSI NEGRA, TUJUAN NEGARA BENTUK SUSUNAN NEGARA

September 26, 2017

PENDAHULUAN

Tinjauan filosofis

[pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri karena memiliki- kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh dirinya sendiri. Teori zoon politicoon menyatakan bahwa manusia adalah mahluk social . teori ini merupakan suatu pandangan atau asumsi dari aristoteles bahwa manusia itu tidak bias lepas dari masyarakat, ia tidak bias melepaskan diri dari masyrakatnya karena ia memiliki ketergantungan terhadap kelompoknya. Manusia juga merupakan mahluk adedidikirawancttnkulhkmberpolitik yang artinya bahwa manusia mempunyai tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dan apabila manusia yang jumlahnya banyak ini sa;ling berusaha dengan masing-masing kepentingan yang berbeda maka diperlukanlah adanya hokum dalam hal semua norma sudah tidak dapat lagi mengaturnya hal ini sesuai dengan teori residu /teorui sisa bahwa norma hokum yang mengatur keadilan adedidikirawancttnkulhkmbila semua norma sudah tidak dapat lagi mengatur. Antara manusia itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam norma agama norma susila dan norma sopan santun manusia saling mempengaruhi dan juga dalam hokum dan saling mengikat antar individu dalam masyarakat . dalam zoon politico nada dua adedidikirawancttnkulhkmmacam hubungan yang seimbang yaitu , hubungan horizontal dan hubungan vertical.

Hubungan Horizontal

Yaitu hubungan antar individu dengan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok . di dalam hubungan horizontal ini timbul suatu hubungan hokum yaitu hubungan yang segala akibatnya diatur oleh hokum yaitu apabila terjadi hubungan antar individu atau kelompok sebagai suatu badan hokum yang berada dalam kesejajaran hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan kesejajaran dalam hal hak dan kewajiban iniadalah adedidikirawancttnkulhkmbahwa antar yang berhubungan memiliki posisi yang sama di dalam hokum. Hubungan tersebut dikenal dengan privat atau perdata sebagai contoh yaitu hubungan dalam yayasan dan koperasi mengatur keduanya dalam posisi yang sama oleh hokum yaitu sebagai badan hokum yaitu organisasi yang mempunyai kepastian dalam hokum walaupun pada dasarnya yayasan adalah hanya sebagai organisasi adedidikirawancttnkulhkmkemasyarakatan namun ditempatkan dalam posisi yang sama dengan koperasi yaitu sebagai badan hokum.

Hubungan Vertikal

Dengan suatu adanya badan yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi diatasnya maka secara otomatis akan melahirkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tindakan-tindakan kekuasaan yang ada di bawahnya yang disertai dengan sanksi dan paksaan. Sebagai contoh; misalnya kassus pnganiayaan suami terhadap istri apabila ada perajanjian atau kesepakatan antar suami dan istri maka kasus tersebut dianggap telah selesai walaupun melanggar KUHP tentang penganiayaan adedidikirawancttnkulhkmhal ini terjadi karena ada unsure subjektivitas dari hakim pengadilan dengan asumsi bahwa tujuan utama penegakan hokum yaitu ketertiban dan keadilan telah dicapai dalam kasus ini.

Istilah

Dalam mempelajari ilmu Negara maka akan timbul suatu kesulitan yaitu dalam hal membedakan istilah ilmu Negara, ilmu kenegaraan dan ilmu politik yang mana ketiga ilmu ini sama-sama memiliki objek yang sama yaitu Negara. Dalam hal ini yaitu antara lain:

  1. Ilmu kenegaraan, dalam sejarahnya istilah ini muncul paling dahulu di Negara belanda yaitu dalam bahasa belanda staatswetenschap yang artinya ilmu kenegaraan kemudian disusul dengan istilah staatsleer atau ilmu Negara dan istilah setelah perang dunia ke 2 adalah wetewnschap der politiek atau ilmu politik. Di dalam ilmu kenegaraan tidak hanya dilihat adedidikirawancttnkulhkmdari sudut hokum saja tapi juga dari sudut ekonomi sebagai akibat dari pengaruh aliran merkantilisme dimana dalam aliran ini semua perekonopmian diselenggarakan oleh Negara.
  2. Ilmu Negara, istilah ilmu ini diambil dari bahasa belanda staatslecr yang diambil dari bahasa jerman staatslehre. Di dalam bahasa inggris disebut theory of state atau the general theory of state atau political theory sedangkan dalam bhasa prancis dinamakan theorie d’etat. Timbulnya istilah ilmu Negara atau staatsleer sebagai istilah teknis adalah sebaai akibat penyelidikan dari seorang sarjana jerman bernama George jellinek. Ia memandang ilmu prngatahuan yaitu iolmu kenegaraan tidak bersifat isedentil adedidikirawancttnkulhkmtetapi secara keseluruhan dan berhasil meletakan seluruh lapangan penyelidikannya dalam suatu sistematik. Karena itu beliau disebut sebagai bapak ilmu Negara karena beliau adalah orang yang pertama kali mencoba mellihat lapangan kenegaraan seluruhnya yang membagi-baginya dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain atau samenhangende eenheid. Adapun bukunya berjudul allgemeine staatslehre merupakan suatu legger yaitu suatu adedidikirawancttnkulhkmpenutup bagi masa yang telah lampau dan merupakan dasar serta pembuka bagi masa yang akan dating bagi penyelidikan ilmu Negara.
  3. Ilmu politik, istilah politik dikemukakan pertama kali oleh jean bodin. Adapun batasan dari ilmu politik dapat dibagi kedalam 3 golongan;
    1. Pendekatan postulasional, ilmu politik ialah ilmu yang menyelidiki manusia yang berusaha memperoleh kekuasaan sebagaimana ekonomi menyelidiki manusia dalam usahanya mendapatkan kemakmuran.
    2. Pendektan psikologis, ilmu poltik sbagai motif-motif dan hasrat-hasrat manusia yang berusaha memperoleh dan menggunakan kekuasaan.
    3. Pendekatan sosiologis, ilmu politik sebagai alat untuk menjelaskan keadaan masyarakat dimana kekuasaan itu berlakuadedidikirawancttnkulhkm

Syarat Keilmuan Ilmu Negara

Suatu ilmu harus memiliki syarat termonologi sistematik metode dan objektif. Suatu ilmu pengetahuan modern lahir dari ilmu pengetahuan yang sebelumnya dan pengetahuan asalnya dari pengetahuan itu sendiri sebelum ia berubah menjadi ilmu yaitu suatu pengetahuan memiliki adedidikirawancttnkulhkmsyarat-syarat keilmuan. Adapun cirri dari ilmu pengetahuan modern antara lain;

  1. Empiris, yaitu sesuai dengan kenyataan
  2. Immanent, yaitu dapat diekmbalikan krpada hal-hal yang nyata sebagai contoh misalnya dalam hokum segala kerangka pemikiran hokum harus dapat dikembalikan kepada rakyat nyata.
  3. Fungsional, yaitu bias mencerminkan hal-hal yang fungsional bekerja berdasarkan fungsinya shingga ada suatu kaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya berdasarkan fungsinya sebagai contoh misalnya adedidikirawancttnkulhkmdalam pembagiaan kekuasaan oleh montesqiueu terdiri atas; legislative, yudikatif, eksekutif. Pembagian ini berdasarkan pada fungsi masing-masing namun saling menunjang dan bekerja sama kooperatif fungsional
  4. Dialektis, yaitu memiliki sifat dialogis, atau Tanya jawab menggali pengertian baru solusi baru. Adapun metoode dialektika yang dikemukakan oleh heigger yaitu; mencari tese/thesis, mrncari anti tese, dan menciptakan proses dialogis sehingga menciptakan pengertian atau solusi baru. Di mana proses dari pada metode ini adalah adedidikirawancttnkulhkmdimulai dari tesis dan anti tesis sehingga terjadi suatu sintesis yang pada akhirnya melahirkan jalan tengah atau kompromistis
  5. Dinamis, yaitu mengikuti perkembangan yang ada dimasyarakat.
  6. Bermanfaat, yaitu berdaya guna bagi kepentingan masyarakat dimana kepentingan kehidupan harus jelas.

Nilai dan FUngsi

Antara lain:

  1. Totalitas yaitu objek penyelidikan dapat diselidiki secara menyeluruh atau als ganzheit yang tidak tertuju semata-mata pada satu Negara tertentu saja
  2. Umum yaitu nilai yang tidak dapat dari gambaran secara keseluruhan yang mengandung genus begrip bukannya species begrip.
  3. Abstrak yaitu nilai yang tidak nyata dan diperolah sebagai akibat dari nilai-nilai totalitas dan umumadedidikirawancttnkulhkm
  4. Teoritis yaitu perumusan dan konkritisasi cita-cita sebagai lawan nilai prktis
  5. Bebas nilai yaitu netral yaitu yangadedidikirawancttnkulhkm tidak dipengaruhi oleh waktu tempat dan keadaan selaku factor-faktor yang variable sifatnya.

Fungsi ilmu Negara adalah sebgai pengantar untuk mata kuliah lain pada cabang-cabang ilmu kenegaraan seperti contoh hokum tata Negara dan hokum administrasinegra.

Status Ilmu Negara-negara dalam Program Pendidikan di Fakultas HUkum

Ilmu Negara termasuk kedalam kurikulum inti yaiyu sebagai mata kuliah dasar keahlian hokum MKDKH bersama satu kelompok dengan pengantar ilmu hokum PIH. Status adedidikirawancttnkulhkmtersebut sangatlah tepat karena sesuai dengan martabat sifat hakikat atau karekteristik ilmu Negara itu sendiri.

HUBUNGAN ILLMU NEGARA DENGAN ILMU LAINNYA

Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum

Hubungan ilmu Negara dengan ilmu hokum adalah karena memiliki objek penyelidikan yang sama yaitu Negara dalam hal ini adalah rakyat karena hokum itu berada dalam Negara dan objek hokum itu adalah rakyat itu sendiri. Hubungan ini terlihat jelas misalnya dalam tolak ukur status hokum seseorang status hokum berdasarkan keturunan yaitu disebut ius sanguinis dan status hokum berdasarkan adedidikirawancttnkulhkmtempat kelahiran yang disebut dengan ius soli. Suatu Negara dapat menghasilkan unsure-unsur rakyat yang menjdi potensi negative dan potensi positif, potensi negative yaitu dimana Negara tidak siap menghadapi masa yang akan dating dimana Negara tidak menyiapkan lapangan kerja yang luas, sehingga terjadi pengangguran . sedangkan potensi positif yaitu dimana Negara memenuhi segalaadedidikirawancttnkulhkm sesuatu yang menjadi hak rakyat, misalnya Negara menetapkan upah terendah yang baik terhdap buruh atau lebih dikenal dengan UMR.

Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

Segala hasil penyelidikan ilmu Negara sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dipraktekan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat praktis

Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara

Ilmu Negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyeldidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok Negara dapat memberikan dasar-dasar adedidikirawancttnkulhkmteoritis yang bersifat umum untuk Hukum Tata Negara.

PENGERTIAN POKOK DAN SENDI POKOK

Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang mebahas mengkaji pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok Negara. Pengertian-pengertian pokok itu bersifat status sedangkan sendi-sendi pokok bersifat dinamis selalu berubah mengikuti perkembangan zaman contoh dari pengertian pokok misalnya demokrasi memiliki pokok sebagai pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat sedangkan sendi pokoknya apabila demokrasi tersebut dilihat segi adedidikirawancttnkulhkmdinamis bahwa demokrasi itu berkembang sesuai dengan tempat waktu dan orang yang melaksanakan demoktrasi tersebut. Pengertian pokok adalah artian yang sifatnya konstan kapan pun dan dimana pun berada. Sendi pokok erat kaitannya dengan bahan riil (manusia, alam dan tradisi). Dan berubah-ubah bersifat variable.

METODE PENYELIDIKAN

ANTARA LAIN:

  1. Metode deduksi, yaitu suatu metode berdasarkan proses penyelidikan atas asas-asas bersifat umum yang dipergunakan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus (tertentu) atau penjelasan-penjelasan teoritis yang bersifat umum terhaap fakta-fakta yang bersifat konkrit.
  2. Metode induksi, yaitu suatu metode yang merupakan kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan adedidikirawancttnkulhkmproses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-pristiwa khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit.
  3. Metode dialektis, yaitu metode yangd ilakukan dengan cara Tanya jawab atau dialog untuk mencoba mencari pengertian-[engertian tertentu
  4. Metode filosofis, yaitu suatu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikannya secara abstrak idiil
  5. Metode perbandingan, yaitu suatu metode dengan mengadakan perbandingan diantara kedua objek penyelidikan atau lebih untuk menambah dan memperdalam adedidikirawancttnkulhkmpengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki.
  6. Metode sejarah, yaitu metode yang didasarkan terhadap analisis dari kenyataan-kenyataan sejarah yang ditinjau pertumbuhan dan perkembangannya sebab akibatnya sebagaimana terwujuddalam sejarah dan dri penyelidikan disusun asas-asas umum yang dapatdipergunakan.
  7. Metode sistematik, yaitumetode yang berdasarkan secara menghimpun bahan-bahan yang sudah tersedia terhadap bahan-bahan itu dilakukan pelukisan penguraian dan penilaian kemudian dilakukan kalsifikasi ke dalam adedidikirawancttnkulhkmgolongan-golongan didalam suatu sistematik.
  8. Metode hokum, yaitu metode yang didalam proses penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikan dengan menitikberatkan kepada segi-segi yuridis, sehingga factor-faktor yang bersifat non yuridis dikesampingkan.
  9. Metode sinkretis, yaitu suatu netode yang didalam proses penyelidikannya menninjau serta membahas objek penyelidikannya dengan cara menggabungkan adedidikirawancttnkulhkmfakto-faktor baik yang bersifat yuridis maupaun non yuridis.
  10. Metode fungsional, yaitu suatu metode yang didalam proses penyelidikannya meninjau serta objek penyelidikannya dengan menggandengkan dengan baik gejala-gejala dalamu dunia ini masing-masing tidak terlepas satu sama lainnya melainkan terdapat hubungan yang timbale balik atau interdependent

PENGERTIAN NEGARA

Negara berasal dari kata statum bahasa latin artinya menempatkan dalam keadaan berdiri kemudian berkembang menjadi staat (bahasa belanda dan jerman). adedidikirawancttnkulhkmMenurut logemann: “yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaaannya itu. Negara memiliki sifat:

  1. Memaksa, artinya mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal
  2. Monopoli, yaitu terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
  3. Mencakup semua, untuk mencapai tujuan maka Negara mengeluarkan adedidikirawancttnkulhkmberbagai bentuk peraturan perundang-undangan bagi semua orang tanpa kecuali

UNSUR – UNSUR NEGARA

Antara lain:

  1. Rakyat, yaitu semua orang yang berada didaam suatu Negara atau menjadi penghuni Negara. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tingagal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara.
  2. Wilayah, , adalah wilayah yang menunjukan batas-batas dimaana Negara itu sungguh-sungguh dapat melaksanakan adedidikirawancttnkulhkmkedaulatannya
  3. Pemerintah yang berdaulat, pemerintah dalam arti luas adalah gabungan dari semua lembaga kenegaraan atauu gabungan dari semua alat perlengkapan Negara legislatf eksekutif yudikatif sedangkna pemerinath dalam arti sempit adalah lembaga eksekutif.
  4. Pengakuan Negara lain, ada dua macam yaitu:
    1. Pengakuan defacto, yaitu pengakuan terhadap suatu Negara berdasarkan kenyataan adanya Negara.
    2. Pengakuan de jure, yaitu pengakuan terhadap sahnya suatu Negara berdasarkan pertimbangan menurut hokum.

Unsure (1) dan (2) merupakan unsure pokok konstitutif dan unsure (3) dan (4) merupakan unsure tambahan deklaratif.

TIMBULNYA DAN TENGGELAMNYA NEGARA

Terjadinya Negara dapat ditinjau dari dua segi:

  1. Secara primer yaitu mempersoalkan bagaimana asal muasal terjadinya Negara yang pertama didunia bahwa masalah kekayaan dijadikan sebagai pendorong agar orang-orang mau membentuk suatu kelompok.
  2. Secara sekunder yaitu dilihat dari dalam lingkungan Negara-neegara lain. Bahwa suatu kelompok dapat dikatakan sebagai suatu Negara adedidikirawancttnkulhkmapabila telah mendapatkan pengakuan dari Negara lain.

FUNGSI NEGARA

Fungsi Negara diantaranya:

  1. Menjaga ketertiban dan keamanaan
  2. Pertahanaan
  3. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
  4. Menegakan keadilan

TUJUAN NEGARA

  1. Menurut shang yang: “ tujuan Negara adalah membentuk kekuasaan Negara yang sebesar-besarnya”.
  2. Menurut Nicollo Machiavelli: Tujuan Negara adal;ah membentuk kekuasaan Negara sebesar-besarnya guna kebebasan kehormatan dan kesejahteraan adedidikirawancttnkulhkm
  3. Menurut dante Alighieri: tujuan Negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia
  4. Tujuan Negara adalah menjunjung tinggi hak dan kbebasan warganya.

BENTUK SUSUNAN NEGARA

SECARA umum maka bentuk Negara dibedkan menjadi:

  1. Negara kesatuan /unitary state: sentralistik dan disentralistik
  2. Negara serikat /federasi/federal state

hukum

SMA NEGERI PAMANUKAN, SUBANG

Web/Blog untuk keluarga besar (alumni, siswa, guru dan karyawan) SMA Negeri Pamanukan, Subang - Jawa Barat # Web Address: http://smanpmk.wordpress.com # email: smanpmk@yahoo.com

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: