MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM HAM INTERNASIONAL PART VI

Januari 14, 2017

PERANG MELAWAN TERORISME

Tindakan terorisme kerap mengundang reaksi berlebihan dari pemerintah sebagai tindakan balasan. Counter terrorism ini juga dapat berupa pelanggaran atas azas praduga tak bersalah, peradilan yang bebas, bebas dari penyiksaan, kebebasanberpendpat danadedidikirawan berserikat. Kontra terrorisme yang ditujukan pada kelompok agama atau etnis tertentu juga akan melanggar hokum HAM.

Perkembangan situasi HAM pasca serangan 11 September telah terdokumentasi dengan baik. Diseluruh dunia, serangan 11 september telah diikuti gelombang serangan bersifat rasis yang ditujukan kepada kaum muslim, arab dan sikh hanya atas dasar penampilan mereka. Sejumlah Negara menangkapi ratusan orang untuk alas an politik tertentu, sehingga perang terhadap terrorism dijadikan alat menindas lawan politik. Banyak Negara mengeluarkan peraturan hokum yang merumuskan kejahatan baru, melarang organisasi tertentu, membekukan asset, mengekang kebebasan warganegara, danadedidikirawan mengurangi pengamanan terhadap pelanggaran HAM. Serangan 11 September telah dijadikan sejumlah Negara sebagai alas an kampanye politik. Rusia selalu berdalih bahwa konflik checnya sebagai operasi anti teroris. Namun setelah serangan 11 September Rusia meminta pengakuan atas tindakannya dengan alas an bahwa adaadedidikirawan hubungan antara kaum pemberontak checnya dengan Taliban dan osama binladen. Cina bereaksi serupa untuk membela responnya atas agitasi politik diprovinsi XINJIANG. Perdana menteri mesir menuntut negaara-negara barat memikirkan perjuangan mesir melawan terror, danadedidikirawan PM Israel berulang kali menyebut presiden palestina yasir Arafat sebagai our bin laden banyak contoh lainnya.

Reaksi PBB menghadapi akses tindakan-tindakan Negara yang berupa kontra terorisme tidaklah memuaskan. Dewan  Keamanan PBB mengidentifikasi kebutuhan untuk memerangi terorisme dalam resolusi 1373 (2001) dengan menyebutkan sejumlah tindakan guna menceggah dan menanggulanginya namun baik dewan keamanan maupun komite anti teorisme yang kemudian dibentuk sama sekali tidak menyebut tentang keharusan Negara mematuhi HAM dalamadedidikirawan memerangi terorisme sekli pun adaadedidikirawan upaya dari badan-badan lain dilingkungan PBB untuk tetap menjunjung HAM dalam menanggulangi terorisme yang kian marak tersebut.

MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM HAM INTERNASIONAL PART V

Januari 9, 2017

ASPEK HUKUM PELANGGARAN HAM OLEH SUBYEK HUKUM BUKAN NEGARA

Serangan 11 September terhadap AS dilancarkan oleh individu-individu dari Negara lain oleh actor bukan Negara yakni sebuah organisasi yang tidak memiliki status hokum sebagai Negara atau agen Negara.

Sementara pihak meragukan bahwa tindakan tersebut tertentu yang dilakukan teroris atau anggota kelompok bersenjata yang bertindak  diluar control negaranya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Hokum HAM internasional dikembangkan untuk melindungi seseorang dari prnyalahgunaan kekuasaan oleh negaranya sendiri. Oleh karena itu hokum internasional, dalam keadaanya dewasa ini tidak akan mampu secara efektif menaggulangi terorisme yang dilakukan actor bukan Negara. Menurut doktrin HAM secara harfiah actor bukan Negara tidak terikat secara hokum oleh mekanisme pengawasan hokum internasional dan hokum HAM internasional. Konsekuensinya sejumlah Negara telah mempertanyakan apakah pertempuran hokum melwan terorisme dapat dimengangkan melalui penerapan hokum HAM adalah kejahatan menurutadedidikirawan hokum pidana nasional masing-masing Negara bukan pelanggaran HAM. Uni eropa juga menggaris bawahi bahwa perbuatan terorisme bukan pelanggaran HAM dan sejunlah komentator berpandanga bahwa serngan 11 Sept adalah kejahatan biasa menuhut hokum pidana AS.

Namun demikian hamper semua instrument HAM mencantumkan kewajiban Negara intuk mengontrol kegiatan-kegiatan tertentu dari individu guna mencegah terjadinya penyalahgunaan HAM, UN Commission on Human Rights, misalnua telah memutuskan bahwa perkosaan oleh actor-actro bukan Negara merupakan pelanggaran pelanggaran hak wanita. Badan yang sama juga telah menyatakan bahwa individu berkewajiban untuk berusaha menjunjung tinggi dan mematuhi ham hal sendaga sudah digariska dalam internasional Convenant on civil and political right Pasl 5 (1) : tidak ada bagian dari konvenan ini yang dapat ditafsirkan memberikan hak kepada suatu Negara kelompok atau orang perorangan untuk terlibat dalam perbuatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk merusak hakadedidikirawan dan kebebasan yang diakui kovenan atau membatasinya lebih sempit dari yang ditetapkan kovenan. Ketentuan ini diberlaku bukan hanya bagi Negara akan tetapi juga bagi kelompok dan oraang perorangan sehingga perbbuatan terrorisme sekali pun dilakukan actor bukan Negara kini tunduk pada ketentuan hukuam internasional.

MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM HAM INTERNASIONAL PART IV

Januari 9, 2017

PELANGGARAN HAM OLEH TINDAKAN TERORISME SERANGAN 11 SEPTEMBER 2001

Perbuatan teroris melanggar HAM para korbannya. Dampak terorisme ini sangatluas dan barangkali tidak ada satu bagian pun dari HAM yang dikkecualikan dari dampak terorisme. Dampak merugikan dari perbuatan terorisme atas hak hidup , kemerdekaan, keamanan dan kehormatan seseorang telah didokumentasikan dengan baik oleh organ-organ PBB terutama melalui resulusi komisi HAM sub komisinya dan mejelis umum. Demikian pula organusasi-organusasi regional antar Negara seprti parliamentary assembly of the council of Europe dan Islamic summit conference telah meyatakan adanya dampak terorisme terhadap HAM padaadedidikirawan tanggal 16 Maret 2000, parlemen Eropa menegaskan kembali bahwa terorisme merupakan pelanggaran HAM.

Serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 yang meratakan gedung pencakar langit kembar world trade center di AS dan memakan banyak korban merupakan serangan terhadap HAM dasar setiap orang, yakni hak untuk hidup. Disamping itu ha katas kemerdekaan danadedidikirawan keamanan juga merupakan HAM yang dilanggar serangan 11 September tersebut. Betapa dahsayatnya serangan teroris 11 September ini dapat dilihat uraian dibawah ini:

Pada tanggal 11 September 2001, Sembilan belas orang kewarganegaraan non AS memiliki empat pesawat jet komersial dari boston, dan Washington membajak pesawat tersebut beberapa menit setelah take off, menabrakannya ke gedung world trade center di new York city, gedung pentagon di Virginia utara danadedidikirawan pinggiran Pennsylvania, menimbulkan korban jiwa terbesar yang pernah dialami AS dalam satu hari semenjak perang saudara amerika.

Di boston, lima orang pembajak Satam Al Sugami, Waleed Alshehri, Wal Alsheri, Mohammed Atta, dan Abdulaziz Alomari menaiki pesawat American Airline Flight 11, yang berangkat dari Logan pada jam 8:10 pagi menuju Los Angles. Tak lama setelah take off para pembajak berhasil menguasai pesawat dan menerbangkannya ke New York City , dan pada jam 8:45 pagi itu juga menabrakannya ke gedung world trade center menara utara. Juga di boston, lima orang pembajak lain Marwan Al Sahehi, Fayez ahmed, ahmed alghemdi, Hamza alghamdi, dan mohaid al shehri menaiki united airline flight 175, yang berangkat dariadedidikirawan logan airport pada jam 7:58 pagi dengan tujuan los angles. Setelah take off pembajak berhasil menguasai pesawat menerbangkannyake new York city, dan pada jam 9:03 pagi menabraknya ke menara selatan dari world trade center.

Kedua gedung yang masing-masing berlantai 110- yang didalamnya  sekitar 50.000 orang sedang bekerja meledak dan terbakar hebat sehingga memaksa evakuasi besar-besaran dari para pegawai yang berada dilantai dibawah sumber ledakan pada Jam 9:50 menara selatan runtuh, diikuti oleh menara utara pada jam 10:30 memporakporandakan dan meratakan seluas 12 juta kaki persegi ruang perkantoran (seluas total ruang perkantoran ada di Atlanta atai Miami) dan merusak 18 juta kaki persegi ruang perkantoran lain di gedung –gedung yang ada di manhattan. Diantara bangunan dan benda yangadedidikirawan hancur sepanjang 30 mil. Sampai akhir tahun 2001, tercatat sekitar 2900 orang dipastikan tewas atau hilang di WTC, dan 157 penumpang dan crew pesawat dan pembajak terbunuh dalam dua buah pesawat yang dibajak.

Tidiak jauh dari Washington DC lima orang pembajak Saeed H. Alghamdi, Ahmed Al- Haznawi, Ahmed Alnami dan Ziad Samir Jarrah menaiki United Airlines 93 yang berangkat dasri Newark Airport (salah satu dari tiga bandara utama yang melayani kawasan metropolitan New York) pada jam 8:01 padi dengan tujuan Sanfrancisco, setelah mengudara, para pembajak menguasai pesawat, namun rupanya terjadi perlawanan dari sekitar empat puluh orangadedidikirawan penumpang dan awaknya pesawatnya kemudian jatuh dikawasan pedesaan Pennsylvania pada jam 10:10 tak ada korban yang sellamat.

Penyelidikan pihak berwajib menyingkap bahwa kesimmbilan belas pembajak telah bekerja dalam satu kelompok mandiri selama delapan belas bulan dengan hamper tidak mendapat bantuan dari luar kecuali pendanaan. Enam pemimpin kelompok ini berpendidikan baik, memasuki AS lebih dahulu dari yang lain, dan terdidik sebagai pilot. Anggota lain berusia lebih muda dan tidak begitu terpelajar berfungsi sebagai sedadu lapangan untuk mengendalikan penumpang. Tak lama setelah serangan tersebut pihakadedidikirawan berwajib AS mencurigai mereka didalangi dan didanai seorang warga Negara arab Saudi bernama osama bin laden yang bermarkas di afganistan dan beroperasi melalui jaringan teroris al qaeda.

Terorisme dengan sekala besar ini menciptakan iklim ketakutan yang luar biasa dengan menggunakan ketakutan dan kekerasan sebagai alat maka sebagaimana dinyatakan sepecial repoteur PBB K.K Kouta dalam dokumen PBB tanggal 27 Juni 2001:

Terrorism influence ideological and political factors in order to impose its own model of society impede citizens intheir right to have a say in the decisions that effects their lives; subverts pluralism and democratic institutions through the creation of negative conditions for the functioning of the constitution ; halts the democratic process and democratization undermines freeadedidikirawan political economic social and cultural development impairs the quality of democratic society for all (and) lends to more terrorism and militancy.

 

Pelanggaran HAM oleh perbuatan terorisme bukan sekedar dampak incidental perbuatan terorisme ditujukan pada penghancuran HAM itu sendiri terdapat consensus yang luas diberbagai lembaga HAM tentang dampak tidnakan terorisme ini yang ditujukan sebagai penyangkalan HAM. Pandangan demikian sudah dikukuhkan bertahun-tahun sebelumnya dalam Vienna Declaration andadedidikirawan programme of action, juni 1993 yang menyatakan bahwa tindakan terorisme ditujukan untuk menghancurkan HAM dan demokrasi.

MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM HAM INTERNASIONAL PART III

Januari 7, 2017

TERORISME DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL

Pada dasarnya perbuatan terorisme itu dapat dituntut berdasarkan hokum pidana nasional dan internasional serta HAM nasional maupun internasional. Adapun komponen penting pertama dari hokum HAM internasional adalah sekumpulan standar internasional mengenai enforcement hokum yang tujuannya adlah mengendalikan penggunaan kekerasan, termasuk yang mematikan dan membatasiadedidikirawan konsekuensi yang tidak diinginkan dari penggunaan kekerasan tersebut. Instrument-instrumen hokum tersebut menekankan bahwa penggunaan kekerasan hanyalah satu kekecualian yakni sejauh diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Salah satu perbedaan pokok antara aturan pengginaan kekerasan dalam hokum HAM internasional dan hokum perang internasional adalah penafsiran dan penggunaan proposionalitas. Apabila standar enforcement  hokum mengharuskan penggunaan kekerasan itu proposional ( hokum HAM internasional ), sesuai dengan tujuan sah yang ingin dicapai, maka dalam hokum pernag internasional diizinkan dilakukannya serangan langsung kepada obyek militer, termasuk para kombatan serta orang-orang yang terlibat langsung dalam permusuhan, dan tidak dibatasi proposionalitas. Adapun proposionalitas dalam hokum perang internasional adalah tes keseimbangan yang harus dilakukan pada saat suatu sasa ran militer sudah teridentifikasi , untukadedidikirawan menentuakn apakah serangan yang akan dilakukan bias menyebabkan jatuhnya korban dikalangan penduduk sipil, kerusakan obyek sipil atau kombinasi dari keduanya akan berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan secara militer yang diantisipasi. Ada argumentasi bahwa penggunaan prinsip proposionalitas yang lebih keras yang diberlakukan bagi enforcement hokumadedidikirawan merupakan salah satu alas an Negara menggunakan hokum perang dalam menghadapo terorisme. Misalnya dalam situasi dimana Negara mengantisipasi untuk menembak jatuh pesawat sipil yang sedang dibajak.

MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PART II

Desember 26, 2016

TERORISME DAN HUKUM PERANG INTERNASIONAL

Part II

Hukum peranginternasional adalah sekumpulan aturan hokum yang diberlaakukan manakala kekerasan dengan senjata sudah mencapai konfllik bersenjata, apakah internasional atau non internasional. Perjanjian-perjanjian dibidang hokum perang internasional yang paling sering dirujuk adalah konvensi=konvensi jenewa 1949 dan dua additional protocol of 1977, sekali pun aturan-aturan ini mencakup pula sejumlah instrument hokum lainnya mau pun hokum kebiasaan internasional. Hokum perang internasional tidak mendefinisikan terorisme tetapi melarang perbuatan-perbuatab terhadap penduduk sipil yang akan dianggap terorisme jika dilakukan diadedidikirawan masa damai.

Prinsip dasarnya adalah bahwa mereka yang terlibat dalam konflik bersenjata harus selalu membedakan antara kaum sipil dan kombata dan antara obyek sipil dan militer. Principle of distincition merupakan tonggak hokum perang internasional. diturunkan dari prinsip ini adalah sejumlah peraturan-peraturan  yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil, misalnya melarang serangan langsung yang membabi buta terhadap penduduk sipil atau obyek sipil. Demikian juga aturan mengenai sikap bbermusuhan untuk menghindarkan penduduk sipil dariadedidikirawan dampak tindakan tersebut. Hokum perang internasional juga melarang penyanderaan, baik terhadap penduduk sipil atau terhadap orang yang tidak lagi terlibat permuduhan.

Begitu konflik bersenjata timbul, mungkin tidak begitu penting untuk memberi sebutan perbuatan teroris pada kekerasan terhadap penduduk sipil atau obyek sipik sebab tindakan- tindakan demikin sudah termasuk kejahatan perang yang dapat dituntut secaara pidana oleh Negara sesuai dengan hokum internasioonal; dan dalam hal pelanggaran beratadedidikirawan sebagaimana diatur konvensi – konvensi jenewa dan additional protocol 1, orang – orang yang bersalah harus dipidanakan termasuk dalam rangka yurudiksi universal.

 

Hokum perang internasioonal juga secara spesifik melarang terorisme dan perbuatan terorisme. Tujuan utamanya adalah menggaris bawahai prinsip hokum umum bahwa: tanggung jawab pidana itu individual dan tidak boleh adaadedidikirawan seorang individu dan warga sipil harus menjadi korban penghukuman secara kolektif, yang jelas merupakan perbuatan bersifat terror . oleh karena itu konvensi jenewa ke IV (Pasal 33) menyatakan bahwa :” hukuman kolektif atau tidnakan serupa yang bersifat intimidasi atau terorisme adalah dilarang.” Sedangkan additional protocol II (Pasal 42) melarang “perbuatan terorisme” terhadap orang atauadedidikirawan yang tidak lagi ambilbagian dalam permusuhan. Kedua additional protocol to the Geneva Convention juga melaarang perbuatan yang menyebarkan terror dikalangan penduduk sipil.

MENGUNGKAP TABIR TEORISME DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL

Desember 24, 2016

PENGERTIAN TERORISME DALAM HUKUM INTERNASIONAL

PART I

Apakah hokum internasional memadai untuk mengatur fenomena terorisme ? inilah pertanyaan yangselalu munccul dalam menghadapi persoalan masyarakat internasional kontemporer ini. Sebelum membahas hal ini terlebih dahulu kita perjelas apa sesungguhnya yang disebut teroris dan terorisme itu ? sesungguhnya definisi terroris baik dalam tataran hokum nasional maupun internasional cukup banyak . namun dianggap belum memadai. Pada tataran internasional lebihadedidikirawan meruupakan definisi yang sifatnya sektoral dalam berbagai konvensi PBB bagi tindakan-tindakan terorisme tertentu seperti misalnya dalam Convention on offences and Certain Other Acts Commited on Board the Aircraft tahun 1963, dan beberapa konvensi yang terkait penanganan terorisme penerbangan, convention on the prevention and punishment of Crime against internatonally protected persons, including diplomatic agents 1973, Convention for the ssupperssion of unlawful acts against the safety of maritime navigation 1988, international convention for the suppression ofadedidikirawan terrorist bombing 1997, dan  sejumlah konvensi PBB lainnya yang biasa disebut UN Sectoral convention. Namun mendefinisikan terorisme secaraadedidikirawan komperenship tampaknya sulit karena timbul persoalan apakah terorisme termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan dalam konflik bersenjata atau kegiatan dari gerakan pembebasan nasional ataukah ini dikecualikan.

Tidak mengherankan apabila organisasi-orgaanisasi regional lebih berhasil mendefinisikan tindakan terorisme seperti misalnya framework decision of the council of European union on combating terrorism tahun 2002. Instrumen internasional ini mencantumkan sejumlah perbuatan yang jika dilakukan dengan sengaja dengan tujuan mengintimidasi penduduk atau memaksa sebuah pemerintahan atau organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan atau dengan tujuan mendetbiliskan secara serius atau merusak sendi-sendi politik ekonomi atau struktur social suatu Negara atau organisasi internasional, dapatadedidikirawan dianggap sebagai perbuatan terorisme. Dasar perbuatan-perbuatan ini adalah serangan terhadap jiwa atau keutuhan fisik seseorang, penculikan penyandraan, menyebabakan kerusakan pada pemerintahan atau fasilitas umum.

Atas dasar instrument hokum eropa dan dari sejumlah organisasi regional lain telah diimpulkan adanya suatu consensus minimal mengenai tiga ciri utama dari terorisme. Suatu perbuatan terorisme mencakup suatu pelanggaran pidana serius, ditujukan terhadap jiwa manusia, keutuhan fisik atau kebebasan seseorang atau terhadap obyek-obyek tertentu yang merupakan fondasi material dari masayrakat dan dilakukan dengan tujuan politik tertentu, baikadedidikirawan untuk mengintimidasi penduduk atau memaksa suatu pemerintah atau otoritas public lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

Sekalipun tidak terdapat definisi komperhensip pada tataran internasional, perbuatan teroris adalah kejahtan menurut hokum nasional, menurut konvensi-konvensi internasional dan regional tentang terorisme, dan asalkan kriterianya terpenuhi, dapatadedidikirawan dikategorikan sebagai kejahatan perang atau sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu tanpa adanya definisi global yang komperhensif, terorisme bukannya tidak diatur.

 

PARADIGMA TEORI HUKUM PENGAYOMAN DALAM KONSEPSI NEGARA DAN ILMU HUKUM

Desember 4, 2016

 

Part IV

Tujuan Teori Hukum Pengayoman

Tujuan hokum berdasarkan cita hokum pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam rumusan tadi termasuk juga tujuan untuk memelihara danadedidikirawan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita – cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa (penjelasan UUD1945). Pelaksanaan pengayoman itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan:

  1. Ketertiban dab keteraturan yang memunculkan predikbilitas;
  2. Kedamaian yang berkententraman
  3. Keadilan (distributive, komutatif, vindikatif, protektif)
  4. Kesejahteraan dan keadilan social
  5. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa

 

KONSEPSI NEGARA

Negara adalah masyarakat yang secara menetap mendiami suatu wilayah tertentu yang mengorganisasikan dirinya secara politik dalam sebuah badan hokum public sebagai wahana untuk secara demokratis dalam semangat kebersaamaan berikhtiar mewujudkan kesejahteraan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat . pemerintah berkedudukan sebagai primu inter pares (bukan sebagai pemilik atau penguasa Negara dan rakyat), sebagai pamong, yangadedidikirawan mengemban tugas pimpinan masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan sebagai demikian berkewajiban untuk mempertasipasikan rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional dalam mewujudkan masyarakat sejahterayang adil dan makmur. Jadi pemerintah harus menghadirkan diri dan berfungsi sebagai pusat-pusat koordinasi pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan tujuan bernegara. Pelaksanaan  berbagai tugas pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan, bersaranakan dan tunduk pada aturan hokum positif dengan mengacu cita hokum cita Negara dann tujuan bernegara secara kontekstual.

KKONSEPSI ILMU HUKUM

Ilmu hokum adalah sebuah eksemplar normologi yang termasuk kelompok ilmu-ilmu praktis yang dengan menghimpun memaparkan mensistematisasi menganalisis, mengintepretasidan menilai hokum positifpada analisis terakhir terarah untuk menwarkan penyelesaian terhadap masalah hokum dengan bertumpu dan dalam kerangka tatanan hokum yang berlaku. Masalah hokum berintikan pertanyaan tentang apa hokumnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan tertentu, dan berdasarkan itu apa yang seharusnya dilakukan orang,, yang kepatuhannya tidak diserahkan pada kemauan bebas bersangkutan. Masalah hokum dibedakan dalam masalah hokum mikro dan masalah hokum makro. Masalah hokum mikro adalah berkenaan dengan hubungan antar subyek hokum, yang penyelesaiannya dilakukan dengan penemuan hokum dan penereapan hokum secara kontekstualdengan mengacu tujuan yang mau dicapai dengan aturan hokum terkait dalam kerangka tujuan hokum pada umumnya. Masalah hokum makro berkenaan dengan masyarakat sebagai keseluruhan, yang berintikan ihwal menentukan dan menata pola hubungan antar manusia yang berkekuatan normative dan secara rasional memungkinkan masing-masing mencaapai tujuan secara wajar, sehingga disitu pihak penyelenggaraan ketertiban berkeadilan tetap terjamin, dan dilain pihak mendorong kemajuan masyarakat. Pertanyaan intinya adalah perangkat aturan hokum apa yang diperlukan masyarakat. Penyelesaian terhadap masalah hokum makro iniadedidikirawan dilakukan dengan pembentukan hukuum secara kontekstual dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan dalam kerangka tujuan hokum pada umumnya dengan mengacu cita hokum, yang produknya berupa aturan hokum yang secara obyektif berlaku umum (perundaang-undangan).

Ilmu hokum bertujuan untuk menawarkan penyelesaian yuridis terhadap masalah hokum yang ditimbulkan oleh dan dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Ketetapan penyeleasian yang ditawarkan itu akan tergantung pada ketepatan perumusan masalah hukumnya ke dalam pertanyaan-pertanyaan yuridis yang diajukan. Ketepatan perumusan masalah hokum itu ditentukan oleh ketepatan persepsi atau pemahaman terhadaap situasi yang memunculkan masalah hokum tersebut. Untuk memperoleh pemahaman setepat mungkin tentang situasi yang dihadapi, maka situasi tersebut harus dianalisis ke dalam fakta-fakta relevan yang yuridis relevan dengan memisahkannya dari yang tidak relevan dilakukan berdasarkan kaidah hokum yangadedidikirawan harus ditemukan dengan menggunakan metode interpretasi atau konstruksi hokum terhadap aturan hokum atau sejumlah aturan hokum yang relevan terhadap situasi kenyataan faktualyang dihadapi. Sebaliknyya memilih aturan hokum dan mendistilasi kaidah hukumm yang relevan harus atau hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dari sudut situasi kenyataan factual yang dihadapi. Jadi dalam proses berpikir untuk merumuskan penyelesaian yuridis yang akan ditwarkan itu, berlangsung proses lingkaran hermeneutical.

Pengembanan ilmu hokum selalu melibatkan dua aspek, yaknii kaidah hokum dan fakta (kenyataan masyarakat), artinya aspek normative preskriptif untuk menemukan kaidah hukumnya yang menetapkan apa yang seharusnya terjadi, dan aspek empiris deskriftip untuk menetapkan fakta-fakta yang relevan dari kenyataan kemasyarakatan. Dalam proses pengembanannya kedua aspek itu berinteraksi atau harus diinteraksikan. Putusan yang diambil untuk ditawarkan sebagai penyelesaian bagiadedidikirawan masalah hokum yang dihadapi  itu dimaksudkan sebagai penyelesaian definitive untuk masalah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan secara rasional dalam arti harus tetap mampu mempertahankan ketertiban berkeadilan dengan mempertimbangkan juga kemungkinan dampak kemasyarakatannya. Karena itu putusan yang dihasilkan harus dapat ditempatkan dalam tatanan hokum yang berlaku dank e dalam tatanan kemasyarakatan yang di dalamnya tatanan hokum itu merupakan salah satu subsistemnya. Yang disebut terakhir ini adalah sistemasi eksternal material hokum yang menjadi point of entery bagi pendekatan deskriftip nomologis dan masukan dari ilmu-ilmu manusia lainnya khususnya ekonomi, sosiologi, antropologi, politik dan sejarah), etika dan pendekatan antisipatif futurlogi. Sehubungan dengan itu, dipandang dari sudut ilmu hokum sebagai disiplin ilmu mandiri, maka produk ilmu ekonomi, sosiologi hokum, antropologi hokum, sejarah hokum, etika dan futurology merupakan ingredients yang harus diolah menjadi pengembanan ilmu hokum untuk memproduk proposisi yuridis (hipotesis) dan teori hokum. Dengan melaksanakan fungsi sistematisasi eksternal maka pengembanan ilmu hokum itu sudah dijalankan dengan mengacu strategi ilmu social yang memungkinkan ilmu hokum itu menjadi hidup dan relevan terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun pengolahan akhir berbagai masukan ini tetap hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode normative yang mengacu nilai danadedidikirawan kaidah. Bagaimanapun ilmu hokum dalam pengembanannya selalu harus mengacu dan berintikan rasionalitas nilai dan rasionalitas kaidah tanpa mengabaikan rasionalitas efisiensi dan rasionalitas kewajaran. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam pengembannnya, ilmu hokum itu sekaligus mengakomodasikan ke dalam dirinya sejarah hokum sosiologi hokum, antropologi hokum, psikologi hokum, dan teori tentang keadilan.

Metode ilmu hokum pada dasarnya adalah metode penilitian hokum normative, khususnya metode interpretasi daan konstruksi hokum, namun dalam pengembannya, sehubungan dengan tujuannya sendiri secara dialektis (akan harus mampu)mengakomodasi produk danadedidikirawan cara kerja metode penelitian ilmu ilmu social yang bersifat deskriptif empris. Dengan demikian dalam pengembanan ilmu hokum itu, terbawa oleh karakternya sebagai ilmu praktis normologis, sesungguhnya secaara metodologis merupakan dialektika normologis dan nomologis.

Berdasarkan dua maslah pokok yang menjadi aufgabe, ilmu hokum dapat dipandang terdiri atas dua bagian besar bagian pertama adalah bidang studi yang mempelajari penyelesaian hokum mikro dengan mempelajari system hokum yang berlaku, yang dapat disebut teori penemuan hokum. Bagian kedua mempelajari penyelesaian terhadap masalah hokum makro yang dapat disebut teori pembentukan hokum atau teori perundang-undangan. Dalam berkiprahnya baik teori penemuan hokum maupun teori pembentukan hokum berintikan caraadedidikirawan berpikir tertentu yang disebut argumentasi yuridis. Dengan demikian secara pradigmatik, ilmu hokum terdiri atas teori argumentasi yuridis, teori penemuan hokum, dan teori perundang-undangan. Teori penemuan hokum berintikan teori sumber hokum, teori interpretasi dan konstruksi hokum, serta teori klasifikasi kaidah hokum. Teori perundang-undangan terdiri atas proses perundang-undangan , metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan.

Ilmu hokum dalam pengembanannya harus selalu mengacu nilai. Sebab hokum yang menjadi obyek studi ilmu hokum adalah hasil karya cipta manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada kehidupan yang tertib  berkeadilan. Tiap kaidah hokum positif adalah produk penilaian manusiaa terhadap perilaku yang mengacu pada ketertiban berkeadilan tersebut, dank arena ituadedidikirawan berakar pada nilai-nilai. Hokum dan berbagai kaidahnya adalah produk dan bagian dari kehidupan kejiwaan manusia. Dan sebagia demikian aspek kebudayaanadedidikirawan sebagai produk proses membudaya. Ini berarti bahwa tata- hokum itu bermuatan system-nilai. Karena itu, pemahaman secara ilmiah terhadap hokum dan penggunaannya dalam kehiduupan nyata hanya mungkin bermakna jika dilakukan dengan mengacu pada nilai dengan presfektif titik berdiri internal terbatas. Artinya ilmu hokum itu tidak bebas nilai.

Karena obyek telaahnya adalah realitas sarat nilai, dan ilmu hokum itu sendiri tidak bebas nilai, maka pengembanan ilmu hokum juga mengemban fungsi kritis terhadap obyek telaahnya. Dilaksankannya fungsi kritis ini dengan mengacu cita hokum sebagai norma kritisnya, akan mendorong penerapan dan pengembanan ilmu hokum yang lebih sesuai dengan tujuannya dalam konteks kenyataan kemasyarakatan dan dengan ituadedidikirawan mendorong dilaksanakannya praksis dan politik hokum yang lebih adekuat terhadap tujuan hokum dalam kerangka Negara dan tujuan bernegara pada umumnya. Karena itu juga pengembanan ilmu hokum berdampak atau menyandang sifat mengkaidahi dan dengan demikian secara langsung terlibat pada proses pembentukan hokum dan penemuan hokum.

Berdasarkan uraian terdahulu secara umum dapat dikatakan ilmu hokum bertujuan untuk :

  1. Memaparkan secara sistematisasi material hokum (perundang-undangan, yurisprudensi, hokum tidak tertulis, doktrin)
  2. Menunjukan apa hukumnya tentang ikhwal tertentu dengan mengacu aturanadedidikirawan hokum relevan
  3. Memberikan penjelasan historis tentang situasi tatanan hokum yang berlaku
  4. Memberikan kritik terhadap tatanan hokum aturan hokum positif atau putusan hokum berdasarkan doktrin kebijakan dan politik hokum yang sudah disepakati dengan mengacu cita hokum, cita Negara, dan tujuan bernegara.
  5. Mengeliminasi kontradiksi yang tampak tampil dalam tata hokum;
  6. Merekkomendasi interpretasi terhadap aturan hokum jika aturan hokum itu kabur atau tidak memberikan kepastian
  7. Mengusulkan amandemen terhadap perundang-undangan yang ada adedidikirawanatau pembentukan undang-undang baru.

 

PARADIGMA HUKUM INDONESIA DALAM CITA HUKUM PANCASILA

Oktober 29, 2016

Part II

Tatanan hokum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantaan cita hokum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan kedalam berbagai perangkat aturan hokum positif , lembaga hokum dan proses (prilaku birokrasi dan warga masyarakat). Yangadedidikirawan dimaksud denggan cita hokum adalah gagasan karsa cipta dan pikiran berkenaan dengan hokum atau persepsi tentang makna hokum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsu keadilan, kehasilgunaan, danadedidikirawan kepastian hokum. Cita hokum itu terbentuk dalam pikiran sanubari manusia sebagao produk berpadunya pandangan hidup keyakinan keagamaan dan kenyataan kemassyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur cita hokum tersebut. Dalam dinamika kehidupan kemaysarajatan, citaadedidikirawan hokum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani norma kritik kaidah evaluasi dan factor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hokum. Dirumuskan dan dipahaminya cita hokum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan danadedidikirawan aturan perilaku dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hokum. Dengan demikian seyogyyanya tata huukum itu merupakan sebuah eksemplar ratifikasi cita hokum kedalam berbagai asas dan kaidah hokum yang tertata dalamadedidikirawan sebuah system. Sejalan dengan itu ilmu hokum mempelajari tatanan hokum sebagai sarana intelektual untuk memahami daan menyelenggarakan tatanan hokum tersebut dalam pengembanannya seyogyanya pula bertumpu dan mengacu pada cita hokum.

Cita hokum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para bapak pendiri NKRI ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia danadedidikirawan tuhan, manusia dan sesame manusia , serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dalam dinamika kehidupan pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan arah pada pikiran danadedidikirawan tindakan.  cita hokum pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila dengan sendiri akan mencerminkan tujuan bernegara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan batang tubuh serta penjelasan UUD1945.

Pandangan hidup Pancasila bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, yang sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Kehadiran manusia di dunoa dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiapadedidikirawan manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan satu dengan yang lain. Keseluruhan pribadi manusia dengan keunikannya masing-masing mewujudkan satu-kesatuan yakni kemanusiaan. Jadi, kesatuan dalam perbedaan. Sebaliknya, dalam kebersamaan kesatuan ituadedidikirawan tiap manusia individual warga kesatuan itu memperlihatkan kodrat kepribadian yang unik, yang berarti terdapatnya perbedaan di dalam kesatuan kemanusiaan. Jdi perbedaan dalam kesatuan. Kodrat kepribadian iini tidak dapat disangkal tanpa meniadakan kodrat kemanusiaannya. Tiap manusia danadedidikirawan masyarakat harus mengakui menerima memelihara dan melindungi kepribadian tiap manusia warga masyarakat. Namun hal itu tiadak berarti bahwa kepentingan tiapadedidikirawan manusia individual secara tersendiri harus didahulukan dari masyarakat. Sebab, terbawa oleh kkodrat kebersamaan dengan sesamanya itu, tiap manusia individual hanya dapat mewujudkan kemunasiannya di dalam masyarakat, dalam kebersamaan dengan sesame manusia. Jadi dalam kehadiran dan kehidupannya, manusia itu tidak terlepas dari ketergantungan pada kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat. Kebbehagiaan dan upaya untuk mewujudkannya tidak terisolasi dariadedidikirawan kebahafiaan masyarakat sebagai keseluruhan. Selain itu, manusia juga tidak terlepas dari ketergantungan pada lingkungan alam semesta dan tuhan. Kebersamaan dengan sesamanya serta ketergantungan pada alam dan tuhan adalah struktrur dasar yang hakiki dari keberadaan manusia. Struktur dasar kebersaman dengan sesamanya dan keterikatan pada alam dan tuhan ini dirumuskan dalam bentuk sila-sila dari pancasila.

Pandangan hidup pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara dan pengembanan hokum prkatis, kesatuan lima nilai fundamental itu bersama-bersama dengan berbagai nilai yang dijabarkan atau diderivasi berdasarkannya, mewujudkan sebuah system nilai dan dijewantahkan keadedidikirawan dalam berbagai asas hokum dan kaidah hokum yang keseluruhannya mewujudkan sebuah system hokum. Tiap kaidah hokum mencerminkan atau dijiwai sebuah nilai, dan tata hokum mencerminkan atau bermuatan system nilai. Dalam esensinya, system-sistem nilai itu dapat dibedakan kedalam nilai dasar sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atauadedidikirawan memperjuangkan sesuatu, dan nilai tujuan sebagai sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan atau diwujudkan. Sebagai system nilai pancasila merupakan nilai dasar dan sekaligus juga merupakan nilai tujuan. Keseluruhan nilai-nilai dalam system nilai pancasila itu dipersatukan oleh asas kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu. Asas yang mempersatukan itu dalam lambing Negara RI dirumuskan dalam ungkapan Bhineka Tunggal Ika. Jadi Bhineka Tunggal Ikaadedidikirawan mengungkapkan titij tolak cara pandang bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual didalam masyarakat dan dalam alam semesta Dalam ungkapan tersebut terkandung pengakuan serta pernghormatan terhadap martabat manusia individual, kekhasan kelompok-kelompok etnis kedaerahan yang ada danadedidikirawan keyakinan keagamaan dalam kesatuan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia yang dikemukakan tadi maka cita hokum pancasila berintikan, ketuhanan yang maha esa, penghormatan atan martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan social, moral dan budi pekerti yang luhur, Partisipasi dan transparasi dalam proses pengambilan keputusan publik

 

PARADIGMA ILMU HUKUM INDONESIA

Oktober 27, 2016

Part. I

Proklamasi Kemerdekaan dan pembentukan Negara Republik Indonesia yang dituangkan krdalam UUD 1945 membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan diwilayah yang sebelumnya dinamakan Hindia Belanda termasuk pada penyelenggara hukumnya. Dengan itu secara implisit sudah terjadi perubahan dalam isi cita-cita hokum sebagai asas-dasar yang mempedomani dalam penyelenggaraan hokum di Indonesia. Juga pengembanan ilmu Hukum di Indonesia, sebagaiadedidikirawan pendamping ilmiah yang membantu dan membimbing pada penyelenggaraan hokum yang kini sudah menjadi ilmu hokum Indonesia, harus disesuaikan pada perubahan yang sudah terjadi. Ini berarti diperlukan perubahan paradigm dalam pengembanan ilmu hokum, yang sesungguhnya secara implisit sudah timbul dengan terjadinya perubahan dalam isi cita hokum tersebut. Agar dapat digunakan secara sadaradedidikirawan dalam mengartikulasikannya ke dalam pembentukan konsep-konsep yuridis dan teori-teori hokum untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan hokum yang fungsional maka paradigm ilmu hokum Indonesia perlu dieksplistkan. Ini adalah tugas teori hokum dan filsafat hokum Indonesia.beberapa penstudi ilmu hokum sudah melakukan upaya perintisan kearah itu, antara adedidikirawanlain, Satjipto Rahardjo. Di bawah ini diajukan beberapa butir pokok pikiran sebagai bahan telaah guna dipertimbangkan kemungkinannya untuk dikembangkan dalam rangka ikut berpartisipasi pada upaya mengeksplisitkan paradigm ilmu hokum Indonesiasebagai landasan atau kerangka umum pengembangan ilmu hokum.Yaitu Cita Hukum Pancasila, Konsepsi Hukum Indonesia, dan Tujuan Hukum Indonesia

DASAR-DASAR ILMU FILSAFAT MORAL ETIKA TRANSENDENTAL KESUSILAAN DALAM TEORI DAN PRAKTEK MORALITAS

Oktober 18, 2016

Sekian jauh kita telah melihat bhwa tujuan akhir manusia adalah kebahagian sempurna dalam memiliki tuhan kecuali itu juga telah kita ketahui bahwaadedidikirawan kearah tujuan tadi adalah perbuatan manusiawi yakni perbuatan manusia yang sukarela sekarang pertanyaan yang kita hadapi adalah menghubungkan dijalan ke tujuan Dapatkah setiap macam perbuatan membawa kita kita keadaan tujuan akhir kita bila kita menjawab ia berarti bahwa tidaklah terdapat perbedaan antara hal yang benar dan hal yang salah selanjutnya tidak terdapat ilmu filsafat moral tidak terdapat etika seperti kita katakan etika mendasarkan dirinya pada fakta pengalaman yakni keputusan tentang hal yang benar dan yang salah keyakinana yang dimiliki manusia bahwa beberapa perbuatan adalah dan sepantasnya dikerjakan bahwa ada perbuatan yang salah dan sepantasnya tidak dikerjakan bahwa terdapat perbuatan yang indefeerent yang boleh dijalankan atau tidak dijalankan fakta ini menyatakan bahwa manusia memutuskan bahwa terdapat macam perbuatan yang slah dan tidak akan membawa kita kearah tujuan terakhhir dan bahwa terdapat macam perbuatan benat yang sesungguhnya akan membawa kkita kearah tujuan terakhir tersebut demikian jauh kita hanya memakai saja fakta-fakta tersebut apabila berkata bahwa kebijaksanaan tuhan dan derajat manusia menuntut supaya manusiaadedidikirawan membimbing dirinnya sendiri kearah tujuan akhirnya dengan dengan memakai kehendak bebasnya kita juga merangkum dalam pernyataan kita tadi bahwa sanya terdapat kemungkinan memilih antara hal-hal yang akan membawa manusia kearah tujuannya adedidikirawan dan hal-hal yang tidak akan membawa manusia kearah tujuannya dan hal-hal yang tidak akan membawa arah tujauannya sebab apabila semua jalan akan membawa kita ketujuan yang sama agaknya jelas tidak diperlukan adanya pimpinan atau pemilihan Pembicaraan mengenai kesukarelaan dan kemerdekaan lebih-lebih mengnai prinsip akibat rangkap (the principle of double effeot) adalah berdasarkan pengalaman sehari-hari bahwa konsekuenssi atau akibat buruk atau jahat dapat terbit dari perbuatan manusiawi sering manusia bertanggung jawab atas perbuatan hal-hal yang buruk tersebut sekarang saatnya kita membuktikan semuanya itu apakah keyakinan umum umat manusia yang berkata bahwa ada perbuatan yang benar dan salah itu suatu yang benar mengapa terdapat perbuatan yang dianggap benar dan terdapat perbuatan yang dianggap salah apakah gerangan nilai-nilai alasan –alasan yang diberikan inilah apa yang disebut problm moralitas ARTI MORALITAS Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia dengan mana berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah baik atau buruk moralitas mencakup pengertian tentang bai buruknya perbuatan manusia kata a-moral non-moral berarti bahwa tidak mempunyai hubungan dengan moral tidak mempunyai arti moral istilah imoril artinya moril buruk moralitas objektif memandang perbuatan semata sebagai sesuatu perbuatan yang telah dikerjakan bebas lepas dari pengaruh sukarela pihak pelaku lepas dari segala keadaan-keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri dan bertanya adakah orang yang sepenuhnya menguasai dirinya dijadikan dengan suka rela menghendaki macam perbuatan tersebut moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengrtian dan persetujuan sipelaku sebagai individu adedidikirawanpula dipengaruhi dikondisionir oleh lataar belakangnya pendidikannya kemantapan emosinya dan sifat-sifat pribadi lainnya yang ditancapkan emosinya dan sifat-sifat pribadi lainnya yang dicanangkan adakah perbuatan tersebut sesuaiadedidikirawan atau tidak sesuai dengan hati nuraninya (conscience) sendiri dari pelaku disini kita tidak perbincangkan adakah moralitas itu subjektif ada. Karena ini adalah suatu fakta pengalaman bahwa hati nurani mnyetujui atau tidak menyetujui apa yang dikerjakan seluruh persoalannya marilah ditunda sampai saatnya membicarakan tentang hati nurani persoalan yang dihadapi kini hanya tentang moralitas objektif apakah hakekat dari perbuatan-perbatab adedidikirawanitu sendiri adakah perbuatan-perbuatan tersebut telahmemiliki kuwalitas moral sifat benar salah yang hakiki sendiri ataukah buatan-buatan tersebut mempunyai arti moril karena sebab-sebAb ekstrinsiik karena sebab-sebab dari luar Moralitas dapat intrinsik ATAU ekstrinsik pembagian diatas tadi moralitas instrinsik memandang perbuatan menurut hakekatnya bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif yang dipandang axdalah adakah perbuatan baik atau buruk hakekatnya bukan adakah seseorang telah memerintahkannya atau telah melarangnya moralitas ekstrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai sesatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang kuasa atau oleh hukum positif baik dari manusia asalnya maupun dari tuhan Bahwa sanyaa terdapat moralitas ekstirinsik semua orang bisa setuju karena tidak ada orang menolak kenyataan bahwa hukum-hukum positif bagaimanapun nilai sahnya adalah benar-benar ada seperti umpamanya adedidikirawanhukum negara atau hukkum yang tak tertulis atau hukum adat jadi disini kita tidak mengadakan pemilihan antara moralitas intrisnik dan moralitas ekstrinsik disini kita bertanya disamping moralitas ekstrinsik adakah juga terdapaat moralitas intrinsik atau juaga pertanyaan itu diperintahkian atau dilarang karena perbuatan tersebut pada hakekatnya benar atau salah adakah moralitas kodrat ataukah perbuatan tersebut padaa hakekatnya benar atau salah karena diperintahkan atau dilarang adakah semua moralitas situ sekedar sesuatu yang konvensional Teori yang mengatakan bahwa semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh konvensi bahwa semua bentuk moralitas itu adalah resultan dari kehendak seseorang yang dengan semau-maunya memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu tanpa medasarkan pada sesuatau yang intirinsik dalam perbuatan manusia sendiri atau pada hakekat manusia dikenai sebagai aliran positivisme moril disebut begitu karena menurut aliran tersebut semua moralitas bertumpu pada hukum positif sebagai lawan hukum kodrat (natural law) menurut teori tersebut perbuatan dianggap benar atau salah berdasar : 1.       Kebiasaan manusia 2.       Hukum-hukum negara 3.       Pemilihan bebas tuhan  Teori yang berkata bahwa moralitas itu sekedar kebiasaan sja sudah lama tersebar yakni sejak jaman paraadedidikirawan sophist dan kaum skeptik dijaman yunani kuno ada yang mengira bahwa moralitas itu dipaksakan oleh orang –orang pandai dan berpengaruh untuk menundukan rakyat biasa oleh tekanan dan pendapat umum dan tradisi orang biasa menerima hukum moral dan mau memakai rantai belenggu juga telah dibuatkan untuknya dan hanya beberapa pemberani berani berjuang dan dapat merdeka inilah filsafat adedidikirawandari dunia pemberontakan dalam bidang moril mandeville dalam bukunya enquiry into the origin of moral virtue menyocokan gagasan tersebut pikiran friedrich nietszche tidak jauh berbeda menurut dia pada permulaan yidak ada hal yang baik dan yang buruk yang ada hanya yang kuat dan yang lemah yang seperti perempuan juga sabar ramah tamah lembut yang lemah takut pada yang kuat masing-masing golongan memuja sifatnya masing-masing dan menghukum golongan lain demikian munculah perbedaan antara moralitas bendoro dan moralitas budak oleh karena jumlahnya besar dan kena pengaruh agama katolik moralitas budak menang iini merupakan bencana bagi rakyat tidak terhitung adalah tugasnya masyarakat untuk menimbulkan golongan aristrokat para ubermensch yang akan mengembalikan sifat –sifat kejahatan dan mengembalikan moralitas bendoro ubermensch itu mengatasi segalanya yang baik dan buruk ia adalah merupakan suatu hukum tersendiri hukum bagi dirinya sendiri Para hukum evolusionis modern seperti herbert sepencer umpamanya mencari jejak permulaan pertama gagasan –gagasan moril pada binatang sebagaimana manusia berkembang dari hewan demikian juga gagasan –gagasan moril tentu mengalami perkembangan evolusi yang sama cara berbuat yang dianggap berguna berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan suku-suku primitif bersama dengan majunya peradaban semakin disaringadedidikirawan lah dan menjadi sistem morilyang kita miliki sekarang oleh karena proses evolusi belum berhenti maka sistim tersebut masih bisa menjadi sistem yang lebih tinggi Aguste comte pendiri aliran positivisme memandang etika sebagai bagian sosiologi yang dianggap sebagai ilmu tertinggi kebiasaan moril itu muncul dari kebiasaan sosial dan terus menerus berubah bersama dengan perbuatan-perbuatan juga terdapat dalam masyarakat jadi semacam relativisme etika friedrich paulsen yang tidak dapat golongkan sebagai seorang postivist menegaskan bahwa pada konkritnya tidak terdapat moralitas yang universal sifatnya hukum moral (moral code) itu berbeda bagi setiap orang setiap filsafat moral itu hanya saja bagi suasana peradaban dimana filsafat moral tadi muncull karl marx dan engels beserta semua pengikutnya memegang konsepsi materialis tentang sejarah menegaskan bahwa gagasan-gagasan moral politik seni sosial dan filsafat ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat setiap saat setiap rakyat dan setiap kelas membentuk gagasannya sendiri untuk menserasikan dengan situasi ekonoomi yang khusus menurut anggapan komunis perubahan ekonomi adedidikirawanharus dilaksanakan denbgan jatuhnya kapitalisme dan pada saat ini akan dibutuuhkan bentuk moralitas yang baru yang harus menggantikakn moralitas borjius sekianlah beberapa contoh dari teori yang menolak adanya moralitas intirinsik mereka tidak menerima bahwa perbedaan antara baik dan buruk yang dibuat manusia umumnya itu didasarkan pada hakekat barang-barang untuk lebih mendekati pandangan tersebut marilah kita menyelidiki apakah itu adat adat itu munculnya karena perbuatan yang sama yang diulang dengan cara yang sama mengapa perbuatan diulang karena pada permulaan kalinya menjalankan perbuatan tersebut mereka menemukan bahwa perbuatan tersebut menyenangkanatau berguna dan mereka menghendaki hal tersebut kembali pada mulanyamanusia mengulang perbuatan-perbuatan tertentu tidaklah karena telah mengerjakannya barang sekali dua kali tetapi untuk keuntungan tertentu sampai adat tersebut terbentuk adat sendiribukanlah sumber dari perbuatan nilai adat danadedidikirawan tradisi adalah sebagai sesuatu juga diwariskan turun temurun kepada generasi mendatang dalam adedidikirawanbentuk yang sdh ready made yakni sesuatu kumpulan pengalaman-pengalaman yang berguna dan profitable dari orang-orang tua sebagai hubungan sejarah dengan masa lalu sebagai kelangsungan budaya adat adalah tiang penyokong setiap bentuk peradaban ada juga bisa merupakan penghalang kemauan setelah beberapa lama keadaan mungkin telah berubah secara radikal dan perbuatan yang dulu menguntungkan mungkin dalam keadaan baru menjadi tidak berguna dan merugikan nzmun karena tekanan kebiasaan yang kuat manusia terus menjalankan perbuatan tersebut tanpa memikirkan mengapa berbuat demikian umpamanya manusia terusmenerus mengikuti dan mentaati upacara-upacara tertentu meskipun telah lupa (tidak tahu) akan artinya tradisi dapat demikian hebat pengaruhnya sehingga orang terus sja berkeras kepala menentangkan akal sehat meskipun ia telah tahu bahwa tidak masuk akal ia tidak gisa lagi meninggalkan pola tingkah laku yang telah demikian biasa kita pernah mengadakan perbedaan antara tata caara tatatertib yang merupaakan adat istiadat semata dan adat istiadat bukan tata krama yang bukan etiquetee semata-mata tetapi yang mempunyai arti moral adat semata yakni perbuatan-perbuatan yang diulang semata adedidikirawankarena pernah dijalankan menurut penagalaman dapat dirubah meskipun sukar sejarah telah membuktikan bahwa adat    semacam itu dapat dirubah oleh lamanya waktu yang telah berjalan olehadedidikirawan suatu kekerasan yang kuat oleh propaganda yang terus menerus dan dapat dirubah dengan reduksi juga merata bahkan juga adat yang sudah berurat akar terdapat adat kebiasaan yang tidak pernah dapat dirubah makna dan bernafas adalah adat kebiasaan tetapi tidak ada orang dapat dididik kembali untuk bisa hidup tanpa keduamya bercakap-cakap dan bertukar pikiran adalah adat kebiasaan dan hanya orang sinting yang melarangnya musik dan ekperesi seni adalah adat kebiasaan hanya mental tidak beres yang mau menghancurkan secara total sebab nya adalah karena semuanya ini bukan adat semata tetapi berdasar pada tuntutan fisik mental dan emosional manusia dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa arti moralitas adalah kebetulan kesalahan dari perbuatan-perbuatan manusiawi moralitas itu objektif atau subjektif sesuai dengan sejauh tidak memperhatikan ciri pribadi dari pelaku atau sejauh memperhatikannya intrinsik atau ekstrinsik sejauh menemukan benar dam salahnya dalam adedidikirawanhakekat perbuatan atau dalam ketentuan hukum positif pernyataan ini adalh tentang moralitas objektif dan morilats ekstrensik adakah semua moralitas (kesusialaan) itu eksterensik dan konvensional ataukah beberapa moralitas itu intrinsik dan kodrati positivisme moral adalah teori yang teori yang mengatakan bahwa semua moralitas itu konvejnsional bahwa sanya tidak terdapat perbuatan yang menurut hakekatnya baik atau buruk ditunjuk tiga sumber konvensi: 1.       Adat kebiasaan pendapat iiini dipegang oleh para filsuf seperti sepencer nietzsche ccotet dan marx adat kebiasaan bisa mendapatkankekuatan hukum dan memberi moralitas ekstrensik pada jenis perbuatan yang indifferent sifatnya tetapi tidak semua moralitas dapat didasarkan pada adat kebiasaan karena sementara adat kebiasaan tidak dapat dihapuskan dan beberapa jenis perbuatan tidak pernah dapat dijadikan adat kebiasaan satu-satunya alasan untuk itu adalah bahwa perbuatan-perbuatan adedidikirawanini tidak pernah dijadikan adat kebiasaan satu-satunya alasan untuk ituadalah bahwa perbuatan-perbuatanitu baik atau buruk tidak tergantunng dari adat kebiasaan apapun juga dan adat kebiasaan bukanlah sumber semua moralitas 2.       Negara hobbes dan rosseou berkata bahwa sebelum pembentukan negara tidak terdapat moralitas moralitas adalah kekuatan (pentaatan) atau tidak ketaatan (pentaatan ) pada hukum sipil argumentasi melawan gagasan ini sama dengan yang terdapat diatas negara dapat memberikan moralitas ekstrinsik pada jenis perbuatan yang indifferent sifatnya tetapi tiada negara yang dapat sepenuhnya tidak terikat pada peraturan mengnai hukum-hukumnya terdapat perbuatan-perbuatan yang setiap negara harus memerintahkannya dan terdapat perbuatan-perbuatan yang setiap negara harus melarangnya karena kehidupan manusia sendiri menutut hal ini perbuatan-perbuatan telah bermoral atau tidak bermoral sebelum ada negara 3.       Dekrit tuhan meskipun moralitas tergantung pada kehendak tuhan juga tuhan tidak dapat sepenuhnya semau-mau dalam hal adedidikirawanyang beliau kehendaki kehendaknya tergantung pada intelleknya sedang baik intelek maupun kehendaknya tergantung pada esensinya tidak dapat berlawanan dengan dirinya sendiri oleh karena beliauadedidikirawan sendiri tidak dapat berbuat menurut cara yang berlawanan dengan esensinya yang takterbatas beliau juga tidak dapat memerintahkan atau mengidijinkan mahluknya berbuat seperti itu Beberapa perbuatan hanya mempunyai suatu moralitas ekstrinsik menurut hakekatnya indifferent menjadi baik atau buruk hanya karena seseorang yang berkuassa telah memerintahkannya atau melarangnya tetapi terdapat lain perbuatan yang mempunyai moralitas iintrinsik menurut hakekatnya perbuatan tersebut baik buruk dan tiada adat kebiasaan hukum manusiawi atau bahkan dekrit tuhan dapat membuatnya lain NORMA-NORMA MORALITAS Apa yang disebut moralitas itu sungguh ada ada beberapa perbuatan yang menurut hakekat nya indifferent yang mendapat moralitas ekstrinsik karena diperintahkan atau dilarang oleh kekuasaan yang sah tetapi ada perbuatan-perbuatan yang sungguh mempunyai moralitas intirinsik moralitas perbutan-perbuatan itu tidak didasarkan pada hal-hal yang sembarangan dan semuanya sajha baik dari adat negara malah juga tuhan tetapi berdasarkan pada hakekat perbuatan-perbuatan tersebut sendiri dan oleh karena alasan-alasan ini perbuatan-perbuatan tersebut telah menjadi adat kebisaan diantara manusia atau ditentukan oleh negara atau ditentukan oleh tuhan tugas kita selanjutnya adalah menemukan norma-norma yang bisa kita pakai untuk menntukan hakekat perbuatan-perbuatan mana perbuatan adedidikirawanyang baik mana yang buruk dan mana yang indifferent menurut hakekatnya langkah 2 yang kita tempuh adalah sebagai berikut : 1.       Apakah yang dimaksud dengan suatu norma moralitas 2.       Kemampuan manakah yang harus kita pakai untuk untuk mengukur moralitas 3.       Bagaimana membangun moralitas 4.       Apakah norma moralitas yang benar 5.       Bagaimana membuktikan bahwa ini adalah norma yang benar 6.       Apakah norma ini sesungguhnya praktis dan dekat apakah norma terhadir moralitas ARTI SUATU NORMA Norma adalah sturan standarad ukuran norma adalah sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu lain yan g hakekatnya besar kecilnya, ukurannya kwalitasnya adalah ragu-ragu jadi norma moralitas adalah aturan standarad atau ukuran dengan mana kita bisa mengukur kebaikan atau keburukan sesuatu perbuatan haruslah sesuatu dengan mana sesuatu perbuatan (haruslah) secara positif sesuai untuk dapat disebut secara moral indifferent haruslah sesuatu yang netral terhadap ukuran tadi Suatu norma dapat dekat atau terakhir untuk mengerti beberapa panjangnya sesuatu pakai meteran tetapi bagaiimana pembuat ukuran meteran menentukan bahwa sekian panjang ituadedidikirawan satu meter dia mengukur meteterannya dngan ukuran yang resmi dipakai dan diatasnya itu tidak terdapat ketentuan lain pada umumnya suatu norma dekat adalah norma yang secara langsung dapat diterapkan  pada benda yang harus diukur norma tersebut siap dipakai norma asli atau norma terakhir adalah alasan terakhir mengapa norma dekat itu seperti kenyataannya secara teoriitis hal yangsama dapat dipakai adedidikirawanuntuk memenuhi fungsi dari kedua norma yakni dekat dan terakhir Bahwasanya harus terdapat sesuatu norma moralitas dijelas telah kita tunjukan bahwa ada beberapa perbuatan yang menurut hakekatnya buruk maka haruslah terdapat sesuatu hal yang bisa untuk menentukan mengapa yang stu demikian sedangkan lainnya begitu dan norma tersebut haruslah norma dekat artinya dapat langsung diterapkan pada perbuatan kongkrit satu-satunya macam perbuatan yang sesungguhnya ada Supaya norma sahnya dekat terjamin harus terdapat norma terakhir yang memberi dijaminan untuk menemukan sesuatu kita harus mencarinya dengan cara yang benar-benar ditempat yang benar seperti kita tidak dapat mencari adedidikirawanemas dengan jalan mendengarkannya dan mencarinya sebagai sesuatu yang tumbuh dipohon maka juga dallam usaha kita menemukan norma moralitasharus kita putuskan: 1.       Dalam mencari kemampuan mana yang harus dipakai dan 2.       Didaerah mana kemampuan tersebut harus digunakan  MORAL SENSE THEORI Adakah mempunyai kemampuan khusus untuk menemukan dan mengukur moralitas menjelang akhirabad ke 17 dan selama abad ke 18 beberapa moralitas inggris berpendapat bahwa pengertian tentang sesuatu yang moral baik dan moral buruk dikerjakan oleh kemampuan yang berbeda dari intelek atau akal budi kemampuan khusus tersebut mereka berikan nama moral insitut atau moral intuition atau moral sense Anthon ashley cooper sangat terpukau dan tertarik pada pemikiran filsaat tentang yang indah mengatakan bahwa disamping bentuk-bentuk lainnya juga terdapat keindahan moral bahwa hidup moral adalah sesungguhnya hidup juga indah The sesnse of beuty menurut pandangannya adalah a special faculty of the mind dan bilamana diterapkan pada moral beauty menjadi the  moral sense keindahan moral (moral beuty) terletak pada perimbanngan yang sebenarnya dari apa yang disebut publik danprivat afections perimbangan dari dorongan-dorongan sosial dan menghasilkan suatu hidup huga bulat dan harmonis teori ini adalah aestheticixme moral Francis hutcheson I mengembangkan pandangan as cooper dengan memisahkan moral sense dari sesthi thic sense dan moral sense berfungsi khusus yakni membedakan yang benar dari yang salah joseph butler mengambil langkah yang jelas dengan menjamakan moral sense dengan adedidikirawanconsien factuly yang berbeda dari intelek thomas reid menguraikan moral sense theory sebagai berikut: The abstract nation of moral good and ill would be of no use to direct our life if we had not the power off applying it to particular actions and determining what is morality good and what is morally ill some philosophers with  hom i agree ascribe this to an orginal power of faculty in man which they call the moral sense the moral faculty conscience……………………………………………………………… The name of the moral sense though more frequently given to conscience since lord shatesbuty and Dr. Hutcheson wrote is not new……………………………………………………………………………………. In its dignity it is with out doubt far superior to every other power of the  mind but there is this analogy between it and the external senses that as by them we have not only the original conceptions of the various qulitieas of bodies but the original judgement that this body has such a quality that such another so by our moral faculty we have both the original conceptions of right and worng in conduct of merit and demerit and the original judgement that this conduct is right that is wrong that is worng that this charactr has worth that demerit The testimony of our moral faculty like that of the external senses is the testimony of nature and we have the same reason to rely upon it Adam Smith seorang ekonom mendekati etika dari standpointnya psychologycal analisis moral faculty atau consicience adalah suatu rasa simpati yang naluri yang ia dijelaskan sebagai berikut: We either approve or disprove of our own conduct according as we feel that when place our selves in the situation of another man adedidikirawanand view it as it were wtih this eyes and from the situation we either can or cannot enter into and symphatize with thw senti ments and motives which inflluence it When i endevour to examine my own conduct when i endecour to pass sentence upon it and either to approve or condemen it it is evident that iin all such cases i devide my self as it were into two persons and that i the examiner and judge represent a different character from that other  i the person whose conduct is examined into and judged of Teori-teori tersebut semuanya menuntut adanya kemampuan juga berbeda dariadedidikirawan intelek untuk memutuskan yang benar dan salah atau fungsinya hanya itu atau menjamakannya dengan aesthetic sense atau dengan hati nurani (conscience) atau dengan sentiments of symphaty moral instuteonisme dari ralph cudrowith dan samuel clarke termasuk golongan pendapat juga semacam karena adedidikirawanmeskipun mereka mengatakan bahwa intelek adalah kemampuan yang menentukan benar atau salah tetapi menurut mereka intelek ini dalam memutuskan demikian tidaklah melalui proses pemikiran tetapi by an immediate intelectual intuition of the external fitness of things yang merupakam ekpresi dari idea-idea ilahi Kritik: tidak dibutuhkan adanya suatu kemammpuan moral khusus yang berbeda dari intelek keputusan-keputusan moral pada dasarnya bukanlah berbeda dari keputusan-keputusan lainnya karena kemampuan –kemamppuan adedidikirawanmoral tersebut kebenaran-kebenaran yang jelas dengn sendirinya atau kesimpulan hasil pemikiran dengan bertolak dari prinsip yang jelas dengna sendirinya Mengerti adalah fungsi intelek lain kemampuan yang bukan intelek bakal bisa mengerti mengapa perbuatan-perbuatan tertentu baik atau buruk adalah ganjil mengharapkan orang memakai intelek dibidang ilmu bussiness hukum dan politik tetapi tidak dibidang perbuatanya sendiri dan dalam mencapai tujuan terakhirnya Menjamakan moral sense dengan aesthetic sense tidaklah menjatuhkan soal apa-apa karena kita tidak butuh kemampuan istimewa untuk menangkap yang indah benar bahwa ada adedidikirawanapa yang disebut keindahan moral danadedidikirawan bahwa kebajikan (virtue ) indah dan kejahatan itu buruk tetapi kebenaran tersebut lebih jelas dalam abstraknya dari pda dalam konkritnya keindahan memang seharusnya memikat dan menarik tetapi moralitas dapat ada tanpa dikenal keindahan harus memberikan kesenangan tetapi moralitas tidak jarang sukar adedidikirawandan meminta pengorbanan merenungkan dengan intelek kita perlu untuk bisa menangkap keindahan suatu moral hidup Hati nurani adalah norma moralitas subjektif bukan norma moralitas objektif seperti yang akan kita lihat hati nurani bukanlah suatu kemampuan istimewa tetapi hanya nama intelek yang memutuskan moralitas atas suatu peralatan khusus yang konkrit disini dan kini keputusan hati nurani adalah kesimpulan dari suatu dylogisme yang dicapai melalui proses rasional dalam artinya yang sebenarnya rasa meskipun dalam bentuknya yang agung seperti rasa simpati tidak dapat menjadi adedidikirawanpembimbing yang dapat dipercaya untuk yang benar dan yang salah rasa terusmenerus berganti terus menerus berubah tergantung dari kondisi fisik kita dan gerak emosi kita perbuatan yang sama dapat baik atau buruk sesuai dengan yang merasakan juga bila perbuatan-perbuatan diklasifikasi menurut rasa-rasa yang biasa mereka ajukan sebagai ukuran toh harus ditentukan pula alasan-alasan objektif perasaan-perasaan tersebut biasa diajukan dan alasan objektif inilah yang akan menjadi norma Meskipun menurut pendapatnyaadedidikirawan orang bijak kita mempunyai intuisi tentang prinsip moral yang pertama tetapi prinsip-prinsip moral demikian sangat sedikit mungkin hanya satu karena tidak adaadedidikirawan proses pemikiran yang dapat dikembalikan terus menerus jelas bahwa kita tidak mempunyai intuisi langsung tentang kebaikan moral atau keburukan moral perbuatan –perbuatan konkrit yang dilaksanakan disini  dan kini apabila moralitas intuitif dan tidak perlu dibuktikan dengan argumen rasional adedidikirawanbagaimana adanya demikian banyak pendapat-pendapat yang berbeda tentang moralitas itubisa dijelaskan MEMBENTUK NORMA Kesimpulan yang dapat kita tarik ialah bahwa kemampuan yang semestinya dipakai dalam membedakan baik dan buruk adalah intelek manusia Pengikut-pengikut aristoteles kaum sotoa filsuf-filsuf abad pertengahan dan banyak filsuf modern benar dalam berkata bahwa suatu perbuatan baik apabila sesuai dengan akal yang benar pemikiran yang benar (right reason) jadi kurang lebih membuat right reason sebagai norma moralitas tetapi ini hanya menjawab separuh dari pertanyaan kemempuan mana yang harus dipakai bukan bagaimana dan dimana memakainya bagaimana kita dapat tahu bahwa sesuatu pemikiran benar logika mengajar kita bagaimana menarik kesimpulan yang benar dari premis-premis yang ada tetapi logika tidak memberi premiskepada kita lalu dimana kita mencarinya hal-hal ini dan bagaimana kita bisa mengenalnya bilamana kita telah menemukannya Suatu norma harus dibentuk dengan menguuji macamnya barang-barang yang hendak kita ukur dan menyelidiki maksud untuk apa kita harus mengukurnya barang-barang yang hendak kita ukur adalah perbuatan-perbuatan manusiawi dan maksdu kita mengukur adedidikirawanadalah untuk menentukan kebaikannya dan keburukan mengapa suatu hal disebut baik sebab hal itu adalah sesuatu tujuan pada dirinya atau suatu jalan menuju tujuan diingikan karena dirinya sendiri atau karena hal yang dituju Pada permulaan tiada satupun diantaranya yang bisa diharapkan kenyataan bahwa sesuatu hal menginginkan hanyalah menunjukan bahwa sesuatu tadi ontologis baik bukan bahwasanya sesuatu tadi moral baik setiap perbuatan yang kita kerjakan secara ontologis adalah baik sesuatu juga menjurus kearah kepuasan sesuatu keinginan tetapi harus lah kitaadedidikirawan cari ukuran lain untuk kebaikan moral persoalanya belum selesai dengan merenungkan perbuatan sebagai jalan kearah tujuan memang betul bahwa perbuatan-perbuatan manusiawi (human acts) adalah jalan menuju tujuan terakhir bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut baik bilamana membawa mmanusia kearah tujuan adedidikirawanterakhirnya dan buruk apabila merupakan penghalang kearah tujuan akhirnya dan kini yang kita perbincangkan adalah tentang kebaikan moral kesukarannya bagaimana kita mengetahuuinya apakah mereka membantu atau menghalangi  Andaikata dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri orang-orang yang berhasil mencapai tujuan akhirnya dapatlah kita mengadakan penyelidikan tentang bagaimana caranya mencapai tujuan terakhir tersebut dan dapatlah jalan yang sama itu kita pakai sendiri tetapi seperti yang kita lihat banyak orang yang telah melewati masa hidupnya dan kita tidak tahu adedidikirawansiapa-siapa yang mencapai tujuan terakhirnya dan siapa-siapa yang tidak orang-orang ini juga tidak kembali lagi kedunia untuk bercerita kepada kita perbuatan mana yang ternyata merugikan jadi tidak terdapat metode langsung yang dapat kita pakai Kecuali itu bila ada hanya akan merupakan moralitas eksentrik dari pperbuatan bukan moralitas intirinsiknya yang nampak kepafdakita hanya bahwa perbuatan itu sungguh membantu ketujuan bukan mengapa perbuatan tersebut sungguh membantu kearah tujuan tidak akan menunjukan apa-apanya tentang hakekat perbuatan sendiri yang membuat perbuatan itu baik atau buruk karrena sesuatu perbuatan tidaklah baik karena justru adedidikirawanmembawa kearah tujuan tetapi lebih tepat perbuatan ini membawa ketujuan karena perbuatan tersebut adalah baik Problem yang kita hadapi dapat kita selsaikan meskipun kita hrus mengadakan pendekatan secara tidak langsung akan kita perbincangkan mengnai tiga pokok : 1.       Perbuatan manusia 2.       Tujuan manusia 3.       Hakekat manusia   1.       Perbuatan manusia kita mengerti hubungan perbuatan-perbuatan dengan tujuan perbuatan-perbuatan manusiawi karena merupakan sarana kearah tujuan terakhir adalah baik apabila membantu kita ketujuan dan buruk apabila menghalangi kitaadedidikirawan tetapi seperti juga telah dikatakan diatas kita hanya dapat mengetahuinya secara abstrak dan kita tidak adedidikirawanmmpunyai cara untuk memisahkan antara perbuatan yangmembantudan perbuata-perbuatan yang menghalangi 2.       Tujuan manusia kita juga tahu mengnai  hubungan antara tujuan dan hakekat kita mengatakan suatu benda itu untuk apa dengan melihat pada caranya bendanitu dibuat kita menemukan tujuan sesuatu benda dengan menyeldiki hakekatnya dengan cara demikianpulalah kita menemukan apakah tujuan terakhir dari manusia yakni kebahagian sempurna dalam memiliki tuhan karena keinginan adedidikirawanmanusia pada kebahagiaan sempurna tersurat dan tersirat dalam hakekat manusia Hal ini bagaimanapun juga tidak menunjukan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan manusiawi dan tentang inilah pokok pernyataan kita 3.       Hakekat manusia kedua hubungan ini membawa kita kepada yang ketiga yakni hubungan perbuatan-perbuatan dengan hakekat apabila kebaikan dan keburukan perbuatan manusia ditentukan dalam menolong tidaknya kearah tujuan terakhir dan tujuan manusia ditentukan atas dasar penyelidikan hakekat manusia maka dapat kita tinggalkan adedidikirawanlangkah tengah dan memutuskan kebaikan atau keburukan perbuatan-perbuatan manusiawi dengan menyelidiki hakekat manusiawi prosedur ini sungguh tepat memberikan apa yang kita kehendaki mencapai meskipun tujuan terakhir tidaklah dicapai dalam hidup kini dan bukan objek dari pengalaman kita toh hakekatnya manusia dan perbuatan-perbuatan manusiawi secara langsung ada didepan kita didalam hidup ini adedidikirawan dan dapat diselediki disini dan sekarang jadi dapat kita miliki ukuran yakni kita dapat memakai hakekat untuk mengukur perbuatan-prbuatan kita maka kesimpulan kita adalah perbuatan-perbuatan manusiawi membimbing kearah tujuan terakhir manusia dan moral baik apabila sesuai dan serasi dengan hakekat manusia jadi hakekat manusia paling sadedidikirawanedikit dalam arti tertentu adalah norma morlitas  Dari uraian diatas dapat disimpulkan norma moralitas adalah  stndard kepada apa kita membandingkan perbuatan-perbuatan manusiawi guna menentukan kebaikan atau keadedidikirawan burukannya norma dekat (proxmiats norm) adalh norma adedidikirawan juga secara langsung dapat diterapkan pada perbbuatan norma terakhir (ultimate norm) adalah norma yang menjamin kesahanya norma dekat Teori moral sense menganjurkan suatu fakultas (kemampuan) yang berbeda dari intelek untuk memastikan baik atau buruk tetapi tidak perlu terdapat fakultas semacam itu karena adedidikirawan itu akan membuat perbuatan yang bernilai moral menjadi non rasionil dan jadi tidak sepantasnya bagi mehluk manusia yang rasionil Suuatu perbuatan itu baik bila selesai dengan pikiran benar (right reason ) tetappi bilamana kita bisa bilang jika pikiran itu adedidikirawan benar-benar meskipun perbuatan baik adalah perbuatan yang membo3tetapi tidak perlu terdapat fakultas semacam itu karena itu akan membuat perbuatan yang bernilai moral menjadi non rasionil dan jadi tidak sepantasnya bagi mehluk manusia yang rasionil Suuatu perbuatan itu baik bila selesai dengan pikiran benar (right reason ) tetappi bilamana kita bisa bilang jika pikiran itu benar-benar meskipun perbuatan baik adalah perbuatan yang membimbing ketujuan terakhir mereka kita tidak pernah punya pengalaman atau mendengar kesaksian orang-orang yang berhasil mencapai tujuan terakhir mereka kkita harus menggunakan adedidikirawan kodrat manusia kita sebagai jembatan oleh karenaadedidikirawan kita menemukan apa tujuan terakhir itu dengan mempelajari kodrat kita kita berkesimpulan behwa perbuatan-perbuatan yang sesuai (confermed) pada kodrat kita akan meb awa kita ketujuuan terakhir kita Maka norma moralitas adalah kodrat hakekat manusia diambil sepenuhnya dalam sluruh bagian-bagiian dan nasib-nasibnya : 1.       Bagian-bagian    : (metafisis: animalitas dan rasionalitas  (  (fisis:badan dan jiwa  (  (integral :bagian-bagian badan dan orang-orang 2.       Nisbah-nisbah : (kreturil : kepada tuhan  (sosial : kepada sesama manusia (posesif :kepada benda-benda didunia Tuhan yang menjuruskan segala sesuatu ketujuan mereka dengan melalui kodrat yang ia berikan kepada mereka juga menjuruskan manusia kearah tujuan dengan melaluiadedidikirawan kodratnya tuhan yang memberi manusia seluruh kodrat kemanusiaaan adedidikirawan dengan segala bagian-bagian dan nisbah-nisbahnya haruslah menghendaki dari manusia macam aktivitas yang memelihara harmoni yang semestinya dalam bagian-bagian dan hisbah-hisbah ini dan ini akan merupakan macam aktivitas yang baik bagi manusia (baik secara integral baik dalam arti moral maka kodrat hakekat manusia sepenuhnya adalah norma moralitas Inilah norma dekat yang benar karena tiada lain selain kodrat manusia yang bisa memenuhi fungsi-fungsi ini : 1.       Memberi aturan-aturan morallitas yang sama pada semua manusia 2.       Membberi semua atran-aturan moralitas pada setiap manusia 3.       Tidak berubah akan tetapi dapat diterapkan pada semua kehidupan 4.       Selalu hadir dan nampak pada semua manusia Norma terakhir adalah kodrat illahi sebagaimana kodrat manusia itu menyamai kodrat oillahi maka perbuatan manusia harus menyamai perbuatan illahi manusia berbuat benar adedidikirawan bila ia mengerjakakn apa yang tuhan kerjankan salah bila manusia menyalah gunakan kemerdekannya dengan mengerjakan apa yang tuhan tidak dapat mengerjakan FAKTOR PENENTUAN MORALITAS Untuk menerapkan norma moralitas pada kejadian-kejadian yang konkrit kita harus menemukan apa yang terdapat dalam perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan tadi sesuai atau tidak sesuai dengan norma kita ketemukan tiga macam faktor penentuan dalam moralitas : 1.       Perbuatannya sendiri 2.       Motif 3.       Keadaan Perbuatan sendiri adalah apa yang dikehendaki si pelaku memandangnya tidak dalam tertib fisis tetapi dalam tetrtib moral kita telah tunjukan bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang menurut  hakekekatnya mengarah motif berhubung dikehendaki dengan sadar membri saham pada moralitas dari perbutan tersebut malah kadang-kadang memberi jenis moralitas lain keadaan adalah adedidikirawan segala yang terdapat (terjadi) pada sesuatu peristiwa perbuatan sementara keadaa tidak mempunyai akibat pada moralitas sementara lain berakibat entah memberi jenis moralitas baru pada perbuatan atau memberi suatu taraf baru dalam adedidikirawan jenis yang ada keadaan bisa diketahui sebelumnya dan jika demikian dikehendaki dalam saat menghendaki perbuatan tersebut maka juga memberi saham pada moralitas perbuatan tersebut suatu perbuatan yang buruk menurut hakekatnya tidak dapat dijadikan baik atau indiferent oleh motif maupun oleh keadaan meskipun meski taraf keburukan bisa agak berubah suatu perbuatan yang menurut hakekat nya baik dihancurkan adedidikirawan oleh setiaf motif yangadedidikirawan sngat buruk atau keadaan yang sangat buruk motif atau keadaan yang sedikit buruk melemahkan kebaikan perbuatan tetapi tidak menghancurkan suatu perbuatan yang menuurut hakekatnya indifferernt mendapatkan seluruh adedidikirawan moralitasnya dari motif dan keadaan apabila dari salah satu darinya buruk perbuatannya menjadi buruk apabila sementara baik dan lainnya buruk bisa mungkin memisahkan perbuatan fisik menjadi dua perbutan moral kita beranggapan bahwa pada konkritnya tiada perbuatan yang indiferent sebab atau perbuatan tadi diarahkan atau tidak diarahkan paling sedkit secara implisit pada tujuan terakhirnya jika tidak buruk mka perbuatan tadi baik kaum adedidikirawan stoicis tidak setuju dengan pendapat ini moralitas bersemayam didalam perbuatan bathin kehendak yang tidak niscaya dilaksanakan keluar menjdai aksi luaran tetapi bila dilaksanakan keluar perbuatan bathin memberikan moralitasnya kepada aksi luaran tersebut karena adedidikirawan keduanya merupakan satu keseluruhan moral perbuatan bathin hanya dapat secara aksidentil dipengaruhi oleh perbuatan luaran