mahkamah pidana internasioanal

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Robi, Allah SWT , yang telah melimpahkan segala rahmat taufik hidayah serta nikmat yang tiada batasnya sehingga penulis dapat menyelsaikan karya tulis ini . Judul yang di ambil oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah sejarah pidana internasional dengan meletar belekngi di buatnya untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International CriminalCourt/ICC).Judul ini di ambil karena memeriksa dan mengadili kejahatan-kejahatan : Genosida(genocide), Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Again Humanity),kejahatan perang (War Crime), dan kejahatan Agresi ( The crime of Aggression).merupakan pesan atau perwujutan dari Statuta Roma Tahun 1998 yang telah disyahkan pada tanggal 17 juli 1998 dalam konferensi diplomatic PBB di Roma Melalui Voting dengan perbandingan suara 120 setuju dan 7 menolak dan 21 abstain ( termasuk Indonesia. Pada tanggal 1 juli 2002 telah dinyatakan berlaku setelah 60 negara meratifikasinya. Melalui karya tulis ini penulis ingin menjelaskan perkembangan hukum pidana internasional yang di mulai dengan pembentukan mahkamah pidana internasional dan tercirtanya keadilan Ham terhadap korban perang,genosida,penyusunan karya tulis ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum pidana inter nasional . Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan karya tulis ini , diantaranya : 1. Bpk. Prof. DR. YOSSI ADI WISASTRA, (Rector Universitas Subang) 2. Bpk. Drs. DEDDY AS SHIDIK, (Dekan Fakultas Hukum ) 3. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dorongan materil maupun sepiritual hingga tersusunnya karya tulis ini. Penulis juga berharap semoga karya tulis ini bermanfaat oleh penulis khususnya dan oleh kita pada umumnya . Penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari sempurna , karena : 1. Kurangnya sumber-sumber pokok bahasan 2. Terbatasnya waktu yang tersedia 3. Karya tukis ini merupakan karya tulis yang pertama ditulis oleh penulis . jadi , penulis kurang berpengalaman dalam pokok bahasan karya tulis ini Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca . semoga Allah SWT senantiasa mengiringi langkah kita . Amin DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Perang Dunia II telah melahirkan pelbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani diantara anggota negara liga bangsa-bangsa tersebut. Pelanggaran tersebut adalah bentuk kekejaman yang tiada taranya serta pelanggaran atas suatu hukum perang yang tiada bandingannya oleh pihak tentara Jerman dan sekutunya; kejadian-kejadian itu telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembetukan suatu Mahkamah Pidana Internsional[4]. Diantara pendukung gagasan pembentukan suatu Mahkamah tersebut sesudah Perang Dunia II adalah Prof Lauterpacht dan Hans Kelsen yang menegaskan bahwa pembentukan Mahkamah tersebut sangat penting untuk mengadili penjahat perang yang sekaligus membawa akibat penting terhadap perbaikan-perbaikan di dalam hubungan Internasional Atas dasar Deklarasi Moscow 1 November 1943 dan London Conference, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 diadopsi ‘the Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis, and Establishing the Charter of the IMT’ , ditandatangani oleh 4 Negara pemenang perang yaitu Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Charter tersebut yang merupakan lampiran dari Agreement. Perjanjian tersebut juga didukung oleh 19 negara. Karena kejahatan sudah terjadi sebelum Charter disusun, maka terjadi penentangan atas dasar ex post facto criminalization. Untuk menjawab tantangan tersebut, IMT menunjuk dua Konvensi Den Haag dan 1928 Kellog-Briand Pact’, atas dasar ‘crimes against peace. Di samping itu dikatakan bahwa apabila larangan pemberlakuan kejahatan secara retroaktif didasarkan atas keadilan, adalah lebih tidak adil apabila penjahat-penjahat perang NAZI tidak dipidana. Pada bulan Desember 1945 Charter dimodifikasi dan menghasilkan apa yang dinamakan ‘Control Council Law No.10 yang menjadi dasar pelbagai peradilan baik yang dilakukan oleh Negara-negara sekutu maupun pengadilan sipil di jerman yang berlanjut beberapa dekade kemudian. Yang menarik di sini adalah penerapan ‘crimes against humanity’ terlepas dari keadaan perang, sehingga bisa menjangkau kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum tahun 1939 yang dilakukan terhadap penduduk sipil. American Military Tribunal juga mengadili kelompok terdakwa seperti hakim, dokter, birokrat dan perwira militer atas dasar Control Council Law No.10 di atas Sejak Perang Dunia kedua, pandangan tentang keadilan suksesor telah didominasi oleh nilai-nilai yang didapatkan dari pengadilan Nuremburg. Signifikansi pengadilan tersebut paling mudah ditempatkan dalam konteks sejarah dan politisnya, dengan melihat keadilan transisonal pasca Perang Dunia pertama dan kegagalan kebijakan pengadilan nasionalnya. Kebijakan keadilan di Versailles melatarbelakangi kebijakan pengadilan di Nuremburg dan menjelaskan mengapa pengadilan nasional dianggap terlalu politis dan tidak dapat bekerja. Kegagalan pengadilan nasional nasional pasca Perang Dunia pertama dianggap bertanggungjawab untuk kembalinya agresi Jerman. Rasa Bersalah yang berkaitan dengan perang dan ditanggung oleh seluruh negeri dianggap mencegah transisi nmenuju demokrasi yang berkelanjutan. Pandangan bahwa keadilan nasional bersifat terlalu politis ini menjadi latar belakang kebijakan pasca perang sebelumnya, dengan akibat yang akan terlihat sepanjang sisa abad ke-20 Di wilayah Pasifik, tentara sekutu yang menang perang membentuk IMTFE untuk mengadili para penjahat perang Jepang atas dasar ketentuan yang berlaku di Nuremberg. Kondisinya lebih maju, karena para hakim direkrut dari 11 negara termasuk India, China dan Filipina, sedangkan pada IMT Nuremberg para hakim hanya ditunjuk dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Rusia 1.2. Tujuan Dalam karya tulis ini permasalahan yang akan di bahas yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut : Asas-Asas dan Prinsip Hukum Yang di Gunakan Yurisdiksi Pengadilan Nuremburg dan Tokyo Tribunal Proses Pelaksanaan Peradilan Sumbangan Pengadilan Bagi Pengembangan Hukum Pidana Internasional 1.2.1 INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR YUGOSLAVIA 1.2.1.a Latar Belakang Pembentukan 1.2.1.b Asas-Asas dan Prinsip Hukum Yang Digunakan 1.2.1.c Yurisdiksi ICTY 1.2.1.d Pelaksanaan Pengadilan ICTY 1.2.1.e Sumbangan ICTY Bagi Hukum Pidana Internasional 1.2.2 INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) 1.2.2.a Latar Belakang Pembentukan 1.2.2.b Asas-Asas dan Prinsip Hukum yang Digunakan Pada Pengadilan 1.2.2.c Yurisdikasi ICTR 1.2.2.d Pelaksanaan Pengadilan ICTR 1.2.3INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 1.2.3.a Latar Belakang Pembentukan ICC 1.2.3.b Asas-Asas Dan Prinsip Hukum Yang Digunakan 1.2.3.c Sumbangan Keberadaan ICC Terhadap HPI 1.3. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan disajikan penulis dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut : 1. jelaskan tentang loatar belakang pembentukan ,asas-asas,yuridiksi, sumbangan terhadar HPI dan pelaksanan pengadilan ICTY? 2. sebutkan ICTR dalam latar belakang pembentukannya, asas-asas yang di gunakan,yuridiksi dan pelaksanaan pengadilan ICTR? 3. jelaskan ICC dalam lpembentukannya, asas-asas, dan sumbangan terhadap HPI ? 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan karyatulis ini adalah : Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah ,tujuan, dan rumusan masalah Bab II pembahasan , yang akan dibahas mengenai : 1.2.1 INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR YUGOSLAVIA 1.2.1.a Latar Belakang Pembentukan 1.2.1.b Asas-Asas dan Prinsip Hukum Yang Digunakan 1.2.1.c Yurisdiksi ICTY 1.2.1.d Pelaksanaan Pengadilan ICTY 1.2.1.e Sumbangan ICTY Bagi Hukum Pidana Internasional 1.2.2 INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) 1.2.2.a Latar Belakang Pembentukan 1.2.2.b Asas-Asas dan Prinsip Hukum yang Digunakan Pada Pengadilan 1.2.2.c Yurisdikasi ICTR 1.2.2.d Pelaksanaan Pengadilan ICTR 1.2.3INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 1.2.3.a Latar Belakang Pembentukan ICC 1.2.3.b Asas-Asas Dan Prinsip Hukum Yang Digunakan 1.2.3.c Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional(ICC) 1.2.3.d Sumbangan Keberadaan ICC Terhadap HPI Bab III Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan. BAB II PEMBAHASAN 1.2.1 INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR YUGOSLAVIA 1.2.1.a Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)) adalah sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan untuk mengadili para penjahat perang di Yugoslavia. Tribunal ini, adalah pengadilan internasional ad hoc yang dibentuk PBB untuk menggapi kejahatan yang luar biasa kejam yang terjadi di wilayah yang pada saat itu merupakan Yugoslavia, memiliki mandat operasional yang mirip dengan pengadilan nasional yang manapun, yakni Kejaksaanya menyidik dan menuntut individu, sementara panel hakim internasional akan mendengarkan dan memutus setiap kasus. Kekuasaan Tribunal Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia lebih besar dari Mahkamah Pidana Internasioal dalam bidang mengakses barang bukti. Tribunal memiliki kekuasaan subjek poena yang sama dan dapat meminta materi kepada komisi kebenaran kapan saja diperlukan. kekuasaan Mahkamah lebih lemah, yakni berupa permintaan tidak mengikat kepada pemerintah yang bersangkutan. ICTY dibentuk melalui Badan ini didirikan oleh Resolusi 827 dari Dewan Keamanan PBB, yang diluncurkan pada tanggal 25 Mei 1993 dan berkedudukan di Den Haag. Badan ini memiliki yurisdiksi mengenai beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan di wilayah mantan negara Yugoslavia semenjak 1991 yaitu pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran undang-undang perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Badan ini hanya bisa mengadili orang secara pribadi dan bukan organisasi atau pemerintahan. Hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup. Beberapa negara telah menanda-tangani perjanjian dengan PBB mengenai pelaksanaan hukuman ini. Vonis terakhir dijatuhkan pada 15 Maret 2004. Badan ini memiliki tujuan untuk mengakhiri semua sidang pada akhir 2008 dan semua kasus banding pada 2010. 1.2.1.b Asas-Asas dan Prinsip Hukum Yang Digunakan Pengaturan Command Responsibility, baik yang bersifat aktif maupun pasif (crimes by omission). ICTY mempunyai kedudukan ‘primacy’ terhadap pengadilan nasional. Peradilan in absentia tidak dimungkinkan. Dengan asas individual criminal responsibility, maka tidak dimungkinkan penuntutan pidana terhadap Negara, organisasi dan asosiasi. Konsep kedaulatan nampaknya sangat kuat untuk menghambat konsep State Responsibility yang pernah diusulkan oleh International Law Commission (ILC) pada Tahun 1976, yaitu dalam bentuk Article 19 pada Draft Article on State Responsibility. Menurut hukum pidana internasional kontemporer misalnya saja yang dilaksanakan dalam kasus-kasus genosida yang terjadi di Croasia, Bosnia dan Herzegovina, ICJ hanya menentukan bahwa dalam kerangka ‘State Responsibility’ suatu Negara diijinkan untuk minta agar Negara yang bertangggung jawab terhadap genosida segera menghentikan perbuatan tersebut terhadap warga negara Negara korban. Selanjutnya menghapuskan (wipe out) pelbagai akibat genosida dan mengembalikan situasi seperti semula dan memperhatikan hak-hak Negara korban serta warga negaranya, memberikan kompensasi atas segala kerugian yang terjad 1.2.1.c Yurisdiksi ICTY Statuta Tribunal Internasional bagi penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991 (Intenational Tribunal for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of former Yogoslavia since 1991) (ICTY) (lihat resolusi DK-PBB S/25804 3 Mei 1993) menetapkan: (a) Jenis pelanggaran yang termasuk lingkup wewenang ICTY, yakni “pelanggaran serius hukum humaniter internasional” (lihat Pasal 1); (b) Orang yang dituntut adalah orang yang: (i) Melakukan atau memerintahkan melakukan pelanggaran berat Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Pasal 2); (ii) Melanggar hukum dan kebiasaan perang (Pasal 3); (iii) Melakukan genosida (Pasal 4 ayat 1) sebagaimana didefinisikan maksudnya dalam Pasal 4 ayat 2; dan (iv) Bertanggung jawab atas pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, pemenjaraan, penyiksaan, persekusi atas dasar rasial, politis, atau keagamaan, dan tindak tidak manusiawi lainnya apabila dilakukan dalam konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun internal, dan ditujukan terhadap penduduk sipil (Pasal 5. Pasal ini berjudul “Kejahatan terhadap kemanusiaan” tetapi rumusan pasalnya tidak menyatakan secara eksplisit bahwa bentuk-bentuk kejahatan dan yang dilakukan dalam kondisi sebagaimana dimaksudkan di atas itulah yang dimaksudkan sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Dengan kata-kata lain, Pasal 2 tidak secara eksplisit mendefinisikan pengertian “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagaimana tercantum dalam judul pasal tersebut). 1.2.1.d Pelaksanaan Pengadilan ICTY Semenjak mahkamah tersebut didirikan sudah 84 orang yang dituduh melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dan 20 diantaranya sudah ditahan. Surat perintah tahanan internasional juga telah dikeluarkan untuk menangkap individu-induvidu kenamaan serbia Bosinia seperti Radovan Karadzic dan Ratko Mladic yang selalu menghindarkan diri dari penahanan. Pada tanggal 27 Mei 1999 tuduhan juga telah dikeluarkan pemimpin-pemimpin terkenal seperti Slobodan Milosevic, Milan Milutinovic, Nikola Sainovic, Dragoljub Ojdanic dan Vlajko Stojiljkkovic. Mereka telah dituduh telah melakukan kejahatan terhadap umat manusia dan melanggar hukum atau kebiasaan perang. Pada tanggal 3 Maret 2000, Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 45 tahun kepada jenderal Kroasia Bosnia Timohir Blaskic yang telah mengorganisir ethnic cleansing terhadap orang-orang muslim selama perang Bosnia 1992-1995. ia adalah jenderal yang paling senior yang pernah dijatuhi hukuman dengan masa penjara paling lama. Ia dituduh telah melakukan pelanggaran berat terhadp konvensi Jenewa, pelanggaran hukum dan kebiasaan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mahkamah dalam keputusanya menyatakan bahwa walaupun Mr. Blaskic sendiri tidak membunuh orang-orang muslim, namun tetap tidak berusaha mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan dan menghukum para pelakunya. Selama 7 tahun keberadaanya, mahkamah telah menjatuhkan 8 putusan dan dalam waktu dekat akan mengadili lagi tiga tokoh militer Serbia Kroasia. Pemerintah Bosnia juga mendesak agar mengadili mantan pemimpin Serbia Bosnia, Radovan Karadzic dan pemimpin militer Ratko Mladic yang telah menyusun perencanaan untuk membunuh orang-orang muslim. Jadi, berlawanan dengan apa yang terjadi di Rwanda, dimana beribu-ribu orang telah diadili atas tuduhan genosida, hanya sedikit yang sudah diadili diantara berbagai entitas yang ada di bekas Republik Federal Yugoslavia. Padahal terdapat kenyataan tidak adanya halangan yuridis karena kejahatan genosida dan bentuk hukuman–hukuman mati–pun telah diatur sesuai dengan pasal 141 Hukum Pidana Yugoslavia, hukum yang telah berlaku pada saat konflik berlangsung. Seperti halnya di Rwanda, terdapat sedikit sekali penuntutan berskala nasional di berbagai negara Eropa yang didasarkan pada prinsip yurisdiksi universa. Namun sampai sekarang persidangan Pidana Internasional untuk negara-negara bekas Yugoslavia hanya menghasilkan satu vonis, yaitu untuk Jendral Radovan Krstic karena tanggung jawabnya dalam pembantaian Srebrennica Juli 1995. Masalahnya, Majelis Sidang tampaknya menyimpulkan bahwa “niat” untuk melakukan perbuatan genosida hanya timbul hanya beberapa hari sebelum terjadinya pembantaian, dan ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut akan kesulitan membuktikan adanya suatu kampanye genosida yang berskala lebih luas yang melibatkan tingkat-tingkat tertinggi pemimpin Bosnia-Serbia, lebih-lebih para tiran yang lebih tinggi tingkatnya yang pada saat itu menjalankan pemerintahan Republik Federal Yugoslavia 1.2.1.e Sumbangan ICTY Bagi Hukum Pidana Internasional Pernyataan Jaksa Penuntut pada Pengadilan Pidana International untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dalam kasus Zejnil Delalic and Others merupakan dasar hukum pertama setelah perang dunia II, yang menunjukkan bahwa yang dapat melakukan kejahatan perang pada waktu sengketa bersenjata internasional tidak hanya bagian dari angkatan bersenjata atau yang berstatus kombatan (peserta tempur). Dasar hukum selanjutnya dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Militer Inggris untuk Persidangan Kejahatan-Kejahatan Perang dalam kasus Essen Lyncing 1.2.2 INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) 1.2.2.a Latar Belakang Pembentukan ICTR dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada bulan November 1994 dan berlokasi di Arusha, Tanzania. ICTR bertujuan untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas terjadinya genosida dan kejahatan-kejahatan berat lain yang melanggar hukum humaniter internasional di Rwanda atau oleh orang-orang Rwanda di Negara-negara tetangga selama tahun 1994, khususnya yang dilakukan oleh ekstremis suku Hutu terhadap antara 500.000 sampai satu juta suku Tutsi dan orang-orang moderat dari suku Hutu selama kurang lebih 3 bulan 1.2.2.b Asas-Asas dan Prinsip Hukum yang Digunakan Pada Pengadilan Prinsip, Individual responsibility juga berlaku. Sebagaimana ICTY, ICTR juga memberlakukan asas ‘net bis in idem’, kecuali apabila karakter perbuatan yang diadili oleh pengadilan nasional tidak berkaitan dengan karakter Statuta Tribunal atau bilamana tidak ada jaminan terhadap sikap tidak memihak (impartiality), kebebasan (independence) atau peradilan yang effektif dalam pengadilan nasional. Salah satu inovasi menarik dalam peraturan Rwanda adalah pengadopsian konsep bersalah atas dasar tanggung jawab komando. Ketentuan ini jelas terinspirasi oleh teks yang berkaitan dengan masalah itu dalam ketentuan-ketentuan persidangan-persidangan ad hoc. 1.2.2.c Yurisdikasi ICTR Berdasarkan Resolusi DKPBB yang menetapkan pembentukan Tribunal Internasional untuk Rwanda (lihat resolusi S/RES/955 (1994) 8 November 1994, khususnya paragraf operatif maka; 1) maupun Statuta Tribunal itu sendiri (lihat preambul) menyatakan bahwa lingkup kewenangan Tribunal tersebut adalah melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional lainnya yang terjadi di wilayah Rwanda dan warga negara Rwanda yang bertanggung jawab atas genisoda dan pelanggaran demikian yang terjadi di wilayah negara-negara tetangga (antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994). Selanjutnya: 2. (a) Pasal 2, di bawah judul “genosida”, Statuta Tribunal Internasional untuk Rwanda, yang terkenal dengan akronim ICTR, menetapkan kewenangan Tribunal untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan genosida “sebagaiman didefinisikan dalam ayat 2 Pasal ini dan …”; (ayat 1); (b) Ayat 2 mendefinisikan istilah “genosida” dan memuat daftar bentuk-bentuk tindak yang termasuk pengertian “genosida”; (c) Pasal 3, di bawah judul “Kejahatan terhadap kemanusiaan”, tanpa secara eksplisit mendefinisikan pengertiaannya, menyatakan kewenangan ICTR untuk menurut orang-orang yang melakukan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, persekusi karena alasan politis, rasial, dan keagamaan, serta tindak tidak manusiawi lainnya, “apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis terhadap penduduk sipil karena alasan kebangsaan, politis, etnis, rasial, atau keagamaan”; (d) Pasal 4, di bawah judul “Pelanggaran Pasal 3 yang sama pada Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II”, menetapkan kewenangan ICTR melakukan penuntutan orang-orang yang melakukan atau memerintahkan melakukan pelanggaran serius atas ketentuan dan instrumen tersebut di atas dan menyebutkan tindak-tindak yang tercakup dalam pengertian pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang sama pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan terhadap Protoko Tambahan II, 1977. Jadi jurisdiksi ICTR meliputi kejahatan-kejahatan ‘genocide, violations of Common Article 3 of the Geneva Conventions and Additional Protocol II of 1977, and crimes against humanity’, hanya apabila dilakukan ‘on national, political, ethnic, racial or other religious ground’. Dengan demikian dilakukan dengan sengaja untuk melakukan diskriminasi. Seperti ICTY, ICTR juga mempunyai concurrent jurisdiction dan sekaligus primacy jurisdiction terhadap pengadilan nasional baik di Rwanda maupun di Negara lain antara 1 Januari 1994 – 31 Desember 1994. Melalui Statuta ICTR lnilah tegas-tegas dirumuskan bahwa crimes against humanity tidak ada kaitannya dengan konflik bersenjata (war crimes). Jadi bisa terjadi di masa perang atau damai (no nexus with an armed conflict). 1.2.2.d Pelaksanaan Pengadilan ICTR Selaras dengan berkembangnya penuntutan secara internasional untuk genosida oleh dua persidangan ad hoc, pengadilan-pengadilan di skala nasional juga mulai memandang masalah ini dengan lebih serius. Yang jauh paling berhasil, dari sudut pemberian vonis, adalah pengadilan nasional di Rwanda. Usaha-usaha yang bersifat internasional, hanya Persidangan Pidana Internasional untuk Rwanda yang bisa digambarkan sebagai suatu sukses besar berkaitan dengan penuntutan suatu perbuatan genosida. Beberapa vonisnya sekarang sedang dalam proses di Persidangan Banding, dan beberapa diantara mereka yang bertanggungjawab dalam huru-hara pembunuhan genosida itu, sekarang sedang menjalani hukuman penjara, berkisar antara 12 (dua belas tahun), 25 (dua puluh lima tahun) sampai seumur hidup. Hanya terdapat satu putusan bebas Sadar akan peranan historisnya dalam mengajukan penuntutan dalam perkara genosida tahun 1994, Badan Jaksa Penuntut sejauh ini telah membatasi surat dakwaannya pada tuduhan atas kejahatan genosida, serta benar-benar berusaha meminta izin untuk menarik kembali tuntutan ketika dalam salah satu perkara, seorang hakim menghilangkan dakwaan genosida ini dari suatu surat dakwaan. Sedikit yang akan memperdebatkan pendapat bahwa konflik di Rwanda, yang menimbulkan beratus-ratus ribu korban jiwa dalam rentang waktu beberapa minggu pada tahun 1994, secara tegas masuk dalam definisi genosida yang ditetapkan dalam Pasal II Konvensi tahun 1948. Rwanda meratifikasi Konvensi Genosida pada tahun 1975, tetapi tidak pernah mengesahkan peraturan implementasi yang diperlukan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan peradilan di negara tersebut setelah terjadinya genosida tahun 1994, dan banyak yang khawatir bahwa kelalaian tersebut akan menyebabkan tidak dapat dilakukannya penuntutan terhadap aksi genosida Para pembuat undang-undang Rwanda mengakui adanya masalah tersebut dalam pembukaan peraturan khusus yang disahkan tahun 1996 untuk memfasilitasi penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan genosida. Peraturan khusus Rwanda tentang genosida yang mulai diberlakukan sejak 1 September 1996, membagi pelakunya menjadi beberapa kategori berdasar atas besarnya kejahatan yang dilakukan, serta menawarkan suatu pengurangan hukuman yang besar sebagai imbal balik dari suatu pengakuan bersalah. Hanya mereka yang berada dalam kategori pertama pengorganisir dan perencana genosida, orang-orang yang memiliki kewenangan dalam militer atau infrastruktur sipil yang melakukan atau mendorong terjadinya genosida, serta orang-orang yang melakukan pembunuhan yang bersifat ‘menjijikkan dan sistematis’ bisa dijatuhi hukuman mati. Pembunuh ‘biasa’ yang berpartisipasi dalam genosida bisa dijatuhi hukuman maksimum penjara seumur hidup, dan ini bisa dikurangi menjadi hukuman kurungan antara tujuh sampai sebelas tahun jika mereka melakukan pengakuan. Pengadilan genosida di Rwanda dimulai pada akhir Desember 1996. Beribu-ribu orang telah diadili dan dijatuhi hukuman karena peranan mereka dalam aksi kekejaman yang berlangsung bulan April-Juli 1994. Dalam laporannya kepada Persatuan Bangsa-Bangsa, yang disiapkan pada awal tahun 2000, Perwakilan Khusus Michael Mousalli menyatakan bahwa 2406 orang telah diadili di pengadilan-pengadilan khusus genosida, dimana 348 orang (14,4%) dijatuhi hukuman mati, 30,3% dijatuhi hukuman seumur hidup, 34% dijatuhi hukuman penjara antara satu sampai dua puluh tahun, serta 19% dibebaskan.45 Dia menambahkan: ‘Banyak hal yang harus dipuji dalam proses ini.’Pada April 1998, dua puluh dua dari mereka yang telah diputuskan melakukan genosida dan mereka yang permohonan bandingnya telah ditolak, dieksekusi di depan umum, di suatu stadion sepakbola. Meski demikian, sejak itu tidak ada lagi contoh penjatuhan hukuman berat. Sejenak setelah itu, para pemimpin Rwanda mengakui tidak memungkinkan untuk menyidangkan semua orang yang dituduh melakukan genosida, yang dikatakan berjumlah lebih dari 100.000 orang. Pada tahun 2001, Rwanda mengeluarkan suatu pendekatan baru yang dikenal dengan gacaca yang berdasar pada mekanisme peradilan tradisional. Jika berhasil, maka percobaan ini berarti bahwa perkara-perkara dari sebagian besar orang yang telah ditahan sejak pertengahan 1990-an akan bisa diselesaikan, meskipun sebagian kecil lainnya akan tetap menjalani suatu proses penuntutan perkara genosida yang tersiar secara luas. masyarakat satu per satu, dalam jangka waktu enam minggu, dan para anggota masyarakat dipersilahkan untuk memberikan kesaksian baik meringankan maupun memberatkan 1.2.3INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 1.2.3.a Latar Belakang Pembentukan ICC Dilatarbelakangi oleh banyaknya tuntutan akan keadilan bagi kejahatan yang luar biasa kejamnya (heinous crime), seperti genosida (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes) yang telah menimbulkan korban manusia yang sangat besar. Kejahatan-kejahatan ini sering terjadi dan dilakukan oleh para rezim penindas dan otoriter diberbagai belahan dunia. Seperti Idi Amin Dada tokoh yang muncul di pucuk kekuasaan Uganda pada tahun 1971 setelah menggulingkan Presiden Milton Obote. Tokoh ini dikenal sebagai penguasa yang haus darah dan kekuasaan yang telah mengorbankan dan membantai rakyatnya sejumlah 800.000 orang. Tokoh lainnya adalah Pol Pot yang telah membantai rakyatnya sebanyak dua juta orang. Di Cile, ada Jenderal Augosto Pinochet telah membunuh 2.279 lawan politiknya, dan ribuan orang disiksa dan dipaksa melarikan diri keluar negeri Selain tokoh-tokoh yang disebutkan diatas masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang telah memerintah dengan tangan besi dan dengan mudah mengorbankan rakyatnya. Kejahatan yang mereka lakukan tidak bisa digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sudah tergolong sebagai kejahatan yang jika dibiarkan akan mengancam dan membawa malapetaka bagi kehidupan umat manusia di planet ini. Sudah banyak instrumen hukum hasil kesepakatan internasional yang telah mengatur masalah kejahatan besar ini. Namun, sayangnya instrumen hukum yang sudah ada tersebut ternyata belum memadai. Banyak pelaku kejahatan besar yang tidak dijerat oleh instrumen-instrumen hukum tersebut. Salah satu kendala besar yang telah menjadikan para pelaku kejahatan besar mampu berkelit dari jerat hukum yang ada selama ini adalah impunity. Ini adalah kendala besar yang dihadapi dalam menerapkan hukum internasional pada saat ini. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan dunia internasional yang lebih adil, khususnya untuk memutuskan rantai impunitas para pelaku kejahatan yang luar biasa. Maka pada tanggal 17 Juli 1998, sebanyak 120 negara pada tahun 1998 sepakat membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) untuk mengadili individu-individu yang dituduh melakukan/terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang dan Mahkamah ini akan mulai berjalan setelah 60 negara meratifikasi stutanya. Gagasan untuk mendirikan Mahkamah ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendasar dan traumatis akibat kekejaman-kekejaman semasa Perang Dunia I dan II, bahkan kekejaman yang terjadi pada abad 20 ini. Perjanjian untuk pembentukan Mahkamah ini menandai kemajuan yang besar bagi keadilan internasional, walaupun memang cakupan dari mahkamah tersebut, dan kapasitasnya dalam menangani kasus akan terbatas. Karena sifat dari kejahatan yang ada dalam diatur dalam yuridiksi Mahkamah tersebut, diasumsikan bahwa negara yang sedang berada di tengah atau baru saja usai mengalami perang saudara (civil wars) atau periode kekuasaan otoriter akan menjadi sumber kebanyakan kasus yang ditangani oleh mahkamah itu. Jadi ada kemungkinan bahwa penyelidikan yang diadakan oleh mahkamah pidana ini akan difokuskan kepada negara-negara dimana pembentukan komisi kebenaran juga akan dipertimbangkan, sehingga ada kemungkinan subjek penyelidikan dari kedua lembaga tersebut akan saling tumpang tindih. Hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyan politik dan hukum yang sensitif, terutama berkenaan tentang penyelidikan yang saling tumpah tindih, akses terhadap alat bukti dan penggunaan saksi. Sayangnya mereka yang membuat terms of reference dari mahkamah tersebut tidak memberikan cukup panduan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Disahkannya Statuta Roma yang mengesahkan pendirian Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) merupakan puncak dari perkembangan hukum pidana internsional. Pembentukan ICC ini mempunyi beberapa tujuan yang diantaranya termasuk: meningkatkan keadilan distributif, memfasilitasi aksi dari korban, pencatatan sejarah, pemaksaan pentaatan nilai-nilai internasional, memperkuat resitensi individual, pendidikan untuk generasi sekarang dan di masa yang akan datang, dan mencegah penindasan berkelanjutan atas HAM 1.2.3.b Asas-Asas Dan Prinsip Hukum Yang Digunakan Ketentuan-ketentuan dalam ICC disandarkan pada dua asas dasar, yaitu asas pelengkap (complementary principle) dan asas opersional (operational principle) yng terdiri atas melekat (inherent principle) dan prinsip-prinsip umum hukum pidana (general principle of penal law), yang terdiri dari : 1. asas legalitas (nullum crimen sine lege atau nulla poena sine lege) melalui asas ini hendak diteknakan bahwa ICC hanya dapat menjatuhka pidana hanya berdsarkan pada Statuta Roma 1998. berlakunya asas ini tidak bisa diperluas dengan analogi. 2. asas non-retroactive ratio personae (asas tidak boleh berlaku surut) ICC hanya dapat menerapkan yuridiksi kriminalnya terhadap suatu kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma 1998 berlaku efektif, yaitu sejak tanggal 1 Juli 2002 setelah tercapai 60 ratifikasi. Terhadap kejahatan internasional (pelanggaran HAM berat) yang dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2002, ICC tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili. 3. asas pertanggungjawaban pidana secara individual (individual criminal responbility) seorang yang melakukan kejahatan dibawah yurisdiksi ICC hanya dapat dipertanggungjawabkan secara individual. Jadi dalam hal ini ICC tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap suatu negara akibata tindak pidana yang dilakukan oleh pejabatanya, meskpun perbuatannya dilakukan oleh pejabatnya, meskipun perbuatanya dilakuka dalam konteks sebagai pimpinana negara. 4. asas kesalahan fakta atau kesalahan hukum (mistake of fact or mistake of law principle) kesalahan fakta dapat dijadikan dasar untuk dijadikan alasan penghapusan pertanggungjwaban pidana, keculai sikap batin yang disyaratakan oleh kejahatan itu dipenuhi. Sementar itu kesesatan mengenai hukumnya tidak dijadikan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana,kecuali sikap batin yang disyaratkan oleh kejahatan itu dipenuhi. 5. asas ne bis in idem berlakunya asas ne bis in idem ini tidak berlaku absolut, karena berlakunya dibatasi dengan asas complementary yang menjadi asas dasar ICC. Maksudnya ICC dapat mengadili perkara pelanggara HAM berat yang telah diadili/diputus oleh pengadilan suatu negara. Menurut penilaian ICC pengadilan tersebut bertujuan melindungi terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan atau proses pengadilan berjalan tidak bebas atau putusan pengadilan memihak. 6. asas presumption of innocence seseorang hanya dapat dianggap bersalah setelah adanya keputusna pengadilan yang tetap. 7. asas responbility of commanders and other superiors seorang komandan (untuk militer) atau atasan (sipil) bertanggungjawab terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Namun ada hal-hal yang mengecualikan pertanggungjawaban tersebut, yaitu apabila (1) bawahan tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari pemerintah atau atasan yang bersangkutan; (2) orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum, dan (3) perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum. Ada banyak hal yang harus digaris bawahi dalam Statuta Roma ini salah satunya adalah diakuinya prinsip komplementaritas, yaitu bahwa mahkamah pidana internasional merupakan pelengkap bagi yuridiksi pidana nasional (pasal 1). Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahulukan sistem nasional, kecuali jika sistem nasional yang ada benar-benar unable dan/atau unwilling dan pada kahirnya tidak menuntut (decided not the prosecute) pelanggaran HAM berat di negara yang bersangkutan maka ICC dapat mengadilinya.Prakondisi tersebut dapat ditambah dengan berdasar pada Statuta Mahkamah Ad Hoc Rwanda dan bekas jajahan Yugoslavia yaitu, jika proses peradilan nasional mendakwa pelanggaran HAM berat sebagai tindak pidana biasa (ordinary crimes). Unwillingness Merupakan refleksi dari kesan bahwa langkah-langkah yang dilakukan di tingkat nasional ditujukan sebagai perisai (shielding) terhadp yuridiksi ICC, dan penundaan yang tidak beralasan (unjustified delay) serta tidak independen atau bersifat memihak. Ketidakmampuan dikaitkan dengan kesan bahwa sistem peradilan nasional collapse or unavailability baik total atau substansial.Adapaun ukuran untuk menentukan ketidakmampuan adalah (a) Proses peradilan yang telah atau sedang dilakukan atau diputuskan ditujukan melindungi di pelaku dari pertanggugjawaban pidana; (b) terjadi keterlambatan proses peradilan yang alasannya tidak dapat dibenarkan (unjustified delay); dan (c) proses peradilan tidakdilaksanakan secara merdeka dan tidak memihak. Selanjutnya ukuran untuk menetukan ketidakmampuan (inability) dalam kasus-kasus tertentu, yakni apabila pengadilan (ICC) mempertimbangkan bahwa telah terjadi kegagalan secara menyeluruh substansial, atau ketiadaan/ketidaksediaan sistem pengadilan nasional untuk menemukan bukti-bukti dan kesaksian atau tidak mampu untuk menyelenggarakan proses peradilan. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ICC merupakan lembaga peradilan internasional yang independen yang dibentuk sebagai pelengkap lembaga peradilan nasional suatu negara dalam rangka menyelesaikan dan meminta pertanggungjawaban dari para pelaku terhadap 4 (empat) jenis kejahatan HAM yang ditentukan dalam Statuta Roma. Mahkamah ini mempunyai kewenangan untuk menilai dan menentukan apakah proses peradilan yang dilaksanakan tersebut. Jika menurut prakondisi proses peradilan nasional suatu negara dianggap gagal dan tidak mampu untuk menuntut pelanggaran HAM berat tersebut maka Mahkamah akan mengambil alih proses peradilan tersebut. 1.2.3.c Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional(ICC) Yurisdiksi ICC berkaitan dengan berbagai dengan parameter hukum yaitu, (a) yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (ratioe materiae), (b) yurisdiksi yang berkaitan dengan tempat (ratione temporal), (c) yurisdiksi teritorial (ratione loci) danyurisdiksi personal (ratione personae)Yurisdiksi ratio materiae menyangkut pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat (gross violation) merupakan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crimes). Karena tindak pidana ini dilakukan oleh suatu kekuasaan atau kelompok yang ditujukan kepada perorangan atau kelompok berdasarkan asal-usul etnik, agama, dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa dengan serangan secara meluas atau sistematis (widespread or systemic attack). Berdasarkan kualifikasi tindak pidana tersebut, maka pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan yang bersifat merusak hak-hak asasi seseorang atau sekelompok orang dan bukan sekedar hanya untuk menghilangkan nyawa secara materiil dari kejahatan tersebut Kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan HAM berat (the most serious crime) yang menjadi kewenangan bagai ICC untuk mengadilinya adalah berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998, yaitu genosida (genocide), Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crime), dan kejahatan agresi (the crime of agression). Kemudian Statuta Roma memberikan rincian dan rumusan mengenai kejahatan perang yaitu Pasal 5 Statuta Roma 1998, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7. Namun dari berbagai rumusan pelanggaran HAM berat tersebut tidak dirumuskannya pelanggaran HAM berat dalam agresi, dan bahkan perumusan tentang agresi itu sendiri belum diatur. Ini disebabkan belum ditemukan titik persamaan anatara negara-negara tentang pengertian agresi. Sedangkan terkait yurisdiksi ratione temporis hanya berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma, kecuali negara tersebut telah membuat deklarasi berdasarkan Pasal 12 ayat (3), sebagaimana ditentukan Pasal 11 Pasal 12 “Preconditions to the Exercise of Jurisdiction” (3) if the acceptance of a state which is not a party to this statute is required under paragraph 2, that state may, by declaration lodged with the registrar, accept the exercise of jurisdiction by the courtwith respect to the crime in question. The accepting state shall coorperate with the court without any delay or exception in accordance with Part 9. Part 9, “international Cooperation and Judicial Assistance,” (Pasal 86), Article 86 (Generaal obligation to coorporate) states parties shall, inaccordance with the provision of this statute, cooperate fully with the court in its investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the court. Hal ini terkait dengan masalah larangan berlakunya asas non retroaktif dan dalam rangka mencapai hakeket keadilan. Dengan engedepankan dan menekannkan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan serius dan masuk ke dalam hukum kejahatan internasional akan mempermudah upaya bersama anggota PBB untuk memerangi kejahatan tersebut. Semenatara itu melalui ratio loci, ICC mempunyai yuridiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara peserta, tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan pelaku. Termasuk kejahatan di wilayah negara yang menerima yurisdiksi atas dasar pernyataan dan di wilayah yang ditentukan olehDewan Keamanan dengan tolak ukur manakala kejahatan-kejahatan tersebut mengancam ketertiba dan perdamaian dunia. Melalui ratione personae maka ditentukan bahwa ICC memepunyai yurisdiksi terhadap warga negara peserta yang dituntuta atas suatu kejahatan. ICC dapat juga mempunyai jurisdiksi terhadap warga negara bukan peserta manakala negar atersebut telah melakukan pernyatan turut serta atau mengikuti keputusan Dewan Keamanan PBB. Prinsip equally to all persons, irrelevance of official capacity diterapkan termasuk mereka yang berkedudukan sebagai Head of State Goverment. Imunitas atas dasar hukum internasional tidak menghalangi yurisdiksi ICC. Namun ada kelemahan yurisdiksi dari Mahkamah pidana Internasional ini karena tidak memiliki yuridiksi atas suatu kasus kecuali bila negara di mana kejahatan tersebut terjadi atau negara yang warganya adalah tertuduh merupakan negara pihak atau telah menyatakan persetujuannya atas yuridiksi pengadilan tersebut. Batasan ini tidak berlaku bila Dewan Keamanan mengajukan suatu situasi kepada pengadilan dengan menggunakan wewenang Pasal VII dari Piagam PBB. Pengadilan juga tidak mempunyai yurisdiksi bila negara yang bersnagkutan sudah sedang menyelidiki atau mengadili kasus tersebut, kecuali tersebut tidak daapt atau tidak mau melakukan proses peradailan yang benar. Mahkamah ini juga tidak mencakup kejahatan yang terjadi sebelum ia berdiri. Statuta juga meminta bantuan dalam bentuk apapun yang tidak melanggar hukum dari negara yang bersangkutan, dengan maksud memfasilitasi penyelidikan dan pengadilan dari kejahatan-kejahatan yang berada di bawah yuridiksi Pengadilan” Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Pasal 93 par 1 negara pihak berhak menolak permintaan bantuan mahkamah bila permintaan tersebut bersangkutan dengan “dokumen atau pengungkapan barang bukti yang berhubungan dengan kemanan nsionalnya” (walaupun apa yang dimaksud dengan keamanan nasional itu sendiri tidak didefenisikan); Pasal 93 par 1. Statuta roma Mahkamah Pidana Internasional, pasal 93, par 8 (a) dan (b) yang menyatakan bahwa: 1. … Pengadilan akan menyatakan bahwa kasus itu tidak dapat diproses (inadmisable) bila: a. kasus yang sedang disidik atau diadili oleh negara yang memiliki jursdiksi atasnya, kesuali bila negara tersebut tidak mau atau tidak mampu dengan bersungguh-sungguh melakukan penyelidikan atau pengadilan. b. kasus yang telah diselidiki oleh negara yang memiliki yurisdiksi atasnya dan negara telah memutuskan untuk tidak mengadili orang tersebut, kecuai bila keputusan itu merupakan hasil dari ketidakmauan atau ketidakmampuan dari negara untuk sungguh-sunguh mengadili. 1.2.3.d Sumbangan Keberadaan ICC Terhadap HPI Pembentukan ICC pada tanggal 17 juli 1998 dalam konferensi Diplomatik PBB yang mengesahkan Diplomatik PBB adalah puncak perkembangan hukum pidana internasional (Rome Statute on The Establishment of the International Criminal Court). Memang jauh sebelum dibentuknya Nuremburg trial wacana pembentukan pengadilan pidana internasional sudah lama di bicarakan dalam forum-forum internasional. Perjuangan utuk mengadili para pelaku tindak kekejaman dan pelanggaran HAM berat yang sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat internasional sudah dapat diterapkan baik dalam keadaan perang maupun dalam suasana damai yang mana pemerintahannya berlaku dan memerintah dengan tangan besi. Artinya yuridiksi dan kedaulatan negara tidak bisa menjadi tameng utuk bersembunyi dari kejahatan HAM berat. Pertanggungjawaban pidana dan pidana sudah dapat diterapkan dengan mekanisme peradilan yang independen yaitu kejahatan-kejahatan yang menjadi kejahatan internasional dan berskala berat dan luar biasa. PENUTUP kesimpulan Perkembangan peradilan dan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari pemahaman terhadap hukum pidana internasional (international criminal law), yang merupakan hukum yang banyak berkaitan dengan pengaturan tentang kejahatan internasional (international crimes). Dengan demikian hukum pidana internasional mencakup dua dimensi pemahaman yaitu “the penal aspects of international law” di satu pihak termasuk hukum yang melindungi korban konflik bersenjata (international humanitarian law) dan di lain pihak merupakan the international aspects of national criminal law DAFTAR FUSTAKA ARIE SISWANTO, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-internasional/ http://74.125.153.132/search?q=cache:rzywFexrtwYJ:paijolaw.googlepages.com/MAHKAMAHPIDANAINTERNASIONAL.ppt+sejarah+pembentukan+mahkamah-mahkamah+kejahatan+internasional&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:5nn9IeH2KrQJ:www.elsam.or.id/pdf/kursusham/ICC.pdf+mahkamah+pidana+internasional&hl=id&gl=id&sig=AHIEtbTZX9gnGfGrXYxQIrlZJYaZDhslsg

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: