HUKUM ASURANSI Part 1: istilah, pengertian, menurut UU, unsur-unsur, hukum asuransi, prinsip-prinsip asuransi, asuransi dan perjudian

Agustus 12, 2017

ISTILAH

Berkaitan dengan asuransi ini maka ada dua istilah yang digunakan yaitu pertanggungan dan asuransi. Istilah asuransi dinggris: insurance, untuk yang dapat dinilai dengan uang. Assurantie, untuk yang tidak dapat dinilai dengancttnkuladedidikirawan uang.

PENGERTIAN

Menurut UU

Psl 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung , dengan menerima suatu permi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakancttnkuladedidikirawan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertantu.

Ps 1 angka 1 UU No. 2 tahun 92 : asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke 3 yang mungkin akan diderit tertanggung yang timmbul dari suatu peristiwa yang tidakcttnkuladedidikirawan pasti atau untuk memebrrrrrrikn pembayaran yang diadasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kemajuan dalam UU No 2 tahun 92 : KUHD hanya meliputi asuransi kerugian sedangkan UU No. 2 tahun 92 selain asuransi kerugin juga meliputi asuransi sejumlah uang asuransi jiwa, risiko imbul karena anggung jawab hukum. Dikaakan suau kemajuan krena ps 246 KUHD erleak pada keenuan umum asuransi sehingga konsekuensinya haruscttnkuladedidikirawan dapa diberlakukan pada semua jenis asuransi. Pengerian asuransi dalam Psl 246 KUHD ini merupakan pengerian sempi dari asuransi karena asuransi ini melipui; kerugian, kerusakan, kehilangan. Yang hanya merupakan sesuau yang bersifa maeriil aau dapa dinnilai dengan uang dengan demikian maka hanya berlaku bagi asuransi kerugian.

Dalam UU No. 2 ahun 1992 : dinyaakan adanya anggungjawab hukum kepada pihak ke3. Didasarkan aas meninggal / hidupnya seseorang yang diperanggungkan èasuransi peranggungjawaban (liabiliyinsurance). Kasus doker yang menyebabkkan meninggal pasennya akiba kesalahannya . maka ia memiliki kewajiban memberikan kompensasi (Ps.1365 KUHPd). Jadi yang menjadi dasar hukum yang khusus dari pada liabiliyy insurance ini adalah ps. 1365 KUHPd. Liabiliy insurancecttnkuladedidikirawan dikaakan sebagai suau penerobosan karena dengan ps 1365 KUHPd ini maka bisa karena kesalahan bisa juga kesengajaan. Psl 276 KUHD dinyaakan bahwa kesalahan membebaskan kewajiban membayar kompensasi sedangkan liabiliy insurance maka adanya unsur kesalahan harus juga berhak diberi kompensasi. Dikenal pula welijkheid verzekering, yakni asuransi peranggungjawaban berdasarkan undang-undang. Conoh A menabrak B, B elah mengasuransikan dengan asuransicttnkuladedidikirawan kecelakaan kendaraan nya maka perusahaan asuransi membayar gani rugi kepada B bukan A yang membayar kompensasi. Karena perusahaan asuransi dipeanggungjawabkan kompensasi kepada A (prinsip subrogasi).

Ps. 7.717 NBW; asuransi adalah suau perjanjian pada mana penanggung dengaan penerima premi dalam lawan pihaknya menuup asuransi mengikakandiri unuk melakukan sau aau beberapa kali pembayarancttnkuladedidikirawan premi / kedua-duanya diganungkan oleh keadaan overmach bagi kedua belah pihak pada kejadian berakhirnya perjanjian. Definisi yang diberikan NBW gak fokus dan umum.

Unsur-unsur:

  1. Perjanjian, bersifa saling memperoleh hak dan kewajiban para pihak yang saling berhadapan yang salning menjamin kepercayaan. Berlaku buku III KUHPD yakni; 1320,1338, 1266, 1267, 1253,- 1262, 1318,1339, 1347, 1365. Ps. 1774 ; perjanjian asuransi merupakan perjanjian kemungkinan melipui: perjanjiancttnkuladedidikirawan peranggungan asuransi, cagak hidup, permainan perjudian. Psl 1 KUHD selama KUHD gak mengaur maka KUHPD berlaku. Psl 1338 KUHPD psl 246,255, 257, 258,KUHD. Psl 1338 KUHPD bisa juga dikaikan dengan psl 268 KUHD
  2. Aeranggung dan penanggung
  3. Premi, ps. 246,256 butir 7 KUHD, pengecualian UU No.33 ahun 64 premi mengenai angkutan darat. Premi sitfanya wajib berdasarkan psl 246 KUHD dalam asuransi sosial maka premi tidak wajib misal; angkutan kreta api tunuk perjalanan kurangcttnkuladedidikirawan dari 50 km maka tidak diwajibkan membayar premi, sedangkan jika seandainya terjadi kecelakaan maka ganti rugi merupakan kewajiban jasa raharja.
  4. Ganti kerugian diberikan apabila peristiwa tak tertentu dan diperjanjikan tersebut terjadi. Ketentuan KUHD yang membeskan penanggung dari kewajibannya untuk membayar gnti kerugian:
    1. Psl 249 KUHPdt è buruk sendiri,
      1. Kerugian yang timbul cacat sendiri (terhadap benda pertanggungan).
      2. Kerugian yang timbul dari kebusukan sendiri
  • Kerugian yang imbul dari sifat dan kodra benda pertanggungan.
  1. Psl 276 KUHPdt kesalahan tertanggung sendiri, karena ksalahan tertanggungcttnkuladedidikirawan terjadi (harus dibedakan antara sengaja atau lalai)
  2. Psl 294 KUHPdt kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang melampaui batas

Molest suatukeadaan dimana pennggung dapat dibebaskan dari tanggung jawab dalam pengangkutan laut diatur psl 647,648,649 KUHD. Dapat dianalogikan pada asuransi-asuransi pada umumnya. Pengertian molest sempit ; tindakan kekerasan atau pksaan oleh negara dalam keadaan perang. Pengertian molest luas: bukancttnkuladedidikirawan hanya daalm keadaan perang tetapi juga pada waktu damai. Molest dapat tidak berlaku jika dalam perjanjian ada klausula zonder molest dan diberlakukan jika ada klausula met molest.

  1. Peristiwa yang tak tertentu (onzeker voorval), peristiwa tak tertentu adalah peristiwa yang tidak dapat diharapkan kejadiannya, merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksikan akan terjadi. Psl 246 KUHD , PSL 169 PSL 597 (sav) psl 306 (OBJECt orvaal) psl 270 (rav). Mengenai perisiwa yang belum pasi terjadi ini : dikaitkan dengan psl 269 KUHD bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa belum pasti terjadi secara subjektif maksudnyacttnkuladedidikirawan bahwa apabila perjanjian asuransi ketika ditutup peristiwanya sudah terjadi adalah batal demi hukum jika tertanggung telah mengetahui bahwa peristiwa tak tertentu itu telah terjadi . ini diselsaikan dengan psl 270 KUHD dengan dugaan hakim (recht vermogen) yang dianut disini oncttnkuladedidikirawan voorval yang subjekif è Kasus: jam 07;00 WIB tertanggung pergi menemui penanggung untuk membuat perjanjian asuransi guna mengasuransikan rumahnya jam 08;00 WIB perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak , padahal pada jam 07;30 wib rumah tertanggung yang diasuransikan terbakar apakah penanggung wajib memberikan ganticttnkuladedidikirawan rugi ?. pengetahuan dari tertanggung bila pada saat perjanjian disepakati tertanggung tidak mengetahui maka ganti rugi wajib dilakukan. Jika penanggung mengetahui maka tidak wajib. Peristiwa tak tertenu yang bersifat subjektif dalam asuransi kerugian pengetahuan tertanggung terhadap objek diasuransikan ketika perjanjian dibuat. Misal; dalam asuransicttnkuladedidikirawan kebakaran apabila meskipun tertanggung tidak mengetahui bahwa rumahnya sebenarnya sudah terbakar ketika asuransi dibuat maka tertanggung tetap berhak atas ganti rugi. Dikaitkan dengan psl 306 KUHD bahwa dalam perjannjian asuransi mengenai asuransi jiwa dianut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat objektif. Peristiwa tak tertentu yang bersifat objektif dalamcttnkuladedidikirawan asuransi jiwa terhadap objek (manusia) yang diasuransikan misal; apabila ketika perjanjian dibuat objek (orang yang diasuransikan) sudah meninggal , maka meskipun tertanggung (yang mengasuransikan objek tersebut) tidak mengetahuinya (ketika perjanjian di buat) maka perjanjian itu tetap batal. Dikaitkan dengan psl 597 KUHD bahwa dalam perjanjian asuransi pengangkutan cttnkuladedidikirawanlaut dianut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat subjektif , kecuali menggunakan klausula atas kabar baik dan kabar buruk. Mengenai pembuktiannya maka psl 276 KUHD hanya tertanggung yang membuktikannya tetapi berdasarkan psl 294 KUHD maka dapat si penanggung juga yang sangat melampaui batas.

Hukum Asuransi

Hukum asuransi adalah hukum yang mengatur kegiatan masyarakat asuransi. Berdasarkan definisi tersebut di atas terdapat 3 variabel yaitu; hukum, kegiatan, masyarakat asuransicttnkuladedidikirawan.

Hukum , menurut prof. mochtar hukum terdiri dari unsur:

  1. Kaidah, dalam KUHD dan kUHPdt
  2. Asas, prinsip-prinsip khusus dalam KUHD
  3. Lembaga, institusi dalam asuransi
  4. Proses, menyangkut hubungan antara hukum yang sifatnya abstrak sollen dancttnkuladedidikirawan praktik sein.

Sumber-sumber hukum asuransi terdiri dari; yang tertulis yaitu hukum kebiasaan constumary law, hukum kebiasaan merupakan kebiasaancttnkuladedidikirawan yang bersanksi, kebiasaan bersifat individual sedangkan hukum kebiasaan lebih bersifat kolektif diakui oleh masyarakat. Yang tidak tertulis.

Kegiatan, kegiatan disini adalah kegiatan dalam arti perbuaan hukum, misal; kontrak, klaim, survey terhadap kasus, dll.

Masyarakat asuransi, adalah mereka yang berkaitan dengsn kegiatan asuransi baik langsung maupun tidak langsung misal; tertanggung persuahaan asuransi, broker asuransicttnkuladedidikirawan, suveyor, sebagai pendukung asuransi.

Prinsip-prinsip Asuransi

Antara lain:

  1. Prinsip kepentingan insurable interest, psl 250 KUHD, kepentingan adalah kewajiban tertanggung yang diasuransikan diperanggungkan. Apabila kita melihat psl 250 KUHD yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah menutup perjanjian asuransi untuk diricttnkuladedidikirawan sendiri apabila seseorang untuknya telah diadakan perjanjian asuransi semasa berjalannya perjanjian asuransi tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian. Selanjutnya jika dikaitkan dengan psl 268 KUHD maka melihat dari ketentuan-ketentuan psl-psl tersebutmaka kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang , harus dapat diancam dengan bahaya dan harus tidak dikecualikan olehcttnkuladedidikirawan undang-undang. Menurut prof. Emmy; kepentingan ini harus ada pada saat peristiwa terjadi. Kepentingan tidak sama dengan objek bahaya tapi kadang-kadang sama. Kepentingan yang tidak dapat diasuransikan adalah kepentingan yang; tidak dapat dinilai dengan uang, tidakcttnkuladedidikirawan diancam bahaya, dan dilarang undang-undang. Bila psl 250 KUHD dihubungkan dengan psl 1320 KUHPdt maka kepentingan itu termasuk syarat ke 3 untuk sahnya perjanjian yaitu untuk sebab kausa yang halal. Penerapan prinsip kepentingan ; bahwa harus pada saat menutup asuransicttnkuladedidikirawan harus ada kepentingan, conoh; A mengasuransikan rumah orang lain tanpa kuasa maka hal ini dianggap tak ada kepentingan.
  2. Prinsip itikad baik, utmost good faith principle psl 251 KUHD. Dalam perjanjian asuransi diaur maka mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam psl 251 KUHD yaitu
    1. Memberikan keterangan yang keliru
    2. Memberikan keterangan yang tidak benar
    3. Tidak memberikan keterangancttnkuladedidikirawan mengenai hal-hal yang diketahui

Kewajiban pemberitahuan ini penting bagi penanggung aggar penanggung mengatahui besar kecilnya risiko yang ditanggung karena berhubungan dengan besar kecilnya premi yang ditentukan, hal tersebu ditentukan berdasarkan bahwa tertanggung yang paling mengetahui mengenai objek yang diasuransikan , namun dipihak lain ketentuancttnkuladedidikirawan psl 251KUHD ini dirasakan terlalu memberatkan tertanggung disebabkan antara lain:

  1. Ancaman yang sama berupa batalnya asuransi terhaap tertanggung yang beritikad baik
  2. Tidak diberikan kesempatan memperbaiki kekeliruan bagi tertanggung yang keliru dalam memberikan keterangan. Don Houtmans merekomendasikan agar selama seblum terjadi kerugian tertanggung diberikan kesempatan untuk memperbaiki informasinya semula, cttnkuladedidikirawanjika itu kurang lengkap/ salah.

Psl 251 KUHD ini dirasakanerlalu memihak penanggung dan memberakan tertanggung khususnya yang beritikad baik. Ada beberapa jalan yang diusulkan untuk mengatasi psl 251 KUHD ini yaitu dapat di tempuh melalui :

  1. Melawwan psl 251 KUHDtERHADAP asas itikad baik daklam psl 1338 KUHPdt (3) pada waktu perjnjian dilaksankan.
  2. Melalui yurisprudensi yaitu diharapkan putusan hakim dalam sengketa asuransi berlandaskan penerapancttnkuladedidikirawan asas itikad baik pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi.
  3. Melalui prubahan undang-undang, yaitu mengenai psl 251 KUHD sehingga tindakan penolakan klaim berdasarkan psl 251 KUHD harus diuji terlebih dahulu terhadap psl 1338 KUHPDt asas itikad baik haanya diterapkn pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi. Dengan adanya keberatan pada psl 251 KUHD itucttnkuladedidikirawan maka dalam praktik juga sering diadakan permohonan yaitu dengan mencantumkan klausula penyimpangan renuntiatie clausula dan klausula sudah mengetahui bekenheids clausula.
  4. Prinsip indemnitas indemnity principle, adalah prinsip asas keseimbangan dalammemberikan ganti rugi . prinsip ini merupkan prinsip yang sangat penting, menysyaratkan bahwa risiko yang diperalihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan jumlah premincttnkuladedidikirawanyang diberikan oleh tertanggung. Dalam ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung kerugian yang diganti harus seimbang dengan risiko yang harus ditanggung oleh penanggung, jika risiko dari benda prtanggungan hanya sebagian yang diperalihkan maka penanggung hanya berkwajiban membayar ganti kerugian sebagian pula dri kerugian yang timbul, tetapi jika risiko yang diperalihkan untuk seluruhnya maka ganti kerugian yang ditanggung oleh penanggungcttnkuladedidikirawan pun untuk seluruhnya dari kerugian yang timbul. Asas ini erat kaitannya dengan asa nemoplus (menerima/memberi sesuatu dengan apa yang diberikan diterima). Pasal-psl yang berkaitan dengan asas ini antara lin: 250,252, 253, 274, 277, 279, 284 KUHD. Prinsip keseimbangan ini mencgahcttnkuladedidikirawan adanya anggapan bahwa perjanjian asuransi itu sama deengan prjudian atau pertaruhan karena didalam pelaksanaan perjanjian terdapa t prestasi timbal balik. Penerapan prinsip indemnitas conoh; A mengasuransikan rumahnya berharga Rp 260 juta rupiah sebesar Rp 60 juta rupiah pada suatu waktu rumah A trbakar akibatnya A menderita kerugian sebesar 50 juta rupiahcttnkuladedidikirawan maka penggantian yang di dapat A sebesar 60/100x 50 =Rp 30 jt rupiah. Double insurance (bagi yang penuh ) bertentangan dengan prinsip indemnitas, sedangkan yang sebagian maka tidak bertentangan. Misal total kerugian mencapai 100 jt dari perusahaan asuransi A mendapat 50 jt dan dari perusahaan B mendpat 50 jt, ssehingga dijumlah tidak mencapai melebihi 100 jtcttnkuladedidikirawan. Apabila jumlah ganti kerugiannya melebihi kerugian yang diderita maka hal itu bertentangan dengan prinsip indemnitas. Under insurance è asuransi di bawah harga sepenuhnya; apabila A mengasuransikan rumahnya yang berharga 100 jt dengan nilai asuransi sebesar 200 jt makacttnkuladedidikirawan yang dianggap sah adalah 100 jt.
  5. Prinsip subrogasi (subrogaion principle), subrogasi adalah penyerahanm ahk menuntut dari tertanggung kepada penanggung. Subrogasi dalam asuransi timbul karena undang-undang . subrogasi pada hakikatnya adalah pengganti kreditur . hak subrogasi biasanyacttnkuladedidikirawan digunakan untuk seminimal mungkin menggnti kerugian. Dalam hal subrogasi tertanggung masih bisa menuntut ganti kerugian sebesar sisanya. Seorang penanggung yang telah membayar ganti rugi atas suatu benda yang dipertanggungkan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ke3 yang telah enimbulkan kerugian tersebut dan tertanggung tersebut bertanggungjawab untuk setiapcttnkuladedidikirawan perbuatan yang dapat merugiakan hak penanggung terhadap pihak ke3 tersebut. Psl yang terkait dalam psl ini adalah psl 284 KUHD. Syarat-syarat subrogasi: penanggung telah membayar kerugian, dan adanya oppihka ke 3 yang menimbulkan kerugian. Jadi apabila tertanggung telah mendapat ganti kerugian daroi penanggung maka ia tidak berhak lagi mendapatkan penggantian dari pihak ke 3 yang menimbulkan kerugian tetapi hak yang beralih kepadacttnkuladedidikirawan penanggung. Dalam pelaksanaan subrogasi ini tertanggung pun tidak boleh merugiakn penanggung misalkan; pihak ke 3 dibebaskan dari tuntutzan ganti kerugian dari tertanggung sehingga pada saat dituntut oleh penanggung pihak ke3 menyatakan diri telah bebas dari tertanggung. Jadi dari subrogasi ini daalam perjanjian asuransi yaitu mencegah tertanggung mendapatkan gant kerugian yang berlipat ganda, juga mencegah pihak ke 3 cttnkuladedidikirawanmembebaskan diri dari kewajiban nya membayar ganti kerugian. Subrogasi tidak berlaku bagi asuransi jiwa. Kasus ; braakensiek arrest è Braakensiek mengauransikan sebesar7.500 gulden untuk asuransi kecelakaan, kemudian ia mendapat kecelakaan, ia menuntut ganti kerugian bagi asuransi kecelakaannya dan ia juga menuntut ganti kerugian kepada perusahaan kereta api . pengadilan belanda menolak tuntutan ganti kerugian nya kepada cttnkuladedidikirawanperussahaan kereta api karena prinsip subrogasi disini tidak berlaku.
  6. Prinsip kontribusi (contribution princiiple), pada dasarnya merupakan pembagian terhadap risiko pelaksanaannya dengan cara sebagai berikut: dalam perjanjian asuransi terhadap benda pertanggungan tertentu dmana penanggungnya lebih dari satu orang jadi, polis di tanda tangani lebih dari satu orang penanggung. Bila terjadi pemenuhan ganti kerugian maka ganti kerugian ditanggung oleh penanggung masiong-masing berdasarkan imbangan dari jumlah untuk mana mereka telah cttnkuladedidikirawanmenandatangani polis. Dalam praktek biasanya asuransi demikian digunakan untuk asuransi yang mempunyai nilai sangat tinggi, misalnya; pesawat terbang, kapal laut, pabrik, dsb.
  7. Prinsip follow the fortune, prinsip ini merupakan prinsip yang khusus digunakan untuk perjanjian reasuransi, pada dasar nya prinsip ini menyatakan bahwa penanggung ulang mengikuti suka duka penanggung utama perama. Prinsip ini menghendaki bahwa penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan cttnkuladedidikirawansecara sendiri terhadap objek pertanggungan akibatnya segala sesuatu termasuk aturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertaman berlaku juga bagi penanggung ulang.
  8. Prinsip sebab akibat, pada dasarnya prinsip ini karena kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa untuk itu harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang mnjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung tau tidak dalam pinsip ini dikehendaki bahwa akitbat kerugian yang terajdi memang oleh suatucttnkuladedidikirawan sebab yang merupakan tanggungan penanggung tuk menentukan sebab akibat ini maka scheltema mengemukakan teori antara lain:
    1. Teroi causa proxima sebab yang paling dekat
    2. Teori conditio sine qua non, kejadian yang mutlak yang diperjanjikan.
    3. Teori causa remota (seabab yang paling jauh)
  9. Prinsip gotong royong (bagi-bagi risiko keuntungan)

Asuransi dan Perjudian

 

Iklan

KEMAHIRAN HUKUM (PERKARA PERDATA) Part II: FORMAT JAWABAN, FORMAT REPLIK, FORMAT DUPLIK, FORMAT KESIMPULAN AKHIR, FORMAT PERMOHONAN VOEGING/VRIJWARING/INTERVENSI, FORMAT PERLAWANAN PIHAK KE III, FORMAT PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK, FORMAT JAWABAN ATAS PERLAWANAN PUTUSAN VERSTEK, FORMAT MEMORI BANDING, FORMATKONTRA MEMORI BANDING.

Januari 2, 2018

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Format Jawaban

JAWABAN

Perihal                  :Jawaban Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Dalam Perkara No….

Kepada                 :Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang

Di -…………………..

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. ………………………………………..
  2. ………………………………………..

Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum……………, berkantor di……………, selaku kuasa hokum dari…..(nama tergugat)….., beralamt di …….., berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal……, selaku Tergugat dalam perkara No………., di Pengadilan……………., untuk dan atas nama cttnadedidikirawanpemberi kuasa kehendak mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI          :

DALAM EKSEPSI                :

  1. Bahwa……(mis;menyangkut kewenangan relative dan absolute)……………………
  2. Bahwa………………………………………………………………………………………………………….dst..

DALAM POKOK PERKARA:

  1. Bahwa……(berisi kronologis pihak tergugat menanggapi dalil-dalil/pokok-pokok perkara dalam gugatancttnadedidikirawan)………………….
  2. Bahwa……………………………………………….dst……….

DALAM REKONSVENSI:

DALAM EKSEPSI                                                :…………………………………..

DALAM POKOK PERKARA             :……………………….

DALAM REKONVENSI                     :……………………….

                                                                                                                                                Subang,………………………..

                                                                                                                                                       Hormat Kami,

                                                                                                                                                Kuasa HUkum Tergugat,

                                                                                                                                                (………………………………..)

 

Format Replik

REPLIK

Perihal  : Replik atas jawaban Tergugat dalam Konvensi serta Jawaban atas Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi Dalam Perkara No…………

Antara:

….(nama Pengugat)….. selaku penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi.

Melawan

…..(nama tergugat)……selaku Tergugat dalam konvensicttnadedidikirawan/Penggugat dalam rekonvensi

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang

Di……………..

Untuk dan atas nama Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan ini diajukan replik atas jawaban Tergugat dalam konvensi serta jawaban Penggugat dalam cttnadedidikirawanrekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

  1. Bahwa……(berisi tanggapan atau sanggahan atas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya mengenai eksepsi)…………………………………..
  2. Bahwa……………………………………………….dst…

DALAM POKOK PEKARA:

  1. Bahwa ………..(berisi sanggahan terhadap dalil tergugat dalam jawaban atas gugatan konvensinya mengenai pokok perkara (dasar hukumnya: UU,PP,yurisprudensicttnadedidikirawan dsb))………………….
  2. Bahwa……………dst

DALAM REKONVENSI:

  1. Bahwa……….(dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dapat digunakan kembali untuk menyangkal dalil-dalil pengguugat dalam rekonvensi)……………..
  2. Bahwa…………….dst…

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan cttnadedidikirawanmemutus:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

………………(menolak seluruh eksepsi tergugat)…………….

DALAM POKOK PERKARA:

….(bertetap pada segala sesuatu yang terutang dalam petitum surat gugatan)………………….

DALAM REKONVENSI:

  1. ……….(mis;-menolak gugatan rekonvensi,-, menolak dallil-dalil dari penggugat dalam rekonsvensicttnadedidikirawan)….
  2. ……………………….dst…….

Subang,………………………

     Hormat Kami,

Kuasa Hokum Penggugat dalam Konvensi/tergugat dalam Rekonvensi

(……………)

Format Duplik

DUPLIK

Perihal: duplik atas Replik Penggugat dalam Konvensi serta Replik atas Jawaban Tergugat da;lam Rekonvensi Dalam Perkara No…………..

Antara

…….(nama tergugat)……..selaku Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam rekonvensi

Melawan

……(nama penggugat)………selaku penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang

Di……………

Untuk dan atas nama Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam rekonvensi dengan ini diajukan duplik atas jawaban replik penggugat dalam cttnadedidikirawankonvensi serta replik atas jawaban Tergugat dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

  1. Bahwa ….(berisi tanggapan atau sanggahan atas dalil penggugat dalam repliknya mengenai eksepsi)………………………
  2. Bahwa………………….,dst………

DALAM POKOK PERKARA:

  1. Bahwa ….(berisi sanggahan terhadap dalil penggugat dalam gugatan dan repliknya mengenai pokok perkara (dasar cttnadedidikirawanhukumnya: UU,PP, yurisprudensi dsb)……..
  2. Bahwa…….

DALAM REKONVENSI:

  1. Bahwa………..
  2. Bahwa……..

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenancttnadedidikirawan memutus:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

…………..(MENGABulkan seluruh eksepsi Tergugat)………………

DALAM POKOK PERKARA:

……..(menolak seluruh gugatan penggugat atau detidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima bertetap padaa segalacttnadedidikirawan sesuatu yang tertuang dalam jawaban tergugat dalam konvensi)……..

DALAM REKONVENSI:

  1. ….(ISI PETITIUM dalam gugatan rekonvensi)………..
  2. ………………………………dst……….

Subang,………………….

     Hormat Kami,

Kuasa HUkum Tergugat dalam Konvensi/penggugat dalam rekonvensi

(……………..)

 

Format Kesimpulan Akhir.

KESIMPULAMN AKHIR

(……Tergugat/Penggugat…..)

Perihal: kesimpulan akhir

Dari…..(tergugat/penggugat)……

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang

Di……..

Untuk dan atas nama …(tergugat/penggugat)……..,bersama ini kami sampaikan kesimpulanakhir sbagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

  • Bahwa………..(eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolute)…………
  • Bahwa…….(eksepsi yang menyangkut kekuasaan relative)………
  • Bahwa……(eksepsi yang menyatakan bahwa persoalan yang sama telah diputus dan bahwa putusannya telah memperoleh kekuatan hokum tetap (ne bis in idem)……….
  • Bahwa …..(eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang pula diperiksa oleh pengadilan negeri yang lain cttnadedidikirawanatau masih dalam tarap banding atau kasasi)………
  • Bahwa……(eksepsi mengenai kekurangan pihak)………..dst

DALAM POKOK PERKARA:

BAHWA………..(berisi kesimpulan /rangkuman seluruh rangkaian proses persidangan dari mulai gugatan jawaban replik duplik bukti surat dan kesaksian sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Hakim yang akanmemutus perkara cttnadedidikirawanini (+petitum))…………….

DALAM REKONVENSI:

Bahwa………(berisi kesimpulan dari alas an pengajuan gugat dalam rekonvensi/dan jawaban atas gugat dalam rekonvensi (petitum))…………….

                                                                                                                                Subang,……………………

                                                                                                                                                Hormat Kami,

                                                                                                                                Kuasa Hukum …(Penggugat/Tergugat)

                                                                                                                                (…………….)

 

Format Surat Permohonan Voeging/vrijwaring/Intervensi.

PERMOOHONAN VOEGING/VRIJWARING/INTERVENSI

Perihal : Permohonan Turut sebagai pihak (Intervenient)

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Di –Jakarta-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya gugatan tentang ganti kerugian antara ……..(nama penggugat)…… lawan….(nama tergugat)……dalam perkara No. ……. Tanggal……….., yang sedang dalam proses pemeriksaan di……..(PN)…., dengan ini kami cttnadedidikirawankuasa hokum dari…..(nama Intervenient)……, berdasarkan Kekuatan Surat KUasa Khusus tertanggal……(tanggal ditandatanganinya surat kuasa)……,(terlampir) dengan ini mengajukan permohonan untuk cttnadedidikirawandapat diterima sebagai pihak (intervenient) di dalam perkara tersebut di atas.

Adapun alas an mengajukan permohonan ini adalah:

  1. Bahwa………….
  2. Bahwa ……….dst

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami memohon Ketua Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima pemohon untuk disertakan sebagai pihak (cttnadedidikirawanintervenient).

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

                                                                                                                                                Subang,…………

                                                                                                                                                                Hormat Kami,

                                                                                                                                                Kuasa Hukum Pemohon

                                                                                                                                                (………)

 

Format Surat Prlwawanan Pihak Ke III

PERLAWANAN PIHAK KE III

Perihal: perlawanan pihak ke III terhadap sita eksekutorial.

Kepada: Yth,. Ketua Pengadilan Negeri Subang

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. ……………….
  2. …………………dst,

Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum………….., berkantor di………….., selaku kuasa hokum dari……… (nama pihak ke III)…., beralamat di …………., dalam hal ini telah memilih kediaman hokum (domisili) di kantor kuasanya, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa tertanggal……., untuk dan atas nama pemberi kuasa hendak menandatangani dan mengajukan Surat Perlawanan Pihak Ke-III, selanjutnyacttnadedidikirawan akan disebuut Pelawan.

Dengan ini pelawan hendak mengajukan perlawanan terhadap:

  1. ……….., beralamat……….., selanjutnya disebut TerlawanPenyita.
  2. ………….,beralamat………..,selanjutnya disebut Terlawan Tersita.

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa……..(berisi dasar-dasar /keberatan-keberatan terhadap pelaksanaan sita eksekutorial)…….
  2. Bahwa………………….dst,

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan hormat kiranya majelis hakim berkenan memutus cttnadedidikirawansebagai berikut:

DALAM PROVISI:

….(mis; menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi No.100/2003/C/sbg. Terhadap sebidang tanah yang terletak di jalan Cipabelit Kidul, Kecamatancttnadedidikirawan Sukasuka tersebut di atas)………….

DALAM POKOKPERKARA:

PRIMAIR:

  1. …..(MIS;menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar,-,menyatakan pelawan adalah pemiilik tanah tersebut dengan sertifikat tanah hak milik……, -,memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekutorial, – menghukum terlawan penyita dan terlawan tersita secara tanggung rentang untuk membayar biayacttnadedidikirawan perkara ini, – menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskip[un timbul verzet dan banding)…………
  2. …………..dst,

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

                                                                                                                                Subang,………………

                                                                                                                                                Hormat Kami,

                                                                                                                                Kuasa Hukum Pelawan

                                                                                                                                (……………..)

 

Format Surat Terhadap Putusan Verstek

PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

Perihal: perlawanan Terhadap Putusan Verstek

Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang

Di-……-

Dengan hormat,

  1. …………………..
  2. …………………

Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum……..berkantor di………….., selaku kuasa hokum dari……..(nama pelawan)……,beralamat di………, dalam hal ini telah memilih kediaman hokum (domisili) di kantor kuasanya, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal…….., untuk dan atas nama pemberi kuasa khusus hendak menandatangani dan mengajukan perlawanancttnadedidikirawan terhadap Putusan Verstek No………(mis;401/2003/C/sbg)……., selanjutnya akan disebut pelawan.

Dengan ini pelawan hendak mengajukan perlawanan terhadap:

……(nama Terlawan)……..,bertempat tinggal di……., selanjutnya disebut Terlawan.

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa…..(berisi dasar-dasar/keberatan-keberatan diajukannya perlawanan)……
  2. Bahwa………dst,

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas kami memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memutus:

PRIMAIR:

  1. ……(MIS; MENYATAKAN pelawan adalah pelawan yang benar, -membatalkan putusan Pengadilan ……….., No….., tanggal…..,mengadiili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan terlawan /semula penggugat,- mwnghukum terlawancttnadedidikirawan semula penggugat untuk membayar biaya perkara ini)………..
  2. …………dst,

SUBSIDAIR:

MOHON putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

                                                                                                                                Subang,……

                                                                                                                                                Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pelawan

                                                                                                                                (…….)

 

Format Surat Jawaban atas Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

JAWABAN ATAS PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

Perihal: Jawaban atas Perlawanan Terhadap Putusan Verstek No..,

Kepada: Yth, Ketua Pengadilan Negeri Subang

Di-…….-

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. …………..
  2. ……….

Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum…………, berkantor di…….., selaku kuasa hokum dari ….(nama terlawan)…., beralamat di……, dalam hal ini telah memilih kediaman hokum (domisili) di kantor kuasanya, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal………, untuk dan atas nama pemberi kuasa khusus hendak menandatanganicttnadedidikirawan dan mengajukan jawaban, sehubungan dengan adanya Perlawanan Terhadap Putusan Verstek No……., yang diajukan oleh ….(nama Pelawan)…., sebagai berikut:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..dst,

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut:

  1. ……………
  2. ……….dst,

Subang,……..

                Hormat Kami,

Kuasa Hukum Terlawan

(….)

Format Memori Banding.

MEMORI BANDING

MEMORI BANDING

Terhadap putusan pengadilan……….., tanggal…….., No………

Dalam Perkara perdata antara:

……(nama)…semula …..(mis;pelawan)…., sekarang Pembanding.

Melawan

….(nama)…selaku…(mis;terlawan)…, sekarang Terbanding.

Kepada: Yth. Ketua Pengadilan TInggi….(mis; Jawa Barat)…

Di….(mis;-Bandiung)-

Melalui:

Pengadilan Negeri …(mis;Subang)…

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri……., No……, tanggal……., dengan ini kami:

  1. ……………
  2. …………dst,

Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum…., berkantor di…., berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal …., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu:

……..(nama pembanding…., alamat….., akan mengajukan dan menandatangani Memori Banding ini, yang selanjutnyacttnadedidikirawan disebut Pembanding.

Dengan ini mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan …………., No…….., tanggal………., yang diktumnya berbunyi sebaggai berikut:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa….(berisi keberatan-keberatan atas putusan hakim pengadilan tingkat pertama, baik mengenai fakta maupun hukumnya)……….
  2. ……….dst.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakimcttnadedidikirawan Pengadilan Tinggi……(mis; Jawa Barat)……. Berkenan memutus:

  1. ..(mis; -membatalkan Putusan Pengadilan Negeri …….., tanggal……,No….., dan dengan mengadili sendiri, – mengabulkancttnadedidikirawan perlawanan dari pelawan sekarang pembanding)…………..
  2. …………..dst.

Subang,………..

                Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pembanding/semula….(mis;pelawan)

(……..)

 

Format Memori Banding.

KONTRA MEMORI BANDING

KONTRA MEMORI BANDING

 

KEMAHIRAN HUKUM (PERKARA PERDATA) Part I: SURAT KUASA, SURAT KUASA SUBSTITUSI, SURAT PERMOHONAN,SURAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT, SURAT GUGATAN.

Desember 31, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

 

Format Surat Kuasa Penggugat

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                    :

Pekerjaan           :

Alamat                  :

 

Dengan ini member kuasa kepada:

  1. ……
  2. …..

Advokat dan pengacara pada kantor hokum ……….berkantor di…….., baik bersama-sama naupun masing-masing secara sendiri-sendiri.

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai penggugat, mengajukan gugatan terhadap….(nama tergugat)…., di Pengadilan Negeri……(mis Subang)…, mengenai….(mis ganti rugi)….,

Untuk itu diberi kuasa, dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri dalam persidangan Pengadilan Negeri di …(mis subang)…, dan atau menghadap pejabat-pejabat/instansi-instansi lain, menandatangani serta mengajukan surat gugat, memori-memori, meminta pengangkatan atau diletakan sitaan (sita jaminan), mengajukan atau menolak saksi-saksi, menerima atau menolak keterangan cttnkuladedidikirawansaksi/saksi-saksi, mengadakan perdamaian dengan segala syarat-syarat yangdianggap baik penetapan, putusan, meminta dihentikan atau dilaksanakan [putusan (eksekusi), serta dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlucttnkuladedidikirawan dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, dan dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa atau wakil guna kepentingan tersebut diatas.

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (subsitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini pada orang lain.

                                                                                                                                                Subang,…………………………………

Yang diberi kuasa                                                                                            Yang pemberi kuasa,

*materai

(………………………………………………)

 

Format Surat Kuasa Tergugat.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                    :

Pekerjaan           :

Alamat                  :

Dengan ini member kuasa kepada:

  1. ………………….
  2. ………………….dst.

Advokat dan pengacara pada kantor hokum…………………..berkantor di…………………, baik bersama-sama maupun masing-masing secara sendiri-sendiri.

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili Tergugat, di Pengadilan ………., dalam perkara mengenai…….., yang terdaftar dalam register perkara ……(mis;No.100/Pdt/G/2003/PN.Subang)….., melawan Penggugat, bertempat tinggal dii ……(alamat penggugat)……

Untuk itu yang diberi kuasa, dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri dalam persidangan Pengadilan Negeri di………….. dan atau menghadap pejabat-pejabat/instansi-instansi lain, menandatangani serta mengajukan jawaban, mengajukan gugat balik (rekonvensi), cttnkuladedidikirawanmemori-memori, meminta pengangkatan atau diletakan sitaan (sita jaminan), mengajukan atau menolak saksi-saksi, menerima atau menolak keterangan saksi-saksi/saksi, mengadakan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, meminta atau memberikancttnkuladedidikirawan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan, putusan, meminta dihentikan atau dilaksanakan putusan (eksekusi), serta dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengancttnkuladedidikirawan menjalankan perkara, dan dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa / wakil guna kepentingan tersebut di atas.

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (subtitusi) baik sebagian mmaupun seluruhnya yang dikuasakan ini pada orang lain.

                                                                                                                                Subang,………………………………………

Yang diberi kuasa                                                                                            Yang member kuasa,

*materai

(……………………………….)

 

Format Surat Kuasa Limpahan.

SURAT KUASA SUBSTITUSI (LIMPAHAN).

Yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. ……………………
  2. ………………….dst.

Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum………..berkantor di…………….., kuasa dari ……(P/T)……….., beralamat di…….., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal……….., selaku Penggugat di dalam perkaracttnkuladedidikirawan gugatan No. ………, di Pengadilan…………, dengan ini memberi kuasa substitusi kepada:

  1. ………….
  2. ……………

Advokat dan pengacara pada Kantor HUkum………, berkantor di ……………..

KHUSUS

Untuk menghadiri persidangan di Pengadilan………., yang memeriksa perkara No. …………, dalam ……(mis;acara pembuktian dari pihak (Penggugat))…., pada hari………..,tanggal…………

                                                                                                                                               Subang,……………….

Yang di beri kuasa                                                                                           Yang member kuasa

                                                                                                                                                   *materai

(………………………..)                                                                                                         (………………….)

 

 

 

 

 

Format Surat Permohonan.

PERMOHONAN.

Perihal                  : (mis;cerai)

Kepada                 : Yth. Ketua Pengadilan Negeri …..(mis;pengadilan agama)……

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. ……………….
  2. …………dst….

Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum……………, berkantor di………….., selaku kuasa hokum dari………(nama yang member kuasa)……, beralamt di……….., dalam hal ini telah memilih kediaman hokum (domisili) dikantor kuasanya, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal……., untuk dan atas nama pemberi kuasacttnkuladedidikirawan hendak menandatangani dan mengajukan Surat Permohonan…….., selanjutnya akan disebut pemohon.

Adapun mengenai permohonannya adalahs ebagai berikut:

  1. Bahwa……………..(alas an-alasan diajukan permohonan)…………..
  2. Bahwa……………………………………………………………………………………dst….

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menetapkan sebagai berikut:

  1. ……(mis;mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas)…………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………..dst…

 

Subang,……………………

                Hormat kami,

Kuasa HUkum Pemohon,

(…………………………………..)

 

 

 

 

 

Format Surat Permohonan Pernyataan Pailit.

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

Perihal                  : Permohonan Pailit

Kepada                 : Yth. Ketua Pengadilan Negeri /Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Di –Jakarta-

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. ………………………………………..
  2. …………………………………..dst….

Advokat dan pengacara pada Kantor HUkum …………, berkantor di…………….., berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal…….., adalah kuasa hokum dari………….(nama perusahaan yang akan dimintakanuntuk dinyatakan pailit)………,beralamat di………., selanjutnyacttnkuladedidikirawan disebut pemohon.

Untuk dan atas nama pemberi kuasa (pemohon) hendak mengajukan surat permohonan pailit dengan alas an-alasan sebagai berikut:

  1. …………….(berisi alas an-alsan mengapa diajukan permohonan pailit secara kronologis dengan memperhatikan ketentuan cttnkuladedidikirawandalam UU kepailitan)………
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………dst

Berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

  1. ……….(berisi hal-hal yang diinginkan untuk diputus/ditetapkan oleh Hukum cttnkuladedidikirawanPengadilan Negeri/Pengadilan Niaga)……………………………
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..dst…………

Subang,………………….

                Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,

(…………………………………)

 

 

Format Surat Gugatan.

GUGATAN

Perihal                  : Gugatan…..(mis; utang piutang)….

Lampiran             :…………………………………………………….

Kepada                 : Yth. Ketua Pengadilan Negeri…………

Di………………

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. …………………..
  2. ……………………………….

Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum…………….., berkantor di…………., berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal………..(terlampir), selaku kuasa hokum dari…….(dari nama penggugat)…….., beralamat di………….., umur…………, pekerjaan………., selanjutnya cttnkuladedidikirawandisebut pengugat.

Dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap:

Nama                    :…….

Pekerjaan           :……..

Alamat                  :……….

Selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa………………….(posita; berisi alas an-alasan diajukannya gugatan berdasarkan fakta dan hukumnya/dasar gugatan)…………..

Bahwa ………………………………………………………………………………………….

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memutus:

PRIMAIR:

  1. ….(petitium; berisi hal-hal yang dituntut penggugat terhadap tergugat agar diputuskan oleh Hakim, mis; menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas., menghukum tergugat untuk membayar utangnya sebesar …..kepada tergugatt dengan seketika dan sekaligus, menghukum tergugatcttnkuladedidikirawan untuk membayar semua biaya perkara, menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet cttnkuladedidikirawanatau banding)…………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..dst

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

                                                                                                                                                Subang,……………………………

                                                                                                                                                     Hormat Kami,

                                                                                                                                                Kuasa Hukum Penggugat,

                                                                                                                                                (…………………………………….)

 

SOSIOLOGI HUKUM: PENDAHULUAN, OBJEK, RUANG LINGKUP, STRUKTUR SOSIAL,KEBUDAYAAN, PERUBAHAN SOSIAL.

Desember 31, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

PENDAHULUAN.

Definisi dan Pengertian.

Menurut Max Weber; sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemahaman imperative mwngenai tindakan social dan dengan demikian juga berhubungan dengan suatu penjelasan causal mengenai arah dan konsukensi tindakan social itu. Untuk memberikan penjelasan tentangcttnkuladedidikirawan tindakan manusia atau mengapa sampai orang bertindak demikian. Menurut Peter L. Berger; sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antara masyarakat dan individu. Menurut Pitrim Sorikin; sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari;

  1. Hubungan dan pengaruh timbale balik antara aneka macam gejala-gejala social (misalnya; antaracttnkuladedidikirawan gejala ekonomi dengan politik dsb).
  2. Hubungan dan pengaruh timbale balik antara gejela-gejala social dengan gejala-gejala non social
  3. Cirri-ciri umum semua jenis gejala-gejala social.

Menurut Rouce dan Warren: sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-cttnkuladedidikirawankelompok. Menurut William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff; sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi social dan hasilnya yaitu organisasi social. Menurut J AA van Doorn dan CJ. Lammers ; sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-sturktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifatcttnkuladedidikirawan stabil. Menurut Selo soemardjan dan Soelaeman Soemardi; sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajarai struktur social dan proses-proses social termasuk perubahancttnkuladedidikirawan-perubahan social. Dua rumusan (definisi) sosiologi (menurut Stainments dan P. J. Bouman;

  1. Menurut Stainments dalam inleiding tot de sociologie; ssosiologi adalah ilmu dari kenyataan-kenyataan pergaulan hidup manusia. Sebagai [pergaulan hidup ;bentuk-bentuknya hidupnya kemajuan-kemajuannya dan tenggelamnya. Pergaulancttnkuladedidikirawan hidup manusia itu bentuknya tak dapat dihitung. Sosiologi bukan saja mempelajari bentuk-bentuk tadi (lapangannya luas).
  2. Menurut P.J. Bouman dalam sociologie begriben en problemen; sosiologi mempelajari lapangan pekerjaan yang sama dengan lain-lain ilmu tetapi dengan cara kerja cttnkuladedidikirawansosiologi. Kenyataan-kenyataan dalam pergaulan hidup erat dengan pengidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut para sosiolog: jangan menggambarkan manusia dan hubungan dalam gambar skema. Jangan terlalu mendalam dalam menerangkan kenyataan-kenyataan social. Karena hal tersebut dicttnkuladedidikirawan atas para sosiolog membagi kedalam 2 asas yaitu:

  1. Keseluruhan itu lebih dari jumlah bagian kesimpulan keseluruhan lebih penting dari pada bagian keseluruhan itu tidak dapat dipisah-pisahkan
  2. Semua kejadian-kejadian didalam masyarakat mempunyai sejarahh dan bersifat relative tidak ada paham sosiologicttnkuladedidikirawan tanpa adanya pengetahuan sejarah.

Sosiologi Sebagai Suatu Ilmu Pengetahuan.

Filsafat mencakup;

  1. Ontology ; tentang sifat kenyataan riil
  2. Deontology; tentang sifat kenyataan idiil
  3. Epistemology; tentang dasar-dasar batas-batas pengetahuan
  4. Aksiology; tentang evaluasi atau penilaian-cttnkuladedidikirawanpenilaian dasar-dasar dan kenyataan.

Abad ke 19 aguste comte (bapak sosiologi) berpendapat bahwa semua penelitian terhadap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala masyarakat memasuki tahap terakhir yaitu tahap ilmiah. Karena itu ia menyarankan agar semua ilmu tentang kemasyarakatan dan dan gejala-gejala ditingkatkan menjadicttnkuladedidikirawan suatu ilmu tentang kemasyarakatan yang berdiri sendiri yaitu sosiologi. Sosiologi berasal dari kata socius (kawan) dan logos (kata/berbicara) sehingga memiliki arti berbicara mengenaicttnkuladedidikirawan kemasyarakatan. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis melalui pemikiran dan bersifat objektif. Ilmu pengetahuan (science) adalah pengetahuan (knowledge) yang tersusun cttnkuladedidikirawansistematis dengan menggunakan kekuatan pemikirannya. Pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya. Syarat sesuatu untuk dapat dipelajari oleh ilmu yaitu;

  1. Bias diamati
  2. Adanya kteraturan

Masyarakat memnuhi syyarat untuk dapat dipelajari oleh ilmu (sosiologi) yaitu:

  1. Masyarakat dapat diamati
  2. Masyarakat memiliki keteraturan yaitu meliputi;
    1. Kelompok-kelompok social
    2. Kebudayaan
    3. Lembaga-lembaga socialcttnkuladedidikirawan
    4. Lapisan social

Secara umum dan konvensional dikenal adanya empat kelompok ilmu pengetahuan yaitu;

  1. Ilmu matematika
  2. Ilmu pengetahuan alam
  3. Ilmu tentang perilakucttnkuladedidikirawan
  4. Ilmu pengetahuan kerohanian

Dari sudut sifatnya ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi ;

  1. Ilmu pengetahuan eksakta; menggunakan rumusan-rumasan ilmu pasti
  2. Ilmu pengetahuan non eksakta; tidak menggunakancttnkuladedidikirawan rumusan-rumusan ilmu pasti

Dari sudut penerapannya ilmu pengetahuan dibedakan menjadi:

  1. Ilmu murni, bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak yaitu untuk mempertinggi mutunya
  2. Ilmu terapan; bertujuan untuk mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut didalam masyarakat dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam cttnkuladedidikirawanmengatasi masalah-masalahnya.

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena ia telah memenuhi unsure-unsur ilmu pengetahuan antara lain:

  1. Bersifat empiris; sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
  2. Bersifat teoritis; sosiologi berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi
  3. Bersifat kumulatif; sosiologi dibentuk atas dasar-dasar teori-teori yang sudah ada
  4. Bersifat non etis; sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya (tidak menilai) melainkan fakta secara analisis. Sosiologi tidak memberikan nilai tetapi individual sosiologi saja yang menilai. Apa yang dijelaskan olehcttnkuladedidikirawan sosiologi tidak dilihat dari segi moral (baik atau buruk) ia hanya menjelaskan perilaku sosialnya saja.

Syarat ilmu pengetahuan modern:

  1. Empiris; ilmu pengetahuan modern beranjak dari semua gejala yang terletak dalam pengalaman empiris kita harus nyata atau konkritcttnkuladedidikirawan
  2. Immanent; ilmu pengetahuan modern tidak boleh bersifatcttnkuladedidikirawan spekulatif
  3. Fungsional; ilmu pengetahuan modern memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu lainnyacttnkuladedidikirawan
  4. Dialektis; ilmu pengetahuan memiliki hubungan dengan ilmu lain yang satu sama lain tidak dapat dikembalikan kepada yang lebih cttnkuladedidikirawantinggi
  5. Pragmatis; ilmu pengetahuan modern memiliki bahan pelajaran yang dinamis (selalu berubah dan berkembangcttnkuladedidikirawan)
  6. Kegunaan; ilmu pengetahuan modern harus praktis

OBJEK.

OBJEK Sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang ditimbulkan dari hubungan manusia cttnkuladedidikirawandidalam masyarakat.

Masyarakat.

Menurut Aristoteles ; manusia adalah mahluk social (zoon politicon). Manusia merupakan mahluk berpikir (homo sapiens) mahluk alat (homo fabercttnkuladedidikirawan). Menurut Robert Mac Iver ddan Charles H. Page. Masyaraklat ialah suatu system dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan cttnkuladedidikirawantingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan social yang selalu berubah. Menurut Ralph Linton. Masyarakt merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri cttnkuladedidikirawanmereka sebagai suatu kesatuan social dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Menurut Peter L. Beger. Masyarakat adalah keseluruhan hubungan manusia yang luas sifatnya yang mana antara keseluruhancttnkuladedidikirawan itu dalam satu system yang kompleks. Menurut Selo Soemardjan. Masyarakat adalah orang-orang yang hdiup bersama yang menghasilkan kebudayaancttnkuladedidikirawan. Masyarakat mengandung unsure:

  1. Manusia yang hdiup bersama
  2. Bercampur untuk waktu yang lama
  3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
  4. Mereka merupakan suatu system hidup bersama

Masyarakat dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok:

  1. Berdasarkan sifatnya:
    1. Paksaan; Negara
    2. Merdeka;
      1. Menurut alam; kelompok suku bangsa dsb….(timbul karena persamaan).
      2. Menurut kebudayaan; perkumpulan dagang koperasicttnkuladedidikirawan dsb.
    3. Berdasarkan alirannnya:
      1. Aliran organis; bahwa masyarakat itu bukan kumpulan orang melainkan suatu organism (natara anggota satu dengan lainnya terdapat hubungan yang tidak dapat cttnkuladedidikirawandipisahkan dan saling mempengaruhi).
      2. Aliran atomistis; bahwa pergaulan hidup itu hanya suatu kumpulan dari orang-orang saja tetapi dapat mengakibatkan cttnkuladedidikirawansukarnya mempelajari pergaulan hidup.
      3. Aliran bukan organis atomistis; bahwa masyarakat itu adalah suatu sejarah suatu proses yang terus menerus bergerak cttnkuladedidikirawanakibatnya adanya gerak masyarakat.

Windt; menyamakan masyarakatdengan organism dengan persmaannya yaitu organ-organ yang ada didalamnya menyatu apabila dalam organism itu sakit maka cttnkuladedidikirawanmasyarakat juga akan sakit. Perbedaan antara masyarakat dan organism:

  1. Di dalam masyarakat tidak setiap pertentangan menimbulakn sakit malahan adanya pertentangan akan menimbulkan kemajuan misalnya dengan adanya oposisicttnkuladedidikirawan.
  2. Dalam organism sel itu tidak mempunyai penghidupan sendiri tetapi dalam masyarakat manusia pribadi individu bias hidup merdekacttnkuladedidikirawan karena merela mahluk berpikir.

KEBUDAYAAN.

Kebudayaan berasal dari kata buddayah (bahasa sansakerta) yang berartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Menurut E.B. Taylor; kebudyaaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan moral hokum adat istiadat dan lain kemampuan –cttnkuladedidikirawankemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut selo Soemardjan dan soelaeman soemardi: kebudayaan sebagai semua hasil karyacttnkuladedidikirawan rasa dan cipta masyarakat. Unsure-unsur kebudayaan antara lain;

  1. Peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat
  2. Mata pencaharian
  3. System kemasyarakatan
  4. Bahasa
  5. Kesenian
  6. System pengetahuan dan teknologi
  7. Religi atau system kepercayaan.

Kebudayaan berguna bagi manusia untuk melindungi diri terhadap alam mengatur hubungan antara manusia dan sebagai wadah dari segenap perasaancttnkuladedidikirawan manusia.

RRUANG LINGKUP.

Ruang lingkup sosiologi meliputi:

  1. Statis (tetap); struktur social
  2. Dinamis (berubah); proses social

Proses Sosial.

Proses social adalah pengarh timbale balik antara pelbagai segi kehidupan bersama umpamanya pengaruh timbale balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik dsb. Proses social adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dancttnkuladedidikirawan kelompok-kelompok social saling bertemu dan menentukan system serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang terjadi apa bila ada perubahan –perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-polakehidupan yang telah ada. Bentuk umum proses social adalah interaksi social. Interaksi socialcttnkuladedidikirawan merupakan hubungan-hubungan social yangd inamis yang menyangkut hubungan antara orang –orang perorangan dengan kelompok manusia. Berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada perbagai factor yakni:

  1. Factor imitasi; segi positif; imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nialai yang cttnkuladedidikirawanberlaku. Segi negative; apabila yang ditiru adalah indakan-tindakannya yangcttnkuladedidikirawan menyimpang.
  2. Factor sugesti; berlangsung apabila seseorang member suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterimacttnkuladedidikirawan oleh pihak lain.
  3. Factor identifikasi; identifikasi merupakan kecendeurungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan cttnkuladedidikirawanpihak lain.
  4. Factor simpati; merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada cttnkuladedidikirawanpihak lain.

Syarat-syarrat terjadinya interaksi social antara lain:

  1. Adanya kontak social; dapat berlangsung dalam 3 bentuk yaitu:
    1. Antara orang dengan perorangan
    2. Antara perorangan dengan suatu kelompokmanusia atau sebaliknya
    3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya
  2. Adanya komunikasi; bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan gerak gerik badaniah atau sikap perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang cttnkuladedidikirawantersebut)

Bentuk-bentuk interaksi social antara lain:

  1. Proses-proses yang as0siatif:
    1. Kerja sama ( co-operation); suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama
    2. Akomodasi (accommodation); suatu proses dimana orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi cttnkuladedidikirawanketegangan-ketegangan
  2. Proses-proses yang disasiosiatif:
    1. Persaingan (competition); suatu proses social diamana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian public atau dengan mempertajam prasangkacttnkuladedidikirawan yang telah ada tanpa mempergunakan ancanaman atau kekerasan.
    2. Kontravensi (contravention); merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsure-unsur kebudayaan suatu golongan cttnkuladedidikirawantertentu
    3. Pertentangan atau pertikaian (conflict); suatu proses social dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan nya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengancttnkuladedidikirawan ancaman ddan atau kekerasan.

STRUKTUR SSOSIAL

Menurut selo soemardjan dan soelaeman soemardi; struktur social adalah keseluruhan jalinan antara unsure-unsur social yang pokok yaitu kaidah-kaidah social lembaga-lembaga social kelompok-kelompok social serta cttnkuladedidikirawanlapisan-lapisan social.

Lembaga Kemasyarakatan , lembaga Sosial, Peranan Sosial.

Menurut KOentjoroningrat: pranata social adalah suatu system tata kelakuan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Menurut Mac Iver dan Page: lembaga kemasyaakatan sebaga tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakancttnkuladedidikirawan asosiasi. Menurut Leopoid von Wiese dan Howard Becker; lembaga kemasyarakatan senbagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi cttnkuladedidikirawanuntuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan-kepentingannya manusia dan kelompok. Menurut Summer; lembaga kemasyarakatan sebagai suatu perbuatan cita-cita skap dan perlengkapan kebudayaan bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat mempunyai kekuatan yang cttnkuladedidikirawanberbeda-beda untuk dapat membedakannya secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian:

  1. Cara usage; menunjuk pada suatu perbuatan
  2. Kebiasaan folkways; menunjuk pada suatu perbuatan yang diulang-ulang
  3. Tata kelakuan mores; menunjuk pada suatu kebiasaan-kebiasaan yang diterima sebgai pengaturcttnkuladedidikirawan norma
  4. Adat istiadat custom; menunjuk pada suatu tata kelakuan yang kekal dan kuat interaksinya dengan pola-pola perilakucttnkuladedidikirawan masyarakat.

Proses pelembagaan (institutionalization) adalah suatu proses yang dilewati oleh suatu norma baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Suatu norma dapat dikatakan mengalami proses cttnkuladedidikirawanpelembagaan apabila;

  1. Diketahui
  2. Dipahami
  3. Ditaati
  4. Dihargai

System pengendalian social (social control) merupakan segala system maupun proses yang dijaaalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat (baik preventif maupun represif). Istilah ini pada umumnya ditafsirkan (oleh masyarakat) sebagai suatu pengawasan oleh masyarakat terhadapcttnkuladedidikirawan jalannya pemerintahan khususnya pemerintah beserta aparatnya. Sosialisasi adalah proses pemasyarakatan norma peraturan (berlangsung secara terus menerus) contohnya: seorang anak diajari oleh orangcttnkuladedidikirawan tuannya. Sosialisasi dinbbagi dua macam yaitu:

  1. Sosialisasi primer
  2. Sosialisasi sekunder

Sosialisasi merupkan salah satu proses belajar kebudayan (selain internalisasi dan enkulturasi).

Kelompok Sosial.

Suatu himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok masyarakat apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan
  2. Ada hubungan timbale balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya
  3. Ada suatu factor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat
  4. Berstruktur berkaidah dan memiliki pola perilaku
  5. Bersistem dan berproses

Kelompok masyarakat dapat digolongkan menjadi:

  1. Kelompok primer; adalah kelompok-kelompok kecil yang agak langgeng (permanen) dan berdasarkan kenal mengenal secara pribadi antara sesame anggotannya
  2. Kelompok sekunder; adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang dimana hubungannya tidak perlu berdasarkan kenal mengenalcttnkuladedidikirawan secra pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng.

Paguyuban atau gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggota nya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Misalnya kekrabatan dsb. Patembayan atau gesellschaft adalah merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untukcttnkuladedidikirawan jangka wwaktu yang pendek bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka (imaginary) serta strukturnya bersifat mekanis. Misalnya organisasi buruh dsb.

Lapisan Sosial (Stratifikasi Sosial).

Stratifikasi berasal dari kata stratum (jamak dari strata; lapisan). Menurut Soerjono (sebagai kesimpulan Max Weber dan hasil lkerjasama Vincent Jeffries dan H. Edward): stratifikasi social atau pelapisan dalam masyarakat adalah cttnkuladedidikirawanpenggolongan-penggolongan masyarakat dalam suatu system tertentu ke dalam lapisan hierarkicttnkuladedidikirawan menurut dimensi kekuasaan previllage dan prestise. Penggolongan disini dapat dilihat sebagai proses maupun hasil:

  • Sebagai prose penggolongan berarti setiap orang atau lebh menggolongkan dirinya sebagai orang yang termasuk ke dalam lapisan tertentu.
  • Sebagai hasil berarti stratifikasi dilihat dari dua segi yaitu subjektif dan objektif.

Menurut Pitirim A. Sorikin: Stratifikasi social adalah pembedaan penduduk atau msyaarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Stratifikasi social terjadi karena sengaja disusun ataupun karena proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Stratifikasi social terbentuk kaena adanya penghargaan yang berbeda terhadapcttnkuladedidikirawan umur kedudukan dsb. Stratifikasi social dapat bersifat:

  1. Terbuka, setiap orang mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik cttnkuladedidikirawanlapisan
  2. Tertutup, membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari suatu laapisan ke yang lain.

Suatu lapisan itu mungkin menunjukan sifat dari lapisan tersebuut sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu lapisan itu bersifat tertutup sama seklai. Bahwa lapisan yang lebih tinggi itu labih bernilai atau lebih besar dari pada yang adacttnkuladedidikirawan di bawahnya. Dalam sosiologi ada beberapa istilah yang membedakan masing-masing lapisan tersebut yaitu:

  1. Lapisan atas (a); aa, am, ab.
  2. Lapisan menengah (m): ma, mm, mb
  3. Lapisan bawah (b): ba, bm, bb.

Antara lapisan tersebut pasti memiliki hubungan. Unsure-unsur lapisan masyarakat:

  1. Kedudukan (status) antara lain:
    1. Ascribed status; yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan misalnya kasta di india.
    2. Achieved status; yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja misalnyya menjadi presiden cttnkuladedidikirawansetelah berusaha melalui jalur politik
    3. Assigned status; yaitu kedudukan yang diberikan kepada seseorang.
  2. Peranan (role). Merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mebimbimng seseiorang dalam kehidupan masyarakat. Merupakan aspek dinamis dari kedudukan cttnkuladedidikirawanapabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban nya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Perviillage pada dasarnya adalah hal istimewa atau hak memperoleh [ppperlakuan khsusus cttnkuladedidikirawanyang sekurang-kurangnya dihubungkan oleh dua hal:

  1. Ekonomi; uang
  2. Kebudayaan

Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat dinamakancttnkuladedidikirawan kedaulatan (soverignity). Unsure-unsur kekuasaan:

  1. Rasa takut
  2. Rasa cinta
  3. Kepercayaan

Menurut Max Weber: wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib social untuk menetapkan cttnkuladedidikirawankebijaksanaan-kebijaksanaan. Terdiri dari 3 macam:

  1. Wewenang kharismatis
  2. Wewenang tradisional
  3. Wewenang rasional atau legal

Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimanacttnkuladedidikirawan dikehendakinya. Terdapat tiga gaya kemimpinan yaitu:

  1. Otoriter
  2. Demokratis
  3. Bebas (laize faire)

PERUBAHAN SOSIAL.

Definisi.

Perubahan soosial disini menyangkut dimensi structural dan cultural karena masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Menurut Kingsley; peruabahan social adalahcttnkuladedidikirawan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dalam fungsi masyaraakat. Menurut Mac Iver; perubahan social adalah perubahan-perubahan dalam hubungan social atauu sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan social. Menurut Gillin dan Gillin; perubahan social adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis kebudayaancttnkuladedidikirawan material komposisi penduduk ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Selo Soemardjan: perubahan social adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku diantara kelompok –kelompokcttnkuladedidikirawan dalam masyarakat. Ada hal-hal tertentu yang dengan adanya perubahan-perubahan kebudayaan tapi tidak terdapat perubahan-perubahan dalam keadaan social.

Factor Penyebab.

Factor-faktor yang menyebabkan perubahan social antara lain;

  1. FAKTOR INTERNAL (SOSIOGENIK), DISEBUT SOSIOGENIK KARENA MASYARAKAT ITU merupakan sumber perubahan social terbagi menjadi:
    1. Manifest (sengaja) bersifat kolektif dan individual. Kolektif penyebab perubahan social karena penemuan gerakan social dan perencanaan social contoh; karena penemuan baru dengan adanya manajemen. Individual karenacttnkuladedidikirawan kepemimpinan dan pemberontakan.
    2. Paten (tak sengaja).

Gerakan Sosial.

Gerakan social dapat dilihat sebagai usaha kolektif untuk menegakan usaha yang baru. Gerakan social adalah kolektivitas yang berpindah terus menerus untuk meningkatkan suatu perubahan dalamcttnkuladedidikirawan masyarakat atau kelompok. Karakteristik gerakan social:

  1. Keanggotaan bersifat tidak tentu dan berubah-ubah
  2. Keopemimpinan ditentukan reaksi yang informal dari anggotanya
  3. Kegiatannya dalam beberapa hal yang dijalankan secara terus menerus

Kondisi-kondisi gerakan social dapat ditentukan oleh:

  1. Kegagalan institusi atau badan-badan social yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan manusia yang ditentukan oleh nilai-nilai.
  2. Keresahan social yaitu keadaan hidup yang ditandai oleh luasnya perasaan tidak pasti
  3. Ketidakmampuan pribadi; dikarrenakan adanya perbedaan yang terlampau besar antara kemauan dan cttnkuladedidikirawankekuasaan
  4. Adanya alternative baru untuk menggantikan institusi social lama yang tidak memenuhi kebutuhancttnkuladedidikirawan anggotannya/.

Menurut Rex Happer. Ada 4 tahap perkembangan gerakan social yaitu:

  1. Reaksi missal yang dimuali dengan adanya perasaan mudah terganggu
  2. Tindakan missal sudah terorganisisr
  3. Pemantapancttnkuladedidikirawan formal
  4. revolusi

 

KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: PENDAHULUAN, PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA, BESCHIKKING, KEPUTUSAN, KEWENANGAN.

Desember 25, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

PENDAHULUAN

KAPITA selekta hokum administrasi Negara (Kapsel HAN)menampung hal-hal yang berkaitan dengan HAN dalam praktik. Kapsel HAN membahas dan mengkaji aspek-aspek tertentu did alam implementasi kaidah-kaidah hokum (juridische instrumentarium). Dalam kaitanya dengan mewujudkan khidupancttnkuladedidikirawan bernegara (tujuan Negara). Aspek-aspek tersebut antara lain:

  • Perlindungan hokum kepada warga Negara
  • Bentuk-bentuk khusus dari ketetapan (beschiking)
  • Peradilan semucttnkuladedidikirawan

PENEGAKAN HUKUM

Kekuasaan.

Menurut Mariam Budiarjo; kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorng atau orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orangcttnkuladedidikirawan yang mempunyai kekuasaan.

Menurut Mac Lver; kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan alat dan cra yang tersedia. Kekuasaan Negara adalah kekuasaan yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan dibatasi oleh hokum cttnkuladedidikirawandisebut Negara hokum yang demokratis. Menurut teori trias politica: setiap Negara selalu terdapat tiga mecam kekuasaan yaitu legistlatif, eksekutif, yudikatif.

Untuk menegakan hokum maka Negara memerlukan kekuasaan. Kedaulatan dalam Negara dengan kekuasaan dalam Negara memiliki m=kemiripan. Berbicara kekuasaan maka kita cttnkuladedidikirawanmengenal teori pembagian kekuasaan trias potica.

Trias Politica

Teori ini sebagai reaksi terhadap teori Jhon Lock, menurut Jhon Lock, pembagian kekuasan meliputi: legislative,eksekutif, federative, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan alat-alat Negara dalam melakukan hubungan kerjanya baik secara intern maupun ekstern. Beranjak dari teori seperti demikian selanjutnya muncul teori llainnya yaitu teori trias politica (Montesquieu) yang menghendaki pemisahan kekuasaancttnkuladedidikirawan antara lain: legislative, eksekutif, yudikatif. Juga menghendaki pemisahan terhadap fungsinya. Hanya dengan cara ini absolutism dpat dicegah dan kebebasan politik terjamin. Di AS hanya diilhami teori ini dari segi organnya saja dimana legistlatif kongresnya mirip dengan di kita adanya check and balancing system. Di Indonesia bukan pemisahan tetapi pembagian distribusi sehingga Indonesia tidakcttnkuladedidikirawan menganut teori ini. Trias politica menghendaki agar setiap fungsi dari ketiga kekuasan tersebut tidak saling mencampuri. Kosntitusi memberikan pengaturan bagi masing-masing kekuasaan supaya tidak sewenang-wenang. Dalam konstitusi kita kata penjelmaan memiliki arti dimana rakyat mewakilkan kehendaknya kepada MPR. Berbicara mengenai teori trias politica maka pemisahan itu dalam praktiknyacttnkuladedidikirawan sangat sulit, sehingga selalu ada saja pembagian kekuasaan didalamnya dalam hal ini maka sebaiknya kita menganut dikotomi kekuasaan /policy executing dan policy making meskipun dengan adanya cttnkuladedidikirawandikotomi ini justru akan menyamarkan batasn antara ketiga kekuasaan tersebut.

Menurut John Locke bahwa kerangka kekuasaan yudikatif itu ada tetapi pelaksanaannya masuk dalam kekuasaan eksekutif dan dalam praktik cenderung disalahgunakan oleh eksekutif. MA yang selama ini merupakan badan tertinggi dalam yudikatif sekarang tidak lagi menjadi satu-satunya badan yuudikatif tertinggi karena akan muncul badan-badan yudikatif yang sederajat dengan MA lainnyacttnkuladedidikirawan yaitu komisi judicial dan Mahkamah Konstitusi.

Judicial Review (Hak Uji).

Dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya hak uji :

  • Hak uji materiil (judicial review); menguji undang-undang dilihat substansinya (muatannya)
  • Hak uji formil; mengujicttnkuladedidikirawan UU dilihat dari tata cara pembentukannya.

Menurut UU No.14 Tahun 1985 ttg MA maka yang melakukan judicial review hanyalah MA tetapi menurut UU No. 5 /1966 maka pengadilan tinggi TUN bias melakukan judicial review. Peraturan MA No I /1999 bahwa MA dapat memberikan sanksi keras terhadap instansi yang tidak mau mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah mellui judicial cttnkuladedidikirawanreview. Hak uji materiil; MA menetapkan suatu peraturanituboleh dilaksanakan atau tidak (dibatalkan demi hokum atau tidak (dibatalkan demi hokum atau dibatalkan karena bertentangan dengan cttnkuladedidikirawankonstitusi atau regeling).

Berkenaan dengan judicial review maka dalam praktik di kita legisalatif juga memiliki wewenang untuk melakukan judicial rview yang seharusnya bukan kewenangan judicial review melainkan political review. Apabila kita melihat pada psl 5 Tap MPR NO. III/MPR/2000, maka pasal ini mengisyaratkan bahwa judicial review (yang merupakan kewenangan yang masuk kedalam kekuasaan yudikatif) jugacttnkuladedidikirawan diberikan kepada legislative. Dengan demikian maka MPR bias melakukan judicial review sedangkan anggota MPR adalah anggota DPR sehingga kemungkinan hasil yang tidak fair bias terjadi.

Negara dan HUkum.

Aspek-aspek yang mempengaruhi Negara (Hans Piere Waldrich) yaitu:

  1. Gezets=hokum/peraturan perUUan (kedaulatan hokum)
  2. Freihet=kebebasan (kedaulatan rakyat)
  3. Gewalt=paksaan Negara (kedaulatancttnkuladedidikirawan Negara)

Pendapat ini dilatarbelakangi oleh pendapat Immanuel Kant. Berdasarkan pendapat tersebut maka akan melahirkan kemungkinan :

  1. Ada gezets dan freihet tanpa gewalt=anarki
  2. Ada gezets dan gewalt tanpa freihet=dictator
  3. Ada gewalt tanpa gezets dan freihetcttnkuladedidikirawan=barbar
  4. Ada gezets freihet dan gewalt =republic

Dalam Negara anarki maka HAN tidak berfungsi karena HAN memerlukan kekuasaan Negara disini maka HAN tidak dapat berkembang. Dalam negra dictator HAN sulit untuk berkembang kareana selain kekuasaan Negara maka ada yang lebih penting yaitu public service. Dalam Negara republic HAN berkembang pesat karena terdapat keseimbangan antara hokumcttnkuladedidikirawan kekuasaan dan kebebasan.

Roscoe Pound; law is a tool of social enginnering hokum digunakan “sebagai alat” untuk mengendalikan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja (tahun 1970an); hokum sebagai alat dan sarana èrangkaaian proses hokum.Sjachran Basah (tahun 1980an ); hokum sebagai alatcttnkuladedidikirawan sarana dan instrument. Ilustrasi:

  • Alat: (dalam bengkel) dongkrak;obeng palu dsb.
  • Sarana; bengkel itu sendiri
  • Instrument adalah harmonisasi keseluruhan alat menjadi satu arah (antara hokum cttnkuladedidikirawansatu dengan lain terjadi harmonisasi ke satu titik yiatu tujuan Negara.

Yuridis instrumentarium; kerangka yang memandang seluruh kaidah hokum dalam satu harmonisasi. Bahwa kedaulatan hokum membatasicttnkuladedidikirawan kedaulatan rakyat dan kedaulatan Negara.

Fungsi Huukum.

Salah satu fungsi hokum adalah direktif yang mempunyai makna bahwa hokum harus diletakan di depan dengan konsekuen. Selanjutnya maka fungsi-fungsi lain akan terpenuhi dimana hokum akan mampu untuk memberikan arah pengayoman sehingga berfungsicttnkuladedidikirawan sebagai stabilisator penyempurna dan pembetul.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA.

Keppres No.19 tahun 2000 ttg komisi ombudsman nasional memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pelayanaan Negara terhadap nya. Hubungan hokum yang terjadi dalam HAN adalah hubungan hokum public yaitu antara warga Negara dengan Negara yaitu berkenaan dengan tindakan hokum Negara. Dengan kewenangan yang diberikan kepaa Negara yaitu dengancttnkuladedidikirawan peraturan perUUan maka Negara berwenang untuk melakukan tindakan hokum kepada warga negaranya. Yang dapat dijadikan ukuran terhadap pertanggungjawaban oleh Negara terhadap tindakan-cttnkuladedidikirawantindakannya adalah:

  1. Secara moral yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan YME
  2. Secara hokum yaitu pertanggungjawaban kepada hokum khususnya peraturan perUUan

Ombudsman.

Pada tanggal 20 maret 2000 presiden abdurachman wahid meresmikan terbentuknya komisi ombudsman nasional yang diketuai Antonius suyata. Dasar hukumnya adalah keppres No.44/2000 ttg komisi ombudsman nasional. Tugas pokok dari ombudsman adalah membantu menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif dengan membongkar praktik-praktik kkn dan melindungi hak-hak warga Negara dalamcttnkuladedidikirawan pelayanan umum dari penyelenggara Negara.

Arti dari ombudsman itu sendiri adalah kuasa atau wakil (officer) yaitu lembaga yang diserahi tugas dan kepercayaan untuk mengawasi memeriksa (investigation) dan melaporkan kepada lembaga yang berkompeten atas suatu pengaduan atau keluhan (complain) dari masyarakat yang ditimbulkan ole pelayanan public yang buruk (injustice inconsequense of cttnkuladedidikirawanmal administration) yang dilakukan pemerintah polisi dan berbagai pejabat instansi lainnya. Antonius Suyata memberikan batasan atau pengertian ombudsman yang diresmikan tersebut adalah suatu lembaga independen non pemerintah yang mewakili masyarakat yang kepentingannya dirugikan akibatcttnkuladedidikirawan pelayanan public yang tidak sebagaimana mestinya. Lembaga non pemerintah artinya bukan merupakan lembaga eksekutif mewakili masyarakat artinya memiliki fungsi legislative tetapi ada batasannya yaitu masyarakat yang kepentingannya dirugikan akibat pelayanan public yang tidak sebagaimana mestinyacttnkuladedidikirawan tersebut. Ombudsman memiliki litigasi dimana hal ini didapat dari pemberian kuasa dari kelompok masyarakat yang merasa kepentingannya diruugikan demikian maka ombudsman juga masuk dalam cttnkuladedidikirawanyudikatif. Karena dasar hokum lahirnya ombudsman itu adalah keppres yang dirasa kurang kuat maka ada yang meminta untuk dinaikan menjadi UU. Fungsi dari ombudsman :

  1. Social control
  2. Judicial control.

Ombudsman ini berbeda dengan komisi pemeriksa yang berada diwilayah eksekutif yang terdapat dalam UU No. 7 / 1999 ttg penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Begitu pula berbeda dengan Komnas HAM yang lingkupnya cenderung ke yudikatif dan mengarah pada hokum pidana yang sedang kan ombudsman itu sendiri pendekatannya kepada hokum cttnkuladedidikirawanadministrasi Negara. Alas an dibentuknya ombudsman:

  1. Memperhatikan berbagai keluhan masyarakat berkenaan dengan buruknyapelayanan umum dan seringkali dirasakan lamban biaya tinggi.
  2. Banyaknya pegawai yang bekerja tidak sebagaimana mstinya
  3. Lemahnya pengawasan dari institusi pengawas misalnya BPKP inspektorat atau institusi yang dilimpahi pengawasan melekat (waskatcttnkuladedidikirawan)
  4. Adanya pengaruh luar terhadap urusan kedinasan
  5. Pemborosan dan penghamburan waktu tenaga dan biaya yang diakibatkan oleh lemahnya kemampuan keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan tugasnyacttnkuladedidikirawan itu
  6. Banyaknya peraturan perUUan yang mengatur tentang proseses dalam prosedur akan tetapi peraturan tersebut terkesan sebagai antai birokrasi yang panjang dan rumit. Yang membentuk suatu system yang kurang sehat terutama di dalam berbagai urusan yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat misalnya dalam proses dan prosedur perizinan dperpajakan cttnkuladedidikirawanpertanaan kemigrasian dll.

BESCHIKING.

Ketetapan: beschiking. Keputusan aparat pemerintah yang bersegi satu karena akibatnya hanya dilaksankan oleh satu pihak saja. Keputusan aparat pemerintah atau administrasi Negara yang mengikat seorang yang jelas identitasnya. Beschiking diatur pasal 1 (3) UU No. 5/1986 dalam hal ini beschiking adalah penetpan tertulis, yang dikeluarkan pejabatatau badan TUN, yang berisi tindakan hokum dibidang HTUN yang berdasarkan peraturan perUUan yang berlaku, yang bersifat konkrit,individual , final. Yang menimbulkan akibatcttnkuladedidikirawan hokum bagi seseorang atau badan hokum perdata. Dengan demikian maka batasan dari beshicking adalah: tertulis, yang mengeluarkan adalah pejabat atau badan TUN, yang berdasarkan peraturan perUUan yang berlaku, bersifat individual konkrit dan final. Menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum. Pengecualian menenai tertulis: ada yang secara lisan missal permohonan cuti kepada dekan, jika selama waktu tertentu tidak diberikan maka dianggap ditolak, ini merupakansuatu keputusancttnkuladedidikirawan lisan.menurut prins: beschiking adalah suatu tindakan hokum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintahan dalam arti sempit dilakukan oleh badan pemerintahan berdasarkan wewenangcttnkuladedidikirawan khusus. Dari sisni didapat beberapa unsure beschiking :

  1. Tindakan hokum sepihak (bersegi satu)
  2. Dilakukan oleh aparatur pemerintah negra (administrasi Negara)
  3. Dalam lingkup atau pemerintahan (eksekutif)
  4. Dilakukan dengan kewenangan khusus atau istimewa (istimewa karena tidak semua aparatur memiliki kewenangan cttnkuladedidikirawanyang sama).

Menurut Utrecht dan sjachran Basah: ketetapan adalah ketetapan tertulis dari administrasi Negara yang mempunyai akibat hokum untuk menyelenggarakancttnkuladedidikirawan pemerintahan dalam arti sempit.

Menurut Donner: beschiking adalah tindakan pemerintah dalam jabatan secara sepihak dengan sengaja dalam suatu ikhwal tertentu menetapkan hubungan hokum atau keadaan cttnkuladedidikirawanhokum yangs edang berjalan atau menimbulkan suatu hubungan hokum atau akibat hokum yang baru atau menolak salah satu akibat yang dimaksud. Ada 10 jenis beschiking dalam peraturan perUUan :

  1. Ketetapan tetap. Suatu ketetapan yang terus berlaku sebelum terjadi penggantian missal; surat IMB, SK,,pengangkatan pegawai negeri
  2. Ketetapan sepintas. Suatu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku hanya untuk sementara waktu missal izin dari kepolisian untuk menggunakan badan jalan bagi suatucttnkuladedidikirawan acara tertentu.
  3. Ketetapan positif. Suatu ketetapan yang menimbulkan hubungan hokum missal SK pengangkatan PNS
  4. Ketetapan negative, suatu ketetapan yang menghilangkan hubungan hokum missal SK pHK
  5. Ketetapan fotografis. Suatu ketetapan yang berlaku tetapsecara terusmenerus missal izajah
  6. Suatu pemberian sebagai keadulatan Negara kepada swasta atau partikelir. Missal izin pengelolaan cttnkuladedidikirawanpertambanagan
  7. Izin untuk memproduksi barang tertentu
  8. Ketetapan deklaratoir
  9. Ketetapan condemnatoir
  10. Ketetapan konstitutif

Syarat-syarat syahnya suatu beschiking:

  1. Harus dibuat badan atau pejabat yang berwenang
  2. Tidak boleh mengandung KEKURANGAN YURIDIS (KHEKILAFAN, PAKSAAN ATAUPUN PENIPUAN)
  3. HARUS SESUAI DENGAN isi peraturan dasar
  4. Harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan perbuatannya harus memperhatikan prosedurcttnkuladedidikirawan pembuatan beschiking tersebut.

Empat akibat hokum bagi beschiking:

  1. Pembatalan oleh hakim atau pejabat TUN yang berwenang dengan pembatalan maka semua akibat hokum sejak dari pembentukan sampai pembatalan tidk ada artinya semua kondisi kembali ke keadaan sebelum beschiking dibuat
  2. Beschiking dapat dibatalkan
  3. Beschiking yang seharusnya disahkan dahulu oleh instansi atasan menjadi tidak disahkan
  4. Pihak-pihak yang berhak menyanggah keabsahan belakunyacttnkuladedidikirawan beschiking missal universitas B bubar maka dosen-dosen nya pun tidak berwenang lagi. Adapun pihak yang berhak sebagaimana domaksud disni adalah:
    1. Pihak yang terkena beschiking
    2. Instansi atau pejabat TUN yang mengeluarkan beschiking
    3. Diluar yang membuat baik atasan ataupun bawahan

Apabila ketetapan tersebut bertentangan engan kepentingan umum maka yang mengadilinya adalah PTUN è PTTUNè MA.

Dalam mempelajari HAN maka yang paling penting atau strategis adalah beschiking namun pengertian beschiking itu harus diartikan secara luas yyaitu mencakup juga keputusan pejabat TUN lainnya. Pasal 10 UU no. 14 /1970 mengenai lingkkungan peradilan terdapat kewenangan mengadili ini merupakan operasionalisasi HAN dimana wewenang dalam HAN sangat terikat dengan keputusan TUN cttnkuladedidikirawan (psl 1angka 3 UU No. 5 /1986). UU No. 5/1986 memberikan pengecualian yaitu perbuatan hokum sepihak yang dilakukan pada warga Negara juga bias diketogorikan sebagai keputusan TUN. Psl 2 UU No.5/1986 bahwa keputusan dilingkugan militer tidak termasuk kedalam keputusan TUN. Keputusan pengadilan bukan ,merupakan keputusan TUN karena keputusan pengadilan merupakan wewenang yudikatif. Keputusan tentang pemilu juga bukan merupakan keputusan TUN karena terdapat muatan politisnya. Pengaturan-pengaturannnnnnnn yang sifatnya umum bukan merupakan keputusan TUN. Berbicara mengenai salah satu bentuk dari peraturan perUUancttnkuladedidikirawan yaitu Keppres maka keppres ini sangat fleksibel dikatakan demikian karena:

  1. Keppres adalah kewenangan presiden
  2. Keppres dapat diubah kapanpun sesuai kebutuhan
  3. Keppres selain dapat berupa bagian dari peraturan perUUan juga dapat merupakan bagiancttnkuladedidikirawan dari beschikking

KEWENANGAN.

Kewenagan di bagi menjadi 2:

  1. Wewenang terikat. Tidak membuat peraturan perUUan lain selain yang telah diberikan kewenangan. Semua tertuliscttnkuladedidikirawan dalam peraturan perUUan.
  2. Wewenang bebas. Contoh pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah atasannya.

Dalam kenyataannya baik yang terikat maupun yang bebas tidak ada yang mutlak tetapi biasanya bebas terikat. Macam-macam pendelegasian kewenangan:

  1. Ialah pemberian kewenangan membentuk peratuaran PerUUan yang diberikan oleh UUD1945 atau UU kepada suatu lembaga Negara atau pemerintah. Merupakan wewenang yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perUUan. Missal pasla 5 ayat 1UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk cttnkuladedidikirawanmembentuk UU dengan persetujuan DPR.
  2. Ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perUUan yang dilakukan oleh peraturan yang lebih rendah baik dinyatakan secara tegas maupuan tidak. Merupakan kewenangan yang diturunkan oleh pejabat yang lebih tinggi yang memindahkan kewenangan kepada pejabat yang lebih rendah dalam lingkungan atau instansi yangcttnkuladedidikirawan sama missal presiden mengalihkan sebagian wewenang kepaada menteri.penerima wewenang betanggungjawab (dan dapatbertindak sendiri) yang member tidak berwenang lagi. Missal psl 5 ayat 2 UUD1945 memberikan kewenangan delegasi bagi suatu PP untuk melaksankan suatu UU.
  3. Terjadi apabila atasan menugasi bawahan untuk bertindak atas nama atasan. Karema itu jabatan presiden sebagai mandataris MPR merupakan hal yang keliru karena memang jikacttnkuladedidikirawan demikian maka tetaplah MPR yangbertanggung jawab. Contoh atas nama, atas beliau, dsb.

Langsung dan tidak langsung. Berkenaan dengan pendelegasian wewenang. Perturan perUUan dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perUUan yyang lebih rendah. Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas; jenis peraturan perUUan dan ruang lingkup materi yang diatur. Hindari adanyacttnkuladedidikirawan delegasi blanko missal hal-hal yang belium cukup diatur dalam UU ini diatur lebih lanjut dengan PP (yang blanko disini adalah mrnysngkut msterinya). Pembatasan lain; tidak boleh ada delegasi pengaturan mengenai hal-hal yang secara tegas atau yang karena sifatnya harus diatur dalam peraturancttnkuladedidikirawan perUUan tertentu missal; UUD, Tap MPR, maupun UU. Tidak boleh ada dua kali pendelegasian (sub delegasi) kecuali oleh peraturan perUUan tersebut dibolehkan. Makin banyaknya deelegasi disebabkan oleh beberapa hal;

  1. Adanya kemungkinan DPR kekurangan waktu untuk membahas dan merumuskan secara rinci hal-hal yang perlu diatur dengan UU
  2. Factor-faktor yang bersifat teknis
  3. Factor kecepatan atau cttnkuladedidikirawanuregensi
  4. Factor elastisitas.

Apabila kita menganggap bahwa kewenangan sebagai titik sentralnya maka melahirkan konsekuensi:

  1. Bagaimana peraturan perUUan bias melahirkan kewenangan
  2. Bagaimana kewenangan TUN bias menimbulkan keputusan TUN
  3. Bagaimana keputusan TUN dapat berakibatcttnkuladedidikirawan hokum.

 

HUKUM PAJAK part II

Desember 17, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

HUKUM PAJAK.

Definisi.

Hokum pajak merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur proses peralihan kekayaan. Bila berbicara tentang pajak maka berbicara tentang uang. Bila berbicara tentang hokum pajak maka berbicara tentang hokum yang mengatur proses peralihancttnkulhkmadedidikirawan kekayaan.

Pembagian Hukum Pajak.

Hukum Pajak pembagiannya:

  1. Hokum pajak materiil (subjek pajak objek pajak tariff pajak timbul hapusnya pajak hutang pajak)
  2. Hokum pajak formal (tata cara pemungutan pajakcttnkulhkmadedidikirawan)

Subjek pajak;pihak yang dapat dikenai pajak yaitu orang dan badan. Tentang subjek pajak:

  1. Orang
  2. Badan:
    1. Badan hokum dan non badan hukum’
    2. Asosiasi orang dan asosiasi cttnkulhkmadedidikirawanbadan

Objek pajak; sasaran pengenaan pajak (benda perbuatan dll). Tariff pajak; besarnya pajak yang harus dibayar antara lain:

  1. Proposional misalnya;upah
  2. Progresif misalnya pajak perseroan
  3. Tetap misalnya bea materai
  4. Degresif misalnya bea warisan (sebelum abad XIXcttnkulhkmadedidikirawan).

Timbul atau hapusnya pajak;

  1. Timbulnya pajak; berdasarkanajaran materiil (karena bunyi UU); dihubungkan dengan taatbestant (peristiwa yang menimbulkan utang pajak). Berdasarkan ajaran formil karenadikeluarkannya surat ketetapan pajakcttnkulhkmadedidikirawan (SKP).
  2. Hapusnya pajak; akibat pembayaran kompensasi daluwarsa pembebanan penghapusan penundaan cttnkulhkmadedidikirawanpenagihan.

Hokum Pajak Materiil dan Hukum Pjak Formal.

Hokum formal tidak sama dengan hokum acara:

  • Hokum acara termasuk hokum formal
  • Hokum formal belum tentu hokum acara.

Hubungan hokum pajak materiil dan pajak formal;

  • Hokum pajak formal berusaha mewujudkan hokum pajak materiil. Hokum pajak materiil tanpa hokum pajak formal diam. Hokum pajak formal tanpa hokumcttnkulhkmadedidikirawan pajak materiil tidak berlandasan.
  • Hokum pajak formal merupakan komplemen hokum pajak materiil.

Perbedaan keduanya;

  • Psl 23 ayat 2; mutlak berlaku untuk hokum pajak materiil (harus UU)
  • Hokum pajak formal tidak perlu dengan UU

Keduanya dibedakan karena;

  1. Hokum pajak materiil menimbulkan utang yang harus dibayar (utang tersebut disebut dengan istilah utang pajak ) dan utang harus dibayar (ada kesepakatan persetujuan melaluicttnkulhkmadedidikirawan UU).
  2. Hokum pajak formal sampai kapanpun tidak menimbulkan utang pajak.

Kedudukan Hukum Pajak.

Tentang kedudukan hokum pajak formal dalam kerangka hokum pajak:

Hokum Pajak:

  1. Klasik; termasuk hokum public; bagian dari hokum administrasi Negara
  2. Sedang berkembang; mandiri karena; posisi da;lam APBN peristilahan dan pengertian khusus kemampuan cttnkulhkmadedidikirawanistimewa.

Posisi dalam APBN pada umumnya 70%-90%income Negara paling besar di setiap APBN Negara. Klasik (=pendapat lama yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sudah umum). Hokum pajak memiliki peristilahan dan pengertian khusus merupakan jawaban terhadap pertanyaan bahwa hokum pajak menggunakan istilah-istilah cttnkulhkmadedidikirawanperdata (memang bunyinya sama tetapi pengertiannya berbeda). Hokum pajak memiliki kemampuan istimewa; hokum pajak merupakan satu-satunya hokum yang mempengaruhi harga barang cttnkulhkmadedidikirawansecara langsung dengan cara penetapan dalil pajak.

Andriani menganut klasik; dalamm hal peristilahan; (missal ; anak);

Anak;

  1. Hokum perdata; hasil hubungan sah antara pria dan wanita; yuridis formal.
  2. Hokum pajak;tanggungan (biaya); ekonomis materiil .

Tentang pedoman penguasaan pajak:

Pajak positif(nama dasar hokum) (1):

  1. Subjek (2a) (taatbestand (4); tariff/rumus (5), waktu (6), cara (7), sanksi (8), alternative (9), keberatan (10)). Pembebasan cttnkulhkmadedidikirawansubjek (2b).
  2. Objek (3a), pembebasan objek (3b).

Penjelasannya:

(1): dijelaskan tentang dimana pajak tersebut dapat ditemukan dan perubahan-perubahannya (informasi tentang sumber data).

(2a): orang dan badan

(2b): yaitu orang-orang atau badan-badan tertentu yang oleh UU perpajakan tidak dianggap sebagai subjek

(3a): sasaran objek pajak; bergantung kepada kenginan dasar hokum (tidak tentu) misalnya; pajak tontonan (objeknya adalah pertunjukan keramaian umum ), pajakcttnkulhkmadedidikirawan penghasilan (objeknya penghasilan ).

(3b): yaitu sasaran pengenaan pajak yang oleh UU perpajakan tidak dianggap sebagai objek pajak

(4); adalah keadaan peristiwa perbuatan (yang mengaitkan subjek dan objek)yang menimbulkan hutang pajak contoh konkrit; pajak anjing (subjeknya adalah pemilik anjingobjeknya adalah anjingcttnkulhkmadedidikirawan tatbestandnya adalah kepemilikan; merupakan suatu perbuatan).

(5); ada lima macam tariff:

  1. tariff pajak proposional
  2. Tariff pajak progresif
  3. Tariff pajak tetap
  4. Tariff pajak degresif

(6); kapan dibayar

(7): bagaimana cara membayar

(8) apa sanksinya jika tidak membayar

(9) adakah kemungkinan membayar dengan cara lain.

Contoh Penerapan Pajak.

Tentang penerapan pajak kendaraan bermotor sebagai pajak langsung:

Pajak kendaraan bermotor (1):

  1. Orang atau badan(2a); kepemilikan (4); X% dari harga jual (5) ; dikenakan secara periodic(karena merupakan pajak langsung (6)
  2. Kendaraan bermotor (3a); missal (3b):
    1. Kendaraan-kendaraan dinas pemerintah
    2. Mobil-mobilcttnkulhkmadedidikirawan pemadam kebakaran
    3. Ambulance, dll.

Tentang contoh penerapan pajak tmbakau sebagai pajak tidak laangsung.

Pajak cukai tembakau (1) :

  1. Produsen (2a); (konsumen (4)); distributor(2b); (konsumen (4)); grosir (2c); (konsumen (4)); eceran (2d): (konsumen (4)); konsumen (2e); (konsumen (4)); X %DARI HARGA JUAL (5);dimasukan dalam harga barang (karena cttnkulhkmadedidikirawanmerupakan pajak langsung
  2. Tembakau (3a)

Penjelasannya:

  • Subjeknya banyak; karena beban pajak dapat dipindahkan
  • Penanggung beban pajak sesungguhnya adalah konsumen
  • Bagi pemerintah sesuai asas financial (biaya pemungutan harus efisien)makacttnkulhkmadedidikirawan pemerintah mengejar subjek (1) (produsen)
  • Berknaan subjek diatas dalam hal ini;
    • (2a); sebagai penanggung jawab
    • (2b), (2c), (2d), sebagai penanggung beban sementara

Jadi ada 3 subjek yaitu:

  1. Subjek penanggung jawab pajak
  2. Subjek penanggung beban sementra
  3. Subjek penanggung beban akhir

Tentang contoh penerapan pajak radio.

Pajak radio; UU,dst; cirri; ditinjau darigolongan sifat dan wewenang. :

  1. Orang atau badan; pemegang; tariff (Rp.5,00); tempat; saat; materai; sanksi; daluarsa.
  2. Pesawat penerima radio

Penjelasannya:

  • Berdasarkan atau bila ditinjau dari wewenangnya maka pajak dikategorikan sebagai pajak pusat (karena pertamanya dipungut oleh pos dan giro sebagai perusahaan Negara atau pusat). Adapun dalam perkembangannya diserahkan cttnkulhkmadedidikirawankepada daerah.
  • Pajak radio dihapuskan dengan alas an bahwa radio merupakan sarana informs yang sangat penting bagi rakyat karena itu patut dihapuskan.
  • Dihapuskannya pajak radio ini oleh para ahli dianggap sebagai suatu kesalahan besar karebna jika dikelola dengan baik merupakan sumbr pendapatan yang potensial karena dalam perkembangannya ke depan maka cakupan radio akan semakincttnkulhkmadedidikirawan luas ini dapa t dilihat yangmana pada tahun 1947 yang dimaksud hanya radio saja tetapi pada tahun 1990 maka didalamnya juga termasuk wireless handphone mobile control dsb. Ini dapat menjadi sumber pendpatan yang sangat besar. Adapun dalam permasalahan pemungutan yang cttnkulhkmadedidikirawansulit sebagai solusi antara lain dijadikan pajak tidak langsung dan dibebankan pada produsen.
  • Kesalahan besar sebagaimana dimaksud di atas merupakan suatu kenyataan karena orang-orang pemerintah yang menanganicttnkulhkmadedidikirawan pejak belum tentu meneguasai asas-asas dan teori-teori pajak.

Tentang contoh penerapan pajak bumi dan bangunan.

Sejarah; Pajak bumi dan bangunan(UU No.12/1986):

  1. Orang atau badan (pasal 4 (1); hak atas bumi dan bangunan psl 4 (1); psl 5; tariff0,5%; TPS/PNG;administrasi perpajakan; keberatan.
  2. Bumi dan bangunan psl 1 (1), 1(2) psl 2 (1), penjelasan umum psl 1(1) psl 1(2); pembebasan objek pajak psl 3(1), (2) (3), jo psl 1 (1).

Penjelasannya:

  • Objek pajak: psl 2 (1); bumi dan bangunan. Psl 1 (1); bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.psl 1(2); bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Penjelasan umum; psl 1(1); permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta lautcttnkulhkmadedidikirawan wilayah RI. Penjelasan umum psl 1 (2); yang termasuk bangunan adalah jalan tol galangan kapal (dermaga) kolam renang dsb. Komentar; dalam hal tersebut di atas penjelasan umumcttnkulhkmadedidikirawan memperluas UU (harusnya tidak boleh);
    • Dalam psl UU; bangunan adalah konstruksi teknik
    • Dalam penjelasan umum tanaman termasuk konstruksi teknik (ini tidak benar).

Penjelasan umum bertujuan memperluas UU dengan yang tidak jelas (membolehkan menafsoirkan secara luas).

  • Pembebasan objek pajak. Bumi dan bangunan yang oleh UU tidak dianggap objek pajak tidak dikenai pajak. Psl 3 (1):
  1. Bumi dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan budaya kesehatan pendidikan dan bukan komersil
  2. Bumi dan bangunan yang digunakan untuk purad; peninggalan purbakala
  3. Bumi dan bangunan yang merupakan hutan lindung taman nasional dan tanah Negara belum dibebanicttnkulhkmadedidikirawan hak
  4. Tanah bumi dan bangunan yang dipergunakan oleh perwakilan diplomat dan consult berdasar kan asas timbale balik ataucttnkulhkmadedidikirawan reprositas.

Psl 3 (2): objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan; pemungutan pajaknya diatur oleh PP.

Komentar: pasal diatas mubazir karena pemerintah tidak akan pernah membayar pajak untuk pemeintah cttnkulhkmadedidikirawansendiri.

Psl 3 (3): batas nilai jual bangunan tidak kena pajak adalah Rp. 8.000.000 ini diperuntukan bagi golongan ekonomi yang sangat lemah agar cttnkulhkmadedidikirawanmeraka (rakyat RI yang tinggal dirumah ssangat sderhana tidak perlu membayar pajak bumi bangunan)

  • Tatbestand; menurut UU adalah orang atau badan yang secara nyata mempunya suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki dan menguasai atau memperoeleh manfaat cttnkulhkmadedidikirawanbangunan.
  • Tariff rumusannya; 20% X NJOP= NJKP dan 0,5% XNJKP= beban pajak. Psl 6 dan 7; NJOP = nilai jual objek pajak dan NJKP nilai jual kena pajak.
  • TPG dan penagihan; TPG= tempat pajak terutang.
  • Administrasi perpajakan; orang dan badan yang mempunyai pajak bumi dan bangunan harus mengisi laporan bersadasrkan surat penetapan objek pajak (SPOP) selanjutnya keluar surat pemberitauan pajak terutang (SPPT). Apabila SPPT tidak dibayar maka keluar surat ketetapan pajak (SKP) dan bila tidak diindahkan pula maka keluarcttnkulhkmadedidikirawan surat tagihan pajak (STP). Apabila STP juga tidak diindahkan maka ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya surat paksa (SP) selanjutnya sita kemudian lembaga lelang.
  • Keberatan ; keberatan atau banding jika subjek memperoleh SPPT atau SKP dan merasa berat maka ia mengajukan keberatan kepada cttnkulhkmadedidikirawandirektorat wajib pajak DEPkeu RI.

Dari kesimpulan diatas mengenai cirri PBB antara lain: berdasarkan:

  1. Golongan langsung (ada kohir)
  2. Sifat kebendaan (tidak mempermasalahkan status
  3. Wewenang; pusat (PBB lahir dari UU)

PBB merupakan pajak pusat karena ia lahir dari UU merupakan pajak pusat tetapi hasilnya untuk pemerintah daerah tingkat II.

HUKUM PAJAK Part I : PENGERTIAN DEFINISI, ASAS PEMUNGUTAN PAJAK, DASAR HUKUM, KARAKTERISTIK, FUNGSI, MACAM-MACAM PAJAK, SISTEMATIKA PEMBAGIAN PAJAK, HUKUM PAJAK.

Desember 14, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

PENGERTIAN DAN DEFINISI.

Pajak merupakan peralihan uang dari rakyat kepada Negara atau masyarkata kepada pemerintah atau sector privat ke sector public yang dipaksakan secara yuridis tanpa memperoleh jasa timbale yang bersifat individual dan gunanya untuk keperluan umum atau melaksanakan roda pemerintahancttnkulhkmadedidikirawan membiayai pengeluaran rutin Negara dan juga dipakai untuk mengatur masyarakat serta membiayai pembangunan nasional yang dilaksannkan oleh pemerintah.

Uraian:

Teentang pajak.

 

 

 

 

Peristilahan:

  • Rakyat è Negara merupakan istilah yang digunakan dalam HTN
  • Masyarakat è pemerintah merupakan istilah yang digunakan dalam hokum HAN
  • Privatè public merupakan istilah yang digunakan dalam ekonomi
  • Paksaan yuridis memiliki akibat apabila terjadi penolakan akan terjadi turun tangan dari pada aparat(polisi kejaksaancttnkulhkmadedidikirawan pengadilan).
  • Tanpa jasa timbale yang bersifat individual karena tidak semua membayar pajak missal pajak kendaraan bermotor hanya dibebankan kepada mereka yang memiliki kendaraan bermotor
  • Peristilahan:
    • Pengeluaran rutin merupakan istilah dalam HTN
    • Pelaksanaan roda pemerintahan merupakan istilah dalam HAN
    • Pengeluaran rutin mrupakan istilah ekonomi.

Berbicara pajak maka kita berbicara ttg uang berbicara hokum pajak maka kita berbicara ttg aturan atau hokum atau undang-undang yang mengatur proses peralihan uang. Antara rakyat- Negara- dan hokum pajak merupakan konstalasi (susunan berbagai factor yangcttnkulhkmadedidikirawan tak pernah berubah). Iuran retribusi tidak sama dengan pajak meskipun ketiganya merupakan peralihan uang juga. Hokum pajak dapat dibagi berdasarkan lingkup wilayahnya yaitu;

  1. Nasional
  2. Internasional (anglo saxon dan eropa continental)

Hokum pajak juga dapat dibagi secara

  1. Materril
  2. Formiil

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK.

Antara lain:

  1. Dalam filsafat hokum (keadilan):
    1. Teori asuransi
    2. Teori gaya beli
    3. Teori gaya pikul
    4. Teori kepentingan
    5. Teori kewajiban atau teori bakti
  2. Dalam yuridis yaitu kepastian hokum
  3. Dalam arti ekonomis yaitu tidak menghalangi pencapaian cttnkulhkmadedidikirawankebahagiaan
  4. Dalam arti financial yaitu biaya pemungutan pajak harus efesien

4 maxim dari adam smith;

  1. Equality = filsafat hokum
  2. Certainty= yuridis
  3. Convenience of payment
  4. Efisience=financial

Kritik terhadap maxim tersebut:

  1. Convenience of payment tidak ada dalam asas pemmungutan pajak
  2. Adam smith tidak pernah menjelaskan equality
  3. Adam smith menggunakan pendekatan ekonomi karena sesuai atau tetap konsisten dengan disiplin ilmu nya yaitu ekonomi. Sedangkan pendekatancttnkulhkmadedidikirawan seperti diatas sebelumnya dengan pendekatan yuridis filoshopis.

DASAR HUKUM.

UUD 45 psl 23 ayat 2 “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan UU”. Tahapan atau hirarki peratuaran perUUan menurut Tap MPR No.XX/MPRS/1996:

  1. UUD
  2. Tap MPR
  3. UU
  4. PP
  5. Keppres
  6. Peraturan pelaksana.

Pajak harus dengan UU aturan pelaksanaannya boleh oleh peraturan perUUan yang berada dibawah UU. Pajak harus dengan UU karena UU mencerminkan persetujuan yang membeedakan antaracttnkulhkmadedidikirawan pajak dengan perampokan dan persetujuan menyangkut2 pihak yaitu legislative (DPR) dengan eksekutif (pemerintah) dimana menghasilkan UU.

KARAKTERISTIK.

Karakteristik merupakan sifat yang tidak dapat diubah atau tetap. Karakteristik dari pada pajak :

  1. Peralihan uang
  2. Dipaksakan
  3. Tanpa jasa timbale
  4. Berdasarkan UU
  5. Persetujuan

(4) dan (5) lah yang membedakan pajak dengan perampokan dalam hal ini maka perampokan hanya memuat karakteristik (1) (2) (3).

Karakteristik pajak ç tidak sama èperampokan dan pajak memuat hubungan rakyat dengan Negara melalui UU. Agar tidak sama dengan perampokan maka pajak diberi karakteristik ke 4 yaitu persetujuan (antara rakyat – Negara). Tentang cttnkulhkmadedidikirawanpersetujuan antara rakyat dan Negara:

  1. Rakyat diwakilkan oleh DPR diwakilkan oleh komisidiwakilkan oleh sub.komisi
  2. Negara diwakilkan oleh presiden diwakilkan oleh menteri Negara diwakilkan oleh dirjen pajak

Wujud dari persetujuan itu adalah UU. Dalam hokum pajak pemungutan pajak harus memenuhi asas-asas hokum pajak yang didukung oleh cttnkulhkmadedidikirawanteori-teori hokum pajak.

FUNGSI.

Fungsi Budgeter Pajak.

Pajak digunakan untuk pengeluaran rutin; berpedoman pada RAPBN bahwa hasil pemunguutan pajak untuk pengeluaran rutin Negara yaitu:

  1. Untuk membiayai belanja pegawai. Pengeluaran untuk membayar gaji pegawai RI
  2. Untuk membiayai belanja barang. Pengeluaran untuk membayar perlengkapan yang dipelukan untuk cttnkulhkmadedidikirawanmenjalankan pemerintaahn
  3. Untuk membiayai rumah cicilan utang negaa.
  4. Untuk membiayai bantuan daerah otonomi. Sebelum diberlakukan otonomi daerah setiap kabupaten diberi bantuan sekarangcttnkulhkmadedidikirawan dana itu sudah tidak ada.
  5. Untuk membiayai pengeluaran rutin lainnya. Pengeluaran rutin lainnya adalah misalnya;
    1. Membiayai jamuan tamu Negara
    2. Mebiayai perayaan hari raya nasional

Pajak untuk pengeluaran rutin inilah yang dimaksud pajak dalam fungsi budgeter.pajak disimpan dikas Negara.

Tentang fungsi budgeter pajak:

  1. Fungsi pajak;
    1. Budgeterèpengeluaran umum rutin Negaraè APBN-RAPBNèpengeluaran rutin dengancttnkulhkmadedidikirawan persetujuan
Negara

 

Regular

 

 

 

 

Budgeter

                                                               Pengeluaran rutin (5)

Kemungkinan keadaan :

  1. Pajak > rutin èsurplus
  2. Pajak = rutin ènol
  3. Pajak < rutin èdefisit

Jika (1) maka pakjak digunakan untuk pembangunan. Jika (2) dan (3) maka pajak tidak dapat digunakan untuk pembangunan tapi pembangunan dapat teruscttnkulhkmadedidikirawan berjalan dengan jalan mencari sumber lain yaitu pinjam kepada para donator atau luar negeri dan membayar dengan pajak lagi.

Fungsi Reguleren/regulation pajak.

Pajak bias mengatur karena pajak selalu mempengaruhi harga barang dan jasa dalam masyarakat karena pada hakikatnya pajak sebagai biaya yang bias memperngaruhi harga barang atau jasa. Yang diatur pajak yaitu semua aspek kehidupan masyarakat yang erat hubungannya dengan masalah cttnkulhkmadedidikirawannilai-nilai uang yaitu aspek:

  1. Karena setiap barang dan jasa memiliki standar nilai yang tetap
  2. Karena bias diukur dengan uang missal kaya dan miskin
  3. Budaya karena kesenian (misalnyacttnkulhkmadedidikirawan dapatd ihidupkan dengan uang)

Aspek lain seperti ideology dan politik tidak bias diukur dengan uang sedangkan aspek militer bias diukur dengan uang tetapi tidak bias diatur oleh Negara karena suatu kepentingan yang sangat mendesak atau urgen atau penting dalam hal ini berapa harganya pun akan dibeli olehcttnkulhkmadedidikirawan Negara. Cara pajak mengatur adalah dengan dalil efek dari pajak:

  1. Pajak sebagai biaya akan selalu mempengaruhi harga barang dan jasa
  2. Harga barang dan jasa itu pasti mempengaruhi daya beli masyrakat
  3. Daya beli masyarkat menentukan laba pengusaha
  4. Laba pengusaha akan selalu merangsang produktivitas barang dan jasa cttnkulhkmadedidikirawandi masyarakat.

Tentang dalil efek dari pajak:

PèH b/j èDBèLPèPR B/J è

Penjelasan:

P; Pajak

H; harga

DB; daya beli

LP;Laba Pengusaha

b/j; barang/jasa

contoh konkrit:

pengusaha (penjual pisang goring):

  • Modal bahan Rp.300
  • Pajak Rp100

Supaya untung sebesar Rp.100 maka ia harus menjual Rp.500. tiba-tiba pajak naik menjadi Rp.200 maka supaya tetap mendapat untung Rp.100 ia harus mnjual pisang gorengnya Rp.600. daya belièdulu Rp.1000 mendapat dua buah pisang goring sekarang hanya 1 2/3 nya sehingga laba penjual berkurang dengan demikian ia mengurangi jumlahcttnkulhkmadedidikirawan produknya è penurunan produktivitas. Naik turunannya pajak menyebabkan naik turunnya produktivitas jika pemerintah ingin menaikan produktivitas maka pajak diturunkan begitu sebaliknya.

Apabila pajak naik è terapi merah dan apabila pajak turun è terapi hijau.

Contoh kasus:

Perusahaan milik Tommy dengan proyek mobilnya dengan produktivitas yang tinggi karena pajak yang dikenakan padanya dibebaspajakan (istilah oder baru = ditanggungcttnkulhkmadedidikirawan Negara) yang pada akhirnya menybabkan monopoli terhadap mobil. Adapun alas an cara yang ditempuh oleh Tommy:

  • Secara fiscal è bebas pajak
  • Secara politisè rasa kebangsaan terhadap mobil nasional
  • Secara administrasi è digunakan mobil timor pada instansi pemerintah

Yang pada ujungnya menyebabkan perusahaan mobil lain menentang karena Indonesia melanggar WTO sehingga tujuan monopoli mobil timor gagal. Belanda sendiri sudah mengantisipasi masalah pajak ini dengan ICW-nya (Indiesche compatabilitetis wet) psl 16 dan 17 di dalam menurunkan pajakcttnkulhkmadedidikirawan suatu barang atau jasa harus dapat memperhatikan atau memperkirakan kekurangan yang bias diderita. Terapi merah è ekstrim akan menimbulkan hambatan-hambatan:

  1. Trerhadap asas-asas pajak
  2. Mencari surogat atau pengganti
  3. Perlawanan terhadap pajak

Teori bersifat relative dimana pajak diturunkan tetapi harga barang atau jasa tetap naik karena:

  1. Sesuai dengan teori permintaan dan penawaran dimana permintaan tinggi (karena kelangkaan barang atau jasa) maka harga tetap tinggi.
  2. Situasi politik nasional tidakcttnkulhkmadedidikirawan terkendali
  3. Produksi biaya tinggi.

Tentang fungsi budgeter dan reguleren pajak;

  1. Fungsi pajak
    1. Budgeterèpengeluaran umum ataurutin NegaraèAPBN atau RAPBNèpengeluaran rutin (persetujuancttnkulhkmadedidikirawan).
    2. Regular èmengatur (budaya, social, ekonomi)èperkembangan (dalil negative) èhambatan (dalil cttnkulhkmadedidikirawanpositif)

MACAM-MACAM PAJAK.

Antara lain:

  1. Pajak penghasilan. Perolehan pajak atas perolehan individu atau perorangan
  2. Pajak bumi dan bangunan. Perolehan pajak atas manfaat dari bumi dan bangunan
  3. Pajak bea masuk. Perolehan pajak atas peralihan atau perpindahan dari luar negeri ke dalam negeri atau cttnkulhkmadedidikirawansebaliknya.
  4. Pajak ekspor. Perolehan pajak atas peralihan atau perpindahan dari dalam negeri keluar negeri.
  5. Pajak reklame. Perolehan pajak atas pemasangan reklame
  6. Pajak pertambahan nilai. Perolehan pajak atas pertambahan nilai
  7. Pajak kendaraan bermotor. Perolehan pajak atas pemilikan kendraan bermotor
  8. Pajak atas keramaian umum. Perolehan pajak atas diselenggrakannya pertunjukan hiburan
  9. Bea materai. Perolehan pajak atas pembuatan dokumen
  10. Pajak pemeliharaan anjng. Perolehan pajakcttnkulhkmadedidikirawan atas pemeliharaan hewan.

Masing-masing pajak tyersebut di atas disebut pajak positif (kurang lebih ada 24 macam pajak positif). Sesuai dngan UUD45 maka setiap pajak postif harus diatur oleh UU. Semua pajak tersebut adalah tak lain untuk menjalankan fungsi budgeter dan regular. Macam-macam pajak ini merupakan salah satu jenis penerimaan Negara ada juga jenis penerimaan lainnya yang dikenal dengan istilahcttnkulhkmadedidikirawan penerimaan non pajak dan retrbusi.

Non Pajak.

Adalah peralihan uang ari masyarakat kepada Negara yang bukan pajak sehingga tidak mempunyai karakteristik seperti pajak yaitu ada timbale balik secaracttnkulhkmadedidikirawan langsung dan tidak perlu dengan UU. Uang yang dihasilkan oleh departemen –departemen pemerintah missal;

  1. MA; kepanitraan dll.
  2. Dalam Negeri; pemberian hak dll.
  3. Luar Negeri; visa,paspor dll.
  4. kehakiman;paten dll.
  5. penerangan ; iuran TV dll.
  6. perdagangan; tera (timbangan) dll.
  7. perhutanan; royalty hutan dll.
  8. industri; izin industry (paling cttnkulhkmadedidikirawanbanyak ) dll.
  9. pertambangan; iuran ekspor dll.
  10. perhubungan; uang pandu dll
  11. agama; ongkos nikah, talak, rujuk,dll.
  12. tenaga kerja; izin tenaga kerja asing dll.
  13. sosial; undian dll.
  14. pendidikan; SPP,dll.

Dengan demikian maka yang menjadi karakteristik non pajak :

  1. Ada paksaan
  2. Ada timbale balik yang bersifat langsung
  3. Merupakan peralihan uang
  4. Tidak perlu dengan UU

Retribusi.

Contoh retribusi; retribusi sampah, retribusi parker, retribusi yang cttnkulhkmadedidikirawandipungut oleh PLN Telkom dsb. Cirri-ciri retribusi antara lain:

  1. Peralihan uangkekayaan
  2. Ada pemaksaan
  3. Jasa timbale yang bersifat langsung
  4. Tidak perlu dengan UU.

Perbedaan antara retribusi (1) dan non pajak (2) yaitu:

  1. (1) paksaannya bersifat ekonomis (kita bias menghindar tapi kita tidak memperoleh jasa; (2) paksaannya bersifat yuridis administrative (yuridis; karena bila tidak membayar maka akan berhubungan cttnkulhkmadedidikirawandengan aparat atau tidak ada tawar menawar).
  2. (1) digunakan untuk biaya operasional (misalnya; untuk menjalankan perusahan); (2) digunakan untuk biaya administrasi.

Tentang pembagian retribusi

  1. Retribusi:
    1. Saat:
      1. Rutin
      2. Non rutin
    2. Pemilik atau pengelola:
      1. Pusat
      2. Daerah
  • swasta
  1. Dasar hokum:
    1. UU
    2. Non UU.

Sumber Pendapatan Daerah.

Meliputi ;

  1. Provinsi
  2. Kabupaten
  3. Kota madya

Dapat berupa:

  1. Pajak
  2. Opcean adalah suatu beban tambahan yang dikenakan atas suatu pajak misalnya; pemerintah pusat mengenakan pajak cukai bahan bakar sebesar 10% kepada setiap pemakaian bhan bakar kemudian pemerintah daerah melakukancttnkulhkmadedidikirawan penambahan 2% sehingga jumlahnya menjadi 12 % tambahan 2% istilah yang menjadi opcean.

SISTEMATIKA PEMBAGIAN PAJAK.

Tentang sistematika pembagian pajak;

  1. Pajak positif;
    1. Berdasarkan golongan;
      1. Pajak langsung
      2. Pajak tidak langsung (berkenaan dengan fungsi reguleren)
    2. Bedasarkan sifat;
      1. Pajak perorangan
      2. Pajak kebendaancttnkulhkmadedidikirawan
    3. Berdasarkan kewenangan memungut ;
      1. Pajak pusat
      2. Pajak daerah

Tentang sistematika pembagian pajak (menurut para pakar).

  1. Pajak positif;
    1. Menurut Andriani;
      1. Pajak subjektif
      2. Pajak objektif
    2. Menurut Smith;
      1. Pajak urunan
      2. Pajak umum
    3. Menurut J.S Mill ;
      1. Pajak langsung
      2. Pajak tidak langsung

Pajak Langsung.

Pajak langsung (pajak-pajak positif) mempunyai cirri-ciri yaitu:

  1. Dipungut terus menerus dalam waktu periodic (misalnya satu tahun skali)
  2. Pajak tersebut menggunakan kohir (tindsan salinan otomatis ketetapan pajak daftar yang memuat wajib pajak membayar pajak0. Dalamcttnkulhkmadedidikirawan penagihannya ada surat menyrat antar Negara sebagai pengih dngan rakyat sebagai pembayar
  3. Beban pajak atau uatang pajak (secara teori beban pajak tidak boleh dibebankan kepada orang lain kecuiali sebagaimana ditulis dalam kohir).

Contoh pajak positifnya misalnya pajak penghasilan pajak bumi dan bangunan pajak kendaraan dsb. Akibat-akibat adanya kohir maka proses pembayaran pajak –ppajak langsungcttnkulhkmadedidikirawan menempuh jalur administrasi.

Pajak Tidak Langsung.

Pajak tidak langsung (pajak-pajak positif) mempunyai cirri-ciri terbalik dari pada pajak langsung yaitu :

  1. Insedentil(misalnya; setahun sekali atau sebulan sekali tetapi tidak periodic)
  2. Tidak mempunyai kohir (tidak ada surat menyurat sehingga proses pembayaran nya menempuh jalur administrasi yang sangat singkatcttnkulhkmadedidikirawan)
  3. Beban pajak atau utang pajak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh pajak positifnya; cukai tembakau pajak tontonan bea materai dsb. Dalam fungsi regulen dari pajak maka pajak tidak langsunglah yang paling berperan.

Pajak Perorangan.

Pajak perorangan adalah pajak-pajak positif dimana besar kecilnya pajak terutang sangat dipengaruhi oleh keadaan pribadi yang terutang. Keadaan pribadi ini merupakan cttnkulhkmadedidikirawanpencerminan dari factor –faktor sebagai berikut:

  1. Factor status pembayar pajak (kawin tidak kawin dsb)
  2. Factor jumlah turunannya (jumlah anak-anaknya)
  3. Factor besarnya pendapatan atau perolehan (incomecttnkulhkmadedidikirawan ) pembayar pajak dalam satu tahun.

Contoh pajak pajak positifnya; pajak penghasilan: akibat dari sifat perorangan atau keadaan pribadi ini maka dua orang yang mempunyai income yang sama belum tentu membayar pajak penghasilan yang sama karena keadaan pribadi keduanya yang tidak sama. Secara teori bila dikaitkan dengancttnkulhkmadedidikirawan teori pemungutan pajak perbedaan disini adalah daya pikulnya.

Pajak Kebendaan.

Pajak kebendaan adalah pajak positif yang sifatnya terbalik dari pajak perorangan dimana besar kecilnya pajak tidak tergantung pada keadaan pribadi yang terutang. Contoh pajak positifnya; pajak kendaraan bermotor pajak tontonan bea materai cttnkulhkmadedidikirawandsb. Semua pajak positif yang tergolong pajak tidak langsung pasti bersifat kebendaan juga.

Pajak Pusat.

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh direktorat jendral pajak depertemen keuangan berikut aparat-aparat cttnkulhkmadedidikirawanvertical di daerah yaitu:

  1. Kanwil pelayanan pajak (KPL) ditingkat provinsi
  2. Kantor pelayaanan pajak dikota-kota besar
  3. Kantor dinas luar (KDL) di daerah daerah terpencil sebagai pembantu KPLcttnkulhkmadedidikirawan

Contoh pajak positifnya ;pajak penghasilan bea materai cukai ekspor dsb.

Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak-pajak yang dikelola:

  1. Dinas pendapatan daerah (Dipenda) provinsi tingkat I
  2. Dipenda kabupaten atau kotamadya (tingkat II)

Contoh pajak positifnya; pajak tontonan PBB pajak reklame pajak kendaraan tidak bermotor (tingkat II) pajak kendaran bermotor cttnkulhkmadedidikirawan (tingkat I).

HUKUM PAJAK.

Definisi.

 

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL (HOI) part II: FUNGSI PEMBIUAT HUKUM DARI OI (TREATY MAKING POWER), PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PBB, JUDICIAL SETTLEMENT, SISTEM KEAMANAN BERSAMA (COLLECTIVE SECURITY)/SKB DALAM KERANGKA PBB, PROGRAM-PROGRAM PBB DI BIDANG EKONOMI SOSIAL, PERLINDUNGAN HAM DALAM KERANGKA UNIVERSAL.

Desember 14, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

FUNGSI PEMBUAT HUKUM DARI OI (TREATY MAKING POWER).

Dasar hokum ; psl 1 ayat 3 psl II AYAT 1 PSL 13ayat 1 a dan psl 26.

  • Psl 1 ayat 3 ; member dasar bagi PBB untuk membuat hokum dan memberikan kewajiban kepada anggotanya terutama masalah HAM
  • Psl II ayat 1; menyangkut prinsip-prinsip yang mengatur perlucutan persenjataan dan pengaturan persenjataan
  • Psl 13 ayat 1 a; MU dapat membuat prakarsa untuk mengadakan penyelidikan dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi dengan tujuan untuk memajukan kerjasama internasional di lapangan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan HI dan kodifikasinya. Komisi HI berdasrkan kenyataan yang ada dalam HI dan saran-saran untuk mengembangkan HI atau mengembangkan kemajuan prinsip-prinsip HI beserta kodifikasinya dengan berbagai konferensi diplomatic cttnkulhkmadedidikirawanyang pada akhirnya melahirkan berbagai international legal instrument. Membuat konvensi-konvensi atau instrument hokum lainnya yang menjadi oebjek pPBB
  • Psl 26; menyangkut pembentukansuatu system pengaturan persenjataan.

PBB sebagai pusat untuk mendaftarkan instrument-instrumen internasional yang dibuat oleh Negara-negara anggotanya. Fungsi pembuat hokum dapat mencakup semua bidang dalam OI tersebut termasuk yang bersifat konstitusional dan cttnkulhkmadedidikirawanstructural. PBB melakukan pembuatan hukumnya melalui perjanjian dan kebiasaan.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PBB.

Althouht the UN is a multifunction organization foremost among its function is the meintence of world peace (Bennet 1991.p96). pada dasarnya sengketa internasional tidak hanya menyangkut sengketa antar Negara saja tetapi juga bias menyangkut antar Negara individu dan badan usaha swasta. Pembahasan disini adalah cttnkulhkmadedidikirawanmenyangkut antar Negara. TUjuan HI adalah untuk menyelesaiakn sengketa sesegera mungkin secara adil. Dasar hokum:

  1. Hague conventions of 1899 and 1907 for the pacific settlement of international disputes
  2. UN charter psl 2 ayat 3 prinsip kewajiban menyelesikan sengketa internasional secara damai
  3. Psl 33 ayat 1 cara penyelesaian cttnkulhkmadedidikirawansengketa.

Metode penyelesaian sengketa internasional secara umum :

  1. Peaceful means of settlement
  2. Forcible of coercive means of settlement

Tanggungjawab bagi penyelesaian sengketa internasional oleh PBB terletak pada MU dan DK. Intervensi PBB (dalam hal ini DK) dibolehkan terhadap tindkan-tindakan yangcttnkulhkmadedidikirawan berkaitan (Bab VII);

  1. Ancaman-ancaman terhadap perdamaian
  2. Pelanggaran terhadap perdamaian
  3. Tindakan agresi

DK dapat memutuskan untuk melakukan tindakan-tindakan diluar senjata dalam menekan suatu pihak untuk melaksanakan keputusan-keputusannya cttnkulhkmadedidikirawanyang antara lain (psl 41);

  1. Pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi
  2. Pemutusan hubungan komunikasi yaitu kereta api laut udara pos telegraf radio dan alat-alat komunikasi cttnkulhkmadedidikirawanlainnya.
  3. Pemutusan hubungan diplomatic.

Jika dinggap tidak mencukupi (psl 41) maka diambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara laut atau darat (psl 42). Suatu Negara anggota dapat dikenakan penangguhan atau bahkan cttnkulhkmadedidikirawandikeluarkan keanggotaannnya:

  1. Psl 5 untuk tindakan pencegahan dan pemaksaan maka DK dapat melakukan penangguhan atas keanggotaan suatu Negara
  2. Psl 6 MU dapat mengeluarkan suatu anggota dari keanggotaannya cttnkulhkmadedidikirawanatas rekomendasi DK

Dengan demikian sanksi PBB dapat berupa;

  1. Sanksi ekonomi (psl 41)
  2. Sanksi militer(psl 42)
  3. Penangguhan keanggotaan (psl 5)
  4. Dikeluarkan dari keanggotaan (psl 6)

Kasus:

Pada tahun 11992 DK berdasarkan pasal 6 telah mengelauarkan resolusi kepada Yugoslavia (Negara ini meliputi Serbia dan Montenegro):berdasrakan pasal 2 ayat 6 maka resolusi PBB juga mengikat Negara-negara yang bukan Negara anggota cttnkulhkmadedidikirawansehingga meskipun Serbia dan Montenegro bukan anggota tapi ia tunduk pada resolusi PBB.

Kekuatan resolusi sifatnya rekomendatif dan bersifat moral dan politis juga bias mengikat atas dasar psl 18 (2) jo. 2 (6) dalam hal menentukan masalah-masalah yang bersifat cttnkulhkmadedidikirawansubstantive dan penting.

Kewajiban-kewajiban anggota PBB:

Pasal 2 ayat (3): menyelesaikan sengketa dengan jalan damai.

Psl 2 ayat (4) : menjauhkan dari tindakan pengancaman dan kekerasan terhadap integritas suatu wilayah atau Negara dengan bertentangancttnkulhkmadedidikirawan dengan tujuan PBB.

Psl 2 ayat (7): tidak mencampuri urusan dalam negeri lain yang bukan haknya. Dsb.

Liga Bangsa-bangsa (LBB).

Psl 12; kewajiban penyelesaian sengketa secra damai. Psl 15; prosedur penyelesaian oleh DK. Perang Dunia II merupakan bukti kegagalan LBB dalam sengketa Cina – Jepang tahun 1931 Italia – Ethopia tahun 1935 Jerman – Austria Cekoslawkia tahun 1938 -1939. Italia –Albania tahuncttnkulhkmadedidikirawan 1939. Penyebab kegagalan LBB:

  1. Tidak adanya dukungannegara maju
  2. Sifat organisasi tidak realistis

Usaha perbaikan oleh PBB antara lain:

  1. Peran Negara maju
  2. Intervensi DK dan MU
  3. Otonomi Sekjen

Prosedur dan Metode.

Psl 33 ayat 1 ; pihak yang bersengketa harus menyelesaiakn sengketanya melalui :

  1. Jlan perundingan
  2. Penyelidikan
  3. Mediasi
  4. Konsiliasi
  5. Arbitrase
  6. Penyelesaian menurut hokum melalui badan-badan atau pengturan-pengaturan regional (exhausted of locus remediescttnkulhkmadedidikirawan)
  7. Jalan damai yang dipilih mereka sendiri.

Psl 33; jika tidak terselsaikan maka pihak yang bersengketa anggota PBB atau sekjen dapat mengajukan kepada DK dan MU. Semua sengketa damai dikendalikan para pihak kalau tidak berhasil maka keforum regional bila tidak juga maka ke PBB. Macam-macam metode cttnkulhkmadedidikirawanpenyelesaian sengketa internasional:

  1. Penyelesaian secera non hokum. Llebih bersifat diplomatis keputusannya tidak mengikat yang mengikat adalah itikad baiknya. Meliiputi :
    1. Paling sederhana merupakan esensi dari hubungan diplomatic (murni yang berhadapan adalah kedua belah pihak
    2. Jasa-jasa baik (good officer), mendatangkan pihak ke 3 yang bersifat netral pasif yang mencoba untuk memfasilitasi kedua belah pihak missal dengan menyediakan tempat perundingan membuat cttnkulhkmadedidikirawanagenda perundingan dsb.
    3. Dibentuk tim investigasi atau komisi pencari fakta melalui angket.
    4. Mendatangkan pihak ke 3 yang lebih bersifat aktif tetapi informal
    5. Dengan kehadiran pihak ke 3 yang sifatnya lebih formal dari pada pihak ke 3 dalam mediasi yang dibentuk oleh suatu intistusi resmi yang bersifat ad hoc
  2. Penyelesaian secara hokum. Lebih bersifat formal melalui lembaga peradilan meliputi:
    1. Suatu lembaga peradilan diluar institusi peradilan
    2. Melalui institusi resmi yang ditunjuk

Langkah Penyelesaian Sengketa.

Yaitu sebgai berikut:

Pengajuan sengketaè penjadwalan dalam agenda (menyangkut; jurisdiction dan legality of involvement)èpembahasan è (3 kemungkinan)1. Pengadopsian resolusi 2. Rekomendasi untuk penyelesaian sengketa ke badan lain3. Intervensi MU dalamcttnkulhkmadedidikirawan hal veto. Jurisdiction ; apakah DK berwenang ? (apakah telah menempuh exhausted of locus remedies terlebih dahulu atau belum ?). legality on involvement; apakah para pihak mempunyai legalitas dalamcttnkulhkmadedidikirawan sengketa tersebut atau tidak?. Kemungkinan pada saat pembahasan:

  1. Bila terselsaikan maka dilakukan pengadopsian resolusi
  2. Bila tidak terselsaiakan oleh DK maka oleh dewan lain misalnya oleh komite HAM PBB
  3. Bila sengketa tak terselsaikan karena hak veto maka MU melakukan intervensi.

Kemungkinan penudaan jadwal agenda dengan maksud:

  1. Untuk menindaklanjuti hasil-hasil rekomendasi sebelumnya
  2. Untuk mencari metode yang lebih baik
  3. Untuk mempertimbangkan perkembangan baru.

Studi kasus:

Kasus:

Situation Concerning western Shara.

Tahun 1975 Spanyol meninggalkan wilayah Spanish Sahara atau Westrn Shara. Westrn Sahara kemudian menjadi sengketa antara maroko mauratania dan front polisario (polisario didukung oleh soviet Albania dan Libya ; maroko didukung olehcttnkulhkmadedidikirawan US. Francis arab Saudi Tunisia dan Mesir). Peran MU dan DK:

  1. MU menekan Spanyol untuk meredakan westrn sahara menekan maroko dan Mauritania untuk melakukan referendum
  2. Kerjasama DK dan OUA

Tahun 1988 keadaan mereda ; PBB minta keterlibatnnya dalam menyelesaikan konflik. September 1988 PBB menunjuk Hector Gros Erpiell dari Uruguay sebagai special representative for the westrn shara. Kasus westrn sahaara merupakan contoh keberhsilan PBBcttnkulhkmadedidikirawan dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional.

Kasus:

India- Pakistan.

Tahun 1947 india dan Pakistan berpisah wilayah Jammu dan Khasmir diberi kebebasan untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Mayoritas penduduk Jammu dan Khasmir adalah islam tetapi maharajanya Hindu. Maharaja memilih india dan india setuju melalui flebisit. Tahun 1948 konflik dimulaicttnkulhkmadedidikirawan dengan saling mengklaim. PBB melakukan cara:

  1. Menetapkan gencatan senjata
  2. Membentuk komisi khusus (UNCommission for india and Pakistan)

Kesimpulan:

Perkembangan peran MU dan sekjend alam penyelesaian sengketa internasional mengigat DK memliki kewenangan mekanisme dan kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan MU. Peran sekjen yang lebih besar dibandingkan pada masa cttnkulhkmadedidikirawanLBB. Keraguan beberapa Negara terhadap mekanisme penyelesaian sengkteta internasional oleh PBB:

  1. Bebarapa hambatan national behavior nationalism and sovereign right.
  2. Walaupun demikian dari 180 lebih sengketa hanya 10 persn yang merupakan sengketa sengketacttnkulhkmadedidikirawan berkepanjangan.

In tomorrow’s world the necessity for human kind to provide satisfactory means for conflict resolution on a global scale is greater than was the imperative for similar national institution at the time of gestation and birth of each state. The necessitycttnkulhkmadedidikirawan is greater because it is vital the continuation of life is basic to all other human values (Bennet:1991 P 129).

JUDICIAL STTLEMENT.

Mahkamah International.

Organ yang berperan adalah ICJ atau mahkamah international (MI). yang sebelumnya adalah PICJ ( permanent court of international justice). Judicial settlement adalah merupakan metode menyelesaikan sengketa internasional melalui suatu institusi peradilan internasional khusus dan mengaplikasikan aturan-aturan hokum yang berlaku. MI terdiri dari 15 orang anggota dengan cttnkulhkmadedidikirawankualifikasi kompetensi yang diakui dalam HI. MI merupakan badan peradilan umum PBB (psl 92 ) yang hanya menangani masalah yang bersifat hokum.

Yuridiksi.

Yuridiksinya meliputi 2 hal:

  1. Menyelesaikan sengketa antar Negara yang bersangkutan
  2. Member advisory opinion (pandangan atau nasehat)

ICJ dapat memberikan :

  1. Judgement berupa putusan
  2. Order berupa perintah
  3. Advisory opinion berupa pendapat.

Semua anggota UN secara ipso facto adalah juga pihak dalam statute MI. sengketa diajukan ke MI berdasarkan perjanjian khusus atau compromise MI hanya akan melaksanakan yuridiksinya terhadap Negara berdasarkan persetujuan cttnkulhkmadedidikirawanNegara tersebut.

Contentious jurisdiction:

  1. Kewenangan memutuskan dan mengeluarkan opini
  2. Psl 34 statua MI ; hanya Negara yang dapat menjadi pihak

Psl 36 ayat 1; MI memiliki yuridiksi terhadap setiap kasus yang diajukan oleh para pihak kepadanya. Melalui compromise atau inference (forum prorogatumcttnkulhkmadedidikirawan) contoh kasus:

Corfu Channel Case:

Sengketa antara Albania dan Inggris tahun 1946. Kapal inggris lewat selat corpu dan terkena ranjau Albania. Inggris dating lagi untuk menyapu ranjau tersebut. Albania keberatan. Putusannya 1948; Albania harus bertanggungjawab inggris tidak boleh menyapu ranjau di teluk tersebut tanpa sepengetahuan Albania karena melanggar kedaulatan Albania. Inggris dan Albaniacttnkulhkmadedidikirawan secara implicit menyerahkan kewenangan kepada MI.

Keterlibatan pihak ke 3:

Monetary gold case:

“where the legal interest of the third party would form the very subject matter ofthedecision.” Jerman merampas emas Albania dari bank Italia.

East Timor case:

Antara Portugal dan Australia. Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian mengenai celah timor (timor gap treaty). Protugal keberatan dan mengklaim bahwa Australia tidak menghormati hak protugal sebagaiii administering power di timor timur. Dalam kasus ini Indonesia tidak menjadi pihak karena belum mengeluarkan deklarasi cttnkulhkmadedidikirawanoptional clause yaitu suatu bentuk lain yang dibuat oleh suatu Negara yang menyatkan secara tertulis bahwa dirinya terkait yuridiksi MI.

Comprimis; diakui oleh kedua belah pihak sedangkan optional clause bias satu pihak. Psl 36 ayat 2:

Optional clause, pensyaratan (reservation) terhadap domestic jurisdiction, pensyaratan waktu ratione temporis.

Pelaksanaan putusan atau tahap enforcement:

Final dan tanpa banding (psl 60 statuta MI). peran DK apabila para pihak tidak melaksanakan putusan. Kemungkinan revisi atau peninjauan kembali apabila (psl 61):

  1. Based upon the discovery of same fact; decisive factor (yang mempengaruhi putusan
  2. Unknow to the court when the judgement was given (tidak diketahui oleh mahkamah pada saat putusan diberikan) yang bukan disebabkan olehcttnkulhkmadedidikirawan kelalaian.
  3. Dibuat dalam jangka waktu 6 bulan sejak penemuan fakta dan 10 tahun sejak putusan dietetapkan

Peranan.

Peranan MI antara laian:

  1. Permintaan opini oleh sekjen PBB dan pengadilan nasional
  2. Memperolehkan OI sebagai pihak dalam contentious jurisdiction
  3. Pembentukan sumber HI (psl 38 ayat (1))

Anglo saxon – nowergia fisheries (case th1951)

  1. Keinginan beberapa Negara untuk menyerahkan sengketanya pada MI

SISTEM KEAMANAN BERSAMA (COLLECTIVE SECURITY) ATAU SKB DALAM KERANGKA PBB.

SKB belum terlaksana secara efektif. SKB adalah system keamanan dalam kerangka PBB yang terdiri dari anggota PBB yang terbentuk dalam suatu lembaga untuk menjaga keamanan dan perdamaian (pembentukannya masih dipengaruhi Negara-negara adikuasa). Psl 24 piagam ; system keamanan mempunyai tujuan utama dalam pemiliharaan perdamaian dan keamanan cttnkulhkmadedidikirawaninternasional. Psl 25 ; putusan DK mengikat setiap anggota PBB. Berkaitan dengan BAB VI: DK hanya mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara damai. Sementara untuk hal-hal yang mengancam perdamaian melanggar perdamain atau tindakan agresi ; memberikan wewenang kepada DK untuk mengambil keputusan. Prosedur berdasarkan BAB VII piagam PBB.

PROGRAM – PROGRAM PBB DI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL.

ECOSOC.

Dasar hokum BAB X piagam PBB. Melaksanakan studi dan laporan konferensi internasional rancangan konvensi dan membentuk komisi. Terdiri dari 54 negara berotasi selama 3 tahun kecuali Negara adikuasa ; untuk mendukung kekuatan-kekuatan politik. Focus kerja pada tahun 1980 an membantu Negara-negara berkembangcttnkulhkmadedidikirawan mengatasi beban utang luar negeri. Fukus kerja pada tahun 1990 an; sustainable development (pembangunan berkelanjutan pembangunan sekarang harus memperhatikan generasi yang akan dating). Psl 62; ECOSOC dapat memperkrasai suatu konferensi namun dalam praktiknya harus disetujui MU. Berbagai cttnkulhkmadedidikirawankonferensi ECOSOC diantaranya:

  1. Konferensi Stockholm 1972
  2. Konferensi Rio 1992
  3. World population conference; bukarest 1974; family planning (KB)
  4. Conference on the status of woman 1973 1995
  5. World conference to combat racism 1978 1983
  6. World conference on disarmament 1978 1982 1988
  7. The international conference on drug abuse and lllicit trafficking 1987

Komisi Ekonomi Regional.

Merupakan lembaga koordinasi regional bagi program PBB. Dibentuk untuk mengefektifkan ECOSOC. Antara lain:

  1. Eropa; economic social commission for Europe (CECE)
  2. Asia fasifik; economic social commission for asia and facific (ESCAP)
  3. Amerika latin; economic social commission for latin American and the carribean (ECLAC)
  4. Afrika; economic social commission forafrica (ECA)
  5. Asia barat; economic social commission for western asia (ECWA)

The UN Development Programe (UNDP).

Merupakan realisasi ide presiden Truman ; “US and other nations should provide technical assistance (bantuan teknis) to the developing world.” Berada di bawah sekjen namun memiliki dewan sendiri (GOVERNMENT council) 49 anggota (21 dari Negara maju dan 28 dari Negara berkembangcttnkulhkmadedidikirawan). Setiap tahun membantu minimal 6000 proyek dilebih dari 150 negara. Contoh beberapa proyek UNDP:

  1. TOKTEN programe; untuk mengatasi brain drai (tenaga kreja yang disekolahkan keluar negeri setelah kembali tidak dapat menerapkan ilmu yang didapatkannya karena ketidaksesuaian kondisi Negaranya atau Negara cttnkulhkmadedidikirawanasalnya).
  2. Fellow ship programe (bea siswa),dsb.

UN CHILDREN’S FUND (unicef).

Dibentuk berdasarkan prinsip emergency relief. Dibentuk oleh MU 11 Desember 1956 untuk membantu anak-anak korban PD II.

UN HIGH COMMISSION FOR REFUGEER (UNHCR).

konvensi mengenai pengungsi 1951 dan protocol 1967. Definisi pengungsi; person outside their country who have a well- founded fear of persecution on the basic of race nationality and political opinion.” ; takut yang sangat perbedaan opini rasa takut akan dimusnahkan negaranya. Prinsip è Non Reoulement ; Negara yang menerima tidak boleh menolak dan memaksacttnkulhkmadedidikirawan pengungsi untuk kembali ke Negara asalnya.

UN ENVIRONMENT PROGRAME (UNEP).

Pengertian.

Perkembangan human right (HAM) mulai diakui dalam kerangka HI sejak pasca PDII. Lahir dari dorongan-dorongan social (dalam regional). Misalnya; Rev.Prancis Rev. A,merika menuju pada universalitas. Secara umum HAM adalah hak y ang dimiliki oleh manusia karena kodratnya. “right belong to all human beings by virtue of their humanity and which ought to be recognized in all civilisedto cities… the world right is used in the first widest sense of a moral claim or as a cttnkulhkmadedidikirawanclaim founded in international law.” (O’Neil and Hamdley retreat from injustice federation preis 1994 pasal 24). Kategori HAM diantaranya:

  1. Kebebasan pribadi (kebebasan bereksperesi )
  2. Hak-hak sipil dan politik
  3. Hak-hak ekonomi’;kerja jaminan social dan pendidikan
  4. Perlakuan sama dalam gender ras disability.

HAM dalam Keerangka PBB.

Pasal-pasal dalam piagam PBB:

  1. Pasal 1 ; mendukung dan menerapkan HAM dan kebebasan fundamental
  2. Pasal 13: MU berkewajiban melakukan studi dan memberikan rekomendasi-rekomendasi di bidang HAM
  3. Pasal 55: PBB berkewajiban mendukung universal respect terhadap HAM dan kebebasan fundamentalcttnkulhkmadedidikirawan
  4. Pasal 68: ECOSOC berkewajiban membentuk komisi mengenai HAM dibdang ekonomi dan social

International Bill of Right.

Sekelompok perjanjian-perjanjian internasional yang diperkrasai oleh PBB dan implementasinya pun tidk jauh dilakukan oleh PBB pula. Universal declarations of human right (1948); hanya meletakan dasar-dasar saja atau norma-norma saja (tidak ada sanksi). Deklarasi tidak mengikat secara hokum. International covenant on economic social and cultural right 1966(ICESCR); mengikat karena ada sanksi. International covenant on cvil and political rightscttnkulhkmadedidikirawan 1966 (ICCPR): sebagai UUnya. International protocol to the international covenant on civil and political rights 1966 è sebagai PP nya. Contoh penerapannya dalam kasus : kasus thoners (seorang aktivis kaum guys Australia); dimana pemerintah melarang kaum guys untuk ikut pemilu dan pemerintah kalahcttnkulhkmadedidikirawan kaum guys berhak ikut pemilu.

Perlindungan Hak-hak Kelompok dan Individual.

Larangan Genocide. Covenant on the prevention and punishment of the crime of genocide 1948. Genocide pada prinsipnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberantas baik seluruhnya maupun sebagian suatu kelompok tertentu (bangsa etnis ras agama). Genocide terhadap kelompok politik belum masuk. Implementasi mengenai crime of genocide cttnkulhkmadedidikirawanakan dilakukan oleh MI. tanggung jawab Negara dan genocide è case concerning application of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina Vs Yugoslavia (Serbia and Montenegoro)).

Larangan diskriminasi. The international convention of the elimination of all form of racial discrimination berlaku mulai 1969. Self determinations. Perlindungan terhadap kaum minoritas; ILO convention concerning indigenous and tribal people in independentcttnkulhkmadedidikirawan countries 1988.

Lembaga HAM Dalam Kerangka PBB.

Diantaranya:

  1. The commission on Human Right. Didirikan tahun 1946 sbagai organ subside dari ECOSOC.
  2. The sub commission on prevention of discrimination and protection of minoritics. Merupakan lembaga ahli (expert body) yang didirikan oleh komisi HAM tahun 1947
  3. The committee on the elimination of racial discrimination. Didirikan berdasarkan Bag II convention on the elimination of al form of racial discrimination 1965 terdiricttnkulhkmadedidikirawan dari 18 orang ahli dipilih oleh Negara peserta konvensi
  4. The committee on the elimination of discrimination against woman. Didirikan tahun1947 sebagao komisi fungsional dari ECOSOC.
  5. The committee on the right of the child
  6. Commission of human right badan subside ECOSOC
  7. Human right committee bagian dari covenant

 

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL (HOI) Part I:PENDAHULUAN, RUANG LINGKUP ORGANISASI INTERNASIONAL, SUBJEK HOI, OBJEK HOI, SUMBER HOI, PARTISIPASI DALAM KEGIATAN OI, KEANGGOTAAN OI, PERSONALITAS HOI, FUNGSI PEMBUAT HUKUM DARI OI (TREATY MAKING POWER).

Desember 3, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

PENDAHULUAN

Hokum organisasi intternasional (HOI) hanya menyangkut pada organisasi internasional (OI) tingkat pemerintahan karena lebih melibatkan pemerintahan Negara anggota-anggota nya sebagai para pihak. HOI merupakan bagian dari HI (hokum internasional) yang dipersatukan oleh PBB yang semata-mata menyangkut OI public, terdiri dari perangkat norma-norma hokumcttnkuladeddidikirawan yang berhubungan dengan OI tersebut termasuk badan-badan yang berada di bawah naungannya dan pejabat sipil internasional.

RUANG LINGKUP ORGANISASI INTERNASIONAL

OI didalam pengertian OI public : governmental Organizations, lahir dengan diawali lahirnya organisasi-organisasi non governmental organizations (NGO’s) seperti:

  1. The universal postal union (1874)
  2. The international copyright union (1886)
  3. The international sugar union (1902)
  4. The international office of public health (1903)
  5. The international institute of agriculture (1905) dsb.

Union-union ini kebanyakan selanjutnya menjadi badan-badan khusus PBB.

SYARAT:

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu OI yang berstatus internasional maka harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:

  1. Harus dibentuk dengan suatu persetujuan internasional,
  2. Mempunyai badan
  3. Pembentukannya di bawah ketentuan hokum internasional

FUNGSI

Diantaranya:

  1. Judicial function (judicial international institution), menyangkut penegakan hokum internasional missal: ICJ, tribunal of the ILO, dsb.
  2. Administrative function (executive international institutions) menyangkut peraturan –peraturan bersama yang harus dilaksanakan oleh anggota-anggotanya missal :ILO sebagai supervision world labour, UNESCO sebagai improvement of worldcttnkuladeddidikirawan education and learning dsb.
  3. Legislative function (legislative international institutions) menyangkut pembentukan dan penghimpunan peraturan-peraturan internasional missal majelis umum PBB, ILO; the international labour conference, dsb.

Menurut D.W Bowett: fungsi OI didasarkan pada kewenangan dalam hal ini terdapat dua kewenangan yaitu:

  1. Organization of comprehensive competence
  2. Organization of limited comperence

Cirri-ciri.

Cirri-ciri OI diantaranya :

  1. Suatu organisasi yang bersifat permanen
  2. Memiliki fungsiyang telah ditetapkan
  3. Mempunyai instrument dasar yang memuat prinsip-prinsip dan tujuan struktur dan cara kerja organisasicttnkuladeddidikirawan.
  4. Dibentuk berdasarkan perjanjian

Menurut A.Leroy Bennet:

  1. Organization tersebut bersifat permanen sehingga dapat menjalankan fungsinya secara terus menerus
  2. Keanggotaannya bersifat sukarela bagi Negara-negarayang memenuhi syarat
  3. Adanya suatu instrument dasar (basic instrument )yang memuat tujuan struktur dan cara kerjacttnkuladeddidikirawan organisasi
  4. Adanya organ-organ badan perlengkapan
  5. Adanya secretariat yang bersifat permanen untuk melaksanakan tugas fungsi administrative penelitian dan informasi

Aspek Pembentukan OI.

Antara lain :

  1. Aspek administrative
  2. Aspek structural
  3. Aspek hokum

Uraian:

  1. Aspek administrative. Menyangkut tingkat personalitas dan kapasitas antara lain organisasi:
    1. Permanent secretariat. Mengenai headquarters (HQ). HQ’s agreement atau host Country’s agreement yaitu suatu persetujuan OI tersebut dengen Negara anggota atau bukan untuk mendirikan HQ. secretariat sebagai badan utama (psl 97 piagam PBB ) terdiri dari sekjen dan stafnya. Sekertariat member sifat internasional bagi OI (psl 100 piagam PBB). Sekjen cttnkuladeddidikirawanPBB: pasal 97; Negara mencalonkan sekjen PBBnya è disampaikan kepada presiden DK è DK mengadakan siding DK è memberikan rekomendasi (menerima atau menolak) è kalau diterima maka dikembalikan ke MU è disahkan oleh MU (dengan ½ +1 ) èsekjen erpilih. Piagam tidak memberikan batas waktu sekjen bertugas tetapi resolusi MU PBB 1946 memutuskan harus diangkat dalam waktu 5 tahun dancttnkuladeddidikirawan dapat diangkat kembali. Mantan sekjen sedapat mungkin tidak diberikan jabatan setrategis di Negara asalnya (seperti presiden,PM, dsb) untuk menjaga kerahasiaan daricttnkuladeddidikirawan iinformasi yang diketahuinya. Sekjen harus mempunyai moral tinggi ketika dicalonkan maka perlu dipertimbangkan:
      1. Calon buukan dari anggota tetap DK
      2. Jasa Negara yang diwakilkan nya sangat besar
  • Negara yang diwakilinya tidak terikat kewajiban-kewajiban hokum
  1. Negara yang diwakilinya harus melaksanakankewajiban-kewajiban internasional

Tugas sekjen ; pasl 98, 99, 101, 102. Fungsi hokum sekjen; 102 ayat (1) è pendaftaran dan pengumuman suatu cttnkuladeddidikirawanperjanjian dan pasal 67 statuta. Procedural move; siding sekjen diusulkan oleh salah satu atau beberapa Negara anggota (tidak berlaku veto).

  1. International civil servant. Seorang pejabat sipil unternasional dilengkapi dengan paspor internasional (laisser passer).
  2. Administration and budget atau contribution. Contribution meliputi; regular contribution and voluntary contribution. Sanksi bagi Negara anggota PBB yang tidak ; membayar kontribusi ; negaraa tersebut tidak diberi hak suara dalam MU (apabila jumlah tunggakannya sama atau lebih dari jumlah iuran yang harus dibayarkan untuk 2 tahun sebelumnya). Kecuali diperkenankan olh MU dengan alas an kelalaian tersebut disebabkan oleh keeadaan diluar kekuasaan anggotacttnkuladeddidikirawan itu (piagam PBB psl 19). Besarnya kontribusi didasarkan pada asas proposiomnale principle dengan cara scale of assessment (penilaian terhadap semua aspek Negara (anggota)). Assessment tersebut berbentuk index diamana besarnya masing-masing anggota belum tentu sama missal ; US è 25% dari UN budget, Indonesia è 0,16 % dari UN budget dan besarnya index menentukan jumlah quota bagi pejabat sipil internasional. Aspek-aspek yang dijadikan dasar peritungan bagi besarnya kontribusi tersebut antara lain cttnkuladeddidikirawanmeliputi;
    1. GNP/C
    2. Debt Ratio
  • Trade Volume
  1. Economic Growth
  2. Devisa Reserve
  3. Natural Resource Reserve.
  1. Aspek structural. Menyangkut badan-badan OI oitu sendiri. Dalam PBB terdapat principal organs secara structural maka organ-organcttnkuladeddidikirawan tersebut meliputi:
    1. Subsidiary organs
    2. Commission – committee
    3. Sub commission – sub committee
    4. Ad Hoc Bodies (badan sementara).

Hierarki konferensinya:

  1. Plenary session è siding paripurna
  2. Conference
  3. Meeting

Dalam ASEAN Summit (pertemuan puncak )è ASEAN Ministerial Meeting (oleh Menlu) è ASEAN Economic (oleh menteri perdagangan & Gubernurcttnkuladeddidikirawan Sentral).

  1. Asepek HUkum. Menyangkut masalah-masalah yang bersifat konstitusional dan procedural. OI sebagai organisasi yang memiliki kapasitas hokum (legal capacity). Legal capacity (psl 104 piagam PBB). Organisasi dalam wilayah anggotanya akan memperoleh status hokumcttnkuladeddidikirawan yang sah apabila diperlukan untuk pelaksanaan fungsi dan perwujudan tujuan-tujuannya. Kapasitas hokum tersebut antara lain:
    1. Mengajukan tuntutan
    2. Membuat kontrak
    3. Membuat perjanjian dengan negra anggota dan atau Negara lainnya.

SUBJEK HOI.

Subjek HOI adalah semua OI yang dikategorikan sebagai OI dan organsasi regional (OR). kalasifikasi OR menurut Lynn H. Miller dan Leroy Bennet:

  1. Orgaanisasi serba guna (multipurpose organizations) yaitu organisasi yang mempunyai tujuan dan kegiatan yang luas baik dibidang politik ekonomi social dan budayadll.
  2. Organisasi persekutuan (alliance-type organization) yaitu dalam bentuk kerja sama militer mapun politik guna pertahanan dan keamanan.
  3. Organisasi fungsional (funcitonalorganization) yaitu melibatkan bidang –bidang yang hamper tidak melibatkan cttnkuladeddidikirawanbidang keamanan
  4. Komisi-komisi regional PBB (UN regional Commissions)yaitu berbentuk komisi-komisis ekonommi dan social.

OBJEK HOI.

Objek HOI adalah Negara baik anggota OI atau bukan OI maupun OR lainnnya. Negara sebagai objek HOI yaitu menyangkut kedaulatan klasifikasi sebagai Negara anggota dan hak dan kewajibannya. Selain Negara; OI organisasi pembebasan nasional cttnkuladeddidikirawan (misalnya ; PLO, SWAPO, dll) juga pertikaian antar Negara situasi internasional perselisihan antar Negara (sebagai objek tersendiri).

SSUMBER HOI.

Mencakup 4 pengertian, yaitu:

  1. Sebagai keenyataan historis tertentu kebiasaan yang sudah lama dilakukan persetujuan atau perjanjian resmi yang dapat membentuk sumber HOI
  2. Instrument pokok yang dimiliki OI dan memerlukan ratifikasi dari semua anggota
  3. Ketentuan lainnya mengenai peraturan tata cara OI beserta badan yang berada di bawah naungannya termasuk cara kerja mekanismenya yangcttnkuladeddidikirawan ada pada OI tersebut
  4. Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan OI yang wajib dilaksanakan.

PASRTISIPASI DALAM KEGIATAN OI.

Adalah ikut sertanya Negara tersebut sebagai anggota dalam perdebatan dan pembicaraan tetapi tidak selalu ikut memberikan suaranya dalam pemungutan suara. Negara bukan anggota apabila menjadi pihak yang bertikai dapat ikut serta tetapi terbatas pada kesempatan mengemukakan dan menjelaskan persoalannya tanpa hak suara (psl 31 piagam PBB). Psl 31 diperluascttnkuladeddidikirawan menurut Rule 37 Provisional Rules of Procedure of the Security Council dalam hal ini harus memenuhi 2 elemen yaitu :

  1. Partisipasi tersebut harus disetujui Dewan Keamanan (DK)
  2. Negara bukan anggota PBB dapat berpartisipasi tanpa hak suara.

KEANGGOTAAN OI.

Prinsip Keanggotaan.

Antara llain:

  1. Prinsip universalitas (universality principal). Tidak dibedakan antar Negara kecil dan besar contoh PBB dan badan-badan kususnya.
  2. Prinsip kedekatan geografis (geographical proximity principal). Biasanya terjadi pada Negara-negara yang ada pada suatu regional contoh; di Eropa dengan EU-nya di Arab dengan Arab Leaquenya. Dsb.
  3. Prinsip selektivitas (selectivity principal); dengan melihat aspek-aspek budaya agama etnik pelamana cttnkuladeddidikirawansejarah produsen SDA tertentu, dsb. Contoh; OPEC persemakmuran Inggris dab.

Adapun keanggotaan PBB mengikuti pola dalam Covenant Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yaitu dengan mengambil 2 cara :

  1. Kualitatif; memberikan status khusus bagi Negara tertentu sebagai anggota utama
  2. Kuantitatif; Negara-negara tersebut harus mengikuti persyaratan dalam instrumenpokok.

Persyaratan-persyaratan keanggotaan tersebut mengandung 5 unsur yaitu antara lain (psl 4 ayat (1) dan (2) psl 18 (2)):

  1. Open to all other peace loving state; ditujukan pada Negara-negara yang tidak ikut kekuatan pporos (Axis) atau setidaknya anticttnkuladeddidikirawan atau bukan fasis.
  2. Accept the obligation contained in the present charter
  3. Ability and willingness tocarry out charter obligations (dlm psl 4 ayt (1))
  4. Upon the recommendation of the security council (dlm psl 4 ayt (2))
  5. Decision of general assembly on the admission of new members shall be made by twoo third majority of the members present and voting (dlm psl 18 ayt (2)).

Prosedur Keanggotaan.

Permintaan (dari Negara merdeka berdaulat dan diakui sebagai subejk HI) diajukan kepada sekjen PBB (dengan membuat aplikasi melalui suatu instrument (dokumen ) yang isinya dalah komitmen seperti yang tersebut dalam psl 4 ay 1 dan 2 sebagai persyaratan keanggotaan è sekjen mengedarkan permohonan atau acara mata (admission of new members) tersebutcttnkuladeddidikirawan ke MU dan DK (juga dimasukan ke dalam agenda MU PBB) è jika tidak ada pertentangan (dalam DK) maka presiden DK menyampaikan kepada committee on the admission of new members selanjutnya diserahkan kembali kepada DK è DK memberikan rekomendasi kepada MU è diputuskan cttnkuladeddidikirawandengan 2/3 suaraè hasilnya diberitahukan kepada Negara pemohon.

Proses Pengambilan Keputusan.

Di DK: pasal 27 ayat (2) è untuk menyetujui rekomendasi tersebut diperlukan 9 suara afirmatif termasuk persetujuan dari 5 anggota tetap DK. Gagal rekomendasi bias terjadi apabila:

  1. Ada veto dari salah satu atau beberapa anggota tetap DK atau
  2. Dari 15 anggota (5 anggota tetap DK +10 anggota tidak tetap ) tidak tercapai 9 suara afirmatif.

Berkenaan dengan masalah procedural maka veto kaitannya dengan 9 suara afirmatif tidak berlaku (psl 27 ayat 2). Berkenaancttnkuladeddidikirawan dengan masalah yang bersifat substantive maka 9 suara afirmatif tanpa hak veto berlaku (psl 27 ayat 3)

Di MU: setiap anggota MU mempunyai satu suara (psl 18 ayat 1). Berkenaan dengan masalah penting maka diperlukan 2/3 suara (psl 18 ayat 2) sedang untuk mesalah biasa diperlukan ½ + 1 suara. cttnkuladeddidikirawanMasalah penting tersebut amntara lain menyangkut (psl 18 ayat 2):

  1. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan intenrnasional
  2. Pemilihan anggota-anggota tidak tetap DK
  3. Pemilihan anggota-anggota dewan ekonomi dan social (ECOSOC)
  4. Pemilihan anggota-anggota dewan perwalian (psl 86 ayat 1c)
  5. Penerimaan anggota-anggota baru PBB
  6. Penundaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan
  7. Soal-soal yang bertalian dengan penyelenggaraan system perwalian
  8. Soal-soal anggaran belanja.

Masalah biasa dapat menjadi masalah penting dengan cara diusulkan terlebih dahulu selanjutnya diambiil keputusan dengan ½ + 1 selanjutnya apabila telah menjadi masalh penting maka dalam hal pengambilan keputusan mengenai hal tersebut yaitu dengan mekanisme 2/3 suara. Negara yang turut dalam masalah (psl 52 ayat 2) harus abstain. Apabila MU PBB sedang membicarakan masalah ttg penyelesaian sengketa cttnkuladeddidikirawandan apabila pada saat bersamaan DK juga sedang membahas masalah yang sama maka berdasarkan prinsip primary responsibility maka MU harus diberi kesempatan untuk membahasnya.

Penarikan Kembali Keanggotaan.

Pada hakikatnya bersifat sukarela. Hak penarikan diri tidak tercantum dalam piagam PBB dengan alas an:

  1. Hal tersebut akan bertentangan engan pengrtian universalitas.
  2. Penarikan itu akan memungkinkan para anggota bersikeras untuk melindungi konsesi dari PBB dengan mengancam akan keluar
  3. Penarikan tersebut bias menjadi sarana untuk menghindari kewajiban yaitu dengan meninggalkancttnkuladeddidikirawan organisasi.

Dalam membahs mengenai pencantuman hak penarikan dalam piagam tersebut melahirkan 2 pendapat:

  1. Memberikan rekomdndasi bagi penyusunan suatu ketentuan yang mengatur ttg penarikan diri secara benar dan sederana
  2. Disarankan untuk mengesahkan suatu ketentuan yang hanya memperbolehkan penarikan itu dalam kasus yang benar-benar mendesak, yakni;
    1. Apabila hak-hak dan kwajiban dari suatu anggota berubah karena adanya amandemen dimana Negara itu tidak menyetujui dan tidak didala posisinya untuk menerima amandemen itu
    2. Apabila sesuatu amandemen yang sudah diterima oleh mayoritas sesuai dengan syarat baik oleh majelis maupun cttnkuladeddidikirawankonferensi khusus lainnya gagal melakukan ratifikasi yang diperlukan agar amandemen itu berlaku.

PERSONALITAS HOI.

Meliputi :

  1. Personalitas dalam kaitannya dengan hokum nasional. Pada hakikatnya menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi :
    1. OI itu sendiri yang berada diwilayah suatu Negara anggota
    2. Wakil-wakil dari Negara anggotanya
    3. Pejabat-pejabat sipil internasional yang bekerja di OI tersebut
  2. Personalitas dalam kaitannya dengan hokum internasional. Pada hakikatnya menyangkut kelengkapan OI tersebut dalam memiliki suatu kapasitas untukcttnkuladeddidikirawan melakukan prestasi hokum baik dalam kaitannya dengan Negara lain maupun negaraanggotanya termasuk kesatuan (entity) lainnya.

FUNGSI PEMBUAT HUKUM DARI OI (TREATY MAKING POWER).

 

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA Part II : ARBITRASE DAGANG INTERNATIONAL ATAU ARBITRASE KOMERSIAL, ICSID, UNCITRAL.

Desember 2, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

ARBITRASE DAGANG INTERNATIONAL ATAU ARBITRASE KOMERSIAL.

Penyelesaian Sengketa (Umum).

Penyelesaian sengketa dibagi menjadi 2:

  1. Court dispute atau litigasi
  2. Non litigasi (ADR);
    1. Public; good offices
    2. Privat; negoisasi mediasi konsiliasi arbitrase

Bias juga penyelesaian sengketa secara non litigasi dibagi menjadi 2 yaitu ADR dan arbitrase.

Dalam ADR yang ingin dicapai adalah win-win solution sedangkan dalam arbitrase adalah win and lose. Dalam good offices ada fact finding commission (mencari fakta dilapangan). Da;lam ADR diserahkan pada suatu panel yang terdiri dari wasit atau arbiter (selalu berjumlah ganjil yaitu bertujuan utuk mengatasi apabila terjadi deadlock).mengahasilkan cttnkuladedidikirawanputusan yang bukan merupakan judgement melainkan award. Pebedaan yang mendasar antara ADR dan arbitrase:

  1. Putusan ADR semata-mata atas kemauan kedua belah pihak (win-win solution). Seedangkan dalam arbitrase salah satu pihak ada yang dimenangkan (win and lose).
  2. Dalam ADR maka masih ada control dari para pihak sedangkan dalam arbitrase control ddari para pihak tidak ada karena sengketa diserahkan kepadacttnkuladedidikirawan arbiter.

Lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa-sengketa dagang internasional diantaranya:

  1. Untuk sengketa dagang internasioonal yang bersifat privt; ICSID (dalam penanaman modal asing) UNCITRAL (DALAM Masalah-masalah perdagangan dan pembangunan internasional) ICC (sebagai kamar dagang cttnkuladedidikirawaninternasioonal)
  2. Untuk sengketa dagang internasional yang bersifat public ; WTO.

Lembaga-lembaga tersebut juga bias dikategorikan dari sifatnya:

  1. Yang bersifat adhoc yaitu ; UNCITRAL.
  2. Yang bersifat permanen yaitu; ICC ICSID termasuk BANI dll.

Arbitrase dagang internasional menyangkut penyelesaian sengketa secara perdata. Untuk menyetuujui penyelesaian secara arbitrase pedagang menyetujui cttnkuladedidikirawanuntuk melepskan hak-haknya untuk mengajukan perkara ke pengadilan nasional. Pihak asing lebih menyukai penyelesaian melalui arbitrase karena:

  1. Arbitrase lebih cepat lebih non formal lebih murah lebih mudah penyelesainya dan lebih rahasia dari pada berpekara di peradilan.
  2. Putusn arbitrase dapatlebih mudah dilaksanakan dari pada putusan pengadilaan.

Istilah.

Istilah-istilah khusus dalam arbitrase dagang internasional:

  1. Lex mercantoria suatau rangkaian prinsip-prinsippp umum dan atauran kebiasaan yang secara sepontan merujuk atau duraikan dalam kerangka perdagangan internasionalcttnkuladedidikirawan tanpa menunjuk kepada suatu system hokum nasional tertentu (B.Goldman). arbitrase merupakan salah satu contoh dari lex mercantoria.
  2. Aimable compositeur bertarget; kekuatan bertindak sebagai aimble compositeur adalah kekuatan menyelesaikan sengketa tanpa merujuk pada ketentuan hokum susbtantif dan berdasarkan kebiasaan dan keadilancttnkuladedidikirawan dalam perdagangan internasional yang wajar (M.Ball).
  3. Kewenangan wasit untuk memutuskan brdasarkan kebiasaan dan fairness (keadilan).
  4. Impartiality ; tidak memihak
  5. Keputusnnya bersifat ex aequo et bono ; suatu putusan yang berdasar pada keadilan dan itikad baik.
  6. Pilihan forum daan pilihan hokum; pilihan forum; forum apa yang akan digunakan apakah arbitrase atau lainnya. Forum hokum; hokum mana yang akan cttnkuladedidikirawandigunakan.
  7. Pihak-pihak yang setuju untuk menyelesaikan secara arbitrase dapat memilih ;
    1. Jenis sengketa yang akan diarbitrasekan
    2. Metode dalam memilih arbitornya
    3. Ketentuan-ketentuan procedural ataupun ketentuan-ketentuan arbitrase yang akan dianut dalam arbitrase
    4. Tempat arbitrase dilaksanakan
    5. Hokum substantive yang dapat diberlakukan trhadapsengketa cttnkuladedidikirawantersebut.
  8. Lex arbitri; hokum yang berkaitan dengan arbitrse dan Negara tempat suatu arbitrase diselenggarakancttnkuladedidikirawan. Lex arbitri dapat menentukan;
    1. Apakah suatu perjanjian arbitrase sah atau tidak
    2. Apakah suatu sengketa tertetu dapat diarbitasekan atau tidak.

Suatu pengadilan akan memebri upaya hokum bersifat sementara. Harus ada suatu keputusan yang beralasan. Putusan arbitrase dapat ditinjau kembali secara judicial (judicial review) namun dalam praktik sekarang ini maka pada umumnya memiliki kekuatan cttnkuladedidikirawanindependent. Lex arbitri memberikan aturan-aturan yang menjembatani kekosongan hokum.

Peran Pengadilan.

Peranan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase:

  1. Apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrae
  2. Eksekusi; arbitrase tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan eksekusi tapi yang mengikatnya hanya berdasarkancttnkuladedidikirawan pada itikad baik.
  3. Mencari ukti-bukti dan dokumen yang diperlukan.

Provisional measure (tindakan sementara); biasanya berhubungan dengan pengumpulan barang bukti.

  1. Pembekuan rekening bank
  2. Penyitaan kapal atau pesawat udara
  3. Pengangkatan seorang likuidator

Peranan pengadilan di Indonesia (psl 13 UU No. 30 /1999):

  1. Pemilihan arbiter . bila tidak ada yang setuju atau bila diduga ada wasit tak adil maka pengadilan memberikan bantuannya.
  2. Wasit harus netral
  3. Tempat pendaftaran putusan arbitrase.

Pasal 11:

  1. Perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa mlalui pengadilan
  2. Pengadilan cttnkuladedidikirawanwajib menolak

Eksekusi bagi putusan arbitrase asing (konvensi New York /1958 dan keppres RI No. 34 /1981 dan UU No. 30/1999). Yang berwenang menangani cttnkuladedidikirawanksekusi adalah PN Jakarta Pusat.

Agreement.

The agreement is not valid (tidak sah atau dapat dibatalkan ) apabila:

  1. Proper notice tidak diberikan kepada salah satu pihak
  2. Dispute falls outside the submission to arbitration (diluar cttnkuladedidikirawankewenangan panel)
  3. Komposisi arbiter tidak sesuai dengan agreement.
  4. Dispute tidak termasuk dalam ruanglingkup arbitrase
  5. Putusan bertentangan dengan state public policy (bertentangan dengan kebijakan umum suatu Negara).

Putusan.

Syarat-syarat putusan arbitrase asing dapat dilakukan di indonsesia: asas reprositas, berarti keduanya harus merupakan peserta dari konvensi New York 1958. Dalam ruang lingkup perdagangan; perniagan perbankan dan keuangan. Ketertiban umum. Mendapat eksekuator (pengesahan) dari ketua PN Jakarta Pusat. Bila menyangkut Negara RI maka memerlukan eksekuator dari MA yang selanjutnyacttnkuladedidikirawan dilimpahkan kepada PN jakarata Pusat.

Pengertian ketertiban umum (dapat kita lihat dalam): kasus E.D.F Man (sugar) Vs Yani Haryanto Tahun 1991. Bertentangan cttnkuladedidikirawandengan keppres No.43 tahun 1997 tanggal 14 JUlI 1997. Kasus Denis Cookley Ltd. (inggris) Vs Ste’tentang jual beli gandum.

Kasus gula. Kasus posisi:

  • Pengusaha Indonesia (Yani Haryanto) pada tahun 1982 mengimpor gula pasir dari pengusaha London (E.D. dan F.Man) melalui contract for white sugar februari dan maret 1982.
  • Pelaksanaan perjanjian gagal karena impor gula pasir adlah kewenangan bulog sedangkan oleh perseorangan tidak dibenarkan. Yani berusaha membatalkan perjanjian E.D. menuntut ganti rugi. Dalam perjanjian disebutkan cttnkuladedidikirawanbahwa sengketa yang timbul akan diselsaiakan oleh suatau badan arbitrase gula (council of the refined sugar association). E.D., menyerahkan sengketa ke arbitrase. Yani divonis arbitrase untukmembayar gantti kerugian sebesar US$ 22 juta. E.D. mengajukan permohonan pelaksanaan eksekuisi sesuai dengan Perma No. 1tahun 1990 dikabulkan lewat penetapan MA RI No. 1/ pen/ Ex’r/Arb Int/Pdt/1991 tanggal 1 maret 1991. Proses pengadilan Indonesia telah sampau pada cttnkuladedidikirawantingkat kasasi di MA. MA menolak penetapan exequatur tidak dapt dilaksanakan karena inrelevan.

Analisis dan komentar :

  • Putusan arbitrase asing yang bertentangan dengan kepentingan umum ttttidak dapat dilaksanakan di Indonesia.
  • Dasar hokum Perma No. 1 tahun 1990 UNCITRAL MODEL LAW on international cttnkuladedidikirawancommercial arbitrationpasl 36 ayat 1 b bagian II konvensi New York tahun 1958 psl V ayat 2 (b).

Kekuatan mengikat putusan arbitrase.

Upaya Hukum.

Ada upaya perlawanan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Suarat aatau dokumen palsu
  2. Novum yang disembunyikan pihak lawan
  3. Adanya unsure kecurangan

Ada koreksi kalau terjadi kesalahan administrasi. Hak para pihak untuk mengajukan pembetulan-pembetulan terhadap suatu cttnkuladedidikirawanputusan arbitrase:

  1. Jangka wakk tu 14 hari setelah putusan diterima
  2. Kekeliruan administrative dalam putusan arbitrase

Kontrak Arbitrase.

Kontrak arbitrase;

  1. Pactum de compromitendo adalah kesepakatan pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa.
  2. Kesepakatan setelah terjadinya sengketa; haruscttnkuladedidikirawan tertulis ditandatangani para pihak akta notaries.

Kekuatan berlakunya kontrak arbitrase;

  1. Klausul arbitrsse bukan public policy
  2. Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda; dalam kasus Ahju Forestry Company Limited. Asas severability menyatakan bahwa suatu kontrak arbitrase merupakan suatu perjnjian yang tersendiri terlepas dari cttnkuladedidikirawankontrak induk sehingga memilikikonsekuensi hokum dimana apabila kontrak induk batal maka kontrak arbitrase tidak batal.

ICSID.

ICSID atau konvensi washihngton :

Menciptakan pusat penyelesaian sengketa investasi internasional. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas konsiliasi dn arbitrase sengketa investasi dimana diantara Negara-negara penandatanganan konvensi dan warga Negara Negara-negara penandatanganan konvensilainnya. Secara internasional memberikan kedudukan cttnkuladedidikirawanistimewa bagi individu untuk menjadi subjek hokum ekonomi internasional. Bersifat institusional karena terwujud dalam suatau kelembagaan.

Syarat-syarat suatu sengketa dapat diajukan ke ICSID;

  1. Para pihak harus sepakat unntuk mengajukan sengketa mereka ke ICSID
  2. Sengketa harus terjadi antar Negara penandatanganan konvensi atau organ-organ Negara tersebut dan warga Negaracttnkuladedidikirawan penandatanganan konvensi
  3. Sengketa timbul karena suatu investasi

Arbitrase ICSID (mengenai kesepakatan);

Ratifikasi suatu Negara penadatanganan konvensi tidak serta merta menyebabkan terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan secara arbitrase ICSID. Suatu Negara penandatanganan konvensi wajib untuk menyelesaikan sengketa ini secara arbitrase di ICSID hanya apabila Negara itu secara khusus setuju untuk membawa suatu sengketa tertentu atau cttnkuladedidikirawanjenis-jenis sengketa tertentu ke ICSID. Suatu Negara bias menentukan dalam menyelesaiakan suatu sengketanya dengan non arbitrase klausul terhadap bidang-bidang investasi tertentu untuk tidak terikat ICSID (psl 25 ayat 4konvensi) contohnya arab Saudi papua new guene dan Guyana. Arbitrase ICSID mempunyai yuridiksi yang eklusif diberlakukan dengan menyampingkan pengadilan-pengadilan negeri dan kewenangannya terhadap sengketainvestasi yang diajukan ke ICSID. Tidak ada upayacttnkuladedidikirawan hokum untuk penetapan sementara. Tidak ada peninjauan kembali atas isi putusan. Exhausted of locus remedies (penyelesaian sengketa setempat).

Putusan.

Putusan ICSID;

Adalah putusan mengikat dan tidak dapat ditinjau kembali oleh pengadilan. Suatu Negara penandatanganan konvensi harus mengakui dan melaksanakan putusan ICSID seebagaimana melaksanakan suatu putusan akhir hakim suatu pengadilan di Negara tersebut. Pada tahun 1978 terdapat additional protocol dimana berdasarkan additional protocol ini maka ICSID bias cttnkuladedidikirawandigunakan bagi Negara non anggota dan bukan hanya masalah-masalah investasi tapi juga masalah perdagangan internasional. ICSID bersifat fleksibel artinya para pihak bebas menentukan hokum mana yang dianut.

Pilihan hokum:

Para pihak bebas untuk memnunjuk peraturan hokum mana yang akan diikuti oleh pengadilan tersebut. Apabila tdak ada kesepakatan pengadilan akanmenilai hokum dari Negara penandaatanganan konvensi bagi sengketa tersebut (termasuk aturan-aturan hokum antar tata hokum) dan aturan-aturan hokum internasional serupa cttnkuladedidikirawanyangdapat diterapkan.

Dalam ICSID ada 2 mekanisme yaitu;

  1. Apabila terdapat kesalahan dalam administrasi.
  2. Annulment (pembatalan). Suatu pihak dapat meminta pembatalan atas suatu putusan dengan alas an bahwa ;
    1. Pengadilan (panel arbitrse) tersebut tidak terbentu secara wajar
    2. Pengadilan tersebut jelas-jelas bertindak melebihi wewenang yang dimiliki
    3. Seorang anggota pengadilancttnkuladedidikirawan korupsi
    4. Ada penyimpangan yang serius dari ketenntuan prosedur yang mendasar
    5. Putusan tersebut tidak menjelaskan alsan-alsannya

UNCITRAL.

Tujuan;harmonisasi dibidang penyelesaian sengketa komersial internasional. Menghasilkan peraturan arbitrase dan konsiliasi adapun produknya adalah:

  1. Conciliation Rules. Pasal 1 ; application of the rules:
    1. Contractual or other legal relationship amicable (damai) agree that these rules will apply
    2. Agree to exclude or vary (boleh dimodifikasi ataucttnkuladedidikirawan aturan domestic boleh dipakai atau fleksible)
    3. Domestic rules shall apply …inconflict

Pasal 2: proses pengajuan

  1. Written invitation
  2. Confirming in writing (ada jangka waktu)
  3. Reject …will be no concillitation
  4. Arbitrartion Rules. Ruang lingkup:
    1. Berlaku hanya berdasarkan perjanjian tertulis atau contract arbitration clause
    2. Sengketa dagang atau international trade
    3. Modification rules.

Dalam hal ini yaitu terhadap ; pihak yang mengangkat arbiter tempat jumlah dan bahasa. Bekenaan dengan jumlah arbiter maka bila belum ada dipilih 3 orang (oleh appointing authority). Peraturan substantive para pihak dapat memilih hokum cttnkuladedidikirawanyang dipergunakan. System hokum tunggal dari suatu Negara. Dapat pula memutuskan berdasarkan amiable compositeur atau ex auquo et bono. Memakai ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kebiasaan dalam perdagangan internasionalatau trade usage.

  1. Model law. Yaitu aturan-aturan arbitrase yang nantinya bias dimasukn kedalam hokum nasional Negara-negara tanpa haruscttnkuladedidikirawan diratifikasi terlebih dahulu.

Keputusan:

  1. Suara mayoritas dari para arbitrator
  2. Suara mayoritas hanya terjadi bila terdapat tiga arbitrator
  3. Ketua arbitrator berwenang untuk memutuskan

Penghentian siding dapat dilakukan sebelum keluar award atau sebelum terminations. Appointing authority:

  1. Administrative arbitrase
  2. Mengangkat arbiter mereview sanggahan
  3. Menentukan fee

Prosedur:

  1. Surat gugatan atau statement of claims
  2. Statement of defence (jawaban)
  3. Provisional measure atau inetrem award

Hokum yang berlaku:

  1. Hokum materiil:
    1. Kesepakatan para pihak jika tidak maka
    2. Hokum perdata internasional cttnkuladedidikirawandiberlakukan
  2. Hokum formil:
    1. Hokum tempat dimana arbitrase akan dilakukan
    2. Bila in conflict dengan hokum nasional maka hokum nasional yang diberlakukan.

Correction of the award:

  1. Error in computation
  2. Any clerical or typographical error

Putusan:

  1. Amiable compositeur atau ex aequo et bono (harus tertulis)
  2. Term in contract (termasuk trade usage)

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA. Part I : PENDAHULUAN, INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ),ARBITRASE DAGANG INTERNASIONAL ATAU ARBITRASE KOMERSIAL.

Desember 1, 2017

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

PENDAHULUAN.

Pengertian Sengketa.

“dispute is a conflict or controversy a conflict or claims or right an assestion or aright claim or demand on one side met by contrary claims or allegations on the other.” (Henry Black). Sengketa pada hakekatnya terjadi karna ada perbedaan dan perbedaan pada prinsipnya adalah suatu sengketa. Tidak semua sengketa merupakan cttnkulhkmadedidikirawansengketa hokum. Ada 2 jenis sengketa yaitu:

  1. Sengketa politik. Adalah sengketa dimana suatu Negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridis (dasar politik atau kepentingan nasional).

Dalam sengketa antar individu dan sengketa organisasi internasional tidak ada arahan politik karena kedua subjek ini tidak berada dalm lingkup politik atau kepentingan politik ada[pun negaralah yang selalu memiiliki kepentingan politik.

  1. Sengketa hokum. Adalah sengketa dimana suatu Negara mendasarkan tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatucttnkulhkmadedidikirawan perjanjian atau yang telah diakui oleh hokum internasional.

Lihat Pasal 38 ayat (1) piagam PBB. Penyelesaian sengketa dipelajari dalam hokum penyelesaian sengketa internasional lebih ke aspek internasionalnya. Pada praktik sengketa public kadang ditarik daulu menjadi sengketa politik misalnya dalam sengketa humaniter HAM dsb. International settlement of disputes merupakan suatau cara penyelesaian sengketa bukan jenis dari pada penyelesaiancttnkulhkmadedidikirawan sengketa. International settlement of disputes tidak hanya meliputi sengketa antar Negara saja melainkan juga individu dan masyarakat internasional. Untuk mengetahui masuk tidaknya suatu sengketa sebgai suatu sengketa internasional maka;

  1. Kita dapat melihatnya pada fakta ada tidaknya subjek hokum internasional
  2. Jika terdapat subjek didalamnya kita lihat ada tidaknya perbuatan hokum (yang berkaitan dengan hokum inyernasional)
  3. Jika ada perbuatan hukumnya kita lihat ada tidaknya akibat hokum yang ditimbulkan berkaitan deengan hokum cttnkulhkmadedidikirawaninternasional
  4. Selanjutnya kita lihat metode atau forum penyelesaian sengketanya.

Misalnya kasus: tuduhan pencemaran nama baik RI oleh Lee Kwan YU (Indonesia sebagai sarang teoris):

  1. Lee Kwan YU berbicara atas nama dirinya sendiri atau atas nama singapura jika ia berbicara atas nama singapura (sebagai pejabat senior singapura) maka ia adalah sebagai subejk hokum internasional.
  2. Perbuatan hokum yang dilakukan olehnya adalah melontarkan tuduhan bahwa Indonesia sebagai sarang terois /pencamaran nama baik.
  3. Akibat hukumnya adalah terjadi gangguan keamanan dn ketertiban akibat gejolak yang terjadi dimasyarakatcttnkulhkmadedidikirawan Indonesia.
  4. Kalau merupakan sengketa hokum maka bentuk penyelesaian adalah bias
    1. Win-win solution
    2. Satu pihak kena sanksi

Penyelesaian sengketa internasional ada 4 cara:

  1. Antar Negara. Negoisasi (perundingan secara langsung antar pihak yang bersengketa tanpa kehadiran pihak ke 3). Disini dituntut kemampuan negoisasi yaitu kemampuan pemaksaan dengan baik (dengan alat bahasa).
  2. Perundingan dengan jalan diplomatic. ;
    1. Bilateral multilateral regional
    2. Mediasai dan good 0ffices, negoisiator dan mediator memiliki kesaman untuk mencapai kesepakatan sedangkan good offices hanya membantu tanpa ikut campur scara langsung hanya memfasilitasi dalam cttnkulhkmadedidikirawanmediasi dan good offices sama sama terdapat intrvensi.
    3. Sekjen PBB
    4. Angket
    5. Konsiliasi, suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dibuat sebelum dan sesudah terjadi sengketa oleh para pihak.
  3. Melalui organisasi regional. Semua organisassi regional iasanya memiliki forum regional masing-masing.
  4. Melalui organiasasi PBB. Hampirsemua sengketa yang masuk ke organiasasi PBB akan diselsaikancttnkulhkmadedidikirawan oleh organisasi PBB dengan cara damai.

Dalam praktik maka WTO bias memaksakan mengintervensi hokum nasional.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ).

Subjek Hukum.

Yang boleh membawa sengketa international ke ICJ adalah :

  1. Negara anggota PBB. Secara ipso facto (secara kenyataan) maka setiap negara anggota PBB boleh membawa sengketa internationalnya ke ICJ
  2. Negara non anggota PBB. Bias membawa sengketa internasioonalnya ke ICJ dengan syarat bahwa ia tunduk pada semua ketentuan hasil ICJ
  3. Organisasi internasional. Bisamembawa sengketa internasionalnya ke ICJ apabila dalam anggaran dasarnya dimuat klausula bahwa cttnkulhkmadedidikirawanbagi Negara-negara anggota organisasi tersebut jika terjadi sengketa maka akan diselsaikan oleh ICJ.

Dulunya hanya Negara sebagai subjek hukumnya namun dalam perkembangannya tidak hanya Negara tetapi orang dan badan hokum juga bias.

Juridiksi.

Juridiksi ICJ terhadap kasus sengketa hokum (berkenaan dengan):

  1. Penafsiran terhadap suatu perjanjian internasional; dibawa ke ICJ kaena belum tentu semua Negara yang bersengketa mengikuti pembuatan perjanjian internasioanal tersebut dari awal.
  2. Semua masalah berkaitan dengan hokum internasional
  3. Segala peristiwa yang mengakibatkan dilanggarnya kewajiban-kewajiban internasional
  4. Segala akobat dari dilanggarnya kewajiban internasional yang melahirkan cttnkulhkmadedidikirawantanggungjwab.

Dasar hokum bagi hakim yang akan memutuskan No. 1 s/d 4 diatas adalah psl 38 diluar itu tidak dapat dimasukan ke ICJ. Tidak ada perwakilan resmi di ICJ tetapi sengketa disampaikan ke register melalui dubes cttnkulhkmadedidikirawanNegara tersebut.

Application.

Application sifatnya formal terdiri dari:

  1. Statement of fact.
  2. Relating laws
  3. The jurisdiction of ICJ
  4. Claim

Procedural dalam mengajukan kasus sengketa internasional ke ICJ meliputi 2 cara:

  1. Apabila dalan suatu perjanjian internasional dicantumkan klausula yang menyetakan apabila terjadi sengketa antar anggota mka sepakat untuk diajukan ke ICJ.
  2. Melalui pengajuan gugatan (an application) dengan berdasakan bahwa kasus tesebut diajukan olehcttnkulhkmadedidikirawan mahkamah.

Sebuah application bias diaukan oleh menlu dari Negara yang bersangkutan atau melalui duta besarnya di belanda. Selanjutnya application diajukan ke panitera untuk dicatat dalam daftar agenda di ICJ. Dalam application dimuat:

  1. Statement of fact (berisi keterangan mengenai fakta yang berkenaan dengan pertanyaan –pertanyaan who when where why how.
  2. Pernyataan bahwa Negara yang mengajukan application tunduk pada IC J (ICJ memiliki juridiksi) sebagaimana yang termuat dalam psl 36 ayat 1 statuta mahkamah internasional dan pasal-pasal lain cttnkulhkmadedidikirawanyang menunjukn pada pasal tersebut.
  3. Gugatan atau claim
  4. Putusan hakim yang dimintakan (biasanya merupakan jawaban dari claim tresebut.

Pihak yang mengajukan application atau gugatan disebut applicant sedangkan yang menjadi pihak tergugat disebut responden.

Procedural.

Secara umum procedural ICJ tidak sama dengan pengadilan biasa adapun proseduralnya :

  1. Setip pihak mengajukan application
  2. Tanggapan berkenaan dengan apakah suatu saat perludiadakan oral procedural atau tidak
  3. Oral procedural (apabila diperlukan)

Adapun secara umum dibagi kedalam 2 tahap :

  1. Tahap I: memorial dan kontra memorial
  2. Tahap II: replay dan rejoinder

Dimungkinkan juga diadakan siding in absentio siding seperti ini tidak menjadi masalah. Pihak ke 3 boleh masuk kalau kedua belah pihak sepakat dan ataucttnkulhkmadedidikirawan hakim ICJ membolehkan. Saksi boleh saja untuk dihadirkan.

Putusan,

Dimungkinkan diputus suatu putusan sela yang disebut order. Keputusan diambil dengan suara terbanyak. Jika berimbang maka ketua atau wakil akan memutuskan dimungkinkan adanya beda pendapat salah satu hakim dimuat dalam surat keputusan. Putusan bersifat final and binding dan para pihak harus segera melaksanakan putusan. Kalau ada yang tidak mau melaksankan putusan makacttnkulhkmadedidikirawan dapat diajukan ke dewan keamanan PBB untuk memberikan tindakan-tindakan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Biasanya persidangan berlangsung slama 3 s/d 6 bulan. Bentuk putusan:

  1. Biasanya sama dengan application
  2. Bebahasa inggris dan perancis
  3. Biasanya hanya sekitar 50 lembaran
  4. di tandatangani oleh hakim ICJ
  5. DIBERI CAP RESMI ICJ
  6. Pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian yaiu :
    1. An introduction. Memuat nama hakim nama para pihak ringkasan atau summary tentang prosescttnkulhkmadedidikirawan pembuatan putusan
    2. Dasar pertimbangan mengapa hakim memutus putusan
    3. Keputusan majelis itu sendiri

ICJ Dapat memberikan judgement dan juga berbentuk advisory. Untuk judgement yang dpat mengajaukan gugatan hanya oleh anggota PBB yang tunduk pada ketentuan PBB dan orang atau badan hokum dengan diwakili Negara. Unntuk advisory yang dapat mengajukan gugatan dalh organ-organ PBB atau Negara-negara melalui organ PBB. Advisory bersifat legal question tidak mengikat para pihak kecuali berkenaan dengan hal-halyang sangat materiil cttnkulhkmadedidikirawanyang disebut dalam advisory tersebut. Advisory juga lebih memberikan kontribusi pada pengembangan hokum intersnasional. International criminal court belum memenuhi jumlah ratifikasi (yang seharusnya mencapai jumlah ratifikasi 60 negara).

ARBITRASE DAGANG INTERNATIONAL ATAU ARBITRASE KOMERSIAL.

Penyelesaian Sengketa (Umum).

Penyelesaian sengketa dibagi menjadi 2:

  1. Court dispute atau litigasi
  2. Non litigasi (ADR);
    1. Public; good offices
    2. Privat; negoisasi mediasi konsiliasi arbitrase

Bias juga penyelesaian sengketa secara non litigasi dibagi menjadi 2 yaitu ADR dan arbitrase.

Dalam ADR yang ingin dicapai adalah win-win solution sedangkan dalam arbitrase adalah win and lose. Dalam good offices ada fact finding commission (mencari fakta dilapangan). Da;lam ADR diserahkan pada suatu panel yang terdiri dari wasit atau arbiter (selalu berjumlah ganjil cttnkulhkmadedidikirawanyaitu bertujuan utuk mengatasi apabila terjadi deadlock).mengahasilkan putusan yang bukan merupakan judgement melainkan award. Pebedaan yang mendasar antara ADR dan arbitrase:

  1. Putusan ADR semata-mata atas kemauan kedua belah pihak (win-win solution). Seedangkan dalam arbitrase salah satu pihak ada yang dimenangkan (win and lose).
  2. Dalam ADR maka masih ada control dari para pihak sedangkan dalam arbitrase control ddari para pihak tidak ada cttnkulhkmadedidikirawankarena sengketa diserahkan kepada arbiter.

Lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa-sengketa dagang internasional diantaranya:

  1. Untuk sengketa dagang internasioonal yang bersifat privt; ICSID (dalam penanaman modal asing) UNCITRAL (DALAM Masalah-masalah perdagangan dan pembangunan internasional) ICC (sebagai cttnkulhkmadedidikirawankamar dagang internasioonal)
  2. Untuk sengketa dagang internasional yang bersifat public ; WTO.

Lembaga-lembaga tersebut juga bias dikategorikan dari sifatnya:

  1. Yang bersifat adhoc yaitu ; UNCITRAL.
  2. Yang bersifat permanen yaitu; ICC ICSID termasuk BANI dll.

Arbitrase dagang internasional menyangkut penyelesaian sengketa secara perdata. Untuk menyetuujui penyelesaian secara arbitrase pedagang cttnkulhkmadedidikirawanmenyetujui untuk melepskan hak-haknya untuk mengajukan perkara ke pengadilan nasional. Pihak asing lebih menyukai penyelesaian melalui arbitrase karena:

  1. Arbitrase lebih cepat lebih non formal lebih murah lebih mudah penyelesainya dan lebih rahasia dari pada berpekara di peradilan.
  2. Putusn arbitrase dapatlebih mudah dilaksanakan dari pada putusan pengadilaan.

Istilah.

Istilah-istilah khusus dalam arbitrase dagang internasional:

  1. Lex mercantoria suatau rangkaian prinsip-prinsippp umum dan atauran kebiasaan yang secara sepontan merujuk atau duraikan dalam kerangka perdagangan internasional tanpa menunjuk kepada suatu system hokum nasional tertentu (B.Goldman). arbitrase merupakan salah satu cttnkulhkmadedidikirawancontoh dari lex mercantoria.
  2. Aimable compositeur bertarget; kekuatan bertindak sebagai aimble compositeur adalah kekuatan menyelesaikan sengketa tanpa merujuk pada ketentuan hokum susbtantif dan berdasarkan kebiasaan dancttnkulhkmadedidikirawan keadilan dalam perdagangan internasional yang wajar (M.Ball).
  3. Kewenangan wasit untuk memutuskan brdasarkan kebiasaan dan fairness (keadilan).
  4. Impartiality ; tidak memihak
  5. Keputusnnya bersifat ex aequo et bono ; suatu putusan yang berdasar pada keadilan dan itikad baik.
  6. Pilihan forum daan pilihan hokum; pilihan forum; forum apa yang akan digunakan apakah arbitrase atau lainnya. Forum hokum; hokum mana yang akan digunakan.
  7. Pihak-pihak yang setuju untuk menyelesaikan secara arbitrase dapat memilih ;
    1. Jenis sengketa yang akan diarbitrasekan
    2. Metode dalam memilih arbitornya
    3. Ketentuan-ketentuan procedural ataupun ketentuan-ketentuan arbitrase yang akan dianut cttnkulhkmadedidikirawandalam arbitrase
    4. Tempat arbitrase dilaksanakan
    5. Hokum substantive yang dapat diberlakukan trhadapsengketa tersebut.
  8. Lex arbitri; hokum yang berkaitan dengan arbitrse dan Negara tempat cttnkulhkmadedidikirawansuatu arbitrase diselenggarakan. Lex arbitri dapat menentukan;
    1. Apakah suatu perjanjian arbitrase sah atau tidak
    2. Apakah suatu sengketa tertetu dapat diarbitasekan atau tidak.

Suatu pengadilan akan memebri upaya hokum bersifat sementara. Harus ada suatu keputusan yang beralasan. Putusan arbitrase dapat ditinjau kembali secara judicial (judicial review) namun dalam praktik sekarang ini maka pada umumnyacttnkulhkmadedidikirawan memiliki kekuatan independent. Lex arbitri memberikan aturan-aturan yang menjembatani kekosongan hokum.

Peran Pengadilan.

Peranan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase:

  1. Apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrae
  2. Eksekusi; arbitrase tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan eksekusi tapi yang mengikatnya hanya berdasarkancttnkulhkmadedidikirawan pada itikad baik.
  3. Mencari ukti-bukti dan dokumen yang diperlukan.

Provisional measure (tindakan sementara); biasanya berhubungan dengan pengumpulan barang bukti.

  1. Pembekuan rekening bank
  2. Penyitaan kapal atau pesawat udara
  3. Pengangkatan seorang likuidator

Peranan pengadilan di Indonesia (psl 13 UU No. 30 /1999):

  1. Pemilihan arbiter . bila tidak ada yang setuju atau bila diduga ada wasit tak adil maka pengadilan memberikancttnkulhkmadedidikirawan bantuannya.
  2. Wasit harus netral
  3. Tempat pendaftaran putusan arbitrase.

Pasal 11:

  1. Perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa mlalui pengadilan
  2. Pengadilan wajib menolak

Eksekusi bagi putusan arbitrase asing (konvensi New York /1958 dan keppres RI No. 34 /1981 dan UU No. 30/1999). Yang berwenang menangani ksekusicttnkulhkmadedidikirawan adalah PN Jakarta Pusat.

Agreement.

The agreement is not valid (tidak sah atau dapat dibatalkan ) apabila:

  1. Proper notice tidak diberikan kepada salah satu pihak
  2. Dispute falls outside the submission to arbitration (diluar kewenangan panel)
  3. Komposisi arbiter tidak sesuai dengan agreement.
  4. Dispute tidak termasuk dalam ruanglingkup arbitrasecttnkulhkmadedidikirawan
  5. Putusan bertentangan dengan state public policy (bertentangan dengan kebijakan umum suatu Negara).

Putusan.

 

 

SMA NEGERI PAMANUKAN, SUBANG

Web/Blog untuk keluarga besar (alumni, siswa, guru dan karyawan) SMA Negeri Pamanukan, Subang - Jawa Barat # Web Address: http://smanpmk.wordpress.com # email: smanpmk@yahoo.com

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: